Kuis 4 [PDF]

Citation preview

Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan dimulai sejak….Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan



Tarif PPh Jasa Konstruksi Selanjutnya, kita akan mengulas tarif pajak yang dikenakan atas jasa kontruksi. Jika mengacu pada PP No 5 Tahun 2008, tarif jasa konstruksi dibagi menjadi lima yakni:     



2% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil. 4% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha. 3% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa selain penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam poin a dan b. 4% untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha. 6% untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.



Halaman 120 Berikut adalah kewajiban materiil bendahara pengeluaran adalah….menghitung pajak terutang



Peraturan UU yang mengatur terkait pelaksanaan anggaran adalah….UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Terhadap tagihan kepada Negara semua pihak terkait harus melakukan pengujian terhadap tagihan kepada Negara. Secara umum pengujian tersebut meliputi tiga hal pokok yaitu: 1) pengujian terhadap kesesuaian tagihan dengan UU atau pengujian (Wetmatigheid); 2) pengujian pengujian terhadap kesesuaian tagihan dengan aturan pelaksanaan UU atau pengujian (Rechmatigheid); dan 3) pengujian terhadap kesesuaian tagihan dengan output/materi/hasil atau pengujian (Doelmatigheid). Belanja Modal (53) Pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset Tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan seharihari suatu satuan kerja bukan untuk dijual. Dalam hal bukti pengeluaran untuk biaya transportasi atau di tempat menginap lainnya tidak dapat mengeluarkan kuitansi, dibuat daftar pengeluaran riil yang disetujui oleh PPK disertai dengan pernyataan tanggung jawab sepenuhnya atas pengeluaran dimaksud



Dokumen yang merupakan bukti adanya otorisasi dari KPA/PPK terhadap suatu pengeluaran adalah….spby Tata kelola pengelolaan keuangan BLU yang harus mengikuti ketentuan seperti satuan kerja biasa adalah dana BLU yang bersumber dari .. Rupiah Murni dan PNBP Sisa dana PNBP dari satker pengguna PNBP yang merupakan lembaga pendidikan yang disetorkan ke rekening kas Negara pada akhir tahun anggaran merupakan bagian realisasi penerimaan PNBP tahun anggaran berikutnya dan dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan setelah diterimanya DIPA. Sedangkan bagi Instansi non lembaga pendidikan harus disetor ke kas Negara dan bukan merupakan bagian dari target penerimaan tahun berikutnya. Rekening Khusus yang selanjutnya disingkat Reksus adalah rekening Pemerintah yang dibuka Menteri Keuangan pada Bank Indonesia atau Bank yang ditunjuk untuk menampung dan menyalurkan dana PHLN dan dapat dipulihkan saldonya (revolving) setelah dipertanggungjawabkan kepada



KPA mengajukan UP dalam bentuk UP tunai sebesar 100%(seratus persen).dalam hal Satker memenuhi kriteria sebagai berikut…tidak terdapat penyedia barang/jasa yang dapat menerima pembayaran dengan kartu kredit melalui mesin EDC yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari KPA; dan memiliki pagu jenis belanja Satker yang dapat dibayarkan melalui UP sampai dengan Rp2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta rupiah)



Daftar Pengeluaran Riil Kegiatan Operasional Dan Belanja Modal Dengan Kartu Kredit Pemerintah dibuat oleh….Pemegang Kartu Kredit Pemerintah Pengajuan Tambahan Uang Persediaan harus mendapatkan persetujuan dari….Kepala KPPN Dalam pengajuan SPM-UP/TUP/GUP PNBP ke KPPN, satker pengguna harus melampirkan Daftar Perhitungan Jumlah MP.



