Laporan Latsar [PDF]

Citation preview

RANCANGAN AKTUALISASI DAN HABITUASI NILAI NILAI DASAR PNS OPTIMALISASI PERAN PERAWAT DALAM MENINGKATKAN KESADARAN PASIEN HIPERTENSI UNTUK KONTROL RUTIN DI UPTD PUSKESMAS RANDUBLATUNG



DISUSUN OLEH:



Nama



:



ANDRI ANANTO, Amd. Kep



NIP



:



19891101201902 1 003



Jabatan



:



PERAWAT TERAMPIL



Instansi



:



UPTD PUSKESMAS RANDUBLATUNG



PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN II ANGKATAN LXXIII PEMERINTAH KABUPATEN BLORA BEKERJASAMA DENGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH 2019



HALAMAN PERSETUJUAN RANCANGAN AKTUALISASI DAN HABITUASI



Judul



: OPTIMALISASI



PERAN



PERAWAT



MENINGKATAN KESADARAN



DALAM



PASIEN HIPERTENSI



UNTUK KONTROL RUTIN DI UPTD PUSKESMAS RANDUBLATUNG Nama



: ANDRI ANANTO



NIP



: 198911012019021003



Angkatan



: LXXIII



No. Presensi : 028



Disetujui untuk diseminarkan pada: Hari



: Jum’at



Tanggal



: 28 Juni 2019



Tempat



: Gedung PKPRI Blora Jl. Halmahera No. 3 Blora



Blora, 28 Juni 2019 Peserta Pelatihan Dasar CPNS



Andri Ananto NIP. 198911012019021003 Menyetujui, Coach,



Mentor,



ERNI IRAWATI Widyaiswara Ahli Madya NIP.



SIGIT WIDIYANTO Penata Tk 1 NIP. 196508081989031014



i



HALAMAN PENGESAHAN RANCANGAN AKTUALISASI DAN HABITUASI Judul



: OPTIMALISASI



PERAN



PERAWAT



MENINGKATAN KESADARAN



DALAM



PASIEN HIPERTENSI



UNTUK KONTROL RUTIN DI UPTD PUSKESMAS RANDUBLATUNG Telah diseminarkan pada: Hari



: Jum’at



Tanggal



: 28 Juni 2019



Tempat



: Gedung PKPRI Blora Jl. Halmahera No. 3 Blora



Blora, 28 Juni 2019 Peserta Pelatihan Dasar CPNS



Andri Ananto NIP. 198911012019021003 Mengesahkan, Coach,



Mentor,



ERNI IRAWATI Widyaiswara Ahli Madya NIP.



SIGIT WIDIYANTO Penata Tk 1 NIP. 196508081989031014



Narasumber,



Widyaiswara Ahli Madya NIP.



ii



PRAKATA Puji syukur kehadirat Allah SWT penulis panjatkan, karena dengan limpahan segala rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas



rancangan



“OPTIMALISASI KESADARAN



aktualisasi PERAN



nilai-nilai PERAWAT



dasar



PNS



DALAM



dengan



judul



MENINGKATAN



PASIEN HIPERTENSI UNTUK KONTROL RUTIN DI



UPTD PUSKESMAS RANDUBLATUNG”. Penulisan rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar PNS ini disusun sebagai salah satu persyaratan kelulusan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri



Sipil



Golongan



II



Angkatan



LXXIII



Tahun



2019



yang



diselenggarakan di BLORA sebagai bentuk pemahaman konseptual dan internalisasi nilai-nilai dasar PNS yang diterapkan di UPTD Puskesmas Randublatung. Dalam menyelesaian rancangan aktualisasi nilai-nilai PNS ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada: 1. ERNI IRAWATI selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga rancangan aktualisasi ini dapat selesai dengan baik. 2. Sigit Widiyanto selaku mentor dan Koordinator Rawat Inap Ruang Dahlia UPTD Puskesmas Randublatung yang telah memberikan masukan, inspirasi dan arahan sehingga rancangan aktualisasi ini dapat diselesaikan dengan baik. 3.



…..….. selaku narasumber/ penguji yang memberikan saran, masukan perbaikan untuk penyempurnaan rancangan aktualisasi ini sehingga dapat diterapkan dengan lebih baik.



4. Keluarga yang telah mendukung, mendoakan serta memberi bantuan sehingga semua kegiatan Pelatihan Dasar CPNS dapat terselesaikan dengan baik.



iii



5. Seluruh Widyaiswara, dan Panitia yang telah memberikan ilmu, bimbingannya, dukungan dan fasilitas selama kegiatan Pelatihan Dasar CPNS Golongan II Angkatan LXXIII 6. Seluruh peserta Pelatihan Dasar CPNS Golongan II Angkatan LXXIII atas inspirasi, kekompakan, bantuan, dan dukungannya. Penulis



berharap



semoga



rancangan



aktualisasi



ini



dapat



memberikan manfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan contoh tentang implementasi nilai-nilai “ANEKA” dengan prinsip Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), Pelayanan Publik dan Whole of Government dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kerja dan masyarakat. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang mendasar pada rancangan ini, oleh karena itu penulis berharap kepada semua pihak untuk memberikan saran dan masukan serta kritik yang membangun untuk penyempurnaan rancangan aktualisasi ini.



Blora, 27 Juni 2019 Penulis



Andri Ananto



iv



DAFTAR ISI



HALAMAN PERSETUJUAN.................................................................



i



HALAMAN PENGESAHAN...................................................................



ii



PRAKATA..............................................................................................



iii



DAFTAR ISI...........................................................................................



v



BAB I PENDAHULUAN A.



Latar Belakang .............................................................................



1



B.



Identifikasi Isu, Penetapan Isu, dan Rumusan Masalah ..............



3



C.



Tujuan ..........................................................................................



8



D.



Manfaat ........................................................................................



8



BAB II. LANDASAN TEORI A.



B.



C.



Sikap dan Perilaku .......................................................................



9



1.



Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Bela Negara.............



9



2.



Analisis Isu Kontemporer......................................................



12



3.



Kesiapsiagaan Bela Negara.................................................



14



Nilai-nilai Dasar Pegawai Negeri Sipil ..........................................



16



1.



Akuntabilitas ......................................................................... 16



2.



Nasionalisme .......................................................................



18



3.



Etika Publik...........................................................................



22



4.



Komitmen Mutu ....................................................................



23



5.



Anti Korupsi........................................................................... 25



Kedudukan dan Peran ASN dalam NKRI .....................................



v



28



D.



1.



Manajemen ASN ..................................................................



30



2.



Pelayanan Publik .................................................................



30



3.



Whole of Goverment ............................................................



31



Tinjauan Umum tentang Hipertensi……………………..................



32



BAB III. DESKRIPSI ORGANISASI



35



A.



Profil UPTD Puskesmas Randublatung........................................



35



1.



Data Wilayah keja Puskesmas Randublatung .....................



35



2.



Visi, Misi, serta Nilai Organisasi ........................................... 39



3.



Struktur Organisasi dan Job Deskripsi.................................. 40



B.



Role Model ...................................................................................



42



C



Tugas Pokok.................................................................................



42



BAB IV. RENCANA KEGIATAN AKTUALISASI A.



Daftar Rancangan Kegiatan Aktualisasi........................................ 45



B.



Jadwal Rencana Pelaksanaan Kegiatan....................................... 53



BAB V. PENUTUP ……………………………………………………….



54



DAFTAR PUSTAKA .............................................................................



55



vi



BAB I PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai



dengan



ketentuan



peraturan



perundang-undangan,



memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas dan mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Perawat merupakan jabatan fungional tertentu dalam bidang kesehatan. Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Pasal 63 ayat



(3)



dan



ayat



(4)



tentang



Aparatur



Sipil



Negara



mengamanatkan Instansi Pemerintah untuk wajib memberikan Pendidikan dan Pelatihan terintegrasi bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) selama satu tahun masa percobaan. Merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, PNS wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan untuk membangun moral, kejujuran, semangat nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Pelatihan yang memadukan pembelajaran klasikal dan nonklasikal di tempat pelatihan dan di tempat tugas sehingga memungkinkan



peserta



mampu



mengaktualisasikan



dan



membuatnya menjadi kebiasaan (habituasi), dan merasakan manfaatnya. Karakter PNS profesional dibentuk dari sikap dan perilaku



disiplin



PNS,



nilai-nilai



dasar



profesi



PNS,



dan



pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS dalam NKRI serta



1



mengusai tugasnya sehingga mampu melaksanakan tugas dan perannya secara profesional sebagai pelayan publik. Peran



ASN



di



bidang



kesehatan



melalui



kegiatan



mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas prima di puskesmas meliputi pelayanan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Hipertensi merupakan penyakit kronis yang tidak dapat disembuhkan,



namun



penyakit



ini



dapat



dikelola.



Dengan



memperhatikan gaya hidup dan pola makan yang disarankan oleh ahli kesehatan agar tekanan darah terkontrol dengan baik agar penyakit hipertensi tidak menjadi semakin parah dan timbul berbagai komplikasi. Namun apabila penyakit hipertensi tersebut telah timbul komplikasi maka perlakuan yang paling efektif untuk penderita hipertensi berat adalah dengan pengelolaan pengobatan rutin yang akan memakan banyak waktu dan biaya agar tekanan darah dapat terkontrol dengan baik.



Masalah kesehatan tentang hipertensi penting dalam upaya pencegahan agar tidak terjadi perburukan kondisi dan komplikasi lebih lanjut. Karena penyakit tersebut tidak dapat disembuhkan sepenuhnya



sehingga



pengelolaan



penyakit



hipertensi



agar



penderita tetap produktif maka diperlukan kerjasama antara tenaga kesehatan dengan pasien yang bersangkutan untuk lebih sadar dan peduli terhadap status kesehatannya. Dari pemantauan kegiatan prolanis keaktifan peserta penderita hipertensi terdapat ketidak patuhan dalam melakukan kontrol rutin, pasien hanya datang berobat ketika dalam kondisi sedang merasakan keluhan sedangkan ketika kondisi tubuh sedang baik mereka enggan kontrol tekanan darah dan menyambung obat, karena peranan obat di sini sangatlah penting untuk pengendalian tekanan darah pada pasien hipertensi.



2



Menurut data perhitungan tahun 2018 Fasilitas Kesehatan Tingkat



Pertama UPTD Puskesmas Randublatung menerima



kunjungan pasien dengan hipertensi sebanyak 507 kunjungan. Sedangkan sejak dengan rincian pasien yang aktif



, sedangkan



yang tidak aktif sebanyak 28 ,sehingga presentase yang diperoleh data pasien berkunjung sebesar 64% ,jadi untuk mencapai pelayanan yang optimal. (Fatimah, 2015) menyebutkan bahwa berdasarkan data international Diabetes Federation menyebutkan kematian urutan keyujuhdunia dengan prevalensi sebesar 1,9%. Tercatat penderita diabetes di dunia pada tahun 2012 sebanyak



371 juta dengan



proporsi DM tipe 2 sebanyak 95%. Kemudian berdasarkan data Depkes RI Tahun 2008 menunjukkan Prevalensi dan angka penderita DM tipe 2 di dunia mengalami peningkatan,baik di negara maju



maupun



di



negara



berkembang



sebagai



dampak



perkembangan ekonomi yang semakin pesat (Ardian,2013)



Berdasarkan data diatas penulis tertarik untuk membahas tentang “OPTIMALISASI



PERAN



PERAWAT



DALAM



MENINGKATAN



KESADARAN PASIEN HIPERTENSI UNTUK KONTROL RUTIN DI PUSKESMAS RANDUBLATUNG Sebagai Rancangan Aktualisasi.



