![Kertas Kerja Penilaian Maturitas Spip KL [PDF]](https://pdfs.asia/img/200x200/kertas-kerja-penilaian-maturitas-spip-kl.jpg)
12 0 8 MB
Judul KK 1. KKLEAD_SPIP 2. KKLEAD I_KL 4. KK 1 6. KK 2 7. KKLEAD II 8. KK 3.1 9. KK 3.2 10. KK 3.3 11. KK 3.4 12. KK 4 13. KKLEAD III 14. KK 5.1 15. KK 5.2 16. KK 6 17. KK 7 18. KK 8
Deskripsi PENYIMPULAN NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP, MRI, DAN IEPK PENETAPAN TUJUAN K/L PENILAIAN KUALITAS SASARAN STRATEGIS K/L PENILAIAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS K/L/D STRUKTUR DAN PROSES PENILAIAN STRUKTUR DAN PROSES EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENCAPAIAN TUJUAN (T1) PENILAIAN STRUKTUR DAN PROSES KEANDALAN PELAPORAN KEUANGAN (T2) PENILAIAN STRUKTUR DAN PROSES PENGAMANAN ATAS ASET NEGARA/DAERAH (T3) PENILAIAN STRUKTUR DAN PROSES KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (T4) PENALTI/PENGURANGAN NILAI PENCAPAIAN TUJUAN PENILAIAN CAPAIAN OUTCOME PENILAIAN CAPAIAN OUTPUT PENILAIAN PENCAPAIAN TUJUAN KEANDALAN LAPORAN KEUANGAN PENILAIAN PENCAPAIAN TUJUAN PENGAMANAN ATAS ASET NEGARA/DAERAH PENILAIAN PENCAPAIAN TUJUAN KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
@
Lampiran 6
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGG KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DA Periode Penilaian 01 Juli 20XX-1 sampai dengan
PENYIMPULAN NILAI MATURITAS PENYELENGG Komponen, Unsur, dan Subunsur PENETAPAN TUJUAN Kualitas Sasaran Strategis Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis
Skor
Bobot Unsur
5 3
50.00% 50.00%
SUB JUMLAH PERENCANAAN
100.00%
BOBOT PERENCANAAN STRUKTUR DAN PROSES Lingkungan Pengendalian Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)
2.500
3.75%
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)
3.000
3.75%
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3) Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4) Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5) Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)
2.554 3.000
3.75% 3.75%
3.000
3.75%
3.000
3.75%
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)
3.000
3.75%
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8) Penilaian Risiko Identifikasi Risiko (2.1) Analisis Risiko (2.2) Kegiatan Pengendalian Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)
2.625
3.75%
2.833 2.767
10% 10%
3.000
2.27%
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2) Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3) Pengendalian Fisik atas Aset (3.4) Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)Fungsi (3.6) Pemisahan Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7) Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)
3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
2.27% 2.27% 2.27% 2.27% 2.27% 2.27% 2.27%
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9) Sumber Daya dan Akuntabilitas terhadap Pencatatannya (3.10)
3.000 3.000
2.27% 2.27%
Lampiran 6
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11) Informasi dan Komunikasi Informasi yang Relevan (4.1) Komunikasi yang Efektif (4.2)
3.000
2.27%
2.950 3.000
5% 5%
Lampiran 6
Pemantauan Pemantauan Berkelanjutan (5.1) Evaluasi Terpisah (5.2) SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES BOBOT STRUKTUR DAN PROSES PENCAPAIAN TUJUAN SPIP Efektivitas dan Efisiensi Capaian Outcome Capaian Output Keandalan Laporan Keuangan Opini LK Pengamanan atas Aset Keamanan Administrasi Keamanan Fisik Keamanan Hukum Ketaatan pada Peraturan Temuan Ketaatan - BPK SUB JUMLAH HASIL BOBOT HASIL
3.000 2.875
7.50% 7.50%
0 5
15% 15%
5
25%
2 5 2
10% 5% 10%
5
20% 100.00%
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP
NILAI INDEKS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO (MRI AREA/KOMPONEN PERENCANAAN KUALITAS PERENCANAAN KAPABILITAS KEPEMIMPINAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO SUMBER DAYA MANUSIA KEMITRAAN PROSES MANAJEMEN RISIKO HASIL AKTIVITAS PENANGANAN RISIKO OUTCOMES TOTAL
BOBOT 40.00% 40.00% 30.00% 5.00% 5.00% 5.00% 2.50% 12.50% 30.00% 18.75% 11.25% 100.00%
SKOR 4.00 2.50 3.00 3.00 3.00 3.05 2.50 0.00
NILAI INDEKS EFEKTIVITAS PENCEGAHAN KORUPSI (IE PILAR KAPABILITAS PENGELOLAAN RISIKO KORUPSI KEBIJAKAN ANTIKORUPSI SEPERANGKAT SISTEM ANTIKORUPSI DUKUNGAN SUMBER DAYA POWER (KUASA & WEWEWANG)
BOBOT 48% 9.60% 7.20% 7.20% 14.40%
SKOR 3.00 3.00 3.00 3.00
Lampiran 6
PEMBELAJARAN ANTIKORUPSI PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN ASESMEN DAN MITIGASI RISIKO KORUPSI
9.60% 36% 9.00%
3.00
SALURAN PELAPORAN INTERNAL YANG EFEKTIF DAN KREDIBEL KEPEMIMPINAN ETIS INTEGRITAS ORGANISASIONAL IKLIM ETIS PRINSIP PENANGANAN KEJADIAN KORUPSI INVESTIGASI TINDAKAN KOREKTIF TOTAL
3.60% 9.00% 7.20% 7.20% 16% 8.00% 8.00%
2.00 3.00 3.00 3.00
100%
KAPABILITAS APIP
2.00
3.00 3.00
Lampiran 6
MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH … Juli 20XX-1 sampai dengan 30 Juni 20XX MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP Bobot Komponen
Nilai Unsur
Nilai Komponen Nilai Akhir
2.50 1.50 40.00%
4.00
0.09 0.11 0.10 0.11 0.11 0.11 0.11 0.10 0.28 0.28 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
1.600
Lampiran 6
0.07
0.15 0.15
Lampiran 6
0.23 0.22 2.899 30.00%
0.870
0.00 0.75 1.25 0.20 0.25 0.20 1.00 3.65 30.00%
NYELENGGARAAN SPIP
N MANAJEMEN RISIKO (MRI)
1.095
3.565 2.95
NILAI 1.60 1.60 0.88 0.13 0.15 0.15 0.08 0.38 0.47 0.47 0.00 2.95
ENCEGAHAN KORUPSI (IEPK) NILAI 1.44 0.29 0.22 0.22 0.43
2.87
ITAS APIP
Lampiran 6
0.29 0.95 0.18 0.07 0.27 0.22 0.22 0.48 0.24 0.24
2.87
3
KERTAS KERJA PENILAIAN PENETAPAN TUJUAN KK 1 - PENILAIAN KUALITAS SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN/LEMBAGA
SASARAN STRATEGIS K/L NO
1
KODE SASARAN 1.1.
URAIAN SASARAN STRATEGIS Menguatnya promotif preventif di FKTP melalui UKBM dan Pendekatan Keluarga
KODE URAIAN INDIKATOR INDIKATOR KINERJA SASARAN KINERJA a. Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan SPM
KUALITAS SASARAN STRAT TARGET KINERJA 100 Persen
SASARAN STRATEGIS TEPAT Y
b.
AKI (per 100.000 kelahiran hidup)
205 Per 100.000 kelahiran hidup
Y
c.
AKB (per 1.000 kelahiran hidup)
18,6 Per 1.000 kelahiran hidup
Y
d.
Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) (%)
18,4 Persen
Y
e.
Wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (%)
7,5 Persen
Y
f.
Insidensi HIV (per 100.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)
0,19 Per 100.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV
Y
g.
Insidensi Tuberculosis (per 100.000 penduduk)
231 Per 100.000 penduduk
Y
h.
Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria
365 Kabupaten/k ota
Y
i.
Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi kusta
458 Kabupaten/k ota
Y
j.
Indeks pengendalian penyakit menular
0,4873 Indeks
Y
k.
Prevalensi obesitas pada penduduk usia >18 tahun
21,8 Persen
Y
l.
2
3
1.2.
1.3.
Terpenuhinya sarana, prasarana, obat, BMHP, dan alat kesehatan yankes primer
Menguatnya tatakelola manajemen pelayanan dan kolaborasi publikswasta
Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun
8,9 Persen
Y
m.
Jumlah kabupaten/kota 280 sehat Kabupaten/k ota
Y
a.
Persentase kabupaten/kota, dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar
64 Persen
Y
b.
Persentase kabupaten/kota dengan puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar
88 Persen
Y
a.
Persentase FKTP terakreditasi
80 Persen
Y
b.
Persentase klinik pratama dan praktek mandiri dokter yang melakukan pelayanan program prioritas
20 Persen
Y
4
2.1.
Terpenuhinya sarana prasarana, alat kesehatan, obat, dan bahan medis habis pakai (BMHP) pelayanan kesehatan rujukan
a.
Persentase fasyankes rujukan milik pemerintah yang memenuhi Sarana Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar
90 Persen
Y
5
2.2.
Menguatnya tatakelola manajemen dan pelayanan spesialistik
a.
Persentase penurunan jumlah kematian di Rumah Sakit
< 2.5 Persen
Y
6
2.3.
Menguatnya dan terdistribusinya mutu RS, layanan unggulan dan pengembangan layanan lain
a.
Persentase kepuasan pasien di fasyankes rujukan
60 (kum) Persen
Y
b.
Jumlah Rumah Sakit yang memiliki layanan unggulan internasional
12 Rumah sakit
Y
7
3.1.
Menguatnya produksi alat kesehatan, bahan baku obat, obat, obat tradisional dan vaksin dalam negeri
a.
Jumlah bahan baku obat dan obat 10 terbesar yang diproduksi dalam negeri
10 Bahan baku obat dan obat
Y
b.
Jumlah alat kesehatan 10 terbesar by volume dan value yang diproduksi dalam negeri
5 Alat kesehatan
Y
c.
Jumlah vaksin 10 terbesar yang diproduksi di dalam negeri
8 Vaksin
Y
8
3.2.
Menguatnya surveilans yang adekuat
a.
Persentase kabupaten/kota yang melakukan respon KLB/wabah (PE, pemeriksaan laboratorium, tata laksana kasus)
70 Persen
Y
9
3.3.
Menguatnya sistem penanganan bencana dan kedaruratan kesehatan
a.
Jumlah provinsi yang sudah memliki sistem penanganan bencana dan kedaruratan kesehatan masyarakat sesuai standar
34 Provinsi
Y
10
4.1.
Terpenuhinya pembiayaan kesehatan yang berkeadilan pada kegiatan promotif dan preventif
a.
Persentase cakupan kelompok berisiko yang mendapatkan layanan skrining kesehatan
30 Persen
Y
11
4.2.
Menguatnya pembiayaan kesehatan nasional secara efektif, efisien dan berkeadilan untuk mencapai universal health coverage (UHC)
a.
Proporsi Out Of Pocket (OOP) terhadap total belanja kesehatan
27 Persen
Y
12
5.1.
Meningkatnya pemenuhan dan pemerataan SDM kesehatan yang berkualitas
a.
Persentase faskes dengan SDM kesehatan sesuai standar
65 Persen
Y
13
5.2.
Meningkatnya kompetensi dan sistem pendidikan pelatihan SDM kesehatan
a.
Persentase faskes dengan SDM kesehatan yang ditingkatkan sesuai kompetensinya
40 Persen
Y
14
5.3.
Meningkatnya sistem pembinaan jabatan fungsional dan karier SDM kesehatan
a.
Persentase faskes dengan SDM kesehatan tersertifikasi
25 Persen
Y
15
6.1.
Meningkatnya sistem pelayanan kesehatan dalam ekosistem teknologi kesehatan yang terintegrasi dan transparan dalam mendukung kebijakan kesehatan berbasis bukti
a.
Jumlah fasilitas 8.000 kesehatan yang Fasilitas mengimplementasikan Kesehatan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia
Y
b.
16
6.2.
Meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti
Jumlah sistem bioteknologi kesehatan terstandar dan terintegrasi yang diimplementasikan
a. Persentase kebijakan yang berkualitas dan dapat diimplementasikan
5 Sistem
Y
60 Persen
Y
17
6.3.
Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik
a.
Indeks capaian tata kelola Kemenkes yang baik
80 Indeks
Y
Jumlah Y Jumlah Populasi Persentase
35 35 100.00%
UALITAS SASARAN STRATEGIS IK TEPAT DAN BAIK Y
TARGET KINERJA BAIK Y
SASARAN PROGRAM UNIT KERJA NO
1
KODE SASARAN
URAIAN SASARAN
I.A
Terwujudnya peningkatan Kesehatan masyarakat melalui pendekatan promotive dan preventif pada setiap siklus kehidupan yang didukung oleh peningkatan tata kelola kesehatan masyarakat
URAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan intervensi kesehatan keluarga
TARGET KINERJA 50
NAMA SATKER Ditjen Kesmas
Y
Y
2
I.A
Terwujudnya Persentase ibu bersalin di peningkatan faskes (Pf) Kesehatan masyarakat melalui pendekatan promotive dan preventif pada setiap siklus kehidupan yang didukung oleh peningkatan tata kelola kesehatan masyarakat
91
Ditjen Kesmas
Y
Y
3
I.A
Terwujudnya Persentase ibu hamil peningkatan Kurang Energi Kronik Kesehatan masyarakat melalui pendekatan promotive dan preventif pada setiap siklus kehidupan yang didukung oleh peningkatan tata kelola kesehatan masyarakat
13
Ditjen Kesmas
Y
Y
4
II.A
Meningkatnya upaya pencegahan penyakit
Persentase kabupaten/kota yang mencapai target imunisasi rutin
75
Ditjen P2P
5
I.A
Terwujudnya peningkatan Kesehatan masyarakat melalui pendekatan promotive dan preventif pada setiap siklus kehidupan yang didukung oleh peningkatan tata kelola kesehatan masyarakat
Persentase bayi usia lurang 6 bulan mendapatkan ASI eksklusif
50
Ditjen Kesmas
Y
Y
6
I.A
Terwujudnya Persentase balita yang peningkatan dipantau pertumbuhan Kesehatan dan perkembangannya masyarakat melalui pendekatan promotive dan preventif pada setiap siklus kehidupan yang didukung oleh peningkatan tata kelola kesehatan masyarakat
75
Ditjen Kesmas
7
I.A
Terwujudnya peningkatan Kesehatan masyarakat melalui pendekatan promotive dan preventif pada setiap siklus kehidupan yang didukung oleh peningkatan tata kelola kesehatan masyarakat
40
Ditjen Kesmas
Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)
8
I.A
Terwujudnya Puskesmas dengan tata peningkatan kelola kesehatan Kesehatan masyarakat yang baik masyarakat melalui pendekatan promotive dan preventif pada setiap siklus kehidupan yang didukung oleh peningkatan tata kelola kesehatan masyarakat
50
Ditjen Kesmas
Y
Y
9
II.B
Menurunnya infeksi penyakit HV
Persentase cakupan penemuan dan pengobatan kasus HIV (ODHA on ART)
45
Ditjen P2P
Y
Y
10
II.C
Menurunnya Insiden TBC
Persentase cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberculosis
90
Ditjen P2P
Y
Y
11
II.D
Meningkatnya Jumlah kabupaten/kota kabupaten/kota yang mencapai API < yang mencapai 1/1000 penduduk eliminasi malaria
484
Ditjen P2P
Y
Y
12
II.E
Meningkatnya Proporsi kasus kusta baru kabupaten/ Kota tanpa cacat yang mencapai eliminasi Kusta
89
Ditjen P2P
Y
Y
13
II.F
Meningkatnya Persentase pengobatan Pencegahan dan penyakit menular pada pengendalian balita penyakit menular
50
Ditjen P2P
14
II.F
Meningkatnya Persentase skrining Pencegahan dan penyakit menular pada pengendalian kelompok beresiko penyakit menular
95
Ditjen P2P
15
II.F
Meningkatnya Jumlah kabupaten/kota Pencegahan dan yang mencapai eliminasi pengendalian peyakit tropis terabaikan penyakit menular
166
Ditjen P2P
16
II.G
Tidak Jumlah kabupaten/kota meningkatnya yang melakukan deteksi prevalensi dini faktor risiko PTM obesitas pada penduduk usia > 18 tahun
514
Ditjen P2P
Y
Y
Y
Y
17
II.H
Menurunnya persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun
Jumlah kabupaten/kota yang melakukan pengendalian faktor risiko
43
Ditjen P2P
Y
Y
18
II.I
Meningkatnya jumlah kabupaten/kota sehat
Persentase kabupaten/kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan
40
Ditjen P2P
Y
Y
19
III.A
Meningkatnya Persentase kecamatan akses pelayanan dengan SPA puskesmas kesehatan dasar yang memenuhi standar yang berkualitas bagi masyarakat
68
Ditjen Yankes
Y
Y
20
III.M
Meningkatnya Persentase puskesmas ketersediaan dengan ketersediaan obat obat dan esensial penggunaan obat esensial di pelayanan kesehatan
92
Ditjen Farmalkes
Y
Y
21
III.B
Meningkatnya Persentase FKTP mutu pelayanan terakreditasi kesehatan primer
80
Ditjen Yankes
Y
Y
22
III.C
Meningkatnya Persentase puskesmas peran fasilitas yang melakukan pelayanan Kolaborasi dengan FKTP kesehatan primer lain dalam mendukung milik swasta pelaksanaan program dalam pelayanan prioritas program prioritas bagi masyarakat
20
Ditjen Yankes
Y
Y
23
III.D
Meningkatnya kualitas Sarana, Prasarana, dan Alat (SPA) fasilitas pelayanan kesehatan rujukan
Persentase fasyankes rujukan milik pemerintah yang memenuhi Sarana Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar
90
Ditjen Yankes
24
III.M
Meningkatnya Persentase rumah sakit ketersediaan dengan penggunaan obat obat dan esensial untuk penggunaan obat penanganan 9 penyakit esensial di prioritas pelayanan kesehatan
85
Ditjen Farmalkes
25
III.E
Meningkatnya Persentase RS yang pelaporan audit melaporkan audit medis medis 9 penyakit pada 9 penyakit prioritas prioritas di rumah sakit
10
Ditjen Yankes
Y
Y
Y
Y
Y
Y
26
III.F
Meningkatnya akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan rujukan strata 4
27
III.G
28
Jumlah RS rujukan nasional sesuai standar
42
Ditjen Yankes
Terselenggarany Persentase RS BLU yang a pelayanan masuk strata 4 strata 4 di RS Vertikal secara optimal
7
Ditjen Yankes
III.H
Terselenggarany a layanan 9 penyakit prioritas di rumah sakit pendidikan
34
Ditjen Yankes
29
III.I
Meningkatnya Persentase fasyankes mutu pelayanan rujukan yang memenuhi kesehatan standar mutu rujukan
60
Ditjen Yankes
30
III.J
Menurunnya jumlah pasien WNI yang berobat ke luar negeri
20
Ditjen Yankes
Jumlah rumah sakit penyelenggara pendidikan yang mempunyai kompetensi rujukan 9 layanan prioritas
Persentase pasien WNI di 5 provinsi (Riau, Sumatera Utara, Aceh, Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat) yang berobat ke luar negeri
Y
Y
31
III.K
Terselenggarany Jumlah RS yang memiliki a pelayanan layanan unggulan Center of internasional Excellence di RS Vertikal secara optimal
12
Ditjen Yankes
32
III.N
Meningkatnya Jumlah 10 terbesar bahan produksi dan baku obat yang diproduksi penggunaan dalam negeri bahan baku obat, alat kesehatan, alat diagnostik, vaksin dalam negeri
10
Ditjen Farmalkes
33
III.N
Meningkatnya Jumlah 10 terbesar obat produksi dan yang menggunakan penggunaan bahan baku obat yang bahan baku obat, diproduksi dalam negeri alat kesehatan, alat diagnostik, vaksin dalam negeri
10
Ditjen Farmalkes
Y
Y
34
III.N
Meningkatnya Jumlah Pemanfaatan hasil produksi dan bioteknologi kesehatan penggunaan untuk preventif dan kuratif bahan baku obat, alat kesehatan, alat diagnostik, vaksin dalam negeri
0
Ditjen Farmalkes
35
III.N
Meningkatnya Jumlah alat kesehatan produksi dan dan alat diagnostik 10 penggunaan terbesar yang diproduksi bahan baku obat, dalam negeri alat kesehatan, alat diagnostik, vaksin dalam negeri
5
Ditjen Farmalkes
36
III.N
Meningkatnya Jumlah alat kesehatan produksi dan dan alat diagnostik yang penggunaan memiliki sertifikat TKDN > bahan baku obat, 50% alat kesehatan, alat diagnostik, vaksin dalam negeri
862
Ditjen Farmalkes
37
III.N
Meningkatnya mutu alat kesehatan diperedaran
93
Ditjen Farmalkes
Persentase alat kesehatan yang memenuhi syarat
Y
Y
38
III.N
Meningkatnya Jumlah vaksin program produksi dan yang diproduksi dalam penggunaan negeri bahan baku obat, alat kesehatan, alat diagnostik, vaksin dalam negeri
8
Ditjen Farmalkes
39
III.N
Meningkatnya Jumlah vaksin yang produksi dan memiliki TKDN > 70% penggunaan bahan baku obat, alat kesehatan, alat diagnostik, vaksin dalam negeri
12
Ditjen Farmalkes
40
III.N
Meningkatnya Jumlah vaksin produksi produksi dan dalam negeri yang penggunaan mendapt PQ WHO bahan baku obat, alat kesehatan, alat diagnostik, vaksin dalam negeri
15
Ditjen Farmalkes
Y
Y
Y
Y
41
II.J
Meningkatnya kemampuan surveilans berbasis laboratorium
Persentase kabupaten/kota yang memiliki laboratorium kesehatan masyarakat dengan kemampuan surveilans
39
Ditjen P2P
42
II.J
Meningkatnya kemampuan surveilans berbasis laboratorium
Integrasi dan digitalisasi sistem informasi surveilans
60
Ditjen P2P
43
II.K
Meningkatnya pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
Jumlah provinsi yang sudah memiliki Tim Penanganan Bencana dan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat sesuai standar dan rutin melaksanakan latihan minimal 1 tahun sekali
34
Setjen
44
II.K
Meningkatnya pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
Jumlah provinsi yang sudah memiliki tenaga cadangan yang terlatih untuk penanganan bencana dan kedaruratan kesehatan masyarakat sesuai standar
34
Setjen
Y
Y
45
III.P
Terpenuhinya pembiayaan kesehatan pada kegiatan promotif dan preventif dalam mencapai UHC
Persentase penduduk berisiko yang mendapatkan layanan skrining kesehatan
30
BKPK
46
III.P
Terpenuhinya pembiayaan kesehatan pada kegiatan promotif dan preventif dalam mencapai UHC
Persentase kabupaten/kota yang memenuhi pembiayaan kegiatan promotif preventif pada SPM
25
BKPK
Y
Y
47
III.P
Terpenuhinya pembiayaan kesehatan pada kegiatan promotif dan preventif dalam mencapai UHC
Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) bidang kesehatan
25
BKPK
Y
Y
48
III.Q
Meningkatnya pemenuhan SDMK sesuai standar
Persentase puskesmas dengan dokter
100
Ditjen Nakes
49
III.Q
Meningkatnya pemenuhan SDMK sesuai standar
Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar
59
Ditjen Nakes
Y
Y
50
III.Q
Meningkatnya pemenuhan SDMK sesuai standar
Persentase RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya
80
Ditjen Nakes
51
IV.A
Meningkatnya ketersediaan SDMK sesuai standar
Jumlah SDMK yang ditingkatkan kompetensinya untuk mendukung sistem ketahanan kesehatan
18600
Ditjen Nakes
52
IV.A
Meningkatnya ketersediaan SDMK sesuai standar
Jumlah SDMK yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas
20000
Ditjen Nakes
Persentase Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan yang terakreditasi
25
Ditjen Nakes
100
Setjen
Y
Y
53
III.Q
Meningkatnya pemenuhan SDMK sesuai standar
Y
Y
54
VI.A
Tersedianya Jumlah sistem data sistem dan data kesehatan Indonesia yan pelayanan terstandar dan terintegrasi kesehatan terintegrasi dan bermanfaat dalam mendukung perumusan kebijakan
55
VI.A
Tersedianya Jumlah Integrasi platform sistem dan data aplikasi dari sistem pelayanan kesehatan Indonesia kesehatan terintegrasi dan bermanfaat dalam mendukung perumusan kebijakan
8000
Setjen
56
VI.A
Tersedianya sistem dan data pelayanan kesehatan terintegrasi dan bermanfaat dalam mendukung perumusan kebijakan
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan kematangan digital (Digital Maturity) tingkat 7
2
Setjen
57
VI.A
Tersedianya sistem dan data pelayanan kesehatan terintegrasi dan bermanfaat dalam mendukung perumusan kebijakan
Jumlah kebijakan tata kelola produk inovasi teknologi kesehatan yang ditetapkan dan digunakan
10
Setjen
58
III.L
Tersedianya Hubs untuk mendukung pelayanan kesehatan terintegrasi
Persentase pengembangan Hubs Biomedical Genomebased Science Initiative
20
Ditjen Yankes
Y
Y
59
VI.A
Tersedianya sistem dan data pelayanan kesehatan terintegrasi dan bermanfaat dalam mendukung perumusan kebijakan
Jumlah data biospesimen yang tersedia dan dimanfaatkan pada platform Biobank dalam Biomedical Genomebased Science Initiative
750
Setjen
Y
Y
60
V.A
Meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti
Persentase kebijakan teknis dalam penguatan berbagai skema pembiayaan kesehatan yang efektif dan efisien
100
BKPK
61
V.A
Meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti
Jumlah pedoman dalam menyusun kebijakan
1
BKPK
62
V.A
Meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti
Persentase kebijakan Kementerian Kesehatan berbasis kajian dan bukti
20
BKPK
Y
Y
63
V.A
Meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti
Terbangunnya tata kelola kerja sama internasional yang efektif
1
BKPK
64
VI.B
Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan
Nilai Reformasi Birokrasi
94
Seluruh Unit Utama
65
VI.B
Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan
Nilai kinerja anggaran
90
Seluruh Unit Utama
66
VI.B
Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan
Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan
67
VI.C
Meningkatnya Nilai Integritas Organisasi akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan bersih dan efektif serta meningkatnya efektivitas pengendalian intern pemerintah
4
Setjen
81
Itjen
68
35 35 100.00%
35 35 100.00%
69
VI.C
Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP akuntabilitas Terintegrasi kinerja dan pengelolaan keuangan bersih dan efektif serta meningkatnya efektivitas pengendalian intern pemerintah
3
Itjen
Indeks KK No. Disusun oleh/Tanggal Direviu oleh/Tanggal Disetujui oleh/Tanggal
: : : :
KUALITAS SASARAN PROGRAM UNIT KERJA SASARAN PROGRAM TEPAT
IK TEPAT DAN BAIK
Y
Y
TARGET KINERJA BAIK Y
KETERKAITAN DENGAN SASARAN STRATEGIS K/L Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
68 68 100.00%
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP KEMENTERIAN/LEMBAGA … Periode Penilaian 01 Juli 20XX-1 sampai dengan 30 Juni 20XX KERTAS KERJA PENILAIAN PENETAPAN TUJUAN KK LEAD I - PENETAPAN TUJUAN
A. Kualitas Sasaran Strategis (KK 1) No 1
Uraian Sasaran Strategis K/L a Sasaran Strategis Tepat b
Indikator Kinerja Tepat dan Baik
c
Target Kinerja Baik Skor Akhir Level
B. Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis (KK 1 dan 2) No 1
Uraian Kualitas Program (Outcome) Unit Kerja Eselon I
2
a
Keterkaitan dengan Sasaran Strategis K/L
b c d
Sasaran Program Tepat Indikator Kinerja Tepat dan Baik Target Kinerja Baik
Kualitas Kegiatan (Output) Eselon II a Keterkaitan dengan Sasaran Strategis Satker b Kualitas sasaran Program Satker c Kualitas indikator kinerja program Satker d Kualitas target kinerja program Satker Skor Akhir Level
Gradasi Level 1 2 3 4 5
sampai dengan 60% lebih besar dari 60% s.d. 70% lebih besar dari 70% s.d. 80% lebih besar dari 80% s.d. 90% lebih besar dari 90%
Untuk memastikan Program/Kegiatan/Anggaran Instansi Pemerintah dapat terlaksana secara efektif dan efisien, maka diperlukan perencan strategis. Kriteria 1 Kualitas Sasaran a Sesuai dengan mandat, tugas, dan fungsi organisasi b Berorientasi pada hasil c mempertimbangkan isu strategis
-
Mendukung terwujudnya visi dan misi K/L atau Terkait dengan isu strategis Nasional yang dianalisis dalam RPJMN Menjadi bagian dari janji Presiden Mendukung pencapaian prioritas nasional Selaras dan sinergi dengan sasaran/program organisasi di atasnya Overlapping avoided antar sasaran/program/kegiatan
2
Kualitas Indikator Kinerja a Spesifik dan relevan (dapat menggambarkan secara akurat bagaimana sasaran/program/kegiatan dapat dicapai) b Realistis (mempertimbangkan kemampuan organisasi) c Overlapping avoided antar sasaran/program/kegiatan d Berorientasi pada hasil e Time bound (Dapat dicapai dalam jangka tertentu) f Continuous Improvement (dievaluasi secara berkala untuk menilai kualitas dan kuantitas indikator)
3
Kualitas Target Kinerja a Spesifik (nilai dan satuan yang akan diukur tergambarkan secara akurat) b Measurable (nilai dan satuan dapat terukur dan dapat dibuktikan) c Achievable (penetapan target realistis dapat dicapai) d Relevant (mendukung pencapaian target indikator perencanaan diatasnya) e Time-bound (dapat dicapai dalam jangka tertentu) f Continuous Improvement (dievaluasi secara berkala untuk menilai kualitas dan kuantitas target) g Memperhatikan capaian tahun lalu h Proyektif (mampu menggambarkan rencana pencapaian target per periodenya secara terukur dan relevan)
4
Perlakukan Khusus untuk komponen yang belum tertampung dalam perencanaan 5 tahunan a New Issue Strategis/Prioritas/Crash Program b Aspirasi masyarakat/pokok pikiran DPRD c Lintas Instansi/ Sektoral/ kewilayahan
dapat diakui sebagai faktor penambah nilai dengan tetaap menguji kelayakan
AN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP KEMENTERIAN/LEMBAGA … Penilaian 01 Juli 20XX-1 sampai dengan 30 Juni 20XX Indeks KK No. Disusun oleh/Tanggal Direviu oleh/Tanggal Disetujui oleh/Tanggal
Uraian pengukuran Sasaran Strategis berorientasi hasil, sesuai dengan isu strategis Indikator kinerja jelas, terukur, dan berorientasi hasil Target kinerja yang baik, memperhatikan capaian tahun lalu dan target diatasnya
KK
Kolom Bobot
: : : :
Skor
Skor Akhir
1
G
40
100.00%
40.00%
1
H
30
100.00%
30.00%
1
I
30
100.00%
30.00% 100.00% 5
Uraian pengukuran
KK
Kolom Bobot 100
Skor
Skor Akhir 100.00%
Mengukur cascading kinerja dari sasaran strategis K/L ke sasaran program Unit kerja Sasaran Program berorientasi hasil, sesuai dengan isu strategis Indikator kinerja jelas, terukur, dan berorientasi hasil Target kinerja yang baik, memperhatikan capaian tahun lalu dan target diatasnya
1
S
30
100%
30.00%
2 2
E F
30 20
100% 100%
30.00% 20.00%
2
G
20
100%
20.00%
M N O P
100 30 30 20 20
2 2 2 2
66.67% 41.67% 35.71% 39.29%
47.50% 20.00% 12.50% 7.14% 7.86% 73.75% 3
rintah dapat terlaksana secara efektif dan efisien, maka diperlukan perencanaan yang berorientasi hasil, terukur, fokus, dan
dianalisis dalam RPJMN
m organisasi di atasnya
cara akurat bagaimana sasaran/program/kegiatan dapat dicapai)
kala untuk menilai kualitas dan kuantitas indikator)
ambarkan secara akurat) dapat dibuktikan)
or perencanaan diatasnya)
kala untuk menilai kualitas dan kuantitas target)
capaian target per periodenya secara terukur dan relevan)
rtampung dalam perencanaan 5 tahunan
ap menguji kelayakan
PENILAIAN MAN
Periode Penilaia KERTAS KERJA PENILAIAN PENETAPAN TUJUAN KK 2 - PENILAIAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS UNIT KERJA ESELON I DIRJEN/DEPUTI/ …
KUALITAS SASARAN PROGRAM
NO
1
SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA
Menguatnya promotif Persentase kabupaten/ kota yang preventif di FKTP melalui melaksanakan intervensi kesehatan UKBM dan Pendekatan keluarga Keluarga
TARGET KINERJA
50%
SASARAN PROGRAM TEPAT
Y
2
Persentase ibu bersalin di faskes (Pf)
Persentase ibu hamil KEK Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapatkan ASI eksklusif Persentase balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya
90% Y
13%
Y
Y 50% Y 75%
Kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)
Puskesmas dengan tata kelola kesehatan masyarakat yang baik
40%
Y
50%
Y
Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik
01-Nilai reformasi birokrasi di lingkup Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
02-Persentase kinerja RKAKL pada lingkup Diektorat Jenderal kesehatan masyarakat
35%
Y
85%
Y
Jumlah Y Jumlah Populasi Persentase
9 9 100.00%
KERTAS KERJA PENILAIAN PENETAPAN TUJUAN KK 2 - PENILAIAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS UNIT KERJA ESELON II MANDIRI DIREKTORAT GIZI DAN KIA
Indeks KK No. Disusun oleh/Tanggal Direviu oleh/Tanggal Disetujui oleh/Tanggal
KUALITAS KEGIATAN/AKTIVITA NO
SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ AKTIVITAS AKTIVITAS
TARGET
NO
1
SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ AKTIVITAS AKTIVITAS
01-Meningkatnya gizi dan Persentase ibu hamil yang Kesehatan Ibu dan Anak mendapatkan pemeriksaan kehamilan 6 kali (ANC 6x)
TARGET
60% Y/T
Persentase Bayi yang mendapatkan pelayanan kesehatan
91%
Persentase puskesmas yang melaksanakan pembinaan ke sekolah 4 kali setahun
70%
Persentase remaja putri yang mengkonsumsi tablet tambah darah
54%
… …
… …
Jumlah Y Jumlah Populasi Persentase
SASARAN KEGIATAN/ AKTIVITAS TEPAT
Y/T
Y/T
Y/T Y/T Y/T
0 6 0.00%
KERTAS KERJA PENILAIAN PENETAPAN TUJUAN KK 2 - PENILAIAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS UNIT KERJA ESELON II MANDIRI DIREKTORAT PROMKES DAN PM NO 1
SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ AKTIVITAS AKTIVITAS Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Persentase kabupaten/ kota dengan minimal 80% posyandu aktif
TARGET 75%%
Jumlah Y Jumlah Populasi Persentase
SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ AKTIVITAS AKTIVITAS
KUALITAS KEGIATAN/AKTIVITA SASARAN KEGIATAN/ AKTIVITAS TEPAT Y/T
0 1 0.00%
KERTAS KERJA PENILAIAN PENETAPAN TUJUAN KK 2 - PENILAIAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS UNIT KERJA ESELON II MANDIRI DIREKTORAT USIA PRODUKTIF DAN LANSIA NO
Indeks KK No. Disusun oleh/Tanggal Direviu oleh/Tanggal Disetujui oleh/Tanggal
TARGET
Indeks KK No. Disusun oleh/Tanggal Direviu oleh/Tanggal Disetujui oleh/Tanggal
KUALITAS KEGIATAN/AKTIVITA SASARAN KEGIATAN/ AKTIVITAS TEPAT
1
Pembinaan Usia Produktif Persentase puskesmas yang dan Lansia melaksanakan pelayanan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin Persentase lansia yang mendapatkan pelayanan Kesehatan Persentase Puskesmas yang meningkatkan aktifitas fisik Jumlah kabupaten/ kota yang melaksanakan kesehatan kerja
…
Jumlah Y Jumlah Populasi Persentase
70% Y/T 70% Y/T 50% Y/T 360 KAB/KOTA
…
KERTAS KERJA PENILAIAN PENETAPAN TUJUAN KK 2 - PENILAIAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS UNIT KERJA ESELON II MANDIRI DIREKTORAT KESEHATAN JIWA NO
SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ AKTIVITAS AKTIVITAS
TARGET
Y/T Y/T Y/T
0 6 0.00% Indeks KK No. Disusun oleh/Tanggal Direviu oleh/Tanggal Disetujui oleh/Tanggal
KUALITAS KEGIATAN/AKTIVITA SASARAN KEGIATAN/ AKTIVITAS TEPAT
1
Pembinaan Kesehatan Jiwa
30% Persentase penduduk usia ≥ 15 tahun dengan risiko masalah kesehatan jiwa yang mendapatkan skrining Persentase penyandang gangguan jiwa yang memperoleh layanan di Fasyankes Jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan pelayanan rehabiltasi medis (Program Yankes dan JKN)
Y/T 30% Y/T 10500 Layanan
Y/T Y/T
…
Jumlah Y Jumlah Populasi Persentase
…
KERTAS KERJA PENILAIAN PENETAPAN TUJUAN KK 2 - PENILAIAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS UNIT KERJA ESELON II MANDIRI SETDITJEN KESMAS NO
SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ AKTIVITAS AKTIVITAS
TARGET
Y/T Y/T
0 6 0.00% Indeks KK No. Disusun oleh/Tanggal Direviu oleh/Tanggal Disetujui oleh/Tanggal
KUALITAS KEGIATAN/AKTIVITA SASARAN KEGIATAN/ AKTIVITAS TEPAT
1
01-Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis 01-Nilai reformasi birokrasi di lainnya lingkup Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
Nilai kinerja penganggaran Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
…
Jumlah Y Jumlah Populasi Persentase
35%
Y/T
85%
Y/T
…
Y/T Y/T Y/T Y/T
0 6 0.00%
NILAI TOTAL NO
SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJA
KUALITAS SASARAN PROGRAM SASARAN PROGRAM TEPAT 100.00%
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP KEMENTERIAN/LEMBAGA … Periode Penilaian 01 Juli 20XX-1 sampai dengan 30 Juni 20XX
KUALITAS SASARAN PROGRAM
IK TEPAT DAN TARGET BAIK KINERJA BAIK
Y
Y
NO
NAMA KEGIATAN/ AKTIVITAS
1
SASARAN KEGIATAN/ AKTIVITAS
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ AKTIVITAS
01-Meningkatnya gizi …Persentase Remaja dan Kesehatan Ibu Putri yang dan Anak mengkonsumsi TTD Pembinaan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
Meningkatnya gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
Persentase Puskesmas yang melaksanakan pembinaan ke sekolah 4 kali setahun
2
Y
Y
Y
Y
3 4 5
Y
Y 6
Y
Y
Pembinaan Kesehatan Jiwa
01-Meningkatnya Upaya Kesehatan Jiwa Masyarakat
Persentase penduduk usia lebih dari sama dengan 15 tahun dengan risiko masalah kesehatan jiwa yang mendapatkan skrining
…
Persentase penyandang gangguan jiwa yang memperoleh layanan di Puskesmas
…
Jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan pelayanan rehabiltasi medis (Program Yankes dan JKN)
Pembinaan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
01-Meningkatnya Persentase ibu hamil Gizi dan Kesehatan yang Ibu dan Anak mendapatkan pemeriksaan 01-Meningkatnya kehamilan 6 kali (ANC Gizi dan Kesehatan 6x) Ibu dan Anak 01-Meningkatnya Persentase Bayi yang Gizi dan Kesehatan mendapatkan Ibu dan Anak pelayanan kesehatan
Pembinaan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
01-Meningkatnya Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
Pembinaan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Pembinaan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
Y
Y
7
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Pembinaan Usia Produktif dan Lansia
Meningkatnya upaya edukasi dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui UKBM Meningkatnya kesehatan usia produktif dan lanjut usia
Persentase Kab/kota dengan minimal 80 % posyandu aktif Persentase Puskesmas yang meningkatkan aktifitas fisik Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan reproduksi calon pengantin Persentase lansia mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah kabupaten/ kota yang melaksanakan kesehatan kerja
Y
Y
Pembinaan Tata Kelola 01-Meningkatnya Kesehatan Masyarakat Tata Kelola Kesehatan Masyarakat
Persentase Puskesmas yang melakukan perencanaan tingkat Puskesmas melalui Lokakarya Persentasemini Puskesmas yang melaksanakan pemantauan wilayah kerja.
No. eh/Tanggal h/Tanggal leh/Tanggal
Masyarakat
Persentase puskesmas yang menerapkan BLUD Y
Y
Y
Y
9 9 100.00%
9 9 100.00%
: : : :
KUALITAS KEGIATAN/AKTIVITAS
Dukungan Manajemen 01-Meningkatnya dan Pelaksanaan dukungan Program manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Program Dukungan Manajemen
01-Nilai reformasi birokrasi di lingkup Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Nilai kinerja penganggaran Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
IK TEPAT DAN TARGET BAIK KINERJA BAIK
Y/T
Y/T
Y/T
Y/T
Y/T
Y/T
Y/T
Y/T
Y/T Y/T
Y/T Y/T
0 6 0.00%
0 6 0.00%
No. eh/Tanggal h/Tanggal leh/Tanggal
: : : :
KUALITAS KEGIATAN/AKTIVITAS IK TEPAT DAN TARGET BAIK KINERJA BAIK
No. eh/Tanggal h/Tanggal leh/Tanggal
Y/T
Y/T
0 1 0.00%
0 1 0.00% : : : :
KUALITAS KEGIATAN/AKTIVITAS IK TEPAT DAN TARGET BAIK KINERJA BAIK
No. eh/Tanggal h/Tanggal leh/Tanggal
Y/T
Y/T
Y/T
Y/T
Y/T
Y/T
Y/T
Y/T
Y/T Y/T
Y/T Y/T
0 6 0.00%
0 6 0.00% : : : :
KUALITAS KEGIATAN/AKTIVITAS IK TEPAT DAN TARGET BAIK KINERJA BAIK
No. eh/Tanggal h/Tanggal leh/Tanggal
Y/T
Y/T
Y/T
Y/T
Y/T
Y/T
Y/T
Y/T
Y/T Y/T
Y/T Y/T
0 6 0.00%
0 6 0.00% : : : :
KUALITAS KEGIATAN/AKTIVITAS IK TEPAT DAN TARGET BAIK KINERJA BAIK
Y/T
Y/T
Y/T
Y/T
Y/T Y/T Y/T Y/T
Y/T Y/T Y/T Y/T
0 6 0.00%
0 6 0.00%
KUALITAS SASARAN PROGRAM IK TEPAT DAN TARGET BAIK KINERJA BAIK 100.00% 100.00%
NO
NAMA SASARAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/AKTIVITA KEGIATAN/AKTIVIT KEGIATAN/AKTIVITA S AS S
Indeks KK No. Disusun oleh/Tanggal Direviu oleh/Tanggal Disetujui oleh/Tanggal
: : : :
KUALITAS KEGIATAN/AKTIVITAS
TARGET KETERKAITAN ERAT DENGAN SASARAN PROGRAM
KUALITAS SASARAN KEGIATAN/ AKTIVITAS TEPAT
IK TEPAT
TARGET KINERJA BAIK
54%
Y
Y
Y
Y
70%
Y
Y
T
T
30%
Y
Y
Y
Y
30%
Y
Y
T
Y
10500 layanan
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
60%
91%
75%
Y
Y
Y
Y
50%
Y
Y
Y
Y
70%
Y
Y
Y
Y
70%
Y
Y
Y
Y
360 Kab/kota
Y
Y
Y
Y
70%
Y
Y
Y
Y
50%
Y
Y
Y
Y
40%
Y
Y
Y
Y
16 16 100.00%
16 16 100.00%
14 16 87.50%
15 16 93.75%
35%
85%
KUALITAS KUALITAS KEGIATAN/AKTIVITAS TARGET KETERKAITAN ERAT SASARAN DENGAN SASARAN IK TEPAT KEGIATAN/ PROGRAM 100.00% 50.00% 43.75% AKTIVITAS
TARGET KINERJA BAIK 46.88%
PENILAIAN MANDI KE Periode Penilaian 0 KERTAS KERJA PENILAIAN PENETAPAN TUJUAN KK 2 - PENILAIAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS UNIT KERJA ESELON I DIRJEN/DEPUTI/ …
KUALITAS SASARAN PROGRAM
NO
SASARAN PROGRAM
Meningkatnya II.K pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJA
Jumlah provinsi yang sudah memiliki Tim Penanganan Bencana dan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat sesuai standar dan rutin melaksanakan latihan minimal 1 tahun sekali
34
Y
Jumlah provinsi yang sudah memiliki tenaga cadangan yang terlatih untuk penanganan bencana dan kedaruratan kesehatan masyarakat sesuai standar
34
Y
SASARAN PROGRAM TEPAT
II.K pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
Jumlah provinsi yang sudah memiliki tenaga cadangan yang terlatih untuk penanganan bencana dan kedaruratan kesehatan masyarakat sesuai standar
Jumlah sistem data kesehatan Tersedianya sistem dan Indonesia yan terstandar dan data pelayanan kesehatan terintegrasi terintegrasi dan Jumlah Integrasi platform aplikasi VI.A Persentase fasilitas pelayanan bermanfaat dalam dari sistem kesehatan Indonesia kesehatan dengan kematangan mendukung perumusan Jumlah kebijakan tata kelola produk digital Maturity) tingkat 7 kebijakan Jumlah data biospesimen yang inovasi(Digital teknologi kesehatan yang tersedia dan dimanfaatkan ditetapkan dan digunakan pada platform Biobank dalam Biomedical Nilai Reformasi Birokrasi Genome-based Science Initiative Nilai kinerja anggaran
Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan VI.B pemberian dukungan Opini Badan Pemeriksa Keuangan manajemen Kementerian atas Laporan Keuangan Kesehatan
Jumlah Y
34
Y
100
Y
8000
Y
2
Y
10
Y
750
Y
94
Y
90
Y
4
Y
10
Jumlah Populasi Persentase
10 100.00%
KERTAS KERJA PENILAIAN PENETAPAN TUJUAN KK 2 - PENILAIAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS UNIT KERJA ESELON II MANDIRI DIREKTORAT/BIRO/ …
Indeks KK No. Disusun oleh/Tanggal Direviu oleh/Tanggal Disetujui oleh/Tanggal
KUALITAS KEGIATAN/AKTIVITA NO
SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ AKTIVITAS AKTIVITAS
1
…
2
…
3
…
… … … … … … … … …
Jumlah Y
TARGET
SASARAN KEGIATAN/ AKTIVITAS TEPAT
… … … … … … … … …
Y/T Y/T Y/T Y/T Y/T Y/T Y/T Y/T Y/T
0
Jumlah Populasi Persentase
9 0.00%
NILAI TOTAL NO
SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA
KUALITAS SASARAN PROGRAM TARGET KINERJA
SASARAN PROGRAM TEPAT
100.00%
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP KEMENTERIAN/LEMBAGA … Periode Penilaian 01 Juli 20XX-1 sampai dengan 30 Juni 20XX
KUALITAS SASARAN PROGRAM
IK TEPAT DAN TARGET BAIK KINERJA BAIK
NO
1 Y
…
Y 2
1 Y
NAMA KEGIATAN/ AKTIVITAS
Y
…
…
SASARAN KEGIATAN/ AKTIVITAS
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ AKTIVITAS
TARGET
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
2
…
1
…
2
…
1
Y
Y
10
10
2
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Persentase satker kantor pusat dan kantor daerah dengan nilai Meningkatnya Pembinaan Kualitas Pengelolaan Indikator Kinerja Pengelolaan Pelaksanaan Keuangan dan Administrasi Barang Milik Negara Anggaran (IKPA) >=80 Keuangan (BMN) di lingkungan dan Barang Persentase Nilai Kementerian Milik Negara Barang Milik Negara Kesehatan sesuai (BMN) yang telah ketentuan diusulkan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sesuai ketentuan
80 %
100 %
10 100.00%
No. eh/Tanggal h/Tanggal leh/Tanggal
10 100.00%
: : : :
KUALITAS KEGIATAN/AKTIVITAS
IK TEPAT DAN TARGET BAIK KINERJA BAIK
Y/T Y/T Y/T Y/T Y/T Y/T Y/T Y/T Y/T
Y/T Y/T Y/T Y/T Y/T Y/T Y/T Y/T Y/T
0
0
9 0.00%
9 0.00%
KUALITAS SASARAN PROGRAM IK TEPAT DAN TARGET BAIK KINERJA BAIK
100.00%
100.00%
NO
NAMA SASARAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/A KEGIATAN/AKTIVIT KEGIATAN/AKTIVITA KTIVITAS AS S
TARGET
Indeks KK No. Disusun oleh/Tanggal Direviu oleh/Tanggal Disetujui oleh/Tanggal
: : : :
KUALITAS KEGIATAN/AKTIVITAS
KETERKAITAN ERAT DENGAN SASARAN PROGRAM
0
Y
Y
KUALITAS SASARAN KEGIATAN/ AKTIVITAS TEPAT
Y
Y
Y
IK TEPAT
TARGET KINERJA BAIK
Y
Y
T
T
Y
Y
Y
Y
T
Y
Y
T
T
Y
Y
Y
T
T
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
4
5
10
11
Y
Y
T
T
Y
6 66.67%
6 83.33%
14 71.43%
14 78.57%
KUALITAS KEGIATAN/AKTIVITAS KUALITAS KETERKAITAN ERAT SASARAN DENGAN SASARAN IK TEPAT KEGIATAN/ PROGRAM AKTIVITAS 66.67%
41.67%
35.71%
TARGET KINERJA BAIK
39.29%
PENILAIAN MANDI KE Periode Penilaian 0 KERTAS KERJA PENILAIAN PENETAPAN TUJUAN KK 2 - PENILAIAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS UNIT KERJA ESELON I DIRJEN/DEPUTI/ …
KUALITAS SASARAN PROGRAM
NO
1
2
INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJA
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan bersih dan efektif serta meningkatnya efektivitas pengendalian intern pemerintah
Nilai Integritas Organisasi
81
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan bersih dan efektif serta meningkatnya efektivitas pengendalian intern pemerintah
Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi
SASARAN PROGRAM
SASARAN PROGRAM TEPAT
Y
3 Y
2
3
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan bersih dan efektif serta meningkatnya efektivitas pengendalian intern pemerintah #REF!
Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi
3 Y
#REF!
#REF! T
Jumlah Y Jumlah Populasi Persentase
2 3 66.67%
KERTAS KERJA PENILAIAN PENETAPAN TUJUAN KK 2 - PENILAIAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS UNIT KERJA ESELON II MANDIRI DIREKTORAT/BIRO/ …
Indeks KK No. Disusun oleh/Tanggal Direviu oleh/Tanggal Disetujui oleh/Tanggal
KUALITAS KEGIATAN/AKTIVITA NO
SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ AKTIVITAS AKTIVITAS
1
…
2
…
… … … … …
TARGET
SASARAN KEGIATAN/ AKTIVITAS TEPAT
… … … … …
Y/T Y/T Y/T Y/T Y/T
2
…
3
…
… … … …
… … … …
Jumlah Y Jumlah Populasi Persentase
0 9 0.00%
NILAI TOTAL NO
SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA
Y/T Y/T Y/T Y/T
TARGET KINERJA
KUALITAS SASARAN PROGRAM SASARAN PROGRAM TEPAT 66.67%
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP KEMENTERIAN/LEMBAGA … Periode Penilaian 01 Juli 20XX-1 sampai dengan 30 Juni 20XX
KUALITAS SASARAN PROGRAM
IK TEPAT DAN TARGET BAIK KINERJA BAIK
Y
Y
NO
NAMA KEGIATAN/ AKTIVITAS
1
…
2
…
1
…
2
…
Y
Y
SASARAN KEGIATAN/ AKTIVITAS
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ AKTIVITAS
TARGET
…
…
…
… … … … … …
… … … … … …
… … … … … …
… … …
… … …
… … …
Y
Y
T
2 3 66.67%
: : : :
KUALITAS KEGIATAN/AKTIVITAS
IK TEPAT DAN TARGET BAIK KINERJA BAIK
Y/T Y/T Y/T Y/T Y/T
…
Y/T Y/T Y/T Y/T Y/T
…
…
…
1
…
…
…
…
2
…
… …
… …
… …
T
2 3 66.67%
No. eh/Tanggal h/Tanggal leh/Tanggal
2
Y/T Y/T Y/T Y/T
Y/T Y/T Y/T Y/T
0 9 0.00%
0 9 0.00%
KUALITAS SASARAN PROGRAM IK TEPAT DAN TARGET BAIK KINERJA BAIK 66.67% 66.67%
NO
NAMA SASARAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/A KEGIATAN/AKTIVIT KEGIATAN/AKTIVITA KTIVITAS AS S
TARGET
Indeks KK No. Disusun oleh/Tanggal Direviu oleh/Tanggal Disetujui oleh/Tanggal
: : : :
KUALITAS KEGIATAN/AKTIVITAS
KETERKAITAN ERAT DENGAN SASARAN PROGRAM
KUALITAS SASARAN KEGIATAN/ AKTIVITAS TEPAT
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
IK TEPAT
TARGET KINERJA BAIK
Y
Y
T Y Y T Y T
T Y Y Y T Y
Y T Y
Y T Y
Y
Y
T
T
4 5 80.00%
4 5 80.00%
Y
Y
Y
Y
Y
Y
9 13 69.23%
10 13 76.92%
KUALITAS KUALITAS KEGIATAN/AKTIVITAS KETERKAITAN ERAT SASARAN DENGAN SASARAN IK TEPAT KEGIATAN/ PROGRAM 80.00% 40.00% 34.62% AKTIVITAS
TARGET KINERJA BAIK 38.46%
PENILAIAN MANDI KE Periode Penilaian 0 KERTAS KERJA PENILAIAN PENETAPAN TUJUAN KK 2 - PENILAIAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS UNIT KERJA ESELON I DIRJEN/DEPUTI/ …
KUALITAS SASARAN PROGRAM
NO
1
SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA
Terpenuhinya Persentase penduduk berisiko pembiayaan yang mendapatkan layanan kesehatan pada skrining kesehatan kegiatan promotif dan preventif dalam mencapai UHC Persentase kabupaten/kota yang memenuhi pembiayaan kegiatan promotif preventif pada SPM
TARGET KINERJA
30
25
SASARAN PROGRAM TEPAT
Y
mencapai UHC Persentase kabupaten/kota yang memenuhi pembiayaan kegiatan promotif preventif pada SPM
25
Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan Kerja sama Pemerintah Swasta (KPS) bidang kesehatan
25
2
Meningkatnya Persentase kebijakan teknis kebijakan kesehatan dalam penguatan berbagai berbasis bukti skema pembiayaan kesehatan yang efektif dan efisien
Jumlah pedoman dalam menyusun kebijakan
Persentase kebijakan Kementerian Kesehatan berbasis kajian dan bukti
100
1
20
Y
Persentase kebijakan Kementerian Kesehatan berbasis kajian dan bukti
20
3
Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan
Terbangunnya tatakelola kerjasama internasional yang efektif Birokrasi Nilai Reformasi Nilai Kinerja Anggaran Jumlah Y Jumlah Populasi Persentase
1 35 90
Y 3 3 100.00%
KERTAS KERJA PENILAIAN PENETAPAN TUJUAN KK NO2 - PENILAIAN SASARAN STRATEGI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS TARGET UNIT KERJA ESELON KEGIATAN/ II MANDIRI KEGIATAN/ AKTIVITAS DIREKTORAT/BIRO/ AKTIVITAS… 1 Sasaran Kegiatan: Persentase peserta JKN yang 30 Terlaksananya Persentase berisiko yang belanja mendapatkan kesehatan 10 penyiapan layanan skrining kesehatan promotif Persentase preventif provinsi dalam dan JKN 50 implementasi Persentase kabupaten/kota kabupaten/kota yang 50 pembiayaan dan menghasilkan yang Persentase memberikan rekomendasi asuransi insentif 50 jaminan kesehatan pelaksanaan dari hasilUpaya perhitungan Kesehatan Persentase kesehatan kabupaten/kota swasta yang 50 Masyarakat Provincial (UKM) Health bersumber Account/ Persentase bekerjasama yang melakukan kabupaten/kota dengan kemitraan BPJS 50 District APBD Health Murni Account 2 Sasaran Kegiatan: Annual pembiayaan yang melakukan review Kesehatan pemerintah tarif kemitraan INA-CBGs dan 2 (PHA/DHA) Tersedianya bahan Annual swasta pembiayaan dan dalam NHA pemerintah penanganan (T1) untuk dan 9 utilization review 20 swasta penyakit dalam upaya prioritas skrining kebijakan teknis 20 Annual penyakit review berbiaya terhadap tertinggi HTA 1 14 penyakit 3 Sasaran pembiayaan Kegiatan: dan dan Persentase rencana implementasinya implementasi 10 jaminan Meningkatnya kesehatan tata penyusunan kebijakan yang 4 Sasaran Kegiatan: Persentase keputusan atau 50 kelola pelaksanaan sesuai dengan Meningkatnya Persentase peraturan dikeputusan atas peraturan atau 50 kebijakan transformasi upaya Menteri Persentase peraturan regulasi/pedoman yang keputusan disusun Menteri berbasis yang atau 50 kesehatan kesehatan berbasis peraturan disusun kajian dan berbasis di bawah bukti kajian *(V.A.3) peraturan dan Persentase kebijakan 50 bukti Menteri yang bukti kabupaten/kota disusun *(V.A.3) berbasis Persentase kesehatan yang disusun 25 kajian dan keputusan bukti *(V.A.3) 5 Sasaran Kegiatan: yang Persentase berdasarkan mengadopsi rekomendasi kebijakan atau 50 Meningkatnya peraturan kebijakan transformasi diatas dibidang kesehatan peraturan Upaya Persentase keputusan atau 50 kebijakan Sistem Menteri Kesehatan*(V.A.3) yang *(V.A.3) disusun Persentase peraturan keputusan Menteri berbasis yang atau 50 Ketahanan Kesehatan peraturan kajian dan bukti disusun Persentase berbasis dibawah kebijakan kajian peraturan dan 50 dan Sumber Daya Menteri kesehatan yangbukti disusun yang disusun berbasis Persentase kabupaten/kota 25 Kesehatan berbasis berdasarkan kajian keputusan dan rekomendasi bukti 6 Sasaran Kegiatan: yang Persentase mengadopsi kebijakan atau 50 bukti kebijakan di bidang Sistem Meningkatnya peraturan transformasi diatas kesehatan peraturan Ketahanan dan kebijakan Menteri yang Kesehatan disusun berbasis Pembiayaan, Jaminan Sumber kajian Daya danKesehatan bukti dan Desentralisasi Kesehatan berbasis
Indeks KK No. Disusun KUALITAS oleh/Tanggal KEGIATAN/AKTIVIT Direviu oleh/Tanggal SASARAN Disetujui oleh/Tanggal KEGIATAN/ AKTIVITAS Y TEPAT Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
6
7
8 9
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kebijakan Pembiayaan, Jaminan dan Desentralisasi Kesehatan berbasis Sasaran Kegiatan: bukti Meningkatnya kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan berbasis bukti Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kebijakan Sasaran Kegiatan Kesehatan : Global dan Teknologi Meningkatnya Kesehatan berbasis dukungan manajemen bukti dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
NILAI TOTAL NO SASARAN PROGRAM
Persentase keputusan atau Persentase peraturan keputusan Menteri yang atau peraturan disusun berbasis dibawah kajian peraturan dan Persentase kebijakan Menteri yangbukti disusun berbasis Persentase kesehatan kabupaten/kota yang disusun kajian keputusan dan bukti yang Persentase berdasarkan mengadopsi rekomendasi kebijakan atau peraturan transformasi kebijakan diatas dikesehatan bidang peraturan Persentase keputusan atau Menteri Pembiayaan, yang keputusan disusun Jaminan berbasis dan Persentase peraturan Menteri yang atau Desentralisasi kajian dan Kesehatan bukti peraturan disusun Persentase berbasis dibawah kebijakan kajian peraturan dan Menteri Persentase kesehatan yangbukti kabupaten/kota disusun yang disusun berbasis berdasarkan kajian dan rekomendasi bukti yang Tersusunnya mengadopsi blue kebijakan print kebijakan di bidang Kesehatan Jumlah transformasi pengelolaan dokumen kerjasama kesehatan kerjasama Global dan berdasarkan Teknologi internasional Nilai internasional, Reformasi termasuk Birokrasi Kesehatan perjanjian kriteria negara danKebijakan prakarsa dan lembaga hasil Nilai Badan kinerja penganggaran diplomasi kesehatan Pembangunan Jumlah BadanYKebijakan Kesehatan Jumlah Pembangunan PopulasiKesehatan Persentase
50 50 50 25 50 50 50 50 25 1 10 35.5 89
INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJA
Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 9 9 100.00%
KUALITAS SASARAN PROGR SASARAN PROGRAM 100.00% TEPAT
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP KEMENTERIAN/LEMBAGA … Periode Penilaian 01 Juli 20XX-1 sampai dengan 30 Juni 20XX
KUALITAS SASARAN PROGRAM
IK TEPAT DAN TARGET BAIK KINERJA BAIK
Y
Y
NO
1
NAMA KEGIATAN/ AKTIVITAS
SASARAN KEGIATAN/ AKTIVITAS
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ AKTIVITAS
Kegiatan: Sasaran Persentase peserta Pelaksanaa Kegiatan: JKN yang berisiko n Teknis Terlaksananya yang mendapatkan Pembiayaa penyiapan layanan skrining Persentase belanja n dan implementasi kesehatan kesehatan promotif Jaminan pembiayaan dan preventif dalam JKN Kesehatan jaminan Persentase provinsi kesehatan dan kabupaten/kota yang menghasilkan rekomendasi dari hasil perhitungan Provincial Health Account/ District Health Account (PHA/DHA)
TARGET
30 10 50
Jaminan pembiayaan dan Kesehatan jaminan kesehatan Persentase kabupaten/kota yang memberikan insentif pelaksanaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) bersumber APBD Murni
50
Persentase asuransi kesehatan swasta yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan
50
Persentase kabupaten/kota yang melakukan kemitraan pembiayaan pemerintah dan swasta dalam penanganan 9 penyakit prioritas
50
Persentase kabupaten/kota yang melakukan kemitraan pembiayaan pemerintah dan swasta dalam
50
Y
Y
1
Kegiatan: Sasaran Annual review tarif Perumusan Kegiatan: INA-CBGs dan NHA Kebijakan Tersedianya (T- 1) Pembiayaa bahan kebijakan Annual utilization n, Jaminan teknis review untuk 20 dan pembiayaan dan penyakit berbiaya Desentralis jaminan tertinggi asi kesehatan Kesehatan Annual review terhadap HTA dan rencana implementasinya
2
Kegiatan: Penguatan Tata Kelola Pelaksanaa n Transforma si Kesehatan
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya tata kelola pelaksanaan transformasi kesehatan
Persentase implementasi penyusunan kebijakan yang sesuai dengan regulasi/pedoman
3
Kegiatan: Sasaran Persentase Perumusan Kegiatan: keputusan atau Kebijakan Meningkatnya peraturan di atas Upaya kebijakan upaya peraturan Menteri Kesehatan kesehatan yang disusun berbasis bukti berbasis kajian dan bukti *(V.A.3)
2
20
1
10
50
3
4
Kegiatan: Sasaran Perumusan Kegiatan: Persentase Kebijakan Meningkatnya keputusan atau Upaya kebijakan upaya peraturan Menteri Kesehatan kesehatan yang disusun berbasis bukti berbasis kajian dan bukti *(V.A.3)
Kegiatan: Perumusan Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber
50
Persentase keputusan atau peraturan di bawah peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti *(V.A.3)
50
Persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan dibidang Upaya Kesehatan*(V.A.3)
50
Persentase Sasaran kabupaten/kota Persentase Kegiatan: yang keputusan mengadopsi atau Persentase Meningkatnya peraturan kebijakan diatas keputusan Persentase atau kebijakan Sistem peraturan transformasi keputusan Menteri atau Ketahanan kesehatan *(V.A.3) peraturan yang disusun dibawah Kesehatan dan berbasis kajian dan peraturan Menteri Sumber Daya yangbukti disusun Kesehatan berbasis kajian dan
25 50 50 50
4
5
6
7 Y
Y
3 3 100.00%
3 3 100.00%
1
Kegiatan: Sasaran Perumusan Kegiatan: Kebijakan Meningkatnya Sistem kebijakan Sistem Persentase Ketahanan Ketahanan Persentase kebijakan Kesehatan kesehatan kabupaten/kota yang Kegiatan: Kesehatan Sasarandan Persentase dan Sumber Daya yang disusun mengadopsi Perumusan Kegiatan: keputusan Persentase atau Sumber Kesehatan berdasarkan kebijakan Kebijakan Meningkatnya peraturan keputusan diatas atau Daya berbasis bukti rekomendasi transformasi Pembiayaa kebijakan peraturan Menteri Kesehatan kebijakan kesehatan di bidang n, Jaminan Pembiayaan, yang disusun Sistem Ketahanan dan Jaminan dan berbasis kajian dan Persentase Kesehatan dan Desentralis Desentralisasi bukti atau keputusan Sumberdibawah Daya asi Kesehatan peraturan Persentase Kesehatan Kesehatan berbasis bukti peraturan Menteri kebijakan yang disusun kesehatan yang berbasis kajian disusun dan bukti berdasarkan Persentase rekomendasi kabupaten/kota Kegiatan: Sasaran Persentase kebijakan di bidang Perumusan Kegiatan: yang keputusan Persentase mengadopsi atau Pembiayaan, Kebijakan Meningkatnya peraturan keputusan Persentase kebijakan diatas atau Jaminan dan Kesehatan kebijakan peraturan keputusan transformasi Menteri atau Persentase Desentralisasi Global dan Kesehatan Global peraturan yang kesehatan disusun Persentase kebijakan dibawah Kesehatan Teknologi danSasaran Teknologi berbasis kajian dan Kegiatan: Tersusunnya peraturan kesehatan kabupaten/kota Menteri yang blue Kesehatan Kesehatan bukti Perumusan Kegiatan: yang print yang disusun pengelolaan mengadopsi disusun Jumlah dokumen berbasis bukti berbasis Kebijakan Meningkatnya berdasarkan kebijakan kajian dan Kegiatan: Sasaran Kegiatan Nilai kerjasama Reformasi rekomendasi transformasi Kesehatan Dukungan : Meningkatnya kebijakan Birokrasi internasional, internasional Nilaibukti kinerja Badan kebijakan kesehatan di bidang Manajemen Global dan Kesehatan dukungan Global berdasarkan termasuk penganggaran Kebijakan perjanjian kriteria Kesehatan Global Teknologi dan manajemen dan Teknologi dan dan Badan Pembangunan negara prakarsa Kebijakan dan hasil dan Teknologi Kesehatan Dukungan pelaksanaan Kesehatan Pembangunan Kesehatan diplomasi lembaga Pelaksanaa berbasis tugas teknis bukti kesehatan Kesehatan n Program lainnya di Badan Kebijakan Pembangu nan Kesehatan
50 25 50 50
50 50
25 50 50 50 50 25 1 10 35.5 89
K No. : ALITAS oleh/Tanggal KEGIATAN/AKTIVITAS : leh/Tanggal IK TEPAT : TARGET oleh/Tanggal DAN BAIK : KINERJA Y BAIK Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 9 9 100.00%
Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 9 9 100.00%
ALITAS SASARAN PROGRAM IK TEPAT TARGET DAN100.00% BAIK KINERJA 100.00% BAIK
NO
NAMA SASARAN INDIKATOR TARGET KEGIATAN KEGIATAN/AKTI KINERJA /AKTIVITA VITAS KEGIATAN/AKTIVI S TAS
Indeks KK No. Disusun oleh/Tanggal Direviu oleh/Tanggal Disetujui oleh/Tanggal
: : : :
KUALITAS KEGIATAN/AKTIVITAS
KETERKAITAN ERAT DENGAN SASARAN PROGRAM
KUALITAS SASARAN KEGIATAN/ AKTIVITAS TEPAT
IK TEPAT
TARGET KINERJA BAIK
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
10 10 100.00%
10 10 100.00%
10 10 100.00%
10 10 100.00%
KUALITAS KEGIATAN/AKTIVITAS KETERKAITAN KUALITAS IK TEPAT TARGET ERAT DENGAN 100.00% SASARAN 100.00% 100.00% KINERJA 100.00% SASARAN KEGIATAN/ BAIK PROGRAM AKTIVITAS
PENILAIAN M
Periode Penil KERTAS KERJA PENILAIAN PENETAPAN TUJUAN KK 2 - PENILAIAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS UNIT KERJA ESELON I DIRJEN/DEPUTI/ …
KUALITAS SASARAN PROGRAM
NO
SASARAN PROGRAM
1
Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas bagi masyarakat
INDIKATOR KINERJA
Persentase kecamatan dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar
TARGET KINERJA
SASARAN PROGRAM TEPAT
68%
Y
pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas bagi masyarakat
puskesmas yang memenuhi standar
Y
2
Meningkatnya kualitas Sarana, Prasarana, dan Alat (SPA) fasilitas pelayanan kesehatan rujukan
Persentase fasyankes rujukan milik pemerintah yang memenuhi Sarana Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar
90 Y
3
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan primer
Persentase FKTP terakreditasi
80.00%
Y
4
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan rujukan
Persentase fasyankes rujukan yang memenuhi standar mutu
60 Y
5
6
Meningkatnya peran fasilitas pelayanan kesehatan primer milik swasta dalam pelayanan program prioritas bagi masyarakat
Persentase puskesmas yang melakukan kolaborasi dengan FKTP lain dalam mendukung pelaksanaan program prioritas
Meningkatnya pelaporan audit medis 9 penyakit prioritas di rumah sakit
Persentase RS yang melaporkan audit medis pada 9 penyakit prioritas
20 Y
60% Tindak pengendalian terhadap sebagian risiko operasional unit kerja telah diimplementasika n
Y
Berisi dokumen pendukung untuk memenuhi persyaratan
Y
T
Belum memenuhi kriteria persyaratan
T
Bahwa RTP untuk risiko tingkat operasional unit kerja tidak mampu menurunkan level risiko sebesar >60% dan risiko tingkat operasional unit kerja mampu menurunkan level risiko sebesar >60%.
T
Belum memenuhi kriteria persyaratan
T
T
Berisi dokumen pendukung untuk memenuhi persyaratan
Y
Bahwa RTP untuk risiko operasional unit kerja mampu menurunkan level risiko sebesar >60%
Y
Berisi dokumen pendukung untuk memenuhi persyaratan
Y
Bahwa RTP untuk risiko operasional unit kerja mampu menurunkan level risiko sebesar 60% RTP terhadap risiko operasional unit kerja dan strategis unit kerja yang disusun (sampling) telah relevan dengan tujuan yang ingin dicapai, jelas target waktu, penanggung jawab, ukuran pelaksanaan, secara substansi dinilai dapat mengurangi dampak/menghila ngkan penyebab,realistis .
Bahwa Poltekkes Y Kemenkes Kupang telah menentukan rencana tindak pengendalian terhadap seluruh risiko operasional unit kerja dan sebagian risiko strategis unit kerja yang telah diprioritaskan
Bahwa >60% Y RTP terhadap risiko operasional unit kerja dan 60% Y RTP terhadap risiko operasional unit kerja yang disusun (sampling) telah relevan dengan tujuan yang ingin dicapai, jelas target waktu, penanggung jawab, ukuran pelaksanaan, secara substansi dinilai dapat mengurangi dampak/menghila ngkan penyebab,realistis .
Bahwa Poltekkes Y Kemenkes Kupang telah menentukan rencana tindak pengendalian terhadap sebagian risiko operasional unit kerja yang telah diprioritaskan
T
Bahwa 60% Y RTP terhadap risiko operasional unit kerja dan 60% Y RTP terhadap risiko operasional unit kerja (sampling) yang direncanakan telah diimplementasika n dan didukung oleh sumber daya yang dibutuhkan
Bahwa Poltekkes Y Kemenkes Kupang telah melaksanakan Tindak pengendalian terhadap sebagian risiko operasional unit kerja telah diimplementasika n
Bahwa 60% dan risiko tingkat operasional unit kerja mampu menurunkan level risiko sebesar >60%. Misalnya terdapat 20 risiko yang yang perlu ditangani (diluar batas risk tolerance), dari 20 risiko tersebut ternyata terdapat 5 kejadian risiko yang mana 2 kejadian masih dalam batas risk tolerance sedangkan 3 kejadian diluar batas risk
Bahwa Poltekkes Y Kemenkes Kupang telah melaksanakan Tindakan pengendalian efektif menurunkan seluruh risiko operasional unit kerja
Bahwa RTP untuk Y risiko operasional unit kerja mampu menurunkan level risiko sebesar >60%
Bahwa Poltekkes Y Kemenkes Kupang telah melaksanakan Tindakan pengendalian efektif menurunkan sebagian risiko operasional unit kerja
Bahwa RTP untuk Y risiko operasional unit kerja mampu menurunkan level risiko sebesar 60% Y dari keseluruhan Bahwa hasil risiko teridentifikasi) Y Telah telah dilakukan pengujian
al yang telah diimplementasikan (>60% Y dari keseluruhan Bahwa hasil risiko teridentifikasi) Y Telah telah dilakukan pengujian
gendalian yang disusun belum mampu T menurunkan risiko
T
gendalian yang disusun belum mampu T menurunkan risiko
T
gendalian yang disusun belum mampu T menurunkan Bahwa risiko hasil Telah telah dilakukan pengujian
Y
gendalian yang disusun belum mampu T menurunkan Bahwa risiko hasil Telah telah dilakukan pengujian
Y
gendalian yang disusun belum mampu T menurunkan Bahwa risiko hasil Telah telah dilakukan pengujian
Y
sedur reviu atas pelaksanaan reviu kinerja T organisasi
T
sedur reviu atas pelaksanaan reviu kinerja T organisasi
T
sedur reviu atas pelaksanaan reviu kinerja T organisasi Bahwa hasil Telah telah dilakukan pengujian
Y
sedur reviu atas pelaksanaan reviu kinerja T organisasi Bahwa hasil Telah telah dilakukan pengujian
Y
sedur reviu atas pelaksanaan reviu kinerja T organisasi Bahwa hasil Telah telah dilakukan pengujian
T
Y
T
ebijakan belum dievaluasi secara berkala T
T
dalam pembinaan/pengembangan SDM, Y terdapat Bahwa rencana hasilpengembangan Ypegawai 5 tahunan Telah telah dilakukan pengujian
dalam pembinaan/pengembangan SDM, Y terdapat Bahwa rencana hasilpengembangan Ypegawai 5 tahunan Telah telah dilakukan pengujian
dalam pembinaan/pengembangan SDM, Y terdapat Bahwa rencana hasilpengembangan Ypegawai 5 tahunan Telah telah dilakukan pengujian
T
T
T
Pengelolaan informasi belum memadai T
T
Bahwa hasil Telah telah dilakukan pengujian
Y
ahwa terdapat SOP pengendalian sistem Y
Bahwa hasil Telah telah dilakukan pengujian
Y
ahwa terdapat SOP pengendalian sistem Y
Bahwa hasil Telah telah dilakukan pengujian
Y
T
T
et belum dievaluasi secara berkala, belum T menangani residual risk
T
kan, terdapat pencatatan aset, identifikasi Y aset, Bahwa ada SOP hasil pengendalian aset Y Telah telah dilakukan pengujian
et Telah dilakukan, terdapat pencatatan Y aset, identifikasi Bahwa hasil aset Telah telah dilakukan pengujian
Y
et Telah dilakukan, terdapat pencatatan Y aset, identifikasi Bahwa hasil aset Telah telah dilakukan pengujian
T
Y
T
T
T
T
Bahwa hasil Telah telah dilakukan pengujian
Y
T
Bahwa hasil Telah telah dilakukan pengujian
Y
osedur/kebijakan sebagai dasar penetapan T indikator, Bahwa hasil Telah telah dilakukan pengujian
T
T
Bahwa hasil Telah telah dilakukan pengujian
Y
T
T
Bahwa ….. Telah …..
Y
Bahwa hasil Telah telah dilakukan pengujian
Y
Bahwa ….. Telah …..
Y
Bahwa hasil Telah telah dilakukan pengujian
Y
Bahwa ….. Telah …..
Y
T
Bahwa hasil Telah telah dilakukan pengujian
Y
T
asi secara berkala dan belum menangani T residual risk
T
kan sesuai ketentuan, diwujudkan dengan Y pembagian Bahwakontrak hasil kinerja pada Ymasing-masing bagian Telah telah dilakukan pengujian
kan sesuai ketentuan, diwujudkan dengan Y pembagian Bahwakontrak hasil kinerja pada Ymasing-masing bagian Telah telah dilakukan pengujian
kan sesuai ketentuan, diwujudkan dengan Y pembagian Bahwakontrak hasil kinerja pada Ymasing-masing bagian Telah telah dilakukan pengujian
T
T
s pencatatan belum mampu memitigasi T risiko
T
an kejadian penting Telah dilaksanakan Y sesuai prosedur, Bahwa …..pemantauan Telah berkala Y …..
an kejadian penting Telah dilaksanakan Y sesuai prosedur, Bahwa …..pemantauan Telah berkala Y …..
an kejadian penting Telah dilaksanakan Y sesuai prosedur, Bahwa …..pemantauan Telah berkala Y …..
T
T
Belum dilakukan reviu berkala
T
T
mber daya Telah dilaksanakan dan dikomunikasian Y Bahwa terahadp ….. Telah pengelolan aset Y …..
mber daya Telah dilaksanakan dan dikomunikasian Y Bahwa terahadp ….. Telah pengelolan aset Y …..
mber daya Telah dilaksanakan dan dikomunikasian Y Bahwa terahadp ….. Telah pengelolan aset Y …..
T
T
T
T
T
Bahwa ….. Telah …..
Y
asi secara berkala dan belum menangani T residual Bahwa risk ….. Telah …..
Y
Telah telah dilakukuan sesuai prosedur, Y terdapat Bahwa laporan …..keuangan Telah dan BMN Y …..
T
T
m dilakukan untuk menangani residual T risk
T
N Telah dilakukan, dilakukan pemutakhiran Y pencatatan, Bahwa hasil laparoan keuanganYdan BMN Telah telah dilakukan pengujian
N Telah dilakukan, dilakukan pemutakhiran Y pencatatan, Bahwa hasil laparoan keuanganYdan BMN Telah telah dilakukan pengujian
N Telah dilakukan, dilakukan pemutakhiran Y pencatatan, Bahwa hasil laparoan keuanganYdan BMN Telah telah dilakukan pengujian
T
T
T
T
ecara lengkap (dalam website Bapelkes) Y meliputi Bahwa rencana ….. kinerja Telah sampai dengan Y capaian kinerja …..
ecara lengkap (dalam website Bapelkes) Y meliputi Bahwa rencana ….. kinerja Telah sampai dengan Y capaian kinerja …..
ecara lengkap (dalam website Bapelkes) Y meliputi Bahwa rencana ….. kinerja Telah sampai dengan Y capaian kinerja …..
T
T
Kebijakan belum direviu secara berlkala T
T
es Semarang (link pengaduan masyarakat, Y link WBS, Bahwalink …..benturan Telah kepentingan) Y ….. …..
es Semarang (link pengaduan masyarakat, Y link WBS, Bahwalink …..benturan Telah kepentingan) Y ….. …..
es Semarang (link pengaduan masyarakat, Y link WBS, Bahwalink …..benturan Telah kepentingan) Y ….. …..
T
T
T
T
T
Bahwa ….. Telah …..
Y
men risiko baru dipahami kurang dariY60% pegawai Bahwa …..….. Telah …..
Y
men risiko baru dipahami kurang dariY60% pegawai Bahwa …..….. Telah …..
Y
T
T
T
T
T
Bahwa ….. Telah …..
Y
organisasi telah dikomunikasikan pada Y sebagian Bahwa pegawai ….. Telah …..
Y
organisasi telah dikomunikasikan pada Y sebagian Bahwa pegawai ….. Telah …..
Y
T
T
T
T
r, spanduk, podcast dan media sosialYlainnya. Terdapat Bahwa ….. kegiatan Telah forum komunikasi Y publik yang rutin dilaksanakan …..
r, spanduk, podcast dan media sosialYlainnya. Terdapat Bahwa ….. kegiatan Telah forum komunikasi Y publik yang rutin dilaksanakan …..
r, spanduk, podcast dan media sosialYlainnya. Terdapat Bahwa ….. kegiatan Telah forum komunikasi Y publik yang rutin dilaksanakan …..
T
T
T
T
T
Bahwa ….. Telah …..
Y
T
Bahwa ….. Telah …..
Y
an kinerja Telah dilaksanakan namun Y belum dilakukan Bahwaevalasui ….. Telah berkala …..
Y
T
T
T
T
h dilakukan sebatas pada proses operaional Y belum Bahwa manajemen ….. Telahrisiko unit utaman Y …..
h dilakukan sebatas pada proses operaional Y belum Bahwa manajemen ….. Telahrisiko unit utaman Y …..
h dilakukan sebatas pada proses operaional Y belum Bahwa manajemen ….. Telahrisiko unit utaman Y …..
T
T
T
T
T
Bahwa ….. Telah …..
Y
T
Bahwa ….. Telah …..
Y
um dilakukan secara berkala, belum ada Y tindak Bahwa lanjut hasil ….. temuan.. Telah …..
T
Y
T
T
h aktivitas kegiatan pengandalian dilakukan T evaluasi Bahwa ….. Telah …..
T
Y
engendalian intern Telah dilakukan oleh Y tim APIP, Bahwa terdpat …..rekomendasi Telah yang Y relevan …..
an intern Telah dilakukan oleh tim APIP, Y terdpatBahwa rekomendasi ….. Telah yang relevanY …..
T
T
T
T
T
Bahwa ….. Telah …..
Y
T
hwa belum ada pedoman reviu terstandar T
Bahwa ….. Telah …..
Y
Bahwa ….. Telah …..
Y
Poltekkes Surabaya
Uraian Hasil Pengujian
Poltekkes Bali
Y/T
Uraian Hasil Pengujian
Y/T
Y
kebijakan penegakan integritas dan nilai etika untuk seluruh pegawai dalam organisasi
Y
Y
kebijakan penegakan integritas dan nilai etika untuk seluruh pegawai dalam organisasi
Y
Bahwa ….. Telah …..
Y
kebijakan penegakan integritas dan nilai etika untuk seluruh pegawai dalam organisasi
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y kebijakan penegakan integritas dan nilai etika untuk seluruh pegawai dalam organisasi
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y kebijakan penegakan integritas dan nilai etika untuk seluruh pegawai dalam organisasi
Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
Kebijakan yang eksplisit untuk antikorupsi telah ditetapkan untuk dilaksanakan oleh institusi
Y
Y
Kebijakan yang eksplisit untuk antikorupsi telah ditetapkan untuk dilaksanakan oleh institusi
Y
Kebijakan yang Y eksplisit untuk antikorupsi telah ditetapkan untuk dilaksanakan oleh institusi
Bahwa ….. Telah ….. Y
Kebijakan yang Y eksplisit untuk antikorupsi telah ditetapkan untuk dilaksanakan oleh institusi
Bahwa ….. Telah ….. Y
Kebijakan yang Y eksplisit untuk antikorupsi telah ditetapkan,
Y
SOP sebagai Kebijakan antikorupsi telah ditetapkan untuk dilaksanakan oleh institusi
Y
Y
SOP sebagai Kebijakan antikorupsi telah ditetapkan untuk dilaksanakan oleh institusi
Bahwa ….. Telah ….. Y
SOP sebagai Y Kebijakan antikorupsi telah ditetapkan untuk dilaksanakan oleh institusi
Bahwa ….. Telah ….. Y
SOP sebagai Y Kebijakan antikorupsi telah ditetapkan untuk dilaksanakan oleh institusi
Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
SOP sebagai Y penetapan anti korupsi telah dilaksanakan
Y
terdapat kegiatan pembelajaran anti korupsi yang terencana, sistematis dan terstruktur.
Y
Y
terdapat kegiatan pembelajaran anti korupsi yang terencana, sistematis dan terstruktur.
Y
Bahwa ….. Telah …..
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
terdapat kegiatan pembelajaran anti korupsi yang terencana, sistematis dan terstruktur.
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
terdapat kegiatan Y pembelajaran anti korupsi yang terencana, sistematis dan terstruktur.
Y
Kebijakan sebagai komitmen pelaksanaan anti korupsi institusi
Y
Y
Kebijakan sebagai komitmen pelaksanaan anti korupsi institusi
Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Kebijakan sebagai komitmen pelaksanaan anti korupsi institusi
Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y Kebijakan sebagai komitmen pelaksanaan anti korupsi institusi
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y Kebijakan sebagai komitmen pelaksanaan anti korupsi institusi
Bahwa ….. Telah …..
Y
T
Y
T
Y
Bahwa ….. Telah ….. T
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
T
Y
T
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
T
Y
T
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
T
Y
T
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
T
Y
T
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
T
Y
T
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
T
Y
T
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah …..
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
T
Y
T
Y
Bahwa ….. Telah ….. T
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
T
Y
T
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
T
Y
T
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
T
Y
T
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
T
Y
T
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
T
Y
T
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
T
Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
T
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
T
Y
T
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
T
Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
T
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
T
Bahwa ….. Telah …..
Y
T
Y
Bahwa ….. Telah ….. T
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
T
Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
T
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
T
Y
T
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
T
Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
T
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
T
Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
T
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
T
Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
T
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
T
Y
T
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
T
Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
T
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
T
Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
T
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
T
Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
T
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
T
Y
T
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
T
T
T
T
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
T
T
T
T
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
T
T
T
T
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
T
T
T
T
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
T
T
T
T
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
T
T
T
T
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
T
T
T
T
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
T
T
T
T
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
T
T
T
T
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
T
T
T
T
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
T
T
T
T
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Poltekkes Pontianak
Uraian Hasil Pengujian
Y/T
Inspektorat Jenderal
Uraian Hasil Pengujian
Y/T
T
Y
T
Y
Bahwa ….. Telah ….. T
Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
T
Y
T
Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
T
Y
T
Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
T
T
T
T
Bahwa ….. Telah ….. T
Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
T
Y
T
Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
T
Y
T
Y
Bahwa ….. Telah ….. T
Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
T
Y
T
Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
T
Y
T
Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
T
Y
T
Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
T
Y
T
Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
T
Y
T
Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
T
T
T
T
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
T
Y
T
Y
Bahwa ….. Telah ….. T
Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
T
Y
T
Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
T
T
Bahwa SetBKPK telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko yang memadai, terintegrasi namun belum direviu secara berkala Bahwa SetBKPK telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko yang memadai dan terintegrasi
T
Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa SetBKPK telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko yang memadai
Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa SetBKPK telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko namun belum memadai
Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa SetBKPK telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko namun sama sekali belum memuat persyaratan dalam kriteria memadai
Y
T
Bahwa SetBKPK memiliki Kualitas identifikasi risiko dan register risiko yang belum memadai, serta belum mengidentifikasi peluang
T
T
Kualitas identifikasi risiko dan register risiko belum memadai
T
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa Kualitas identifikasi risiko dan register risiko cukup memadai
Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa Kualitas identifikasi risiko dan register risiko cukup memadai
Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa Register risiko telah disusun
Y
T
Belum ada Proses manajemen risiko mendukung inovasi, diidentifikasi untuk memaksimalkan peluang dan dijadikan bahan pembelajaran
T
T
Proses manajemen risiko belum diterapkan secara konsisten, terintegrasi dengan proses bisnis dan proses perencanaan tingkat operasional unit kerja, strategis unit kerja, dan strategis K/L/D
T
Bahwa ….. Telah ….. Y
Proses manajemen risiko belum diterapkan secara konsisten, terintegrasi dengan proses bisnis dan proses perencanaan tingkat operasional unit kerja dan strategis unit kerja …..
T
Bahwa ….. Telah ….. Y
Proses manajemen risiko belum terintegrasi dengan dengan proses bisnis dan proses perencanaan tingkat operasional unit kerja serta telah diterapkan secara konsisten
T
Bahwa ….. Telah ….. Y
T
Proses manajemen risiko mulai dihubungkan dengan dengan proses bisnis dan proses perencanaan tingkat operasional unit kerja namun belum diterapkan secara konsisten Analisis risiko belum dilakukan secara memadai terhadap risiko operasional unit kerja, risiko strategis unit kerja, dan risiko strategis K/L/D
Y
T
T
Analisis risiko belum dilakukan secara memadai terhadap risiko operasional unit kerja dan risiko strategis unit kerja
T
Bahwa ….. Telah ….. Y
Analisis risiko belum dilakukan secara memadai terhadap risiko operasional unit kerja
T
Bahwa ….. Telah ….. Y
Analisis risiko belum dilakukan terhadap seluruh risiko operasional yang teridentifikasi namun belum memadai
T
Bahwa ….. Telah ….. Y
Analisis risiko telah dilakukan terhadap sebagian risiko operasional yang teridentifikasi.
Y
T
Instansi Pemerintah belum menentukan prioritas risiko pada seluruh risiko operasional unit kerja, strategis unit kerja, strategis K/L/D
T
T
Instansi Pemerintah belum menentukan prioritas risiko pada seluruh risiko operasional unit kerja dan strategis unit kerja
T
Bahwa ….. Telah ….. Y
Instansi Pemerintah belum menentukan prioritas risiko pada seluruh risiko operasional unit kerja dan sebagian risiko strategis unit kerja
T
Bahwa ….. Telah ….. Y
Instansi Pemerintah belum menentukan prioritas risiko pada seluruh risiko operasional unit kerja
T
Bahwa ….. Telah ….. Y
Instansi Pemerintah telah menentukan prioritas risiko pada sebagian risiko operasional unit kerja
Y
T
Instansi Pemerintah belum menentukan rencana tindak pengendalian terhadap risiko operasional unit kerja, strategis unit kerja, dan strategis K/L/D secara memadai
T
T
Instansi Pemerintah belum menentukan rencana tindak pengendalian terhadap risiko operasional unit kerja dan strategis unit kerja secara memadai
T
Bahwa ….. Telah ….. Y
Instansi Pemerintah belum menentukan rencana tindak pengendalian terhadap seluruh risiko operasional unit kerja dan sebagian risiko strategis unit kerja yang telah diprioritaskan
T
Bahwa ….. Telah ….. Y
Instansi Pemerintah belum menentukan rencana tindak pengendalian terhadap seluruh risiko operasional unit kerja yang telah diprioritaskan
T
Bahwa ….. Telah ….. Y
Instansi Pemerintah telah menentukan rencana tindak pengendalian terhadap sebagian risiko operasional unit kerja yang telah diprioritaskan
Y
T
Tindak pengendalian terhadap seluruh risiko operasional unit kerja, risiko strategis unit kerja, dan risiko strategis K/L/D belum diimplementasika n
T
T
Tindak pengendalian terhadap seluruh risiko operasional unit kerja dan risiko strategis unit kerja belum diimplementasika n
T
Bahwa ….. Telah ….. Y
Tindak pengendalian terhadap seluruh risiko operasional unit kerja dan sebagian risiko strategis unit kerja belum diimplementasika n
T
Bahwa ….. Telah ….. Y
Tindak pengendalian terhadap seluruh risiko operasional unit kerja belum diimplementasika n
T
Bahwa ….. Telah ….. Y
Tindak pengendalian terhadap sebagian risiko operasional unit kerja telah diimplementasika n
Y
T
Tindak pengendalian belum efektif menurunkan risiko operasional unit kerja, strategis unit kerja, dan strategis K/L/D
T
T
Bahwa ….. Telah ….. T
Tindak pengendalian belum efektif menurunkan risiko operasional unit kerja dan strategis unit kerja
T
Tindak pengendalian belum efektif menurunkan seluruh risiko operasional unit kerja dan sebagian risiko strategis unit kerja
T
Bahwa ….. Telah ….. Y
Tindak pengendalian belum efektif menurunkan seluruh risiko operasional unit kerja
T
Bahwa ….. Telah ….. Y
Tindak pengendalian efektif menurunkan sebagian risiko operasional unit kerja
Y
T
Sekretariat Badan Y KPK memiliki LKJ Sekretariat, CHR LKJ, LKE Sakip Setban
T
Sekretariat Badan Y KPK memiliki Hasil review internal LKJ, LKE Sakip setban
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa Y Sekretariat BKPK Telah melakukan Reviu kinerja organisasi dilaksanakan dan didokumentasikan dengan baik untuk dibandingkan pengaruhnya terhadap capaian kinerja periode berikutnya
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa Y Sekretariat BKPK Telah melaksanaan reviu kinerja diketahui oleh seluruh pimpinan unit dan pegawai
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa Y Sekretariat BKPK Telah secara berjenjang memiliki tanggungjawab/k ewajiban untuk melaksanakan reviu kinerja secara berkala
T
Sekretariat BKPK Y telah melakukan evaluasi, khususnya kepada penempatan pegawai, setelah di evaluasi secara kompetensi dilakukan penempatan yang sesuai dan hasilnya pegawai tersebut lebih berkinerja
T
Evaluasi telah Y dilakukan oleh sekretariat BKPK
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa semua Y proses terkait manajemen kepegawai dari mulai rekrutmen, pengembangan hingga pemberhentian di sekretariat BKPK Telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada.
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa Kebijakan Y terkait dengan manajemen kepegawaian telah dilaksanakan dan dikomunikasikan kepada pimpinan dan semua pegawai di lingkungan Sekretariat BKPK.
Bahwa ….. Telah ….. Y
T
Bahwa Y Sekretariat Badan KPK Telah Terdapat kebijakan yang mengatur pembinaan SDM untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi
bahawa pengelolaan sistem informasi belum dilakukan secara berkelanjutan
T
T
Bahwa Kebijakan Y pengendalian atas pengelolaan sistem informasi organisasi telah dievaluasi secara berkala.
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa kebijakan Y pengelolaan sistem informasi organisasi digunakan dalam analisis kebutuhan dukungan sistem informasi, kemanfaatan sistem informasi existing, serta struktur pengelola dan pengguna sistem informasi beserta wewenang dan tanggungjawabny a.
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa Unit Y pengelola sistem informasi organisasi dan pengguna di Sekretariat BKPK Telah mengetahui kebijakan pengelolaan sistem informasi.
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa Y Sekretariat BKPK Telah menetapkan kebijakan/grand design pengelolaan sistem informasi.