Penggantian   uang    persediaan    dengan    mengisi    kembali    rekening bendahara pengeluaran sebesar nilai yang telah dipergunakan adalah…. Gup tunai



Salah satu dokumen yang dipersyaratkan dalam mengajukan Tambahan Uang Persediaan adalah….Rincian Rencana Penggunaan Dana



Dalam pengajuan SPM-UP/TUP/GUP PNBP ke KPPN, satker pengguna harus melampirkan….Daftar Perhitungan Jumlah MP



Sesuai dengan PMK No.84/PMK.05/2015 Tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman Dan/ Atau Hibah Luar Negeri , penarikan dana yang bersumber dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, dapat dilakukan dengan 5 (lima) cara, yaitu: 1. Transfer ke R-KUN; 2. Pembayaran Langsung (PL); 3. Letter of Credit (LC); 4. Pembiayaan Pendahuluan (PP); 5. Rekening Khusus (Reksus). Pengajuan permintaan pembayaran penggantian UP (GUP) Isi, diawali dari pengklasifikasian bukti pembayaran/kuitansi beserta dokumen pendukungnya, menurut jenis belanja masing-masing untuk dicantumkan dalam Daftar Rincian Permintaan Pembayaran. Untuk selanjutnya dari satu berkas SPP-GUP Tunai terkait, akan diterbitkan satu Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Pejabat Penerbit SPM. Bendahara pengeluaran satker tersebut dibantu oleh beberapa Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) maka setiap BPP mengajukan penggantian UP melalui Bendahara Pengeluaran, apabila UP yang dikelolanya telah dipergunakan paling sedikit 50% (lima puluh persen). Penggunaan 50% berlaku untuk UP yang dikelola oleh BPP tersebut sesuai dengan yang dilaporkan kepada KPPN. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 yang diubah PMK No.178/PMK.05/2018 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN, penyediaan uang persediaan (UP) untuk DIPA yang bersumber dari dana PHLN, juga mengikuti ketentuan yang diatur sebagai berikut: a. Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP sampai dengan Rp2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta rupiah) b. Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp6.000.000.000 (enam miliar rupiah) c. Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp6.000.000.000 (enam miliar rupiah). Penyampaian pertanggungjawaban Penggantian UP Isi/revolving dari satuan kerja K/L kepada KPPN selaku Kuasa BUN di daerah, dilaksanakan setelah dana UP sudah digunakan untuk pembayaran minimal sebesar 50%. Periode penggantian UP idealnya adalah bulanan.



Pertanggungjawaban TUP adalah proses untuk mempertanggungjawabkan belanja yang dibayar dengan menggunakan Tambahan Uang Persediaan. Pada dasarnya PTUP dalam prosesnya sama dengan penggantian UP (GUP). Transaksi belanja yang menggunakan dana TUP dipertanggungjawabkan terpisah dari GUP. Tambahan UP harus dipertanggungjawabkan dalam waktu 1 (satu) bulan dan dapat dilakukan secara bertahap. Dalam hal selama 1 (satu) bulan sejak SP2D TUP diterbitkan belum dilakukan pengesahan dan pertanggungjawaban TUP, Kepala KPPN menyampaikan surat teguran kepada KPA. Sisa TUP yang tidak habis digunakan harus disetor ke Kas Negara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu. Untuk perpanjangan pertanggungjawaban Tambahan UP melampaui 1 (satu) bulan, KPA mengajukan permohonan persetujuan kepada Kepala KPPN. Kepala KPPN memberikan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP dengan pertimbangan: 1. KPA harus mempertanggungjawabkan TUP yang telah dipergunakan; 2. KPA menyampaikan pernyataan kesanggupan untuk mempertanggung-jawabkan sisa TUP tidak lebih dari 1(satu) bulan berikutnya. Untuk pengajuan permintaan TUP yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku, Kepala KPPN dapat memberikan persetujuan sebagian atau seluruh permintaan TUP melalui surat persetujuan pemberian TUP. Demikian pula sebaliknya, Kepala KPPN akan menolak permintaan TUP dalam hal pengajuan permintaan TUP tidak memenuhi ketentuan. Persetujuan atau penolakan tersebut dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah surat pengajuan permintaan TUP diterima KPPN.