B. Identifikasi Isu dan Rumusan Masalah 1. Identifikasi Isu Dalam proses meningkatkan Mutu Pelayanan UPTD Puskesmas Randublatung ditemukan beberapa isu yang berkaitan dengan nilainilai Pelayanan Publik, Manajemen ASN dan Whole of Government. Sebagai



pusat



pelayanan



kesehatan,



isu-isu



tersebut



sangat



mempengaruhi sehingga menjadi perlu untuk dianalisis penyebabnya dan ditemukan solusi untuk menanganinya. Berdasarkan prinsipprinsip kedudukan dan Peran Pegawai Negri Sipil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.



3



Tabel 1.1 Hasil isu yang teridentifikasi Keadaan Saat Ini



Kondisi Yang Diharapkan



Pelayanan publik



Pasien hipertensi hanya periksa jika ada keluhan dan gejalanya sudah parah



Kesadaran setiap pasien pasien akan pentingnya pengelolaan penyakitnya agar tetap sehat.



Manajemen ASN



Belum diterapkannya triase (pemilihan prioritas pasien berdasarkan tingkat kegawatan) di UGD



Penerapan proses triase dalam penanganan pasien di UGD



Pelayanan publik



Pengunjung masih merokok di area puskesmas walaupun sudah ada larangan



Adanya kesadaran pengunjung untuk tidak merokok di area puskesmas demi menunjang kesehatan pengunjung itu sendiri ataupun sekeliling



Pelayanan publik



Kamar mandi umum kebersihannya kurang terjaga karena digunakan oleh lapisan masyarakat,banyak kotoran dari luar yang ikut masuk di kamar mandi,dan juga bau.



Kebersihan kamar mandi terjaga dan ini merupakan kerjasama antara petugas dan pengunjung pengguna kamar mandi



Kurangnya penerapan Pelayanan senyum, salam, publik sapa dalam pelayanan



Sebagian petugas telah melakukan senyum salam sapa dalam melayani namun masih ada pula beberapa yang belum menerapkanya



Semua pemberi pelayanan tanpa kecuali menerapkan seyum, salam, sapa dalam melayani pasien agar komunikasi berjalan efektif



No



Identifikasi Isu



1.



Kurangnya kesadaran pasien hipertensi untuk kontrol rutin



2.



Kurangnya penerapan proses triase dalam penanganan pasien di UGD



3.



4.



5.



Kurangnya kesadaran pengunjung untuk tidak merokok di area puskesmas



Kurang optimalnya kebersihan kamar mandi umum



Sumber isu



2. Penetapan Isu



4



a) Penetapan Kualitas Isu Menggunakan Metode APKL Rancangan aktualisasi yang akan dilaksanaan menggunakan pendekatan Analisis APKL (Aktual, Problematik, Kekhalayakan dan Layak) digunakan untuk menentukan kelayakan suatu isu sebagai berikut. Tabel 1.2 Tabel parameter APKL No 1



Indikator 2



1



Aktual (A)



2



Problematik (P)



3



Kekhalayakan (K)



4



Layak (L)



Keterangan 3 Isu yang sedang terjadi atau dalam proses kejadian, sedang hangat dibicarakan di kalangan masyarakat, atau isu yang diperkirakan bakal terjadi dalam waktu dekat. jadi bukan isu yang sudah lepas dari perhatian masyarakat atau isu yang sudah basi. Isu yang menyimpang dari harapan standar, ketentutan yang menimbulkan kegelisahan yang perlu segera dicari penyebab dan pemecahannya. Isu yang secara langsung menyangkut hajat hidup orang banyak, masyarakat pelanggan pada umumnya, dan bukan hanya untuk kepentingan seseorang atau sekelompok kecil orang tertentu saja. Isu yang masuk akal (logis), pantas, realistis, dan dapat dibahas sesuai dengan tugas, hak, wewenang, dan tanggung jawab.



Berikut beberapa isu yang ada pada UPTD Puskesmas Randublatung yang ditetapkan menggunakan pendekatan APKL: Tabel 1.3 Tabel penetapan isu dengan APKL



No



1



2



Identifikasi Isu



Indikator



A P Kurangnya kesadaran + + pasien hipertensi untuk kontrol di puskesmas + + Kurangnya penerapan



Keterangan



K L + + Memenuhi (M)



+ + Memenuhi (M)



proses triase dalam penanganan pasien di UGD 3



Kurangnya kesadaran pengunjung untuk tidak merokok di area puskesmas



+



5



+



- + Tidak Memenuhi Syarat (TMS)



4



Kurang optimalnya kebersihan kamar mandi umum



+



+



+ + Memenuhi (M)



5



Kurangnya penerapan + senyum, salam, sapa dalam pelayanan



-



- + Tidak Memenuhi Syarat (TMS)



b) Penetapan Kualitas Isu Menggunakan Analisis USG Analisis yang digunakan untuk memprioritaskan isu yang akan ditindak lanjuti menggunakan Analisis USG (Urgency, Seriousness, Growth). Adapun indikator analisis USG adalah sebagai berikut : Tabel 1.4 Tabel penjelasan USG No



Komponen



1 1



2 Urgency



2



Seriousness



3



Growth



Keterangan 3 Seberapa mendesak isu tersebut dibahas dikaitkan dengan waktu yang tersedia serta seberapa keras tekanan waktu tersebut untuk memecahkan masalah yang menyebabkan isu Seberapa serius isu tersebut perlu dibahas dikaitkan dengan akibat yang timbul dengan penundaan pemecahan masalah yang menimbulkan isu tersebut atau akibat yang ditimbulkan masalah-masalah lain kalau masalah penyebab isu tidak dipecahkan (bisa mengakibatkan masalah lain) Seberapa kemungkinan isu tersebut menjadi berkembang dikaitkan kemungkinan masalah penyebab isu akan semakin memburuk jika dibiarkan.



Parameter yang digunakan untuk menentukan prioritas yaitu menggunakan skala likert pada tabel berikut : Tabel 1.5 Tabel parameter USG Nilai 1.



2.



3.



Urgency / Seriousness / Mendesak Kegawatan Isu tidak mendesak Isu tidak begitu serius untuk segera untuk di bahas karena diselesaikan tidak berdampak ke hal yang lain Isu kurang Isu kurang serius untuk mendesak untuk segera dibahas karena segera tidak kurang berdampak diselesaikan ke hal yang lain Isu cukup Isu cukup serius untuk mendesak untuk segera dibahas karena segera akan berdampak ke hal



6



Growth / Pertumbuhan Isu lamban berkembang



Isu kurang cepat berkembang



Isu cukup cepat berkembang, segera dicegah



4.



5.



diselesaikan Isu mendesak untuk segera diselesaikan



yang lain Isu serius untuk segera dibahas karena akan berdampak ke hal yang lain Isu sangat Isu sangat serius untuk mendesak untuk segera dibahas karena segera akan berdampak ke hal diselesaikan yang lain



Isu cepat berkembang untuk segera dicegah Isu sangat cepat berkembang untuk segera dicegah



Analisis penetapan USG yang dijelaskan pada tabel berikut : Tabel 1.6 Tabel penetapan isu USG No



Isu



1



2



1



2



3



U (1-5) 3



Kurangnya kesadaran pasien hipertensi untuk kontrol rutin Kurangnya penerapan proses triase dalam penanganan pasien di UGD Kurang optimalnya kebersihan kamar mandi umum



Indikator S G (1-5) (1-5) 4 5



Jumlah



Peringkat



6



7



5



5



5



15



I



4



4



4



12



II



4



3



4



12



III



c) Rumusan Masalah Berdasarkan isu yang telah dianalisa, maka rumusan masalah



kegiatan



aktualisasi



adalah



bagaimana



nilai



nilai



Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, Anti Korupsi diterapkan dalam “OPTIMALISASI PERAN PERAWAT DALAM MENINGKATAN KESADARAN UNTUK KONTROL RUTIN.



7



PASIEN HIPERTENSI



C. Tujuan Berdasarkan identifikasi isu dan rumusan masalah yang telah ditemukan, tujuan yang ingin dicapai adalah menemukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran pasien hipertensi untuk kontrol rutin di UPTD Puskesmas Randublatung.



D. Manfaat Manfaat aktualisasi nilai-nilai dasar PNS antara lain : Bagi Penulis



1.



a. Penulis lebih bisa menjalankan dan mengimplementasikan perannya dalam lingkup kegiatan sehari-hari menggunakan nilai-nilai dasar ASN yang telah didapakan selama mengkuti inclass Diklat Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. b.



Penulis dapat mengaktualisaikan nilai-nilai dasar PNS dalam tugas



dan



fungsi



jabatannya



di



UPTD



Puskesmas



Randublatung. 2.



Bagi Organisasi Dapat memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat UPTD Puskesmas Randublatung dari aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk mendukung Visi dan Misi UPTD Puskesmas Randublatung.



3.



Bagi Stakeholder Tercapainya Blora sehat secara optimal dan meningkatkan derajat kesehatan secara umum dan khususnya pasien dengan hipertensi.



8



BAB II LANDASAN TEORI



A. Sikap dan Perilaku Bela Negara Sikap perilaku dan kedisiplinan yang harus dimiliki oleh PNS untuk menunjang fungsinya adalah nilai-nilai sikap perilaku, kesehatan jasmani dan kesehatan mental, kesamaptaan jasmani dan kesamaptaan mental, dan tata upacara sipil dan keprotokolan. 1.



Wawasan Kebangsaan dan Nilai-nilai Bela Negara Pemahaman dan pemaknaan wawasan kebangsaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi aparatur, pada



hakikatnya



terkait



dengan



pembangunan



kesadaran



berbangsa dan bernegara yang berarti sikap dan tingkah laku PNS harus sesuai dengan kepribadian bangsa dan selalu mengkaitkan dirinya dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsa Indonesia (sesuai amanah yang ada dalam Pembukaan UUD 1945) melalui: a.



Menumbuhkan rasa kesatuan dan persatuan bangsa dan negara Indonesia yang terdiri dari beberapa suku bangsa yang mendiami banyak pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dengan beragam bahasa dan adat istiadat kebudayaan yang berbeda-beda. Kemajemukan itu diikat dalam konsep wawasan nusantara yang merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.



b.



Menumbuhkan rasa memiliki jiwa besar dan patriotisme untuk menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara. Sikap dan perilaku yang patriotik dimulai dari hal-hal yang sederhana yaitu dengan saling tolong menolong, menciptakan kerukunan



9



beragama dan toleransi dalam menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing, saling menghormati dengan sesama dan menjaga keamanan lingkungan. c.