T
masih terdapat aset dengan kondisi rusak walau prosentasenya tidak signifikan dibandingkan total aset dan aset sudah mencakup sebagian besar pegawai
Y
T
Telah Y dilaksanakan evaluasi terkait prosedur pengelolaan atas aset organisasi di Sekretariat BKPK
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa Y Pengamanan fisik atas aset di Set BKPK Telah memadai
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa SOP di Y Sekretariat BKPK Telah tersampaikan ke seluruh pejabat dan sebagian besar pegawai serta pihak yang berkepentingan (BPK)
Bahwa ….. Telah ….. Y
T
Bahwa Y Sekretariat BKPK Telah ada prosedur pengelolaan BMN yang di tandatangani pimpinan organisasi
Terdapat rapat revisi renstra, membahas perubahan renstra SOTK lama (Badan Litbangkes) menjadi BKPK
Y
T
Terdapat Rapat Y Revisi Renstra, Laporan pelaksanaan Laporan Triwulan III 2022 SOP pengumpulan data
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa Y Kebijakan/prosed ur penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja di Sekretariat BKPK Telah dilaksanakan secara memadai
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa Y Kebijakan /prosedur penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja di Sekretariat BKPK Telah dipahami namun belum sepenuhnya diimplementasika n.
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa Y Sekretariat BKPK Telah memiliki SOP pengumpulan data dan pedoman monev
T
Pemisahan fungsi Y telah diperbaiki secara berkelanjutan dan secara optimal mampu mendukung Terdapat Y pencapaian Kebijakan dan tujuan organisasi implementasi terkait pemisahan fungsi dalam proses transaksi dan kejadian telah dievaluasi sehingga dapat diketahui efektivitasnya
T
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa Y Pemisahan fungsi dalam proses transaksi dan kejadian Telah sesuai kebijakan/prosed ur yang ditetapkan
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa Kebijakan Y terkait pemisahan fungsi dalam proses transaksi dan kejadian Telah dikomunikasikan dan dipahami oleh pihak yang berkepentingan
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa Y Sekretariat BKPK Telah Terdapat kebijakan yang mengatur pemisahan fungsi dalam proses transaksi dengan bukti berupa SK Pejabat Perbendaharaan dan PPABP, SK SAKTI
T
Bahwa satker Y telah memperbaiki secara berkelanjutan dan secara optimal mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi. Dibuktikan dengan adanya perubahan SK pengelola keuangan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan.
T
Bahwa satker Y telah mengevaluasi kebijakan dan implementasi terkait otorisasi atas transaksi. Dibuktikan dengan adanya usulan perubahan user pengguna aplikasi SAKTI.
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa sekretariat Y BKPK telah melaksanakan otorisasi atas transaksi sesuai kebijakan/prosed ur yang ditetapkan. Dibuktikan dengan adanya pembagian kewenangan atas pengguna modul aplikasi SAKTI
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwasekretariat Y BKPK telah mengkomunikasik an kebijakan terkait otorisasi atas transaksi. Sebagai bukti bahwa operator SAKTI, yaitu Bendahara, Pengelola BMN, dan Penyusun Laporan Keuangan telah menandatangani kontrak SKP.
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa Y Sekretariat BKPK telah mengatur prosedur otorisasi atas transaksi. Sebagai contoh penggunaan aplikasi SAKTI yang menggunakan Buku Pedoman Aplikasi SAKTI sebagai SOP.
T
Pencatatan atas Y transaksi dan kejadian telah diperbaiki secara berkelanjutan dan secara optimal mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi dengan bukti hasil simpan email jawaban dari help desk
T
Kebijakan dan Y implementasi terkait pencatatan atas transaksi dan kejadian telah dievaluasi sehingga dapat diketahui efektivitasnya (hasil simpan konsultasi dengan help desk)
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa Y Pencatatan atas transaksi dan kejadian telah dilaksanakan sesuai kebijakan/prosed ur yang ditetapkan dengan bukti : output aplikasi Sprint dan aplikasi SAKTI
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa Kebijakan Y terkait pencatatan atas transaksi dan kejadian telah dikomunikasikan dan dipahami oleh pihak yang berkepentingan dengan bukti laporan penilaian kinerja dan nota dinas penyampaian SK pengelola SAKTI.
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa Y Sekretariat BKPK telah Terdapat SOP/Pedoman penyusunan laporan keuangan, SOP/Pedoman inventarisasi, SOP pencatatan/pengg unaan kas di bendahara pengeluaranyang mengatur prosedur pencatatan atas transaksi aset
T
Perubahan telah Y dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan penyesuaian perubahan
T
Bahwa ….. Telah ….. Y
selalu ada perbaikan pengelola sakti sesui dengan kebutuhan dan update aplikasi
Y
Bahwa Y Pencatatan dilakukan dengan fungsi masing masing
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa Y Penyampaian username dan paswat telah di sampaikan ke pengguna sesuai dengan bidangnya
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa di Y Sekretariat BKPK telah Terdapat kebijakan yang mengatur prosedur pembatasan akses terhadap sumber daya yang dimiliki organisasi beserta pencatatannya
T
Bahwa Y Sekretariat BKPK telah melakukan perbaikan terhadap pertanggungjawa ban sumber daya dan pencatatannya telah diperbaiki secara berkelanjutan dan secara optimal mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi. Hal ini dibuktikan dengan adanya laporan hasil reviu laporan keuangan yang ditindaklanjuti pada Catatan atas Laporan Keuangan.
T
Bahwa Y Sekretariat BKPK telah mengevaluasi akuntabilitas sumber daya dan pencatatannya sehingga dapat diketahui efektivitasnya. Hal ini dibuktikan dengan penyampaian laporan keuangan secara periodik dan monitoring pelaksanaan anggaran (realisasi anggaran).
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa sekretariat Y BKPK telah mempertanggungj awabkan sumber daya dan pencatatannya oleh pihak/pegawai yang ditetapkan sesuai kebijakan/prosed ur yang ditetapkan. Hal ini dibuktikan dengan terbitnya hasil rekonsiliasi eksternal dengan KPPN terkait dengan pelaksanaan anggaran.
Bahwa ….. Telah ….. Y
Bahwa Y Sekretariat BKPK telah mengkomunikasik an kepada pegawai terkait tentang tanggungjawabny a melalui SKP. Terlampir penilaian SKP bendahara, penyusun laporan keuangan dan pengelola BMN satker tahun 2021
Bahwa ….. Telah ….. Y
T
Bahwa Y Sekretariat BKPK telah memiliki SOP terkait Perbendaharaan dan penyusunan laporan keuangan yang telah terbit sejak tahun 2016. Namun, pada tahun 2022 telah terjadi perubahan SOTK, sehingga satker telah berproses melakukan update SOP tersebut. Selain itu, satker juga telah menerbitkan SK pengelola keuangan dan penyusun laporan keuangan.
T
T
T
Bahwa ….. Telah ….. Y
T
Bahwa ….. Telah ….. Y
T
Bahwa ….. Telah ….. Y
T
T
T
T
T
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
T
T
T
T
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
T
T
T
T
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
T
T
T
T
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
T
T
T
T
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
T
T
T
T
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
T
T
T
T
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
T
T
T
T
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
T
T
T
T
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
T
T
T
T
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
Bahwa ….. Telah ….. Y
Y
Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Uraian Hasil Pengujian
Y/T
T
Direktorat Pengawasan Alkes
Uraian Hasil Pengujian
Y/T
Y
https://drive.google.com/drive/folders/1js2_yeRXpF2BdKF46aqBNgnuZmS8wFfq?usp=sharing Y Y
https://drive.google.com/drive/folders/1js2_yeRXpF2BdKF46aqBNgnuZmS8wFfq?usp=sharing Y Y
https://drive.google.com/drive/folders/1js2_yeRXpF2BdKF46aqBNgnuZmS8wFfq?usp=sharing Y Y
https://drive.google.com/drive/folders/1js2_yeRXpF2BdKF46aqBNgnuZmS8wFfq?usp=sharing Y Y
https://drive.google.com/drive/folders/1Ogarp-r4iNRXS4ezRiYc8BxIBc16tIQO?usp=sharing Y Y
https://drive.google.com/drive/folders/1KH_Y5UOWVhsH6bRxv7REG4P1EPRAXZ6r?usp=sharing Y Y
https://drive.google.com/drive/folders/1h8J3EjF8DixUb-HgdKaovTakuoJoEYIP?usp=sharing Y Y
https://drive.google.com/drive/folders/1JEckXz0qJlrAfCPbFSReCXADNQ4GwGUo?usp=sharing Y Y
https://drive.google.com/drive/folders/1O2pA9qapxlUGWwjg9mKb5X_crLXv_DXq?usp=sharing Y Y
Y
T
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
T
Y
T
Y
T
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
T
Y
T
Y
T
Y
T
Y
T
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
T
Y
T
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
T
Y
T
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
T
Y
T
Y
T
Y
T
Y
T
Y
T
Y
T
Y
T
Y
T
Y
Y
Y
T
Y
T
Y
T
Y
Y
Y
Y
Y
T
Y
T
Y
T
Y
T
Y
T
Y
T
Y
T
Y
T
Y
Y
Y
Y
Y
T
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
T
Y
T
Y
T
Y
T
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
T
Y
T
Y
T
Y
Y
Y
Y
Y
T
Y
T
Y
T
Y
Y
Y
Y
Y
T
Y
T
Y
T
Y
T
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
T
Y
T
Y
T
Y
T
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
T
Y
T
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
T
Y Y
T
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
T
Y
T
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
T
Y
T
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
T
Y
T
Y
T
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
T
Y
T
Y
T
Y
T
Y
T
Y
T
Y
T
Y
T
Y
T
Y
T
Y
T
Y
T
Y
T
Y
T
Y
Y
Y
T
Y
T
Y
T
Y
T
Y
T
Y
T
Y
T
Y
T
Y
T
Y
T
Y
Kesimpulan Akhir Y/T Sekretariat Badan KPK
Uraian Hasil Pengujian
Y/T
Pusjak Upaya Kesehatan
Uraian Hasil Pengujian
Y/T
Bahwa Penegakan integritas dan nilai etika telah diperbaiki secara berkelanjutan sehingga tercipta suasana kerja organisasi yang kondusif yang dapat mendorong kinerja para pegawai secara optimal
Y
T
Bahwa Kebijakan dan implementasi organisasi telah dievaluasi untuk meningkatkan integritas dan nilai etika para pegawai
Y
T
3 T
T
Bahwa Penegakan integritas dan nilai etika telah dilaksanakan oleh pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam organisasi
Y
Bahwa Penegakan integritas dan nilai etika telah dilaksanakan oleh pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di lingkungan Biro Keuangan dan BMN
Y
Y
Bahwa Kebijakan penegakan integritas dan nilai etika organisasi telah dipahami oleh seluruh pegawai
Y
Bahwa kebijakan penegakan integritas dan nilai etika organisasi telah dipahami oleh seluruh pegawai di lingkungan Biro Keuangan dan BMN
Y
Y
Bahwa pada satker Sekretariat BKPK Telah Terdapat kebijakan penegakan integritas dan nilai etika untuk seluruh pegawai dalam organisasi
Y
Bahwa Terdapat kebijakan penegakan integritas dan nilai etika untuk seluruh pegawai di lingkungan Biro Keuangan dan BMN
Y
Y
3
Bahwa Pengelolaan kompetensi SDM telah diperbaiki secara berkelanjutan dan secara optimal mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi
Y
T
T
Bahwa Standar kompetensi organisasi dan implementasi/pe manfaatannya telah dievaluasi untuk mengetahui efektivitasnya
Y
T
T
Bahwa Standar kompetensi telah diimplementasika n/dimanfaatkan dalam pengelolaan/pem binaan SDM organisasi
Y
Y
Y
Bahwa standar kompetensi telah diimplementasika n/dimanfaatkan dalam pengelolaan/pem binaan SDM di lingkungan Biro Keuangan dan BMN
Bahwa Standar kompetensi telah dikomunikasikan dan dipahami oleh seluruh pegawai organisasi
Y
Bahwa satker telah Terdapat standar kompetensi yang jelas untuk seluruh jabatan dan posisi dalam organisasi
Y
Bahwa Penerapan manajemen kinerja, pengelolaan keuangan, manajemen SDM, serta manajemen risiko dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja seluruh level pimpinan dan pegawai
Y
Standar kompetensi telah dikomunikasikan dan dipahami oleh seluruh pegawai di lingkungan Biro Keuangan dan BMN Bahwa telah terdapat standar kompetensi yang jelas untuk seluruh jabatan dan posisi di lingkungan Biro Keuangan dan BMN
Bahwa penerapan manajemen kinerja, pengelolaan keuangan, manajemen SDM, serta manajemen risiko dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja seluruh level pimpinan dan pegawai
Y
Y
Y
Y
Y
2.5 T
Bahwa Pimpinan organisasi melaksanakan evaluasi berkala atas kebijakan pengendalian intern dan berupaya mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan pengendalian yang kondusif Bahwa Pimpinan organisasi melaksanakan kebijakan dan didukung dengan SDM yang bekerja sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan
Y
Bahwa Pimpinan organisasi telah terlibat dalam penyusunan dan penetapkan kebijakan yang mendukung penciptaan lingkungan kerja yang kondusif untuk pencapaian tujuan organisasi serta memahami substansi kebijakan pengendalian intern dan mendorong penerapan kebijakan dalam berbagai interaksi kepada jajaran di bawahnya
Y
Y
Bahwa pimpinan organisasi melaksanakan evaluasi berkala atas kebijakan pengendalian intern dan berupaya mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan pengendalian yang kondusif Bahwa Pimpinan organisasi melaksanakan kebijakan dan didukung dengan SDM yang bekerja sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan
Y
T
Y
Y
Bahwa Pimpinan organisasi terlibat dalam penyusunan dan penetapkan kebijakan yang mendukung penciptaan lingkungan kerja yang kondusif untuk pencapaian tujuan organisasi serta memahami substansi kebijakan pengendalian intern dan mendorong penerapan kebijakan dalam berbagai interaksi kepada jajaran di bawahnya
Y
Y
Bahwa Pimpinan organisasi telah terlibat dalam penyusunan dan penetapkan kebijakan yang mendukung penciptaan lingkungan kerja yang kondusif untuk pencapaian tujuan organisasi
Y
-
-
Bahwa Pimpinan organisasi terlibat dalam penyusunan dan penetapkan kebijakan yang mendukung penciptaan lingkungan kerja yang kondusif untuk pencapaian tujuan organisasi
Y
Y
T
T
T
T
T
T
BahwaSatker sudah mengalokasikan sumber daya secara memadai untuk penerapan manajemen risiko pada tingkat operasional unit kerja dan strategis unit kerja
Y
T
T
BahwaSatker sudah mengalokasikan sumber daya secara memadai untuk penerapan manajemen risiko pada tingkat operasional unit kerja dan strategis unit kerja
Y
T
Y
BahwaSatker sudah mengalokasikan sumber daya secara memadai untuk penerapan manajemen risiko pada tingkat operasional unit kerja dan strategis unit kerja Bahwa Seluruh pengambilan keputusan strategis telah mempertimbangk an risiko dan memberikan dampak bagi pencapaian tujuan organisasi
Y
Y
Bahwa seluruh pengambilan keputusan strategis K/L/D, strategis unit kerja, dan operasional unit kerja telah mempertimbangk an risiko dan memberikan dampak bagi pencapaian tujuan organisasi
T
Y
Y
T
Bahwa Seluruh pengambilan keputusan strategis telah mempertimbangk an risiko dan memberikan dampak bagi pencapaian tujuan organisasi
Y
Bahwa seluruh keputusan pimpinan instansi maupun pimpinan unit kerja secara umum menggunakan informasi terkait risiko di tingkat operasional unit kerja, strategis unit kerja, dan strategis K/L/D
Y
T
Bahwa Seluruh pengambilan keputusan strategis telah mempertimbangk an risiko dan memberikan dampak bagi pencapaian tujuan organisasi Bahwa Seluruh pengambilan keputusan strategis telah mempertimbangk an risiko dan memberikan dampak bagi pencapaian Bahwaorganisasi Seluruh tujuan pengambilan keputusan strategis telah mempertimbangk an risiko dan memberikan dampak bagi pencapaian tujuan organisasi
Y
bahwa seluruh pengambilan keputusan strategis unit kerja dan operasional unit kerja telah mempertimbangk an risiko
Y
Y
Y
Bahwa seluruh pengambilan keputusan operasional unit kerja telah mempertimbangk an risiko
Y
Y
Y
Bahwa seluruh pengambilan keputusan operasional unit kerja telah mempertimbangk an risiko
Y
Y
Bahwa Kinerja penerapan manajemen risiko digunakan sebagai dasar penilaian kinerja pada seluruh UPR tingkatan operasional unit kerja, seluruh UPR tingkatan strategis unit kerja, dan UPR tingkat strategis K/L/D secara memadai dan telah dievaluasi pencapaiannya
Y
Bahwa kinerja penerapan manajemen risiko digunakan sebagai dasar penilaian kinerja pada seluruh UPR tingkatan operasional unit kerja, seluruh UPR tingkatan strategis unit kerja, dan UPR tingkat strategis K/L/D secara memadai dan telah dievaluasi pencapaiannya
Y
T
Bahwa Kinerja penerapan manajemen risiko digunakan sebagai dasar penilaian kinerja pada seluruh tingkatan operasional unit kerja secara memadai dan telah dievaluasi pencapaiannya
Y
Bahwa kinerja penerapan manajemen risiko digunakan sebagai dasar penilaian kinerja pada seluruh UPR tingkatan operasional unit kerja, seluruh UPR tingkatan strategis unit kerja, dan UPR tingkat strategis K/L/D secara memadai
Y
T
Bahwa Kinerja penerapan manajemen risiko digunakan sebagai dasar penilaian kinerja pada seluruh tingkatan operasional unit kerja secara memadai dan telah dievaluasi pencapaiannya
Y
Bahwa kinerja penerapan manajemen risiko digunakan sebagai dasar penilaian kinerja pada seluruh UPR tingkatan operasional unit kerja dan seluruh UPR tingkatan strategis unit kerja secara memadai
Y
T
Bahwa Kinerja penerapan manajemen risiko digunakan sebagai dasar penilaian kinerja pada seluruh tingkatan operasional unit kerja secara memadai dan telah dievaluasi pencapaiannya
Y
Bahwa kinerja penerapan manajemen risiko digunakan sebagai dasar penilaian kinerja pada seluruh UPR tingkatan operasional unit kerja secara memadai
Y
Y
Bahwa Kinerja penerapan manajemen risiko digunakan sebagai dasar penilaian kinerja pada seluruh tingkatan operasional unit kerja secara memadai dan telah dievaluasi pencapaiannya
Y
Bahwa kinerja penerapan manajemen risiko digunakan sebagai dasar penilaian kinerja pada sebagian UPR tingkatan operasional unit kerja secara memadai
Y
Y
Bahwa memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan struktur organisasi dalam rangka mendukung perubahan proses bisnis dan perubahan perencanaan strategis
Y
T
3 T
Bahwa Efisiensi dan efektivitas struktur organisasi dapat dilihat secara berkala melalui pengujian atas pelaksanaan proses bisnis organisasi dan ketepatannya dengan perencanaan strategis
Y
T
T
Bahwa Struktur organisasi dijalankan sesuai proses bisnis organisasi dengan SDM yang mencukupi
Y
Bahwa struktur organisasi dijalankan sesuai proses bisnis organisasi dengan SDM yang mencukupi
Y
Y
Bahwa Proses bisnis organisasi dapat didukung dengan struktur organisasi yang ditetapkan dan personel pada setiap lini mengetahui arus data dan informasi yang diperlukan dalam melaksanaan tugas dan fungsinya
Y
Bahwa proses bisnis organisasi dapat didukung dengan struktur organisasi yang ditetapkan dan personel pada setiap lini mengetahui arus data dan informasi yang diperlukan dalam melaksanaan tugas dan fungsinya
Y
Y
Bahwa Satker telah memiliki penetapan struktur, tugas, dan fungsi organisasi
Y
Bahwa terdapat penetapan struktur, tugas, dan fungsi organisasi
Y
Y
3
Bahwa Pimpinan organisasi memiliki akses untuk melihat proses pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang diberikan dan memonitor pelaksanaan tugas fungsi yang dijalankan untuk menjamin tujuan percepatan yang diharapkan dan mendukung perbaikan secara berkelanjutan
Y
Bahwa Efisiensi dan efektivitas pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab organisasi yang didelegasikan dapat dilihat melalui evaluasi berkala atas pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab serta analisis terhadap kualitas hasil pelaksanaan tugas/ fungsi yang dilaksanakan.
Y
Bahwa efisiensi dan efektivitas pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab organisasi yang didelegasikan dapat dilihat melalui evaluasi berkala atas pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab serta analisis terhadap kualitas hasil pelaksanaan tugas/fungsi yang dilaksanakan (respon stakeholder)
T
T
T
T
Bahwa Pelaksanaan tugas dan fungsi yang didelegasikan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan/ prosedur yang Bahwa Kegiatan/ ditetapkan prosedur yang dalam pelaksanaannya telah didelegasikan kepada struktur dibawahnya telah dipahami dan diketahui oleh pihak terkait Bahwa Pimpinan organisasi telah menetapkan kebijakan terkait wewenang dan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan kepada struktur di bawahnya secara berjenjang
Y
Bahwa Pengelolaan SDM telah diperbaiki secara berkelanjutan dan secara optimal mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi
Y
Y
Y
Bahwa Pelaksanaan tugas dan fungsi yang didelegasikan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan/prosed ur yang Bahwa ditetapkan Kegiatan/prosedu r yang dalam pelaksanaannya telah didelegasikan kepada struktur dibawahnya telah dipahami dan diketahui oleh pihak terkait Bahwa Pimpinan organisasi menetapkan kebijakan terkait wewenang dan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan kepada struktur di bawahnya secara berjenjang
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Bahwa pengelolaan SDM telah diperbaiki secara berkelanjutan dan secara optimal mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi
Y
3 T
Bahwa Kebijakan dan implementasi terkait pengelolaan SDM organisasi telah dievaluasi sehingga dapat diketahui efektivitasnya
Y
Bahwa kebijakan dan implementasi terkait pengelolaan SDM organisasi telah dievaluasi sehingga dapat diketahui efektivitasnya
Y
T
Bahwa Pengelolaan SDM telah dilaksanakan sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai sesuai kebijakan/ prosedur yang ditetapkan Bahwa Kebijakan
Y
bahwa Pengelolaan SDM telah dilaksanakan sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai sesuai kebijakan/prosed ur yang ditetapkan Bahwa Kebijakan
Y
Y
Y
Y
terkait pengelolaan SDM telah dikomunikasikan dan dipahami oleh pihak yang berkepentingan dalam organisasi
Y
terkait pengelolaan SDM telah dikomunikasikan dan dipahami oleh pihak yang berkepentingan dalam organisasi
Bahwa telah Terdapat kebijakan yang mengatur pengelolaan SDM sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai
Y
Sudah terdapat upaya peningkatan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko yang memadai dengan cakupan sebagian besar pegawai dan telah dievaluasi pencapaiannya
Y
bahwa terdapat kebijakan yang mengatur pengelolaan SDM sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai
Y
Y
T
T
Sudah terdapat upaya peningkatan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko yang memadai dengan cakupan sebagian besar pegawai dan telah dievaluasi pencapaiannya
Y
T
T
Sudah terdapat upaya peningkatan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko yang memadai dengan cakupan sebagian besar pegawai dan telah dievaluasi Sudah terdapat pencapaiannya upaya peningkatan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko yang memadai dengan cakupan sebagian besar pegawai dan telah dievaluasi pencapaiannya
Y
T
Y
Y
T
Y
Sudah terdapat upaya peningkatan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko yang memadai dengan cakupan sebagian besar pegawai dan telah dievaluasi pencapaiannya
Y
T
Y
Bahwa Seluruh pegawai telah memiliki pemahaman terkait manajemen risiko Bahwa Seluruh pegawai telah memiliki pemahaman terkait manajemen risiko
Y
T
T
Y
T
T
Bahwa Seluruh pegawai telah memiliki pemahaman terkait manajemen risiko
Y
T
Y
Bahwa Seluruh pegawai telah memiliki pemahaman terkait manajemen risiko
Y
T
Y
Bahwa Seluruh pegawai telah memiliki pemahaman terkait manajemen risiko
Y
Bahwa beberapa pegawai telah memiliki kesadaran pemahaman terkait manajemen risiko
-
T
-
T
T
T
Bahwa Praktik profesional dan audit internal telah ditetapkan secara seragam Bahwa Praktik profesional dan audit internal telah ditetapkan secara seragam
Y
T
Y
Y
T
Y
Bahwa Praktik profesional dan audit internal telah ditetapkan secara seragam
Y
Y
Y
Bahwa tidak ada praktik yang tetap, tidak ada kapabilitas yang berulang dan tergantung pada kinerja individu
Y
T
Y
3 T
2.5
Bahwa Pelaksanaan hubungan kerja yang baik dengan mitra kerjasama organisasi menghasilkan efektivitas pencapaian tujuan organisasi dan efisiensi penggunaan sumberdaya masing-masing Bahwa instansi Pelaksanaan kebijakan kerjasama organisasi dievaluasi secara berkala
Y
Bahwa pelaksanaan hubungan kerja yang baik dengan mitra kerjasama organisasi menghasilkan efektivitas pencapaian tujuan organisasi dan efisiensi penggunaan sumberdaya masing-masing Bahwa instansi pelaksanaan kebijakan kerjasama organisasi dievaluasi secara berkala
Y
T
Y
T
Bahwa Masingmasing pihak melaksanakan kegiatan sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing sesuai kebijakan dan ukuran kinerja yang ditetapkan
Y
Bahwa masingmasing pihak melaksanakan kegiatan sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing sesuai kebijakan dan ukuran kinerja yang ditetapkan
Y
T
Bahwa kebijakan kerjasama organisasi telah dipublikasikan kepada para pihak yang berkepentingan
Y
Bahwa pubilkasi kebijakan kerjasama organisasi kepada para pihak yang berkepentingan (antara lain subjek, objek, dan penerima manfaat kerjasama)
Y
Y
Y
Bahwa Pimpinan organisasi telah menetapkan mekanisme hubungan kerja/tata cara kerjasama dengan instansi lain
Y
Bahwa satker telah memiliki kebijakan pengelolaan risiko terkait kemitraan, penerapannya telah terintegrasi dengan proses bisnis Instansi Pemerintah, telah direviu secara berkala dan dijadikan bahan pembelajaran
Bahwa satker telah memiliki kebijakan pengelolaan risiko terkait kemitraan, penerapannya telah terintegrasi dengan proses bisnis Instansi Pemerintah, telah direviu secara berkala dan dijadikan bahan pembelajaran
Bahwa pimpinan organisasi menetapkan mekanisme hubungan kerja/tata cara kerjasama dengan instansi lain
Y
Y
Y
T
T
Y
T
T
Bahwa satker telah memiliki kebijakan pengelolaan risiko terkait kemitraan, penerapannya telah terintegrasi dengan proses bisnis Instansi Pemerintah, telah direviu secara berkala dan dijadikan bahan pembelajaran
Y
Bahwa satker telah memiliki kebijakan pengelolaan risiko terkait kemitraan, penerapannya telah terintegrasi dengan proses bisnis Instansi Pemerintah, telah Bahwa satker direviu secara telah memiliki berkala dan kebijakan dijadikan bahan pengelolaan pembelajaran risiko terkait kemitraan, penerapannya telah terintegrasi dengan proses bisnis Instansi Pemerintah, telah direviu secara berkala dan dijadikan bahan pembelajaran
Y
Y
T
Y
Bahwa instansi Pemerintah telah memiliki kebijakan pengelolaan risiko terkait kemitraan namun belum diterapkan dengan memadai
Y
Y
Bahwa instansi Pemerintah telah memiliki kebijakan pengelolaan risiko terkait kemitraan namun belum diterapkan sama sekali
Y
Y
3
T
T
T
T
T
T
Bahwa ….. Telah …..
Y
T
Y
Bahwa ….. Telah …..
Y
Y
Y
Bahwa ….. Telah …..
Y
Y
Y
Bahwa K/L/D telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko namun sama sekali belum memuat persyaratan dalam kriteria memadai
T
T
T
T
T
T
Bahwa ….. Telah …..
Y
T
Y
Bahwa ….. Telah …..
Y
Bahwa Kualitas identifikasi risiko dan register risiko belum memadai
Y
Y
Bahwa ….. Telah …..
Y
Bahwa Register risiko telah disusun
Y
Y
T
T
T
T
T
T
Bahwa ….. Telah …..
Y
T
Y
Bahwa ….. Telah …..
Y
T
Y
Bahwa ….. Telah …..
Y
T
Bahwa Proses manajemen risiko mulai dihubungkan dengan dengan proses bisnis dan proses perencanaan tingkat operasional unit kerja namun belum diterapkan secara konsisten
Y
T
Y
2.8 T
T
T
T
Bahwa ….. Telah …..
Y
T
Y
Bahwa ….. Telah …..
Y
T
Y
Bahwa ….. Telah …..
Y
T
Bahwa analisis risiko telah dilakukan terhadap sebagian risiko operasional yang teridentifikasi.
Y
Y
T
T
Bahwa ….. Telah …..
T
T
T
Y
T
Y
Bahwa ….. Telah …..
Y
T
Y
Bahwa ….. Telah …..
Y
T
Y
T
T
T
T
T
T
Bahwa ….. Telah …..
Y
T
Y
Bahwa ….. Telah …..
Y
T
Y
Bahwa ….. Telah …..
Y
T
Y
T
T
T
Bahwa ….. Telah …..
T
T
T
Y
T
Y
Bahwa ….. Telah …..
Y
T
Y
Bahwa ….. Telah …..
Y
T
Y
T
T
T
Bahwa ….. Telah …..
T
T
T
T
T
T
Bahwa ….. Telah …..
Y
Bahwa ….. Telah …..
Y
T
T
Y
Bahwa tindak pengendalian efektif menurunkan sebagian risiko operasional unit kerja
Y
Y
Bahwa pelaksanaan reviu kinerja mendukung pencapaian kinerja organisasi
Y
3 T
Bahwa ….. Telah …..
T
Bahwa kebijakan dan pelaksanaan reviu kinerja organisasi oleh masing-masing jenjang pimpinan telah dievaluasi secara berkala
Y
T
Y
Bahwa reviu kinerja organisasi dilaksanakan dan didokumentasikan dengan baik untuk dibandingkan pengaruhnya terhadap capaian kinerja periode berikutnya
Y
Y
Bahwa ….. Telah …..
Y
Bahwa kewajiban pelaksanaan reviu kinerja diketahui oleh seluruh pimpinan unit dan pegawai
Y
Y
Bahwa ….. Telah …..
Y
T
Bahwa pimpinan organisasi dan jajaran di bawahnya secara berjenjang memiliki tanggungjawab/k ewajiban untuk melaksanakan reviu kinerja secara berkala
Y
T
Y
3 T
T
Bahwa kebijakan dan implementasi terkait pembinaan SDM organisasi telah dievaluasi sehingga dapat diketahui efektivitasnya
Y
T
Bahwa ….. Telah …..
Y
Bahwa pembinaan SDM telah dilaksanakan sesuai kebijakan/prosed ur yang ditetapkan organisasi
Y
Y
Bahwa ….. Telah …..
Y
Bahwa kebijakan terkait pembinaan SDM telah dikomunikasikan dan dipahami oleh pihak yang berkepentingan
Y
Y
Bahwa ….. Telah …..
Y
Bahwa terdapat kebijakan yang mengatur pembinaan SDM untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi
Y
T
Bahwa perbaikan terkait pengelolaan sistem informasi organisasi dilakukan secara berkelanjutan.
Y
Y
3 T
Bahwa ….. Telah …..
T
Bahwa kebijakan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi organisasi telah dievaluasi secara berkala.
Y
T
Y
Bahwa kebijakan pengelolaan sistem informasi organisasi digunakan dalam analisis kebutuhan dukungan sistem informasi, kemanfaatan sistem informasi existing, serta struktur pengelola dan pengguna sistem informasi beserta wewenang dan tanggungjawabny a.
Y
Y
Bahwa ….. Telah …..
Y
Bahwa unit pengelola sistem informasi organisasi dan pengguna mengetahui kebijakan pengelolaan sistem informasi.
Y
Y
Bahwa ….. Telah …..
Y
Bahwa pimpinan organisasi menetapkan kebijakan/grand design pengelolaan sistem informasi.
Y
Y
T
T
3 T
Bahwa ….. Telah …..
T
Bahwa kebijakan/prosed ur pengelolaan atas aset organisasi termasuk pengamanan fisik atas aset dievaluasi secara berkala
Y
T
Y
Bahwa kebijakan/prosed ur pengelolaan atas aset organisasi termasuk pengamanan fisik atas aset diimplementasika n secara memadai
Y
Y
Bahwa ….. Telah …..
Y
Bahwa kebijakan pengelolaan aset organisasi dipahami oleh pengelola aset dan pengguna aset
Y
Y
Bahwa ….. Telah …..
Y
Bahwa pimpinan organisasi menetapkan kebijakan/prosed ur pengelolaan BMN/D
Y
T
Bahwa perbaikan berkelanjutan atas penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja organisasi
Y
Y
3 T
Bahwa ….. Telah …..
T
Bahwa kebijakan/prosed ur penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja organisasi dievaluasi secara berkala
Y
T
Y
Bahwa kebijakan/prosed ur penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja organisasi dilaksanakan secara memadai.
Y
Y
Bahwa ….. Telah …..
Y
Bahwa kebijakan/prosed ur penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja organisasi dipahami namun belum sepenuhnya diimplementasika n.
Y
Y
Bahwa ….. Telah …..
Y
Bahwa pimpinan organisasi menetapkan kebijakan/prosed ur penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja.
Y
T
T
T
T
Y
3 T
T
Bahwa ….. Telah …..
Y
Bahwa pemisahan fungsi dalam proses transaksi dan kejadian telah dilaksanakan sesuai kebijakan/prosed ur yang ditetapkan
Y
Y
Bahwa ….. Telah …..
Y
Bahwa kebijakan terkait pemisahan fungsi dalam proses transaksi dan kejadian telah dikomunikasikan dan dipahami oleh pihak yang berkepentingan
Y
Y
Bahwa ….. Telah …..
Y
Bahwa terdapat kebijakan yang mengatur pemisahan fungsi dalam proses transaksi dan kejadian
Y
T
Bahwa proses otorisasi atas transaksi dan kejadian telah diperbaiki secara berkelanjutan dan secara optimal mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi
Y
Y
3 T
Bahwa ….. Telah …..
T
Bahwa kebijakan dan implementasi terkait otorisasi atas transaksi dan kejadian telah dievaluasi sehingga dapat diketahui efektivitasnya
Y
T
Y
Bahwa otorisasi atas transaksi dan kejadian telah dilaksanakan sesuai kebijakan/prosed ur yang ditetapkan
Y
Y
Bahwa ….. Telah …..
Y
Bahwa kebijakan terkait otorisasi atas transaksi dan kejadian telah dikomunikasikan dan dipahami oleh pihak yang berkepentingan
Y
Y
Bahwa ….. Telah …..
Y
Bahwa terdapat kebijakan yang mengatur prosedur otorisasi atas transaksi dan kejadian
Y
T
Bahwa pencatatan atas transaksi dan kejadian telah diperbaiki secara berkelanjutan dan secara optimal mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi
Y
Y
3 T
Bahwa ….. Telah …..
T
Bahwa kebijakan dan implementasi terkait pencatatan atas transaksi dan kejadian telah dievaluasi sehingga dapat diketahui efektivitasnya
Y
T
Y
Bahwa pencatatan atas transaksi dan kejadian telah dilaksanakan sesuai kebijakan/prosed ur yang ditetapkan
Y
Y
Bahwa ….. Telah …..
Y
Bahwa kebijakan terkait pencatatan atas transaksi dan kejadian telah dikomunikasikan dan dipahami oleh pihak yang berkepentingan
Y
Y
Bahwa ….. Telah …..
Y
Bahwa terdapat kebijakan yang mengatur prosedur pencatatan atas transaksi dan kejadian
Y
T
Bahwa pembatasan akses terhadap sumber daya dan pencatatannya telah diperbaiki secara berkelanjutan dan secara optimal mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi
Y
Y
3 T
Bahwa ….. Telah …..
T
Bahwa kebijakan dan implementasi terkait pembatasan akses terhadap sumber daya dan pencatatannya telah dievaluasi sehingga dapat diketahui efektivitasnya
Y
T
Y
Bahwa terhadap sumber daya dan pencatatannya telah dilakukan pembatasan akses sesuai dengan ketentuan
Y
Y
Bahwa ….. Telah …..
Y
Bahwa kebijakan terkait pembatasan akses terhadap sumber daya dan pencatatannya telah dikomunikasikan dan dipahami oleh pihak yang berkepentingan
Y
Y
Bahwa ….. Telah …..
Y
Bahwa terdapat kebijakan yang mengatur prosedur pembatasan akses terhadap sumber daya yang dimiliki organisasi beserta pencatatannya
Y
Y
3
T
Bahwa pertanggungjawa ban terhadap sumber daya dan pencatatannya telah diperbaiki secara berkelanjutan dan secara optimal mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi
Y
T
T
Bahwa kebijakan dan implementasi terkait akuntabilitas sumber daya dan pencatatannya telah dievaluasi sehingga dapat diketahui efektivitasnya
Y
T
Bahwa ….. Telah …..
Y
Bahwa sumber daya dan pencatatannya telah dipertanggungjaw abkan oleh pihak/pegawai yang ditetapkan sesuai kebijakan/prosed ur yang ditetapkan
Y
Y
Bahwa ….. Telah …..
Y
Bahwa kebijakan terkait pertanggungjawa ban sumber daya dan pencatatannya telah dikomunikasikan dan dipahami oleh pihak yang berkepentingan
Y
Y
Bahwa ….. Telah …..
Y
T
Bahwa terdapat kebijakan yang mengatur prosedur pertanggungjawa ban sumber daya dan pencatatannya
Y
T
Y
3 T
T
T
T
Bahwa ….. Telah …..
Y
T
Y
Bahwa ….. Telah …..
Y
T
Y
Bahwa ….. Telah …..
Y
T
T
Bahwa informasi yang disajikan relevan dan memenuhi ekspektasi stakeholder
Y
T
Bahwa klasifikasi informasi telah dievaluasi dan ditindaklanjuti sehingga dapat disajikan dengan tepat waktu, andal, dan relevan
Y
Y
3 T
T
Bahwa ….. Telah …..
Y
Bahwa informasi yang relevan untuk mendukung pengendalian intern tersedia secara lengkap dan mudah untuk diperoleh
Y
Y
Bahwa ….. Telah …..
Y
Bahwa informasi yang relevan untuk mendukung pengendalian intern tersedia secara lengkap namun tidak mudah diperoleh/akses terbatas
Y
Y
Bahwa ….. Telah …..
Y
Bahwa ketersediaan informasi yang relevan untuk mendukung pengendalian intern tidak lengkap
Y
Y
T
Bahwa sistem pengaduan berdampak pada perbaikan berkelanjutan
Y
T
T
Bahwa sistem pengaduan telah dievaluasi
Y
T
Bahwa ….. Telah …..
Y
Bahwa sistem pengaduan telah diterapkan dan ditindaklanjuti sesuai Kebijakan/SOP
Y
Y
Bahwa ….. Telah …..
Y
Bahwa keberadaan sistem pengaduan telah disosialisasikan kepada masyarakat/stake holder
Y
Y
Bahwa ….. Telah …..
Y
Bahwa telah terdapat kebijakan penerapan sistem pengaduan
Y
Y
T
T
T
T
T
T
Bahwa ….. Telah …..
Y
Bahwa ….. Telah …..
Y
Bahwa ….. Telah …..
Y
T
Y
Bahwa strategi dan kebijakan manajemen risiko telah dikomunikasikan pada seluruh pegawai pada tingkat operasional unit kerja
Y
Y
Bahwa strategi dan kebijakan manajemen risiko telah dikomunikasikan pada sebagian pegawai pada tingkat operasional unit kerja
Y
Y
Bahwa ….. Telah …..
T
T
T
T
T
T
Y
T
Y
Bahwa ….. Telah …..
Y
T
Y
Bahwa ….. Telah …..
Y
T
Y
T
T
T
T
3 T
T
Bahwa ….. Telah …..
Y
T
Y
Bahwa ….. Telah …..
Y
Bahwa komunikasi yang efektif telah dilakukan kepada internal dan eksternal namun belum terstruktur dan berkala
Y
Y
Bahwa ….. Telah …..
Y
Bahwa komunikasi yang efektif dengan eksternal belum dilakukan
Y
Y
T
Bahwa Perbaikan berkelanjutan atas pemantauan pengendalian intern dilaksanakan dan berdampak pada kualitas pengendalian intern
Y
3 T
T
Bahwa Seluruh hasil pemantauan berkelanjutan dikelola dan ditindaklanjuti
Y
T
Bahwa ….. Telah …..
Y
Y
Y
Bahwa ….. Telah …..
Y
Bahwa pemantauan pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan pada seluruh aktivitas pengendalian dan terkait pemantauan kinerja telah dilaksanakan pada level program, Bahwa kegiatan, unit Pemantauan kerja level pelaksanaan dibawahnya pengendalian sampai dengan telah pemantauan dilaksanakan kinerja individu, pada sebagian namun hasil aktivitas pemantauan pengendalian dan belum dikelola terkait (tidak lanjut tidak pemantauan termonitor) kinerja telah dilaksanakan pada level program dan
Y
Y
Bahwa ….. Telah …..
Y
Bahwa pemantauan pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan Bahwa sudah dilakukan reviu atas seluruh risiko operasional unit kerja, strategis unit kerja, dan strategis K/L/D dan hasil reviu dijadikan bahan perbaikan organisasi
Y
Y
Y
T
T
Bahwa sudah dilakukan reviu atas seluruh risiko operasional unit kerja, strategis unit kerja, dan strategis K/L/D
Y
T
Bahwa ….. Telah …..
Y
Y
Y
Bahwa ….. Telah …..
Y
Bahwa sudah dilakukan reviu atas seluruh risiko operasional unit kerja dan strategis unit Bahwa sudah kerja dilakukan reviu atas seluruh risiko operasional unit kerja
Y
Y
T
Bahwa ….. Telah …..
Y
Bahwa sudah dilakukan reviu atas sebagian risiko operasional unit kerja
Y
Y
T
Bahwa monitoring terhadap risiko dan tindak pengendalian dilakukan terhadap risiko operasional unit kerja, strategis unit kerja, dan strategis K/L/D secara memadai dan menjadi bahan pembelajaran bagi unit kerja
Y
T
T
Bahwa monitoring terhadap risiko dan tindak pengendalian dilakukan terhadap risiko operasional unit kerja/OPD, strategis unit kerja/OPD dan strategis K/L/D secaramonitoring memadai Bahwa terhadap risiko dan tindak pengendalian dilakukan terhadap risiko operasional unit kerja/OPD dan Bahwa monitoring strategis unit terhadap risiko kerja/OPD secara dan tindak memadai pengendalian dilakukan terhadap risiko operasional unit kerja/OPD secara memadai
Y
T
Y
Y
Y
Y
Bahwa ….. Telah …..
Y
Bahwa ….. Telah …..
Y
Bahwa ….. Telah …..
Y
Bahwa monitoring terhadap risiko dan tindak pengendalian dilakukan terhadap risiko operasional unit kerja/OPD namun belum memadai
Y
T
Bahwa perbaikan berkelanjutan atas pelaksanaan evaluasi terpisah berdampak pada peningkatan kualitas pengendalian intern dan pencapaian tujuan organisasi
Y
Y
3 T
Bahwa ….. Telah …..
T
Bahwa seluruh hasil evaluasi terpisah dikelola dan ditindaklanjuti
Y
T
Y
Bahwa evaluasi terpisah telah dilaksanakan pada seluruh aktivitas pengendalian dan seluruh program dan kegiatan serta dilaksanakan oleh pihak yang kompeten dan dengan metodologi yang tepat, namun hasil evaluasi terpisah belum ditindaklanjuti seluruhnya
Y
Y
Bahwa ….. Telah …..
Y
Bahwa evaluasi terpisah telah dilaksanakan pada sebagian aktivitas pengendalian dan seluruh program dan kegiatan serta dilaksanakan oleh pihak yang kompeten dengan metodologi yang tepat
Y
Y
Bahwa ….. Telah …..
Y
Bahwa evaluasi terpisah atas pengendalian intern dan pelaksanaan program/kegiatan telah dilaksanakan
Y
Y
Bahwa ….. Telah …..
T
Bahwa reviu terhadap proses tindak pengendalian risiko tingkat operasional unit kerja/OPD, strategis unit kerja/OPD, dan strategis K/L/D sangat memadai
Y
T
T
Bahwa reviu terhadap proses tindak pengendalian untuk risiko tingkat operasional unit kerja/OPD, strategis unit kerja/OPD, dan strategis K/L/D memadai
Y
T
Y
Bahwa reviu terhadap proses tindak pengendalian untuk risiko tingkat operasional unit kerja/OPD dan strategis unit kerja/OPD memadai
Y
Y
Bahwa ….. Telah …..
Y
Bahwa ….. Telah …..
Y
Bahwa reviu terhadap proses tindak pengendalian untuk risiko tingkat operasional unit kerja/OPD cukup memadai Bahwa reviu terhadap proses tindak pengendalian untuk risiko tingkat operasional unit kerja/OPD belum memadai
Y
Y
Y
Y
Ket
Ket: 1. Kesimpulan akhir per grade diambil dari 42 modus hasil pengujian semua satker. 2. Pada setiap sub unsur terdapat baris yg merupakan kesimpulan grade yg dicapai, misal 3 berarti modus Y pada pengujian di bawahnya s.d. C. 3. Jika pada setiap sub unsur terdapat lebih dari satu parameter, maka kesimpulan per sub unsurnya dihitung dari jumlah capaian skor per parameter/jumlah parameter.