Salah satu dokumen yang dipersyaratkan dalam mengajukan Tambahan Uang Persediaan adalah….Rincian Rencana Penggunaan Dana



enis-jenis belanja yang digunakan dalam penyusunan DIPA K/L adalah sebagai berikut….elanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial



Dasar pelaksanaan kegiatan satuan kerja dan pencairan dana/pengesahan bagi BUN/Kuasa BUN yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk adalah ….DIPA Petikan Pengesahan DIPA pada prinsipnya merupakan penetapan oleh Menteri Keuangan atas DIPA yang disusun oleh PA dan memuat pernyataan bahwa rencana kerja dan anggaran pada DIPA berkenaan tersedia dananya dalam APBN dan menjadi dasar pembayaran/pencairan dana oleh Kuasa BUN atas beban APBN.



ode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor adalah …. Kode billing Penyetoran uang yang harus dibayar oleh Wajib Bayar atas PNBP di suatu satker dapat dilakukan melalui….bendahara penerimaan/petugas pngut Setoran penerimaan Negara melalui pos dianggap sah apabila sudah mendapatkan….NTPN dan NTB Unit eselon I Kementerian Keuangan ini yang ditetapkan sebagai Biller adalah….DJA, DJP, dan DJBC Pembayaran dengan UP yang dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/BPP kepada 1 (satu) penerima/penyedia barang/jasa paling banyak sebesar….Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) kecuali untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas



Dokumen yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara adalah….dipa Arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang adalah….arsip vital Dalam melaksanakan kewenangan KPA di bidang belanja pegawai, KPA mengangkat PPABP untuk membantu PPK dalam mengelola administrasi belanja pegawai. PPABP bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi belanja pegawai kepada KPA.



Arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun dikelompokkan dalam ….arsip inaktif



Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran PA dapat menunjuk pejabat lain selain kepala Satker sebagai KPA dalam hal: 1) Satker dipimpin oleh pejabat yang bersifat komisioner; 2) Satker dipimpin oleh pejabat Eselon I atau setingkat Eselon I; 3) Satker sementara; 4) Satker yang pimpinannya mempunyai tugas fungsional; atau 5) Satker Lembaga Negara.



Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab kepada ….Bendahara Pengeluaran enyusunan DIPA yang benar adalah sebagai berikut….disusun PA dan disahkan Menteri Keuangan Nomor Transaksi Pos (NTP) yang terdapat pada dokumen sumber atas penerimaan negara melalui Pos. NTP adalah nomor bukti transaksi penyetoran penerimaan negara yang diterbitkan oleh Pos. Beberapa cara penyetoran penerimaan Negara oleh Wajib Pajak/Wajib Bayar: a. Wajib Pajak – Bendahara Pengeluaran – Kas Negara b. Wajib Pajak – Kas Negara c. Wajib Bayar – Petugas Pungut – Bendahara Penerimaan – Kas Negara d. Wajib Bayar – Bendahara Penerimaan – Kas Negara e. Wajib Bayar – Kas Negara



KPA atau pemimpin BLU mengajukan permohonan persetujuan pembukaan Rekening Penerimaan dan/atau Rekening Pengeluaran pada Bank Umum/Kantor Pos kepada ….Kuasa BUN di Daerah Koreksi atau ralat SPM dan ADK SPM hanya dapat dilakukan berdasarkan permintaan koreksi atau ralat SPM dan ADK SPM secara tertulis dari PPK.



Bendahara Pengeluaran melakukan penarikan uang dari Rekening Bendahara Pengeluaran sesuai dengan kebutuhan pada jam operasional Bank Umum yaitu jam ….08.00 – 15.00



Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi terkait pelaksanaan kegiatan dan anggaran merupakan tugas dan wewenang ….KPA Penyusutan arsip dilakukan oleh pencipta arsip berdasarkan ….Jadwal Retensi Arsippa da Halaman IV – Catatan Pemberian informasi dan Pengisian Catatan pada halaman IV adalah pencantuma



Pengelolaan arsip dinamis menjadi tanggung jawab ….pencipta arsip