Memiliki kesadaran atas tanggungjawab sebagai warga negara



Indonesia



yang



menghormati



lambang-lambang



negara dan mentaati peraturan perundang-undangan. Berbagai



masalah



yang



berkaitan



dengan



kesadaran



berbangsa dan bernegara perlu mendapat perhatian dan tanggung jawab bersama. Sehingga amanat pada UUD 1945 untuk menjaga dan memelihara Negara Kesatuan wilayah Republik Indonesia serta kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan. Hal yang dapat mengganggu kesadaran berbangsa dan bernegara bagi PNS yang perlu di cermati secara seksama adalah semakin tipisnya kesadaran dan kepekaan sosial, padahal banyak persoalanpersoalan masyarakat yang membutuhkan peranan PNS dalam setiap pelaksanaan tugas jabatannya untuk membantu memediasi masyarakat agar keluar dari himpitan masalah, baik itu masalah sosial, ekonomi dan politik, karena dengan terbantunya masyarakat dari semua lapisan keluar dari himpitan persoalan, maka bangsa ini tentunya menjadi bangsa yang kuat dan tidak dapat di intervensi oleh negara apapun, karena masyarakat itu sendiri yang harus disejahterakan dan jangan sampai mengalami penderitaan. Di situ PNS telah melakukan langkah konkrit dalam melakukan bela negara. Kesadaran bela negara adalah dimana kita berupaya untuk mempertahankan mengganggu



negara



kita



kelangsungan



dari hidup



ancaman



yang



dapat



bermasyarakat



yang



berdasarkan atas cinta tanah air. Kesadaran bela negara juga dapat menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme di dalam diri masyarakat. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang



10



dilaksanakan dengan penuh kesadaran, penuh tanggung jawab dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Keikutsertaan kita dalam bela negara merupakan bentuk cinta terhadap tanah air kita. Nilai-nilai penerapannya



bela dalam



negara



yang



kehidupan



harus



masyarakat



lebih



dipahami



berbangsa



dan



bernegara antara lain: 1) Cinta Tanah Air. Negeri yang luas dan kaya akan sumber daya ini perlu kita cintai. Kesadaran bela negara yang ada pada setiap masyarakat didasarkan pada kecintaan kita kepada tanah air kita. Kita dapat mewujudkan itu semua dengan cara kita mengetahui sejarah negara kita sendiri, melestarikan budaya-budaya yang ada, menjaga lingkungan kita dan pastinya menjaga nama baik negara kita. 2) Kesadaran Berbangsa dan Bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap kita yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsanya. Kita dapat mewujudkannya dengan cara mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok dan menjadi anak bangsa yang berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. 3) Pancasila. Ideologi kita warisan dan hasil perjuangan para pahlawan sungguh luar biasa, pancasila bukan hanya sekedar teoritis dan normatif saja tapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu bahwa Pancasila adalah alat pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia yang memiliki beragam budaya, agama, etnis, dan lain-lain. Nilai-nilai pancasila inilah yang dapat mematahkan setiap ancaman, tantangan, dan hambatan. 4) Rela berkorban untuk Bangsa dan Negara.



11



Dalam wujud bela negara tentu saja kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contoh seperti sekarang ini yaitu perhelatan seagames. Para atlet bekerja keras untuk bisa mengharumkan nama negaranya walaupun mereka harus merelakan



untuk mengorbankan



waktunya



untuk



bekerja



sebagaimana kita ketahui bahwa para atlet bukan hanya menjadi seorang atlet saja, mereka juga memiliki pekerjaan lain. Begitupun supporter yang rela menghabiskan waktunya antri hanya untuk mendapatkan tiket demi mendukung langsung para atlet yang berlaga demi mengharumkan nama bangsa. 5) Memiliki Kemampuan Bela Negara. Kemampuan bela negara itu sendiri dapat diwujudkan dengan tetap menjaga kedisiplinan, ulet, bekerja keras dalam menjalani profesi masing-masing.



2.



Analisis Isu Kontemporer Ditinjau dari pandangan Urie Brofenbrenner (Perron, N.C., 2017)



ada



empat



level



lingkungan



strategis



yang



dapat



mempengaruhi kesiapan PNS dalam melakukan pekerjaannya sesuai bidang tugas masing-masing, yakni: individu, keluarga (family), Masyarakat pada level lokal dan regional (Community/ Culture), Nasional (Society), dan Dunia (Global). Ke empat level lingkungan stratejik tersebut disajikan dalam gambar berikut ini: Berdasarkan gambar di atas dapat dikatakan bahwa perubahan global (globalisasi) yang terjadi dewasa ini, memaksa semua bangsa (Negara) untuk berperan serta, jika tidak maka arus



perubahan



tersebut



akan



menghilang



dan



akan



meninggalkan semua yang tidak mau berubah. Perubahan global ditandai dengan hancurnya batas (border) suatu bangsa, dengan membangun pemahaman dunia ini satu tidak dipisahkan oleh batas negara. Hal yang menjadi pemicunya adalah berkembang



12



pesatnya teknologi informasi global, dimana setiap informasi dari satu penjuru dunia dapat diketahui dalam waktu yang tidak lama berselang oleh orang di penjuru dunia lainnya. Perubahan cara pandang tersebut, telah mengubah tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini ditandai dengan masuknya kepentingan global (negara-negara lain) ke dalam negeri dalam aspek hukum, politik, ekonomi, pembangunan, dan lain sebagainya. Perubahan cara pandang individu tentang tatanan berbangsa dan bernegara (wawasan kebangsaan), telah mempengaruhi cara pandang masyarakat dalam memahami pola kehidupan dan budaya yang selama ini dipertahankan/diwariskan secara turun temurun. Perubahan lingkungan masyarakat juga mempengaruhi cara pandang keluarga sebagai miniature dari kehidupan



sosial



(masyarakat).



Tingkat



persaingan



yang



keblabasan akan menghilangkan keharmonisan hidup di dalam anggota keluarga, sebaga akibat dari ketidakharmonisan hidup di lingkungan keluarga maka secara tidak langsung membentuk sikap ego dan apatis terhadap tuntutan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, pemahaman perubahan dan perkembangan lingkungan stratejik pada tataran makro merupakan factor utama yang akan menambah wawasan PNS. Wawasan tersebut melingkupi



pemahaman



Desentralisasi,



dan



terhadap



Daya



Saing



Globalisasi, Nasional,



Demokrasi,



dalam



konteks



globalisasi PNS perlu memahami berbagai dampak positif maupun negatifnya; perkembangan demokrasi yang akan memberikan pengaruh dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik Bangsa Indonesia; desentralisasi dan otonomi daerah perlu dipahami sebagai upaya memperkokoh kesatuan nasional, kedaulatan negara, keadilan dan kemakmuran yang lebih merata di seluruh pelosok tanah air, sehingga pada akhirnya akan membentuk wawasan strategis bagaimana semua hal tersebut bermuara pada



13



tantangan penciptaan dan pembangunan daya saing nasional demi kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam lingkungan pergaulan dunia yang semakin terbuka, terhubung, serta tak berbatas. PNS dihadapkan pada pengaruh yang datang dari eksternal juga internal yang kian lama kian menggerus kehidupan berbangsa dan bernegara (pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika) sebagai konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Fenomena-fenomena tersebut menjadikan pentingnya setiap PNS mengenal dan memahami secara kritis terkait dengan isu-isu kritikal yang terjadi saat ini atau bahkan berpotensi terjadi, isu-isu



tersebut



diantaranya;



bahaya



paham



radikalisme/



terorisme, bahaya narkoba, cyber crime, money laundry, korupsi, proxy war. Isu-isu di atas, selanjutnya disebut sebagai isu-isu strategis kontemporer.



3.



Kesiapsiagaan Bela Negara Untuk melatihan kesiapasiagaan bela negara bagi CPNS ada beberapa hal yang dapat dilakukan, salah satunya adalah tanggap dan mau mencari tau terkait dengan kejadian-kejadian permasalahan yang dihadapi bangsa negara Indonesia, tidak mudah terprovokasi, tidak mudah percaya dengan berita yang belum jelas asal usulnya, tidak terpengaruh dengan penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan permasalahan bangsa lainnya, dan yang lebih penting lagi ada mempersiapkan jasmani dan mental untuk turut bela negara. Pasal 27 dan Pasal 30 UUD Negara RI 1945 mengamanatkan kepada semua komponen bangsa berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara dan syarat-syarat tentang pembelaan negara. Dalam hal ini setiap CPNS sebagai bagian dari warga masyarakat tentu memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk



14



melakukan bela negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD Negara RI 1945 tersebut. Kesadaran bela negara itu hakikatnya kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Cakupan bela negara itu sangat luas, dari yang paling halus, hingga yang paling keras. Mulai dari hubungan baik sesama warga negara sampai bersama-sama menangkal ancaman nyata musuh bersenjata. Tercakup di dalamnya adalah bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Setidaknya unsur Bela Negara antara lain : a. Cinta Tanah Air. b. Kesadaran Berbangsa dan bernegara. c. Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. d. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. e. Memiliki kemampuan awal bela negara. Beberapa contoh bela negara dalam kehidupan sehari-hari di zaman sekarang di berbagai lingkungan: a.



Menciptakan suasana rukun, damai, dan harmonis dalam keluarga. (lingkungan keluarga).



b.



Membentuk keluarga yang sadar hukum (lingkungan keluarga).



c.



Meningkatkan iman dan takwa dan iptek (lingkungan pelatihan) Kesadaran untuk menaati tata tertib pelatihan (lingkungan kampus/lembaga pelatihan).



d.



Menciptakan suasana rukun, damai, dan aman dalam masyarakat (lingkungan masyarakat).



e.



Menjaga



keamanan



kampung



secara



bersama-sama



(lingkungan masyarakat). f.



Mematuhi peraturan hukum yang berlaku (lingkungan negara).



g.



Membayar pajak tepat pada waktunya (lingkungan negara). Terkait dengan Pelatihan Dasar bagi CPNS, sudah barang tentu



kegiatan bela negara bukan memanggul senjata sebagai wajib militer 15



atau kegiatan semacam militerisasi, namun lebih bagaimana menanamkan jiwa kedisiplinan, mencintai tanah air (dengan menjaga kelestarian hayati), menjaga aset bangsa, menggunakan produksi dalam negeri, dan tentu ada beberapa kegiatan yang bersifat fisik dalam



rangka



menunjang



kesiapsiagaan



dan



meningkatkan



kebugaran fisik saja. Oleh sebab itu maka dalam pelaksanaan latihan dasar bagi CPNS akan dibekali dengan latihan-latihan seperti : a. Kegiatan Olah Raga dan Kesehatan Fisik; b. Kesiapsiagaan dan kecerdasan Mental; c. Kegiatan Baris-berbaris, Apel, dan Tata Upacara; d. Keprotokolan; e. Fungsi-fungsi Intelijen dan Badan Pengumpul Keterangan; f. Kegiatan Ketangkasan dan Permainan.



B. Nilai-nilai Dasar Pegawai Negeri Sipil 1. Akuntabilitas Akuntabilitas adalah suatu kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang



menjadi



amanahnya.



Dengan



demikian



kepercayaan



masyarakat (public trust) kepada birokrasi akan semakin menguat karena aparaturnya mampu berperan sebagai kontrol demokrasi, mencegah



korupsi



dan



penyalahgunaan



kekuasaan



serta



meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Indikator dari nilai-nilai dasar akuntabilitas yang harus diperhatikan, yaitu: a



Kepemimpinan



: Lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas



ke



16



bawah



dimana



pimpinan



memainkan peranan yang penting dalam menciptakan lingkungannya. b



Transparansi



: Keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok/instansi.



c



Integritas



: Konsistensi



dan



keteguhan



yang



tak



tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilainilai luhur dan keyakinan. d



Tanggung Jawab



: Kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang di sengaja maupun yang tidak di sengaja.tanggung jawab juga berarti



berbuat



sebagai



perwujudan



kesadaran akan kewajiban. e



Keadilan



: Kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang.



f



Kepercayaan



: Rasa sebuah



keadilan



akan



kepercayaan.



membawa



pada



Kepercayaan



ini



yang akan melahirkan akuntabilitas. g



Keseimbangan



: Untuk



mencapai



lingkungan



kerja,



akuntabilitas maka



dalam



diperlukan



keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan, serta harapan dan kapasitas. h



Kejelasan



: Pelaksanaan



wewenang



dan



tanggungjawab harus memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan dan hasil yang diharapkan. i



Konsistensi



: Sebuah usaha untuk terus dan terus



17



melakukan sesuatu sampai pada tercapai tujuan akhir. Jenis-jenis Akuntabilitas Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu: a. Akuntabilitas vertikal (vertical accountability), akuntabilitas yang pertanggungjawaban atas pengelolaan dananya kepada otoritas yang lebih tinggi. b. Akuntabilitas horizontal (horizontal accountability), akuntabilitas yang pertanggungjawabannya kepada masyarakat luas. Tingkatan Akuntabilitas Tingkatan akuntabilitas terdiri dari lima (5) tingkatan yaitu : a. Akuntabilitas Personal b. Akuntabilitas Individu c. Akuntabilitas Kelompok d. Akuntabilitas Organisasi e. Akuntabilitas Stakeholder