A
B
C
5
4
3
rumus= jumlah skor dibagi jumlah parameter
D
E
2
1
KERTAS KERJA PENILAIAN STRUKTUR DAN PROSES KK 3.2 - PENILAIAN STRUKTUR DAN PROSES KEANDALAN PELAPORAN KEUANGAN (T2) Kode
1.1
Uraian Subunsur
No
Uraian Parameter
Kode Parameter
Grade
SPIP
MRI
IEPK
SPIP
-
-
A
SPIP
-
-
B
SPIP
-
-
C
Penegakan Integritas dan Nilai Etika 1
K/L/D menegakkan integritas dan nilai etika dalam pengelolaan keuangan
1.2
SPIP
-
-
D
SPIP
-
-
E
SPIP
-
-
A
SPIP
-
-
B
Komitmen terhadap Kompetensi 1
Tugas dan jabatan dalam struktur pengelolaan keuangan dilaksanakan dan diisi oleh SDM yang kompeten
1.3
Kepemimpinan yang Kondusif
SPIP
-
-
C
SPIP
-
-
D
SPIP
-
-
E
1
2
Pimpinan K/L/D menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dalam pengelolaan keuangan
Pimpinan K/L/D mengalokasikan sumber daya untuk penerapan manajemen risiko
SPIP
-
-
A
SPIP
-
-
B
SPIP SPIP SPIP SPIP SPIP
MRI MRI
-
C D E A B
-
SPIP
MRI
-
C
SPIP
MRI
-
D
SPIP
MRI
-
E
3
4
1.4
Pimpinan K/L/D menggunakan informasi terkait risiko dalam pengambilan keputusan
Pimpinan K/L/D mendorong penerapan manajemen risiko, melalui penggunaan kinerja penerapan manajemen risiko sebagai indikator penilaian kinerja
SPIP
MRI
-
A
SPIP SPIP SPIP SPIP SPIP
MRI MRI MRI MRI MRI
-
B C D E A
SPIP MRI SPIP MRI SPIP MRI SPIP MRI Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan 1 Struktur organisasi SPIP dibentuk dalam rangka mendukung pencapaian keandalan laporan keuangan
B C D E A
1.5
SPIP
-
-
B
SPIP
-
-
C
SPIP
-
-
D
-
E
-
A
-
B
-
C
SPIP Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat 1 Wewenang dan SPIP tanggung jawab pengelolaan keuangan diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai tingkatannya untuk mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dan memperhatikan SPIP benturan kepentingan
SPIP
-
1.6
SPIP
-
-
D
SPIP
-
-
E
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM 1 Penerapan kebijakan SPIP A manajemen dan praktik pembinaan SDM sehingga dapat digunakan secara maksimal untuk mengelola keuangan
SPIP SPIP
-
-
B C
SPIP
-
-
D
2
Pegawai telah mendapatkan fasilitas untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko
SPIP
-
SPIP SPIP
MRI MRI
-
-
E
A B
SPIP
MRI
-
C
SPIP
MRI
-
D
SPIP
MRI
-
E
3
1.7
1.8
Pegawai memiliki kesadaran terkait manajemen risiko
SPIP
MRI
-
A
SPIP SPIP SPIP SPIP
MRI MRI MRI MRI
-
B C D E
SPIP
-
-
A
SPIP
-
-
B
SPIP SPIP SPIP Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait
C D E
Perwujudan Peran APIP yang Efektf 1 Pengawasan APIP telah dapat memberikan nilai tambah pada perbaikan pengendalian organisasi
1
2
Pimpinan K/L/D menjalin hubungan kerja yang baik (kemitraan) dengan instansi lain terkait dengan pengelolaan keuangan
Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang baik, K/L/D telah mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko (termasuk implikasi
SPIP
-
-
A
SPIP
-
-
B
SPIP
-
-
C
SPIP SPIP
-
-
D E
SPIP
MRI
-
A
2.1
Identifikasi Risiko 1
2
K/L/D telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko
Risiko telah teridentifikasi dan dituangkan dalam register risiko
SPIP SPIP SPIP SPIP
MRI MRI MRI MRI
-
B C D E
SPIP
MRI
-
A
SPIP
MRI
-
B
SPIP
MRI
-
C
SPIP
MRI
-
D
SPIP
MRI
-
E
SPIP
MRI
-
A
3
2.2
Analisis Risiko
Proses manajemen risiko telah melekat pada proses bisnis K/L/D
SPIP
MRI
-
B
SPIP
MRI
-
C
SPIP
MRI
-
D
SPIP
MRI
-
E
SPIP
MRI
-
A
SPIP SPIP
MRI MRI
-
B C
SPIP SPIP
MRI MRI
-
D E
1
Seluruh risiko telah dianalisis dampak dan tingkat keterjadiannya
SPIP
MRI
-
A
SPIP
MRI
-
B
SPIP
MRI
-
C
SPIP
MRI
-
D
SPIP
MRI
-
E
2
3
K/L/D telah menentukan prioritas risiko
K/L/D telah menentukan rencana tindak pengendalian
SPIP
MRI
-
A
SPIP SPIP
MRI MRI
-
B C
SPIP
MRI
-
D
SPIP
MRI
-
E
SPIP
MRI
-
A
SPIP
MRI
-
B
SPIP
MRI
-
C
SPIP
MRI
-
D
SPIP
MRI
-
E
4
5
Tindak pengendalian telah diimplementasikan
Tindak pengendalian efektif menurunkan risiko
SPIP
MRI
-
A
SPIP SPIP
MRI MRI
-
B C
SPIP
MRI
-
D
SPIP
MRI
-
E
SPIP
MRI
-
A
SPIP SPIP SPIP SPIP
MRI MRI MRI MRI
-
B C D E
3.1
3.2
3.3
3.4
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah 1 Pimpinan K/L/D membandingkan tolok ukur keuangan dengan capaian kinerja secara berkala untuk mengatasi hambatan kinerja, menetapkan strategi perbaikan, dan menilai kinerja suatu unit sampai dengan periode tertentu dalam rangka mengawal pencapaian tujuan Pembinaan SDM organisasi. 1 Pembinaan SDM terkait pengelolaan keuangan dilakukan sehingga setiap pegawai dapat memberikan manfaat optimal dalam pencapaian tujuan organisasi
SPIP
-
-
A
SPIP SPIP SPIP SPIP
-
-
B C D E
SPIP
-
-
A
SPIP SPIP SPIP SPIP Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi 1 Pengendalian atas SPIP pengelolaan sistem informasi keuangan dilakukan untuk memastikan sistem informasi dapat menyajikan data yang akurat dan tepat waktu SPIP untuk digunakan oleh SPIP pengguna. SPIP SPIP
-
-
B C D E
-
-
A
-
-
B C D E
-
-
A
Pengendalian Fisik atas Aset 1
Pengelolaan BMN/D dilakukan untuk menjamin aset tersedia dan dapat digunakan dengan baik oleh
SPIP
3.5
3.6
3.7
SPIP
-
-
B
SPIP SPIP SPIP
-
-
C D E
-
A
-
B C D E
-
A B C
-
-
D E
-
-
A
-
-
B C D
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja 1 Kegiatan pengendalian SPIP atas penetapan dan reviu atas indikator dan SPIP ukuran kinerja SPIP keuangan dilakukan SPIP untuk menjamin SPIP keandalan ukuran dan Pemisahan Fungsi ketepatan penetapan indikator masing1 Terdapat pemisahan SPIP masing unit secara fungsi dalam SPIP berjenjang pengelolaan keuangan SPIP dibandingkan dengan sehingga seluruh aspek IKU organisasi. utama transaksi dan kejadian tidak dikendalikan hanya oleh satu orang
SPIP SPIP Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting 1 Terdapat proses untuk SPIP memastikan transaksi keuangan dan kejadian penting hanya dapat diotorisasi ketika memenuhi persyaratan dan dilakukan oleh pihak yang memiliki SPIP kewenangan SPIP SPIP
SPIP
3.8
3.9
-
-
E
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian 1 Terdapat proses untuk SPIP A memastikan transaksi keuangan telah diklasifikasikan dengan layak dan dikelompokkan dengan benar serta dicatat dengan segera sehingga relevan, SPIP B bernilai, dan berguna SPIP C bagi manajemen
SPIP SPIP Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya 1 Terdapat pembatasan SPIP atas kesempatan dan hak untuk menggunakan, atau memperoleh sumber daya dan mengakses SPIP pencatatan keuangan SPIP -
SPIP SPIP 3.10 Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya
-
D E
-
A
-
B C
-
D E
Terdapat pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi dalam mengelola sumber daya keuangan yang diberikan/dikuasakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi
SPIP
-
-
A
SPIP SPIP
-
-
B C
SPIP SPIP 3.11 Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting 1 Terdapat pengelolaan, SPIP pemeliharaan, dan pendokumentasian secara berkala yang mencakup seluruh SPI SPIP serta transaksi keuangan dan kejadian SPIP penting yang dilaksanakan secara lengkap dan akurat untuk memfasilitasi penelusuran transaksi, kejadian, dan informasi terkait
4.1
Informasi yang Relevan 1 Tersedianya informasi keuangan yang relevan untuk kebutuhan internal dan eksternal
D E A
B C
SPIP SPIP
-
-
D E
SPIP
-
-
A
2
3
4
Pimpinan K/L/D membangun sistem pengaduan
Strategi dan kebijakan manajemen risiko telah dikomunikasikan.
Register risiko dan rencana tindak pengendalian telah dikomunikasikan ke pihak terkait
SPIP
-
-
B
SPIP
-
-
C
SPIP SPIP SPIP
MRI
-
D E A
SPIP SPIP SPIP SPIP SPIP
MRI MRI MRI MRI MRI
-
B C D E A
SPIP SPIP SPIP SPIP SPIP SPIP
MRI MRI MRI MRI MRI MRI
-
B C D E A B
4.2
5.1
Komunikasi yang Efektif 1 Terlaksananya komunikasi yang efektif dengan internal dan eksternal terkait pengelolaan keuangan Pemantauan Berkelanjutan 1 Pimpinan organisasi/penanggungja wab program dan kegiatan/penanggungjaw ab operasional mengevaluasi secara berkala pengendalian intern pengelolaan keuangan yang telah dilakukan dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
SPIP
MRI
-
C
SPIP
MRI
-
D
SPIP
MRI
-
E
SPIP SPIP SPIP SPIP SPIP
-
-
A B C D E
SPIP
-
-
A
SPIP
-
-
B
2
Proses manajemen risiko telah direviu
SPIP
-
-
C
SPIP
-
-
D
SPIP SPIP SPIP
MRI MRI
-
E A B
SPIP
MRI
-
C
3
Pemantauan/ monitoring terhadap risiko telah dilakukan
SPIP SPIP SPIP
MRI MRI MRI
-
D E A
SPIP
MRI
-
B
SPIP
MRI
-
C
5.2
Evaluasi Terpisah 1 Evaluasi terpisah dilakukan oleh pegawai dengan keahlian tertentu yang disyaratkan dan dapat melibatkan APIP atau auditor eksternal untuk menilai kinerja sistem pengendalian intern, mengidentifikasi kelemahan pengendalian, menentukan penyebab dari kegagalan aktivitas pengendalian terkait pengelolaan keuangan, serta pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan instansi
SPIP
MRI
-
D
SPIP
MRI
-
E
SPIP
-
-
A
2
Terdapat reviu independen terhadap proses manajemen risiko
SPIP
-
-
B
SPIP
-
-
C
SPIP SPIP SPIP
MRI
-
D E A
-
SPIP
MRI
-
B
SPIP SPIP
MRI MRI
-
C D
SPIP
MRI
-
E
N KEUANGAN (T2) Kriteria
Penjelasan
Penegakan integritas dan nilai etika telah diperbaiki secara berkelanjutan sehingga tercipta suasana kerja organisasi yang kondusif yang dapat mendorong kinerja para pegawai secara optimal
- Setiap individu dalam organisasi dapat mendorong penerapan nilai-nilai organisasi - Setiap individu mendukung pencapaian kinerja organisasi - Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi dapat dihubungkan dengan integritas dan perilaku individu serta mempengaruhi remunerasi individu
Kebijakan dan implementasi organisasi telah dievaluasi untuk meningkatkan integritas dan nilai etika para pegawai
Kebijakan dan implementasi telah dievaluasi dengan ketentuan: - Berkala - Terdokumentasi - Dilakukan untuk menangani residual risk - Hasil evaluasi telah ditindak lanjuti - Perbaikan telah menghasilkan kinerja yang lebih baik
Penegakan integritas dan nilai etika telah dilaksanakan oleh pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam organisasi
- Terdapat wujud keteladanan dari pimpinan atas nilai organisasi - Terdapat praktik pembangunan integritas dan nilai etika - Terdapat praktik penegakan nilai etika - Terdapat bukti penegakan disiplin - Terdapat pemberian punishment bagi pegawai yang melanggar dan reward bagi pegawai yang menegakan integritas dan nilai etika - Proses tersebut di atas dilaksanakan melalui struktur dan mekanisme yang ditetapkan
Kebijakan penegakan integritas dan nilai etika organisasi telah dipahami oleh seluruh pegawai
Kebijakan telah dikomunikasikan dan dipahami oleh: - Pimpinan (struktural) - Penanggungjawab penegakan integritas dan nilai etika - Pegawai
Terdapat kebijakan penegakan integritas dan nilai etika untuk seluruh pegawai dalam organisasi
Kebijakan telah mengatur: - Keteladanan pimpinan - Upaya pembangunan integritas - Nilai etika - Penegakan disiplin - Pemberian reward and punishment - Penetapan struktur dan mekanisme penanganan penegakan integritas dan nilai etika
Pengelolaan kompetensi - Setiap posisi dalam organisasi telah diisi oleh SDM telah diperbaiki secara SDM sesuai dengan standar kompetensinya berkelanjutan dan secara - Penerapan standar kompetensi telah berhasil optimal mampu mendukung meningkatkan kinerja yang memberikan dampak pencapaian tujuan organisasi bagi pencapaian tujuan organisasi - Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi dapat dihubungkan dengan kompetensi SDM-nya
Standar kompetensi Standar kompetensi dan organisasi dan implementasi/pemanfaatannya telah dievaluasi implementasi/pemanfaatanny dengan ketentuan: a telah dievaluasi untuk - Berkala mengetahui efektivitasnya - Terdokumentasi - Dilakukan untuk menangani residual risk - Hasil evaluasi telah ditindak lanjuti - Perbaikan telah menghasilkan kinerja yang lebih baik
Standar kompetensi telah diimplementasikan/dimanfaat kan dalam pengelolaan/pembinaan SDM organisasi
Standar kompetensi telah dikomunikasikan dan dipahami oleh seluruh pegawai organisasi
- Standar kompetensi dimanfaatkan untuk menyusun analisis kompetensi SDM - Analisis kompetensi yang disusun berdasarkan standar kompetensi dimanfaatkan untuk perencanaan rekrutmen SDM - Analisis kompetensi yang disusun berdasarkan standar kompetensi dimanfaatkan untuk perencanaan pengembangan SDM -Standar Standarkompetensi kompetensitelah dimanfaatkan sebagaidan dasar dikomunikasikan pertimbangan pengisian jabatan (mutasi/ promosi/ dipahami oleh: -seleksi) Pimpinan (struktural) - Penanggungjawab pengelolaan SDM - Pegawai sesuai tusinya
Terdapat standar kompetensi Terdapat standar kompetensi yang mengatur: yang jelas untuk seluruh - Standar kompetensi SDM struktural jabatan dan posisi dalam - Standar kompetensi SDM fungsional organisasi - Standar kompetensi manajerial - Standar kompetensi sosio kultural - Standar kompetensi teknis
Penerapan manajemen Sudah Jelas kinerja, pengelolaan keuangan, manajemen SDM, serta manajemen risiko dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja seluruh level pimpinan dan pegawai
Pimpinan organisasi melaksanakan evaluasi berkala atas kebijakan pengendalian intern dan berupaya mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan pengendalian yang kondusif
a. K/L/D melakukan evaluasi untuk meninjau kembali relevansi kebijakan beserta implementasinya dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Telah dilaksanakan evaluasi berkala; 2. Evaluasi dilaksanakan untuk menangani residual risk; 3. Tindak lanjut atas hasil evaluasi telah dilaksanakan; b. Pimpinan organisasi terbuka atas masukan dari pegawai dan adaptif terhadap perubahan. Pimpinan organisasi a. Pimpinandari organisasi manajemen c. Keluhan pegawaimenerapkan atas melaksanakan kebijakan dan berbasis kinerja dan mempertimbangkan risiko Pimpinan organisasi terlibat a. Pimpinan organisasisumberdaya telah memahami substansi keterbatasan/masalah dukungan didukung dengan SDM yang dari dalam pengambilan keputusan. dalam penyusunan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Pimpinan organisasi terlibat Pimpinan organisasi terlibat dalam penyusunan pelaksanaan pekerjaan dapat diatasi. bekerja sesuai dengan b. Pimpinan organisasi memberikan keteladanan penetapkan kebijakan yang mengarahkan pegawai dalam penyusunan dan kebijakan yang mendukung penciptaan lingkungan Sudah mengalokasikan a. Instansi Pemerintah telah menganggarkan dana kebijakan yang ditetapkan dalam beretika, berintegritas, ketaatan terhadap mendukung penciptaan agar dapat bekerja selaras dengan kebijakan, penetapkan kebijakan yang kerja yang kondusif untuk pencapaian tujuan sumber daya secara implementasi manajemen risiko seperti rapat Sudah mengalokasikan a. Instansi Pemerintah dan telahberkinerja menganggarkan dana perundang-undangan, secara efektif lingkungan kerja yang melalui: mendukung penciptaan organisasi, antara lain kebijakan terkait memadai untuk penerapan terkait manajemen risiko, identifikasi danrapat analisis sumber daya secara implementasi manajemen risiko seperti dan efisien. kondusif untuk pencapaian 1. Rapat internal. lingkungan kerja yang manajemen kinerja,risiko, manajemen keuangan dan manajemen risiko pada risiko, penyusunan profil risiko, implementasi RTP, memadai untuk penerapan terkait manajemen identifikasi dan analisis c. Pegawai mendukung pimpinan organisasi tujuan organisasi serta 2. Upacara/apel pagi. kondusif untuk pencapaian aset, manajemen SDM, serta manajemen risiko. tingkat operasional unit kerja, kegiatan monitoring dan reviu dalam rencana manajemen risiko pada risiko, penyusunan profil risiko, implementasi RTP, dengan dan bekerja sesuai dengan memahami 3. Forumhadir diskusi/jam pimpinan. tujuan strategis unitsubstansi kerja, dan dandan dalam implementasi tingkat organisasi operasional unit kerja kerja/DPA/DIPA kegiatan monitoring reviu dalam rencana ketentuan. kebijakan pengendalian 4. Interaksi informal. strategis K/L/D manajemen risikodan tidak terkendala kekurangan dan strategis unit kerja kerja/DPA/DIPA dalam implementasi intern dan mendorong dana implementasi ditingkat operasional unit namun pada tingkat srategis manajemen risiko tidak terkendala kekurangan penerapan kebijakan dalam kerja, strategis unit kerja, dan strategis K/L/D K/L/D belum memadai dana implementasi ditingkat operasional dan berbagai interaksi kepada b. Minimalunit 70%kerja, SDM namun yang menjadi anggota UPR strategis masih terkendala jajaran di bawahnya pada tingkat operasional dan strategis unit kerja kekurangan dana pada tingkat strategis K/L/D serta strategis K/L/D diisi oleh orang yang dan berkompeten dalam manajemen risiko b. Minimal 70% SDMbidang yang menjadi anggota UPR pada tingkat operasional dan strategis unit kerja diisi oleh orang yang berkompeten dalam bidang manajemen risiko serta kurang dari 70% SDM yang menjadi anggota UPR pada tingkat Strategis K/L/D diisi oleh orang yang berkompeten dalam bidang manajemen risiko
Sudah mengalokasikan sumber daya secara memadai untuk penerapan manajemen risiko pada tingkat operasional unit kerja dan strategis unit kerja
a. Instansi Pemerintah telah menganggarkan dana implementasi manajemen risiko seperti rapat terkait manajemen risiko, identifikasi dan analisis risiko, penyusunan profil risiko, implementasi RTP, kegiatan monitoring dan reviu dalam rencana kerja/DPA/DIPA dan dalam implementasi manajemen risiko tidak terkendala kekurangan dana implementasi ditingkat operasional dan strategis unit kerja b. Minimal 70% SDM yang menjadi anggota UPR pada tingkat operasional dan strategis unit kerja diisi oleh orang yang berkompeten dalam bidang manajemen risiko
Sudah mengalokasikan sumber daya secara memadai untuk penerapan manajemen risiko pada tingkat operasional unit kerja namun pada tingkat strategis unit kerja belum memadai
a. Instansi Pemerintah telah menganggarkan dana implementasi manajemen risiko pada tingkat operasional unit kerja seperti rapat terkait manajemen risiko, identifikasi dan analisis risiko, penyusunan profil risiko, implementasi RTP, kegiatan monitoring dan reviu dalam rencana kerja/DPA/DIPA secara memadai, namun belum memadai pada tingkat strategis unit kerja, dan/atau b. Kurang dari 70% SDM yang menjadi anggota UPR pada tingkat operasional Unit Kerja diisi oleh orang yang berkompeten dalam bidang manajemen risiko
Sudah mengalokasikan sumber daya untuk penerapan manajemen risiko pada tingkat operasional unit kerja namun belum memadai
a. Instansi Pemerintah telah menganggarkan dana implementasi manajemen risiko pada tingkat operasional unit kerja seperti rapat terkait manajemen risiko, identifikasi dan analisis risiko, penyusunan profil risiko, implementasi RTP, kegiatan monitoring dan reviu dalam rencana kerja/DPA/DIPA namun belum memadai, dan/atau b. Kurang dari 70% SDM yang menjadi anggota UPR pada tingkat operasional Unit Kerja diisi oleh
Seluruh pengambilan keputusan strategis K/L/D, strategis unit kerja, dan operasional unit kerja telah mempertimbangkan risiko dan memberikan dampak bagi pencapaian tujuan organisasi
Seluruh keputusan pimpinan instansi maupun pimpinan unit kerja secara umum menggunakan informasi terkait risiko di tingkat operasional unit kerja, strategis unit kerja, dan strategis K/L/D dan memberikan dampak bagi pencapaian tujuan organisasi
Seluruh pengambilan Seluruh keputusan pimpinan instansi maupun keputusan strategis K/L/D, pimpinan unit kerja pimpinan secara umum menggunakan Seluruh pengambilan Seluruh keputusan instansi maupun strategis unit kerja, dan informasi terkait risiko di tingkat operasional unit keputusan strategis unit kerja pimpinan unit kerja secara umum menggunakan Seluruh pengambilan Seluruh keputusan pimpinan instansi maupun operasional unit kerja telah kerja, strategis unit kerja, dan strategis K/L/D dan operasional unit kerja informasi risiko di tingkat operasional dan keputusan operasional unit pimpinan unit kerja secara umum menggunakan Sebagian pengambilan Sebagian terkait keputusan pimpinan instansi maupun mempertimbangkan risiko telah mempertimbangkan strategis unit kerja kerja telah informasi terkait risiko di tingkat operasional keputusan operasional unit pimpinan unit kerja secara umum menggunakan Kinerja penerapan Kinerja penerapan manajemen risiko sudah risiko mempertimbangkan risiko kerja telah informasi terkait risiko di tingkat operasional manajemen risiko digunakan digunakan sebagai indikator kinerja pada dokumen mempertimbangkan risiko sebagai dasar penilaian perencanaan UPR tingkat strategis K/L/D, seluruh kinerja pada seluruh UPR UPR tingkatan strategis unit kerja, dan seluruh tingkatan operasional unit UPR tingkatan operasional unit kerja secara tepat, Kinerja penerapan penerapan manajemen risiko sudah kerja, seluruh UPR tingkatan Kinerja telah diukur pencapaiannya, serta dievaluasi manajemen digunakan sebagai manajemen indikator kinerja dokumen Kinerja penerapan risikopada sudah strategispenerapan unitrisiko kerja,digunakan dan UPR Kinerja pencapaiannya sebagai dasar penilaian perencanaan UPR tingkat strategis K/L/D, seluruh manajemen risiko digunakan digunakan sebagai manajemen indikator kinerja dokumen Kinerja penerapan penerapan risikopada sudah tingkat strategis K/L/D secara Kinerja kinerja pada seluruh UPR UPR tingkatan strategis unit kerja, dan seluruh sebagai dasar penilaian perencanaan seluruh UPR tingkatan strategis unit manajemen risiko digunakan digunakan sebagai indikator kinerja dokumen memadai dan telah Kinerja penerapan Kinerja penerapan manajemen risikopada sudah tingkatan operasional unit UPR tingkatan operasional unit kerja secara tepat kinerja pada seluruh UPR kerja dan seluruh UPR tingkatan operasional unit sebagai dasar penilaian perencanaan seluruh UPR tingkatan operasional dievaluasi pencapaiannya manajemen risiko digunakan digunakan sebagai indikator kinerja pada sebagian kerja, seluruh UPR tingkatan dan telah diukur pencapaiannya tingkatan operasional unit kerja secara tepat dan telah diukur kinerja pada seluruh UPR unit kerja secara tepat dan telah diukur sebagai dasar penilaian dokumen perencanaan tingkatan K/L/D memiliki fleksibilitas struktur organisasi danoperasional tata laksanaunit strategis unit kerja, dan UPR Perbaikan kerja dan seluruh UPR pencapaiannya tingkatan operasional unit kinerja pada sebagian UPR kerja secara tepat dan telah diukur pencapaiannya untuk menyesuaikan struktur tingkat strategis K/L/D secara tingkatan strategis unit kerja dapat dilakukan secara berkelanjutan dengan kerja secara memadai tingkatan operasional unit organisasi dalam rangka dukungan teknologi informasi yang terintegrasi memadai secara memadai kerja secara memadai mendukung perubahan untuk mengelola arus data dan informasi dalam proses bisnis dan perubahan menjalanan fungsi-fungsi dalam proses bisnis perencanaan strategis organisasi. sehingga kedudukan fungsi berada di atas struktur.
Efisiensi dan efektivitas struktur organisasi dapat dilihat secara berkala melalui pengujian atas pelaksanaan proses bisnis organisasi dan ketepatannya dengan perencanaan strategis Struktur organisasi dijalankan sesuai proses bisnis organisasi dengan SDM yang mencukupi
Proses bisnis organisasi dapat didukung dengan struktur organisasi yang ditetapkan dan personel pada setiap lini mengetahui arus data dan informasi yang diperlukan dalam melaksanaan tugas dan fungsinya Terdapat penetapan struktur, tugas, dan fungsi organisasi Pimpinan organisasi memiliki akses untuk melihat proses pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang diberikan dan memonitor pelaksanaan tugas fungsi yang dijalankan untuk menjamin tujuan percepatan yang diharapkan dan mendukung Efisiensi danperbaikan efektivitas secara berkelanjutan. pelaksanaan wewenang dan
tanggung jawab organisasi yang didelegasikan dapat dilihat melalui evaluasi berkala atas pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab serta analisis terhadap kualitas hasil pelaksanaan Pelaksanaan tugas/fungsi tugas dan yang (respon fungsidilaksanakan yang didelegasikan stakeholder) dilaksanakan sesuai dengan kebijakan/prosedur yang ditetapkan
K/L/D melakukan evaluasi atas K/SOP terkait struktur organisasi dan tata laksana beserta implementasinya antara lain dengan ketentuan sebagai berikut: a. Evaluasi dilaksanakan untuk menangani residual risk; b. Terdapat duplikasi fungsi karena struktur yang tidak efektif/efisien; c. Arus data dan informasi yang tidak handal dalam -pelaksanaan Struktur organisasi proses telah bisnis;ditindaklanjuti dengan implementasi/pelaksanaan kegiatan organisasi d. Perubahan lingkungan strategis. sesuai proses bisnis; - Proses bisnis telah dijabarkan dengan SOP - Organisasi telah menerapkan kebijakan/SOP yang mengatur mengenai hubungan dan jenjang pelaporan intern/arus data dan informasi. - Organisasi telah memetakan kebutuhan pegawai untuk mendukung proses bisnis yang diantaranya mengatur beban kerja untuk a. Strukturmengenai organisasianalisis dan tata laksana sesuai pimpinan dan pegawai. dengan proses bisnis yang ditetapkan dengan mempertimbangkan: - Ukuran dan sifat kegiatan. - Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan sentralisasi/desentralisasi organisasi. - Struktur organisasi harus mampu memfasilitasi arus informasi di dalam instansinya. b. Struktur organisasi dan tata telah yang Adanya struktur organisasi danlaksana tata laksana dikomunikasikan dan dipahami. disusun yang mengacu kepada peraturan terkait.
a. Terdapat tools untuk memonitor pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab yang diberikan secara berjenjang dan menampung pelaporan atas pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab kepada jenjang di atasnya. b. Kemudahan akses memungkinkan pimpinan untuk memberikan teguran/arahan atas pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan sebelum menyalahi prosedur yang ditetapkan; Organisasi melakukan evaluasi atas c. penerima manfaat/stakeholder memberikan kebijakan/prosedur terkait pendelegasian feedback yang baik atas kecepatan respon wewenang dan tanggung jawab beserta organisasi terhadap kebutuhan mereka. implementasinya dengan ketentuan sebagai
berikut: a. Telah dilaksanakan evaluasi berkala; b. Evaluasi dilaksanakan untuk menangani residual risk; c. Tindak lanjut atas hasil evaluasi telah dilaksanakan. a Tugas fungsi dan program/kegiatan telah d. Menindaklanjuti keluhan/kekurangan kualitas dilaksanakan dengan menerapkan pendelegasian pelaksanaan tugas fungsi yang disampaikan wewenang dan tanggung jawab sebagaimanaoleh stakeholder. diatur dalam kebijakan/prosedur yang ditetapkan; b. Pihak-pihak yang menerima pendelegasian telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan prosedur dan menyampaikan pelaporan kepada pihak yg memberikan wewenang secara berkala sesuai kebijakan.
Kegiatan/prosedur yang a.Kebijakan/prosedur yang mengatur pelaksanaan dalam pelaksanaannya telah pendelegasian wewenang dan tanggung jawab didelegasikan kepada telah dipahami oleh pegawai yang berkepentingan; struktur dibawahnya telah b. Kebijakan/prosedur yang mengatur pelaksanaan dipahami dan diketahui oleh pendelegasian wewenang dan tanggung jawab pihak terkait telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai Pimpinan organisasi Organisasi memiliki kebijakan/prosedur yang dan stakeholder. menetapkan kebijakan terkait mengatur pendelegasian wewenang dan tanggung wewenang dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas fungsi dan jawab pelaksanaan kegiatan program/kegiatan dalam rangka mendukung kepada struktur di bawahnya pencapaian tujuan organisasi yang memuat antara secara berjenjang lain: - Prosedur pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab yang didelegasikan; - Alur hubungan vertikal serta horizontal dan kejelasan ruang lingkung pendelegasian wewenang dan tanggung jawab; aan SDM - Kewajiban dan pertanggungjawaban pihak yang Pengelolaan SDM telah Perbaikan berkelanjutan telahpihak menghasilkan: diberikan wewenang kepada yang diperbaiki secara -memberikan Pengelolaanwewenang. SDM telah berhasil meningkatkan berkelanjutan dan secara kinerja yang memberikan dampak bagi pencapaian optimal mampu mendukung tujuan organisasi pencapaian tujuan organisasi - Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi dapat dihubungkan dengan pengelolaan SDM-nya - Pengelolaan SDM mampu meningkatkan kepuasan kerja pegawai
Kebijakan dan implementasi terkait pengelolaan SDM Pengelolaan SDM telah organisasi telah dievaluasi dilaksanakan sejak sehingga dapat diketahui rekrutmen sampai dengan efektivitasnya pemberhentian pegawai sesuai kebijakan/prosedur yang ditetapkan Kebijakan terkait pengelolaan SDM telah dikomunikasikan dan dipahami oleh pihak yang berkepentingan dalam organisasi
Kebijakan dan implementasi telah dievaluasi dengan ketentuan: - Pengelolaan SDM dilakukan sesuai dengan - Berkala kebijakan/prosedur yang ditetapkan - Terdokumentasi Pengelolaan SDM dilakukan sesuai dengan -perencanaan Dilakukan untuk yangmenangani disusun residual risk Hasil evaluasi telah kepegawaian ditindak lanjutiyang update - Terdapat database -dan Perbaikan telah menghasilkan kinerja yang lebih handal yang dapat dimanfaatkan untuk baik perencanaan pengelolaan SDM - Pengelolaan SDM dilakukan sebagai upaya untuk yang disebabkan kelemahan -menangani Kebijakan risiko telah dipahami oleh penanggungjawab SDM/Man SDM pengelolaan - Kebijakan telah dikomunikasikan kepada pimpinan (struktural), pegawai
Terdapat kebijakan yang mengatur pengelolaan SDM sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai
Kebijakan telah mengatur: - Prosedur penerimaan pegawai - Prosedur penilaian kinerja individu pegawai - Prosedur kenaikan pangkat, jabatan, golongan - Prosedur kenaikan gaji - Prosedur pengembangan kompetensi (diklat, tugas belajar, ijin belajar) - Prosedur mutasi - Prosedur seleksi - Prosedur pemberhentian pegawai - Prosedur pensiun - Prosedur supervisi oleh pimpinan
Terdapat upaya peningkatan A. Kriteria upaya peningkatan kompetensi yang kompetensi dan peningkatan keterampilan memadai: Terdapat upaya A. Kriteria upaya peningkatan kompetensi yang terkait manajemen risiko 1. Memiliki program pelatihan/sertifikasi terkait kompetensi dan keterampilan memadai: yang memadai dengan manajemen risiko baik tahunan maupun terkait lima terkait manajemen risiko 1. Memiliki program pelatihan/sertifikasi cakupan seluruh pegawai tahunan baik ditingkat K/L/Pemerintah daerah yang memadai dengan manajemen risiko baik tahunan maupun lima dan telahseluruh dievaluasi maupun baik Kerja/OPD; cakupan pegawai tahunan ditingkat K/L/Pemerintah daerah pencapaiannya 2. Unit Kerja Eseon maupun Kerja/OPD;I/OPD memiliki program in house tahunan; 2. Unit training Kerja Eseon I/OPD memiliki program in 3. Instansi Pemerintah house training tahunan;telah melaksanakan program pelatihan/sertifikasi tersebut dan 3. Instansi Pemerintah telah melaksanakan dibuktikan dengan adanya laporan pelatihan dan program pelatihan/sertifikasi tersebut dan bukti perolehan sertifikat keahlian Unitdan dibuktikan dengan adanya laporan(setiap pelatihan Kerja Eseon I/OPD terdapat pegawai yang memiliki bukti perolehan sertifikat keahlian (setiap Unit sertifikat keahlian); Kerja Eseon I/OPD terdapat pegawai yang memiliki 4. In House Training telah dilaksanakan setidaknya sertifikat keahlian); satu kali dalam satu semester oleh masing-masing 4. In House Training telah dilaksanakan setidaknya Unit Kerja Eseon I/OPD serta instruktur harus satu kali dalam satu semester oleh masing-masing orang yangEseon telah memiliki sertifikat keahlian; Unit Kerja I/OPD serta instruktur harus orang yang telah memiliki sertifikat keahlian; B. Kriteria Output: Pelatihan in house training untuk B. Kriteria dan Output: meningkatkan kompetensi telahuntuk dilakukan untuk Pelatihan dan in house training setiap tingkatankompetensi risiko: meningkatkan telah dilakukan untuk 1. Strategis K/L/D untuk Eselon I adalah lebih dari setiap tingkatan risiko: 90% pejabat; 1. Strategis K/L/D untuk Eselon I adalah lebih dari 2. Strategis Unit Eselon I/OPD untuk Eselon II 90% pejabat; adalah lebih dari Eselon 90% pejabat; 2. Strategis Unit I/OPD untuk Eselon II 3. Operasional Kerja/OPD untuk Eselon III ke atas adalah lebih dari 90% pejabat; sampai denganKerja/OPD staf adalahuntuk lebih Eselon dari 90% 3. Operasional III pejabat ke atas dan staff di level ini. sampai dengan staf adalah lebih dari 90% pejabat dan staff di level ini. C. Terdapat evaluasi atas dampak peningkatan kompetensi dan ketrampilan terhadap kualitas proses dan hasil manajemen risiko
Terdapat upaya peningkatan A. Kriteria upaya peningkatan kompetensi yang kompetensi dan keterampilan memadai: terkait manajemen risikoyang 1. Memiliki program pelatihan/sertifikasi terkait memadai dengan cakupan manajemen risiko baik tahunan maupun lima sebagian besar pegawai tahunan baik ditingkat K/L/Pemerintah daerah maupun Unit Kerja/OPD; 2. Unit Kerja/OPD memiliki program in house training tahunan; 3. Instansi Pemerintah telah melaksanakan program pelatihan/sertifikasi tersebut dan dibuktikan dengan adanya laporan pelatihan dan bukti perolehan sertifikat keahlian (setiap Unit Kerja/OPD terdapat pegawai yang memiliki sertifikat keahlian); 4. In House Training telah dilaksanakan setidaknya satu kali dalam satu semester oleh masing-masing unit Kerja/OPD serta instruktur harus orang yang telah memiliki sertifikat keahlian; B. Kriria Output: Pelatihan dan in house training untuk meningkatkan kompetensi telah dilakukan untuk setiap tingkatan risiko: 1. Strategis Pemda untuk Eselon I adalah 71%90% pejabat; Terdapat upaya peningkatan A. Kriteria Memadai: 2. Strategis Unit Eselon I/OPD untuk Eselon II kompetensi dan keterampilan 1. Memiliki program pelatihan/sertifikasi terkait adalah 71%-90% pejabat; terkait manajemen risiko manajemen risiko baik tahunan maupun lima III 3. Operasional Unit Eselon I/OPD untuk Eselon yang memadai dengan tahunan baik ditingkat daerah ke atas sampai denganK/L/Pemerintah staf adalah 71%-90% cakupan sebagian pegawai maupun Unit Kerja/OPD; pejabat dan staff di level ini. 2. Unit Kerja/OPD memiliki program in house training tahunan; 3. Instansi Pemerintah telah melaksanakan program pelatihan/sertifikasi tersebut dan dibuktikan dengan adanya laporan pelatihan dan bukti perolehan sertifikat keahlian (setiap Unit Kerja/OPD terdapat pegawai yang memiliki sertifikat keahlian); 4. In House Training telah dilaksanakan setidaknya satu kali dalam satu semester oleh masing2 Unit Kerja/OPD serta instruktur harus orang yang telah memiliki sertifikat keahlian; B. Kriteria Output: Pelatihan dan in house training untuk meningkatkan kompetensi telah dilakukan untuk setiap tingkatan risiko: 1. Strategis K/L/D untuk Eselon I adalah 50% 70% pejabat; 2. Strategis Unit Eselon I/OPD untuk Eselon II Terdapat upaya peningkatan Kriteria belum memadai apabila terdapat adalah 50% -70% pejabat; kompetensi dan keterampilan parameter point 1-4 dalam tidakIII 3. Operasional Unit Eselonkriteria I/OPD memadai untuk Eselon terkait manajemen risiko terpenuhi. ke atas sampai dengan staf adalah 50% -70% namun belum memadai Kriteria pejabat Memadai: dan staff di level ini. 1. Memiliki program pelatihan/sertifikasi terkait manajemen risiko baik tahunan maupun lima tahunan baik ditingkat K/L/Pemerintah daerah maupun Unit Kerja/OPD; 2. Unit Kerja/OPD memiliki program in house
Seluruh pegawai telah memiliki 100% pegawai sampel menunjukan pemahaman terkait manajemen kesadaran/keaktifan dalam penerapan MR risiko
Sebagian besar pegawai telah memiliki pemahaman terkait Sebagian pegawai telah manajemen risiko memiliki pemahaman terkait Sebagian kecil pegawai telah manajemen risiko memiliki pemahaman terkait Beberapa pegawai telah manajemen risiko memiliki kesadaran pemahaman terkait manajemen APIP risiko telah menjadi unit yang
70-99% pegawai sampel menunjukan kesadaran/keaktifan dalam penerapan MR 50% - 70% pegawai sampel menunjukan kesadaran/keaktifan dalam penerapan MR 20% - 49% pegawai sampel menunjukan kesadaran/keaktifan dalam penerapan MR < 20% pegawai sampel menunjukan kesadaran/keaktifan dalam penerapan MR
Mengikuti syarat Level 5 Kapabilitas APIP terus belajar baik dari dalam (Optimizing) maupun dari luar organisasi untuk perbaikan berkelanjutan
APIP telah mengintegrasikan Mengikuti syarat Level 4 Kapabilitas APIP semua informasi di seluruh (Managed) organisasi untuk memperbaiki tata kelola dan manajemen risiko
Praktik profesional dan audit internal telah dilakukan ditetapkan Proses audit secara seragam secara tetap (rutin)yang dantetap, Tidak ada praktik berulang tidak ada kapabilitas yang berulang dan tergantung pada kinerja individu
Mengikuti syarat Level 3 Kapabilitas APIP (Integrated) Mengikuti syarat Level 2 Kapabilitas APIP (Infrastructure) Mengikuti syarat Level 1 Kapabilitas APIP (Initial)
Pelaksanaan hubungan kerja Pimpinan organisasi telah menjalin hubungan kerja yang baik dengan mitra yang baik dengan instansi lain melalui pembagian kerjasama organisasi peran dan ukuran kinerja yang diharapkan dapat menghasilkan efektivitas saling mendukung kepada tujuan masing-masing. pencapaian tujuan organisasi Pembagian peran mendukung pimpinan untuk dan efisiensi penggunaan mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk sumberdaya masing-masing melaksanakan kegiatan sesuai lingkupnya. instansi
Pelaksanaan kebijakan kerjasama organisasi dievaluasi secara berkala
Organisasi melakukan evaluasi atas kebijakan/prosedur pelaksanaan kerjasama dan mekanisme kerja antar unit/organisasi/mitra kerja beserta implementasinya dengan ketentuan sebagai berikut: a. Telah dilaksanakan evaluasi berkala; b. Evaluasi dilaksanakan untuk menangani hambatan koordinasi/kerjasama; c. Tindak lanjut atas hasil evaluasi telah Masing-masing pihak Organisasi melaksanakan komunikasi, koordinasi, dilaksanakan dengan pembaharuan melaksanakan kegiatan pertukaran data dan informasi dengan kebijakan/perubahan pola sesuai kerjasama yang sesuai dengan lingkup unit/organisasi/mitra kerja dengan diperlukan. kewenangan masing-masing kebijakan/prosedur dan kebutuhan dalam rangka sesuai kebijakan dan ukuran pencapaian tujuan organisasi. kinerja yang ditetapkan
Pubilkasi kebijakan Kebijakan/prosedur yang mengatur pelaksanaan kerjasama organisasi kepada kerjasama dan mekanisme kerja Pimpinan organisasi Adanya kebijakan/prosedur yang antar mengatur para pihak yang unit/organisasi/mitra kerja telah dikomunikasikan menetapkan mekanisme pelaksanaan kerjasama dan mekanisme kerja berkepentingan (antara dan dipahami oleh pihak yang hubungan kerja/tata caralain antar unit/organisasi/mitra kerjaberkepentingan. dalam upaya subjek, objek, dan penerima kerjasama dengan instansi pencapaian tujuan organisasi. Kebijakan/prosedur manfaat kerjasama) lain tersebut antara lain memuat: - lingkup dan hasil kerjasama yang diharapkan; - alur komunikasi dan koordinasi; - wewenang, tugas, fungsi, hak, dan kewajiban masing-masing pihak; -A.ukuran kerjasama rangka mencapai Instansi Pemerintah telah Instansihasil Pemerintah telahdalam memiliki kebijakan tujuan organisasi masing-masing. memiliki kebijakan pengelolaan pengelolaan risiko terkait kemitraan, telah dilakukan risiko terkait kemitraan, penerapannya telah terintegrasi dengan proses bisnis Instansi Pemerintah, telah direviu
reviu secara berkala dan hasil reviu dijadikan media pembelajaran. B. Kriteria implementasi adalah sebagai berikut: 1. Terintegrasi apabila penerapan manajemen risiko:
Instansi Pemerintah telah memiliki kebijakan pengelolaan Instansi Pemerintah telah risiko terkait kemitraan dan memiliki kebijakan pengelolaan Instansi Pemerintah telah penerapannya telah terintegrasi risiko terkait kemitraan dan memiliki kebijakan pengelolaan Instansi Pemerintah telah dengan proses bisnis Instansi telah diterapkan dengan risiko terkait kemitraan namun memiliki kebijakan pengelolaan Pemerintah memadai belum diterapkan dengan risiko terkait kemitraan namun K/L/D telah memiliki memadai belum diterapkan sama sekali
A. Instansi Pemerintah telah memiliki kebijakan pengelolaan risiko terkait kemitraan. A. Instansi Pemerintah telah memiliki kebijakan B. Kriteria implementasi adalah sebagai berikut: pengelolaan risiko terkait kemitraan. A. Instansi Pemerintah telah memiliki kebijakanrisiko: 1. Terintegrasi apabila penerapan manajemen B. Kriteria implementasi secara memadai apabila pengelolaan risiko terkait kemitraan. Sudah a. TelahJelas menyatu dalamrisiko proses perencanaan kegiatan penerapan manajemen telah dilakukan terhadap B. Kriteria implementasi secara tidak memadai apabila kemitraan; semua kemitraan yang memiliki peranmemiliki yang penting sebagian dari kemitraan utama (yang peran b. Manajemen risiko diterapkan diseluruh kegiatan dalam organisasi. Kebijakan Manajemen Risiko memiliki kriteria penting terhadap organisasi) yang telah menerapkan kemitraan; Kebijakan Manajemen Risiko memadai manajemen dan risiko. dalam kebijakan tersebut c. Dirancang untuk mengelola seluruh risikotelah yang
yang memadai, terintegrasi serta telah direviu secara berkala
K/L/D telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko yang memadai dan terintegrasi
K/L/D telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko yang memadai
K/L/D telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko namun belum memadai
K/L/D telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko namun sama sekali belum memuat persyaratan dalam kriteria memadai
menjelaskan bahwa: muncul 1. Menginkorporasikan Penerapan manajemen risiko oleh Instansi d. hasil dari manajemen risiko Pemerintah telah menyatu/menjadi pertimbangan kedalam dokumen kinerja dan pengambilan keputusan. dalam proses perencanaan (perumusan target dan 2. Kriteria memadai apabila penerapan manajemen risiko telah dilakukan terhadap semua kemitraan yang strategi pencapaian tujuan Instansi Pemerintah), memiliki peran yang penting dalamdiseluruh organisasi.level 2. Manajemen risiko diterapkan organisasi 3. Manajemen risiko dirancang untuk mengelola Terintegrasi berarti bahwa Kebijakan Manajemen seluruh risiko yang muncul Risiko memiliki kriteria memadai dan dalam 4. Menginkorporasikan hasil dari manajemen risiko kebijakan tersebut telah menjelaskan bahwa: kedalam dokumen kinerja dan pengambilan 1. Penerapan manajemen risiko oleh Instansi keputusan Pemerintah telah menyatu/menjadi pertimbangan 5. Kebijakan tersebut telah direviu secara berkala dalam proses perencanaan (perumusan target dan strategi pencapaian tujuan Instansi Pemerintah), 2. Manajemen risiko diterapkan diseluruh level Memadai organisasiapabila Kebijakan Manajemen Risiko yang dibuat telah memuat: 3. Manajemen risiko dirancang untuk mengelola 1. Penetapan konteks manajemen risiko (konteks seluruh risiko yang muncul risiko strategis dan Operasional) 4. Menginkorporasikan hasil dari manajemen risiko 2. Identifikasi risiko setidaknya memuat penyebab kedalam dokumen kinerja dan pengambilan risiko, dampak risiko, pihak yang terkena dampak keputusan 3. Analisis risiko setidaknya memuat metode Belum memadai prioritisasi risiko apabila K/L/D telah memiliki kebijakan terkait manajemen risiko namun belum 4. Penetapan kriteria penilaian risiko (kriteria memenuhi seluruh kriteria kebijakan yangnilai dampak, kriteria kemungkinan, dan skala memadai risiko); (hanya memenuhi beberapa parameter yang ada dalam kriteria memadai) risiko dan alur 5. Penetapan struktur manajemen pertanggungjawaban; 6. Penetapan risk appetite/selera risiko Sudah Jelas proses manajemen risiko. 7. Gambaran 8. Pembangunan budaya risiko
Kualitas identifikasi risiko dan Kualitas Identifikasi Risiko dan Risk Register yang register risiko memadai, memadai bila: serta telah mengidentifikasi 1. Proses identifikasi risiko menghasilkan risiko peluang utama dan peluang yang bisa diambil; 2. Seluruh sasaran strategis K/L/D, sasaran strategis unit kerja serta program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam penetapan konteks telah diidentifikasi risikonya; 3. Pihak yang terlibat setidakya seluruh pegawai unit kerja yang benar-benar memahami proses bisnis organisasi; 4. Proses identifikasi telah sesuai dengan
Kualitas identifikasi risiko dan Kualitas Identifikasi Risiko dan Risk Register yang register risiko memadai memadai bila: 1. Proses identifikasi risiko menghasilkan risiko utama; 2. Seluruh program dan kegiatan serta sasaran Kualitas identifikasi risiko dan Kualitas Risiko danditetapkan Risk Register cukup statregis Identifikasi unit kerja yang telah dalam register risiko cukup memadai bila: penetapan konteks telah diidentifikasi risikonya; memadai 1. identifikasi menghasilkan risiko 3. Proses Pihak yang terlibat risiko setidakya seluruh pegawai utama; unit kerja yang benar-benar memahami proses 2. Seluruh program dan kegiatan yang telah bisnis organisasi; ditetapkan dalam penetapan konteks telah 4. ProsesIdentifikasi identifikasi telah dan sesuai dengan Kualitas identifikasi risiko dan Kualitas Risiko Risk Register belum diidentifikasi risikonya; kebijakan bila: yang dibuat; register risiko belum memadai 3. Pihak yang terlibat setidakya 2/3 pegawai unit 5. Risk register setidaknya hal berikut: memadai 1. Proses identifikasi risiko memuat menghasilkan daftara. kerja yang benar-benar memahami proses bisnis uraian tujuan/sasaran strategis/kegiatan, b. risiko organisasi; Indikator tujuan/sasaran 2. Belum seluruh programstrategis/kegiatan, dan kegiatan yangc.telah 4. Proses identifikasi telahrisiko, sesuai Uraian Risiko, d. Pemilik e. dengan Uraian ditetapkan dalam penetapan konteks telahdan kebijakan yang dibuat; sumber penyebab, f. Uraian dan pihak yang diidentifikasi risikonya; 5. Risk register setidaknya memuat hal berikut: a. terdampak; 3. Pihak yang terlibat kurang dari 2/3 pegawai unit Register risiko telah disusun Sudah Jelas uraian tujuan/sasaran strategis/kegiatan, b. umum 6. Pernyataan risiko, RTP penyebab,proses secara kerja yang benar-benar memahami bisnis Indikator tujuan/sasaran strategis/kegiatan, jelas/dapat dipahami (70%-90% sampling). c. organisasi; Uraian Risiko, d. Pemilik risiko, e. Uraian dan 4. Proses identifikasi belum sesuai dengan sumber penyebab, f. Uraian dan pihak yang kebijakan yang dibuat, baru sebatas 1-2 proses Proses manajemen risiko Proses manajemen risiko telah terintegrasi dengan terdampak; yang sesuai dengan kebijakannya; mendukung inovasi, proses bisnis utama dari unit kerja terkait dan 6. Pernyataan risiko, RTP penyebab sebagia besar 5. Risk register yang dibuat belum sesuai dengan diidentifikasi untuk menjadi pertimbangan dalam proses perencaan jelas/dapat dipahami (50%-70% sampling). memadai yaitu hal-hal sebagai memaksimalkan peluang dan kriteria strategis K/L/D dan Unitmasih kerjaada Eselon I/II/OPD berikut ini yang tidak dicantumkan: a. uraian dijadikan bahan maupun dalam proses perencanaan operasional tujuan/sasaran strategis/kegiatan, b. Indikator pembelajaran unit kerja Eselon I/II/OPD. Proses manajemen tujuan/sasaran strategis/kegiatan, c. Uraian dan Risiko, risiko juga dilakukan untuk mengidentifikasi d. Pemilik risiko, e. Uraian dan sumber penyebab, memaksimalkan peluang-peluang yang ada serta f. Uraian danadanya pihak yang terdampak Disamping itu, mendorong inovasi-inovasi. 6. Pernyataan risiko, RTP penyebab secara bahan umum hasil dari proses manajemen risiko menjadi kurang jelas/dapat dipahami (60% RTP terhadap risiko operasional unit kerja, menentukan rencana tindak strategis unit kerja, dan strategis K/L/D yang pengendalian terhadap risiko disusun (sampling) telah relevan dengan tujuan operasional unit kerja, yang ingin dicapai, jelas target waktu, penanggung strategis unit kerja, dan jawab, ukuran pelaksanaan, secara substansi strategis K/L/D secara dinilai dapat mengurangi dampak/menghilangkan memadai penyebab,realistis.
