Majalah Tempo - 09 Februari 2015 [PDF]

  • Author / Uploaded
  • Tempo
  • 0 0 0
  • Suka dengan makalah ini dan mengunduhnya? Anda bisa menerbitkan file PDF Anda sendiri secara online secara gratis dalam beberapa menit saja! Sign Up
File loading please wait...
Citation preview

DAGELAN KASUS LABORA SITORUS



DI BALIK PENEMBAKAN AKTIVIS BANGKALAN



DEAL POLITIK JOKOWI-PRABOWO



9-15 FEBRUARI 2015



DUO PENGGANJAL KPK Benarkah ada pertemuan Hasto Kristiyanto, Hendropriyono, dan penyidik polisi perihal kriminalisasi pemimpin KPK?



RP 39.500



WWW.TEMPO.CO MAJALAH BERITA MINGGUAN ISSN: 0126 - 4273



00050 9 770126 427302



Upgrade your ride for an unforgettable Valentine’s day Discount up to 50%* for hourly and self drive package Only For personal payment and package cannot be combined with other offers For further Information & booking, please contact our nearest branch or 021-87787699



*terms & conditions apply Customer Assistance Center



24 hours



1500 009 SMS : 0899 9500009



DAFTAR ISI 4350/9-15 FEBRUARI 2015



HUKUM 78



HUKUM 84



SIAPA MELINDUNGI LABORA?



KONGKO BERSAMA SEBELUM PENEMBAKAN



APARAT kesulitan menangkap Labora Sitorus, brigadir kepala yang menjadi terpidana kasus pencucian uang di Kabupaten Raja Ampat. Kenapa proses eksekusi Labora susah serta siapa aparat yang melindungi dan bekerja sama membebaskan pemilik rekening gendut Rp 1,5 triliun ini?



NASIONAL 48



LOBI PEDAGANG PENEKUK KOALISI WAWANCARA 108



BAMBANG WIDJOJANTO:



DESAINER SEMUA INI JAGO, SANGAT RAPI Kulit muka: Kendra Paramita



Ekonomi Momen 94



LAPORAN UTAMA 32



Gaya Hidup Kesehatan 76 Internasional Internasional 100 Momen 107 Intermezo Layar 52



PARA PELUMPUH KPK KOALISI politikus dan polisi kian menyudutkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Hampir semua jurus sudah dikerahkan untuk menyerang para pemimpinnya. Markas besar polisi mengerahkan para penyidik yang bertugas di Komisi untuk membidik komisioner dengan kasus yang sudah dan sedang diusut. Apa isi rahasia pertemuan Hasto Kristiyanto dengan Abraham Samad, Ketua KPK? Apa di balik skenario koalisi polisi dan politikus ini?



Nasional Ringkasan 24 Opini Bahasa 71 Catatan Pinggir 114 Kolom 43, 96 Opini 29 Prelude Album 20 Angka 21 Etalase 14 Inovasi 16 Kartun 10 Seribu Kata 22 Surat 6 Tempo Doeloe 12



Sains Buku 75 Ilmu&Teknologi 72 Tokoh Pokok Tokoh 112 Wawancara 108



4 |



| 15 FEBRUARI 2015



TEMPO/DHEMAS REVIYANTO



Seni Seni 68 Sinema 70



SURAT



Kecewa Pengembang Pancoran Riverside



LAPORAN UTAMA



PELURUPELURU PEMBUNUH CICAK Markas Besar Polri membentuk tim untuk memperkarakan pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi. Setelah Bambang Widjojanto ditangkap dan dua wakil ketua dilaporkan ke polisi, Abraham Samad kini dibidik. ILUSTRASI: KENDRA PARAMITA



28 |



| 8 FEBRUARI 2015



8 FEBRUARI 2015 |



| 29



Permintaan Klarifikasi Lucas DALAM Laporan Utama majalah Tempo edisi 2-8 Februari 2015 berjudul ”Peluru-peluru Pembunuh Cicak”, halaman 30, tertulis: ”Dari Jakarta, Carrel Ticualu dan Lucas meminta Sugianto mengulang hal yang dia lakukan hampir tiga tahun lalu: mengadukan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ke polisi” (paragraf 2). Pada halaman yang sama tertulis: ”’Saya diminta Pak Lucas menggugat lagi karena ini saat yang tepat,’ kata pengusaha kayu berumur 41 tahun ini, pekan lalu” (paragraf 3). Di dalam tulisan tersebut terdapat nama Lucas. Pada halaman 34, dengan judul ”Jejaring Pengacara Para Penggugat”, tertulis pula: ”Sugianto mengaku terus dibujuk oleh Carrel Ticualu dan Lucas. Ia mengatakan Lucas adalah pengacara yang sering bekerja bersama biro hukum Maqdir Ismail, salah satu pengacara Budi Gunawan ketika mengajukan gugatan praperadilan penetapan tersangka ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Maqdir tak memungkiri sebagai kuasa hukum Budi Gunawan. ‘Tapi Lucas siapa itu? Tak ada nama itu di kantor saya,’ katanya” (paragraf 5). Dan, ”Menurut Sugianto, sebelum ia menyetujui Carrel jadi pengacaranya, Lucas juga berkali-kali berkomunikasi dengannya. Komunikasi terakhir keduanya pada medio bulan lalu. Ketika itu, Lucas berada di Surabaya. Melalui telepon, Lucas membujuk Sugianto agar memanfaatkan polemik KPK dan Polri itu untuk mengadu ke polisi. ‘Bang, kasusnya muncul lagi. Ini waktunya pas. Oke, kita jalankan,’ kata Lucas, seperti ditirukan Sugianto” (paragraf 7). Dengan pemberitaan tersebut, kami memohon majalah Tempo memberikan konfirmasi dan klarifikasi atas penyebutan nama Lucas, karena nama ini sama dengan nama kami. Klarifikasi dan konfirmasi perlu kami minta karena sejumlah relasi kami mempertanyakan kebenaran penyebutan nama yang ada dalam berita yang terbit pada majalah edisi tersebut. Kami merasa terganggu karena sejumlah relasi kantor kami terus-menerus menanyakannya kepada kami.



Lucas Advokat Jawab: Sugianto Sabran menyebut nama Lucas yang belum tentu merujuk pada nama Anda. Terima kasih.



6 |



| 15 FEBRUARI 2015



SAYA kecewa kepada PT Graha Rayhan Tri Putra, pengembang Apartemen Pancoran Riverside, Jakarta Timur. Kekecewaan ini setidaknya akibat dua hal. Pertama, soal saya diharuskan membayar denda Rp 790 ribu saat serah-terima kunci yang semestinya pada 26 Januari 2015. Kedua, seharusnya kunci itu sudah saya terima pada 26 Januari 2015, tapi ditunda hingga sebulan. Pembayaran denda itu, menurut saya, terkesan dipaksakan karena tak seluruhnya murni kesalahan saya sebagai konsumen. Saya sempat menunda pembayaran down payment (DP) apartemen, tapi berujung saya kena denda pada Januari 2013. Saya sengaja menunda pembayaran DP lantaran meminta perbaikan isi perjanjian pengikatan jual-beli (PPJB) yang disodorkan pengembang kepada saya. Menurut saya, isi PPJB itu sangat memberatkan karena ada pasal yang menyebutkan seluruh uang DP senilai Rp 97 juta yang telah saya bayarkan bakal menjadi milik pengembang bila bank menolak kredit yang saya ajukan. Saya takut uang saya hilang sehingga saya melanjutkan pembelian apartemen meskipun ragu dan meminta pengembang merevisi isi PPJB, serta membayar angsuran dua bulan di tanggal berbeda pada Februari 2013. Meskipun terdapat kesalahan isi PPJB yang diakui bagian legal, pengembang terlambat merespons permintaan revisi yang saya ajukan hingga satu tahun. Saya sedikit beruntung karena menunda pembayaran satu bulan karena takut uang saya hilang. Bagaimana kalau saya menunda pembayaran DP hingga perbaikan isi PPJB selama satu tahun? Denda saya pasti lebih besar. Saya hargai niat pengembang memberikan diskon 25 persen, tapi bisnis yang dijalankan tidak adil. Konsumen ditempatkan pada pihak yang salah dan langsung didenda ketika terjadi keterlambatan walaupun hal itu bukan murni kesalahan konsumen, melainkan pengembang. Paling banter mereka hanya mengucapkan mohon maaf.



Jajang Bogor, Jawa Barat



Indonesia Gudang Panas Bumi Dunia SAYA sempat geleng-geleng kepala ketika mendapat keterangan dari seorang ahli geologi di sebuah perusahaan milik negara. Menurut dia, Indonesia sesungguhnya raja panas bumi alias geotermal di dunia. Dia mengatakan 20 persen cadangan panas bumi tersimpan dalam perut bumi Indonesia. Angka ini, dia menjelaskan, setara dengan 28 ribu megawatt. Sayangnya baru 4 persen yang dimanfaatkan untuk kepentingan industri. Bila pernyataan geolog itu benar, saya sangat menyayangkan mengapa cadangan energi bumi tersebut tak tergali dengan maksimal demi kesejahteraan masyarakat Indonesia, misalnya untuk pembangkit listrik. Sang geolog mengumpamakan Indonesia sebetulnya sama kayanya dengan Arab Saudi. Bedanya, negeri kerajaan itu menyimpan cadangan minyak terbesar di dunia. Mereka sanggup mengolah minyak semaksimal mungkin, sedangkan Indonesia hanya melongo melihat cadangan panas bumi di ne-



Program 2015 Hadiah Mandiri Fiestapoin Sebagai bentuk apresiasi atas loyalitas Nasabahnya, Bank Mandiri membagikan 2015 hadiah mandiri fiestapoin. Para pemenang pun merasakan kebahagiaan yang luar biasa.



A



mir Mahpud pengusaha di bidang transportasi sangat gembira mendapat hadiah Grandprize dari program 2015 hadiah mandiri fiestapoin berupa mobil Mini Cooper. “Saya bersyukur sekaligus tidak menduga bisa mendapatkan hadiah mobil. Sejak awal menabung di Bank Mandiri pun, saya tidak berharap mendapatkan hadiah. Ini rezeki saya”, kata Mahpud dengan wajah gembira saat penyerahan hadiah tersebut di acara jamuan makan siang yang diadakan Bank Mandiri di Jakarta Kamis, 29 Januari 2015 lalu. Keberhasilan pria 52 tahun tersebut mendapatkan hadiah mobil tak lepas dari aktivitas transaksi yang dilakukan, mulai dari menabung hingga bertransaksi menggunakan mandiri debit. Mahpud pun



berharap program ini dapat dilanjutkan oleh Bank Mandiri pada tahun-tahun mendatang karena setiap Nasabah yang mengikuti program ini memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pemenang. “Ini kelebihan Bank Mandiri dibandingkan bank lain, disamping karena pelayanan yang diberikan Bank Mandiri kepada Nasabah lebih personal sifatnya,” katanya. Tidak hanya Mahpud yang bahagia. “Rasanya seperti mendapat durian runtuh,” kata Iyan Risdo, pemenang lainnya, mengekspresikan kebahagiaannya. Awalnya, pria yang sehari-hari bekerja sebagai trainer di perusahaan software pendidikan tersebut mengaku iseng mengikuti program 2015 hadiah mandiri fiestapoin setelah mengetahui promonya lewat media sosial Facebook. Lain halnya dengan Markus dan Yatimah. Markus memperoleh poinnya dari aktivitas belanja ditambah promo bagi-bagi poin yang diberikan Bank Mandiri, sedangkan Yatimah berhasil mengumpulkan poinnya dari aktivitas belanja hingga membayar listrik. “Memang kalau dibandingkan tahun lalu, aplikasi mandiri fiestapoin yang sekarang sudah lebih bagus. Harapannya ke depan,



hadiah mandiri fiestapoin diperbanyak,” kata Markus yang mendapatkan hadiah voucher wisata senilai Rp 3 juta. “Program 2015 hadiah mandiri fiestapoin agar dibuat lebih seru lagi,” ujar Yatimah, yang membawa pulang hadiah Nescafe Dolce Gusto. S V P Co n s u m e r D e p o s i t G ro u p Bank Mandiri, Setiyo Wibowo mengatakan, program 2015 hadiah mandiri fiestapoin, yang berlangsung pada 29–31 Desember 2014, merupakan bagian dari program fiestapoin Bank Mandiri. Program tersebut diadakan untuk memeriahkan pergantian tahun dari 2014 ke 2015. Sesuai namanya, program ini memberikan 2015 hadiah kepada 2015 nasabah Bank Mandiri dengan menukarkan fiestapoin atau mengikuti lelang fiestapoin melalui microsite mandiri fiestapoin di www.mandirifiestapoin.co.id atau fiestapoin App. “Melalui program ini, kami ingin semua Nasabah memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan benefit yang diberikan oleh Bank Mandiri. Kami ingin Nasabah semakin happy dengan Bank Mandiri,” ujarnya. zINFORIAL



Terdepan, Terpercaya. Tumbuh bersama Anda.