2. Nasionalisme Nasionalisme



merupakan



sikap



yang



meninggikan



bangsanya sendiri dan pandangan tentang rasa cinta terhadap bangsa dan negara. Dengan nasionalisme yang kuat, maka setiap PNS memiliki orientasi berpikir mementingkan kepentingan publik, bangsa, dan negara. Nasionalisme merupakan pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. PNS dapat mempelajari bagaimana aktualisasi sila demi sila dalam Pancasila agar memiliki karakter yang kuat dengan nasionalisme dan wawasan kebangsaannya. Ada lima indikator dari nilai-nilai dasar nasionalisme yang harus diperhatikan, yaitu :



18



a. Sila Pertama : Ketuhanan Yang Maha Esa 1) Bangsa



Indonesia



menyatakan



kepercayaannya



dan



ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2) Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang



Maha



Esa,



kepercayaannya



sesuai



dengan



masing-masing



agama



menurut



dan dasar



kemanusiaan yang adil dan beradab. 3) Mengembangkan



sikap



hormat



menghormati



dan



bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbedabeda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 4) Membina



kerukunan hidup di antara sesama



umat



beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 5) Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. 6) Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan



ibadah



sesuai



dengan



agama



dan



kepercayaannya masing-masing. 7) Tidak



memaksakan



suatu



agama



dan



kepercayaan



terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain b. Sila Kedua : Kemanusiaan yang adil dan beradap 1) Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 2) Mengakui



persamaan



derajat,



persamaan



hak,



dan



kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. 3) Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.



19



4) Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira. 5) Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. 6) Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 7) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 8) Berani membela kebenaran dan keadilan. 9) Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. 10) Mengembangkan



sikap



hormat



menghormati



dan



kesatuan,



serta



bekerjasama dengan bangsa lain. c. Sila Ketiga : Persatuan Indonesia 1) Mampu



menempatkan



persatuan,



kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2) Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. 3) Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 4) Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. 5) Memelihara



ketertiban



dunia



yang



berdasarkan



kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 6) Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. 7) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. d. Sila Keempat : Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan 1) Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.



20



2) Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 3) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 4) Musyawarah



untuk



mencapai



mufakat



diliputi



oleh



semangat kekeluargaan. 5) Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. 6) Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. 7) Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 8) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. 9) Keputusan



yang



diambil



harus



dapat



dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai



kebenaran



dan



keadilan



mengutamakan



persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. 10) Memberikan



kepercayaan



kepada



wakil-wakil



yang



dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan. e. Sila Kelima : Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia 1) Mengembangkan



perbuatan



yang



luhur,



yang



mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. 2) Sikap adil terhadap sesama. 3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 4) Menghormati hak orang lain. 5) Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. 6) Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.



21



7) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. 8) Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. 9) Suka bekerja keras. 10) Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. 11) Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.



3. Etika Publik Etika dapat dipahami sebagai sistem penilaian perilaku serta keyakinan untuk menentukan perbuatan yang pantas, guna menjamin adanya perlindungan hak-hak individu, mencakup caracara pengambilan keputusan untuk membantu membedakan hal yang baik dan buruk serta mengarahkan apa yang seharusnya dilakukan sesuai nila-nilai yang dianut Ada tiga fokus utama dalam pelayanan publik yakni: a. Pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. b. Sisi dimensi reflektif, etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. c. Modalitas etika, menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual. Pada prinsipnya ada 3 (tiga) dimensi etika publik yaitu : a. Dimensi Kualitas Pelayanan Publik b. Dimensi Modalitas c. Dimensi Tindakan Integritas Publik Indikator nilai-nilai dasar etika publik, yaitu : a. Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi Negara Pancasila.



22



b. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. c. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. d. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. e. Menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif. f. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. g. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. h. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. i.



Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun.



j.



Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi.



k.



Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama.



l.



Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai.



m. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. n. Meningkatkan



efektivitas



sistem



pemerintahan



yang



demokratis sebagai perangkat sistem karir.



4. Komitmen Mutu Komitmen mutu adalah janji pada diri kita sendiri atau pada orang lain yang tercermin dalam tindakan kita untuk menjaga mutu kinerja



pegawai.



pelayanan



publik



Komitmen dengan



mutu



merupakan



berorientasi



pada



pelaksanaan kualitas



hasil,



dipersepsikan oleh individu terhadap produk/ jasa berupa ukran baik/ buruk. Bidang apapun yang menjadi tanggungjawab pegawai negeri sipil semua mesti dilaksanakan secara optimal agar dapat memberi kepuasan kepada stakeholder. Nilai-nilai Komitmen Mutu: a.



Efektivitas: dapat diartikan dengan berhasil guna, dapat mencapai hasil sesuai dengan target. Sedangkan efektivitas menunjukkan



tingkat



ketercapaian



23



target



yang



telah



direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja.



Efektivitas



organisasi



tidak



hanya



diukur



dari



performans untuk mencapai target (rencana) mutu, kuantitas, ketepatan waktu dan alokasi sumber daya, melainkan juga diukur



dari



kepuasan



dan



terpenuhinya



kebutuhan



pelanggan. b.



Efisiensi: dapat dihitung sebagai jumlah sumberdaya yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Tingkat efisiensi diukur dari penghematan biaya, waktu, tenaga, dan pikiran dalam melaksanakan kegiatan. Efisiensi organisasi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu.



c.



Inovasi: dapat muncul karena ada dorongan dari dalam (internal) untuk melakukan perubahan, atau bisa juga karena ada desakan kebutuhan dari pihak eksternal misalnya permintaan pasar. Inovasi dalam layanan publik harus mencerminkan



hasil



pemikiran



baru



yang



konstruktif,



sehingga akan memotivasi setiap individu untuk membangun karakter dan mindset baru sebagai aparatur penyelenggara pemerintahan,



yang



diwujudkan



dalam



bentuk



profesionalisme layanan publik yang berbeda dengan sebelumnya,



bukan



sekedar



menjalankan



atau



menggugurkan tugas rutin. d.



Orientasi mutu: mutu merupakan salah satu standar yang menjadi dasar untuk mengukur capaian hasil kerja. Mutu menjadi salah satu alat vital untuk mempertahankan keberlanjutan organisasi dan menjaga kredibilitas institusi. Orientasi mutu berkomitmen untuk senantiasa melakukan pekerjaan dengan arah dan tujuan untuk kualitas pelayanan sehingga pelanggan menjadi puas dalam pelayanan.



24



Ada lima dimensi karakteristik yang digunakan dalam mengevaluasi kualitas pelayanan, yaitu: a.



Tangibles (bukti langsung), yaitu : meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi;



b.



Reliability



(kehandalan),



yaitu



kemampuan



dalam



memberikan pelayanan dengan segera dan memuaskan serta sesuai dengan yang telah dijanjikan; c.



Responsiveness (daya tangkap), yaitu keinginan untuk memberikan pelayanan dengan tanggap;



d.



Assurance



(jaminan),



yaitu



mencakup



kemampuan,



kesopanan, dan sifat dapat dipercaya; e.



Empathy, yaitu kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, dan perhatian dengan tulus terhadap kebutuhan pelanggan. Tanggung jawab mutu ada pada setiap level organisasi.



Pada level puncak (corporate level) bertanggung jawab atas mutu layanan institusi secara keseluruhan untuk membangun citra kelembagaan dan keunggulan bersaing. Pada level strategi bisnis unit level tanggung jawab mutu berkaitan dengan penetapan diversifikasi mutu pada setiap unit kerja sesuai dengan target masing-masing. Pada level fungsional bertanggung jawab atas mutu hasil setiap layanan yang diberikan di unit-unit pendukung. Sedangkan pada level unit dasar tanggung jawab mutu berkaitan dengan aktivitas/ rencana aksi yang dilaksanakan di masingmasing unit kerja.



5. Anti Korupsi Korupsi berasal dari bahasa latin “corruption” (Fockema Andrea: 1951) atau “corruptus” (Webster Student Dictionary: 1960). Selanjutnya dikatakan bahwa “corruption” berasal dari kata “corrumpere”, suatu bahasa latin yang lebih tua. Dari bahasa latin



25



tersebut kemudian dikenal istilah “coruption, corrupt” (Inggris), “corruption” (Perancis) dan “corruptive/ korruptie” (Belanda). Korupsi secara harafiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Korupsi sering disebut dengan kejahatan luar biasa karena dampaknya dapat menyebabkan kerusakan yang luar biasa baik dalam ruang lingkup pribadi, keluarga, masyarakat dan kehidupan yang lebih luas. Kerusakan tersebut tidak hanya terjadi dalam kurun waktu yang pendek, namun dapat berdampak secara jangka panjang. Korupsi menurut UU No. 20 Tahun 2001 didefinisikan sebagai tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. menurut UU No. 31/1999 jo No. UU 20/2001, terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi yang terdiri dari: a. Kerugian keuangan negara, b. Suap-menyuap, c. Pemerasan, d. Perbuatan curang, e. Penggelapan dalam jabatan, f.



Benturan kepentingan dalam pengadaan, dan



g. Gratifikasi. Adapun Nilai-nilai dasar anti korupsi adalah meliputi: a. Kejujuran Jujur dapat didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Jujur adalah salah satu sifat yang sangat penting dalam kehidupan pegawai, tanpa sifat jujur pegawai tidak akan dipercaya dalam kehidupan sosialnya. b. Kepedulian



26



masyarakat Peduli adalah mengindahkan, memperhatikan dan menghiraukan. Nilai kepedulian sangat penting bagi seorang pegawai dalam kehidupan dan di tempat kerja. c. Kemandirian Kondisi mandiri dapat diartikan sebagai proses mendewasakan diri yaitu dengan tidak bergantung pada orang lain untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. d. Kedisiplinan Disiplin adalah ketaatan (kepatuhan) kepada peraturan. e. Tanggung Jawab f. Tanggung jawab adalah menerima segala sesuatu perbuatan yang salah baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab tersebut berupa perwujudan dan kesadaran akan kewajiban menerima dan menyelesaikan semua masalah yang telah dilakukan. g. Kerja Keras Bekerja keras didasari dengan adanya kemauan, dimana kemauan menimbulkan asosiasi dengan ketekadan, ketekunan, daya tahan, tujuan jelas, daya kerja, pendirian, pengendalian diri, keberanian, ketabahan, keteguhan, tenaga, kekuatan dan pantang mundur. h. Sederhana Gaya hidup sederhana dibiasakan untuk tidak hidup boros, hidup sesuai dengan kemampuannya dan dapat memenuhi semua kebutuhannya. Prinsip hidup sederhara merupakan parameter penting dalam menjalin hubungan antara sesama karena prinsip ini akan mengatasi permasalahan kesenjangan sosial, iri, dengki, tamak, egosi dan juga menghindari dari keinginan yang berlebihan. i.



Keberanian Nilai keberanian dapat dikembangkan dan diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran, berani



27



mengakui kesalahan, berani bertanggungjawab dan lain sebagainya. j.



Keadilan Adil berarti adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak.



C. Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI Kedudukan ASN dalam NKRI yaitu 1. Pegawai ASN berkedudukan sebagai Aparatur Negara. 2. Pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi Pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan Intervensi semua Golongan serta Parpol. 3. Pegawai ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. 4. Kedudukan ASN berada di Pusat, Daerah dan Luar Negeri, namun demikian Pegawai ASN merupakan satu kesatuan. ASN berfungsi, bertugas dan berperan untuk melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu ASN harus mengutamakan kepentingan publik dan masyarakat luas dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut. Harus mengutamakan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik. Bagian Ketiga Peran Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan tugas umum nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Setiap kegiatan yang dilakukan PNS pasti terdapat konsekuensi baik berupa penghargaan maupun sanksi,



28



semestinya sebagai PNS kita tidak boleh melalaikan kewajiban kita di kantor. Dengan adanya Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS dalam pasal 3 dijelaskan tentang kewajiban selaku PNS sebagai berikut: 1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah; 2. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; 4. Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS; 5. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan; 6. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan; 7. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara; 8. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil; 9. Masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja; 10. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan; 11. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya; 12. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat; 13. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas; 14. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan 15. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.



29



1.



Manajemen ASN Manajemen



ASN



adalah



pengelolaan



ASN



untuk



menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi,



kolusi



dan



nepotisme.



Manajemen



ASN



meliputi



Manajemen PNS dan Manajemen PPPK. PNS diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki suatu jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai nasional. Sementara itu, PPPK diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu. Manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit. Manajemen ASN meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan; pengadaan; pangkat dan jabatan; pengembangan karier; pola karier;



promosi;



mutasi;



penilaian



kinerja;



penggajian



dan



tunjangan; penghargaan; disiplin; pemberhentian; jaminan pensiun dan jaminan hari tua; dan perlindungan (LAN, Manajemen Aparatur Sipil Negara, 2014).



2.



Pelayanan Publik LAN (1998), mengartikan pelayanan publik sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintahan di pusat dan daerah, dan di lingkungan BUMN/ BUMD dalam bentuk barang dan /atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam UU No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian



kegiatan



dalam



rangka



pemenuhan



kebutuhan



pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.



30



Barang/ jasa publik adalah barang/ jasa yang memiliki rivalry (rivalitas)



dan



excludability



(ekskludabilitas)



yang



rendah.



Barang/jasa publik yang murni yang memiliki ciri-ciri: tidak dapat diproduksi oleh sektor swasta karena adanya, non-rivalry, dan nonexcludable, serta cara mengkonsumsinya dapat dilakukan secara kolektif.



Perkembangan



paradigma



pelayanan:



Old



Public



Administration (OPA), New Public Management (NPM) dan seterusnya menjadi New Public Service (NPS). Sembilan



prinsip



pelayanan



publik



yang



baik



untuk



mewujudkan pelayanan prima adalah: partisipatif, transparan, responsif, non diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan.



Fundamen Pelayanan Publik: a. Pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. b. Pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak warga Negara. c. Pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal strategis untuk memajukan bangsa di masa yang akan datang. d. Pelayanan publik tidak hanya untuk memenuhi kebutuhankebutuhan warga negara tetapi juga untuk proteksi.



3.



Whole of Government Whole of Goverment (WoG) merupakan suatu pendekatan penyelenggaraan pemerintah



yang menyatukan



upaya-upaya



kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Oleh karena itu WoG dikenal sebagai pendekatan



31



interagency,



yaitu



pendekatan



dengan



melibatkan



sejumlah



kelembagaan yang terkait urusan-urusan yang relevan (Suwarno & Sejati, 2016). WoG dipandang sebagai metode suatu instansi pelayanan publik bekerja lintas batas atau lintas sektor guna mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu (Shergold & lain-lain, 2004). Alasan penerapan WoG dalam



sistem aparatur sipil



Indonesia adalah: a.



Adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan lebih baik, selain itu perkembangan teknologi informasi, situasi dan dinamika kebijakan yang lebih kompleks juga mendorong pentingnya WoG.



b.



Faktor-faktor internal dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan.



c.



Keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrtasi bangsa.



D. Tinjauan Umum tentang Hipertensi 1. Pengertian Hipertensi WHO (Word Health Organization) menyebutkan diagnosa Hipertensi dapat ditegakkan bila hasil pengukuran tekanan darah berulang secara konsisten menunjukkan tekanan darah 140/90 mmHg atau lebih pada setiap hasil pengukuran. Menurut Kementerian Kesehatan RI, Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah sistolik >140 mmHg dan tekanan darah diastolik >90 mmHg pada dua kali pengukuran dengan selang waktu lima menit dalam



32



keadaan cukup istirahat/ tenang. Pendapat lain menyebutkan Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu kondisi medis yang kronis dimana terjadi peningkatan tekanan darah arteri sistemik dengan hasil pengukuran tekanan darah ≥ 140 mmHg pada sistolik dan ≥ 90 mmHg pada tekanan darah diastolik. 2. Klasifikasi dan Gejala a. Klasifikasi Kementerian



Kesehatan



RI



mengklasifikasi hipertensi



menjadi: 1) Berdasarkan penyebab a) Hipertensi Primer/ Hipertensi Esensial Hipertensi yeng penyebabnya tidak diketahui (indiopatik), serfing dikaitkan dengan faktor gaya hidup inaktivitas dan pola makan. Terjadi pada sekitar 90%, atau sekitar 90-95% penderita Hipertensi. b) Hipertensi Sekunder/ Hipertensi Non Esensial Hipertensi yang diketahui penyebabnya, sedkitar 1-2% penyebabnya adalah kelainan hormonal atau pemakaian pil KB. Pada sekitar 5-10% penderita Hipertensi, penyebabnya adalah penyakit ginjal, endokrin dan system syarat. 2) Berdasarkan bentuk Hipertensi Bentuk Hipertensi dapat berupa Hipertensi sistolik (isolated systolic hypertension), diastolik (diastolic hypertension), atau Hipertensi campuran (sistolik dan diastolik). b. Gejala Tanda dan gejala hipertensi dibedakan atas tidak menunjukkan gejala spesifik dan gejala paling lazim yang menyertai hipertensi yaitu nyeri kepala dan kelelahan. Gejala ringan yang lain, pusing atau sakit kepala, sering gelisah, sukar tidur, mudah marah, wajah merah, tengkuk terasa pegal dan terasa berat, sesak napas, telinga berdengung, mudah lelah, mimisan dan mata berkunang-kunang.



33



Factor resiko yang dapat diperbaruhi



a.



Riwayat keluarga



-



Berdasarkan riset menunjukkan factor genetic sekitar 30% berhubungan dengan kejadian hipertensi primer. Factor genetik berpengaruh



dalam



pengaturan



sistem



rennin-angiotensin-



aldosteron dan lainnya yang mempengaruhi tonus vaskuler, transportasi garam dan air pada ginjal yang berhubungan dengan perkembangan hipertensi, walaupun hubungan faktor genetic secara langsung dengan hipertensi belum ditemukan Usia



-



Hipertensi primer biasanya muncul pada usia antara 30-50 tahun. Insiden hipertensi meningkat seiring pertambahan usia 50-60% klien usia diatas 60 tahun memiliki tekanan darah diatas 149/90 mmHg. Jenis kelamin



-



Insiden hipertensi lebih tinggi pada laki-laki dibandingkan wanita sampai usia sekitar 55 tahun. Pada usia antara 55-74 tahun resiko hipertensi hamper sama pada laki-laki dan wanita, setelah usia 74 tahun, wanita lebih beresiko untuk hipertensi. Etnis



-



Berdasarkan data statistic, angka kematian karena hipertensi pada wanita kulit putih sebesar 4,7%, pada laki-laki kulit putih 6,3% pada laki-laki kulit hitam 22,5% dan paling tinggi pada wanita kulit hitam sebesar 29,3%. Penyebab tingginya prevalensi pada etnis kulit hitam masih belum jelas, tetapi kenaikan ini berhubungan dengan rendahnya tingkat rennin, sensitifitas yang lebih besar terhadap vasopressin, intake garam yang lebih tinggi dan stress lingkungan yang lebih besar.11 b. -



Faktor resiko yang dapat dimodifikasi Diabetes mellitus



Prevelensi hipertensi pada diabetes lebih dari dua kali lipat. Diabetes memicu terjadinya atherosclerosis dan kerusakan



34



dinding pembuluh darah sehingga menyebabkan hipertensi, sehingga hipertensi menjadi diagnosa prevelensi pada diabetes walaupun diabetesnya sudah terkontrol. Jika seorang pasien diabetes



telah



terdiagnosa



hipertensi,



pengobatan



dan



perawatan berkelanjutan harus total dilakukan sesuai kondisi individual. -



Stress Stress meningkatkan resistensi pembuluh darah perifer dan kardiak output, dan menstimulasi aktivitas sistem saraf simpatis. Sumber stes bias berasal dari banyak hal, diantaranya adalah kebisingan, proses infeksi, peradangan, nyeri, penurunan suplai oksigen, panas, dingin, trauma, respon terhadap kejadian yang dihadapi sehari-hari, obesitas, usia lanjut, obat-obatan, penyakit, pembedahan. Jika respon terhadap stress berlebihan atau memanjang maka akan terjadi gangguan funsi/ penyakit pada organ target.



-



Obesitas Peningkatan lemak tubuh terutama pada lokasi atas dan perut berhubungan dengan resiko terjadinya hipertensi. Kondisi obesitas ditambah lagi dengan adanya faktor resiko lain menimbulkan sindrom metabolic yang akan lebih meningkatkan resiko hipertensi.



-



Nutrisi Intake sodium yang tinggi berhubungan dengan retriksi cairan. Hipertensi berhubungan dengan intake sodium dalam beberapa mekanisme



fisiologi



diantaranya



dalam



system



rennin-



angiotensin-aldosteron, nitrit-oxide, katekolamin, endotelin dan ANP. -



Merokok dan alcohol Kebiasaan konsumsi alcohol dan merokok meningkatkan resiko hipertensi.



Rokok



mengandung



zat-zat



berbahaya



yang



berkontribusi sebagai pemicu dan mempercepat terjadinya



35



atheroskelerosis yang memicu agregasi platelet sehingga meningkatkan resiko penyakit kardiovaskuler. Karbon monoksida (CO) dalam rokok dapat mengurangi kemampuan pengikatan oksigen miokard, kondisi ini meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah. Konsumsi alcohol dan dan merokok yang bersamaan lebih meningkatkan resiko terjadinya hipertensi dan resiko komplikasi penyakit kardiovaskuler. -



Dislipidemia Peningkatan low Density Lipoprotein (LDL) atau total kolesterol dan penurunan High Density Lipoprotein (HDL). LDL merupakan jenis kolesterol yang merugikan, LDL yang tinggi akan menyebabkan



penebalan



dinding



pembuluh



darah



yang



meningkatkan resiko hipertensi. 4. Komplikasi Hipertensi merupakan faktor predisposisi terhadap stroke, infark miokard, gagal jantung kongestif, aneurisme arteri dan penyebab utama gagal ginjal kronis, mempengaruhi carotid intimae media thickness (CIMT) dan merupakan faktor resiko utama terhadap terjadinya carotic stenosis. Hipertensi menjadi penyakit kronis yang paling sering dan beresiko tinggi terhadapa penyakit kardiovaskular. Hipertensi menimbulkan stress pada organ jantung, ginjal, dan mata yang menyebabkan organ-organ ini memburuk dari waktu ke waktu. Tingginya tekanan pada dinding arteri akibat tinggi tekanan darah dapat merusak pembuluh darah dan orang lain dalam tubuh, semakin lama dan semakin tinggi tekanan maka semakin besar kerusakan yang ditimbulkan. Komplikasi yang paling sering ditimbulkan adalah: Jantung 1) Coronary Artery Diseases (CAD) Hipertensi menyebabkan pengerasan dan penebalan diding arteri (atherosclerosis) yang berujung pada CAD atau yang



36



disebut sebagai iskemia jangtung (ischemic heart diseases), yang meningkatkan resiko terjadinya angina (chest Pain), serangan jantung stroke, dan kematian. 2) Gagal jantung Jantung memompa lebih keras melawan peningkatan tekanan dalam pembuluh darah, ventrikel kiri menjadi menebal dan cardiac output menurun yang disebut sebagai left ventricular hypertrophy (LVH). Otot yang menebal bekerja lebih keras memompa darah untuk mencukupi kebutuhan tubuh yang dapat mengakibatkan gagal jantung. 3) Cardiac Arrythmias Hipertensi meningkatkan resiko terjadinya gangguan dan keteraturan denyut jantung seperti atrial fibrillation, premature ventricular contractions, dan ventricular tachycardia.