Instansi Pemerintah telah menentukan rencana tindak pengendalian terhadap risiko operasional unit kerja dan strategis unit kerja secara memadai
>60% RTP terhadap risiko operasional unit kerja dan strategis unit kerja yang disusun (sampling) telah relevan dengan tujuan yang ingin dicapai, jelas target waktu, penanggung jawab, ukuran pelaksanaan, secara substansi dinilai dapat mengurangi dampak/menghilangkan penyebab,realistis.
Instansi Pemerintah telah >60% RTP terhadap risiko operasional unit kerja menentukan rencana tindak dan 60% RTP terhadap risiko operasional unit kerja yang disusun (sampling) telah relevan dengan tujuan yang ingin dicapai, jelas target waktu, penanggung jawab, ukuran pelaksanaan, secara substansi dinilai dapat mengurangi dampak/menghilangkan penyebab,realistis.
Instansi Pemerintah telah menentukan rencana tindak pengendalian terhadap sebagian risiko operasional unit kerja yang telah diprioritaskan
60% RTP terhadap risiko operasional unit kerja, strategis unit kerja, dan strategis K/L/D (sampling) yang direncanakan telah diimplementasikan dan didukung oleh sumber daya yang dibutuhkan
Tindak pengendalian terhadap seluruh risiko Tindak pengendalian operasional unit kerja terhadap seluruh risikodan risiko strategis unit kerja operasional unit kerja dan telah diimplementasikan sebagian risiko strategis unit kerja telah diimplementasikan
>60% RTP terhadap risiko operasional unit kerja dan strategis unit kerja (sampling) yangunit kerja >60% RTP terhadap risiko operasional direncanakan telah diimplementasikan dan 60% RTP terhadap risiko operasional unit kerja (sampling) yang direncanakan telah diimplementasikan dan didukung oleh sumber daya yang dibutuhkan
Tindak pengendalian terhadap sebagian risiko operasional unit kerja telah diimplementasikan
60%. Misalnya terdapat 20 risiko yang yang perlu ditangani (diluar batas risk tolerance), dari 20 risiko tersebut ternyata terdapat 5 kejadian risiko yang mana 2 kejadian masih dalam batas risk tolerance sedangkan 3 kejadian diluar batas risk tolerance. Tindak pengendalian telah RTP untuk risiko tingkat operasional unit kerja dan Maka efektivitas penangan risiko dihitung dengan efektif menurunkan risiko tingkat strategis unit kerja mampu menurunkan Tindak pengendalian efektif RTP untuk risiko tingkat operasional unit kerja cara ((20-3)/20)X100%=85%. operasional unit kerja dan level risiko sebesar >60%. menurunkan seluruh risiko menurunkan level risiko >60% dan Tindak pengendalian efektif mampu RTP untuk risiko operasional unitsebesar kerja mampu strategis unit kerja Misalnya terdapat 20 risiko yang yang perlu operasional unit kerja dan risiko tingkat operasional unit kerja mampu menurunkan seluruh risiko leveloperasional risiko sebesar Tindak pengendalian efektif menurunkan RTP untuk risiko unit>60% kerja mampu ditangani (diluar batas risk tolerance), dari 20 risiko sebagian risiko strategis unit menurunkan level risiko sebesar operasional unit kerja menurunkan sebagian risiko menurunkan level risiko sebesar >60%. 60% pegawai telah sample pada tingkat - Hasil evaluasi ditindak lanjuti operasional masyarakat/stakeholder pengaduan manajemen risiko telah unit kerja, strategis unit kerja, dan strategis - Perbaikan telah menghasilkan kinerja yangK/L/D lebih dikomunikasikan pada menunjukan pengetahuan akan strategi dan Strategi dan kebijakan >60% baik pegawai sample pada tingkat operasional seluruh pegawai pada yangstrategis telah ditetapkan manajemen telahtingkat kebijakan unit kerja dan kerja menunjukan Strategi dan risiko kebijakan >60% pegawai sampleunit pada tingkat operasional operasional unit kerja, tingkat dikomunikasikan pada pengetahuan akan strategi dan kebijakan yang manajemen risiko telah unit kerja dan 60% seluruh pegawai pada telah ditetapkan dikomunikasikan pada kerja menunjukan pengetahuan akan strategi dan manajemen telah unit kerja menunjukan pengetahuan akan strategi Strategistrategis dan risiko kebijakan 60% penyebab.RTP Tetapi terhadap risiko tidak termasuk operasional Biro RTP dalam Keuangan dan tingkat Satuan BMN Kerja dan 60% RTP penanggung terhadap risiko jawab, ukuran operasional Biro pelaksanaan, Keuangan dan secara substansi BMN dan 60% RTP tujuan yang ingin terhadap risiko dicapai, jelas operasional Biro target waktu, Keuangan dan penanggung BMN dan 60% RTP RTP lebihrisiko dari terhadap 60% untuk risiko operasional Biro operasional dan Keuangan dan strategis unit BMN dan 60% RTP dampak/menghila terhadap ngkanrisiko operasional Biro penyebab,realistis Keuangan dan . BMN dan 60% dan risiko risiko sebagian menurunkan level . tingkat strategis Unit
T Y
Sudah dilakukan implementasi Sudah dilakukan RTP lebih dari implementasi 60% RTPuntuk lebih risiko dari operasional dan 60% untuk risiko strategis unit operasional dan kerja strategis unit kerja
Y Y
Y
Sudah dilakukan implementasi RTP lebih dari 60% untuk risiko operasional dan strategis unit kerja
Y
Y
Sudah dilakukan implementasi RTP lebih dari 60% untuk risiko operasional dan strategis unit kerja
Y
T
RTP telah menurunkan risiko lebih dari 60% risiko operasional dan sebagian risiko strategis Unit kerja RTP telah menurunkan RTP telah risiko lebih dari menurunkan RTP telah 60%lebih risiko risiko dari menurunkan RTP telah operasional dan 60%lebih risiko risiko dari menurunkan sebagian risiko operasional dan 60%lebih risiko risiko dari strategis Unit sebagian risiko operasional 60% risikodan kerjarisiko strategis Unit sebagian operasional dan kerja strategis Unit
T
W/D/O
W/D/O
W/D/O
W/D/O W/D/O W/D/O W/D/O
T Y Y Y
T Y Y Y
W/D/O
Pelaksanaan reviu kinerja belum mendukung pencapaian kinerja organisasi
T
Pelaksanaan reviu kinerja belum mendukung pencapaian kinerja organisasi
T
W/D/O W/D/O W/D/O W/D/O
Belum ada evaluasi atas Reviu kinerja Biro kebijakan reviu Keuangan dan Pimpinan dan kinerja BMN telah pegawai telah Sudah terdapat dilaksanakan dan mengetahui target kebijakan untuk didokumentasikan Kinerja pelaksanaan Pembinaan SDM dengan baik reviu Kinerja organisasi belum untuk diperbaiki secara dibandingkan berkelanjutan dan pengaruhnya belum mampu terhadap capaian mendukung kinerja periode pencapaian berikutnya tujuan organisasi Belum ada secara optimal evaluasi terkait Pembinaan SDM pembinaan SDM sudah dilakukan Biro Keuangan dan BMN telah Biro sesuai Keuangan kebijakan/prosed melakukan upaya dan BMN telah ur yang berlaku, Pembinaanupaya SDM melakukan Belum terdapat salah satunya sebagai upaya Pembinaan SDM Sistem Informasi dalam hal untuk mencapai sebagai upaya yang terintegrasi perubahan visi, misi, tujuan untuk mencapai jabatan, terdapat dan sasaran visi, misi, tujuan pelaksanaan organisasi, dan sasaran Ujian Kompetensi Pembinaan SDM organisasi, dilakukan sesuai Pembinaan SDM belum adanya dengan dilakukan sesuai Kebijakan Kewenangan perencanaan dengan dan pengendalian tanggung jawab Unit pengelola yang disusun dan perencanaan atas pengelolaan pengelola sistem dan pengguna disesuaikan Sudah ada dan yang disusun sistem informasi informasi dan sistem informasi dengan tupoksi Kebijakan disesuaikan organisasi telah pengguna sistem sudah memahami pegawai, Pengelolaan dengan tupoksi dievaluasi secara informasi prosedur Perencanaan Sistem Informasi pegawai, berkala dijalankan sesuai pengelolaan pembinaan SDM Perencanaan dengan perannya sistem informasi disusun dengan pembinaan SDM masing-masing dan tanggung mempertimbangk disusun dengan jawab sesuai an gap mempertimbangk dengan kompetensi anperannya gap masing-masing. pegawai dan kompetensi penugasan yang pegawai dan akan penugasan yang dilaksanakannya akan Pembinaan dilaksanakannya SDM dilakukan - Pembinaan Masih Terdapat sebagai upaya SDM dilakukan Keluhan atas untuk menangani sebagai upaya penggunaan aset risiko yang untuk menangani olehdisebabkan pengguna risiko yang dankelemahan terdapat aset disebabkan
T Y Y Y
Belum ada evaluasi atas Reviu kinerja kebijakan reviu organisasi Pimpinan dan kinerja dilaksanakan dan pegawai telah Sudah terdapat didokumentasikan mengetahui target kebijakan untuk dengan baik Kinerja pelaksanaan Pembinaan SDM untuk reviu Kinerja organisasi belum dibandingkan diperbaiki secara pengaruhnya berkelanjutan dan terhadap capaian belum mampu kinerja periode mendukung berikutnya pencapaian tujuan organisasi Belum ada secara optimal evaluasi terkait Pembinaan SDM pembinaan SDM sudah dilakukan Kebijakan telah sesuai disampaikan Sudah terdapat kebijakan/prosed kepada seluruh Kebijakan ur yang berlaku, pegawai melalui Pembinaan SDM Belum terdapat SI salah satunya Nota Dinas yang mengatur yang terintegrasi dalam hal pelaksanaan perubahan Tugas dan Fungsi jabatan, terdapat pelaksanaan Ujian Kompetensi
T Y Y Y
T Y Y Y
Telah dilakukan evaluasi atas Seluruh Kebijakan/SOP kebijakan/SOP Tim Kerja dan terkait SI tentang Pengguna Sudah ada pengelolaan sudah kebijakan/grand sistem informasi mengetahui design beserta telahterkait peraturan pengelolaan implementasinya, diimplementasika sistem SI informasi melaluindengan perubahan kebijakan dari penggunaan TNDE menjadi full penggunaan SRIKANDI
Y Y Y Y
T
Masih terdapat Barang Rusak baik ringan/berat
T
W/D/O
W/D/O W/D/O W/D/O W/D/O W/D/O
W/D/O W/D/O W/D/O W/D/O
W/D/O
T
T Y Y Y T
T
T Y Y Y T
W/D/O
Tidak adanya evaluasi kepuasan penggunaan aset
T
W/D/O W/D/O W/D/O
Sebagian besar pengguna aset Kebijakan/SOP dapat Telahtentang Adanya memperoleh pengelolaan aset kebijakan manfaat atas disampaikan mengenai aset keberadaan aset kepada seluruh yang memuat dalam pejabat antara lain dan mendukung sebagian besar perencanaan kinerja pegawai serta kebutuhan dan organsisasi pihak lain yang penganggaran, berkepentingan pengadaan, pengunaan, Belum adanya pemanfaatan, perbaikan pengamanan, dan berkelanjutan Bahwa pemeliharaan, atas penetapan kebijakan/prosed Bahwa penilaian, dan reviu atasdan ur penetapan kebijakan/prosed pemindahtangana Bahwa indikator dan reviu atas ur penetapan dan n, pemusnahan, Kebijakan/prosed Bahwa pimpinan ukuran kinerja indikator dan reviu atas telah penghapusan, ur penetapan dan organisasi ukuran kinerja indikator dan penatausahaan, reviu atas menetapkan Pemisahan fungsi organisasi telah ukuran kinerja dan pembinaan indikator dan kebijakan/prosed belum diperbaiki dievaluasi secara Kebijakan dan organisasi telah pengawasan dan ukuran kinerja ur penetapan dan secara berkala implementasi dilaksanakan Pemisahan fungsi pengendalian. organisasi telah reviu atas berkelanjutan dan terkait pemisahan secara memadai. dalam proses Telah adanya dipahami namun indikator dan belum optimal fungsi dalam transaksi dan Kebijakan belum ukuran kinerja. dalam proses transaksi kejadian telah pengelolaan sepenuhnya aset mendukung dan kejadian dilaksanakan mempertimbangk diimplementasika pencapaian belum dievaluasi sesuai an identifikasi, n. tujuan organisasi sehingga belum kebijakan/prosed pengamanan, dan dapat diketahui ur yang rencana efektivitasnya ditetapkan pemulihan setelah bencana Kebijakan terkait (disaster recovery pemisahan Terdapat fungsi plan). dalam proses kebijakan yang transaksi dan mengatur Proses otorisasi kejadian telah pemisahan fungsi atas transaksi dikomunikasikan dalam proses dan kejadian dan dipahami transaksi dan belum diperbaiki oleh pihak yang kejadian secara berkepentingan berkelanjutan dan secara optimal mampu dan Kebijakan mendukung implementasi Bahwa otorisasi pencapaian terkait otorisasi atas transaksi Bahwa kebijakan tujuan organisasi atas transaksi dan kejadian terkait otorisasi dan telah atas kejadian transaksi belum dievaluasi dilaksanakan dan kejadian sehingga sesuai belum telah dapat diketahui kebijakan/prosed dikomunikasikan
Y Y Y
W/D/O W/D/O W/D/O W/D/O W/D/O W/D/O W/D/O W/D/O
W/D/O W/D/O W/D/O
W/D/O W/D/O W/D/O
T Y Y Y Y T T Y
Y Y T
T Y Y
Sedang dilakukan evaluasi kebijakan dengan perubahan Permenkes 42 Tahun 2019. Salah satu terlampir adalah undangan terkait Kebijakan/ Revisi Permenkes prosedur Kebijakan BMN tersebut pengelolaan atas telah disampaikan Telah terdapat aset organisasi kepada pegawai, Kebijakan termasuk salah satunya mengenai pengamanan fisik terkait dengan pengelolaan aset atas asetBMN pengelolaan diimplementasika di Gudang melalui n secara SE Sekjen memadai
Y
Belum adanya perbaikan berkelanjutan Belum terdapat atas penetapan reviu berkala Indikator dan dan reviu atas terhadap ukurantingkatan kinerja Setiap indikator dan kebijakan direviu dan pada organisasi Sudah terdapat ukuran kinerja penetapan divalidasi secara sampai dengan kebijakan/prosed organisasi indikator kinerja periodik atas individu telah ur penetapan dan Pemisahan fungsi ketepatan dan memahami reviu atas belum diperbaiki Belum ada keandalan ukuran prosedur indikator dan secara evaluasi berkala dan indikator Pemisahan fungsi penetapan ukuran kinerja berkelanjutan dan terkait pemisahan kinerja dan tanggung indikator dan belum mampu fungsi jawab telah ukuran kinerja mendukung dilaksanakan pencapaian sesuai dengan tujuan organisasi ketentuan yang secara optimal berlaku
T
Dokumen Kebijakan Tedapat Penetapan Pemisahan fungsi UAKPB dan dan tanggung Proses otorisasi UAPKPB serta jawab, salah atas transaksi dokumen satunya dalam dan kejadian operator SAKTI pencatatan aset belum diperbaiki dan persediaan di secara Aplikasi SAKTI berkelanjutan dan belum mampu mendukung Belum ada pencapaian evaluasi Otorisasiterkait atas tujuan organisasi otorisasi atas transaksi dan Kebijakan terkait secara optimal transaksi dan kejadian otorisasi telah atas kejadian dilaksanakan transaksi dan sesuai kejadian telah kebijakan/prosed dikomunikasikan yang danurdipahami
Y Y Y
T Y Y Y T T Y
Y Y T
T Y Y
W/D/O
W/D/O
W/D/O W/D/O
W/D/O W/D/O W/D/O
W/D/O W/D/O
W/D/O W/D/O
Bahwa telah terdapat kebijakan yang mengatur prosedur otorisasi atas transaksi dan kejadian Bahwa pencatatan atas transaksi dan kejadian belum diperbaiki secara berkelanjutan dan secara optimal mampu mendukung Bahwa kebijakan pencapaian dan implementasi Bahwa tujuan organisasi terkait pencatatan Pencatatan atas atas transaksi transaksi dan dan kejadian kejadian telah belum dievaluasi dilaksanakan sehingga dapat sesuai diketahui kebijakan/prosed efektivitasnya ur yang ditetapkan Bahwa Kebijakan terkait pencatatan BahwTerdapat atas transaksi kebijakan yang dan kejadian mengatur Bahwa telah prosedur pembatasan dikomunikasikan pencatatan atas akses terhadap dan dipahami transaksi dan dan sumber daya oleh pihak yang kejadian pencatatannya berkepentingan telah diperbaiki Bahwa secara kebijakan dan implementasi berkelanjutan Bahwa sumberdan terkait secara optimal daya dan pembatasan mampu pencatatannya akses terhadap mendukung telah dilakukan sumber daya dan pencapaian pembatasan pencatatannya tujuan sesuai organisasi akses telah dievaluasi dengan ketentuan sehingga dapat diketahui efektivitasnya
Y
Bahwa Kebijakan terkait Bahwa Terdapat pembatasan kebijakan yang akses terhadap mengatur sumber prosedurdaya dan pencatatannya pembatasan telah akses terhadap dikomunikasikan sumber daya dan dipahami yang dimiliki oleh pihak organisasi yang berkepentingan beserta pencatatannya
Y Y
T
T Y
Y Y Y
Y Y
Terdapat kebijakan yang mengatur prosedur otorisasi atas transaksi dan kejadian, salah satunya Pencatatan atas untuk transaksi dan pelaksanaan kejadian belum Aplikasi SAKTI diperbaiki secara berkelanjutan dan belum mampu mendukung pencapaian tujuan Belumorganisasi terdapat secara optimal evaluasi terkait Pencatatan atas pencatatan atas transaksi dan transaksitelah dan kejadian kejadian dilaksanakan sesuai kebijakan/prosed ur yang ditetapkan, salah satunya dalam Telah dilakukan Engpencatatan User Training terdapat Persediaan, SAKTI kepada kebijakan yang dilakukan dengan pihak yang mengatur Pembatasan Mekanisme FIFO berkepentingan prosedur akses terhadap dan dilakukan pencatatan atas sumber daya dan secara urut transaksi dan pencatatannya berdasarkan kejadian yang belum diperbaiki tanggal sesuai mengatur secara dengan kuitansi otorisasi, Belum adadan berkelanjutan pelaksanaan, evaluasi terhadap belum mampu Pembatasan pemrosesan, dan kebijakan mendukung Akses dan klasifikasi akhir implementasinya pencapaian dilaksanakan tujuan sesuaiorganisasi ketentuan secara optimal dan dilaksanakan secara Periodik.
Y
Sudah dilakukan End Terdapat User Training kepada petugas kebijakan yang terkait Aplikasi mengatur prosedur pembatasan akses terhadap sumber daya yang dimiliki organisasi beserta pencatatannya, Salah satunya
Y Y
T
T Y
Y Y T
T Y
W/D/O
W/D/O W/D/O
W/D/O W/D/O W/D/O
W/D/O W/D/O
W/D/O W/D/O W/D/O
Pertanggungjawa ban terhadap sumber daya dan pencatatannya belum diperbaiki secara berkelanjutan dan secara optimal Kebijakan dan impl mampu Sumber daya dan mendukung pencatatannya pencapaian belum tujuan organisasi dipertanggungjaw abkan oleh pihak/pegawai yang ditetapkan sesuai kebijakan/prosed ur yang ditetapkan
T
Bahwa Kebijakan terkait Bahwa terdapat pertanggungjawa kebijakan yang ban sumber daya mengatur Pendokumentasia dan prosedur n atas SPI serta pencatatannya pertanggungjawa transaksi dan telah ban sumber daya kejadian penting dikomunikasikan dan belum diperbaiki dan dipahami pencatatannya Pendokumentasia secara oleh pihak n atas SPI yang serta Pendokumentasia berkelanjutan dan berkepentingan transaksi dan n atas SPI serta secara optimal kejadian transaksi dan mampu penting belum dievaluasi kejadian penting mendukung sehingga dapat belum pencapaian diketahui dilaksanakan tujuan organisasi efektivitasnya sesuai kebijakan/prosed ur yang ditetapkan
Y Y
Bahwa kebijakan terkait Bahwaprosedur terdapat pendokumentasia kebijakan yang n atas SPI serta mengatur Informasi yang transaksi dan prosedur disajikan belum kejadian penting pendokumentasia relevan dan telah n atas SPI serta belum memenuhi dikomunikasikan transaksi ekspektasidan dan dipahami kejadian penting stakeholder oleh pihak yang berkepentingan
Y Y
T T
T
T T
T
Pertanggungjawa ban terhadap sumber daya dan pencatatannya belum diperbaiki secara berkelanjutan dan belum mampu Belum ada mendukung evaluasi terkait Sumber daya dan pencapaian kebijakan pencatatannya tujuan organisasi akuntabilitas telah secara optimal sumber daya dan dipertanggungjaw pencatatannya abkan oleh pihak/pegawai yang ditetapkan sesuai kebijakan/prosed ur yang ditetapkan kemudian di reviu Sudah secara terdapat periodik End Terdapat User Training yang diberikan kebijakan yang kepada Petugas mengatur Pendokumentasia Aplikasi prosedur n atas SPI serta pertanggungjawa transaksi dan ban sumber daya kejadian penting dan belum diperbaiki pencatatannya Belum ada secara evaluasi terkait Pendokumentasia berkelanjutan dan Pendokumentasia n atasmampu SPI serta belum ntransaksi atas SPI dan serta mendukung transaksi dan kejadian penting pencapaian kejadian tujuan telah organisasi dilaksanakan secara optimal sesuai kebijakan/prosed ur yang ditetapkan baik ditatausahakan secara elektronik dalam drive Telah dilakukan maupun disimpan End Terdapat User Training sesuaipetugas tata kepada kebijakan yang kearsipan Aplikasi mengatur Ssarana informasi prosedur belum memenuhi pendokumentasia ekspektasi n atas SPI serta stakeholder transaksi dan kejadian penting
T
T Y
Y Y T
T Y
Y Y T
W/D/O
Klasifikasi informasi belum dievaluasi dan ditindaklanjuti sehingga belum disajikan dengan tepat waktu, andal, dan relevan
T
W/D/O
Belum adanya Informasi yang relevan untuk mendukung pengendalian intern tersedia secara lengkap dan mudah untuk Bahwa Informasi diperoleh yang relevan Bahwa adanya untuk mendukung ketersediaan Sistem pengendalian informasi yang pengaduan belum intern telah relevan untuk memmiliki Sistem tersedia secara mendukung dampak pada pengaduan belum Bahwa sistem lengkap namun pengendalian perbaikan dievaluasi pengaduan belum tidak Bahwa internmudah tidak berkelanjutan diterapkan dan diperoleh/akses keberadaan lengkap Bahwa Telah ditindaklanjuti terbatas sistem terdapat dan Strategi sesuai pengaduan kebijakan telah Kebijakan/SOP disosialisasikan penerapan sistem manajemen Strategi dan risiko kepada pengaduan belum kebijakan Strategi dan masyarakat/stake dikomunikasikan manajemen kebijakan Strategi dan risiko holder pada seluruh belum manajemen risiko kebijakan Bahwa Strategi pegawai pada dikomunikasikan belum manajemen risiko dan kebijakan Register risiko tingkat pada seluruh dikomunikasikan telah manajemen risiko dan rencana operasional unit Register risiko pegawai pada pada seluruh dikomunikasikan telah tindak kerja, tingkat dan rencana tingkat pegawai pada pada seluruh dikomunikasikan pengendalian strategis unitunit tindak operasional tingkat pegawai pada pada sebagian tingkat kerja, dan tingkat pengendalian kerja dan tingkat operasional unit tingkat pegawai pada operasional Unit strategis K/L/D tingkat strategis unit kerja dan operasional unit tingkat Kerja/OPD, operasional Unit kerja sebagian kerja operasional unit strategis Unit Kerja/OPD, pegawai pada kerja Kerja/OPD dan strategis Unit tingkat strategis Strategis K/L/D Kerja/OPD unit kerja dan telah Strategis K/L/D dikomunikasikan telah kepada seluruh dikomunikasikan pihak terkait dan kepada seluruh
T
W/D/O W/D/O W/D/O W/D/O W/D/O W/D/O W/D/O W/D/O W/D/O W/D/O W/D/O W/D/O W/D/O W/D/O
Y Y T T T Y Y T T T Y Y Y Y
Informasi yang relevan untuk mendukung SPI lengkap dan mudah diperoleh dan bebas akses, sebagai contoh portal Biro Umum dapat diakses oleh publik dan Emonev belanja pegawai yang dapat diakses oleh pegawai berkepentingan dengan hak akses, jelas klasifikasi informasi, jelas prosedur pengelolaan Informasi informasi,yang dan relevan untuk disajikan tepat mendukung waktu, andal,SPI dan lengkap dan relevan mudah diperoleh dan bebas akses, sebagai contoh portal Biro Umum Informasi yang dapat diakses relevan untuk Informasi yang oleh publikuntuk dan Emendukung SPI relevan Sudah ada monev belanja lengkap dan mendukung SPI evaluasi terkait pegawai yang mudah diperoleh lengkap sistem Sudah ada dapat diakses dan bebas akses, pengaduan evaluasi terkait Sistem oleh pegawai sebagai contoh dengan adanya sistem pengaduan telah berkepentingan portal Biro Umum Keberadaan SOP sistem pengaduan diterapkan dan dengan hak dapat diakses sistem Telah terdapat pengaduan yang dengan adanya ditindaklanjuti, aksesdan oleh publik dan Epengaduan telah kebijakan Strategi SOPbaru sistem salah satunya monev belanja disosialisasikan penerapan sistem kebijakan pengaduan yang dalam pengaduan pegawai yang kepada pengaduan manajemen risiko Strategi dan baru srikandi yang dapat diakses Stakeholder belum kebijakan Strategi dan ditindaklanjuti oleh pegawai melalui media dikomunikasikan manajemen risiko kebijakan dengan bersurat berkepentingan Strategi dan cetak (poster) pada seluruh telah manajemen risiko kepada Tim dengan hak kebijakan yang ditempatkan Strategi dan pegawai pada dikomunikasikan telah Kominfo akses manajemen risiko diManajemen area publik kebijakan tingkat pada seluruh dikomunikasikan telah manajemen risiko Risiko belum operasional unit Register risiko pegawai pada padatelah seluruh dikomunikasikan digunakan kerja, tingkat dantingkat rencana pegawai pada pada seluruh dikomunikasikan sebagai bahan strategis unit tindak operasional unit tingkat pegawai pada pada sebagian inovasi kerja, dan tingkat pengendalian kerja dan operasional unit tingkat pegawai pada strategis K/L/D tingkat sebagian kerja dan operasional unit tingkat Unit operasional pegawai pada sebagian kerja operasional unit Kerja/OPD, tingkat strategis pegawai pada kerja strategis Unit unit strategis kerja tingkat Kerja/OPD unit kerjadan Strategis Unit Kerja/Satuan Kerja telah dikomunikasikan
Y
Y
Y Y T Y Y Y Y T T Y Y Y T T
W/D/O
W/D/O
W/D/O W/D/O W/D/O W/D/O W/D/O W/D/O W/D/O
Register risiko dan rencana tindak pengendalian operasional Unit Register risiko Kerja/OPD, dan rencana strategis Unit tindak Kerja/OPD dan pengendalian Strategis K/L/D tingkat telah Register risiko operasional unit dikomunikasikan dan rencana kerja/OPD dan kepada seluruh tindak Belum adanya strategis unit pihak terkait pengendalian perbaikan kerja/OPD telah Belum adanya tingkat berkelanjutan dikomunikasikan komunikasi Bahwayang operasional unit atas metodologi kepada seluruh efektif yang komunikasi yang Bahwa kerja telah komunikasi yang pihak terkait dilakukan kepada efektif telah Komunikasi yang dikomunikasikan Bahwa efektif internal dan dilakukan kepada efektif telah kepada sebagian komunikasi yang eksternal secara internal dan dilakukan kepada pihak terkait efektif dengan bahwa telah terstruktur dan eksternal internalsecara dan eksternal belum dilakukan berkala dan terstruktur dan eksternal namun dilakukan perbaikan dievaluasi berkala belum terstruktur berkelanjutan dan berkala atas pemantauan pengendalian intern dilaksanakan dan berdampak pada kualitas pengendalian intern
Y
Y
Y T T Y Y Y Y
Register risiko dan rencana tindak pengendalian tingkat Register risiko operasional Unit dan rencana Kerja/OPD, tindakUnit strategis pengendalian Kerja/OPD dan tingkatUnit Strategis Register risiko operasional Unit Kerja/Satuan dan rencana Kerja/OPD, Kerja telah tindak Belum adanya strategis Unit dikomunikasikan pengendalian erbaikan Kerja/OPD dan Komunikasi yang kepada seluruh tingkat berkelanjutan Strategis Unit efektif belum Sudah ada pihak terkait dan operasional Unit atas metodologi Kerja/Satuan dilakukan kepada Komunikasi yang dijadikan bahan Bahwa sudah ada Kerja/OPD, komunikasi yang Kerja telah internal dan efektif dengan dalam komunikasi yang strategis Unit Sudah ada efektif dikomunikasikan eksternal secara publik dan pengambilan efektif telah Kerja/OPD dan Komunikasi yang kepada seluruh terstruktur dan stakeholder keputusan dan dilakukan kepada Strategis Unit efektif dengan pihak terkait dan Belum berkala danada melalui digunakan internal dan Kerja/Satuan publik dan dijadikan bahan perbaikan belum dievaluasi instagram, dan sebagai bahan eksternal namun Kerja telah stakeholder dalam berkelanjutan Grup WA pembelajaran, belum terstruktur dikomunikasikan melalui pengambilan atas pemantauan bersama salah satunya dan berkala kepada seluruh instagram, dan keputusan dan pengendalian stakeholder dalam pihak terkait dan Grup WA digunakan intern namun belum pengelolaan Fire dijadikan bahan bersama sebagai bahan dilaksanakan dan terstruktur dan Alarm dan PNBP dalam stakeholder pembelajaran, berdampak pada berkala pada Wisma pengambilan salah satunya kualitas Sukajadi keputusan dalam dan pengendalian digunakan pengelolaan intern Fire sebagai Alarm danbahan PNBP pembelajaran, pada Wisma salah satunya Sukajadi dalam pengelolaan Fire Alarm dan PNBP pada Wisma Sukajadi
Y
Y
Y T T T Y Y T
W/D/O
bahwa hasil pemantauan berkelanjutan telah dikelola dan ditindaklanjuti
Y
Hasil pemantauan atas kinerja Unit Kerja telah dikelola dan ditindaklanjuti
Y
W/D/O
Bahwa Pemantauan pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan pada seluruh aktivitas pengendalian dan terkait pemantauan kinerja telah dilaksanakan pada level program, kegiatan, unit kerja level dibawahnya sampai dengan pemantauan kinerja individu, namun hasil pemantauan belum dikelola (tidak lanjut tidak termonitor)
Y
Pemantauan atas kinerja Unit Kerja telah dilakukan secara berkala dan dikomunikasikan kepada seluruh pegawai Biro Umum
Y
W/D/O
Bahwa pemantauan pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan pada sebagian aktivitas pengendalian dan terkait pemantauan kinerja telah dilaksanakan pada level program dan kegiatan Bahwa Pemantauan Bahwa telah pelaksanaan dilakukan reviu Bahwa telah pengendalian atas seluruh risiko dilakukan reviu telah operasional atas seluruhunit risiko dilaksanakan kerja, strategis operasional unit unit kerja, dan kerja, strategis Bahwa sudah strategis unit kerja,K/L/D dan dilakukan reviu dan hasil reviu strategis K/L/D atas seluruh risiko dijadikan bahan operasional unit perbaikan kerja dan organisasi strategis unit
Y
Pemantauan atas kinerja Unit Kerja telah dilakukan secara berkala
Y
Y Y Y
Pemantauan pelaksanaan Belum ada pengendalian implementasi Risiko telah atas perbaikan Operasional dan dilaksanakan hasil reviu Unit APIP Strategis Kerja sudah direviu oleh APIP dan Risiko hasil reviu Operasional dan telah seluruhnya Strategis Unit ditindaklanjuti Kerja sudah direviu oleh APIP
Y T Y
W/D/O W/D/O W/D/O
W/D/O
Y
Y
W/D/O W/D/O W/D/O
Bahwa sudah dilakukan reviu Bahwa telah atas seluruh risiko dilakukan reviu Monitoring operasional unit atas sebagian terhadap risiko kerja risiko operasional dan tindak unit kerja pengendalian belum dilakukan terhadap risiko operasional unit kerja, strategis unit kerja, dan strategis K/L/D secara memadai dan menjadi bahan pembelajaran bagi unit kerja
Y Y T
Risiko Operasional Risiko dan Strategis Unit Operasional dan Monitoring Kerja sudah Strategisrisiko Unit terhadap direviu oleh APIP Kerja sudah dan tindak direviu oleh APIP pengendalian dilakukan terhadap risiko operasional unit kerja/OPD namun belum memadai
Y Y T
W/D/O
Monitoring terhadap risiko dan tindak pengendalian belum dilakukan terhadap risiko operasional unit kerja/OPD, strategis unit kerja/OPD dan strategis K/L/D secara memadai
T
Monitoring terhadap risiko dan tindak pengendalian dilakukan terhadap risiko operasional unit kerja/OPD namun belum memadai
T
W/D/O
Bahwa Monitoring terhadap risiko dan tindak pengendalian belum dilakukan terhadap risiko operasional unit kerja/OPD dan strategis unit kerja/OPD secara memadai
T
Monitoring terhadap risiko dan tindak pengendalian dilakukan terhadap risiko operasional unit kerja/OPD namun belum memadai
T
W/D/O
Bahwa Monitoring terhadap risiko dan tindak pengendalian belum dilakukan terhadap risiko operasional unit kerja/OPD secara memadai
T
Monitoring terhadap risiko dan tindak pengendalian dilakukan terhadap risiko operasional unit kerja/OPD namun belum memadai
T
W/D/O
Bahwa monitoring terhadap risiko dan tindak Bahwa belum pengendalian dilakukan telah dilakukan perbaikan terhadap risiko berkelanjutan operasional unit atas pelaksanaan kerja/OPD namun evaluasi terpisah belum memadai berdampak pada
Y
Monitoring terhadap risiko dan tindak Evaluasi terpisah pengendalian telah dilakukan dilaksanakan terhadap risiko pada seluruh operasional aktivitas unit kerja/OPD namun pengendalian dan belum memadai seluruh program
Y
W/D/O
peningkatan kualitas pengendalian intern dan pencapaian tujuan organisasi
T
dan kegiatan serta dilaksanakan oleh pihak yang kompeten dan dengan metodologi yang tepat, namun hasil evaluasi terpisah belum ditindaklanjuti seluruhnya
T
W/D/O
Bahwa belum dilakukan evaluasi terpisah dikelola dan ditindaklanjuti
T
Evaluasi terpisah telah dilaksanakan pada seluruh aktivitas pengendalian dan seluruh program dan kegiatan serta dilaksanakan oleh pihak yang kompeten dan dengan metodologi yang tepat, namun hasil evaluasi terpisah belum ditindaklanjuti seluruhnya
T
W/D/O
Bahwa evaluasi terpisah belum dilaksanakan pada seluruh aktivitas pengendalian dan seluruh program dan kegiatan serta dilaksanakan oleh pihak yang kompeten dan dengan metodologi yang tepat, namun hasil evaluasi terpisah belum ditindaklanjuti seluruhnya
T
Evaluasi terpisah telah dilaksanakan pada seluruh aktivitas pengendalian dan seluruh program dan kegiatan serta dilaksanakan oleh pihak yang kompeten dan dengan metodologi yang tepat, namun hasil evaluasi terpisah belum ditindaklanjuti seluruhnya
Y
W/D/O W/D/O W/D/O
Bahwa evaluasi terpisah belum Bahwa Evaluasi dilaksanakan terpisah belum Belum adanya pada sebagian dilaksanakan reviu terhadap aktivitas pada sebagian proses tindak pengendalian aktivitas pengendalian dan seluruh program pengendalian dan risiko tingkat dan kegiatan seluruh program operasional unit serta dan kegiatan kerja/OPD, dilaksanakan serta belum strategis unit oleh pihak yang dilaksanakan oleh kerja/OPD, dan kompeten dengan pihak yang strategis K/L/D metodologi yang
T T T
Evaluasi terpisah telah Evaluasi terpisah dilaksanakan telah Reviu terhadap pada sebagian dilaksanakan proses tindak aktivitas pada sebagian pengendalian pengendalian aktivitas untuk risikodan seluruh program pengendalian dan tingkat dan kegiatan seluruh program operasional unit serta dan kegiatan kerja/OPD belum dilaksanakan serta oleh memadai pihak yangoleh dilaksanakan kompeten dengan pihak yang metodologi yang
Y Y T
W/D/O
Bahwa belum dilakukan reviu terhadap proses tindak pengendalian untuk risiko tingkat operasional unit kerja/OPD, strategis unit kerja/OPD, dan strategis K/L/D memadai
T
Reviu terhadap proses tindak pengendalian untuk risiko tingkat operasional unit kerja/OPD belum memadai
T
W/D/O W/D/O
Bahwa belum dilakukan reviu Bahwa telah terhadap proses dilakukan reviu tindak terhadap proses pengendalian tindak untuk risiko pengendalian tingkatrisiko untuk operasional unit tingkat kerja/OPD dan operasional unit strategis unit kerja/OPD dan kerja/OPD strategis unit memadai kerja/OPD memadai
T Y
Reviu terhadap proses tindak Reviu terhadap pengendalian proses tindak untuk risiko pengendalian tingkat untuk risiko operasional tingkat unit kerja/OPD belum operasional unit memadai kerja/OPD belum memadai
T Y
W/D/O
Bahwa telah dilakukan Reviu terhadap proses tindak pengendalian untuk risiko tingkat operasional unit kerja/OPD belum memadai
Y
Reviu terhadap proses tindak pengendalian untuk risiko tingkat operasional unit kerja/OPD belum memadai
Y
Satker Biro Perencanaan dan Anggaran Y/T Uraian Hasil Pengujian T
T
Telah ditetapkan nilai Kode Etik beserta sanksinya dan telah dikomunikasikan kepada Pimpinan dan Seluruh Pegawai
Y
Satker LKTM Palembang Uraian Hasil Y/T Pengujian Bahwa Penegakan integritas dan nilai etika telah dilaksanakan sehingga tercipta suasana kerja organisasi yang kondusif yang dapat mendorong kinerja para pegawai di lingkungan LKTM Bahwa Palembang Penegakan integritas dan nilai etika telah dilaksanakan sehingga tercipta suasana kerja organisasi yang kondusif yang dapat mendorong kinerja Bahwa para pegawai di Penegakan lingkungan LKTM integritas dan nilai Palembang etika telah dilaksanakan oleh pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di lingkungan LKTM Palembang
Y
Y
Y
Telah ditetapkan nilai Kode Etik beserta sanksinya dan telah dikomunikasikan kepada Pimpinan dan Seluruh Pegawai
Y
Bahwa kebijakan penegakan integritas dan nilai etika organisasi telah dipahami oleh seluruh pegawai di lingkungan LKTM Palembang
Y
Telah ditetapkan nilai Kode Etik beserta sanksinya dan telah dikomunikasikan kepada Pimpinan dan Seluruh Pegawai
Y
Bahwa Terdapat kebijakan penegakan integritas dan nilai etika untuk seluruh pegawai di lingkungan LKTM Palembang
Y
T
T
T
T
Sudah ada peta jabatan yang disusun sesuai kompetensi jabatan fungsionalnya masing-masing, namun belum dilakukan Sudah ada peta evaluasi jabatanberkala yang yang disusun sesuai terdokumentasi. kompetensi jabatan fungsionalnya masing-masing, namun belum dilakukan evaluasi berkala yang terdokumentasi.
Y
Sudah ada peta jabatan yang disusun sesuai kompetensi jabatan fungsionalnya masing-masing, namun belum dilakukan evaluasi berkala yang terdokumentasi.
Y
Y
Bahwa standar kompetensi telah diimplementasika n/dimanfaatkan dalam pengelolaan/pem binaan SDM di lingkungan LKTM Palembang Standar kompetensi telah dikomunikasikan dan dipahami oleh seluruh pegawai di lingkungan LKTM Palembang
Y
Bahwa telah terdapat standar kompetensi yang jelas untuk seluruh jabatan dan posisi di lingkungan LKTM Palembang
Y
Y
Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran terlibat dalam penyusunan dan penetapkan kebijakan yang mendukung penciptaan lingkungan kerja yang kondusif untuk pencapaian tujuan organisasi
T
T
T
T
T T Y T T
Bahwa Pimpinan organisasi Bahwa Pimpinan melaksanakan organisasi terlibat Bahwa Pimpinan kebijakan dan dalam organisasi terlibat didukung dengan penyusunan dan dalam SDM yang penetapkan penyusunan dan bekerja sesuai kebijakan yang penetapkan dengan kebijakan mendukung kebijakan yang yang ditetapkan penciptaan mendukung lingkungan kerja penciptaan yang kondusif lingkungan kerja untuk pencapaian yang kondusif tujuanpencapaian organisasi untuk serta memahami tujuan organisasi substansi kebijakan pengendalian intern dan mendorong penerapan kebijakan dalam berbagai interaksi kepada jajaran di bawahnya
Y Y Y T T
Biro Perencanaan dan Anggaran sudah mengalokasikan sumber daya untuk penerapan manajemen risiko pada tingkat operasional unit kerja namun
T
T
T
T
Y
Bahwa sudah mengalokasikan sumber daya untuk penerapan manajemen risiko pada tingkat operasional unit kerja namun belum memadai
Y
Sebagian pengambilan keputusan operasional unit kerja telah mempertimbangk an risiko TIDAK ADA DAKUNG
T
T
T T T Y T
T Y Y Y T
T T T T T
Seluruh pengambilan Bahwa seluruh keputusan pengambilan Bahwa seluruh strategis keputusan pengambilanunit kerja dan operasional unit keputusan operasional unit kerja telah operasional unit kerja telah mempertimbangk kerja telah mempertimbangk an risiko mempertimbangk an risiko an risiko Bahwa kinerja penerapan manajemen risiko digunakan sebagai dasar penilaian kinerja pada sebagian UPR tingkatan operasional unit kerja secara memadai
T T T Y T
T
T
Sudah ada Probis dan SOP sesuai Probis, namun belum ada evaluasi.
Y
Struktur organisasi sudah dijalankan sesuai proses bisnis organisasi dengan SDM yang mencukupi
Y
Sudah ada Probis dan SOP sesuai Probis, namun belum ada evaluasi.
Y
Y
Sudah ada Probis dan SOP sesuai Probis, namun belum ada evaluasi.
Y
Bahwa proses bisnis organisasi dapat didukung dengan struktur organisasi yang ditetapkan dan personel pada setiap lini mengetahui arus Bahwa terdapat data dan penetapan informasitugas, yang struktur, diperlukan dan fungsi dalam melaksanaan organisasi tugas dan fungsinya
T
T
Sudah disusun SKP dari Kepala Biro ke Ketua Tim Kerja dan Kasubbag Adum hingga ke Anggota Tim Kerja dan Staf Adum secara cascading. Serta sudah ada
Y
Y T
T
Bahwa Pelaksanaan tugas dan fungsi yang didelegasikan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan/prosed ur yang ditetapkan
Y
Sudah disusun SKP dari Kepala Biro ke Ketua Tim Kerja dan Kasubbag Adum hingga ke Sudah disusun Anggota Tim SKP dari Kepala Kerja dan Staf Biro ke Ketua Tim Adum secara Kerja dan cascading. Serta Kasubbag Adum sudah ada hingga SKP. ke penilaian Anggota Tim Namun proses Kerja dan Staf evaluasi terhadap Adum secara isi SKP belum cascading. Serta sampai level sudah ada peningkatan penilaian SKP. kualitas dan Namun proses penanganan evaluasi terhadap residual risk. isi SKP belum sampai level peningkatan kualitas dan penanganan residual risk.