SURAT



geri sendiri. Saya berharap pemerintah memperhatikan cadangan geotermal ini buat cadangan energi dan tak mengandalkan minyak yang terus-menerus disedot sehingga lama-kelamaan habis.



Romi A. Tangerang Selatan, Banten



Badan SAR Nasional Butuh Penyelam SAYA hampir saban hari mengikuti insiden kecelakaan pesawat AirAsia di Selat Karimata, Desember tahun lalu. Namun, setelah kotak hitam pesawat itu ditemukan, perhatian saya mulai berkurang. Ada satu hal yang hendak saya sampaikan kepada Kepala



Badan Search and Rescue Nasional, yakni menyiapkan penyelam andal di bawah koordinasi langsung Basarnas agar tak mengandalkan instansi lain. Kenapa demikian? Hal itu diperlukan manakala ada kecelakaan serupa, baik di laut, danau, maupun sungai, Kepala Basarnas bisa memerintahkan langsung anggotanya ke tempat kejadian. Jika tergantung instansi lain, kemungkinan besar Basarnas akan berhadapan dengan birokrasi, padahal bencana sudah di depan mata. Saya rasa di Indonesia banyak sekali klub selam atau instansi pemerintah yang siap memberikan pelatihan selam kepada anggota Basarnas hingga menjadi seorang penyelam jempolan.



Jimmy Selam Jakarta Barat



PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB Arif Zulkifli REDAKTUR EKSEKUTIF Hermien Y. Kleden KELOMPOK TEMPO MEDIA DEWAN EKSEKUTIF Gendur Sudarsono (Ketua), Arif Zulkifli, Daru Priyambodo, Wahyu Muryadi, Yuli Ismartono, Burhan Sholikin, M. Taufiqurohman, Hermien Y. Kleden NASIONAL & HUKUM REDAKTUR PELAKSANA Budi Setyarso REDAKTUR UTAMA Bagja Hidayat, Elik Susanto, Jajang Jamaludin, L.R. Baskoro, Yosep Suprayogi REDAKTUR Agustina Widiarsi, Anton Aprianto, Efri Nirwan Ritonga, Jobpie Sugiharto, Maria Rita Ida Hasugian, Stefanus Teguh Edi Pramono STAF REDAKSI Ahmad Nurhasim, Anton Septian, Anton William, Bobby Chandra, Yuliawati REPORTER Amri Mahbub, Aryani Kristanti (nonaktif), Bernadette Christina, Febriyan, Febriana Firdaus, Francisco Rosarians Enga Geken, I Wayan Agus Purnomo, Indra Wijaya, Ira Guslina Sufa, Kartika Candra Dwi Susanti (nonaktif), Linda Novi Trianita, Muhammad Muhyiddin, Muhamad Rizki, Nur Alfiyah B.T. Tarkhadi, Prihandoko, Rusman Paraqbueq, Subkhan, Sundari, Tika Primandari, Tri Suharman EKONOMI & MEDIA REDAKTUR PELAKSANA M. Taufiqurohman REDAKTUR UTAMA Setri Yasra, Y. Tomi Aryanto REDAKTUR Grace Samantha Gandhi, Retno Sulistyowati STAF REDAKSI Abdul Malik, Fery Firmansyah, Rachma Tri Widuri, RR Ariyani Yakti Widyastuti, Setiawan Adiwijaya REPORTER Akbar Tri Kurniawan, Ali Hidayat. Amandra Mustika Megarani (nonaktif), Ananda Wardhiati Theresia, Angga Sukma Wijaya, Ayu Prima Sandi, Faiz Nasrillah, Gustidha Budiartie, Martha Ruth Thertina, Maya Nawangwulan, Muhammad Iqbal Muhtarom, Pingit Aria Mutiara Fajrin, Rafi ka Usnah, Ririn Agustia INTERNASIONAL & NUSA REDAKTUR PELAKSANA Purwanto Setiadi REDAKTUR UTAMA Yudono Yanuar REDAKTUR Abdul Manan, Dwi Arjanto, Dwi Wiyana, Eni Saeni, Mustafa Ismail, Purwani Diyah Prabandari, Raju Febrian, Sunudyantoro STAF REDAKSI Eko Ari Wibowo, Harun Mahbub, Hayati Maulana Nur (nonaktif), Istiqomatul Hayati, Natalia Santi, Sita Planasari JAWA TIMUR, BALI Agus Supriyanto (Koordinator Liputan), Endri Kurniawati, Jalil Hakim, Zed Abidin JAWA TENGAH Ali Nur Yasin (Koordinator Liputan), L.N. Idayanie, R. Fadjri JAWA BARAT, BANTEN Dewi Rina Cahyani (Koordinator Liputan). SULAWESI SELATAN Sapto Yunus (Koordinator Liputan), Kodrat Setiawan, Cornilla Desyana METRO & PRELUDE REDAKTUR PELAKSANA Bina Bektiati REDAKTUR Juli Hantoro, Purwanto, Rini Kustiani, Yandi Rofiyandi, Zacharias Wuragil STAF REDAKSI Aliya Fathiyah, Evieta Fajar Pusporini, Hadriani Pudjiarti, Martha Warta Silaban, M.C. Nieke Indrietta Baiduri, Nur Haryanto, Suseno REPORTER Aditya Budiman, Amirullah, Anggrita Desyani Cahyaningtyas, Baiq Atmi Sani Pertiwi, Choirul Aminudin, Erwan Hermawan, Jayadi Supriadin, Munawwaroh, Afrialia Suryanis, Dimas Indra Buana Siregar, Istman Musaharun Pramadiba, Linda Hairani, Mohammad Andi Perdana, Ninis Chairunnisa, Praga Utama, Rina Widiastuti (nonaktif), Satwika Gemala Movementi, Syailendra Persada INVESTIGASI REDAKTUR PELAKSANA Wahyu Dhyatmika REDAKTUR Agoeng Wijaya, Philipus Parera, Sukma Loppies, Yandhrie Arvian STAF REDAKSI Agung Sedayu, Budi Riza, Mustafa Silalahi SENI & INTERMEZO REDAKTUR PELAKSANA Seno Joko Suyono REDAKTUR Dody Hidayat, Nurdin Kalim, Nunuy Nurhayati STAF REDAKSI Dian Yuliastuti REPORTER Ananda Wardhana Badudu, Ratnaning Asih



G AYA H I D U P & K O R A N T E M P O M I N G G U REDAKTUR PELAKSANA S. Qaris Tajudin REDAKTUR Ahmad Taufik (nonaktif), Kurniawan STAF REDAKSI Cheta Nilawati Prasetyaningrum, Heru Triyono REPORTER Isma Savitri, Ismi Wahid Rohmataniah Maulid (nonaktif), Mitra Tarigan, Retno Endah Dianing Sari, Riky Ferdianto S A I N S , S P O R T, & K O L O M REDAKTUR PELAKSANA Yos Rizal Suriaji REDAKTUR UTAMA Idrus F. Shahab, Tulus Wijanarko REDAKTUR TB. Firman D. Atmakusumah, Clara Maria Tjandra Dewi H., Hari Prasetyo, Irfan Budiman, Nurdin Saleh STAF REDAKSI Agus Baharudin, Ali Anwar, Angelus Tito Sianipar (nonaktif), Dwi Riyanto Agustiar, Gabriel Titiyoga, Kelik M. Nugroho, Untung Widyanto, M. Reza Maulana REPORTER Agita, Arie Firdaus, Erwin Prima Putra Z., Gabriel Titiyoga, Gadi Kurniawan Makitan, Mahardika Satria Hadi, Rosalina TEMPO ENGLISH EDITOR SENIOR Richard Bennet EDITOR Lucas Edward (Tempo Weekly), Mahinda Arkyasa (Tempo.co) STAF REDAKSI Sadika Hamid, Syari Fani KOORDINATOR PRODUKSI Dewi Pusfitasari TEMPO TV MANAJER PEMBERITAAN Nur Hidayat PRODUSER EKSEKUTIF Diah Ayu Candra Ningrum K R E AT I F, F O T O , B A H A S A REDAKTUR KREATIF Gilang Rahadian REDAKTUR DESAIN Eko Punto Pambudi, Fitra Moerat Ramadhan Sitompul, Yuyun Nurrachman DESAINER SENIOR Ehwan Kurniawan, Imam Yunianto, Kendra H. Paramita DESAINER Aji Yuliarto, Ary Setiawan Harahap, Deisy Rikayanti Sastroadmodjo, Djunaedi, Edward Ricardo Sianturi, Fransisca Hana, Gatot Pandego, Munzir Fadly, Rizal Zulfadli, PENATA LETAK Achmad Budy, Agus Darmawan Setiadi, Agus Kurnianto, Ahmad Fatoni, Arief Mudi Handoko, Imam Riyadi Untung, Kuswoyo, Mistono, Rudy Asrori, Tri Watno Widodo, Wahyu Risyanto REDAKTUR FOTO Rully Kesuma (Koordinator), Ijar Karim, Mahanizar Djohan PERISET FOTO Fardi Bestari, Gunawan Wicaksono, Jati Mahatmaji, Nita Dian Afianti, Ratih Purnama Ningsih, Wahyu Setiawan FOTOGRAFER Aditia Noviansyah, Amston Probel, Subekti REDAKTUR BAHASA Uu Suhardi (Koordinator), Hasto Pratikto, Sapto Nugroho STAF SENIOR Iyan Bastian STAF Edy Sembodo, Fadjriah Nurdiarsih, Hadi Prayuda, Hardian Putra Pratama, Heru Yulistiyan, Michael Timur Kharisma, Mochamad Murdwinanto, Rasdi Darma, Sekar Septiandari, Suhud Sudarjo P U S AT D ATA D A N A N A L I S A T E M P O KOORDINATOR: Priatna RISET: M. Azhar, Megel Jeckson, Indra Mutiara PUSAT DATA: Dina Andriani, Ismail REDAKTUR SENIOR Amarzan Loebis, Bambang Harymurti, Diah Purnomowati, Edi Rustiadi M., Fikri Jufri, Goenawan Mohamad, Leila S. Chudori, Putu Setia, Toriq Hadad KEPALA PEMBERITAAN KORPORAT Toriq Hadad BIRO EKSEKUTIF DAN PENDIDIKAN M. Taufiqurohman (Kepala), Yos Rizal Suriaji