BAB III DESKRIPSI ORGANISASI



37



A. PROFIL ORGANISASI 1. Profil UPTD Puskesmas Randublatung Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas



adalah



fasilitas



pelayanan



kesehatan



yang



menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya ksehatan



peroranganan



tingkat



pertama,



dengan



lebih



mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya di wilayah kerjanya. Data Wilayah Kerja Puskesmas Randublatung A. Gambaran Umum Puskesmas 



Luas wilayah



: 21.113 hektar







Jumlah Penduduk 11 desa



: 41.507 jiwa







Jumlah penduduk laki-laki



: 20.340 jiwa







Jumlah penduduk Perempuan



: 21.167 jiwa



B. Batas wilayah kerja 



sebelah utara



:



Wilayah



Kerja



:



Kecamatan



:



Puskesmas



:



Kecamatan Jati



Puskesmas Kutukan 



sebelah selatan Kradenan







sebelah timur Kutukan







sebelah barat



C. Sumber air



: PAM







Instalasi pembuangan air limbah



: 1 unit







Insenerator



: 1 unit



38







Kapasitas tempat tidur IGD



: 2 TT







Kapasitas tempat tidur Rawat inap



: 22 TT







Kapasitas tempat tidur Ruang nifas



: 3 TT



D. Wilayah Luas wilayah kerja Puskesmas Randublatung adalah 10.493 km2, dengan wilayah kerja meliputi 11desa. Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Randublatung No



Desa



Luas Wilayah



Jumlah



(Km2)



Dusun



RT



RW



Randublatung



901.00



6



25



4



Bekutuk



516.00



6



14



6



3



Wulung



839.00



5



24



6



4



Pilang



629.00



5



43



10



5



Temulus



1.046.00



2



23



3



6



Bodeh



2.498.00



4



11



4



7



Tlogotuwung



441.00



2



6



2



8



Gembyungan



946.00



7



5



13



9



Sambongwangan



940.00



6



25



6



1.024.00



7



25



5



713.00



3



17



4



1 2



10 Plosorejo 11 Jeruk



E. Jumlah Penduduk Jumlah Penduduk di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Randublatung Tahun 2016 No



1



Desa



Randublatung



Jumlah Penduduk Laki –



Perem



Laki



puan



2.810



3.005



39



Seks Rasio



Jumlah



5815



93.51



2



Bekutuk



1.367



1.331



2.698



102.70



3



Wulung



3.514



3.741



7.255



93.93



4



Pilang



3.675



3.863



7.538



95.13



5



Temulus



1.649



1.697



3.346



97.17



6



Bodeh



635



612



1.247



103.76



7



Tlogotuwung



527



580



1.107



90.86



8



Gembyungan



945



975



1.929



97.85



9



Sambongwangan



2.314



2.412



4.726



95.94



10



Plosorejo



2.067



2.151



4.212



95.82



11



Jeruk



982



960



1.942



102.29



F. Sumber Daya Puskesmas 1)



Sumber Daya Manusia (Ketenagaan) Ketenagaan di UPTD Puskesmas Randublatung untuk



melaksanakan pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut : Jenis Ketenagaan di UPTD Puskesmas Randublatung JUMLAH NO



PROFESI



WIYATA



PNS



BAKTI



1.



Dokter umum*



4



-



2.



Dokter Gigi



1



-



3.



Promkes



-



1



4.



Perawat



7



13



6.



Rekam Medik



-



1



7.



Bidan Pusk



17



4



11.



Sanitarian



1



-



12.



Ahli Gizi



1



-



13.



Farmasi



1



-



14.



Apoteker



-



1



15



Asisten Apoteker



-



1



40



16



Analis Kesehatan



-



2



19



Administrasi Umum



1



1



20



Akuntansi



-



1



21



Staf IT



-



1



22



Perawat Gigi



-



1



23



Tenaga Dapur



-



1



25



Kebersihan



-



4



26



Sopir



-



2



33



34



Jumlah 2)



Sarana dan Prasarana Sarana



dan



prasarana



pendukung



pelayanan



kesehatan di Puskesmas Randublatung adalah sebagai berikut : a) Puskesmas Induk -



Unit Rawat Jalan



-



Unit Gawat Darurat



-



Unit PONED/ Persalinan



-



Unit rawat inap



b) Puskesmas Keliling



: 2 unit



c) Poliklinik Kesehatan Desa



: 5 buah



d) Posyandu



: 64 buah



e) Sepeda Motor



: 7 buah



2. Visi Misi,Serta Nilai Organisasi



Visi Puskesmas Randublatung Menjadikan Puskesmas Randublatung Puskesmas Terdepan Dalam Mewujudkan Randublatung Sehat 2019.



Misi Puskesmas Randublatung



41



1)



Mewujudkan Pelayanan kesehaatan dasar yang prima transparan dan profesional.



2)



Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif serta rehabilitatif



3)



Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia



sesuai



kopetensi



bidang



tugas



serta



kesejahteraan karyawan. 4)



Meningkatkan kerja sama lintas program dan lintas sektoral.



5)



Mendorong



kemandirian



masyarakat



untuk



berperilaku hidup bersih dan sehat.



Motto Puskesmas Randublatung “Bersama kita menuju Sehat “ Tata Nilai : RANCAK



3.



1)



R= Ramah dalam pelayanan



2)



A = Aman dalam pelayanan



3)



N = Nyaman dalam tempat Pelayanan



4)



C = Cepat dalam pelayanan



5)



AK = Akurat dalam diagnose dan pengobatan



STRUKTUR ORGANISASI JOB DESKRIPSI UPTD PUSKESMAS



RANDUBLATUNG. Tugas Pokok dan Fungsi dalam struktur organisasi UPTD Puskesmas Randublatung 1



KEPALA PUSKESMAS



2



KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA



3



PENANGGUNG JAWAB UKM ESSENSIAL DAN KEPERAWATAN



Bertugas sebagai manager Puskesmas, Pelaksana Medis Tekhnis, dan Konsultan Medis. Bertugas membawahi dan mengkoordinasi kegiatan: SP2TP, Bendahara, Administrasi dan Pelaporan loket, Kepegawaian, pengelolaan barang dan Inventaris kantor. Bertugas membawahi dan mengkoordinasi kegiatan: PROMKES, KESLING, dan P2P



42



MASYARAKAT 4



PENANGGUNG JAWAB UKM PENGEMBANGAN



5



PENANGGUNG JAWAB UKP KEFARMASIAN DAN LABORATORIUM



6



PENANGGUNG JAWAB JARINGAN PELAYANAN PUSKESMAS DAN JEJARING PELAYANAN KESEHATAN



Bertugas membawahi dan mengkoordinasi kegiatan : Pelayanan kesehatan Jiwa,pelayanan NAPZA dan Rokok, Pelayanan kesehatan Tradisional komplementer, UKS, Kesehatan Lansia Bertugas membawahi dan mengkoordinasi kegiatan BP Umum, BP Gigi dan Mulut, Pelayanan KIA-KB, Pelayanan Kefarmasian, Pelayanan Gizi, Pelayanan Persalinan, Laboratorium dan Imuninasi. Bertugas membawahi dan mengkoordinasi kegiatan: PUSTU, Puskesmas Keliling, Bidan Desa, Jejaring Fasilitas pelayanan kesehatan (JFPK)



43



STRUKTUR ORGANISASI RANDUBLATUNG



UPTD



PUSKESMAS



KEPALA PUSKESMAS (dr. Didik Wedo Nurdoyo)



KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA (Endro Hari Yulianto, SKM)



TIM MUTU, AI, KP, PPI (drg. Dian Purwanti)



PENANGGUNG JAWAB UKP (dr. M Fajar Banani)



PENANGGUNG JAWAB UKM (Suci Sari Kurniawati)



PENANGGUNG JAWAB JEJARING, JARINGAN (Sigit Widiyanto)



(Suci Sari Kurniawati) PENDAFTARAN (Dwi Ernawati) PEMERIKSAAN GIGI & MULUT (drg. Dian Purwanti)



PEMERIKSAAN UMUM (dr. M Fajar Banani) PELAYANAN KEFARMASIAN (Lanjar Wijiastuti ) UGD (Tri Heni Ashariyanti)



LABOTAORIUM (Devi Ariska Septiani, Agus Mugiarto)



KIA / KB (Datik Suwarni) GIZI (Sukesi) P3M / PTM (Yoga Tri Yuwono)



PUSTU BLEKUTUK (Lima nugroho) PUSTU PLOSOREJO (Sulistinah) PUSTU GEMBYUNGAN (Muriana Fatma)



IMUNISASI (Yudha Indraswara)



PUSTU TEMULUS (Sigit Widiyanto)



KESLING (Naptali)



PKD JERUK (Sri Elina Zuraida)



PROMKES (Lima Nugroho)



PKD SAMBONGWANGAN (Umi Salamah)



KES. REMAJA & REPRODUKSI (Muriana Fatma)



PKD PILANG (Indah Purnamasari)



UKS (Sigit Widiyanto)



PKD TEMULUS (Sutrisni) PKD BODEH (Wartini) PKD TLOGOTUWUNG (Wahyu Dwi Oktaviany W.)



44



BENDAHARA PENERIMAAN (Indah Purnamasari) BENDAHARA PENGELUARAN (Sulistinah) URUSAN UMUM (Sukesi) URUSAN KEPEGAWAIAN (Sulasih) URUSAN PERENCANAAN EVALUASI & ASET (Tri Heni Ashariyanti) PENGELOLAAN DATA DAN SIMPUS (Rikrisna Adi Pratama)



B. Role Model Role model adalah panutan, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sama artinya dengan teladan yaitu suatu yang patut ditiru teladan, kelakuan, perbuatan, sifat dan sebagainya. Dalam hal ini role model bagi penulis adalah Kepala UPT Puskesmas dr. Didik Wedo Nurdoyo,beliau lahir di Solo 13 Mei 1976 yang memiliki hobi membaca,dan berpetualang. Pendidikan terakhir Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang. dr. Didik menjabat sebagai kepala Puskesmas Randublatung sejak 10 Juli 2017. Beliau adalah pimpinan di kantor yang dapat menjadi panutan, inspirasi, contoh, dan teladan bagi penulis.



Gambar 3.3 Role Model Selama penulis bekerja di instansi, beliau sosok yang paling bisa menempatkan diri dimana kapan dan bagaimana situasi yang ada. Beliau bisa tetap berwibawa tanpa membuat batas antara pimpinan dan yang dipimpin. dr. Didik Wedo Nurdoyo selalu memberikan solusi yang terbaik dan objektif terhadap masalah untuk kepentingan puskesmas atau masyarakat bukan siapa yang menyampaikan melainkan melihat apa yang disampaikan saat menerima masukan. Terutama pada rancangan aktualisasi kali ini, beliau sangat berperan andil dalam rancangan dan kegiatan yang akan kami lakukan yang



berprinsip



bukan



hanya



45



formalitas menyelesaikan



tugas



melainkan sebagaimana mungkin apa yang kami kerjakan bisa bermanfaat untuk masyarakat dan dapat mempertahankan mutu di UPTD Pusksmas Randublatung



C. Tugas Pokok Tugas dan Fungsi seorang perawat golongan II C sebagai mana di atur dalam peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi



Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014



tentang Jabatan Fungsional Perawat yaitu sebagai berikut: 1. Melaksanakan pengkajian keperawatan berupa pengkajian dasar pada individu 2. Melaksanakan analisa data untuk merumuskan diagnose keperawatan analisa sederhana pada individu 3. Merencanakan tindakan keperawatan sederhana pada individu 4. Melaksanakan tindakan keperawatan dasar kateggori 1, II 5. Melaksanakan tindakan keperawatan kompleks UPTD PUSKESMAS RANDUBLATUNG merupakan salah satu unit pelayanan kesehatan yang berada di bawah Dinas Kesehatan Kabupaten Blora yang selanjutnya Uraian Tugas Perawat adalah sebagai berikut : 1. Melaksanakan asuhan keperawatan. 2. Melakukan kunjungan pembinaan keluarga / masyarakat. 3. Mengelola pelayanan keperawatan 4. Melakukan evaluasi keperawatan 5. Melakukan konsultasi tindakan keperawatan 6. Melakukan pengabdian masyarakat/ penanggulangan bencana alam/wabah. 7. Menyusun laporan secara periodic baik lisan maupun tertulis guna pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



46



9. Mendukung dan berperan aktif dalam perbaikan mutu dan keselamatan pasien



Sasaran Kerja Pegawai Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Perawat Terampil a. Dalam



menyelenggarakan



Praktik



Keperawatan,



Perawat



bertugas sebagai: 1) Pemberi asuhan keperawatan 2) Penyuluh dan konselor bagi klien 3) Pengelola pelayanan keperawatan 4) Peneliti keperawatan 5) Pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang 6) Pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu. 7) Pelaksanaan tugas perawat harus dilaksanakan secara bertanggungjawab dan akuntabel.



47



BAB IV



RANCANGAN AKTUALISASI



A. Daftar Rancangan Kegiatan Aktualisasi dan Keterkaitan dengan Substansi Mata Pelatihan. Berdasarkan Kekhalayakan,



dan



hasil



analisis



Layak/



APKL



Kelayakan)



(Aktual, serta



Problematik,



USG



(Urgensi,



Seriousness, dan Growth), telah ditentukan 1 (satu) isu yang dapat dikembangkan



menjadi



berbagai



gagasan/



kegiatan



untuk



penyelesaian masalah dengan melibatkan komponen yang ada. Dalam rancangan aktualisasi ini terdiri atas tahapan: 1 ) Pengidentifikasian,



penyusunan



dan



penetapan



isu



atau



permasalahan yang terjadi dan harus segera dipecahkan; 2 ) Pengajuan gagasan pemecahan isu/masalah dengan menyusunnya dalam daftar rencana kegiatan, tahapan kegiatan, dan output kegiatan; 3 )



Pendeskripsian keterkaitan antara kegiatan yang



diusulkan dengan substansi mata pelatihan yaitu pelayanan publik, Whole of Government, dan manajemen ASN yang mendasari kegiatan baik secara langsung maupun tidak langsung; Pendeskripsian



rencana



pelaksanaan



kegiatan



yang



4)



didasari



aktualisasi nilai-nilai dasar PNS dan kontribusi hasil kegiatan; serta 5) Pendeskripsian hasil kegiatan yang dilandasi oleh substansi mata pelatihan terhadap pencapaian visi, misi, tujuan organisasi, dan penguatan terhadap nilai- nilai organisasi. Rancangan



kegiatan



aktualisasi



merupakan



rencana



operasional pelaksanaan aktualisasi dan habituasi yang akan diterapkan oleh penulis selama 30 hari di UPTD Puskesmas Randublatung. Rancangan kegiatan aktualisasi disajikan secara rinci dalam tabel 4.1 berikut ini :



48



1.



Isu Terpilih



Tabel 4.1 Isu terpilih



Identifikasi Isu



Isu yang diangkat Gagasan yang diangkat



:



:



1.



Kurangnya kesadaran pasien hipertensi untuk kontrol di puskesmas



2.



Kurangnya penerapan proses triase dalam penanganan pasien di UGD



3.



Kurangnya kesadaran pengunjung untuk tidak merokok di area puskesmas



4.



Kurang optimalnya kebersihan kamar mandi umum



5.



Kurangnya penerapan senyum,salam,sapa dalam setiap pelayanan



Kurangnya kesadaran pasien hipertensi untuk kontrol rutin di puskesmas Optimalisasi peran perawat dalam meningkatkan kesadaran pasien hipertensi untuk kontrol rutin



:



di Puskesmas Randublatung 1. Meningkatkan keaktifan pasien dalam kegiatan Prolanis 2. Kolaborasi dengan tim gizi dalam pembuatan leaflet diit pasien hipertensi 3. Membuat kartu kontrol pengambilan obat



Kegiatan



:



4. Memberikan pendidikan kesehatan tentang penyakit hipertensi 5. Membuat grup whatsapp sebagai media komunikasi pasien hipertensi 6. Membuat poster tentang penyakit hipertensi 7. Melakukan kunjungan pada rumah pasien penderita hipertensi 8. Meningkatkan kesadaran pasien untuk gemar berolahraga secara rutin melalui senam pagi



49



Tabel Pemecahan isu adalah sebagai berikut: No 1.



Kegiatan Meningkat kan keaktifan pasien dalam kegiatan Prolanis



1.



2.



3.



4.



5.



6.



Tahapan Kegiatan Membuat konsep kegiatan Melakukan konsultasi dengan pimpinan /tim prolanis Menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan prolanis. Menginformasikan kegiatan dengan undangan prolanis Melakaksanakan kegiatan prolanis. Menyusun laporan hasil kegiatan



1.



2.



3.



4.



5.



Output/Hasil Kegiatan Mendapatkan bimbingan dan arahan dari atasan. Jadwal pelaksanaan prolanis telah ditentukan Undangan di bagikan kepada pasien Tempat, snack, materi ,peralatan pemeriksaan untuk kegiatan telah siap Foto, video, materi, laporan



1.



2.



3.



4.



5.



Keterkaitan Substansi Kontribusi terhadap Penguatan Nilai Mata Pelatihan Visi Misi Organisasi Organisasi Etika publik VISI : menjadikan Penguatan nilai : 1. Ramah Berkonsultasi dengan Puskesmas 2. Aman atasan dengan penuh Randublatung sopan santun dan 3. Nyaman Puskesmas hormat 4. Cepat Terdepan Dalam 5. Akurat Akuntabilitas Mewujudkan Melaksanakan Randublatung penyuluhan dengan rasa Sehat 2019 tanggung jawab Kontribusi misi: Nasionalisme Meningkatkan Musyawarah mufakat pelayanan dalam pembuatan kesehatan dasar kesepakatan jadwal melalui kegiatan dengan tim prolanis promotif, preventif, Komitmen Mutu kuratif serta Meningkatkan mutu rehabilitatif pelayanan puskesmas dengan pendidikan kesehatan dan senam Anti Korupsi Menyampaikan materi dengan jujur, dan sumber yang akurat,dan dokumentasi yang akurat



50



2.



Kolaborasi dengan tim gizi dalam pembuatan leaflet diit pada pasien hipertensi



1. Melakuka



1. Mendapat-



konsultasi dengan atasan 2. Menyusun materi rujukan dari ahli gizi yang disetujui pimpinan 3. Mencetak leaflet 4. Membagikan leaflet pada pasien



kan bimbingan dan arahan dari atasan 2. Materi dan konsep leaflet telah didapatkan 3. Leaflet di cetak di percetakan 4. Leaflet telah di terima oleh pasien



a. Etik Publik Berkonsultasi dengan atasan dengan penuh sopan santun dan hormat b. Akuntabilitas Adanya kejelasan kegiatan dan persiapan pelaksanaan yang dapat dipertanggung jawabkan c. Nasionalisme Sila ke 5, membagikan leaflet kepada pasien dengan adil d. Komitemen Mutu mencetak leaflet dengan menarik dan bermutu e. Anti Korupsi Menyampaikan materi dengan jujur, dan sumber yang akurat



51



Visi : menjadikan Puskesmas Randublatung Puskesmas Terdepan Dalam Mewujudkan Randublatung Sehat 2019 Kontribusi misi:  Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif serta rehabilitatif



Penguatan nilai : 1. Ramah 2. Akurat



3.



Membuat kartu kontrol pengambil an obat.



1. Melakukan konsultasi dengan atasan 2. Membuat design kartu kontrol pengambilan obat 3. Melakukan koordinasi pada bagian farmasi 4. Memesan kartu pengambilan obat pada percetakan. 5. Mendistribusi kan kartu pengambilan obat kepada pasien hipertensi



1. Desaign kartu obat 2. Mendapatkan bimbingan dari atasan. 3. Kesepakatan dengan farmasi tercapai. 4. Kartu obat telah dipesan. 5. Kartu pengambilan obat diterima pasien



1. Akuntabilitas Adanya kejelasan kegiatan dan pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan



Visi : menjadikan Penguatan nilai : 1. Ramah Puskesmas 2. Aman Randublatung 3. Nyaman Puskesmas Terdepan 4. Cepat Dalam Mewujudkan 5. Akurat Randublatung Sehat Nasionalisme ke 5 melakukan 2019



2. Sila musyawarah mencapai mufakat



untuk



3. Etika publik Diwujudkan dengan mengedepankan nilai nilai luhur etika, kesopanan dan profesional 4. Komitemen Mutu Melayani dengan tanggap saat pembagian kartu obat pasien DM. 5. Anti Korupsi Memesan Leaflet dengan Jujur.



52



KONSTRIBUSI TERHADAP MISI: Mewujudkan Pelayanan kesehaatan dasar yang prima transparan dan profesional. Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif serta rehabilitatif



4.



Memberikan pendidikan kesehatan pada pasien hipertensi tentang penyakit hipertensi di ruang BP



1. Melakukan konsultasi dengan atasan 2. Membuat konsep kegiatan. 3. Menyiapkan kelengkapan pendidikan kesehatan 4. Memberikan pendidikan kesehatan 5. Membuat Laporan Kegiatan.



1. Adanya konsep kegiatan. 2. Memperoleh kesepakatan dengan pimpinan untuk waktu pelaksanaan pendidikan kesehatan 3. Memberikan pendidikan kesehatan 4. Mendorong pasien untuk melakukan pola hidup sehat 5. Adanya Laporan kegiatan/foto/ video



1. Akuntabilitas Edukasi berkelanjutan agar tercipta konsistensi dalam meningkatkan derajat kesehatan 2. Nasionalisme Sila ke 4 melakukan musyawarah mufakat dalam terselenggaranya pendidikan kesehatan 3. Etika publik Adanya inovasi untuk masyarakat untuk empati terhadap peningkatan derajat kesehatan. 4. Komitmen Mutu Dengan kegiatan pendidikan kesehatan tentang penyakit hipertensi diharapkan pasien menjadi lebih paham akan resiko yang timbul dari keterlambatan pengobatan



53



Visi : menjadikan Penguatan nilai : 1. Ramah Puskesmas 2. Aman Randublatung 3. Nyaman Puskesmas Terdepan 4. Cepat Dalam Mewujudkan 5. Akurat Randublatung Sehat 2019 Kontribusi misi: 1) Mewujudkan Pelayanan kesehaatan dasar yang prima transparan dan profesional. 2) Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif serta rehabilitative



No 5.



Kegiatan



Membuat grup whatsapp sebagai media komunikasi pasien hipertensi



1.



2.



3.



4.



Tahapan Kegiatan Melakukan konsultasi dengan atasan. Mengumpulkan nomor hp pasien hipertensi secara bertahap Membuatkan group whatsapp Mengirimkan notifikasi penting terkait informasi penyakit pasien.



Output/Hasil Kegiatan 1. Mendapatkan bimbingan dan arahan atasan. 2. List pasien beserta no hpnya 3. Terbentuknya grup whatsapp 4. Pasien menerima informasi tentang penyakit, agenda agenda yang akan datang



Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan 1. Akuntabilitas Bertanggung jawab dalam meningkatkan derajat kesehatan 2. Nasionalisme Sila ke 2 kemanusiaan yang adil dan beradab Sila ke 5 Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 3. Etika publik Memberikan pelayanan yang ramah melalui media sosial 4. Komitmen Mutu Inovasi : whatsapp “Diskusi tentang kesehatan dapat meningkatkan derajad kesehatan” 5. Anti Korupsi Memberikan informasi dengan jujur.



54



Kontribusi terhadap Visi Misi Organisasi



Visi : menjadikan Puskesmas Randublatung Puskesmas Terdepan Dalam Mewujudkan Randublatung Sehat 2019 Kontribusi misi: 1) Mewujudkan Pelayanan kesehaatan dasar yang prima transparan dan profesional. 2) Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif serta rehabilitative



Penguatan Nilai Organisasi Penguatan Nilai 1. Ramah 2. Aman 3. Nyaman 4. Cepat 5. Akurat



6.



Membuat poster tentang penyakit hipertensi



1. Melakukan konsultasi dokter puskesmas tentang materi yang akan dibuat poster 2. Membuat desain poster 3. Mencetak poster di pecetakan 4. Melakukan pemasangan poster di tempat strategis



1. Adanya 1. . Akuntabilitas Bertanggung jawab kesepakatan dengan dokter dalam meningkatkan puskesmas derajat kesehatan. tentang materi 2. Nasionalisme poster yang Sila ke 2 kemanusiaan yang adil dan beradab akan dibuat 2. Desain dibuat Sila ke 5 Keadilan sosial yang menarik bagi seluruh rakyat supaya dapat Indonesia meningkatkan 3. Etika publik minat pasien Memberikan pelayanan yang ramah untuk rajin control ke 4. Komitmen Mutu puskesmas Keadaan untuk meningkatkan mutu 3. Poster kesehatan. dicetak 4. Poster 5. Anti Korupsi Kepedulian petugas terpasang M e untuk membuatkan tata l cara diet untuk pasien a DM k u k a n p e r a w a t a n g i g i



55



Visi : menjadikan Puskesmas Randublatung Puskesmas Terdepan Dalam Mewujudkan Randublatung Sehat 2019 Kontribusi misi: 1) Mewujudkan Pelayanan kesehaatan dasar yang prima transparan dan profesional. 2) Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif serta rehabilitative



Penguatan Nilai : 1.Ramah 2.Aman 3.Nyaman 4.Cepat 5.Akurat



7



Melakukan kunjungan pada rumah pasien penderita hipertensi



1. Menentukan waktu kunjungan ke rumah penderita hipertensi 2. Melakukan kunjungan rumah (home visit) 3. Melakukan pengecekan kondisi kesehatan pasien



1. Mendapatkan kontrak waktu 2. Mengunjungi rumah penderita hipertensi 3. Mendapatkan data tanda tand vital dan keluhan pasien jika ada untuk diberikan penanganan lebih lanjut



1.



2.



3.



4.



6.



. Akuntabilitas Bertanggung jawab dalam meningkatkan derajat kesehatan. Nasionalisme Sila ke 2 kemanusiaan yang adil dan beradab Sila ke 5 Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Etika publik Memberikan pelayanan yang ramah Komitmen Mutu Keadaan untuk meningkatkan mutu kesehatan. Anti Korupsi Kepedulian petugas untuk membuatkan tata cara diet untuk pasien DM



56



Visi : menjadikan Puskesmas Randublatung Puskesmas Terdepan Dalam Mewujudkan Randublatung Sehat 2019 Kontribusi misi: 1) Mewujudkan Pelayanan kesehaatan dasar yang prima transparan dan profesional. 2) Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif serta rehabilitative



Penguatan Nilai : 1.Ramah 2.Aman 3.Nyaman 4.Cepat 5.Akurat



4.



B.



5.



Jadwal Rencana Pelaksanaan Kegiatan Aktualisasi Tabel 4.2 Jadwal Rencana Pelaksanaan Kegiatan Aktualisasi



N



Kegiatan



Masa Habituasi



o



Bukti/ porto



Juli



polio



Agustus 4



2



1



31



30



29



28



27



26



25



24



23



22



21



20



19



18



17



16



15



14



13



12



11



10



9



8



7



6



5



4



3



2



1



3



4



Melakukan pengaturan



diet



57



MINGGU



Daftar no hp pasien



MINGGU



Memanfaatkan media social pembuatan group Whatsapp Membuat kartu pengambilan obat



MINGGU



2



MINGGU



leafleat



MINGGU



Membuat leaflet diit penyakit hipertensi MINGGU



1



Kartu pengambilan obat Notulen konsul,daftar



5



6



DM sesuai anjuran ahli gizi Mendemonstrasi kan perawatan kaki penderita DM Meningkatkan keaktifan pasien dengan kegiatan prolanis



Keterangan:



menu diet DM Foto kegiatan



Notulen konsul,notulen kegiatan,foto. Laporan kegiatan



pelaksanaan kegiatan Libur



58



BAB IV HASIL KEGIATAN



Kegiatan aktualisasi nilai-nilai dasar ANEKA mulai dilaksanakan tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan 2 Agustus 2019. Sesuai dengan Laporan kegiatan yang disusun dalam Laporan Aktualisasi (RA), terdapat 6



(enam) kegiatan yang dilaksanakan.



Berikut



ini adalah



tabel



pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Tabel 4.1 Hasil Kegiatan Aktualisasi Kegiatan 1 Isu



Kurangnya kesadaran pasien hipertensi untuk kontrol rutin



Kegiatan Tanggal Tempat Pelaksanaan



Membuat leaflet diit pada pasien hipertensi 26 Juni s/d 27 Juni 2019 UPTD Puskesmas Randublatung



A. Kegiatan-Kegiatan dan Tahapan yang Telah Dilaksanakan Didukung Nilai-Nilai Dasar (ANEKA) Tahapan kegiatan yang telah dilakukan sebagai berikut: 1. Melakukan konsul dengan atasan 2. Membuat design dan materi Leaflet. 3. Menyusun materi yang disetujui oleh pimpinan. 4. Mencetak leaflet 5. Membagikan Leaflet pada pasien



Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk memberikan pendidikan kesehatan melalui media leaflet,dengan harapan dilakukan kegiatan tersebut ialah untuk lebih meningkatkan kesadaran dan meningkatkan pengetahuan pasien terhadap pentingnya pasien hipertensi untuk control rutin agar dapat meningkatkan produktifitas dan status kesehatannya. Dalam melakukan konsultasi dengan atasan selalu menjunjung tinggi etika



59



public sebagi seorang ASN yaitu selalu



sopan (etika publik). Saya



berinovasi (komitmen mutu) dalam membuat leaflet. Saya bertanggung jawab,



disiplin



dan



jujur



(anti



korupsi)



dalam



membuat



design,konsep,dan dalam pengumpulan materi.Selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan mencetak leaflet penuh tanggung jawab, cermat, disiplin dan jujur. Setelah dilakukan kegiatan tersebut, dilakukan membagikan leaflet kepada pasien maupun keluarga pasien dengan tanggung jawab, disiplin dan konsisten.



B. Kontribusi/Manfaat Kegiatan Tersebut Bagi Pihak Lain dan terhadap pencapaian visi-misi organisasi Tersedianya leaflet sangat membatu meningkatkan pengetahuan pasien dan otomatis bisa meningkatkan kesadaran pasien tentang pentingnya pengelolaan terhadap penyakit yang salah satunya dengan adanya kesadaran terhadap pentingnya kontrol rutin. C. Penguatan Nilai-Nilai Organisasi Aktualisasi nilai-nilai dasar PNS berupa Akuntabilitas (tanggung jawab dan konsisten), Etika Publik (cermat), Komitmen Mutu (cermat dan inovasi), dan Anti Korupsi (disiplin dan jujur) dalam kegiatan ini memperkuat nilai organisasi Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar yang prima transparan,dan profesional, yaitu: Profesional, Akuntabel, Sinergi, Inovatif



D. Uraian Kendala yang Timbul dan Strategi Mengatasi Kendala Sulit dalam memberikan penjelasan ketika menghadapi pasien yang sudah lanjut usia,sehingga harus melibatkan keluarga terdekat dalam melakukan komunikasi. E. Dukungan Bukti-Bukti Capaian Aktualaisasi (lampiran) Bukti fisik output kegiatan adalah sebagai berikut:



60



Gambar 4.1 Melakukan konsultasi dengan atasan



Gambar 4.2 Membuat konsep,design leaflet dan materi tentang hipertensi



DAFTAR PUSTAKA



Entjang, Indan, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-XIII, Bandung, 2000



Fatimah, Elly, dan Erna Irawati. 2016. Manajemen ASN. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.



Kusumasari, Bevaola, Septiana Dwiputrianti, dan Enda Laluk Allo. 2015. Akuntabilitas. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.



Latief, Yudi, Adi Suryanto, dan Abdul Aziz Muslim. 2015. Nasionalisme. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.



Pemerintah Indonesia. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Jakarta : Sekertariat Negara.



Pemerintah Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Jakarta : Sekertariat Negara.



61



Pemerintah Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Jakarta : Sekertariat Negara.



Pemerintah Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Jakarta : Sekertariat Negara.



Pemerintah Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta : Sekertariat Negara. Perron, N. C. (2017). Bronfenbrenner’s Ecological Systems Theory. College Student Development: Applying Theory to Practice on the Diverse Campus, 197. Suwarno, Yogi, dan Tri Atmojo Sejati. 2016. Whole of Gorvernment. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.



Tim Penulis Komisi Pemberantasan Korupsi. 2015. Anti Korupsi. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.



Yuniarsih, Tjutju, dan Muhammad Taufik. 2015. Komitmen Mutu. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.



Riskesdas. (2013). Laporan Riset Kesehatan Dasar. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.



Profil Kesehatan UPTD Puskesmas Randublatung 2019



Manual Mutu Puskesmas Randublatung 2017



Whole-of-government approach | Glossary of Terms for Conflict Management and Peacebuilding. (n.d.). Retrieved November 3, 2016,



from



http://glossary.usip.org/resource/wholegovernment-



approach



62



“Diabetes Mellitus” Kementrian Kesehatan RI, PUSAT DATA DAN INFORMASI 2014 from www.depkes.go.od/infodatindiabetes



Kenali Faktor Resiko Hipertensi– Info Sehat Klik dokter.com oleh dr. Dina Kusumawardani



2014



from



https://m.klikdokter.com>read>kenalifaktorresikoDM



Lampiran Biodata a. Identitas Diri 1



Nama Lengkap



Andri Ananto



2



Jenis Kelamin



Laki laki



3



Formasi Jabatan



Perawat Terampil



4



NIP



198911012019021003



5



Tempat dan Tanggal Blora, 1 Nopember 1989 Lahir



6



Alamat Rumah



Jepon RT 03 R 06 Kec. Jepon Kab.Bora



7



Nomor Hp



085727925927



8



Alamat Kantor



Gang Kabayan Randublatung



9



Nomor Telepon/Fax



(0296) 810033



10



Alamat e-mail



[email protected]



b. Riwayat Pendidikan



63



6/1



Nama Sekolah



Tahun Lulus



Jurusan



SD NEGERI KUNDEN I



2000



-



SMP NEGERI 1 BLORA



2004



-



SMA NEGERI 1 BLORA



2007



IPA



POLTEKKES SEMARANG



KEMENKES 2010



64



D III KEPERAWATAN