Pengelolaan SDM telah dilaksanakan sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai sesuai kebijakan/prosed ur yang SDM Pengelolaan ditetapkan telahnamun belum ada dilaksanakan evaluasi berkala sejak rekrutmen yang sampai dengan terdokumentasi. pemberhentian pegawai sesuai kebijakan/prosed ur yang ditetapkan namun belum ada evaluasi berkala yang terdokumentasi.
Y
Y
Bahwa Kegiatan/prosedu r yang dalam pelaksanaannya telah didelegasikan Bahwa kepada Pimpinan struktur organisasi dibawahnya telah menetapkan dipahami dan kebijakan terkait diketahui oleh wewenang pihak terkaitdan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan kepada struktur di bawahnya secara berjenjang
Y
Y
T
T
T Y
T Y
Y
bahwa Pengelolaan SDM telah dilaksanakan sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai sesuai kebijakan/prosed Bahwa Kebijakan ur yang terkait ditetapkan pengelolaan SDM telah dikomunikasikan dan dipahami oleh pihak yang berkepentingan dalam organisasi
Y
Pengelolaan SDM telah dilaksanakan sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai sesuai kebijakan/prosed ur yang ditetapkan namun belum ada evaluasi berkala yang terdokumentasi.
Y
T T
bahwa terdapat kebijakan yang mengatur pengelolaan SDM sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai
Y
T T
TIDAK ADA DAKUNG
T
T
T
T
T
Bahwa Terdapat upaya peningkatan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko namun belum memadai
Y
TIDAK ADA DAKUNG
T
T
T T T T
T T Y Y
T
bahwa sebagian kecil pegawai telah Bahwa beberapa memiliki telah pegawai pemahaman terkait memiliki kesadaran manajemen risiko pemahaman terkait manajemen risiko
T
Baru memberikan rekomendasi Baru memberikan dalam rekomendasi pelaksananan dalam LKj/LAKIP pada pelaksananan SAKIP. Namun LKj/LAKIP pada belum melakukan SAKIP. Namun pemantauan dan belum melakukan evaluasi berkala pemantauan dan terhadap tata evaluasi berkala kelola organisasi, terhadap tata WBK/WBMM, kelola organisasi, Manajemen WBK/WBMM, risiko, dan Manajemen Pengendalian risiko, dan intern. Pengendalian
T Y Y
T
T
Bahwa Cukup efektif: SKI sudah Bahwa proses menjalankan audit dilakukan Bahwa tidak ada sebagian besar secara yang tetap praktik peran dalam (rutin) tidak dan ada tetap, perbaikan tata berulang kapabilitas yang Kelola, berulang dan manajemenpada risiko tergantung dan pengendalian kinerja individu di unit kerja.
Y Y Y
T
T
T
T
Adanya kebijakan/prosed ur yang mengatur pelaksanaan kerjasama dan mekanisme kerja antar unit/organisasi/mit ra kerja dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. terdapat SOP terkait Bilateral, Trilateral, Multilateral Meeting
Y
T
Adanya kebijakan/prosed Adanya ur yang mengatur kebijakan/prosed ur pelaksanaan yang mengatur kerjasama dan pelaksanaan mekanisme kerja kerjasama dan antar kerja mekanisme unit/organisasi/mit antar ra kerja dalam unit/organisasi/mit upaya ra kerja dalam pencapaian upaya tujuan organisasi. pencapaian terdapat SOP tujuan organisasi. terkait Bilateral, terdapat SOP Trilateral, terkait Bilateral, Multilateral Trilateral,
Y Y
T Y
T
Bahwa pimpinan organisasi menetapkan mekanisme hubungan kerja/tata cara kerjasama dengan instansi lain
T
Instansi Pemerintah Instansitelah memiliki Pemerintah Instansitelah kebijakan memilikitelah Pemerintah pengelolaan kebijakan memiliki risiko terkait pengelolaan kebijakan kemitraan risiko terkait pengelolaan kemitraan risiko terkait kemitraan
Kebijakan Manajemen Risiko di Biro Perencanaan dan Anggaran telah memuat : 1. Penetapan Kebijakan konteks Manajemen manajemen risiko Risiko dirisiko Biro (konteks Perencanaan dan strategis dan Anggaran telah Operasional) : 2.memuat Identifikasi 1. Penetapan risiko setidaknya Kebijakan konteks memuat Manajemen manajemen risiko penyebab risiko, Risiko dirisiko, Biro (konteks risiko dampak Perencanaan dan strategis dan pihak yang Anggaran telah Operasional) terkena dampak memuat : Identifikasi 3.2.Analisis risiko 1. Penetapan risiko setidaknya setidaknya konteks memuat memuat metode manajemen risiko penyebab prioritisasi risiko, risiko (konteks risiko dampak risiko, 4. Penetapan strategis dan pihakpenilaian yang kriteria Operasional) terkena dampak risiko (kriteria Identifikasi 3.2.Analisis risiko dampak, kriteria risiko setidaknya setidaknya kemungkinan, memuat metode danmemuat skala nilai penyebab prioritisasi risiko risiko);risiko, dampak risiko, 4. 5. Penetapan pihak yang kriteria penilaian struktur terkena dampak risiko (kriteria manajemen risiko 3. Analisis risiko dampak, kriteria dan alur setidaknya kemungkinan, pertanggungjawa
T Y Y Y T
Bahwa Instansi Pemerintah telah Bahwa Instansi memiliki kebijakan Pemerintah telah pengelolaan risiko memiliki kebijakan terkait kemitraan pengelolaan risiko namun belum terkait kemitraan diterapkan dengan namun belum memadai diterapkan sama sekali
T T Y Y T
T
bahwa unit kerja telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko yang memadai dan terintegrasi
Y
Y
bahwa unit kerja telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko yang memadai
Y
Y
bahwa unit kerja telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko namun belum memadai
Y
Y
bahwa unit kerja telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko namun sama sekali belum memuat persyaratan dalam kriteria memadai
Y
T
T
T
Kualitas Identifikasi Risiko dan Risk Register pada Biro Perencanaan dan Anggaran cukup Kualitas memadai karena : Identifikasi Risiko 1. Proses dan Risk Register identifikasi risiko pada Biro menghasilkan Perencanaan dan risiko utama; Anggaran cukup 2. Proses memadai karena : identifikasi telah 1. Proses Kualitas sesuai dengan identifikasi Risiko risiko Identifikasi kebijakan yang menghasilkan dan Risk Register dibuat; risiko utama; Biro 3. pada Risk register 2. Prosesdan Perencanaan setidaknya identifikasicukup telah Anggaran memuat hal sesuai dengan memadai berikut: a.karena uraian: kebijakan yang 1. Proses tujuan/sasaran dibuat; identifikasi risiko strategis/kegiatan 3. Risk register menghasilkan , b. Indikator setidaknya risiko utama; tujuan/sasaran memuat hal 2. Proses strategis/kegiatan berikut: a. uraian telah , identifikasi c. Uraian Risiko, tujuan/sasaran sesuai dengan d. Pemilik risiko, strategis/kegiatan kebijakan e. Uraian yang dan , b.dibuat; Indikator sumber tujuan/sasaran 3.penyebab, Risk register f. strategis/kegiatan setidaknya Proses Uraian dan pihak , c.memuat Uraian Risiko, manajemen hal risiko yang terdampak; d. Pemilik risiko, berikut: telah terintegrasi a. uraian 4. Pernyataan e. Uraian dan dengan tujuan/sasaran risiko, proses RTP sumber strategis/kegiatan bisnis utama dari penyebab penyebab, f. Biro , b. Perencanaan Indikator sebagia besar Uraian dan pihak tujuan/sasaran dan Anggaran jelas/dapat yang terdampak; strategis/kegiatan untuk dipahami (50%Pernyataan , 70% c.4. menentukan Uraian Risiko, sampling). risiko, RTP d.kegiatan Pemilik yang risiko, penyebab e. menjadi Uraiancore dan sebagia besar bisnis sumber utama jelas/dapat sehingga penyebab, dapat f. dipahami Uraian dimitigasi dan(50%risiko pihak 70% sampling). yang yang terdampak; muncul Proses 4. Pernyataan manajemen risiko Proses risiko, RTP telah terintegrasi manajemen risiko penyebab dengan proses telah terintegrasi sebagia besar bisnis utama dari dengan proses jelas/dapat Biro Perencanaan bisnis utama dari dipahami (50%danPerencanaan Anggaran Biro 70% sampling). dan untuk Anggaran menentukan untuk kegiatan yang
T
Y
Bahwa kualitas identifikasi risiko dan register risiko cukup memadai
Y
Y
Bahwa Kualitas identifikasi risiko dan register risiko belum memadai
Y
Y
Bahwa Register risiko telah disusun
Y
T
T
T Y
T Y
Y Y
Bahwa Proses manajemen risiko mulai dihubungkan dengan dengan proses bisnis dan proses perencanaan tingkat operasional unit kerja namun belum diterapkan secara konsisten Bahwa Proses manajemen risiko Bahwa Proses mulai manajemen risiko dihubungkan mulai dengan dengan dihubungkan proses dan denganbisnis dengan proses bisnis dan proses perencanaan proses tingkat perencanaan operasional unit
Y Y
Biro Perencanaan dan Anggaran telah melakukan analisis risiko untuk hasil identifikasi risiko di tingkat operasional unit kerja secara memadai yaitu: 1. Telah sesuai Biro Perencanaan dengan kebijakan dan Anggaran (termasuk selera telah dan melakukan risiko langkah analisis risiko analisis); untuk hasil 2. Kriteria yang identifikasi digunakan risiko baik di tingkat dampak maupun operasional unit probabilitasnya kerja secara konsisten antara memadai yaitu: satu unit kerja Biro Perencanaan 1. Telah sesuai dengan unit kerja dan Anggaran dengan kebijakan lain; telah melakukan (termasuk selera 3. Proses analisis risiko risiko dan hasil langkah analisis risiko untuk analisis); dilaksanakan identifikasi risiko 2. Kriteria yang setidaknya oleh di tingkat digunakan baik orang2 yang operasional unit dampak maupun memiliki kerja secara probabilitasnya kompetensi. memadai yaitu: konsisten antara 1. Telah sesuai satu unit kerja dengan kebijakan dengan unit kerja (termasuk selera lain;langkah risiko dan 3. Proses analisis); analisis 2. Kriteriarisiko yang dilaksanakan digunakan baik
T
T
T
T
Y
Bahwa Analisis risiko telah dilakukan secara memadai terhadap risiko operasional unit kerja
Y
Y
Bahwa Analisis risiko telah dilakukan secara memadai terhadap risiko operasional unit kerja
Y
Y
Bahwa Analisis risiko telah dilakukan secara memadai terhadap risiko operasional unit kerja
Y
T
Biro Perencanaan dan Anggaran telah melakukan evaluasi risiko untuk menentukan prioritas seluruh risiko operasional unit kerja dan sebagian risiko Biro Perencanaan strategis unit dan kerjaAnggaran terhadap telah melakukan seluruh hasil evaluasi risiko analisis risiko untuk yang telah menentukan dilakukan; prioritas seluruh risiko operasional unit kerja dan Biro Perencanaan sebagian risiko dan Anggaran strategis unit telah melakukan kerja terhadap evaluasi risiko seluruh hasil untuk analisis risiko menentukan yang telah prioritas seluruh dilakukan; risiko operasional unit kerja dan sebagian risiko strategis unit kerja terhadap seluruh hasil analisis risiko yang telah dilakukan;
T Y
Y
Y
T
T
Instansi Pemerintah telah Instansi menentukan Pemerintah telah prioritas risiko menentukan pada seluruh prioritas risiko risiko operasional pada seluruh unitoperasional kerja dan risiko unit unitstrategis kerja dan kerja sebagian risiko strategis unit kerja Instansi Pemerintah telah menentukan prioritas risiko pada seluruh risiko operasional unit kerja dan sebagian risiko strategis unit Instansi kerja Pemerintah telah menentukan prioritas risiko pada seluruh risiko operasional unit kerja dan sebagian risiko strategis unit kerja
Y Y
Y
Y
T
>60% RTP terhadap risiko operasional Biro Perencanaan dan Anggaran dan 60%waktu, RTP target terhadap risiko penanggung operasional Biro jawab, ukuran Perencanaan dan pelaksanaan, Anggaran dan secara substansi 60%dengan RTP relevan terhadap tujuan yangrisiko ingin operasional Biro dicapai, jelas Perencanaan dan target waktu, Anggaran dan penanggung 60% RTP terhadap risiko operasional Biro Perencanaan dan Anggaran dan 60% RTP telah terhadap risiko diimplementasika operasional Biro n dan didukung Perencanaan dan oleh sumber daya Anggaran dan yang dibutuhkan 60% RTP Anggaran terhadap risiko (sampling) yang operasional Biro direncanakan Perencanaan telah dan Anggaran dan diimplementasika 60% risiko risiko dan sebesar menurunkan level tingkat >60% dan risiko
T
T Y
Tindak pengendalian bahwa Tindak terhadap seluruh pengendalian risiko operasional terhadap seluruh unit kerja dan risiko operasional risiko strategis unit kerja dan unit kerja telah sebagian risiko diimplementasika strategis unit n kerja telah diimplementasika n
Y Y
Y
bahwa Tindak pengendalian terhadap seluruh risiko operasional unit kerja dan sebagian risiko strategis unit kerja telah diimplementasika bahwa Tindak n pengendalian terhadap seluruh risiko operasional unit kerja dan sebagian risiko strategis unit kerja telah diimplementasika n
Y
Y
T
T Y Y Y
bahwa RTP telah menurunkan bahwa RTP telah risiko menurunkan bahwalebih RTPdari telah 60% risiko risiko lebih dari menurunkan operasional dan 60% risiko risiko lebih dari sebagian risiko operasional 60% risiko dan strategis Unit sebagian risiko operasional dan kerja strategis Unit
Y
T
T Y Y Y
Biro Perencanaan danPerencanaan Anggaran Biro telah melakukan danPerencanaan Anggaran Biro Reviu kinerja telah melakukan dan Anggaran telah Reviu kinerja telah melakukan dilaksanakan telah Reviu kinerja secara berjenjang dilaksanakan telah dengan secara berjenjang dilaksanakan didasarkan pada dengan secara berjenjang tolok ukur kinerja didasarkan pada dengan dimulai dari level tolok ukur kinerja didasarkan pada pegawai melalui dimulai dari level tolok ukur kinerja aplikasi e-kinerja pegawai melalui dimulai dari level Biro Perencanaan pegawai setiap aplikasi e-kinerja pegawai melalui6 dan Anggaran bulan sekali, lalu6 Biro Perencanaan pegawai setiap aplikasi e-kinerja telah melakukan terdapat monev danPerencanaan Anggaran bulan sekali, lalu6 Biro pegawai setiap upaya Pembinaan kinerja untuk telah melakukan terdapat monev dan Anggaran bulan sekali, lalu SDM sebagai mengukur dan upaya Pembinaan kinerja untuk telah melakukan terdapat monev upaya untuk mengevaluasi SDM sebagai mengukur dan upaya Pembinaan kinerja untuk mencapai visi, capaian IKK upaya untuk mengevaluasi SDM sebagai mengukur dan misi, tujuan dan setiap 3 bulan mencapai visi, capaian IKK upaya untuk mengevaluasi sasaran sekali misi, tujuan dan setiap 3 bulan mencapai visi, capaian IKK organisasi, sasaran sekali misi, tujuan dan setiap 3 bulan Pembinaan SDM Rekomendasi/ara organisasi, sasaran sekali dilakukan sesuai han pimpinan Pembinaan SDM Rekomendasi/ara organisasi, Biro Perencanaan dengan yang diberikan dilakukan sesuai han pimpinan Pembinaan SDM Rekomendasi/ara dan Anggaran Biro Perencanaan perencanaan relevan dengan dengan yang diberikan dilakukan sesuai han pimpinan mempunyai dan Anggaran yang disusun dan Biro Perencanaan kendala perencanaan relevan dengan dengan yang diberikan aplikasi mempunyai disesuaikan dan pencapaian Anggaran yang disusun dan Biro Perencanaan kendala perencanaan relevan dengan perencanaan dan aplikasi dengan tupoksi kinerja mempunyai yang disesuaikan dan pencapaian Anggaran yang disusun kendala dan penganggaran perencanaan dan pegawai, ditemukan aplikasi dan dengan tupoksi kinerja mempunyai yang disesuaikan pencapaian yaitu e-renggar penganggaran Perencanaan perencanaan tepat sasaran, dan pegawai, ditemukan aplikasi dan dengan tupoksi kinerja yang yang didalamnya yaitu e-renggar pembinaan SDM penganggaran Rekomendasi Perencanaan perencanaan tepat sasaran, dan pegawai, ditemukan dan terdapat banyak yang didalamnya disusun dengan /arahan yaitu e-renggar pimpinan pembinaan SDM penganggaran Rekomendasi Perencanaan tepat sasaran, modul salah terdapat banyak mempertimbangk yang dilaksanakan, didalamnya disusun dengan /arahan yaitu e-renggar pimpinan pembinaan SDM Rekomendasi satunya emodul salah an gap terdapat Perbaikan banyak mempertimbangk yang dilaksanakan, didalamnya disusunpimpinan dengan /arahan performance satunya e-dan kompetensi capaian modul salah kinerja an gap terdapat Perbaikan banyak mempertimbangk dilaksanakan, e-DAK yang performance pegawai dan dapat satunya e-dan kompetensi capaian modul salah kinerja anditunjukan gap Perbaikan setiap tahunnnya e-DAK yang penugasan yang performance sebagai akibat dan pegawai dan dapat satunya ditunjukan ekompetensi capaian kinerja dilakukan setiap tahunnnya akan pelaksanaan e-DAK yang penugasan yang performance sebagai akibat dan pegawai dan dapat ditunjukan evaluasi dan dilakukan dilaksanakannya setiap rekomendasi tahunnnya akan pelaksanaan e-DAK yang penugasan yang sebagai akibat evaluasi dan -optimalisasi Pembinaan perbaikan. dilakukan dilaksanakannya setiap rekomendasi tahunnnya akan pelaksanaan SDM dilakukan evaluasi dan -optimalisasi Pembinaan perbaikan. dilakukan dilaksanakannya rekomendasi sebagai upaya SDM dilakukan evaluasi dan -optimalisasi Pembinaan perbaikan. untuk menangani sebagai upaya optimalisasi SDM dilakukan risiko yang untuk menangani sebagai upaya disebabkan risiko yang untuk menangani kelemahan disebabkan risiko yang
T
Pelaksanaan reviu kinerja mendukung pencapaian kinerja organisasi
Y
T Y Y Y
Kebijakan dan pelaksanaan Bahwa Reviu reviu kinerja kinerja organisasi Bahwa Reviu organisasi oleh dilaksanakan kinerja organisasi Bahwa Reviu dan masing-masing didokumentasikan dilaksanakan dan kinerja organisasi jenjang baik pimpinan dengan didokumentasikan dilaksanakan dan telah dievaluasi untuk dengan baik didokumentasikan secara berkala dibandingkan untuk dengan baik pengaruhnya dibandingkan untuk terhadap capaian pengaruhnya dibandingkan kinerja periode terhadap capaian pengaruhnya berikutnya kinerja periode terhadap capaian berikutnya kinerja periode berikutnya Bahwa Pembinaan SDM Bahwa telah Pembinaan SDM Bahwa dilaksanakan telah Pembinaan SDM sesuai dilaksanakan telah kebijakan/prosed sesuai dilaksanakan ur yang kebijakan/prosed sesuai ditetapkan ur yang kebijakan/prosed ditetapkan ur yang ditetapkan
Y Y Y Y
T
T Y Y Y T
Y Y Y Y
T
terdapat informasi terkait terdapat informasi pengelolaan terkait terdapat informasi sistem informasi pengelolaan terkait organisasi sistem informasi pengelolaan digunakan dalam organisasi sistem informasi analisis digunakan dalam organisasi kebutuhan analisis digunakan dalam dukungan kebutuhan analisis sistem informasi, dukungan sistem kebutuhan kemanfaatan informasi, dukungan sistem sistem informasi kemanfaatan informasi, existing sistem informasi kemanfaatan existing sistem informasi existing
T
T Y Y Y T
T Y Y Y
T
T
Biro Perencanaan danPerencanaan Anggaran Biro melakukan danPerencanaan Anggaran Biro evaluasi atas melakukan dan Anggaran Kebijakan/SOP evaluasi atas melakukan terkaitatas Kebijakan/SOP evaluasi pengendalian terkait fisik Kebijakan/SOP atas aset beserta pengendalian fisik terkait implementasinya, atas aset beserta pengendalian fisik salah satubeserta bentuk implementasinya, atas aset pengendaliannya salah satu bentuk implementasinya, dengan pengendaliannya salah satu bentuk menyusun dengandan pengendaliannya mensosialisasika menyusun dengandan n SOP dan mensosialisasika menyusun pemeeliharaan n SOPdan Indikator mensosialisasika perangkat keras pemeeliharaan ukuran kinerja n SOP Indikator dan dan perangkat perangkat keras pada Biro pemeeliharaan ukuran kinerja Indikator dan lunak pada tahun dan perangkat Perencanaan dan perangkat keras pada Biro ukuran kinerja 2022 sebagai lunak pada tahun Angggaran dan perangkat Perencanaan pada Biro dan bentuk tindak 2022 sebagai direviu dan lunak pada tahun Angggaran Perencanaan dan lanjut atas aduan bentuk tindak divalidasi secara 2022 sebagai direviu dan Angggaran pegawai yang lanjut atastindak aduan periodik atas Biro Perencanaan bentuk divalidasi secara direviu dan memiliki keluhan pegawai yang ketepatan dan dan Anggaran lanjut atassecara aduan periodik atas divalidasi terkait PC, memiliki keluhan keandalan ukuran telah melakukan pegawai yang ketepatan dan : periodik atas Laptop, Printer terkait PC, dan indikator Pemisahan memiliki keluhan keandalan ukuran ketepatan dan dan Scanner Laptop, Printer kinerja. hal ini fungsi terkait PC, dan indikator keandalan ukuran dan Scanner dibuktikan dilaksanakan Laptop, Printer kinerja. hal ini dan indikator dengan sesuai ketentuan dan Scanner dibuktikan kinerja. hal ini perubahan (struktur dengan dibuktikan indikator kinerja organisasi, perubahan dengan pada tahun 2022, peraturan/keputus indikator kinerja perubahan Biro Perencanaan yang sebelumnya an, SOP, pada tahun 2022, indikator kinerja dan Anggaran Biro Perencanaan Biro Perencanaan petunjuk yang sebelumnya pada tahun 2022,: telah melakukan dan Anggaran dan Anggaran teknis/petunjuk Biro Perencanaan yang sebelumnya - Pemisahan telah melakukan memiliki 3 : pelaksanaan, dan Anggaran Biro Perencanaan fungsi - Pemisahan indikator kinerja dan/atau memiliki 3 dan Anggaran dilaksanakan fungsi kegiatan (IKK) kebijakan lain) indikator kinerja memiliki 3 di sesuai ketentuan dilaksanakan tahun 2020 - di - Pemisahan kegiatan (IKK) indikator kinerja (struktur sesuai ketentuan 2021, sekarang fungsi tahun 2020 kegiatan (IKK)- di organisasi, (struktur Biro Perencanaan dilaksanakan baik 2021, sekarang tahun 2020 peraturan/keputus organisasi, dan Anggaran pada kegiatan Biro Perencanaan 2021, an,sekarang SOP, peraturan/keputus hanya memiliki yang terkait 2 dan Anggaran Biro Perencanaan petunjuk an, SOP, IKK untuk tahun2 dengan keuangan Biro hanya memiliki danPerencanaan Anggaran teknis/petunjuk petunjuk 2022 -memiliki 2024 hal2 (penerimaan/pen IKK untuk tahun dan Anggaran hanya Biro Perencanaan pelaksanaan, teknis/petunjuk ini tercantum geluaran) 2022 - 2024 hal : telah melakukan IKK untuk tahun dan Anggaran dan/atau pelaksanaan, pada Rencana maupun kegiatan ini tercantum Otorisasi 2022 - 2024 hal : telah melakukan kebijakan lain) dan/atau Strategis teknis operasional pada Rencana dilaksanakan ini tercantum Otorisasi Pemisahan kebijakan lain) Kementerian organisasi Strategis sesuai ketentuan pada Rencana dilaksanakan fungsi Pemisahan Kesehatan Nomor - Pemisahan Kementerian (struktur sesuai Strategis ketentuan dilaksanakan baik
Y Y Y
T T Y Y Y T T Y
Y Y T
T Y Y
T
terdapat Kebijakan/prosed terdapat ur pengelolaan Kebijakan/prosed terdapat atas aset ur pengelolaan Kebijakan/prosed organisasi atas aset ur pengelolaan termasuk organisasi atas aset pengamanan fisik termasuk organisasi atas aset pengamanan fisik termasuk diimplementasika atas aset pengamanan fisik n secara diimplementasika atas aset memadai n secara diimplementasika memadai n secara memadai
Y Y Y
Kebijakan/ prosedur terdapat penetapan dan Kebijakan/prosed terdapat reviu atasdan ur penetapan Kebijakan/prosed terdapat indikator reviu atas dan ur penetapan dan Kebijakan/prosed ukuran kinerja indikator dan reviu atas ur penetapan dan organisasi ukuran kinerja indikator dan reviu atas dievaluasi secara organisasi ukuran kinerja indikator dan berkala dilaksanakan Terdapat organisasi ukuran kinerja secara memadai. Pemisahan dilaksanakan organisasi fungsi dalam proses secara memadai. dilaksanakan transaksi dan secara memadai. kejadian telah dilaksanakan sesuai kebijakan/prosed ur yang ditetapkan Terdapat
Y Y Y Y
Pemisahan Terdapat fungsi dalam proses Pemisahan fungsi transaksi dan dalam proses kejadian transaksitelah dan dilaksanakan kejadian telah sesuai dilaksanakan kebijakan/prosed sesuai ur yang kebijakan/prosed ditetapkan ur yang ditetapkan Terdapat Otorisasi Terdapat atas transaksi atas dan Otorisasi kejadian telah transaksi dan dilaksanakan kejadian telah sesuai dilaksanakan kebijakan/prosed sesuai
T
T T Y
Y Y T
T Y Y
Biro Perencanaan dan Anggaran telah melakukan : - Otorisasi dilaksanakan sesuai ketentuan (struktur organisasi, peraturan/keputus an, SOP, petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan, dan/atau kebijakan lain) - Fungsi otorisasi Biro Perencanaan dilaksanakan baik dan padaAnggaran kegiatan telah melakukan yang terkait pencatatan dengan keuangan sesuai ketentuan maupun kegiatan (peraturan/keputu teknis operasional san, SOP, organisasi petunjuk - Fungsi otorisasi teknis/petunjuk dilakukan sebagai Biro Perencanaan pelaksanaan, upaya untuk dan Anggaran Biro Perencanaan dan/atau menangani risiko telah dan melakukan Anggaran kebijakan lain), yang disebabkan pencatatan telah melakukan Pencatatan kelemahan sesuai ketentuan pencatatan dilaksanakan baik alur/prosedur (peraturan/keputu sesuai ketentuan pada kegiatan san, SOP, (peraturan/keputu yang terkait petunjuk san, SOP, dengan keuangan teknis/petunjuk petunjuk (akuntansi pelaksanaan, teknis/petunjuk keuangan dan/ataudan pelaksanaan, Biro Perencanaan BMN) maupun kebijakan lain), dan/atau dan Anggaran kegiatan teknis Pencatatan kebijakan lain), telah melakukan operasional dilaksanakan baik Pencatatan Pencatatan organisasi pada kegiatan dilaksanakan baik sesuai ketentuan yang terkait pada kegiatan (peraturan/keputu dengan keuangan yang san, terkait SOP, (akuntansi dengan keuangan petunjuk keuangan dan (akuntansi teknis/petunjuk BMN) maupun keuangan dan pelaksanaan, kegiatan teknis BMN) maupun dan/atau operasional Biro Perencanaan kegiatan teknis kebijakan lain) organisasi dan Anggaran operasional Biro Perencanaan pencatatan hanya telah melakukan organisasi dan Anggaran dapat dilakukan Pencatatan telah melakukan oleh pegawai sesuai ketentuan Pencatatan yang memiliki (peraturan/keputu sesuai ketentuan akses dan san, SOP, (peraturan/keputu Pembatasan petunjuk san, SOP, akses dilakukan teknis/petunjuk petunjuk dengan pelaksanaan, teknis/petunjuk mempertimbangk pelaksanaan, andan/atau nilai aset, kebijakan lain) dan/atau kemudahan pencatatan hanya kebijakan lain) dipindahkan, dan
Y
T
T Y
Y Y T
T Y
Y Y
Terdapat Otorisasi atas transaksi dan kejadian telah dilaksanakan sesuai kebijakan/prosed ur yang ditetapkan
terdapat Pencatatan atas transaksi dan kejadian telah dilaksanakan sesuai kebijakan/prosed ur yang ditetapkan terdapat Pencatatan atas terdapat transaksi dan Pencatatan atas kejadian telah transaksi dan dilaksanakan kejadian telah sesuai dilaksanakan kebijakan/prosed sesuai ur yang kebijakan/prosed ditetapkan ur yang ditetapkan adanya pembatasan akses Terhadap sumber daya dan pencatatannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan
adanya pembatasan adanya akses Terhadap pembatasan sumber daya dan akses Terhadap pencatatannya sumber daya dan telah dilakukan pencatatannya sesuai dengan telah dilakukan ketentuan sesuai dengan ketentuan
Y
T
T Y
Y Y T
T Y
Y Y
Setiap bulan BPP selalu menyusun laporan pertanggungjawa ban sesuai dengan SOP dan ketentuan yang berlaku sebagai wujud pertanggungjawa ban dalam pengelolaan Setiap bulan BPP sumber daya selalu menyusun Setiap bulan BPP keuangan laporan selalu menyusun pertanggungjawa laporan ban sesuai pertanggungjawa dengan SOP dan ban sesuai ketentuan yang dengan SOP dan berlaku sebagai ketentuan yang wujud berlaku sebagai pertanggungjawa wujud ban dalam pertanggungjawa pengelolaan ban dalam sumber daya pengelolaan keuangan sumber daya keuangan
Kebijakan terkait Pengendalian Kebijakan terkait Intern di Biro Pengendalian Perencanaan dan Intern di Biro Anggaran telah Perencanaan dan dipahami oleh Anggaran telah penanggungjawa dipahami oleh b pengelolaan penanggungjawa dokumen/arsip b pengelolaan dokumen/arsip
T
T
T Y
T Y
Y Y T
T T
Y Y T
Sumber daya dan pencatatannya telah dipertanggungjaw abkan oleh pihak/pegawai yang ditetapkan sesuai kebijakan/prosed ur yang ditetapkan Sumber daya dan pencatatannya Sumber daya dan telah pencatatannya dipertanggungjaw telah abkan oleh dipertanggungjaw pihak/pegawai abkan oleh yang ditetapkan pihak/pegawai sesuai yang ditetapkan kebijakan/prosed sesuai ur yang kebijakan/prosed ditetapkan ur yang ditetapkan
Y Y
Terdapat Pendokumentasia Terdapat n atas SPI serta Pendokumentasia transaksi dan n atas SPI serta Bahwa Informasi kejadian penting transaksi dan yang disajikan telah kejadian penting relevan dan dilaksanakan telah memenuhi sesuai dilaksanakan ekspektasi kebijakan/prosed sesuai stakeholder ur yang kebijakan/prosed ditetapkan ur yang ditetapkan
Y Y
T
T T
Y
seluruh data kinerja baik capaian dan target, serta dokumen perencanaan seperti RAK, PK dan RKT maupun seluruh data dokumen seperti kinerja baik seluruh data laporan capaian dan kinerjakinerja baik tahun target, serta capaian dan sebelumnya dokumen target, serta seluruhnya perencanaan dokumen mudah diakses seperti RAK, PK perencanaan pada aplikasi edan RKT maupun kebijakan sistem seperti RAK, PK renggar.. dokumen seperti pengaduan sudah dan RKT maupun kebijakan sistem laporan kinerja disosialisasikan dokumen seperti pengaduan sudah tahun laporan kinerja disosialisasikan sebelumnya tahun seluruhnya sebelumnya mudah diakses seluruhnya pada aplikasi eSebanyak 60% Tindak pengendalian terhadap sebagian risiko operasional unit kerja telah diimplementasika n
Bahwa RTP untuk risikoRTP tingkat Bahwa untuk operasional unit risiko operasional Bahwa RTP untuk tidak unitkerja kerja mampu risiko operasional mampu menurunkan level unit kerja mampu menurunkan risiko sebesar menurunkan level level risiko sebesar >60% risiko sebesar >60% dan risiko
Y
Y
T
T T Y Y
bahwa Pelaksanaan reviu kinerja mendukung pencapaian kinerja organisasi
T
Bahwa Telah di lakukan REview Kinerja, Keuangan dan BMN
Bahwa Kebijakan dan pelaksanaan Bahwa Reviu reviu kinerja kinerja organisasi Bahwa Kewajiban organisasi oleh dilaksanakan dan pelaksanaan Bahwa Pimpinan masing-masing didokumentasikan reviu kinerja organisasi dan jenjang pimpinan dengan baik diketahui oleh jajaran di bahwa telah dievaluasi untuk seluruh pimpinan bawahnya secara Pembinaan SDM secara berkala dibandingkan unit dan pegawai berjenjang organisasi telah pengaruhnya memiliki diperbaiki secara terhadap capaian tanggungjawab/k berkelanjutan dan kinerja periode ewajiban untuk secara optimal berikutnya melaksanakan mampu reviu kinerja mendukung Bahwa Kebijakan secara berkala pencapaian dan implementasi bahwa tujuan organisasi terkait Pembinaan SDM Bahwapembinaan Kebijakan di KKP Sorong SDM organisasi telah terkait Bahwapembinaan Terdapat telah dievaluasi dilaksanakan SDM telahyang kebijakan sehingga dapat sesuai dikomunikasikan mengatur Bahwa Perbaikan diketahui kebijakan/prosed dan dipahami pembinaan SDM terkait efektivitasnya di ur yang oleh pihak yang untuk mendukung pengelolaan KKP Sorong ditetapkan berkepentingan di pelaksanaan sistem informasi organisasi di KKP KKP Sorong tugas dan fungsi organisasi Sorong organisasi di KKP dilakukan secara Sorong berkelanjutan. di
T Y Y Y
Bahwa Telah di lakukan Monev Bahwa telah di Kinerja setiap laksanakan Bahwa Monev bulan REview SAKIP Capaian Indikator Bahwa Satuan tahun 2021 Kinerja telahdan di kerja mempunyai mendapat nilai lakukan melalui SOP Monev Bahwa BB E aplikasi Kinerja Pembinaan SDM Performnace organisasi telah diperbaiki secara berkelanjutan dan secara optimal mampu mendukung Bahwa Kebijakan danpencapaian implementasi Bahwa tujuan organisasi terkait Pembinaan SDM Bahwapembinaan Kebijakan belum SDM organisasi telah terkait pembinaan Bahwa Terdapat dilaksanakan telah dievaluasi dilaksanakan SDM telah kebijakan yang sehingga dapat sesuai dikomunikasikan mengatur diketahui kebijakan/prosed dan dipahami pembinaan SDM efektivitasnya ur yangyang oleh pihak untuk mendukung ditetapkan berkepentingan pelaksanaan organisasi tugas dan fungsi organisasi
KKP Sorong Bahwa Kebijakan pengendalian bahwa Kebijakan atas pengelolaan pengelolaan bahwa Unit sistem informasi pengelola sistem Bahwa Pimpinan organisasi informasi telah organisasi dievaluasi secara digunakan dalam organisasi dan menetapkan berkala. di KKP analisis pengguna kebijakan/grand Sorong kebutuhan mengetahui design dukungan sistem kebijakan pengelolaan informasi, pengelolaan sistem informasi. kemanfaatan sistem di KKP informasi. Sorong sistem di KKP informasi Sorong existing, serta struktur pengelola dan pengguna sistem informasi beserta wewenang dan Bahwa Perbaikan tanggungjawabny berkelanjutan a. di KKP Sorong atas pengelolaan aset organisasi di KKP Sorong
T
T Y Y Y T
T Y Y Y
T
Bahwa kebijakan pengendalian Bahwa kebijakan atas pengelolaan pengelolaan Bahwa Unit sistem informasi pengelola sistem Bahwa Pimpinan organisasi belum organisasi informasi organisasi dievaluasi secara digunakan dalam organisasi dan menetapkan berkala analisis pengguna kebijakan/grand kebutuhan mengetahui design dukungan sistem kebijakan pengelolaan informasi, pengelolaan sistem informasi kemanfaatan sistem informasi. sistem informasi existing, serta struktur pengelola dan pengguna sistem informasi beserta wewenang dan Bahwa Perbaikan tanggungjawabny berkelanjutan a. atas pengelolaan aset organisasi
Y Y Y Y Y
T Y Y Y Y
T T Y Y
Y T
Bahwa Kebijakan/prosed ur pengelolaan atas aset organisasi termasuk pengamanan fisik atas aset dievaluasi secara bahwa berkala di KKP Kebijakan/prosed bahwa Kebijakan Sorong ur pengelolaan pengelolaan aset Bahwa Pimpinan atas aset organisasi organisasi dipahami oleh menetapkan termasuk pengelola aset kebijakan/prosed pengamanan dan penggunafisik ur pengelolaan atas aset aset di KKP BMN/D di KKP diimplementasika Sorong Sorong n secara memadai Bahwa Perbaikan berkelanjutan atas penetapan bahwa dan reviu atas Kebijakan/prosed bahwa indikator dan dan ur penetapan Kebijakan/prosed bahwa ukuran kinerja reviu atas ur penetapan dan Kebijakan/prosed bahwa Pimpinan organisasi di KKP indikator dan reviu atas ur penetapan dan organisasi Sorong ukuran kinerja indikator dan reviu atas menetapkan bahwa organisasi ukuran indikatorkinerja dan kebijakan/prosed Pemisahan fungsi dievaluasi secara bahwa Kebijakan organisasi ukuran kinerja ur penetapan dan telah diperbaiki berkala di KKP dan implementasi dilaksanakan bahwa organisasi reviu atas secara Sorong terkait pemisahan secara memadai. Pemisahan fungsi dipahami namun indikator dan berkelanjutan dan fungsi dalam di KKPproses Sorong dalam belum ukuran kinerja. di secara optimal proses transaksi transaksi dan sepenuhnya KKP Sorong mampu dan kejadian kejadian telah diimplementasika mendukung telah dievaluasi dilaksanakan n. di KKP Sorong pencapaian sehingga dapat sesuai tujuan organisasi diketahui kebijakan/prosed efektivitasnya di ur yang KKP Sorong ditetapkan di KKP bahwa Kebijakan Sorong terkait bahwa pemisahan Terdapat fungsi dalam kebijakan yang proses transaksi mengatur bahwa Proses dan kejadian pemisahan fungsi otorisasi atas telah dalam proses transaksi dan dikomunikasikan transaksi dan kejadian telah dan dipahami kejadian KKP diperbaikidisecara oleh pihak yang Sorong berkelanjutan dan berkepentingan di secara optimal KKP Sorong mampubahwa bahwa mendukung Proses otorisasi bahwa Otorisasi pencapaian atas transaksi atas transaksi bahwa Kebijakan tujuan organisasi dan kejadian terkait otorisasi di KKP Sorong telah diperbaiki atas transaksi secara dilaksanakan dan kejadian berkelanjutan dan sesuai telah secara optimal kebijakan/prosed dikomunikasikan
T
Y Y Y
T T Y Y Y T T Y
Y Y T
T Y Y
Bahwa Kebijakan/prosed ur pengelolaan atas aset organisasi termasuk pengamanan fisik atas aset dievaluasi secara Bahwa berkala Kebijakan/prosed Bahwa Kebijakan ur pengelolaan pengelolaan aset Bahwa Pimpinan atas aset organisasi organisasi dipahami oleh menetapkan termasuk pengelola aset kebijakan/prosed pengamanan fisik dan pengguna ur pengelolaan atas aset aset BMN diimplementasika n secara memadai Bahwa Belum dipergunakan untukBahwa perbaikan berkelanjutan Kebijakan/prosed Bahwa atas penetapan ur penetapan dan Kebijakan/prosed Bahwa dan reviu atas reviu atas dan ur penetapan Kebijakan/prosed Bahwa Pimpinan indikator dan indikator dan reviu atas urukuran penetapan dan organisasi kinerja ukuran kinerja indikator dan reviu atas menetapkan organisasi Bahwa Kebijakan organisasi ukuran kinerja indikator dan kebijakan/prosed dan implementasi dievaluasi secara Bahwa Kebijakan organisasi ukuran kinerja ur penetapan dan terkait pemisahan berkala dan implementasi dilaksanakan Bahwa organisasi reviu atas fungsi dalam terkait pemisahan secara memadai. Pemisahan fungsi dipahami indikator dan proses transaksi fungsi dalam dalam proses ukuran kinerja. dan kejadian proses transaksi transaksi dan belum dievaluasi dan kejadian kejadian telah secara berkala telah dievaluasi dilaksanakan dan secara berkala sesuai terdokumentasi dan kebijakan/prosed terdokumentasi ur yang ditetapkan Bahwa Kebijakan
terkait Bahwapemisahan Terdapat fungsi dalam kebijakan yang proses transaksi mengatur Bahwa Proses dan kejadian pemisahan fungsi otorisasi atas telah dalam proses transaksi dan dikomunikasikan transaksitelah dan kejadian dan dipahami kejadian diperbaiki secara oleh pihak yang berkelanjutan dan berkepentingan secara optimal mampu Bahwa Kebijakan mendukung dan implementasi Bahwa Otorisasi pencapaian terkait otorisasi atas transaksi Bahwa Kebijakan tujuan organisasi atas transaksi dan kejadian terkait otorisasi belum dan kejadian telah atas transaksi dilaksanakan telah dilaksanakan dan dievaluasi kejadian sehingga sesuai telahdapat diketahui kebijakan/prosed dikomunikasikan
Y Y Y
Y
T Y Y Y Y T Y
Y Y Y
T Y Y Y
bahwa Terdapat kebijakan yang mengatur prosedur otorisasi atas transaksi dan kejadian di KKP Sorong bahwa Pencatatan atas transaksi dan kejadian telah diperbaiki secara berkelanjutan dan secara optimal mampu mendukung bahwa Kebijakan pencapaian dan implementasi bahwa tujuan organisasi terkait pencatatan Pencatatan atas di KKP Sorong atas transaksi transaksi dan dan kejadian kejadian telah telah dievaluasi dilaksanakan sehingga dapat sesuai diketahui kebijakan/prosed efektivitasnya di ur yang KKP Sorong ditetapkan di KKP bahwa Kebijakan Sorong terkait bahwa pencatatan Terdapat atas transaksi kebijakan yang dan kejadian mengatur bahwa telah prosedur Pembatasan dikomunikasikan pencatatan atas akses terhadap dan dipahami transaksi dan dan sumber daya oleh pihak yang kejadian di KKP pencatatannya berkepentingan di Sorong telah diperbaiki KKP Sorong bahwa secara Kebijakan dan implementasi berkelanjutan dan bahwa Terhadap terkait secara optimal sumber daya dan pembatasan mampu pencatatannya akses terhadap mendukung telah dilakukan sumber daya dan pencapaian pembatasan pencatatannya tujuan sesuai organisasi akses telah dievaluasi di KKP denganSorong ketentuan sehingga dapat di KKP Sorong diketahui efektivitasnya di KKP Sorong bahwa Kebijakan terkait bahwa Terdapat pembatasan kebijakan yang akses terhadap mengatur sumber prosedurdaya dan pencatatannya pembatasan telah akses terhadap dikomunikasikan sumber daya dan dipahami yang dimiliki oleh pihak organisasi yang berkepentingan di beserta KKP Sorong di pencatatannya KKP Sorong
Y
T
T Y
Y Y T
T Y
Y Y
Bahwa Telah Terdapat kebijakan yang mengatur prosedur otorisasi atas transaksi dan kejadian Bahwa Pencatatan atas transaksi dan kejadian telah diperbaiki secara berkelanjutan dan secara optimal mampu mendukung Bahwa Kebijakan pencapaian dan implementasi Bahwa tujuan organisasi terkait pencatatan Pencatatan atas atas transaksi transaksi dan dan kejadian kejadian telah telah dievaluasi dilaksanakan sehingga dapat sesuai diketahui kebijakan/prosed efektivitasnya ur yang ditetapkan Bahwa Kebijakan terkait pencatatan Bahwa telah atas transaksi terdapat dan kejadian kebijakan yang Bahwa Kebijakan telah mengatur dan implementasi dikomunikasikan prosedur terkait dan dipahami pencatatan atas pembatasan oleh pihak yang transaksi dan akses terhadap berkepentingan kejadian sumber daya dan Bahwa Kebijakan pencatatannya dan implementasi belum dievaluasi Bahwa Terhadap terkait sumber daya dan pembatasan pencatatannya akses terhadap telah dilakukan sumber daya dan pembatasan pencatatannya akses sesuai telah dengandievaluasi ketentuan
Bahwa Kebijakan terkait Bahwa Terdapat pembatasan kebijakan yang akses terhadap mengatur sumber daya dan prosedur pencatatannya pembatasan aksestelah terhadap dikomunikasikan sumber daya dan yangdipahami dimiliki oleh pihak yang organisasi berkepentingan beserta pencatatannya
Y
Y Y
Y Y Y
T Y
Y Y Y
bahwa Pertanggungjawa ban terhadap sumber daya dan pencatatannya telah diperbaiki secara berkelanjutan dan bahwa Kebijakan secara optimal dan implementasi bahwa Sumber mampu terkait daya dan mendukung akuntabilitas pencatatannya pencapaian sumber telah daya dan tujuan organisasi pencatatannya dipertanggungjaw di KKP Sorong telah dievaluasi abkan oleh sehingga dapat pihak/pegawai diketahui yang ditetapkan efektivitasnya di sesuai KKP sorong kebijakan/prosed ur yang ditetapkan di KKP bahwa SorongKebijakan terkait bahwa Terdapat pertanggungjawa kebijakan yang ban sumber daya mengatur bahwa dan prosedur Pendokumentasia pencatatannya pertanggungjawa n atas SPI serta telah ban sumber transaksi dandaya dikomunikasikan dan kejadian penting dan dipahami di pencatatannya bahwa telah diperbaiki oleh pihak yang KKP Sorong Pendokumentasia bahwa secara berkepentingan di n atas SPI serta Pendokumentasia berkelanjutan dan KKP transaksi dan n atasSorong SPI serta secara optimal kejadian penting transaksi dan mampu telah dievaluasi kejadian penting mendukung sehingga dapat telah pencapaian diketahui dilaksanakan tujuan organisasi efektivitasnya sesuai di KKP Sorongdi KKP Sorong kebijakan/prosed ur yang ditetapkan di KKPO Sorong bahwa Kebijakan terkait bahwa prosedur Terdapat pendokumentasia kebijakan yang n atas SPI serta mengatur bahwa Informasi ya transaksi prosedur dan kejadian penting pendokumentasia telah n atas SPI serta dikomunikasikan transaksi dan dan dipahami kejadian penting oleh pihak yang di KKP Sorong berkepentingan di KKP Sorong
T
T Y
Y Y T
T Y
Y Y T
Bahwa Kebijakan dan implementasi Bahwa Sumber terkait daya dan akuntabilitas pencatatannya sumber daya dan telah pencatatannya dipertanggungjaw belum dievaluasi abkan oleh sehingga belum pihak/pegawai diketahui yang ditetapkan efektivitasnya sesuai kebijakan/prosed ur yang ditetapkan Bahwa umber daya dan Bahwa Telah pencatatannya terdapat telah kebijakan Bahwayang dipertanggungjaw mengatur Pendokumentasia abkan oleh prosedur n atas SPI serta pihak/pegawai pertanggungjawa transaksi dan yang ditetapkan ban sumber daya kejadian penting sesuai dan Bahwa belum dievaluasi kebijakan/prosed pencatatannya Pendokumentasia Bahwa secara berkala ur yangserta n atas SPI Pendokumentasia ditetapkan ntransaksi atas SPI dan serta kejadian penting transaksi dan belum dievaluasi kejadian penting secara berkala telah dilaksanakan
Bahwa Kebijakan terkait prosedur Bahwa Terdapat pendokumentasia kebijakan yang n atas SPI serta mengatur transaksi dan prosedur kejadian penting pendokumentasia n atastelah SPI serta dikomunikasikan transaksi dan dan dipahami kejadian penting oleh pihak yang berkepentingan
T Y
Y Y Y
T Y
Y Y Y
T
bahwa Klasifikasi informasi telah dievaluasi dan ditindaklanjuti sehingga dapat disajikan dengan tepat waktu, andal, dan relevan di KKP Sorong
bahwa Informasi yang relevan untuk mendukung pengendalian intern tersedia secara lengkap dan mudah untuk diperoleh yang di KKP Informasi Sorong relevan untuk bahwa mendukung Ketersediaan bahwa Sistem pengendalian informasi yang pengaduan intern tersedia relevan untuk berdampak pada bahwa Sistem secara lengkap mendukung perbaikan pengaduan bahwa Sistem namun tidaktelah pengendalian berkelanjutan di dievaluasi di KKP pengaduan mudah bahwa internSorong tidak telah KKP Sorong diterapkan dan diperoleh/akses Keberadaan lengkap di KKP bahwa Telah ditindaklanjuti terbatas di KKP sistem SorongStrategi terdapat bahwa sesuai Sorong pengaduan telah kebijakan dan kebijakan Kebijakan/SOP di disosialisasikan penerapan sistem manajemen risiko bahwa Strategi KKP Sorongdi kepada pengaduan telah dan kebijakan bahwa Strategi masyarakat/stake KKP Sorong dikomunikasikan manajemen risiko dan kebijakan bahwa Strategi holder di KKP pada seluruh telah manajemen risiko dan kebijakan Sorong bahwa Strategi pegawai pada dikomunikasikan telah manajemen risiko dan kebijakan bahwa Register tingkat pada seluruh dikomunikasikan telah manajemen risiko risiko dan operasional unit bahwa Register pegawai pada pada seluruh dikomunikasikan telah rencana tindak kerja, tingkat risiko dan tingkat pegawai pada pada seluruh dikomunikasikan pengendalian strategis unitunit rencana tindak operasional tingkat pegawai pada pada sebagian tingkat kerja, dan tingkat pengendalian kerja dan tingkat operasional unit tingkat pegawai pada operasional Unitdi strategis K/L/D tingkat strategis unit kerja dan operasional unit tingkat Kerja/OPD, KKP Sorong operasional Unit kerja di KKP sebagian kerja di KKP operasional unit strategis Unit Kerja/OPD, Sorong pegawai pada Sorong kerja di KKP Kerja/OPD dan strategis Unit tingkat strategis Sorong Strategis K/L/D Kerja/OPD unit kerja didan KKP telah Strategis K/L/D Sorong dikomunikasikan telah kepada seluruh dikomunikasikan pihak terkait dan kepada seluruh
T
Y
Y Y T T Y Y Y T T Y Y Y T T
Bahwa klasifikasi informasi belum dievaluasi dan ditindaklanjuti sehingga dapat disajikan dengan tepat waktu, andal, dan relevan
Bahwa Informasi yang relevan untuk mendukung pengendalian intern tersedia secara lengkap dan mudah untuk diperoleh Bahwa Informasi yang relevan Bahwa untuk mendukung Ketersediaan pengendalian informasi yang intern tersedia relevan untuk Bahwalengkap Sistem secara mendukung pengaduan belum Bahwa namunSistem tidak pengendalian dievaluasi pengaduan telah mudah Bahwa intern tidak diterapkan dan diperoleh/akses Keberadaan lengkap Bahwa Telah ditindaklanjuti terbatas sistem terdapat sesuai pengaduan telah kebijakan Kebijakan/SOP disosialisasikan penerapan sistem kepada pengaduan Bahwa 90% sampling). Kualitas Identifikasi dan Risk Register yang memadai bila: 1. Proses identifikasi risiko menghasilkan risiko utama; 2. Seluruh program dan kegiatan serta sasaran statregis unit kerja yang telah ditetapkan dalam penetapan konteks telah diidentifikasi risikonya; 3. Pihak yang terlibat setidakya seluruh pegawai unit kerja yang benar-benar memahami proses bisnis organisasi; 4. Proses identifikasi telah sesuai dengan kebijakan yang dibuat; 5. Risk register setidaknya memuat hal berikut: a. uraian tujuan/sasaran strategis/kegiatan, b. Indikator tujuan/sasaran strategis/kegiatan, c. Uraian Risiko, d. Pemilik risiko, e. Uraian dan sumber penyebab, f. Uraian dan pihak yang terdampak; 6. Pernyataan risiko, RTP penyebab, secara umum Kualitas Identifikasi dan Risk Register cukup jelas/dapat dipahamiRisiko (70%-90% sampling). memadai bila: 1. Proses identifikasi risiko menghasilkan risiko utama; 2. Seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam penetapan konteks telah diidentifikasi risikonya; 3. Pihak yang terlibat setidakya 2/3 pegawai unit kerja yang benar-benar memahami proses bisnis organisasi; 4. Proses identifikasi telah sesuai dengan kebijakan yang dibuat; 5. Risk register setidaknya memuat hal berikut: a. uraian tujuan/sasaran strategis/kegiatan, b. Indikator tujuan/sasaran strategis/kegiatan, c. Uraian Risiko, d. Pemilik risiko, e. Uraian dan sumber penyebab, f. Uraian dan pihak yang terdampak; 6. Pernyataan risiko, RTP penyebab sebagia besar jelas/dapat dipahami (50%-70% sampling).
W/D/O
W/D/O
W/D/O
Kualitas Identifikasi Risiko dan Risk Register belum memadai bila: 1. Proses identifikasi risiko menghasilkan daftar risiko 2. Belum seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam penetapan konteks telah diidentifikasi risikonya; 3. Pihak yang terlibat kurang dari 2/3 pegawai unit kerja yang benar-benar memahami proses bisnis organisasi; 4. Proses identifikasi belum sesuai dengan kebijakan yang dibuat, baru sebatas 1-2 proses yang sesuai dengan kebijakannya; 5. Risk register yang dibuat belum sesuai dengan kriteria memadai yaitu masih ada hal-hal sebagai berikut ini yang tidak dicantumkan: a. uraian tujuan/sasaran strategis/kegiatan, b. Indikator tujuan/sasaran strategis/kegiatan, c. Uraian Risiko, d. Pemilik risiko, e. Uraian dan sumber penyebab, f. Uraian dan pihak yang terdampak 6. Pernyataan risiko, RTP penyebab secara umum kurang jelas/dapat dipahami (60% RTP terhadap risiko operasional unit kerja, dilakukan. strategis unit kerja, dan strategis K/L/D yang disusun 2. Evaluasi telah risikorelevan yang dilakukan belum yang sesuai dengan (sampling) dengan tujuan ingin kebijakan kriteria risiko yang telah ditetapkan dicapai, jelas target waktu, penanggung jawab, ukuran sebelumnya pelaksanaan, secara risiko substansi dinilai dapat mengurangi >60% RTP terhadap operasional unit kerja dan dampak/menghilangkan penyebab,realistis. strategis unit kerja yang disusun (sampling) telah relevan dengan tujuan yang ingin dicapai, jelas target waktu, penanggung jawab, ukuran pelaksanaan, secara substansi dapatrisiko mengurangi >60% RTPdinilai terhadap operasional unit kerja dan dampak/menghilangkan penyebab,realistis. 60% RTP terhadap risiko operasional unit kerja yang mengurangi dampak/menghilangkan penyebab,realistis. disusun (sampling) telah relevan dengan tujuan yang ingin dicapai, jelas target waktu, penanggung jawab, ukuran pelaksanaan, secara substansi dinilai dapat mengurangi dampak/menghilangkan penyebab,realistis. 60% RTP terhadap risiko operasional unit kerja, strategis unit kerja, dan strategis K/L/D (sampling) yang direncanakan telah diimplementasikan dan didukung oleh sumber daya yang dibutuhkan
W/D/O
W/D/O
W/D/O
W/D/O
W/D/O
W/D/O
W/D/O
>60% RTP terhadap risiko operasional unit kerja dan strategis unit kerja (sampling) yang direncanakan telah diimplementasikan dan didukung oleh sumber daya yang dibutuhkan
W/D/O
>60% RTP terhadap risiko operasional unit kerja dan 60% RTP terhadap risiko operasional unit kerja (sampling) yang direncanakan telah diimplementasikan dan didukung oleh sumber daya yang dibutuhkan
W/D/O
60%. Misalnya terdapat 20 risiko yang yang perlu ditangani (diluar batas risk tolerance), dari 20 risiko tersebut ternyata terdapat 5 kejadian risiko yang mana 2 kejadian masih dalam batas risk tolerance sedangkan 3 kejadian diluar batas risk tolerance. Maka efektivitas penangan risiko dihitung dengan cara ((20-3)/20)X100%=85%.
W/D/O
RTP untuk risiko tingkat operasional unit kerja dan tingkat strategis unit kerja mampu menurunkan level risiko sebesar >60%. Misalnya terdapat 20 risiko yang yang perlu ditangani (diluar batas risk tingkat tolerance), dari 20 risiko tersebut RTP untuk risiko operasional unit kerja mampu ternyata terdapat kejadian risiko>60% yang dan mana 2 kejadian menurunkan level5risiko sebesar risiko tingkat masih dalamunit batas riskmampu tolerance sedangkan 3 kejadian operasional kerja menurunkan level risiko diluar batas risk tolerance. Maka efektivitas penangan sebesar >60%. risiko dihitung dengan cara ((20-3)/20)X100%=85%. Misalnya 20 risiko yang ditangani RTP untukterdapat risiko operasional unit yang kerja perlu mampu (diluar batas risk tolerance), dari 20 risiko tersebut menurunkan level risiko sebesar >60% ternyata terdapat 5 kejadian risiko yang mana 2 kejadian masih dalam batas risk tolerance sedangkan 3 kejadian diluar batas risk tolerance. Maka efektivitas penangan RTP risiko operasional unit kerja mampu risikountuk dihitung dengan cara ((20-3)/20)X100%=85%. menurunkan level risiko sebesar 60% pegawai sample pada tingkat operasional unit kerja, strategis unit kerja, dan strategis K/L/D menunjukan pengetahuan akan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan
W/D/O
>60% pegawai sample pada tingkat operasional unit kerja dan strategis unit kerja menunjukan pengetahuan akan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan
W/D/O
>60% pegawai sample pada tingkat operasional unit kerja dan 60% pegawai sample pada tingkat operasional unit kerja menunjukan pengetahuan akan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan
W/D/O
60% RTP yang telah terhadap risiko dilakukan; operasional Biro Perencanaan dan Anggaran dan >60% RTP 60% RTP Anggaran yang 60% RTP dampak/menghila pelaksanaan, 60% RTP dampak/menghila Anggaran 60% dan risiko operasional unit risiko sebesar tingkat kerja mampu >60%. unit operasional menurunkan level kerja mampu risiko sebesar menurunkan level >60% dan risiko risiko sebesar tingkat >60%. unit operasional kerja mampu menurunkan level risiko sebesar >60%.
Y
Y
Y
T
T
T
bahwa RTP telah menurunkan risiko lebih dari 60% risiko operasional bahwa RTP dan telah sebagian risiko menurunkan strategis Unit risiko lebih dari kerja 60% risiko operasional bahwa RTP dan telah sebagian risiko menurunkan strategis Unit risiko lebih dari kerja 60% risiko
operasional dan sebagian risiko Pelaksanaan strategis Unit reviu kinerja kerja mendukung pencapaian kinerja organisasi
Kebijakan dan pelaksanaan reviu kinerja organisasi oleh masing-masing jenjang pimpinan telah dievaluasi secara berkala
Y
Y
Y
Y
Y
Biro Perencanaan dan Anggaran telah melakukan Reviu kinerja telah dilaksanakan secara berjenjang dengan didasarkan pada tolok ukur kinerja dimulai dari level pegawai melalui aplikasi e-kinerja pegawai setiap 6 bulan sekali, lalu terdapat monev kinerja untuk mengukur dan mengevaluasi capaian IKK setiap 3 bulan sekali Rekomendasi/ara han pimpinan yang diberikan relevan dengan kendala pencapaian kinerja yang ditemukan dan
Y
Bahwa Reviu kinerja organisasi dilaksanakan dan didokumentasikan dengan baik untuk dibandingkan pengaruhnya terhadap capaian kinerja periode berikutnya
Y
Biro Perencanaan dan Anggaran telah melakukan Reviu kinerja telah dilaksanakan secara berjenjang dengan didasarkan pada tolok ukur kinerja dimulai dari level pegawai melalui aplikasi e-kinerja pegawai setiap 6 bulan sekali, lalu terdapat monev kinerja untuk mengukur dan mengevaluasi capaian IKK setiap 3 bulan sekali Rekomendasi/ara han pimpinan yang diberikan relevan dengan kendala pencapaian kinerja yang ditemukan dan
Y
Bahwa Reviu kinerja organisasi dilaksanakan dan didokumentasikan dengan baik untuk dibandingkan pengaruhnya terhadap capaian kinerja periode berikutnya
Y
Biro Perencanaan dan Anggaran telah melakukan Reviu kinerja telah dilaksanakan secara berjenjang dengan didasarkan pada tolok ukur kinerja dimulai dari level pegawai melalui aplikasi e-kinerja pegawai setiap 6 bulan sekali, lalu terdapat monev kinerja untuk mengukur dan mengevaluasi capaian IKK setiap 3 bulan sekali
Y
Bahwa Reviu kinerja organisasi dilaksanakan dan didokumentasikan dengan baik untuk dibandingkan pengaruhnya terhadap capaian kinerja periode berikutnya
Y
Rekomendasi/ara han pimpinan yang diberikan relevan dengan kendala pencapaian kinerja yang ditemukan dan T
T
T
Biro Perencanaan dan Anggaran telah melakukan upaya Pembinaan SDM sebagai upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi, Pembinaan SDM dilakukan sesuai dengan perencanaan yang disusun dan disesuaikan dengan tupoksi pegawai, Perencanaan pembinaan SDM disusun dengan mempertimbangk an gap kompetensi pegawai dan penugasan yang akan dilaksanakannya - Pembinaan SDM dilakukan sebagai upaya
Y
T
Bahwa Pembinaan SDM telah dilaksanakan sesuai kebijakan/prosed ur yang ditetapkan
Y
Biro Perencanaan dan Anggaran telah melakukan upaya Pembinaan SDM sebagai upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi, Pembinaan SDM dilakukan sesuai dengan perencanaan yang disusun dan disesuaikan dengan tupoksi pegawai, Perencanaan pembinaan SDM disusun dengan mempertimbangk an gap kompetensi pegawai dan penugasan yang akan dilaksanakannya - Pembinaan SDM dilakukan sebagai upaya
Y
Bahwa Pembinaan SDM telah dilaksanakan sesuai kebijakan/prosed ur yang ditetapkan
Y
Biro Perencanaan dan Anggaran telah melakukan upaya Pembinaan SDM sebagai upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi, Pembinaan SDM dilakukan sesuai dengan perencanaan yang disusun dan disesuaikan dengan tupoksi pegawai, Perencanaan pembinaan SDM disusun dengan mempertimbangk an gap kompetensi pegawai dan penugasan yang akan dilaksanakannya - Pembinaan SDM dilakukan sebagai upaya
Y
T
Bahwa Pembinaan SDM telah dilaksanakan sesuai kebijakan/prosed ur yang ditetapkan
Y
T
Biro Perencanaan dan Anggaran mempunyai aplikasi perencanaan dan penganggaran yaitu e-renggar yang didalamnya terdapat banyak modul salah satunya eperformance dan e-DAK yang setiap tahunnnya dilakukan evaluasi dan optimalisasi
Y
Biro Perencanaan dan Anggaran mempunyai aplikasi perencanaan dan penganggaran yaitu e-renggar yang didalamnya terdapat banyak modul salah satunya eperformance dan e-DAK yang setiap tahunnnya dilakukan evaluasi dan optimalisasi
Y
T
terdapat informasi terkait pengelolaan sistem informasi organisasi digunakan dalam analisis kebutuhan dukungan sistem informasi, kemanfaatan sistem informasi existing
Y
Biro Perencanaan dan Anggaran mempunyai aplikasi perencanaan dan penganggaran yaitu e-renggar yang didalamnya terdapat banyak modul salah satunya eperformance dan e-DAK yang setiap tahunnnya dilakukan evaluasi dan optimalisasi
Y
terdapat informasi terkait pengelolaan sistem informasi organisasi digunakan dalam analisis kebutuhan dukungan sistem informasi, kemanfaatan sistem informasi existing
Y
Biro Perencanaan dan Anggaran mempunyai aplikasi perencanaan dan penganggaran yaitu e-renggar yang didalamnya terdapat banyak modul salah satunya eperformance dan e-DAK yang setiap tahunnnya dilakukan evaluasi dan optimalisasi
Y
terdapat informasi terkait pengelolaan sistem informasi organisasi digunakan dalam analisis kebutuhan dukungan sistem informasi, kemanfaatan sistem informasi existing
Y
T
T
T
T
Biro Perencanaan dan Anggaran melakukan evaluasi atas Kebijakan/SOP terkait pengendalian fisik atas aset beserta implementasinya, salah satu bentuk pengendaliannya dengan menyusun dan mensosialisasika n SOP pemeeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak pada tahun 2022 sebagai bentuk tindak lanjut atas aduan pegawai yang memiliki keluhan terkait PC, Laptop, Printer dan Scanner
Y
terdapat Kebijakan/prosed ur pengelolaan atas aset organisasi termasuk pengamanan fisik atas aset diimplementasika n secara memadai
Y
Biro Perencanaan dan Anggaran melakukan evaluasi atas Kebijakan/SOP terkait pengendalian fisik atas aset beserta implementasinya, salah satu bentuk pengendaliannya dengan menyusun dan mensosialisasika n SOP pemeeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak pada tahun 2022 sebagai bentuk tindak lanjut atas aduan pegawai yang memiliki keluhan terkait PC, Laptop, Printer dan Scanner
Y
terdapat Kebijakan/prosed ur pengelolaan atas aset organisasi termasuk pengamanan fisik atas aset diimplementasika n secara memadai
Y
Biro Perencanaan dan Anggaran melakukan evaluasi atas Kebijakan/SOP terkait pengendalian fisik atas aset beserta implementasinya, salah satu bentuk pengendaliannya dengan menyusun dan mensosialisasika n SOP pemeeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak pada tahun 2022 sebagai bentuk tindak lanjut atas aduan pegawai yang memiliki keluhan terkait PC, Laptop, Printer dan Scanner
Y
T
terdapat Kebijakan/prosed ur pengelolaan atas aset organisasi termasuk pengamanan fisik atas aset diimplementasika n secara memadai
Y
T
Indikator dan ukuran kinerja pada Biro Perencanaan dan Angggaran direviu dan divalidasi secara periodik atas ketepatan dan keandalan ukuran dan indikator kinerja. hal ini dibuktikan dengan perubahan indikator kinerja pada tahun 2022, yang sebelumnya Biro Perencanaan dan Anggaran memiliki 3 indikator kinerja kegiatan (IKK) di tahun 2020 2021, sekarang Biro Perencanaan dan Anggaran hanya memiliki 2 IKK untuk tahun 2022 - 2024 hal ini tercantum
T
Kebijakan/ prosedur penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja organisasi dievaluasi secara berkala
Y
Y
terdapat Kebijakan/prosed ur penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja organisasi dilaksanakan secara memadai.
Y
Indikator dan ukuran kinerja pada Biro Perencanaan dan Angggaran direviu dan divalidasi secara periodik atas ketepatan dan keandalan ukuran dan indikator kinerja. hal ini dibuktikan dengan perubahan indikator kinerja pada tahun 2022, yang sebelumnya Biro Perencanaan dan Anggaran memiliki 3 indikator kinerja kegiatan (IKK) di tahun 2020 2021, sekarang Biro Perencanaan dan Anggaran hanya memiliki 2 IKK untuk tahun 2022 - 2024 hal ini tercantum
Y
terdapat Kebijakan/prosed ur penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja organisasi dilaksanakan secara memadai.
Y
Indikator dan ukuran kinerja pada Biro Perencanaan dan Angggaran direviu dan divalidasi secara periodik atas ketepatan dan keandalan ukuran dan indikator kinerja. hal ini dibuktikan dengan perubahan indikator kinerja pada tahun 2022, yang sebelumnya Biro Perencanaan dan Anggaran memiliki 3 indikator kinerja kegiatan (IKK) di tahun 2020 2021, sekarang Biro Perencanaan dan Anggaran hanya memiliki 2 IKK untuk tahun 2022 - 2024 hal ini tercantum
Y
T
terdapat Kebijakan/prosed ur penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja organisasi dilaksanakan secara memadai.
Y
T
T
Biro Perencanaan dan Anggaran telah melakukan : - Pemisahan fungsi dilaksanakan sesuai ketentuan (struktur organisasi, peraturan/keputus an, SOP, petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan, dan/atau kebijakan lain) - Pemisahan fungsi dilaksanakan baik pada kegiatan yang terkait dengan keuangan (penerimaan/pen geluaran) maupun kegiatan teknis operasional organisasi - Pemisahan fungsi dilakukan sebagai upaya untuk menangani
Y
T
Terdapat Pemisahan fungsi dalam proses transaksi dan kejadian telah dilaksanakan sesuai kebijakan/prosed ur yang ditetapkan
Y
Biro Perencanaan dan Anggaran telah melakukan : - Pemisahan fungsi dilaksanakan sesuai ketentuan (struktur organisasi, peraturan/keputus an, SOP, petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan, dan/atau kebijakan lain) - Pemisahan fungsi dilaksanakan baik pada kegiatan yang terkait dengan keuangan (penerimaan/pen geluaran) maupun kegiatan teknis operasional organisasi - Pemisahan fungsi dilakukan sebagai upaya untuk menangani
Y
Terdapat Pemisahan fungsi dalam proses transaksi dan kejadian telah dilaksanakan sesuai kebijakan/prosed ur yang ditetapkan
Y
Biro Perencanaan dan Anggaran telah melakukan : - Pemisahan fungsi dilaksanakan sesuai ketentuan (struktur organisasi, peraturan/keputus an, SOP, petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan, dan/atau kebijakan lain) - Pemisahan fungsi dilaksanakan baik pada kegiatan yang terkait dengan keuangan (penerimaan/pen geluaran) maupun kegiatan teknis operasional organisasi - Pemisahan fungsi dilakukan sebagai upaya untuk menangani
Y
T
Terdapat Pemisahan fungsi dalam proses transaksi dan kejadian telah dilaksanakan sesuai kebijakan/prosed ur yang ditetapkan
Y
T
T
Biro Perencanaan dan Anggaran telah melakukan : - Otorisasi dilaksanakan sesuai ketentuan (struktur organisasi, peraturan/keputus an, SOP, petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan, dan/atau kebijakan lain) - Fungsi otorisasi dilaksanakan baik pada kegiatan yang terkait dengan keuangan maupun kegiatan teknis operasional organisasi - Fungsi otorisasi dilakukan sebagai upaya untuk menangani risiko yang disebabkan kelemahan alur/prosedur
Y
T
Terdapat Otorisasi atas transaksi dan kejadian telah dilaksanakan sesuai kebijakan/prosed ur yang ditetapkan
Y
Biro Perencanaan dan Anggaran telah melakukan : - Otorisasi dilaksanakan sesuai ketentuan (struktur organisasi, peraturan/keputus an, SOP, petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan, dan/atau kebijakan lain) - Fungsi otorisasi dilaksanakan baik pada kegiatan yang terkait dengan keuangan maupun kegiatan teknis operasional organisasi - Fungsi otorisasi dilakukan sebagai upaya untuk menangani risiko yang disebabkan kelemahan alur/prosedur
Y
Terdapat Otorisasi atas transaksi dan kejadian telah dilaksanakan sesuai kebijakan/prosed ur yang ditetapkan
Y
Biro Perencanaan dan Anggaran telah melakukan : - Otorisasi dilaksanakan sesuai ketentuan (struktur organisasi, peraturan/keputus an, SOP, petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan, dan/atau kebijakan lain) - Fungsi otorisasi dilaksanakan baik pada kegiatan yang terkait dengan keuangan maupun kegiatan teknis operasional organisasi - Fungsi otorisasi dilakukan sebagai upaya untuk menangani risiko yang disebabkan kelemahan alur/prosedur
Y
T
Terdapat Otorisasi atas transaksi dan kejadian telah dilaksanakan sesuai kebijakan/prosed ur yang ditetapkan
Y
T
T
Biro Perencanaan dan Anggaran telah melakukan pencatatan sesuai ketentuan (peraturan/keputu san, SOP, petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan, dan/atau kebijakan lain), Pencatatan dilaksanakan baik pada kegiatan yang terkait dengan keuangan (akuntansi keuangan dan BMN) maupun kegiatan teknis operasional organisasi
Y
T
terdapat Pencatatan atas transaksi dan kejadian telah dilaksanakan sesuai kebijakan/prosed ur yang ditetapkan
Y
Biro Perencanaan dan Anggaran telah melakukan pencatatan sesuai ketentuan (peraturan/keputu san, SOP, petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan, dan/atau kebijakan lain), Pencatatan dilaksanakan baik pada kegiatan yang terkait dengan keuangan (akuntansi keuangan dan BMN) maupun kegiatan teknis operasional organisasi
Y
terdapat Pencatatan atas transaksi dan kejadian telah dilaksanakan sesuai kebijakan/prosed ur yang ditetapkan
Y
Biro Perencanaan dan Anggaran telah melakukan pencatatan sesuai ketentuan (peraturan/keputu san, SOP, petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan, dan/atau kebijakan lain), Pencatatan dilaksanakan baik pada kegiatan yang terkait dengan keuangan (akuntansi keuangan dan BMN) maupun kegiatan teknis operasional organisasi
Y
T
terdapat Pencatatan atas transaksi dan kejadian telah dilaksanakan sesuai kebijakan/prosed ur yang ditetapkan
Y
T
T
Biro Perencanaan dan Anggaran telah melakukan Pencatatan sesuai ketentuan (peraturan/keputu san, SOP, petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan, dan/atau kebijakan lain) pencatatan hanya dapat dilakukan oleh pegawai yang memiliki akses dan Pembatasan akses dilakukan dengan mempertimbangk an nilai aset, kemudahan dipindahkan, dan kemudahan ditukarkan
Y
T
adanya pembatasan akses Terhadap sumber daya dan pencatatannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan
Y
Biro Perencanaan dan Anggaran telah melakukan Pencatatan sesuai ketentuan (peraturan/keputu san, SOP, petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan, dan/atau kebijakan lain) pencatatan hanya dapat dilakukan oleh pegawai yang memiliki akses dan Pembatasan akses dilakukan dengan mempertimbangk an nilai aset, kemudahan dipindahkan, dan kemudahan ditukarkan
Y
adanya pembatasan akses Terhadap sumber daya dan pencatatannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan
Y
Biro Perencanaan dan Anggaran telah melakukan Pencatatan sesuai ketentuan (peraturan/keputu san, SOP, petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan, dan/atau kebijakan lain) pencatatan hanya dapat dilakukan oleh pegawai yang memiliki akses dan Pembatasan akses dilakukan dengan mempertimbangk an nilai aset, kemudahan dipindahkan, dan kemudahan ditukarkan
Y
adanya pembatasan akses Terhadap sumber daya dan pencatatannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan
Y
T
T
T
T
Setiap bulan BPP selalu menyusun laporan pertanggungjawa ban sesuai dengan SOP dan ketentuan yang berlaku sebagai wujud pertanggungjawa ban dalam pengelolaan sumber daya keuangan
Y
Sumber daya dan pencatatannya telah dipertanggungjaw abkan oleh pihak/pegawai yang ditetapkan sesuai kebijakan/prosed ur yang ditetapkan
Y
Setiap bulan BPP selalu menyusun laporan pertanggungjawa ban sesuai dengan SOP dan ketentuan yang berlaku sebagai wujud pertanggungjawa ban dalam pengelolaan sumber daya keuangan
Y
Sumber daya dan pencatatannya telah dipertanggungjaw abkan oleh pihak/pegawai yang ditetapkan sesuai kebijakan/prosed ur yang ditetapkan
Y
Setiap bulan BPP selalu menyusun laporan pertanggungjawa ban sesuai dengan SOP dan ketentuan yang berlaku sebagai wujud pertanggungjawa ban dalam pengelolaan sumber daya keuangan
Y
T
Sumber daya dan pencatatannya telah dipertanggungjaw abkan oleh pihak/pegawai yang ditetapkan sesuai kebijakan/prosed ur yang ditetapkan
Y
T
Kebijakan terkait Pengendalian Intern di Biro Perencanaan dan Anggaran telah dipahami oleh penanggungjawa b pengelolaan dokumen/arsip
T
T
T
T
Y
Terdapat Pendokumentasia n atas SPI serta transaksi dan kejadian penting telah dilaksanakan sesuai kebijakan/prosed ur yang ditetapkan
Y
Kebijakan terkait Pengendalian Intern di Biro Perencanaan dan Anggaran telah dipahami oleh penanggungjawa b pengelolaan dokumen/arsip
Y
Terdapat Pendokumentasia n atas SPI serta transaksi dan kejadian penting telah dilaksanakan sesuai kebijakan/prosed ur yang ditetapkan
Y
T
Bahwa Informasi yang disajikan relevan dan memenuhi ekspektasi stakeholder
Y
T
Bahwa Klasifikasi informasi telah dievaluasi dan ditindaklanjuti sehingga dapat disajikan dengan tepat waktu, andal, dan relevan
Y
seluruh data kinerja baik capaian dan target, serta dokumen perencanaan seperti RAK, PK dan RKT maupun seluruh seperti data dokumen kinerjakinerja baik laporan capaian tahundan target, serta sebelumnya dokumen seluruhnya perencanaan mudah diakses seperti RAK, PK pada aplikasi edan renggar.. RKT maupun dokumen seperti laporan kinerja tahun sebelumnya seluruhnya mudah diakses pada aplikasi erenggar..
Y
seluruh data kinerja baik capaian dan target, serta dokumen perencanaan seperti RAK, PK dan RKT maupun dokumen seperti laporan kinerja tahun sebelumnya seluruhnya mudah diakses pada aplikasi erenggar..
Y
Y
adanya Informasi yang relevan untuk mendukung pengendalian intern tersedia secara lengkap dan mudah untuk diperoleh adanya Informasi yang relevan untuk mendukung pengendalian intern tersedia secara lengkap dan mudah untuk diperoleh
Y
adanya Informasi yang relevan untuk mendukung pengendalian intern tersedia secara lengkap dan mudah untuk diperoleh
Y
Y
kebijakan sistem pengaduan sudah disosialisasikan
T
T
T
T
T
Adanya Sistem pengaduan telah diterapkan dan ditindaklanjuti sesuai Kebijakan/SOP
Y
Y
Adanya Sistem pengaduan telah diterapkan dan ditindaklanjuti sesuai Kebijakan/SOP
Y
kebijakan sistem pengaduan sudah disosialisasikan
Y
Adanya Sistem pengaduan telah diterapkan dan ditindaklanjuti sesuai Kebijakan/SOP
Y
T
Strategi dan kebijakan manajemen risiko telah dikomunikasikan pada seluruh pegawai pada tingkat operasional unit kerja, tingkat strategis unit kerja, dan tingkat strategis Unit Kerja/Satuan Kerja
Y
T
Strategi dan kebijakan manajemen risiko telah dikomunikasikan pada seluruh pegawai pada tingkat operasional unit kerja dan sebagian pegawai pada tingkat strategis unit kerja
Y
T
Strategi dan kebijakan manajemen risiko telah dikomunikasikan pada seluruh pegawai pada tingkat operasional unit kerja dan sebagian pegawai pada tingkat strategis unit kerja
Y
Sebanyak 60% operasional Tindak unit kerja telah pengendalian diimplementasika terhadap n risiko sebagian operasional unit kerja telah diimplementasika n
T
Y
Y
T
bahwa Tindak pengendalian telah efektif menurunkan risiko bahwaoperasional Tindak unit kerja dan pengendalian strategis efektif unit kerja di KKP menurunkan Sorong seluruh Tindak risiko operasional unit pengendalian kerja efektifdan sebagian risiko menurunkan strategis unit seluruh risiko Tindak kerja di KKPunit operasional pengendalian Sorong kerja efektifdi KKP Sorong menurunkan sebagian risiko operasional unit bahwa kerja di KKP Pelaksanaan Sorong reviu kinerja mendukung pencapaian kinerja organisasi di KKP Sorong
Bahwa Kebijakan dan pelaksanaan reviu kinerja organisasi oleh masing-masing jenjang pimpinan telah dievaluasi secara berkala di KKP Sorong
T
T
Y
Y
T
T
T
Bahwa RTP untuk risiko tingkat operasional unit kerja tidak mampu Bahwa RTP untuk menurunkan level risiko operasional risiko sebesar unit kerja mampu >60% dan menurunkanrisiko level tingkat risiko RTP sebesar Bahwa untuk operasional unit >60% risiko operasional kerja mampu unit kerja mampu menurunkan level menurunkan level risiko sebesar risiko sebesar >60%. 60% RTP terhadap risiko W/D/O strategisPemerintah unit kerja, dan disusun (sampling) telah telah didokumentasikan. dilakukan; tersebut evaluasi risiko proses evaluasi risiko menentukan rencana tindak operasional unit kerja dan strategis K/L/D secara relevan dengan tujuan Instansi Pemerintah telah >60% RTP terhadap risiko W/D/O 3. Evaluasi risiko dilakukan 2. Proses evaluasi risiko telah dilakukan terhadap tersebut namun demikian pengendalian terhadap strategis unit kerja yang memadai yang ingin dicapai, jelas menentukan rencana tindak operasional unit kerja dan Instansi Pemerintah telah >60% RTP terhadap risiko W/D/O sesuai dengan kebijakan didokumentasikan. seluruh hasil analis risiko evaluasi risiko belum risiko operasional unittindak kerja telah disusun (sampling) telah target waktu, penanggung pengendalian terhadap RTP terhadap risiko menentukan rencana operasional unit kerja yang kriteria risiko yang telah Instansi Pemerintah telah 60% RTP terhadap risiko W/D/O 2. Evaluasi risiko yang jawab, ukuran mengurangi yang telah diprioritaskan yang ingin dicapai, jelas diprioritaskan target waktu, penanggung unit kerja yang telah yang ingin dicapai, jelas strategis unit kerja, dan strategis K/L/D (sampling) risiko yang telah ditetapkan terhadap seluruh risiko operasional unit kerja dan dilakukan belum sesuai Tindak pengendalian >60% RTP terhadap risiko W/D/O pelaksanaan, secara dampak/menghilangkan target waktu, jawab, ukuranpenanggung diprioritaskan target waktu, penanggung risiko strategis K/L/D telah yang direncanakan telah sebelumnya operasional unit kerja dan strategis unit kerja dengan kebijakan kriteria terhadap seluruh risiko operasional unit kerja dan substansi dinilai dapat penyebab,realistis. Tindak pengendalian >60% RTP terhadap risiko W/D/O jawab, ukuran pelaksanaan, secara jawab, ukuran diimplementasikan diimplementasikan dan risiko strategis unit kerja (sampling) yang risiko yang telah ditetapkan operasional unit kerja dan 60% dan operasional unit kerja mampu menurunkan level menurunkan sebagian risiko operasional unit kerja Rencana tindak Seluruh proses manajemen Misalnya terdapat 20 risiko W/D/O unit kerja unit kerja tingkat operasional risiko sebesar >60% level operasional mampu menurunkan pengendalian hasil risiko telah dilaksanakan yang yangmampu perlu ditangani unit kerja sebesar 60%. maupun kegiatan korupsi, asesmen risiko 5 tersebut Misalnyaternyata terdapatterdapat 20 risiko pendukung telah korupsi, penyusunan kejadian risiko mana yang yang perluyang ditangani dilaksanakan dan updating rencana tindak 2 kejadian masih dalam (diluar batas risk register risiko korupsi pengendalian, evaluasi batas risk tolerance tolerance), dari 20 risiko dilakukan secara periodik pelaksanaan sedangkan 3 rencana kejadian tersebut ternyata terdapat 5 dan konsisten tindak pengendalian dan diluar batas risk tolerance. diluar batas risk tolerance. kejadian risiko yang mana pemutahiran risiko korupsi Maka efektivitas 2 kejadian masihpenangan dalam secara berkala. risiko dihitung dengan cara risiko dihitung dengan batas risk tolerance Asesmen risiko korupsi Asesmen risiko yang cara W/D/O sedangkanunit 3 kejadian pada kegiatan utama telah ((20-3)/20)X100%=85%. dilakukan kerja dapat diluar batas risk tolerance. menghasilkan peta risiko digunakan sebagai bahan Maka efektivitas penangan korupsi dan rencana tindak penyusunan rencana tindak risiko dihitung dan dengan pengendalian dan terjadwal. pengendalian unit cara kerja ((20-3)/20)X100%=85%. Ada bukti RTP secara berkala mencatat dilaksanakan. dan mengevaluasi pelaksanaan rencana tindak pengendalian.
Asesmen risiko korupsi pada beberapa kegiatan utama telah menghasilkan peta risiko korupsi dan rencana tindak pengendalian dan terjadwal
Penilaian risiko korupsi W/D/O telah dilakukan atas risiko yang diidentifikasi unit organisasi atau unit manajemen risiko. Peta risiko telah disusun dan rencana mitigasi dan pengendalian risiko korups telah diputuskan namun belum terdapat evaluasi atas rencana pengandalian risiko tersebut.
Unit kerja telah melakukan identifikasi skenario/modus dan penyebab korupsi namun belum dilakukan penilaian atas risiko korupsi yang teridentifikasi
Unit kerja telah melakukan W/D/O identifikasi risiko korupsi namun belum dilakukan penilaian atas risiko tersebut sehingga belum diketahui risiko mana yang mempunyai tingkat keterjadian dan dampak yang tinggi maupun yang rendah.
Penilaian risiko korupsi tidak berjalan
Unit kerja tidak pernah W/D/O melakukan penilaian risiko korupsi yang dapat digunakan dalam rangka mitigasi risiko dan penyusunan kebijakan.
Pelaksanaan reviu kinerja mendukung pencapaian kinerja organisasi
a. Terdapat perbaikan yang W/D/O berkelanjutan atas kinerja organisasi, unit kerja, kegiatan, dan pegawai sebagai akibat pelaksanaan reviu kinerja, b. Reviu kinerja penilaian Kebijakan dan pelaksanaan memungkinkan K/L/D melakukan evaluasi W/D/O terhadap tolok ukur kinerja W/D/O reviu kinerja organisasi oleh atas kebijakan/prosedur Reviu kinerja organisasi a. Reviu kinerja telah seluruh level pimpinan dan W/D/O masing-masing jenjang reviu kinerja dengan dilaksanakan dan dilaksanakan Kewajiban pelaksanaan Pimpinan unit secara dan pegawai pegawai dalam mendukung pimpinan telah dievaluasi ketentuan sebagai berikut: didokumentasikan dengan dengan reviu kinerja diketahui oleh berjenjang telah mengetahui target Pimpinan organisasi dan Adanya kebijakan/prosedur W/D/O pencapaian tujuan secara berkala 1. Dilaksanakan secara baik untuk dibandingkan didasarkan pada tolok ukur seluruh pimpinan unit dan kinerja yang harus dicapai jajaran di bawahnya secara terkait pelaksanaan reviu organisasi. berkala; pengaruhnya terhadap kinerja yang ditetapkan, pegawai memiliki dan seluruh kegiatan yang berjenjang kinerja organisasi, unit Pembinaan SDM organisasi -b. Pembinaan SDM telah W/D/O c. Hasil reviu kinerja 2. Dilaksanakan untuk capaian kinerja periode Rekomendasi/arahan dilaksanakan memiliki tolok tanggungjawab/kewajiban kerja, kegiatan, dan telah diperbaiki secara mampu menyesuaikan digunakan pimpinan menangani residual risk; berikutnya pimpinan yang kinerja dandiberikan wajib untuk melaksanakan reviu ukur pegawai. berkelanjutan dan secara dengan perubahan organisasi dalam dan relevan denganberkala kendala direviu secara kinerja optimalsecara mampuberkala mendukung lingkungan strategis penetapan kebijakan 3. Tindak lanjut atas hasil pencapaian kinerja yang sesuai jenjang tanggung pencapaian tujuan -evaluasi Pembinaan SDM telah pelaksanaan kegiatan, telah ditemukan dan dan tepat jawabnya. Kebijakan W/D/O organisasi dan implementasi Kebijakan berhasil meningkatkan pengalokasikan sumber dilaksanakan. sasaran, terkait pembinaan SDM implementasi telah Pembinaan SDM telah -kinerja Pembinaan SDM W/D/O yang memberikan daya, dan pertimbangan c. Rekomendasi /arahan organisasi telah dievaluasi dievaluasi dengan dilaksanakan sesuai dilakukan sebagai upaya bagi pencapaian Kebijakan terkait -dampak Kebijakan telah dipahami W/D/O dalam penilaian kinerja pimpinan dilaksanakan, sehingga dapat diketahui ketentuan: kebijakan/prosedur yang untuk mencapai visi, misi, W/D/O tujuan organisasi pembinaan SDM telah oleh penanggungjawab secara individual. Terdapat kebijakan yang Kebijakan telah mengatur: d. Perbaikan capaian efektivitasnya Berkala ditetapkan organisasi tujuan dan sasaran Keberhasilan pencapaian dikomunikasikan dan SDM -pengelolaan SDM mengatur pembinaan Prosedur pendidikan dan kinerja dapat ditunjukan --kinerja Terdokumentasi organisasi dapat dipahami oleh pihak yang organisasi Kebijakan telah untuk mendukung pelatihan pegawai sebagai akibat Perbaikan terkait a. Terdapat sistem W/D/O -dikomunikasikan Dilakukan untuk Pembinaan SDM dihubungkan dengan berkepentingan kepada pelaksanaan tugas dan Rencana pengembangan pelaksanaan rekomendasi pengelolaan sistem pengelolaan sistem menangani residual risk dilakukan sesuai dengan pembinaan SDM-nya pimpinan (struktural) dan fungsi organisasi karir pegawai perbaikan. informasi organisasi informasi yangyang terintegrasi; -pegawai Hasil evaluasi telah perencanaan disusun -b.Sistem penilaian kinerja dilakukan secara Terdapat perbaikan ditindak lanjuti -pegawai Perencanaan pembinaan berkelanjutan. berkelanjutan atas - Perbaikan telah SDM disusun dengan -pengelolaan Sistem kompensasi, sistem menghasilkan kinerjagap yang mempertimbangkan program kesejahteraan, informasi sesuai dengan lebih baik kompetensi pegawai dan fasilitaslingkungan pegawai dan perubahan penugasan yang akan baik untuk seluruh pegawai strategis; dilaksanakannya Kebijakan pengendalian K/L/D melakukan evaluasi W/D/O pimpinan maupun staf c. Sistem informasi Pembinaan SDM atas pengelolaan sistem atas K/SOP terkait Kebijakan pengelolaan Seluruh kebijakan/SOP menghasilkan seluruh data W/D/O dilakukan sebagai upaya informasi organisasi telah pengelolaan sistem sistem informasi organisasi tentang pengelolaan sistem Unit pengelola sistem Unit pengelola dan W/D/O yang dibutuhkan untuk untuk menangani risiko dievaluasi secara berkala. beserta digunakan dalam analisis informasi telah informasi organisasi dan pengguna sistem informasi Pimpinan organisasi Adanya kebijakan pelaporan dan dengan W/D/O yang disebabkan kebutuhan dukungan sistem implementasinya diimplementasikan, antara pengguna mengetahui memahami prosedur menetapkan pengelolaan sistem pengambilan keputusan kelemahan SDM/Man ketentuan sebagai berikut: informasi, kemanfaatan lain: kebijakan pengelolaan pengelolaan sistem kebijakan/grand design informasi yang antara lain W/D/O oleh pimpinan. Perbaikan berkelanjutan Perbaikan berkelanjutan 1. Telah dilaksanakan sistem informasi existing, a. Sistem informasi yang sistem informasi. informasi dan tanggung pengelolaan sistem mempertimbangkan: c. Pengelolaan sistem atas pengelolaan aset atas pengelolaan aset evaluasi berkala; serta struktur pengelola dan jawab digunakan telah dianalisis sesuai dengan informasi. a. Risiko penggunaan informasi telah mendukung organisasi dengan sistem 2. Evaluasi dilaksanakan pengguna sistem informasi didukung kemanfaatannya bagi perannya masing-masing. sistem informasi; pencapaian tujuan pengendalian atasresidual aset untuk menangani beserta wewenang dan pencapaian tujuan b. Prosedur otorisasi atas organisasi. yang terintegrasi dan risk; tanggungjawabnya. organisasi; sistem informasi; menghasilkan aset 3. Aset-aset Tindak lanjut atasyang hasil b. yang c. Penetapan aset tersedia secara optimal evaluasi telah berhubungan dengan teknologi informasi yang dalam mendukung kinerja Kebijakan/prosedur K/L/D melakukan evaluasi W/D/O dilaksanakan. teknologi informasi telah perlu dikelola dan rencana organisasi; antara lain pengelolaan atas aset atas K/SOP terkait 4. Kebijakan Perbaikan menghasilkan Kebijakan/prosedur a. pengelolaan dipetakan dan dicatat serta penyusunan kebijakan dan W/D/O ditunjukan dengan kondisi: organisasi termasuk pengendalian fisik atas perbaikan kualitas pengelolaan atas aset aset diimplementasikan, dianalisis teknologi kebutuhannya; Kebijakan pengelolaan aset Kebijakan/SOP tentang W/D/O a. tidak terdapat aset pengamanan fisik atas aset prosedur aset beserta informasi yang dihasilkan. termasuk antara lain: c. Struktur organisasi organisasi dipahami oleh pengelolaan aset informasi; dengan kondisi rusak baik dievaluasi secara berkala dengan pengamanan fisik atas aset implementasinya -pengelola Aset yang berisiko hilang, sistem informasi pengelola aset dan disampaikan kepada d. Penetapan struktur Pimpinan organisasi a. Adanya kebijakan ringan maupun berat; ketentuan sebagai berikut: W/D/O diimplementasikan secara dicuri, rusak, digunakan telah menjalankan proses pengguna aset seluruh pejabat dan organisasi untuk mengelola menetapkan mengenai aset yang b. tidakhak terdapat keluhan a. Telah dilaksanakan memadai tanpa secara fisik bisnis yang diatur dengan sebagian besar pegawai sistem informasi (termasuk kebijakan/prosedur memuat antara lain atas penggunaan aset oleh evaluasi berkala; diamankan dan akses SOP; serta pihak lain yang ke program pengamanan); pengelolaan BMN/D perencanaan kebutuhan pengguna; b. Evaluasi dilaksanakan aset tersebut dikendalikan. d. Kewenangan dan berkepentingan (eksternal). e. Kebijakan dan prosedur dan penganggaran, c. tidak terdapat aset untuk menangani residual -tanggung Aset secara periodik jawab pengelola pemisahan fungsi dalam pengadaan, pengunaan, pribadi yang digunakan risk; dihitung dan dibandingkan sistem informasi dan pengelolaan sistem pemanfaatan, untuk keperluan organisasi c. Tindak lanjut atas hasil dengan catatan pengguna sistem informasi; dan pengamanan, daninformasi akibat keterbatasan aset. evaluasi telah pengendalian; setiap dijalankan dengan f. Pedomansesuai rencana pemeliharaan, penilaian, dilaksanakan.
Perbaikan berkelanjutan atas penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja organisasi
Kebijakan/prosedur penetapan dan reviu atas Kebijakan/prosedur indikator dan ukuran penetapan dan reviu kinerja atas organisasi dievaluasi indikator dan ukuran kinerja secara berkala organisasi dilaksanakan secara memadai.
Perbaikan berkelanjutan W/D/O atas kebijakan/prosedur penetapan indikator dan ukuran kinerja menghasilkan pencapaian tujuan organisasi.
a. K/L/D telah W/D/O melaksanakan reviu secara Indikator dan ukuran W/D/O berkala terhadap kinerja direviu dan kebijakan/prosedur divalidasi secara periodik penetapan indikator atas ketepatan dan dan ukuran kinerja dari keandalan ukuran dan organisasi, unit kerja, indikator kinerja. kegiatan, sampai dengan W/D/O Kebijakan/prosedur Setiap tingkatan pada pegawai.kebijakan/prosedur penetapanorganisasi dan reviu atas Adanya organisasi sampai dengan W/D/O Pimpinan b. Hasil reviu telah indikator dan ukuran kinerja individu telah memahami menetapkan sebagai pedoman ditindaklanjuti dengan organisasi dipahami namun penetapan prosedur penetapan kebijakan/prosedur atas indikator Pemisahan fungsi telah -perbaikan Pemisahan fungsi telah W/D/O perumusan belum sepenuhnya indikator dan ukuran kinerja penetapan dan reviu atas dan ukuran kinerja untuk diperbaiki secara mampu menyesuaikan indikator dan ukuran yang diimplementasikan. unit/pegawai indikator dan ukuran kinerja. terutama tingkat unit, kegiatan, berkelanjutan dan secara dengan perubahan kinerja. menjalankan fungsi dengan individu optimal mampu mendukung sampai lingkungan strategis c. Indikator dan ukuran perencanaan kinerja dan memuat bagaimana pencapaian tujuan -kinerja Pemisahan fungsi secara yang ditetapkan namun belum sepenuhnya pimpinan melaksanaan organisasi efektif mampu memitigasi mencapai kriteria tepat dan tepat atas dan andal. reviu ketepatan risiko kolusi dan andal. indikator dan Kebijakan dan implementasi Kebijakan danukuran W/D/O penyalahgunaan kinerjanya. terkait pemisahan telah wewenang Pemisahan fungsi fungsi dalam -implementasi Pemisahan fungsi W/D/O dalam proses transaksi dan dievaluasi dengan Pemisahan fungsi mampu proses transaksi sesuai Kebijakan terkait dan pemisahan -dilaksanakan Kebijakan telah dipahami W/D/O kejadian telah dievaluasi ketentuan: membuat pelaksanaan dilaksanakan ketentuan (struktur fungsi dalam prosesyang oleh penanggungjawab Terdapat kebijakan Kebijakan telah mengatur: W/D/O sehingga dapat diketahui -program Berkaladan kegiatan lebih sesuai kebijakan/prosedur organisasi, transaksi dan kejadian telah pengelolaan mengatur pemisahan fungsi - Tanggung jawab dan efektivitasnya -keuangan/kegiatan Terdokumentasi efektif dalam mencapai yang ditetapkan peraturan/keputusan, SOP, dikomunikasikan dan dalam transaksi atas transaksi atau Prosesproses otorisasi atas dan tugas -petunjuk Fungsi otorisasi telah W/D/O Dilakukan untuk tujuan organisasi teknis/petunjuk dipahami oleh pihak yang kejadian - Kebijakan telah kejadian telah dipisahkan di transaksi dan kejadian telah mampu menyesuaikan menangani residual risk pelaksanaan, dan/atau berkepentingan dikomunikasikan kepada antara pegawai berbeda diperbaiki secara perubahan -dengan Hasil evaluasi telah kebijakan lain) pimpinan (struktural) yang terkait dengan dan berkelanjutan dan secara lingkungan strategis lanjuti -ditindak Pemisahan fungsi pegawai persetujuan, optimal mampu mendukung otorisasi, -dilaksanakan Fungsi otorisasi Perbaikan telah baiksecara pada pemrosesan dan Kebijakan dan implementasi Kebijakan dan W/D/O pencapaian tujuan efektif mampu memitigasi menghasilkan kinerja kegiatan yang terkait yang pencatatan, pembayaran terkait otorisasi atas implementasi telah Otorisasi Otorisasi dilaksanakan W/D/O organisasiatas transaksi dan -risiko kolusi dan lebih baik dengan keuangan dan penerimaan dana, transaksi dan kejadian telah dievaluasi dengan kejadian telah dilaksanakan sesuai ketentuan (struktur Kebijakan terkait otorisasi -penyalahgunaan Kebijakan telah dipahami W/D/O reviu dan audit, dievaluasi sehingga dapat (penerimaan/pengeluaran) ketentuan: sesuai kebijakan/prosedur organisasi, wewenang atas transaksi dan kejadian oleh penanggungjawab Terdapat kebijakan yang Kebijakan telah mengatur: W/D/O maupun kegiatan teknis penyimpanan dan diketahui efektivitasnya Berkala . yang ditetapkan peraturan/keputusan, SOP, Fungsi otorisasi mampu telah dikomunikasikan dan pengelolaan mengatur prosedur otorisasi Kondisi dan/atau syarat operasional organisasi i dan Kejadian aset -keuangan/kegiatan Terdokumentasi petunjuk teknis/petunjuk membuat pelaksanaan dipahami oleh dan pihak yang penanganan atas transaksi kejadian spesifik suatu transaksi -- Pemisahan fungsi Pelimpahan tugas dan Dilakukan untuk dan/atau program dan kegiatan lebih berkepentingan -pelaksanaan, Kebijakan telah kejadian dapatupaya dilakukan sebagai Pencatatan atas transaksi atau -menangani Proses pencatatan telah W/D/O kewenangan secara residual risk kebijakan lain) efektif dalam mencapai dikomunikasikan kepada diotorisasi untuk risiko dan kejadian telah mampu menyesuaikan sistematik ke sejumlah Hasilmenangani evaluasi telah ---pimpinan Fungsi otorisasi tujuan organisasi (struktural) dan Pihak yang berwenang yang disebabkan diperbaiki secara dengan perubahan orang untuk memastikan ditindak lanjuti dilaksanakan baik pada pegawai melakukan otorisasi sesuai kelemahan alur/prosedur berkelanjutan dan secara strategis terdapat proses check and -lingkungan Perbaikan telah kegiatan yang terkait lingkup otoritasnya optimal mampu mendukung -dengan Proses pencatatan secara balanceskeuangan menghasilkan kinerja yang maupun pencapaian tujuan efektif mampu memitigasi lebih baik kegiatan teknis operasional organisasi risiko manipulasi transaksi organisasi dan penyalahgunaan - Fungsi otorisasi dilakukan Kebijakan dan implementasi wewenang Kebijakan dan untuk W/D/O sebagai upaya Proses pencatatan terkait pencatatan atas telahyang menangani Pencatatan atas transaksi -implementasi Pencatatanrisiko dilaksanakan W/D/O mampu menghasilkan transaksi dan kejadian telah dievaluasi dengan disebabkan kelemahan dan kejadian telah sesuai ketentuan informasi yang relevan, dievaluasi sehingga alur/prosedur dilaksanakan sesuai dapat ketentuan: (peraturan/keputusan, bernilai, dan diketahui efektivitasnya - Berkala . berguna bagi kebijakan/prosedur yang SOP, petunjuk manajemen dalam -teknis/petunjuk Terdokumentasi ditetapkan operasi dan -mengendalikan Dilakukan untuk pelaksanaan, dan/atau
Kebijakan terkait pencatatan atas transaksi Terdapat kebijakan yang dan kejadian telah mengatur prosedur dikomunikasikan dan pencatatan transaksi Pembatasanatas akses dipahami oleh pihak yang dan kejadian terhadap sumber daya dan berkepentingan pencatatannya telah diperbaiki secara berkelanjutan dan secara optimal mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi
- Kebijakan telah dipahami W/D/O oleh penanggungjawab Kebijakan telah mengatur: W/D/O pengelolaan Mekanisme pencatatan ya keuangan/kegiatan untuk seluruh siklus - Proses pembatasan W/D/O -transaksi Kebijakan telah dan kejadian akses telah mampu dikomunikasikan kepada yang mencakupdengan otorisasi, menyesuaikan pimpinan (struktural) dan pelaksanaan, pemrosesan, perubahan lingkungan pegawai dan klasifikasi akhir strategis -- Klasifikasi yang jelas Proses pembatasan untuk transaksi dan akses seluruh secara efektif kejadian mampu memitigasi risiko -penggunaan Tenggat waktu secara tidak pencatatan seluruh sah dan penyalahgunaan transaksi dan kejadian wewenang Kebijakan dan implementasi Kebijakan dan zero W/D/O - Menghasilkan terkait pembatasan akses telah significant Terhadap sumber daya dan -implementasi Pencatatan dilaksanakan W/D/O terhadap sumber daya dan dievaluasi dengan fraudulent/dangerous pencatatannya telah ketentuan Kebijakan terkait -sesuai Kebijakan telah dipahami W/D/O pencatatannya telah ketentuan: intrusion dilakukan pembatasan (peraturan/keputusan, pembatasan akses yang oleh penanggungjawab Terdapat kebijakan Kebijakan telah mengatur: W/D/O dievaluasi sehingga dapat -pengelolaan Berkala akses sesuai dengan SOP, petunjuk terhadap sumber daya dan keuangan dan mengatur prosedur Mekanisme/desain a diketahui efektivitasnya -BMN/BMD Terdokumentasi ketentuan teknis/petunjuk pencatatannya telah pembatasan akses pembatasan akses yang Pertanggungjawaban Proses W/D/O -pelaksanaan, untuk dan/atau dikomunikasikan dan - Dilakukan Kebijakan telah terhadap sumber daya yang tidak diinginkan terhadap terhadap sumber daya dan pertanggungjawaban telah menangani residual risk lain) dipahami oleh pihak yang kebijakan dikomunikasikan kepada dimiliki organisasi beserta sumber daya pencatatannya telah mampu menyesuaikan Hasil evaluasi telah Pembatasan akses dan berkepentingan pimpinan (struktural) pencatatannya -dengan Mekanisme/desain diperbaiki secara perubahan ditindak lanjuti dilaksanakan baik pegawai pembatasan aksespada yang berkelanjutan dan secara lingkungan strategis - Perbaikan telah sumber daya yang dimiliki diinginkan terhadap optimal mampu mendukung tidak -organisasi Proses menghasilkan kinerja yang maupun pencatatan sumber daya pencapaian tujuan pertanggungjawaban lebih baikpencatatan atas terhadap organisasi secara mampu sumberefektif daya tersebut memitigasi risiko Kebijakan dan implementasi Kebijakan dan W/D/O - Pembatasan akses penggunaan secara tidak terkait akuntabilitas telah dilakukan dengan Sumber daya dan sumber -implementasi Pertanggungjawaban W/D/O sah dan penyalahgunaan daya dan pencatatannya dievaluasi dengan mempertimbangkan nilai pencatatannya telah sesuai Kebijakan terkait -dilaksanakan Kebijakan telah dipahami W/D/O wewenang telah dievaluasi sehingga ketentuan: aset, kemudahan dipertanggungjawabkan ketentuan pertanggungjawaban oleh penanggungjawab Terdapat kebijakan yang Kebijakan telah mengatur: W/D/O -(peraturan/keputusan, Pertanggungjawaban dapat diketahui Berkala . keuangan dipindahkan, dan oleh pihak/pegawai yang sumber daya dan pengelolaan dan mengatur prosedur -terhadap Mekanisme jadian Penting sumber daya dan efektivitasnya Terdokumentasi kemudahan ditukarkan ditetapkan sesuai SOP, petunjuk pencatatannya telah BMN/BMD pertanggungjawaban pertanggungjawaban telah dibagi W/D/O Pendokumentasian atas -pencatatannya Proses -penyimpanan, Pembatasan akses kebijakan/prosedur yang teknis/petunjuk dikomunikasikan dan - Dilakukan Kebijakan untuk telah sumber daya dan habis kepada SPI serta transaksi dan pendokumentasian telah menangani residual risk direviu secara periodik ditetapkan dan/atau dipahami oleh pihak yang pelaksanaan, dikomunikasikan kepada pencatatannya penggunaan, dan pihak/pegawai sesuai kejadian penting telah mampu menyesuaikan Hasil evaluasi telah Pembatasan aksesdaya kebijakan lain) berkepentingan pimpinan (struktural) dan pencatatan sumber kewenangannya diperbaiki secara dengan perubahan lanjuti dilakukan sebagai upaya -ditindak Dilakukan perbandingan -pegawai Penetapanstrategis pihak/pegawai berkelanjutan dan secara lingkungan -untuk Perbaikan telah menangani risiko berkala antara sumber harus optimal mampu mendukung yang -daya Proses menghasilkan kinerja yang yang disebabkan dengan bertanggungjawab pencapaian tujuan pendokumentasian mampu lebih baik alur/prosedur kelemahan pencatatannya -Kebijakan Penetapan bentuk Pendokumentasian atas dan W/D/O organisasi menghasilkan dokumen -pertanggungjawaban Pertanggungjawaban yang SPI serta transaksi dan telah yang relevan, baik bernilai, Pendokumentasian atas -implementasi Pendokumentasian dilaksanakan padadan W/D/O harus dilaksanakan/dibuat kejadian penting telah dievaluasi dengan berguna bagi manajemen SPI serta transaksi dan sesuai kegiatan yang terkait Kebijakan terkait prosedur -dilaksanakan Kebijakan telah dipahami W/D/O dievaluasi sehingga dapat ketentuan: dan pihak lain secara real kejadian penting telah ketentuan dengan keuangan pendokumentasian oleh penanggungjawab Terdapat kebijakan atas yangSPI Kebijakan telah mengatur: W/D/O diketahui efektivitasnya Berkala . time dilaksanakan sesuai (peraturan/keputusan, (akuntansi keuangan dan serta transaksi dan kejadian pengelolaan dokumen/arsip mengatur prosedur - Pendokumentasian --SOP, Terdokumentasi kebijakan/prosedur yang petunjuk BMN/BMD) maupun penting telah Kebijakan telah pendokumentasian atas SPI manual dan standar, W/D/O Informasi yang disajikan rel secara - Informasi produk, Dilakukan untuk ditetapkan kegiatan teknis operasional dikomunikasikan dan dikomunikasikan kepada serta transaksi dan kejadian teknis/petunjuk elektronik prosedur residual risk Klasifikasi informasi telah -menangani Informasi(struktural), produk, standar, W/D/O pelaksanaan, dan/atau organisasi dipahami oleh pihak yang pimpinan penting -layanan/pelaksanaan Mencakup seluruh tugas Hasil evaluasi telah dievaluasi dan prosedur kebijakan lain) Informasi yang relevan -pegawai, Informasi produk, standar, W/D/O Pertanggungjawaban berkepentingan dan stakeholders pendokumentasian fungsi dan pengaduan ditindak lanjuti ditindaklanjuti sehingga layanan/pelaksanaan tugas Dokumentasi dan catatan untuk mendukung prosedur terhadap daya dan W/D/O Informasi yang relevan -pengendalian Informasisumber produk, standar, serta telah memenuhi ekspektasi Perbaikan telah dapat disajikan dengan fungsi dan pengaduan dikelola, dipelihara, dan pengendalian intern layanan/pelaksanaan tugas pencatatannya direviu untuk mendukung prosedur kejadian Ketersediaan informasi -transaksi Informasidan produk, standar, W/D/O stakeholder; menghasilkan kinerja tepat waktu, andal, dan dan telah dievaluasi dan yang dimutakhirkan secara tersedia secara lengkap fungsi dan pengaduan secara periodik pengendalian intern layanan/pelaksanaan tugas penting yang relevan untuk prosedur -tersedia Informasi layanan internal lebih baik relevan ditindaklanjuti sehingga: berkala mudah untuk diperoleh secara lengkap Fungsi tersedia secara lengkap fungsi dan pengaduan Untuk pendokumentasian mendukung pengendalian layanan/pelaksanaan tugas (keuangan, kepegawaian, a. Jelas klasifikasi -fungsi Pendokumentasian dan mudah diakses; pertanggungjawaban namun tidaklengkap mudah tersedia secara lengkap, secara elektronik intern tidak dan pengaduan umum, dsb)layanan telah dilaksanakan secara -informasi; Informasi internal dilakukan sebagai upaya diperoleh/akses terbatas namun tidak mudah mencakup sistem informasi belum tersedia secara memenuhi ekspektasi b. Jelas prosedur manual dan/atau elektronik (keuangan, kepegawaian, untuk menangani risiko diakses; otomatis, pengumpulan lengkap; stakeholder; pengelolaan informasi; sesuai karakteristik dsb) tersedia yang disebabkan -umum, Informasi layanan internal dan penanganan data,
Sistem pengaduan Perbaikan berkelanjutan W/D/O berdampak pada perbaikan antara lain berdampak berkelanjutan pada peningkatan kinerja, perbaikan pelayanan publik, dan kepuasan Sistem pengaduan telah Kebijakan dan W/D/O stakeholder. dievaluasi implementasi telah Sistem pengaduan telah Sudah Jelas W/D/O dievaluasi dengan diterapkan dan Keberadaan sistem Sudah Jelas W/D/O ketentuan: ditindaklanjuti sesuai pengaduan telah Telah terdapat kebijakan Sudah Jelas W/D/O - Berkala Kebijakan/SOP disosialisasikan kepada penerapan sistem Strategi dan kebijakan >60% pegawai sample W/D/O - Terdokumentasi masyarakat/stakeholder pengaduan manajemen risiko telah pada tingkat operasional - Dilakukan untuk dikomunikasikan pada unit kerja, strategis menangani residualunit risk seluruh pegawai pada kerja, dan strategis K/L/D - Hasil evaluasi telah tingkat unit menunjukan pengetahuan Strategioperasional dan kebijakan >60% sample W/D/O ditindakpegawai lanjuti kerja, tingkat strategis unit akan strategi dan kebijakan manajemen risiko telah pada tingkat operasional Perbaikan telah Strategi dan kebijakan >60% pegawai sample W/D/O kerja, dan tingkat strategis yang telah ditetapkan dikomunikasikan pada unit kerja dan strategis unit menghasilkan kinerja yang manajemen risiko telah pada tingkat operasional Strategi dan kebijakan >60% pegawai sample W/D/O K/L/D seluruh pegawai pada kerja menunjukan lebih baik dikomunikasikan pada unit kerja dan 60% Tindak risiko operasional terhadap sebagian diprioritaskan pengendalian unit operasional kerja dan risiko terhadap sebagian sebagian risiko unit kerja telah risiko operasional strategis unit kerja diimplementasikan unit kerja telah belum diimplementasikan diimplementasikan
T T T Y T T T T Y T T Y Y Y T Y Y Y Y T T T T Y T T Y Y Y T
Instansi Pemerintah telah menentukan Instansi Pemerintah prioritas risiko pada telah menentukan Instansi Pemerintah seluruh risiko prioritas risiko pada telah menentukan Instansi Pemerintah operasional unit seluruh risiko prioritas risiko pada telah menentukan Instansi Pemerintah kerja dan strategis operasional unit seluruh risiko prioritas risiko pada telah menentukan unit kerja kerja dan sebagian operasional unit sebagiantindak risiko rencana risiko strategis kerja operasional unitunit pengendalian kerja kerja Instansi Pemerintah terhadap risiko telah menentukan operasional unit Instansi Pemerintah rencana tindak kerja, strategis unit telah menentukan Instansi Pemerintah pengendalian kerja, dan strategis rencana tindak telah menentukan Instansi Pemerintah terhadap risiko K/L/D secara pengendalian rencana tindak telah menentukan Tindak operasional unit memadai terhadap seluruh pengendalian rencana tindak pengendalian kerja dan strategis risiko operasional terhadap seluruh pengendalian terhadap seluruh Tindak unit kerja secara dan risiko operasional terhadap sebagian risiko operasional pengendalian Tindak memadai sebagian risiko telah unit kerja yang risiko operasional unit kerja, risiko terhadap seluruh pengendalian Tindak strategis unit kerja diprioritaskan unit kerja yang telah strategis unit kerja, risiko operasional terhadap seluruh pengendalian yang telah Tindak diprioritaskan dan risiko strategis unit kerja dan risiko risiko operasional terhadap seluruh diprioritaskan pengendalian Tindak K/L/D telah strategis unit unit kerja dankerja risiko operasional terhadap sebagian pengendalian telah Tindak diimplementasikan telah sebagian risiko unit kerja telah risiko operasional efektif menurunkan pengendalian telah diimplementasikan Tindak strategis unit kerja diimplementasikan unit kerja telah risiko operasional efektif menurunkan pengendalian efektif telah Tindak diimplementasikan unit kerja, strategis risiko operasional menurunkan seluruh diimplementasikan pengendalian efektif Tindak unit kerja, dan kerja dan risiko operasional menurunkan seluruh pengendalian efektif Rencana tindak strategis K/L/D unit kerja T unit kerja dan risiko operasional menurunkan hasil pengendalian sebagian unit kerja risiko sebagian risiko asesmen strategis unitunit kerja operasional korupsi baik pada kerja kegiatan utama maupun kegiatan pendukung telah dilaksanakan dan updating register risiko korupsi dilakukan secara periodik dan Asesmen T konsisten risiko korupsi pada kegiatan utama telah menghasilkan peta risiko korupsi dan rencana tindak pengendalian dan terjadwal. Ada bukti RTP dilaksanakan.
T Y Y Y T
T Y Y Y T T Y Y Y T T T Y Y
Bahwa RTP untuk risikoRTP tingkat Bahwa untuk operasional unit risiko operasional Bahwa RTP untuk kerja tidak mampu unit kerja mampu risiko operasional Bahwa ….. Telah menurunkan level unit kerja …..mampu risiko sebesar level >60% risiko sebesar >60% menurunkan dan risiko tingkat risiko sebesar 60%. Bahwa….. ….. Telah …..
T T Y Y T
T T Y Y T
Bahwa ….. Telah Bahwa….. ….. Telah Bahwa….. ….. Telah ….. Bahwa ….. Telah Bahwa….. ….. Telah ….. Bahwa ….. Telah ….. T
T
T T Y Y T T T Y Y
Asesmen risiko korupsi pada beberapa kegiatan utama telah menghasilkan peta risiko korupsi dan rencana tindak pengendalian dan terjadwal
T
Bahwa ….. Telah …..
Y
Unit kerja telah Y melakukan identifikasi skenario/modus dan penyebab korupsi namun belum dilakukan penilaian atas risiko korupsi yang teridentifikasi
Bahwa ….. Telah …..
Y
Penilaian risiko korupsi tidak berjalan
Bahwa ….. Telah …..
Y
Y
Pelaksanaan reviu T kinerja mendukung pencapaian kinerja organisasi
Kebijakan dan pelaksanaan Reviu kinerja reviu kinerja organisasi organisasi Kewajiban oleh masing-masing dilaksanakan dan pelaksanaan reviu Pimpinan organisasi jenjang pimpinan didokumentasikan kinerja diketahui dan jajaran di telah dievaluasi dengan baik untuk oleh seluruh bawahnya secara bahwa Pembinaan secara berkala dibandingkan pimpinan unit dan berjenjang memiliki SDM organisasi pengaruhnya pegawai tanggungjawab/kew telah diperbaiki terhadap capaian ajiban untuk secara kinerja periode melaksanakan reviu berkelanjutan dan berikutnya kinerja secara Bahwa Kebijakan secara optimal berkala dan implementasi bahwa Pembinaan mampu mendukung terkait pembinaan SDM telah pencapaian tujuan Bahwa Kebijakan SDM organisasi dilaksanakan sesuai organisasi terkait pembinaan Bahwa Terdapat telah dievaluasi kebijakan/prosedur SDM telahyang kebijakan sehingga dapat yang ditetapkan dikomunikasikan mengatur Bahwa Perbaikan diketahui organisasi dan dipahami oleh pembinaan SDM terkait pengelolaan efektivitasnya pihak yang untuk sistemmendukung informasi berkepentingan pelaksanaan tugas organisasi dilakukan dan fungsi secara organisasi berkelanjutan.
T Y Y Y
Bahwa Kebijakan pengendalian atas bahwa Kebijakan pengelolaan sistem bahwa Unit informasi organisasi pengelola sistem Bahwa Pimpinan telah dievaluasi digunakan informasi organisasi organisasi dalam secara berkala. analisis kebutuhan dan pengguna menetapkan Bahwa Perbaikan dukungan sistem mengetahui kebijakan/grand berkelanjutan atas informasi, kebijakan design pengelolaan pengelolaan aset kemanfaatan sistem pengelolaan sistem sistem informasi. organisasi informasi existing, informasi. serta struktur pengelola dan pengguna sistem Bahwa informasi beserta Kebijakan/prosedur bahwa wewenang dan pengelolaan atas Kebijakan/prosedur tanggungjawabnya. bahwa Kebijakan aset organisasi atas pengelolaan aset termasuk aset organisasi organisasi dipahami Bahwa Pimpinan pengamanan fisik termasuk oleh pengelola aset organisasi atas aset dievaluasi pengamanan fisik dan pengguna aset menetapkan secara berkala atas aset kebijakan/prosedur diimplementasikan pengelolaan BMN/D secara memadai
T Y Y Y
T
T Y Y Y T
T
T Y Y Y
Bahwa Telah di Y lakukan REview Kinerja, Keuangan dan BMN
Bahwa Telah di Y lakukan Monev Bahwa telah di Y Kinerja setiap bulan Y laksanakan REview Bahwa Monev SAKIP tahun 2021 Capaian Indikator Bahwa Satuan kerja Y dan mendapat nilai Kinerja telah di mempunyai SOP BB lakukan melalui Monev Kinerja Bahwa Pembinaan T aplikasi E SDM organisasi Performnace telah diperbaiki secara berkelanjutan dan Bahwa Y secaraKebijakan optimal dan implementasi Bahwa Pembinaan mampu mendukung Y terkait pembinaan SDM telah pencapaian tujuan Y Bahwa Kebijakan SDM organisasi dilaksanakan sesuai Y organisasi belum terkait pembinaan Bahwa Terdapat telah dievaluasi kebijakan/prosedur dilaksanakan SDM telah kebijakan yang sehingga dapat yang ditetapkan dikomunikasikan mengatur diketahui oleh T organisasi dan dipahami pembinaan SDM efektivitasnya pihak yang untuk mendukung berkepentingan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi
Bahwa kebijakan pengendalian atas Bahwa kebijakan pengelolaan sistem Bahwa Unit informasi organisasi pengelola sistem Bahwa Pimpinan belum dievaluasi digunakan dalam informasi organisasi organisasi secara berkala analisis kebutuhan dan pengguna menetapkan Bahwa Perbaikan dukungan sistem mengetahui kebijakan/grand berkelanjutan atas informasi, kebijakan design pengelolaan pengelolaan aset kemanfaatan sistem pengelolaan sistem sistem informasi organisasi informasi existing, informasi. serta struktur pengelola dan pengguna sistem Bahwa informasi beserta Kebijakan/prosedur Bahwa dan wewenang pengelolaan atas Kebijakan/prosedur tanggungjawabnya. Bahwa Kebijakan aset organisasi atas pengelolaan aset termasuk aset organisasi organisasi dipahami Bahwa Pimpinan pengamanan termasuk fisik oleh pengelola aset organisasi atas aset dievaluasi pengamanan fisik dan pengguna aset menetapkan secara atas berkala aset kebijakan/prosedur diimplementasikan pengelolaan BMN secara memadai
T Y Y Y T
Y Y Y Y
Bahwa Perbaikan T berkelanjutan atas penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja organisasi bahwa T Kebijakan/prosedur bahwa Y penetapan dan reviu Kebijakan/prosedur atas indikator penetapan dandan reviu ukuran kinerja atas indikator dan organisasi ukuran kinerja dievaluasi secara organisasi berkala bahwa dilaksanakan secara Y Kebijakan/prosedur memadai. bahwa Pimpinan Y penetapan dan reviu organisasi atas indikator dan menetapkan bahwa Pemisahan T ukuran kinerja kebijakan/prosedur fungsi telah organisasi dipahami penetapan dan reviu diperbaiki secara namun belum dan atas indikator berkelanjutan dan sepenuhnya ukuran kinerja. secara optimal diimplementasikan. mampu mendukung pencapaian tujuan bahwa Kebijakan T organisasi dan implementasi bahwa Pemisahan Y terkait pemisahan fungsi dalam proses Y bahwa Kebijakan fungsi dalam proses transaksi dan terkait pemisahan bahwa Terdapat Y transaksi danproses kejadian telah fungsi dalam kebijakan yang kejadian telah dilaksanakan transaksi dan sesuai mengatur bahwa Proses dievaluasi sehingga T kebijakan/prosedur kejadian telah pemisahan fungsi otorisasi atas dapat diketahui yang ditetapkan dikomunikasikan dalam proses transaksi dan efektivitasnya dan dipahami transaksi dan oleh kejadian telah pihak yang kejadian diperbaiki secara berkepentingan bahwa bahwa dan T berkelanjutan Proses otorisasi bahwa Y secara Otorisasi optimal atas transaksi dan mampuKebijakan mendukung Y bahwa kejadian telah pencapaian tujuan terkait otorisasi atas Y bahwa Terdapat diperbaiki secara dilaksanakan sesuai organisasi transaksi dan kebijakan yang berkelanjutan dan kebijakan/prosedur kejadian telah mengatur prosedur secara optimal yang ditetapkan dikomunikasikan otorisasi atas bahwa Pencatatan T mampu mendukung dan dipahami transaksi dan oleh atas transaksi dan pencapaian pihak yang tujuan kejadian kejadian telah organisasi berkepentingan diperbaiki secara berkelanjutan dan secara optimal mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi bahwa Kebijakan T dan implementasi bahwa Pencatatan Y terkait pencatatan atas transaksi dan atas transaksi kejadian telah dan kejadian telahsesuai dilaksanakan dievaluasi sehingga kebijakan/prosedur dapat diketahui yang ditetapkan
Bahwa Belum T dipergunakan untuk perbaikan berkelanjutan atas penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja organisasi Bahwa Y Kebijakan/prosedur Bahwa Y penetapan dan reviu Kebijakan/prosedur atas indikator penetapan dan dan reviu ukuran kinerja atas indikator dan organisasi ukuran kinerja dievaluasi secara organisasi berkala Bahwasecara Y dilaksanakan Kebijakan/prosedur memadai. Bahwa Pimpinan Y penetapan dan reviu organisasi atas indikator dan menetapkan Bahwa Kebijakan T ukuran kinerja kebijakan/prosedur dan implementasi organisasi dipahami penetapan dan reviu terkait pemisahan atas indikator dan fungsi dalam proses ukuran kinerja. transaksi dan kejadian belum dievaluasi secara Bahwa Kebijakan Y berkala dan dan implementasi terdokumentasi Bahwa Pemisahan Y terkait pemisahan fungsi dalam proses Y Bahwa Kebijakan fungsi dalam proses transaksi dan terkait Bahwapemisahan Terdapat Y transaksi dan kejadian fungsi dalamtelah proses kebijakan yang kejadian telah dilaksanakan sesuai transaksi dan mengatur Bahwa Proses dievaluasi secara kebijakan/prosedur kejadian telah pemisahan fungsi otorisasi atas berkala dan yang ditetapkan dikomunikasikan dalam proses transaksi dan terdokumentasi dan dipahami oleh transaksi dan kejadian telah pihak yang kejadian diperbaiki secara berkepentingan Bahwa Kebijakan berkelanjutan dan dan implementasi Bahwa Otorisasi secara optimal terkait otorisasi atas atas transaksi dan mampu Bahwamendukung Kebijakan transaksi dan kejadian telah pencapaian tujuan terkait otorisasi atas Bahwa Telah kejadian telah dilaksanakan sesuai organisasi belum transaksi dan Terdapat kebijakan dievaluasi sehingga kebijakan/prosedur dilaksanakan kejadian telah yang mengatur dapat diketahui yang ditetapkan dikomunikasikan prosedur otorisasi Bahwa Pencatatan efektivitasnya dan dipahami oleh atas transaksi atas transaksi dan dan pihak yang kejadian kejadian telah berkepentingan diperbaiki secara berkelanjutan dan secara optimal mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi Bahwa Kebijakan dan implementasi Bahwa Pencatatan terkait pencatatan atas transaksi dan atas transaksi dan kejadian telah kejadian telah dilaksanakan sesuai dievaluasi sehingga kebijakan/prosedur dapatditetapkan diketahui yang
T Y Y Y Y
Y Y Y
bahwa Kebijakan Y terkait pencatatan bahwa Terdapat Y atas transaksi kebijakan yangdan kejadian telah mengatur prosedur T bahwa Pembatasan dikomunikasikan pencatatan atas akses terhadap dan dipahami oleh transaksi dan sumber daya dan pihak yang kejadian pencatatannya telah berkepentingan diperbaiki secara berkelanjutan dan secara optimal mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi
Bahwa Kebijakan terkait pencatatan Bahwa telah atas transaksi dan terdapat kebijakan kejadian telah yang mengatur Bahwa Kebijakan dikomunikasikan prosedur pencatatan dan implementasi dan dipahami oleh atas transaksi dan terkait pembatasan pihak yang kejadian akses terhadap berkepentingan sumber daya dan pencatatannya belum dievaluasi
bahwa Kebijakan dan implementasi bahwa Terhadap terkait pembatasan sumberKebijakan daya dan bahwa akses terhadap pencatatannya terkait pembatasan bahwa Terdapattelah sumber daya dan dilakukan akses terhadap kebijakan yang pencatatannya telah pembatasan akses sumber daya dan mengatur prosedur bahwa dievaluasi sehingga sesuai dengan pencatatannya telah pembatasan akses Pertanggungjawaba dapat diketahui ketentuan dikomunikasikan terhadap sumber n terhadap sumber efektivitasnya dan dipahami oleh daya yang daya dan dimiliki pihak yangbeserta organisasi pencatatannya telah berkepentingan pencatatannya diperbaiki secara
Bahwa Kebijakan dan implementasi Bahwa Terhadap terkait pembatasan sumberKebijakan daya dan Bahwa akses terhadap pencatatannya telah terkait pembatasan Bahwa Terdapat sumber daya dan dilakukan akses terhadap kebijakan yang pencatatannya telah pembatasan akses sumber daya dan mengatur prosedur dievaluasi sesuai dengan pencatatannya telah pembatasan akses ketentuan dikomunikasikan terhadap sumber dan oleh dayadipahami yang dimiliki pihak yang organisasi beserta berkepentingan pencatatannya
T Y Y Y T
berkelanjutan dan secara optimal mampuKebijakan mendukung T bahwa pencapaian tujuan dan implementasi bahwa Sumber daya Y organisasi terkait akuntabilitas dan pencatatannya bahwa Kebijakan Y sumber daya dan telah terkait Terdapat bahwa Y pencatatannya telah dipertanggungjawab pertanggungjawaba kebijakan yang dievaluasi sehingga kan oleh daya n sumber dan mengatur prosedur bahwa T dapat diketahui pihak/pegawai yang pencatatannya telah pertanggungjawaba Pendokumentasian efektivitasnya ditetapkan sesuai dikomunikasikan n sumber daya dan atas SPI serta kebijakan/prosedur dan dipahami oleh pencatatannya transaksi dan yang pihak ditetapkan yang kejadian penting berkepentingan telah diperbaiki secara bahwa berkelanjutan dan T Pendokumentasian secara optimal bahwa Y atas SPI serta mampu mendukung Pendokumentasian bahwa Kebijakan Y transaksi dan pencapaian tujuan atas SPI serta terkait prosedur bahwa Terdapat Y kejadian penting organisasi transaksi dan pendokumentasian kebijakan yang telah dievaluasi kejadian penting atas SPI serta mengatur prosedur bahwa Informasi sehingga dapat yangT telah dilaksanakan transaksi dan pendokumentasian diketahui bahwa Klasifikasi T sesuai kejadian atas SPI penting serta efektivitasnya informasi telah kebijakan/prosedur bahwa Informasi Y telah transaksi dan dievaluasi dan ditetapkan yang relevan untuk dikomunikasikan Informasi yang Y kejadian penting ditindaklanjuti mendukung dan dipahami oleh relevan untuk bahwa Ketersediaan Y sehingga dapat pengendalian pihak yang mendukung informasi yangintern disajikan dengan tersedia secara berkepentingan pengendalian intern relevan untuk tepat waktu, andal, lengkap dan mudah tersedia secara mendukung dan relevan untuk diperoleh lengkap namun pengendalian intern tidak mudah lengkap diperoleh/akses
Bahwa Kebijakan dan implementasi Bahwa Sumber terkait akuntabilitas daya dan daya Bahwa umber sumber daya dan pencatatannya telah danBahwa pencatatannya Telah pencatatannya dipertanggungjawab telah terdapat kebijakan belum dievaluasi kan oleh dipertanggungjawab yangBahwa mengatur sehingga belum pihak/pegawai yang kan oleh prosedur Pendokumentasian diketahui ditetapkan sesuai pihak/pegawai yang pertanggungjawaba atas SPI serta efektivitasnya kebijakan/prosedur ditetapkan sesuai n sumber daya transaksi dandan yang ditetapkan kebijakan/prosedur pencatatannya kejadian penting yang ditetapkan belum dievaluasi secara berkala Bahwa Pendokumentasian Bahwa atas serta Pendokumentasian BahwaSPI Kebijakan transaksi dan atas SPI serta terkait prosedur Bahwa Terdapat kejadian penting transaksi dan pendokumentasian kebijakan yang belum dievaluasi kejadian penting atas SPIprosedur serta mengatur secara berkala telah dilaksanakan transaksi dan pendokumentasian Bahwa klasifikasi kejadian atas SPIpenting serta informasi belum Bahwa Informasi telah transaksi dan dievaluasi dan yang relevan untuk dikomunikasikan Bahwa Informasi kejadian penting ditindaklanjuti danmendukung dipahami oleh yang relevan Bahwa untuk sehingga dapat pengendalian intern pihak yang mendukung Ketersediaan disajikan dengan tersedia berkepentingan pengendalian intern informasisecara yang tepat waktu, andal, lengkap dan mudah tersedia secara relevan untuk dan diperoleh relevan untuk lengkap namun mendukung tidak mudah pengendalian intern diperoleh/akses
Y Y
T Y Y Y Y
T T Y Y Y
T Y Y Y Y T T Y Y Y
bahwa Sistem pengaduan berdampak pada perbaikan berkelanjutan bahwa Sistem pengaduan telah bahwa Sistem dievaluasi pengaduan telah bahwa Keberadaan diterapkan dan sistem bahwa pengaduan Telah ditindaklanjuti telah terdapat kebijakan bahwa Strategi dan sesuai disosialisasikan penerapan kebijakan sistem Kebijakan/SOP kepada pengaduan risiko manajemen masyarakat/stakehol telah der dikomunikasikan bahwa Strategi dan pada kebijakan bahwaseluruh Strategi dan pegawai pada manajemen risiko kebijakan bahwa Strategi dan tingkat operasional telah manajemen risiko kebijakan bahwa Strategi dan unit kerja, tingkat dikomunikasikan telah manajemen risiko kebijakan bahwa Register strategis unit kerja, pada seluruh dikomunikasikan telah manajemen risiko risiko dan rencana dan tingkat strategis pegawai pada pada seluruh dikomunikasikan telah tindak pengendalian K/L/D tingkat operasional pegawai pada pada seluruh dikomunikasikan tingkat operasional unit kerja dan tingkat operasional pegawai pada padaKerja/OPD, sebagian Unit tingkat strategis unit kerja dan unit tingkat operasional pegawai pada strategis Unit kerja bahwa Register sebagian pegawai unit kerja tingkat operasional Kerja/OPD dan risiko tingkat dan rencana pada bahwa Register unit kerja K/L/D telah Strategis tindak pengendalian strategis unit kerja risiko dan rencana bahwa Register dikomunikasikan tingkat operasional tindak pengendalian risiko dan rencana bahwa Register kepada seluruh Unit Kerja/OPD, operasional Unit tindak pengendalian risikokerja dan rencana pihak terkait dan Unit T strategis Unit Kerja/OPD, strategis tingkat operasional tindak pengendalian dijadikan bahan menyelenggarakan Kerja/OPD dan dan Unit Kerja/OPD dan unit kerja/OPD tingkat operasional dalam pengambilan sistem Strategis K/L/D telah strategis unit kerjaunit telah keputusan serta whistleblowing dikomunikasikan kerja/OPD telah dikomunikasikan menjadi bahan dan secara mandiri kepada seluruh kepada seluruh dikomunikasikan kepada sebagian pembelajaran dan telah dimanfaatkan pihak terkait dan kepada seluruh pihak terkait inovasi secara konstruktif dijadikan bahan pihak terkait oleh pegawai dan dalam pengambilan stakeholder. Unit kerja T keputusan Informasi menyelenggarakan whistleblowing sistem ditangani sesuai whistleblowing prosedur dan internal secara keandalan sistem mandiri, telah whistleblowing dimanfaatkan dipantau dan secara konstruktif dievaluasi oleh kerja pegawai Unit T efektivitasnya dengan tumbuhnya menyelenggarakan sebagai bahan intensi sistem perbaikan yangyang whistleblowing whistleblowing berkelanjutan cukup dan internaltinggi dan cukup sikap positif kepada berfungsi, secara pelapor, serta umum sikap mekanisme terhadap pelapor perlindungan cukup positif dan kepada pelapor niat whistleblowing berfungsi. pada tataran sedang. Pegawai tidak memanfaatkan saluran
T
T Y Y Y T
T Y Y Y T
T Y Y Y
T T Y Y Y
Bahwa Sistem pengaduan belum Bahwa Sistem dievaluasi pengaduan telah Bahwa Keberadaan diterapkan dan sistem pengaduan Bahwa Telah ditindaklanjuti telah terdapat kebijakan sesuaisistem disosialisasikan penerapan Kebijakan/SOP kepada pengaduan masyarakat/stakehol der Bahwa 18 tahun Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun Jumlah kabupaten/kota sehat Terpenuhinya sarana, prasarana, obat, BMHP, dan alat Persentase kabupaten/kota, dengan SPA puskesmas yang kesehatan yankes primer memenuhi Persentasestandar kabupaten/kota dengan puskesmas yang ketersediaan obat sesuai standar Menguatnya tatakelola manajemen pelayanan dan kolaborasi memiliki Persentase FKTP terakreditasi publik-swasta Persentase klinik pratama dan praktek mandiri dokter yang Terpenuhinya sarana prasarana, alat kesehatan, obat, dan bahan Persentase melakukan pelayanan prioritas fasyankes program rujukan milik pemerintah yang medis habis pakai (BMHP) pelayanan kesehatan rujukan memenuhi Sarana Prasarana dan Alat (SPA) sesuai Menguatnya tatakelola manajemen dan pelayanan spesialistik standar Persentase penurunan jumlah kematian di Rumah Sakit
Y/T
Menguatnya dan terdistribusinya mutu RS, layanan unggulan dan pengembangan layanan lain Menguatnya produksi alat kesehatan, bahan baku obat, obat, obat tradisional dan vaksin dalam negeri
3.2
Menguatnya surveilans yang adekuat
3.3
Menguatnya sistem penanganan bencana dan kedaruratan kesehatan Terpenuhinya pembiayaan kesehatan yang berkeadilan pada kegiatan promotif dan preventif
4.2
4.3 5.1 5.2 5.3 6.1
SASARAN TEPAT
Menguatnya pembiayaan kesehatan nasional secara efektif, efisien dan berkeadilan untuk mencapai universal health coverage (UHC) Meningkatnya pemenuhan dan pemerataan SDM kesehatan yang berkualitas Meningkatnya kompetensi dan sistem pendidikan pelatihan SDM kesehatan Meningkatnya sistem pembinaan jabatan fungsional dan karier SDM kesehatan Meningkatnya sistem pelayanan kesehatan dalam ekosistem teknologi kesehatan yang terintegrasi dan transparan dalam mendukung kebijakan kesehatan berbasis bukti
IK TEPAT
CAPAIAN
DATA ANDAL TARGET
REALISASI
PERSENTASE REALISASI
Y/T
Y/T Y/T Y/T Y/T Y/T Y/T Y/T Y/T Y/T Y/T Y/T Y/T Y/T Y/T Y/T Y/T Y/T Y/T
Y/T Y/T Y/T Y/T Y/T Y/T Y/T Y/T Y/T Y/T Y/T Y/T Y/T Y/T Y/T Y/T Y/T Y/T
Y/T
Y/T
Y/T
Persentase kepuasan pasien di fasyankes rujukan Jumlah Rumah Sakit yang memiliki layanan unggulan internasional Jumlah bahan baku obat dan obat 10 terbesar yang diproduksi negeri10 terbesar by volume dan value Jumlah alatdalam kesehatan yang diproduksi negeri Jumlah vaksin 10dalam terbesar yang diproduksi di dalam negeri Persentase kabupaten/kota yang melakukan respon KLB/wabah (PE, pemeriksaan laboratorium, tata laksana kasus) provinsi yang sudah memliki sistem penanganan Jumlah bencana dan kedaruratan kesehatan masyarakat sesuai standar Persentase cakupan kelompok berisiko yang mendapatkan layanan skrining kesehatan
Y/T
Y/T
Y/T Y/T Y/T Y/T Y/T Y/T
Y/T Y/T Y/T Y/T Y/T Y/T
Y/T
Y/T
Y/T
#DIV/0!
Y/T
Y/T
Y/T
#DIV/0!
Proporsi Out Of Pocket (OOP) terhadap total belanja kesehatan Persentase faskes dengan SDM kesehatan sesuai standar
Y/T
Y/T
Y/T
#DIV/0!
Y/T
Y/T
Y/T
#DIV/0!
Persentase faskes dengan SDM kesehatan yang ditingkatkan sesuai kompetensinya Persentase faskes dengan SDM kesehatan tersertifikasi
Y/T
Y/T
Y/T
#DIV/0!
Y/T
Y/T
Y/T
#DIV/0!
Jumlah fasilitas kesehatan yang mengimplementasikan sistem data danbioteknologi aplikasi kesehatan Indonesia Jumlah sistem kesehatan terstandar dan terintegrasi yang diimplementasikan
Y/T
Y/T Y/T
Y/T Y/T
#DIV/0! #DIV/0!
Y/T Y/T
Y/T
68
64
80 20 90
56.4 0 86
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0
#DIV/0!
34.8 4
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0.19 231 365 458 0.4873
< 2.5 60 12
301 358 433
Lampiran 4 6.2
Meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti
6.3
Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik
Persentase kebijakan yang berkualitas dan dapat diimplementasikan Indeks capaian tata kelola Kemenkes yang baik RATA-RATA CAPAIAN KINERJA OUTCOME
Gradasi Level 1 di bawah 30% 2 ≥ 30% dan