PT TEMPO INTI MEDIA TBK DIREKTUR UTAMA Bambang Harymurti DIREKTUR Herry Hernawan, Toriq Hadad SEKRETARIAT KORPORAT Diah Purnomowati (Kepala) I K L A N Gabriel Sugrahetty (Wakil Direktur), Adelisnasari, Dani Kristanto, Lina Sujud, Melly Rasyid, M. Dody Waspodo, Nurulita Pasaribu, Sulis Prasetyo, Tanty Hendriyanti KOMUNIKASI PEMASARAN Tito Prabowo (Kepala) DIGITAL DAN RISET Meiky Sofyansyah (Kepala) RISET PEMASARAN Ai Mulyani K. PENGEMBANGAN USAHA Siti Rhanty Widiastuti KREATIF PEMASARAN Prasidono Listiaji (Kepala) TIM PENULIS S. Dian Andryanto, Hotma Siregar, Mila Novita, Mira Larasati, Nugroho Adhi, Rifwan Hendri, Susandijani, V. Nara Patrianila, Wawan Priyanto. DESAIN KREATIF PEMASARAN Kemas M. Ridwan (Koordinator), Andi Faisal, Andi Suprianto, Arcaya Manikotama, Jemmi Ismoko,Junaedi Abdillah, Juned Aryo Sembada, Rachman Hakim, Setiyono FOTOGRAFI & RISET FOTO Lourentius EP. TRAFFIC Abdul Djalal, Muhammad Assad Islamie. ALAMAT IKLAN Gedung Cahaya Palmerah Jalan Palmerah Utara III No. 9, Jakarta Barat 11480 Tel. 62-21-53660242. Fax. 62-21-53660248 ALAMAT REDAKSI Kebayoran Centre Blok A11-A15 Jalan Kebayoran Baru, Mayestik, Jakarta 12240, Telp. 021-7255624, 3916160 Faks. 725-5645/50 E-mail [email protected]



S I R K U L A S I D A N D I S T R I B U S I Shalfi Andri (Kepala), Erina Andriyani (Sekretariat) SIRKULASI Iman Sukarnadi, Ivan Buana Putra, Yefri DISTRIBUSI Boy Hariyadi LAYANAN PELANGGAN Berkah Demiat PERWAKILAN DAERAH JAWA TIMUR Solex Kurniawan (Surabaya), DI YOGYAKARTA-JAWA TENGAH Fuad Nugraha Adi (Yogyakarta) ALAMAT DIVISI SIRKULASI, KOMUNIKASI PEMASARAN, DAN DIVISI DIGITAL DAN RISET Gedung Matahari Jalan Palmerah Utara II No. 201 AA Jakarta Barat 11480 Telp. 021-5360409. Faks. 53661253 T E M P O I M P R E S A R I O DIREKTUR Gabriel Sugrahetty WAKIL DIREKTUR Muhammad Hanif SEKRETARIAT Dewi Anita MARKETING Muhammad Hanif PRODUKSI Hanny Soemantri ALAMAT TEMPO IMPRESARIO Jl. Palmerah Barat No.8 Jakarta 12210 Tel. 62-21-5362651/7255625 #206 Fax.62-21-53661092 email: [email protected]



PENERBIT PT TEMPO INTI MEDIA Tbk, BNI Cabang Kramat, Jakarta, A.C. 017.000.280.765.001



ISSN 0126-4273 SIUPP No. 354/SK/MENPEN/SIUPP/1998. PENCETAK PT TEMPRINT, Jakarta.



8 |



| 15 FEBRUARI 2015



ALAMAT PERUSAHAAN Jalan Palmerah Barat No. 8, Jakarta 12210, Telp. 021-5360409, Faks. 5439569, http://korporat.tempo.co



PARKWAY CANCER CENTRE SINGAPURA



KONSELING, MEMBERIKAN SECERCAH HARAPAN Meskipun para ahli belum menemukan obat yang pasti untuk menyembuhkan kanker, dokter berpendapat bahwa konseling secara signifikan bisa meningkatkan peluang kesembuhan.



K



anker dapat menyerang siapa saja. Beberapa jenis kanker bahkan sulit dideteksi pada stadium awal. Hal ini mengesankan bahwa peluang kesembuhan bagi penderita kanker sangatlah kecil. Akan tetapi, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa upaya pencegahan, deteksi dini, dan penanganan pasien penderita kanker dapat membantu mengendalikan kanker. Konseling, yang mencakup ketiga upaya tersebut, dipercaya dapat membawa para pasien dan keluarga mereka ke arah yang benar. Ada banyak aspek di dalam konseling. Walaupun tiap program menawarkan pelayanan yang berbeda, secara umum konseling menyediakan informasi dan edukasi yang penting mengenai kanker bagi para penderita dan keluarganya. “Banyak pasien yang memilih untuk tidak menemui dokter, karena mereka takut didiagnosis menderita kanker. Sebaliknya, para dokter juga enggan menyatakan diagnosisnya karena khawatir sang pasien akan mengambil jalan pin-



tas,” kata Dr Lim Hong Liang, konsultan senior onkologi medis di Parkway Cancer Centre, Singapura. “Konseling memberikan pelayanan, baik dari sisi psikologis, maupun dari sisi sosial, yang sangat penting dalam membantu penanganan penyakit tersebut,” ujarnya. Parkway Cancer Centre menawarkan CanHOPE, sebuah organisasi nirlaba yang menyediakan konseling dan bantuan yang berhubungan dengan kanker. Pada 31 Januari lalu, CanHOPE mengadakan seminar, dimana Dr Lim dan Dr Lee Kim Shang, konsultan senior onkologi radiasi, juga dari PCC Singapura, mempresentasikan analisis dan fakta mengenai kanker paru-paru dan penanganannya. CanHOPE membuka pusat pelayanan ini di beberapa kota di Indonesia. Di antaranya, di Jakarta, Medan, Solo, Semarang, Surabaya, dan terakhir di Bandung. Vice President Parkway Hospitals Singapura, Yeo Kim Seck, mengatakan, “Kami ingin membantu para pasien sejak dari rumah mereka. Sehingga, kami mendirikan kantor CanHOPE di bebe-



rapa negara sebagai titik acuan.” Agar selalu ada dokter dan perawat lokal tepercaya yang dapat diajak berbicara tanpa kendala bahasa. Dia melanjutkan, “Sayangnya, kanker tidak hanya mempengaruhi sang pasien, namun juga orang-orang di sekitar mereka. Jadi, di Singapura kami memiliki program yang disebut Adjusting to Change, sebuah program bagi para pasien yang baru didiagnosis menderita kanker beserta orang-orang terkasih mereka.” Untuk dapat membantu menyiapkan mental mengenai efek samping perawatan, kebutuhan nutrisi pasien selama perawatan, hal-hal yang harus dan tidak boleh dilakukan selama perawatan dan setelahnya, juga mengenai masalah psiko-emosional yang mungkin dihadapi pasien. Pelayanan konseling secara holistik seperti yang disediakan oleh CanHOPE ini memberikan lebih dari sekadar wadah bagi pasien untuk mengungkapkan ketakutan dan memperoleh kontrol emosional. Namun, program ini juga dapat menjadi jembatan bagi dunia kedokteran, dan memastikan para pasien mendapatkan perawatan yang tepat oleh dokter yang tepat pada waktu yang tepat pula. Program ini memberikan bantuan dan memunculkan harapan, sebuah cara untuk menyelamatkan kehidupan. “CanHOPE berperan sangat penting dalam menghubungkan para dokter dengan pasien kami,” kata Dr Lee. Maka, ketika pasien memiliki masalah, mereka dapat secepatnya menghubungi pusat pelayanan terdekat. Hal ini memudahkan para dokter mengambil tindakan dengan cepat. Ini penting karena dalam beberapa kasus penyakit, jika kita tidak melakukan penanganan sejak dini, akan berisiko kematian bagi sang pasien. z



PCC Bandung: Grand Royal Panghegar Hotel Lt. 02-05 Jl. Merdeka No. 2 Bandung 40111, Indonesia



INFORIAL



KARTUN



INDIKATOR



PRESIDEN Joko Widodo akhirnya menentukan sikap mengenai sengkarut pelantikan calon Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Melalui Ahmad Syafii Maarif, Ketua Tim 9 (yang dia bentuk untuk menyelesaikan kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri), Jokowi menegaskan tak akan melantik Budi. ”Alasannya moralitas publik,” ujar Syafii, menirukan ucapan Jokowi. Moralitas publik yang dimaksud adalah status Budi sebagai tersangka dugaan suap dan kepemilikan rekening gendut oleh KPK. Jokowi sebelumnya memilih menunda pelantikan calon tunggal Kepala Polri itu meski Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan Budi lulus dalam uji kelayakan dan kepatutan. Jokowi memilih ”jalan tengah”: mengangkat Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai pelaksana tugas Kapolri. Apakah Anda yakin Tim 9 Dari sanalah kriminalisasi terhadap pimpinan KPK dimulai. Bidikan Jokowi mampu menyelesaikan kisruh KPK vs Polri? pertama adalah Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, yang ditangkap Tidak tahu dan dijadikan tersangka. Bambang 63 dituding menyuruh saksi memberi5,9% kan keterangan palsu dalam sidang di Mahkamah Konstitusi pada 2010. Dalam perkara sengketa pilkada itu, Bambang menjadi penasihat hukum calon Bupati Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Ujang Iskandar. Target berikutnya adalah Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja dalam kaTidak Ya sus kepemilikan saham PT Daisy Tim405 597 ber dan Zulkarnain atas dugaan suap 38% 56,1% kasus Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) saat menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Terakhir, Ketua KPK Abraham Samad dibidik dengan tuduhan TOTAL: 1.065 = 100% pelanggaran etika. Lantaran Budi tak kunjung dilantik, INDIKATOR sejumlah petinggi partai pendukung Apakah Anda setuju Jokowi pemerintah ”melabrak” Jokowi di Ismembentuk partai baru? tana Merdeka. Para politikus itu mendesak Jokowi agar tak mengambil keputusan tentang pelantikan Kepala Polri sebelum perkara praperadilan Budi atas penetapan tersangkanya oleh KPK diputus. Namun Syafii optimistis Jokowi akan membatalkan pelantikan Budi sebagai Kapolri. Soal figur pengganti Budi, Syafii menilai belum ada calon ideal. Namun anggota Tim 9 yang pernah bertugas di kepolisian, seperti Oegroseno dan Bambang Widodo Umar, sudah mengantongi sejumlah nama. ”Tak ada yang ideal, tapi bisa dicari yang paling kurang dosanya,” ujarnya. Mengenai peran Tim 9 dalam kemelut antara KPK dan Polri, 597 dari 1.065 responden (56,1 persen) Tempo.co meyakini tim ini mampu menyelesaikan kisruh KPK vs Polri. Sisanya, 405 orang atau 38 persen, menilai sebaliknya, dan 63 responden (5,9 persen) menyatakan tidak tahu. Tentu saja semua itu tergantung langkah Presiden. Mengenai hal ini, Syafii mengingatkan, sebagai Presiden Republik Indonesia, Jokowi merupakan panglima tertinggi semua angkatan militer dan kepolisian. Meskipun pencalonannya di pemilu presiden diusung oleh partai politik, dia dipilih langsung oleh rakyat. ”Saat kritis, ambil posisi, tegakkan nyali.” ●



10 |



| 15 FEBRUARI 2015



KARTUN: YUYUN NURRACHMAN



Optimisme untuk Tim 9



TEMPO DOELOE 4 DESEMBER 1976



UANG PALSU ITU



S



EPANJANG akhir



tahun lalu hingga awal tahun ini, polisi terus mengungkap pelaku pengedar dan pembuat uang palsu. Nilainya pun jumbo. Yang terakhir di Jember, Jawa Timur. Polisi mengungkap pembuatan uang palsu senilai Rp 12,2 miliar. Tak hanya mendapati duit rupiah, polisi juga menemukan pelat pembuatan uang palsu ringgit Malaysia. Karena itu, polisi menduga sindikat ini punya akses internasional. Kasus peredaran uang palsu sebenarnya masalah lawas. Majalah Tempo edisi 4 Desember 1976 melaporkan ihwal temuan uang palsu di beberapa wilayah di Sumatera. Peredaran uang palsu ini, kala itu, dicurigai membonceng masalah subversi. Cukup alasan bagi para pedagang di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, bila sejak akhir September tahun itu ragu-ragu bila menerima uang Rp 1.000 seri Sudirman. Tak sedikit pedagang yang telah membuktikan ada beberapa lembar di antara alat pembayaran itu yang diragukan. Sebagian pedagang bahkan membawa uang yang dicurigai ke kepolisian setempat untuk diuji keasliannya. ”Uang itu diduga keras palsu,” ujar Letnan Kolonel A.S. Simanjuntak, Komandan Komres 206 Asahan. Ciri uang palsu itu antara lain lebih tipis dan licin, gambar Garuda dengan tinta air tidak menonjol, serta tak ada benang pengaman. Beberapa



kali operasi penggerebekan tempat yang diduga jadi pusat peredaran uang palsu yang dilakukan kepolisian Asahan belum bisa menggulung orangorang yang jadi sumber. Lebih dari itu, Komdak IV Riau tak kalah sibuknya. Pangkal sebabnya uang palsu juga. Pekanbaru, Bengkalis, Dumai, dan Tanjung Pinang kabarnya telah menjadi sasaran peredaran uang palsu itu.



Artikel lengkap terdapat dalam Tempo edisi 4 Desember 1976. Dapatkan arsip digitalnya di: http://store.tempo.co/majalah/ detail/MC201301120026/di-mana-buku-sekolah-untukanak-kita atau http://bit.ly/1C2D9q0



12 |



| 15 FEBRUARI 2015



Menurut laporan yang sampai ke kepolisian, tak kurang dari Rp 700 ribu uang palsu telah berada di kantong penduduk Riau. Di Bengkalis dan Dumai, beberapa pihak yang dicurigai sebagai pengedarnya telah ditangkap. Tak sedikit di antara mereka itu pedagang-pedagang terkenal di kedua kota ini. Tapi di Tanjung Pinang, seperti diakui Danres 404 Letnan Kolonel Pol Drs Bambang Darundriyo, rupiah palsu itu menyusup ”lewat bank-bank pemerintah”. Pihak BRI Tanjung Pinang yang dihubungi Tempo memang tak mengelak pihaknya



sudah kebobolan. ”Kami diberi tahu oleh Pekanbaru,” ujar Drs Yoyok Sunarya, Kepala BRI Tanjung Pinang. Maksudnya, kebobolan banknya oleh rupiah palsu itu pada mulanya tak mereka ketahui, tapi berdasarkan laporan dari Pekanbaru, ”Setoran BRI Tanjung Pinang di antaranya terdapat uang palsu,” katanya. Musibah serupa memang menimpa bank-bank lain, cuma jumlahnya sedikit. Anehnya, kasus itu, meski pernah terjadi di Tanjung Pinang, jarang sampai ke tangan polisi. ”Sampai saat ini kami belum pernah menangkap langsung pelakunya atau diberi laporan ada kasus rupiah palsu,” ujar Drs Bambang Darundriyo. Sebenarnya bank-bank di Riau sudah sejak beberapa bulan sebelumnya diperingatkan mengenai perkara ini. Sebab, seperti dugaan yang banyak beredar, kasus rupiah palsu ini bukan sekadar ulah sementara spekulan di luar Indonesia untuk menjadikan rupiah gelap ini sebagai jenis bisnis yang ber-”untung” besar, tapi juga membonceng unsurunsur subversi di belakangnya. Sedangkan pihak lain menyebutnya sebagai ”rupiah merah” yang sengaja diusahakan dengan tujuan mengacaukan perekonomian Indonesia. Apalagi belakangan kasus palsu-memalsu, seperti tiket pesawat dan paspor, tampaknya cukup ramai. Tidakkah ini juga mata rantainya? Sayangnya, menghadapi gejala seperti itu, kalangan awam tak begitu disiapkan untuk bertindak cepat mengenal dan melapor. Kalangan bank sendiri, seperti diakui Kepala BRI Tanjung Pinang, ”sampai saat ini tak pernah memperlihatkan yang palsu itu bagaimana”. Maka ciri-ciri atau petunjuk lain tentang si palsu tak diperoleh. ”Jadi kami pun tak ada pegangan,” kata Yoyok. ●



KOTA BALIKPAPAN



P



ulau Kalimantan itu salah satu harta karun Indonesia. Alamnya kaya dan sebagian besar tersimpan rapat. Sekarang, sedikit demi sedikit mulai ditemukan dan dikelola. Geliat pemanfaatan itu mulai terlihat. Tandanya adalah tumbuhnya industri, membesarnya simpul-simpul kawasan industri, dan permintaan lahan untuk kegiatan komersial, permukiman dan industri meningkat. Ini membuat pemerintah daerah berpikir keras menata, mengatur, dan mengelolanya demi makin banyak manfaat daripada mudaratnya. Serangkaian dengan HUT ke-118 Kota Balikpapan, yang jatuh pada 10 Februari 2015, secara khusus pemerintah kota meninjau keberadaan Balikpapan agar tetap nyaman dihuni. Harapan itu secara khusus dinyatakan dalam tema peringatan kali ini, yaitu Balikpapan Tertib, Balikpapan Nyaman Dihuni. Beberapa langkah yang sudah diambil salah satunya menegaskan komitmen pada RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) untuk menjaga lingkungan. Intinya menjaga konsistensi rasio pola ruang dan konsistensi tidak membuka wilayah pertambangan. Konsep konsistensi rasio pola ruang dinamakan konsep 52:48, artinya 52 persen Kota



PADA logo HUT ke-118 ada siluet perahu yang melambangkan gerak terus maju dan bebenah bak sebuah kapal besar yang pantang mundur walau diterpa ombak.



JADIKAN KOTA MAKIN NYAMAN DIHUNI



Balikpapan ditetapkan sebagai kawasan lindung, 48 persen kawasan budidaya. Perda RTRW juga menyatakan tidak mengakomodasi pertambangan batu bara di wilayah Kota Balikpapan. Secara makro, RTRW Kota Balikpapan memasukkan beberapa rencana pengembangan infrastruktur. Seperti, rencana pembangunan jalan tol Balikpapan–Samarinda, outer ring road II ( Sepinggan – Jl Soekarno Hatta Km 8), jalan dan rel KA Trans Kalimantan, pengembangan Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, kawasan coastal road, kawasan industri Kariangau, dan sebagainya. Sedangkan khusus pada tahun 2015 ini, Kota Balikpapan memiliki delapan prioritas pembangunan. Pertama, pengendalian banjir, yaitu dengan pengurangan titik banjir dari 12 titik menjadi 3 titik. Kedua, pengembangan pelayanan air bersih dengan mengedepankan tiga aspek, yaitu kelanjutan pembangunan waduk, pemeliharaan waduk Manggar, serta peningkatan sarana dan prasarana air bersih. Ketiga, pengembangan pelayanan air limbah dengan arah kegiatan



peningkatan sarana dan prasarana air limbah. Keempat, peningkatan iklim investasi. Langkah yang dilakukan, dengan menetapkan dua sasaran, yaitu peningkatan pelayanan publik dan peningkatan nilai investasi. Kelima, pengembangan sistem pendukung usaha UMKM. Caranya, dengan meningkatkan koperasi aktif dan peningkatan produk unggulan daerah. Intinya pengembangan sistem pendukung usaha UMKM pada 2015. Keenam, peningkatan ketahanan pangan. Sasarannya, kerja sama antardaerah pemasok bahan pangan. Ketujuh, peningkatan pelayanan kesehatan yang menyeluruh. Sasarannya, peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan, penambahan dan pemerataan jumlah tenaga medis serta pencegahan penyakit menular. Kedelapan, peningkatan pelayanan pendidikan. Tahun 2015 akan ada peningkatan sarana-prasarana pendukung pendidikan dan penambahan serta pemerataan jumlah tenaga pendidikan. Kalau diringkas, salah satu yang akan dicapai Kota Balikpapan tecermin dalam logo peringatan hari ulang tahun. Ada gedung dan hutan yang melambangkan Kota Balikpapan terletak di pesisir pantai dan mempertahankan kehijauan hutannya di tengah pesatnya pembangunan. Lalu, ada siluet perahu melambangkan gerak maju dan bebenah bak sebuah kapal besar yang pantang mundur walau diterpa ombak. Selamat hari jadi Kota Balikpapan. Teruslah berlayar membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi semua. z INFORIAL



KOPER SUPER FREKUENSI bepergian yang tinggi membutuhkan koper yang tangguh. Koper semacam itu harus tak mudah rusak dan mempunyai pengamanan berstandar internasional, seperti kunci yang disahkan oleh Transportation Security Administration (TSA). Berikut ini koper-koper pilihan yang telah melewati uji coba yang bisa dibeli melalui toko online.



ANTLER TALARA Terbuat dari PC/ABS dengan struktur emboss untuk memberikan kekuatan dan daya tahan, koper asal Inggris ini dilengkapi empat roda dan sistem penguncian troli. Di bagian dalamnya terdapat saku jala yang praktis. Terpasang pula kunci TSA sebagai standar untuk perjalanan ke Amerika Serikat.



Rp 1,8 JUTA



Rp 1,5 JUTA



EMINENT MOVE AIR Terbuat dari bahan polikarbonat, Eminent digaransi lima tahun. Dilengkapi pegangan teleskopik di atas dan di samping, koper dari Taiwan ini diklaim kokoh, ringan, dan fungsional.



Rp 1,5 JUTA



Kapasitas: 66 liter Dimensi: 68 x 43 x 24 sentimeter Berat: 3,1 kilogram



Rp 3,7



Kapasitas: 63 liter Dimensi: 69 x 45 x 28 sentimeter Berat: 3,6 kilogram



SAMSONITE COSMOLITE Menggunakan teknologi Curv, salah satu bahan antigores terkuat dan paling ringan, koper ini telah melewati berbagai uji produk sehingga produsennya berani memberi jaminan sepuluh tahun. Koper ini juga mempunyai kunci kombinasi TSA dan interior dilengkapi pita elastis untuk mengurangi kerutan barang di dalamnya. Kapasitas: 88 liter Dimensi: 51,5 x 31 x 74 sentimeter Berat: 3,4 kilogram



JUTA



Rp 6,3 LUGGAGE X 77 Bagian dalamnya sepenuhnya dilapisi kain satin dan memiliki dua kompartemen utama dengan dinding pembatas yang dilengkapi ritsleting serta saku tambahan yang juga dilengkapi ritsleting. Dibuat dari bahan polipropilen ultraringan, produk ini telah melewati pengujian berat, termasuk dijatuhkan dari kendaraan. Kapasitas: 127 liter Tinggi: 77 x 56 x 36 sentimeter Berat: 4,9 kilogram



DELSEY HELIUM Produk asal Prancis ini dipromosikan sebagai koper paling aman karena dilengkapi Securi Tech Zip, yang diklaim lebih kuat daripada ritsleting biasa. Berbahan polikarbonat makrolon, koper ini disebutkan tak akan ringsek jika dilempar petugas bandar udara atau jatuh dari mobil. Jaminannya pun sepuluh tahun. Kapasitas: 101 liter Dimensi: 69 x 47 x 31 sentimeter Berat: 3,2 kilogram



14 |



| 15 FEBRUARI 2015



WARDOW.COM, GOPLACES.CO.UK, BAGSDIRECT.COM, HITCHED.CO.UK, AMAZON.CO.UK



JUTA



Terima Kasih 2014, Selamat Datang 2015! Semangat Baru dengan TEMPO sebagai sumber informasi Anda



REPORTASE DARI PARIS: TEROR CHARLIE HEBDO



PERMAINAN IZIN REGULATOR PENERBANGAN



12-18 JANUARI 2015



MENGAPA PILIH BUDI GUNAWAN



RP 39.500



WWW.TEMPO.CO MAJALAH BERITA MINGGUAN ISSN: 0126 - 4273



00046 9 770126 427302



Harga Cover 1 Tahun (52 edisi) 6 Bulan (26 edisi) Auto Debit per bulan



: Rp 39.500 : Rp 2.054.000 Rp 1.645.000 1 027 000 Rp 875.00 875.000 00 : Rp 1.027.000 p 170.000 170 0.000 000 R Rp p 15 155.000 55.00 00 : Rp



n penawara Dapatkan erupa potongan nb tambaha elatihan stasi di p e v in a rg ha dengan munitas o O K O P M TE lah TEMP anan Maja g g n a rl e b sekarang Power Bank 9000 mAh P Pow



Flash Disk Card 8 Gb



Hadiah Langsung 1 Tahun : Power Bank 9000 mAh 6 Bulan : Flash disk card 8 Gb z Auto Debit per bulan : Power Bank 9000 mAh z z



Untuk informasi & aplikasi berlangganan: Customer Service TEMPO Jl. Palmerah Utara II No 201 AA, Jakarta Barat 11480 Telp. 021-5360409 Ext 9 - Fax: 021-53661253 Pin BB: 293627AF/ 24E3EB9D WA: 0812-12220501/ 0812-12220502/ 0812-84133343 Twitter: @cstempodotco - Email: [email protected] TEMPO store: http://store.tempo.co/



INOVASI 2. Baterai di dalam roda menggunakan energi yang disimpan untuk memberi sedikit dorongan saat dibutuhkan. Misalnya saat tanjakan.



3. Pengguna dapat mengontrol roda melalui aplikasi telepon seluler pintar, termasuk mengatur mesin, mengunci sepeda, serta mendapatkan informasi seperti tenaga yang dikeluarkan dan kondisi jalan. Pengguna juga dapat berbagi data dengan teman-teman lainnya, bahkan beda kota sekalipun.



1. Roda mampu menangkap energi saat bersepeda dan pengereman pada sebuah baterai.



3



Sensor, GPS, dan baterai Rotating casing Motor



2



Internal hub gear



1



Torque sensor Static casing



K



OTA Kopenhagen hampir iden-



tik dengan sepeda. Ibu kota Denmark ini bahkan sering disebut kota paling ”ramah sepeda” di dunia. Kota ini menjadi mimpi bagi banyak orang yang menginginkan kenyamanan bersepeda. ”Kami berpikir bisa menularkan budaya bersepeda itu di mana saja,” kata Assaf Biderman, Associate Director untuk Laboratorium SENSEable City di Institut Teknologi Massachusetts (MIT). Itulah yang menjadi ide dasar Biderman dan timnya untuk menciptakan Copenhagen Wheel atau Roda Kopenhagen. Alat ini pada dasarnya adalah roda belakang yang dilengkapi motor listrik hibrida, baterai, dan sensor. Roda Kopenhagen mampu menangkap energi yang hilang saat bersepeda dan pengereman, kemudian menyimpannya ketika pengendara membutuhkan sedikit dorongan. ”Mengayuh sepeda seolah-olah tak pernah merasakan tanjakan,” ujar Biderman. Keindahan dari Copenhagen Wheel adalah kesederhanaannya. Bentuknya diran-



16 |



| 15 FEBRUARI 2015



cang tanpa kabel eksternal atau komponen lain yang terlihat. Ia dapat digunakan di semua rangka sepeda, sepeda retro sekalipun. Teknologi ini menggunakan sistem pemulihan energi kinetik (KERS). Pengendara sepeda butuh mengayuh setidaknya empat jam perjalanan agar motor listrik itu berfungsi. Saat sepeda dikayuh, roda akan melacak kecepatan laju sepeda, kemiringan tanjakan, dan kekuatan saat menggowes pedal. Selanjutnya roda akan menghitung titik yang tepat saat pengendara sepeda membutuhkan dorongan ekstra. ”Ketika Anda mengayuh pedal, roda akan mempelajari pergerakan kaki Anda dan mengintegrasikannya dalam sistem listrik secara mulus,” kata Biderman. Dalam Copenhagen Wheel ada 12 sensor untuk mendeteksi segala sesuatu, dari kecepatan, polusi, Global Positioning System, sampai lokasi lubang di jalan. Data yang dihasilkan sangat luas dan beragam. Hal itu bisa sangat berharga, termasuk bagi perencana kota. Data itu dapat di-



gunakan untuk memahami kebiasaan pengendara sekaligus mampu membantu perencana kota memetakan tingkat polusi, kebisingan, kemacetan lalu lintas, dan kondisi jalan. Tim Biderman juga merilis ”kit pengembang” versi roda. Hal ini memungkinkan orang lain menciptakan aplikasi baru dan mengubah profil perilaku perputaran roda. Siapa pun kemudian bisa mengunduh dan menggunakannya. Data bisa diakses melalui telepon seluler pintar dan digunakan untuk merencanakan rute sepeda sehat, rencana mencapai tujuan, atau janjian dengan teman-teman di mana saja. Pengguna juga dapat berbagi data dengan teman-temannya, bahkan beda kota sekalipun. ”Ini mungkin ide setengah romantis,” ujar Biderman. Harga roda ini dibanderol US$ 799 atau hampir Rp 10 juta. Meski diakui termasuk mahal dibanding sepeda listrik yang banyak dijual di pasar, roda ini diharapkan meningkatkan jumlah pengendara sepeda di setiap kota di dunia. ●



MIT.EDU



GOWES TANPA MERASAKAN TANJAKAN



Coaster brake torque arm



BNI Syariah



Bank Mandiri



Paparkan Kinerja 2014



Gelar Mandiri Investment Forum



B



B



NI Syariah memaparkan hasil kinerja selama 2014 yang dihadiri oleh Dinno Indiano, President Director BNI Syariah; Imam Teguh Saptono, Business Director BNI Syariah; Junaidi Hishom, Operational Director BNI Syariah; dan Acep Riana Jayaprawira, Risk and Compliance Director BNI Syariah, di Jakarta, Sabtu (31/1). “Alhamdulillah, dari data in-house, selama 2014 beberapa indikator berjalan sesuai rencana, profitabilitas tercapai sebesar Rp 163,25 miliar atau naik sebesar 38,98 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp 117,46 miliar,” tutur Dinno. Pencapaian kinerja bisnis tersebut tetap memperhatikan kualitas pembiayaan dimana NPF dapat dipertahankan sebesar 1,86 persen, sama dengan tahun sebelumnya. Dengan kinerja tersebut BNI Syariah berhasil mendapatkan beberapa penghargaan. Di antaranya, Annual Report Award (ARA) 2013 juara 1 kategori Private Keuangan Non-Listed; Indonesia Banking Award 2014 ketegori Bank Umum Syariah buku 2, dan kategori “The Most Reliable Bank”. z



ank Mandiri bersama Mandiri Sekuritas dan Barclays menggelar Mandiri Investment Forum (MIF) guna mendorong partisipasi swasta melalui investasi dalam mendukung program pembangunan nasional, di Jakarta (27/1). Group CEO Bank Mandiri Budi G. Sadikin mengatakan, untuk mendukung upaya tersebut, Bank Mandiri menggelar forum investasi, untuk menjadi jembatan informasi antara pemerintah dengan calon investor. “Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai berbagai reformasi dan inovasi yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia, para Investor akan semakin yakin untuk menempatkan investasinya terutama pada sektor-sektor yang menjadi prioritas,” ujar Budi Sadikin. Ajang yang mengusung tema “Indonesia: Pushing Structural Reform” itu dihadiri oleh sejumlah menteri dari Kabinet Kerja, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, dan pembicara internasional yaitu Profesor Jim O’Neill dari University of Manchester dan mantan Chairman Goldman Sachs Asset Management. z



BRI



TRAC-Astra Rent a Car



Persembahkan Konser Michael Buble



Meraih Kembali Superbrands Award



P



U



eluncuran kartu kredit premium terbaru dari BRI, yaitu BRI Infinite, dimeriahkan dengan konser Michael Buble di International Exhibition Complex (ICE), Bumi Serpong Damai City, Tangerang. Ini menjadi konser perdana Michael Buble di Indonesia. Budi Satria, Corporate Secretary BRI mengungkapkan bahwa penerbitan kartu kredit BRI Infinite ini merupakan jawaban atas tantangan pelayanan kartu kredit yang prima dan berkualitas dari nasabah terpilih BRI. BRI menggandeng Visa untuk penerbitan ini. “Kami ingin mempersembahkan yang terbaik untuk nasabah terpilih BRI. Melalui persembahan konser Michael Buble ini, kami berharap dapat menyasar pangsa pasar yang lebih luas dan lebih besar lagi,” kata Budi. BRI Infinite juga menawarkan berbagai keistimewaan untuk memberikan nilai tambah pemegang kartu dalam bertransaksi. Seperti, layanan call center khusus, travel insurance, fasilitas executive lounge yang tidak hanya di domestik tetapi juga internasional, dan beragam fasilitas premium lainnya. z



ntuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut TRAC–Astra Rent a Car kembali meraih Superbrands dengan predikat silver loyalty untuk kategori car rental di Puri Agung Ballroom, Sahid Jaya Hotel, Jakarta (30/1). Penghargaan diterima oleh Jefri Rudyanto Sirait, Direktur Marketing TRAC, yang di serahkan oleh Mr Eamon Sadler, CEO Superbrands International. Penghargaan ini menjadi bukti kepercayaan masyarakat terhadap TRAC–Astra Rent a Car atas konsistensinya dalam memberikan jasa layanan transportasi terbaik kepada pelanggannya. Dan sebagai bentuk komitmen untuk terus mempertahankan predikat terbaik, TRAC–Astra Rent a Car akan terus meningkatkan kualitas pelayanannya. Superbrands merupakan organisasi independen berskala internasional yang secara berkelanjutan dan konsisten melakukan evaluasi terhadap brand dan positioning-nya di berbagai negara. Dari evaluasi itulah Superbrands memberikan penghargaan kepada produk-produk yang memberikan keunggulan. z



PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (KSEI)



P



rinsip berinvestasi di pasar modal itu mudah, bukan isapan jempol. Melalui program pengembangan infrastruktur pasar modal yang terintegrasi, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) ingin mewujudkan harapan besar masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal. Sejak tahun lalu, KSEI setidaknya telah menyiapkan tiga program strategis hingga 2018. Ketiga program strategis itu adalah pengembangan Sistem C-BEST Next Generation (Next G), AKSes (Acuan Kepemilikan Sekuritas) Financial Hub, dan Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu. Margeret M. Tang, Pjs. Direktur Utama KSEI, mengatakan, tiga program strategis itu disiapkan KSEI untuk membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal. “Harapannya, jumlah investor dan likuiditas di pasar modal terus meningkat,” katanya. Margeret menjelaskan, sistem C-BEST Next G telah dikembangkan KSEI sejak 2013 dan dijadwalkan selesai tiga tahun kemudian. Sistem ini disiapkan untuk menjawab ketersediaan sistem utama KSEI sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang mampu mengakomodir terjadinya peningkatan aktivitas transaksi dan jumlah investor. “Sistem C-BEST Next G merupakan sistem utama KSEI, dimana kapasitas dan kemampuannya akan terus ditingkatkan seiring dinamika pasar modal yang berkembang pesat, di samping untuk mengantisipasi penambahan jumlah investor pada masa datang,” ujarnya. Sistem ini ditargetkan mampu menangani kebutuhan transaksi hingga 3 juta investor, dengan kapasitas pemrosesan penyediaan transaksi lebih dari 6 kali lipat dari kapasitas sebelumnya atau



TIGA program strategis hingga 2018 telah disiapkan, berinvestasi di pasar modal itu mudah.



Margeret M. Tang Pjs. Direktur Utama KSEI



MEMBUKA ARUS INVESTASI MASYARAKAT sekitar 20 ribu penyelesaian transaksi per menit. Sistem ini sejalan dengan pengembangan sistem perdagangan JATS Next G yang telah dioperasikan Bursa Efek Indonesia. Implementasi AKSes Financial Hub akan dilakukan secara bertahap, diantaranya dengan melakukan program CoBranding Fasilitas AKSes bersama Bank Rekening Dana Nasabah (RDN). Pada tahap awal yang sudah dimulai tahun 2014 lalu, layanan internet banking dan mesin ATM Bank RDN dikembangkan fasilitas yang memungkinkan investor di pasar modal untuk melakukan pengecekan saldo Efek yang tercatat dalam Sub Rekening Efek di KSEI, saldo dana dalam rekening RDN serta menyampaikan instruksi penarikan dana kepada Perusahaan Efek (PE). Fasilitas dan layanan ini tersedia di mesin-mesin ATM Bank Permata, Bank Mandiri, BCA, dan menyusul segera pada bulan Mei atau Juni tahun 2015 ini fasiltas serupa melalui internet banking juga dijadwalkan tersedia di CIMB Niaga dan Bank BCA. “Potensi pengembangan yang dapat dilakukan masih sangat luas, kedepannya kita rencanakan kembangkan juga fitur-



fitur lain seperti pemesanan IPO, pembelian Reksa Dana, pembelian ORI dan fitur lainnya. Harapan kita nanti dengan semakin mudahnya akses untuk berinvestasi di pasar modal, jumlah investor lokal kita akan meningkat,” ujar Margeret, sapaan akrab Margeret M. Tang - Pjs. Direktur Utama KSEI. Sedangkan untuk program Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu yang dijadwalkan beroperasi pada 2017, KSEI bertugas membangun platform yang akan memudahkan para Agen Penjual, Manajer Investasi, maupun Bank Kustodian dalam melakukan transaksi Reksa Dana. Melalui sistem ini, aktivitas penjualan Reksa Dana tidak lagi tergantung dengan sistem perbankan sehingga memungkinkan untuk memperluas aktivitas pemasaran produk Reksa Dana hingga ke pelosok daerah. “Kami menyiapkan platform ini untuk mendorong pertumbuhan pasar Reksa Dana serta mendukung fungsi regulator untuk memonitor pelaku dan aktivitas di industri Reksa Dana. Dengan demikian, pertumbuhan NAB Reksa Dana diharapkan dapat meningkatkan porsi kepemilikan lokal di pasar modal Indonesia,” kata Margeret. z



INFORIAL



ALBUM PENGUKUHAN



PENGHARGAAN



Koesalah Soebagyo Toer PEOPLES’ Friendship University of Russia (RUDN) memberikan penghargaan kepada Koesalah Soebagyo Toer karena telah beberapa kali menerjemahkan karya sastra Rusia ke bahasa Indonesia. ”Koesalah menjadi satu-satunya yang diberi penghargaan,” kata sekretaris panitia penyelenggaraan ulang tahun PFUR, Dewi Mutiara, Sabtu dua pekan lalu. Beberapa karya sastra itu adalah Jiwa-jiwa Mati (Nikolai Gogol), Anna Karenina, serta Perang dan Damai (Leo Tolstoy). Pria yang lahir di Blora, Jawa Tengah, 27 Januari 1935, itu juga diberi penghargaan lantaran menjadi angkatan pertama di Universitas RUDN, Rusia. ●



Tri Rismaharini WALI Kota Surabaya Tri Rismaharini menempati urutan ketiga daftar penghargaan wali kota terpuji dunia versi World Mayor. Pada Selasa pekan lalu, The City Mayors Foundation mengumumkan nama-nama wali kota terpuji dunia dalam situs resminya, www.worldmayor.com. Posisi pertama ditempati Naheed Nenshi, Wali Kota Calgary, Kanada. Nenshi dianugerahi The 2014 World Mayor Prize. Adapun gelar first runner-up direbut Wali Kota Ghent, Belgia, Daniel Termon, yang diberi penghargaan The World Mayor Commendation for Services to European Cities. Sedangkan second runner-up Tri Rismaharini mendapat The World Mayor Commendation for Services to the City of Surabaya, Indonesia. ”Risma telah menarik perhatian nasional dan internasional dalam mempromosikan kebijakan sosial, ekonomi, dan lingkungan dengan penuh semangat di Surabaya,” demikian pernyataan dalam worldmayor.com. ●



20 |



| 15 FEBRUARI 2015



”Dilema antara masalah politik dan hukum ini yang harus dicari solusinya. Tentu saja sangat indah kalau justru, misalnya, Pak BG mundur. Itu kan selesai.” Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Jakarta, Selasa pekan lalu, tentang dilema yang sedang dihadapi Presiden Joko Widodo perihal Komisaris Jenderal Budi Gunawan.



”Dia orang baik. Belum pernah masuk ke politik, tapi harus pontang-panting menghadapi politik yang busuk.” Ketua Tim 9 Ahmad Syafii Maarif di Yogyakarta, Rabu pekan lalu, menanggapi tekanan yang dihadapi Menteri Sekretaris Negara Pratikno setelah menyarankan Komisaris Jenderal Budi Gunawan mundur dari pencalonannya sebagai Kepala Kepolisian RI.



KETUA Mahkamah Agung Hatta Ali dikukuhkan sebagai guru besar bidang ilmu hukum Universitas Airlangga, Surabaya. Pada Oktober 2014, Menteri Pendidikan Muhammd Nuh menyetujui pemberian gelar guru besar kepada Hatta Ali. ”Pemberian gelar guru besar ini bukan pencitraan, melainkan bentuk penghargaan prestasi beliau dalam membangun sistem peradilan dan reformasi Mahkamah Agung,” kata Rektor Unair Prof Fasichul Ichsan, Sabtu dua pekan lalu. Pria kelahiran Parepare, Sulawesi Selatan, 7 April 1950, ini alumnus Fakultas Hukum Unair angkatan 1977. Dia memulai karier menjadi pegawai di Departemen Kehakiman. Pada 1982, Hatta menjadi calon hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pada 1995, ia terpilih sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo dan menjadi Kepala Pengadilan Negeri Bitung pada 1996. Puncak kariernya adalah ketika dia terpilih sebagai Ketua Mahkamah Agung periode 2012-2017 menggantikan Harifin A. Tumpa. ●



MENINGGAL



Djudjuk ’Srimulat’ DJUDJUK Djuwariyah meninggal pada usia 68 tahun setelah dirawat empat hari di Rumah Sakit dr Sardjito, Yogyakarta, Jumat pekan lalu. Istri pendiri kelompok lawak Srimulat, Teguh Slamet Rahardjo alias Kho Tjien Tiong, ini menderita penyakit kanker rektum yang menyerang usus besar. Perempuan kelahiran Surakarta, 20 Maret 1947, ini diperistri Teguh pada 1970. Sepeninggal Teguh, ia menikah lagi dengan Moorediyanto, tapi kemudian bercerai pada 2003. Selama mendampingi Teguh, Djudjuk ikut membesarkan Srimulat, yang memiliki kru dan pemain hingga 300 orang. Srimulat, yang didirikan pada 1950, menguasai dunia panggung lawak di empat kota, yaitu Surabaya, Solo, Yogyakarta, dan Jakarta, pada 1970-1990. Djudjuk kemudian sangat berperan dalam membesarkan Srimulat, saat suaminya mulai sakit-sakitan pada 1980-an. Nama Srimulat semakin berkibar ketika mendapat kontrak di salah satu stasiun televisi pada 1995. Kontrak dengan beberapa stasiun televisi habis pada 2006. ”Kalah dengan lawakan instan,” kata Djudjuk pada saat diwawancarai Tempo, enam tahun lalu. ●



DOK.TEMPO/PURWANTA BS (KOESALAH), TEMPO/FULLY SYAFI (RISMA), TEMPO/ADITIA NOVIANSYAH (PRATIKNO), DOK.TEMPO/SETO WARDHANA (SYAFII), TEMPO/HADRIANI P (DJUDJUK)



Hatta Ali



ANGKA



Sakit punggung pada pekerja kantoran



32% Pekerja duduk lebih dari 10 jam



66% Pekerja di Eropa duduk di depan komputer



Sakit punggung pada atlet



56% Pekerja yang menjalani terapi chiropractic terbukti mengalami sakit punggung



85%



Atlet senam



Sakit punggung terjadi saat:



38%



SAKIT PUNGGUNG



80%



Olahraga



Atlet angkat berat



37% Tidur



24% Bekerja



SAKIT punggung merupakan penyebab cacat nomor satu di dunia. Jenis sakit ini tak hanya memiliki dampak sik, tapi juga berimbas ke emosi. Jika menderita sakit punggung, Anda tak sendiri. Hampir 80 persen orang di dunia mengalaminya. Bisa disembuhkan, tapi jangan diabaikan.



30%



13%



50%



Atlet golf



Atlet tenis



Bermesraan



75% atlet mengalami sakit punggung



33% 42% atlet pria



atlet wanita



Sakit punggung:  Penyebab cacat nomor 1  Alasan nomor 2 paling umum untuk periksa ke dokter



 Alasan nomor 2 paling umum absen kerja



 9 dari 10 orang mengaku chiropractic efektif menyembuhkan



Warga Amerika Serikat (per tahun)



Sakit punggung di Indonesia (Persatuan Dokter Saraf Seluruh Indonesia)



ILUSTRASI: RIZAL ZULFADLI



40%



Penderita berusia di atas 65 tahun



13,6% 18,2% 18,1%



Pengidap nyeri punggung bawah



Wanita



Laki-laki



61% pernah nyeri punggung 63 hari absen kerja 504 jam absen kerja 12.672 jam tidur malam hilang



US$ 13.306 dana tabungan terkuras



15 FEBRUARI 2015 |



| 21



SERIBU KATA



SAYANG BAPAK. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto bersama anak bungsunya seusai salat subuh di Masjid Annur, Depok, Jawa Barat, Sabtu, 24 Januari lalu. Bambang kembali ke rumah setelah ditangkap polisi, Jumat pagi, karena menjadi tersangka dengan tuduhan meminta saksi memberikan keterangan palsu. TEMPO/M. IQBAL ICHSAN



22 |



| 15 FEBRUARI 2015



15 FEBRUARI 2015 |



| 23



RINGKASAN



Siapa Setelah Sutan KASUS sogokan yang menyeret Sutan Bhatoegana bakal membuka kotak pandora. Duit dari mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini diduga untuk memuluskan dua pembahasan APBN dan tunjangan hari raya. Simon Gunawan Tanjaya



US$ 900 ribu Bos PT Kernel Oil Plc Indonesia 28 Mei 2013 Gerhard Marten Rumeser Deputi Dukungan Pengendalian Bisnis SKK Migas Rudi Rubiandini Kepala SKK Migas



SUTAN BHATOEGANA DITAHAN



P



OLITIKUS Partai Demokrat, Sutan Bha-



toegana, dimasukkan ke sel tahanan Salemba, Jakarta Pusat. Sutan langsung mengenakan rompi tahanan berwarna oranye setelah diperiksa selama sembilan jam oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin pekan lalu. Mantan Ketua Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat ini tertunduk menuju mobil tahanan ketika wartawan mengerumuninya. Sutan ditahan sebagai tersangka korupsi dalam pembahasan anggaran di DPR pada 2013. Ia diduga menerima suap untuk pembahasan anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2013. Ia disangka melanggar Pasal 12 huruf a dan b, Pasal 11, serta Pasal 12-B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Saat pembahasan anggaran, Sutan menjadi Ketua Komisi VII DPR.



Kasus Sutan ini merupakan pengembangan dari perkara suap Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Rudi Rubiandini, yang dihukum tujuh tahun penjara. Belakangan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik dan Sekretaris Jenderal Kementerian Waryono Karno juga menjadi tersangka dalam kasus yang sama. Wakil Ketua KPK Zulkarnain mengatakan penyidik akan secepatnya menuntaskan kasus Sutan untuk dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur itu menargetkan kasus Sutan rampung pada semester pertama tahun ini. Ia pun memastikan kasus rasuah tersebut masih akan dikembangkan KPK kepada kolega Sutan di Komisi VII waktu itu. Hanya, menurut Zulkarnain, penyidik kesulitan membongkar perkara ini karena ada sejumlah saksi yang tidak kooperatif. ●



”All Fresh kan toko buah yang besar. Di situ ada closed-circuit television. Silakan dibuka.” —TRI YULIANTO (ANGGOTA KOMISI VII DPR) SOAL TEMPAT PENYERAHAN UANG.



JALUR THR Tri Yulianto Partai Demokrat



US$ 200 ribu JALUR APBN Juni 2013 Hermawan Anggota Staf SKK Migas



US$ 50 ribu Mei 2013



US$ 140 ribu Didi Dwi Sutrisnohadi Kepala Biro Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Iryanto Muchyi Anggota Staf Sutan Bhatoegana Pimpinan Komisi VII (4 orang): US$ 30.000 Anggota Komisi (43 orang): US$ 107.500 Sekretariat Komisi: US$ 2.500



TEMPO/EKO SISWONO TOYUDHO (SUTAN & TRI)



Sutan Bhatoegana mengenakan rompi tahanan di gedung KPK, Jakarta, 2 Februari lalu.



HUKUMAN ANAS BERKURANG



TEMPO/EKO SISWONO TOYUDHO (ANAS), TEMPO/M IQBAL ICHSAN (JAKSA)



MASA hukuman Anas Urbaningrum dikorting setahun dari delapan menjadi tujuh tahun penjara. Majelis hakim banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang diketuai Syamsul Bahri Bapatua memutuskan mengembalikan barang bukti berupa sebidang tanah di Yogyakarta kepada Pesantren Krapyak, Yogyakarta, milik KH Attabik Ali, ayah Athiyah Laila—istri Anas. Juru bicara pengadilan tinggi, M. Hatta, mengatakan putusan yang dibacakan Rabu pekan lalu itu tidak mengubah besaran denda yang dikenakan pada mantan Ketua Umum Partai Demokrat tersebut, yaitu Rp 300 juta. Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Anas dihukum delapan tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider tiga bulan kurungan. Ketua organisasi Perhimpunan Pergerakan Indonesia ini dinyatakan terbukti melakukan korupsi dalam proyek pembangunan pusat olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, serta proyek-proyek lain dan terbukti melakukan pencucian uang. Pengacara Anas, Carrel Ticualu, mengatakan putusan banding pengadilan tinggi tersebut akan menjadi acuan untuk meminta kasasi ke Mahkamah Agung. Ia akan mendaftarkan permohonan kasasi setelah menerima putusan banding pengadilan. ●



Jaksa Agung Muhammad Prasetyo (tengah) menunjukkan berkas pelaksanaan eksekusi mati enam terpidana mati di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, 18 Januari lalu.



EKSEKUSI KEDUA TERPIDANA MATI NARKOTIK



K



EJAKSAAN Agung mempersiapkan eksekusi hukuman mati gelombang kedua



terhadap para terpidana kasus narkotik, bulan ini. Selain menyiapkan regu tembak, Kejaksaan mengontak kedutaan besar negara asal para terpidana mati tersebut agar rencana eksekusi itu diketahui keluarga mereka. ”Ini tata krama dan prosedur yang harus diikuti,” kata Jaksa Agung Muhammad Prasetyo, Jumat pekan lalu. Ahad tiga pekan lalu, Kejaksaan mengeksekusi enam terpidana mati kasus narkotik. Mereka adalah Ang Kim Soei alias Kim Ho alias Ance Tahir alias Tommi Wijaya (Belanda), Marco Archer Cardoso Mareira (Brasil), Tran Thi Bich Han (Vietnam), Namaona Denis dan Daniel Enemua dari Malawi, serta Rani Andriani atau Melisa Aprilia dari Indonesia. Kecuali Tran Thi Bich yang dieksekusi mati di Markas Komando Brigade Mobil Boyolali, Jawa Tengah, para terpidana itu dieksekusi di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Prasetyo merahasiakan identitas terpidana mati yang akan dieksekusi bulan ini. Tapi ia memastikan terpidana mati narkotik asal Nigeria, Sylvester Obiekwe Nwolise alias Mustopa, termasuk yang akan dieksekusi. Sebab, ia tiga kali tepergok jadi bandar narkotik dari dalam penjara, yakni pada 2012, 2014, dan terakhir bulan lalu. ”Jumlahnya lebih dari tiga yang akan dieksekusi,” ujarnya. Daftar terpidana mati narkotik yang menunggu giliran eksekusi terdiri atas delapan orang, yaitu Mary Jane Fiesta Veloso (Filipina), Myuran Sukumaran alias Mark (Australia), Serge Areski Atlaoui (Prancis), Martin Anderson alias Belo (Ghana), Zainal Abidin (Indonesia), Raheem Agbaje Salami (Spanyol), Rodrigo Gularte (Brasil), dan Andrew Chan (Australia). Sampai Jumat pekan lalu, Prasetyo belum menyebut waktu dan lokasi eksekusi gelombang kedua ini. ●



REKANAN BUS TRANSJAKARTA DITAHAN GUNAWAN, Direktur PT Saptaguna Dayaprima, dijebloskan ke Rumah Tahanan Salemba, Jakarta Pusat, Cabang Kejaksaan Agung, Selasa pekan lalu. Juru bicara Kejaksaan Agung, Tony Tribagus Spontana, mengatakan Gunawan ditahan selama 20 hari terhitung sejak 3 Februari lalu. Pada Oktober tahun lalu, Kejaksaan menetapkan Gunawan sebagai tersangka korupsi pengadaan bus Transjakarta untuk paket I dan II senilai Rp 150 miliar tahun anggaran 2012. Selain Gunawan, sudah tujuh orang



terjerat kasus rasuah ini. Empat di antaranya adalah mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono, Direktur Pusat Teknologi Industri dan Sistem Transportasi BPPT Prawoto, Pejabat Pembuat Komitmen Drajat Adhyaksa, dan Ketua Panitia Lelang Setyo Tuhu. Tiga orang lainnya adalah rekanan pemenang lelang, yakni Budi Santoso; bos PT Ifani Dewi, Agus Sudiarso; dan bos PT Korindo Motors, Chen Chong Kyeon. Kasus ini berawal ketika sejumlah bus gandeng yang baru dibeli dari Cina ditemukan dalam keadaan berkarat pada 2013. Dari sini, Kejaksaan mengusutnya dan menemukan adanya penggelembungan anggaran sehingga negara diduga mengalami kerugian mencapai Rp 15 miliar. ●



15 FEBRUARI 2015 |



| 25



Opini TEMPO, 9-15 FEBRUARI 2015



KRIMINALISASI DAN KEADILAN YANG DIHALANGI



S



EJUMLAH ironi muncul di awal pemerintahan Presiden Joko Widodo. Satu di antaranya: Kepolisian Negara Republik Indonesia, lembaga yang semestinya menegakkan hukum, justru menghalang-halangi penegakan hukum. Tindakan polisi menghalangi penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perkara Komisaris Jenderal Budi Gunawan, ironisnya, ”direstui” oleh hampir semua kekuatan politik, termasuk Istana Kepresidenan. Walhasil, di bawah ”komando” Komisaris Jenderal Budi Waseso, Kepala Badan Reserse Kriminal yang kekuasaannya terlihat jauh lebih besar daripada Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti, Kepolisian dengan leluasa merontokkan kekuatan komisi antikorupsi. Operasi pertama menjegal kerja KPK dilakukan dengan menjerat Wakil Ketua Bambang Widjojanto. Berdasarkan ”laporan masyarakat” yang diduga diorkestrasi, Kepolisian juga membidik Ketua Abraham Samad serta dua wakil ketua—Adnan Pandu Praja dan Zulkarnain. Operasi lain dijalankan untuk menghambat penyidikan perkara Budi Gunawan, yang disangka menerima suap dan gratifikasi, termasuk melarang saksi-saksi memenuhi panggilan komisi antikorupsi. Restu politik seolah-olah diberikan Presiden karena ia berlama-lama menyelesaikan kisruh kedua lembaga. Dengan dalih ”tak mau mengintervensi proses hukum”, Istana telah membuka pintu selebar-lebarnya bagi petinggi Kepolisian untuk mengkriminalisasi pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi, sekaligus menghambat proses hukum Budi Gunawan. Operasi gelap itu diduga melibatkan orang-orang di sekitar Presiden dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, partai utama yang mencalonkan Jokowi sebagai presiden. Hasto Kristiyanto, pelaksana tugas sekretaris jenderal partai itu, berada di garis depan. Ia menggunakan pendekatan politik untuk merespons penetapan tersangka Budi Gunawan, yang disebutnya sebagai ”balas dendam Abraham Samad karena gagal menjadi calon wakil presiden Jokowi”. Dengan politik pula ia berusaha mendelegitimasi proses hukum terhadap Budi Gunawan oleh komisi antikorupsi. Ia, misalnya, mengungkap pertemuan-pertemuan politik yang, menurut dia, dihadiri Samad. Ia juga menuduh Samad mendagangkan kasus agar bisa dipasangkan dengan Jokowi—sebelum Jusuf Kalla ditetapkan



sebagai calon wakil presiden. Alih-alih melaporkannya ke Komite Etik KPK, Hasto mengadu ke Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat. Tuduhan Hasto tentang pertemuan politik yang dihadiri Samad mungkin saja benar. Tapi menghubungkannya dengan penetapan tersangka Budi Gunawan berlebihan dan sembrono. Sebab, proses penanganan perkara hingga penetapan tersangka di KPK dilakukan berjenjang dan harus disetujui setidaknya tiga dari lima pemimpin lembaga itu. Langkah politik Hasto semakin berbahaya karena ia kemudian juga berkolaborasi dengan tim kepolisian yang dibentuk untuk mengkriminalkan pemimpin KPK. Ia diduga bertemu dengan perwira penyidik, termasuk membahas operasi ini bersama Abdullah Makhmud Hendropriyono, Kepala Badan Intelijen Negara pada pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri—kini Ketua Umum PDI Perjuangan. Jika terbukti, operasi itu merupakan pelanggaran pidana. Para pelakunya harus diusut karena telah merintangi penyidikan, yang menurut Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi diancam hukuman 3-12 tahun penjara. Komisi antikorupsi pernah menggunakan pasal ini untuk menjerat Anggodo Widjojo setelah ”cicak versus buaya” jilid pertama. Anggodo kini menjalani hukuman sepuluh tahun penjara. Presiden Jokowi sepatutnya segera mengambil langkah untuk menghentikan operasi pelemahan komisi antikorupsi. Prioritas utama adalah menunjuk calon Kepala Polri pengganti Budi Gunawan. Karena tindak buruknya, Budi Waseso, yang direkomendasikan Komisi Kepolisian Nasional, selayaknya tidak dipilih. Pengajuan calon Kepala Polri baru ini penting karena penetapan Badrodin Haiti sebagai ”pelaksana tugas” terbukti tidak efektif. Ia tidak mampu mengendalikan operasi-operasi liar yang dilakukan bawahannya. Pemilihan calon yang relatif tidak terlibat dalam konflik Polri-KPK juga perlu dilakukan agar kriminalisasi terhadap pemimpin komisi antikorupsi tidak dilanjutkan. Tak banyak waktu bagi Presiden Jokowi. Ia, yang dalam visi-misinya berkomitmen untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, tentu tidak ingin Komisi Pemberantasan Korupsi runtuh pada awal periode pemerintahannya. Jika itu terjadi, Jokowi telah menorehkan ironi terbesar dalam sejarah demokrasi kita. ● BERITA TERKAIT DI HALAMAN 32



15 FEBRUARI 2015 |



| 29



Opini DAGELAN KASUS LABORA SITORUS Lebih dari lima bulan Labora Sitorus, yang divonis 15 tahun penjara, belum bisa dieksekusi. Negara begitu tanpa daya.



P



EMBIARAN terhadap Labora Sitorus, yang telah divo-



nis 15 tahun penjara oleh Mahkamah Agung, semakin mempertontonkan betapa kacaunya hukum di republik ini. Labora semestinya mendekam di penjara, berbagi tempat sempit dan pengap dengan para maling, penjahat, atau koruptor. Tapi kini Labora asyik bersantai bersama keluarga di rumahnya yang nyaman di Distrik Sorong Barat, Papua Barat. Sebagai buron, Labora sama sekali tak perlu bersembunyi di hutan Papua yang lebat atau kabur ke negara tetangga. Bekas anggota kepolisian berpangkat terakhir brigadir kepala ini dengan tenang meladeni pertanyaan wartawan dan berargumen kenapa ia menolak eksekusi. Labora, yang dihukum karena kasus pencucian uang serta penimbunan kayu dan bahan bakar minyak, berkukuh dirinya bukan buron lantaran mengantongi surat bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Sorong pada 24 Agustus 2014. Labora boleh berdalih apa saja. Tapi surat bebas atau habisnya masa penahanannya jelas tidak relevan lagi. Soalnya, ia telah divonis dengan hukuman yang jauh lebih lama daripada masa tahanan yang telah dijalaninya. Kalau dia merasa dikorbankan oleh para bos di kepolisian, toh ia bisa membongkarnya dengan melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Ditahan sejak 17 September 2013, lima bulan kemudian Labora divonis dua tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Sorong. Pemilik rekening gendut yang nilainya diperkirakan mencapai Rp 1,5 triliun ini dihukum delapan tahun penjara di tingkat banding. Tahun lalu, Mahkamah Agung memperberat lagi hukuman Labora—vonis yang hingga sekarang belum bisa dieksekusi. Semua perangkat kekuasaan negara di Papua Barat seolah-olah tak berdaya menghadapi Labora, yang selalu dijaga para pengawal, termasuk karyawan PT Rotua, perusahaan pengolahan kayu mi-



liknya. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sorong Maliki mengaku masih menanti jaminan keamanan dari kepolisian untuk datang ke rumah Labora dan menjelaskannya bahwa surat bebas yang dimiliki terpidana itu tidak sah. Kepolisian pun terkesan lempar tanggung jawab. Kepala Kepolisian Resor Sorong Kota Ajun Komisaris Besar Karimudin Ritonga malah meminta pers bertanya ke kejaksaan sebagai eksekutor. Adapun Kepala Kejaksaan Negeri Sorong Damrah Muin mengaku pernah mengirim petugas, tapi tidak berhasil bertemu dengan Labora karena dihalangi karyawan PT Rotua. Sebelumnya, pada Oktober 2014, kejaksaan juga berupaya mengeksekusi, tapi tak berhasil. Pemerintah semestinya tidak membiarkan dagelan yang tak lucu ini. Orang tentu bertanya-tanya, apa yang dikerjakan Jaksa Agung Prasetyo, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, dan Wakil Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Badrodin Haiti. Ke mana pula Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno. Apakah Menteri Tedjo terlalu sibuk mengurus kisruh calon Kepala Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan? Betapa lemah pemerintah bila tak sanggup mengeksekusi Labora. Alasan sakit, separah apa pun, tidak bisa pula dipakai sebagai argumen terpidana untuk menolak eksekusi. Hukum harus ditegakkan. Apalagi negara ini juga memberikan perlindungan maksimal terhadap narapidana yang benar-benar sakit. Dengan pengawasan petugas, sang narapidana bahkan bisa menjalani pengobatan di luar penjara dan dibiayai pemerintah. Presiden Jokowi seharusnya malu. Pemerintah amat tegas mengeksekusi hukuman mati bagi terpidana narkotik, sekalipun diprotes negara lain, tapi membiarkan Labora bebas selama berbulanbulan. ● BERITA TERKAIT DI HALAMAN 78



SEBAIKNYA SUTAN BUKA-BUKAAN Setelah beberapa bulan menjadi tersangka, Sutan kini dibui. Lebih baik ia mengungkap aneka sogokan di Komisi Energi.



R



ESMI ditahan, Sutan Bhatoegana sebaiknya jangan



terlalu sibuk menyiapkan alibi dan pembelaan diri. Di pengadilan kelak, Sutan justru diharapkan memberi informasi: siapa saja rekan sekomisinya yang terlibat bancakan duit perahan. Ia harus blakblakan. Seperti diketahui, politikus Partai Demokrat itu dibekuk Komisi Pemberantasan Korupsi dari hasil pengembangan kasus suap Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini. Rudi terbukti tak hanya mendapat suap dari kontraktor migas, tapi juga memenuhi



30 |



| 15 FEBRUARI 2015



permintaan Sutan memberi sogokan anggota Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat atas nama tunjangan hari raya 2013. Khusus kepada Sutan, yang mengetuai komisi tersebut, Rudi mengucurkan US$ 200 ribu melalui Tri Yulianto, rekan sekomisi sekaligus separtai Sultan, di satu toko buah di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Tri memang membantah tudingan tersebut, kendati ia mengakui pernah berjumpa dengan Rudi, dan lalu bertemu dengan Sutan dan Johni Allen, yang juga politikus Demokrat, di sebuah restoran, Juli 2013. Setelah melakukan lima kali pemeriksaan terhadap Sutan, ko-



misi antikorupsi akhirnya yakin Sutan memang menerima uang itu. Komisi juga mengendus bahwa “THR” permintaan Sutan itu, selain kepada Sutan, dibagi-bagikan Rudi kepada banyak anggota Komisi VII DPR. Dan tak tertutup kemungkinan “rezeki” itu tidak hanya diterima anggota Partai Demokrat, tapi juga politikus partai lain. Mantan Kepala Biro Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Didi Dwi Sutrisnohadi mengaku memberikan tas berisi amplop-amplop dengan total uang US$ 140 ribu. Uang itu, menurut dia, ditujukan kepada pemimpin, anggota, dan sekretariat Komisi VII. Bahkan Irianto, staf khusus Sutan, meneken tanda terima uang tersebut. Komisi Energi selama ini memang rawan permainan kotor. Untuk meloloskan tender-tender di pemerintahan, Komisi banyak didekati pebisnis gas dan minyak bumi. Mereka diminta membantu mengatur pertemuan dengan para pejabat. Mereka lalu bisa menekan petinggi pemerintah agar memenangkan tender atau meng-



hasilkan konsesi yang menguntungkan perusahaan tertentu. Bahkan, dalam kasus Rudi, seorang pejabat intelektual yang seharusnya menyapu bersih kongkalikong semacam ini justru bisa digunakan sebagai bagian vital persekongkolan. Kebusukan demikian memang sudah lama terjadi, jauh sebelum “era” Sutan dan Rudi Rubiandini. Sogokan bisa masuk ke kantong sendiri atau kas partai. Namun, bila Sutan “menyanyi merdu” di pengadilan, setidaknya ada kemauan untuk melakukan pengakuan kesalahan bersama dan menjadikan titik bongkar-bongkaran “kultur korupsi” Komisi. Sutan tak usah berlagak menjadi martir menanggung sendiri dosa-dosanya. Sudah bukan waktunya lagi ia menutup-nutupi “belang bonteng” Komisi Energi. Agar tak semakin dicibir, Sutan harus memiliki tekad menempatkan diri sebagai justice collaborator. Kita berharap dari mulut Sutan keluar nama-nama penerima suap beserta segala buktinya. Memang “ngeri-ngeri sedap“, tapi itu membantu penegakan hukum. ● BERITA TERKAIT DI HALAMAN 24



TIM TIDAK BERGIGI Ketimbang ngambek, Tim Reformasi Migas lebih baik membuka praktek busuk temuan mereka. Jaringan mafia mencoba mengulur waktu.



F



AISAL Basri dan para anggota Tim Reformasi Tata Kelo-



la Migas tak boleh terlalu cepat putus asa jika hasil kerja dan rekomendasi mereka seperti membentur tembok. Sejak mula mereka semestinya sadar, yang mereka hadapi adalah jaringan mafia dan praktek bisnis yang berlumur korupsi serta tipu daya, yang selama bertahun-tahun membuat tekor kas negara. Justru karena itulah tim ini diperlukan dan dibentuk pada November tahun lalu. Diketuai Faisal dan berisi sepuluh anggota yang dikenal punya reputasi dalam pemberantasan korupsi, seperti Teten Masduki dan mantan pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi, Chandra Hamzah, pembentukan tim ini jadi salah satu sinyal positif di awal pemerintahan Joko Widodo. Banyak yang memuji langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said itu. Apalagi, pada saat bersamaan, ditunjuk pula bekas Wakil Ketua KPK Amien Sunaryadi menempati pos Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Dengan mandat kuat dan komposisi personel meyakinkan, muncul harapan besar mafia dalam tata kelola migas akan bisa dihabisi dan triliunan rupiah uang negara bisa diselamatkan. Kita maklum bila Faisal dkk sekarang kecewa melihat lambatnya respons pemerintah atas temuan dan usul yang mereka sampaikan. Posisi mereka seperti tak bergigi. Rekomendasi tentang formula harga bahan bakar minyak yang tak jelas, misalnya, rupanya belum diimplementasikan ketika terjadi penyesuaian harga pada Januari lalu. Rumus baru yang disodorkan Tim Reformasi nyaris tak disentuh. Padahal tidak jelasnya patokan harga itulah yang selama ini jadi sumber akal-akalan dan dimainkan oleh para copet di rantai perdagangan BBM. Usul penghentian impor dan penghapusan penggunaan bensin beroktan (RON) 88 juga belum digubris. Dalam hitungan Fai-



sal dan timnya, konsumsi bensin jenis itu nyata-nyata merugikan negara. Bahan bakar dengan spesifikasi itu sudah tak ada lagi di pasar internasional dan tak lagi digunakan di negara lain lantaran pertimbangan kesehatan dan teknologi. Praktis tinggal mobil-mobil di Indonesia yang meminumnya, sehingga ongkos pengadaannya jadi lebih mahal. Rekomendasi lain yang masih diulur pemenuhannya ialah pengalihan wewenang impor minyak mentah dan BBM oleh Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) ke integrated supply chain (ISC) Pertamina. Dengan macam-macam alasan, peran sentral Petral, yang berulang kali ditengarai bermain curang, masih dipertahankan. Contoh terakhir ditemukan pada Desember tahun lalu, ketika Maldives NOC Ltd berhasil menang tender pengadaan. Perusahaan ini jelas-jelas tak memiliki sumber minyak, sehingga semestinya tak masuk kualifikasi sebagai pemasok. Nyatanya, Faisal dan timnya mengendus Maldives NOC beberapa kali dimanfaatkan Petral untuk membuat kontrak pengadaan seolah-olah dilakukan langsung dengan negara produsen. Tapi, ketimbang buru-buru mutung atau patah arang, tim ini bisa mencoba cara kreatif untuk menggigit melalui jalur alternatif di luar saluran formal. Mereka bisa membongkar temuan dan praktek busuk bisnis migas itu kepada publik, bisa pula melalui media. Dengan begitu, akan semakin sulit bagi para mafia menutupi perbuatannya. Semangat tim tak boleh dibiarkan mengendur hanya lantaran rekomendasi mereka tak lekas tampak berbuah. Faisal juga harus segera meminta pengganti personel yang tak bisa lagi sepenuhnya aktif, seperti Chandra Hamzah, yang ditunjuk jadi Komisaris Utama PT PLN. Keutuhan tim amat diperlukan mengingat besarnya harapan yang dibebankan kepada mereka. ● BERITA TERKAIT DI HALAMAN 86



15 FEBRUARI 2015 |



| 31



Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristiyanto, memakai masker saat menggelar konferensi pers di Jakarta, 22 Januari lalu.



DALAM BIDIKAN ’KOALISI BESAR’



ANTARA FOTO/PRASETYO UTOMO



MARKAS BESAR POLRI MENGERAHKAN PENYIDIK UNTUK MEMBIDIK PEMIMPIN KOMISI ANTIKORUPSI SEKALIGUS MENGHAMBAT PEMERIKSAAN KASUS BUDI GUNAWAN. HENDROPRIYONO DAN HASTO KRISTIYANTO DIDUGA AKTIF TERLIBAT.



K



OMISARIS Besar Kar-



BUDI DARI HARI KE HARI



34 |



[ 01 ]



sian juga meminta data penanganan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang belum masuk tahap penyidikan di komisi antikorupsi. Dimintai konfirmasi, