Hasil Kuesioner Pameran Musrenbangnas 2015-BKPRN [PDF]

  • 0 0 0
  • Suka dengan makalah ini dan mengunduhnya? Anda bisa menerbitkan file PDF Anda sendiri secara online secara gratis dalam beberapa menit saja! Sign Up
File loading please wait...
Citation preview

Kuesioner Pameran Musrenbangnas 2015:



Hasil Pengolahan Jakarta, 28-29 April 2015



OUTLINE : I. II. III. IV. V.



VI. VII.



Tujuan dan Komponen Kuesioner Muatan Kuesioner Data Responden RPJMN 2015-2019 (Perpres No. 2 Tahun 2015) dan Nawacita Kelembagaan: Proses Penyusunan, Penetapan, & Implementasi RTR dan Bantuan Teknis Implementasi RTR Peran Serta Masyarakat



I.Tujuan dan Komponen Kuesioner Tujuan Kuesioner Mendapatkan gambaran mengenai: a. Pengenalan RPJMN 2015-2019 b. Aspirasi dan opini terhadap kelembagaan, implementasi, dan peran serta masyarakat dalam Tata Ruang  Mengidentifikasi Pengetahuan Mayarakat Mengenai Isu Terkait Rencana Tata Ruang (RTR) 



Komponen Kuesioner :    



Pengetahuan Nawacita dan RPJMN 2015 – 2019 Kelembagaan: Proses Penyusunan, Penetapan, & Implementasi RTR dan Bantuan Teknis Implementasi RTR Peran Serta Masyarakat



II. Muatan Kuesioner Murenbangnas 2015...(I)



II. Muatan Kuesioner Murenbangnas 2015...(II)



III. Data Responden Data Responden



1% 9%



SKPD



22%



K/L 68% Non Pemerintah Tidak Menjawab



Responden sejumlah 81 orang dengan asal institusi:



• • • •



SKPD K/L Non Pemerintah Tidak diketahui



: 55 : 18 :7 :1



IV. RPJMN 2015-2019 (Perpres No. 2 Tahun 2015) dan Nawacita ... (1) Pengetahuan Tentang RPJMN 2015-2019 10%



Mengetahui



90%



Tidak Mengetahui



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2015 Pertanyaan diajukan kepada 81 responden yang sebagian besar berasal dari SKPD. Dari data yang didapat, sebanyak 90% Responden mengetahui tentang RPJMN 2015-2019



IV. RPJMN 2015-2019 (Perpres No. 2 Tahun 2015) dan Nawacita ... (2) Kesan Mengetahui RPJMN



Sumber Informasi RPJMN 13%



Bermanfaat Dalam Menginformasikan Rencana Pembangunan 5 (lima) Tahun ke Depan Kurang Fokus (Kurang Mudah ditangkap Prioritasnya)



Media Elektronik



22%



9% Media Sosial 6% 5%



54%



Media Cetak Sosialisasi di Kementerian/Lembaga /SKPD Tidak Menjawab



Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015



Sebanyak 54% responden mengetahui RPJMN dari sosialisasi K/L/SKPD, responden lainnya menjawab mengetahui RPJMN dari media elektronik, media cetak, dan media sosial



11% 7% 73%



Perlu Dilengkapi Executive Summary



Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015



Sebanyak 73% responden mengatakan bahwa RPJMN bermanfaat dalam menginformasikan rencana pembangunan untuk 5 (lima) tahun kedepan



IV. RPJMN 2015-2019 (Perpres No. 2 Tahun 2015) dan Nawacita ... (3) Pengetahuan Tentang Muatan Nawacita



Perlunya Muatan Nawacita dalam RTRW



8% Ya



22%



30%



Tidak Perlu



Tidak 70% Tidak Menjawab



Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015



Sebanyak 70% responden mengetahui tentang muatan Nawacita



Perlu 57%



13%



Tidak Menjawab



Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015



Sebanyak 57% responden mengatakan perlunya muatan Nawacita dalam RTRW dalam hal ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur yang merata



V. Kelembagaan: Proses Penyusunan, Penetapan, & Implementasi RTR dan Bantuan Teknis ... (1) Isu Strategis yang Perlu Diselesaikan melalui RTR 1%



Mengurangi Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah Memenuhi Kebutuhan Acuan Perijinan



19%



Mengurangi Resiko Bencana 10% 58%



5% 7%



Menjaga Daya Dukung Lingkungan Mencegah Konflik Antar Sektor dalam Pemanfaatan Ruang Tidak menjawab



Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015



Sebanyak 58% responden menyatakan bahwa isu strategis yang perlu untuk diselesaikan melalui keberadaan rencana tata ruang di setiap wilayah adalah mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah



V. Kelembagaan: Proses Penyusunan, Penetapan, & Implementasi RTR dan Bantuan Teknis ...(2) Permasalahan Paling Mendesak dalam Penyusunan dan Penetapan RTR Ketersediaan Peta Skala Besar 4% 11% 31%



Peraturan Perundangan Sektoral yang Tidak Sejalan Belum Efektifnya Proses Persetujuan Substansi



11%



Belum Efektifnya Proses Persetujuan Evaluasi Raperda



16% 27%



Belum Efektifnya Proses Persetujuan dari DPRD



Tidak Menjawab



Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015



Berdasarkan hasil pengolahan data, dalam penyusunan dan penetapan rencana tata ruang, permasalahan yang paling mendesak untuk diatasi adalah : • ketersediaan peta skala besar; dan •peraturan perundangan sektoral yang tidak sejalan.



V. Kelembagaan: Proses Penyusunan, Penetapan, & Implementasi RTR dan Bantuan Teknis ... (3) Sebanyak 47% Responden memilih bantuan teknis yang paling efektif dalam penyusunan rencana tata ruang adalah : pendampingan Pusat di daerah (misalnya pendampingan secara intensif didaerah dalam rangka penyusunan RTR).



Bantuan Teknis dalam Penyusunan RTR Pembinaan Teknis (Bintek) 1% Training di Pusat 12% 27%



8%



Pendampingan Pusat di Daerah



5%



47%



Penyedia NSPK



Koordinasi PusatDaerah Melalui Pertemuan/Forum Tidak menjawab



Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015



V. Kelembagaan: Proses Penyusunan, Penetapan, & Implementasi RTR dan Bantuan Teknis ...(4) Pedoman dari Pemerintah Pusat dalam Penyusunan RTR 1% 1%



Pedoman Peninjauan Kembali RTR 20%



31%



pedoman penyusunan RTR Kawasan Strategis Pedoman Integrasi RTR dengan Rencana Pembangunan Pedoman Lainnya



47%



Tidak menjawab



Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015



Pedoman yang paling dibutuhkan dari Pemerintah Pusat dalam penyusunan RTR menurut responden sebanyak 47% adalah: pedoman penyusunan RTR Kawasan Strategis. 31% responden menjawab :pedoman integrasi RTR dengan rencana pembangunan



VI. Implementasi RTR ... (1) Permasalahan dalam Implementasi RTR RTR yang Ada Belum Cukup Rinci untuk Dijadikan Acuan Perijinan



1% 1%



RTR Belum Diacu Oleh Seluruh Sektor Pembangunan



10% 40%



23%



Belum Optimalnya Penegakan Hukum Perda RTR Belum Jelas Insentif Disinsentif



25%



Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015



Ketersediaan dengan RTR Wilayah yang Berbatasan Tidak Menjawab



Sebanyak 40% responden menjawab permasalahan yang sering dihapdapi dalam implementasi RTR adalah: RTR yang ada belum cukup rinci untuk dijadikan acuan dalam hal perijinan



VI. Implementasi RTRimplementasi RTR ... (2) Pedoman yang Dibutuhkan dari Pemerintah Pusat dalam Implementasi RTR 1% 4%



Pedoman Mekanisme dan Tata Kerja PPNS



36%



Pedoman InsentifDisinsentif



Pedoman Pengawasan Penataan Ruang



47%



Pedoman Lainnya



12%



Tidak Menjawab



Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015



Sebanyak 47% responden menjawab pedoman yang mendesak untuk disediakan oleh Pemerintah Pusat dalam implementasi RTR adalah pedoman pengawasan penataan ruang



VII. Peran Serta Masyarakat ... (1) Media Komunikasi Penyampaian Informasi Penyusunan RTR



Media Cetak



6% 35%



Media Elektronik 59%



Tidak Menjawab



Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015



Dalam penyusunan rencana tata ruang, media komunikasi yang paling efektif untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat adalah melalui media elektronik



VII. Peran Serta Masyarakat ... (2) Forum Untuk Menjaring Aspirasi Masyarakat/Stakeholders



Kelurahan adalah forum yang paling efektif untuk menjaring aspirasi masyarakat/stake holders



3% 5%



16%



RT/RW 28%



Kecamatan



Kelurahan Kab/Kota 31%



17%



Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015



Provinsi



VII. Peran Serta Masyarakat ... (3) Hambatan dalam Pengikutsertaan Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah Pemetaan dan Identifikasi Masyarakat/Stakeholders yang Dilibatkan



9% 22%



16%



KurangnyaKkepedulian Stakeholders Terhadap Perencanaan Tata Ruang Daerah Lambatnya Pencapaian Konsensus Antar Kepentingan



9% 44%



Pendapat/Aspirasi/Kepentingan yang Sangat Variatif Tidak Menjawab



Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015



Sebanyak 44% Responden menjawab, hambatan yang paling sering dihadapi dalam proses mengikutsertakan masyarakat/stakeholders dalam perencanaan tata ruang daerah adalah kurangnya kepedulian masyarakat



Terima Kasih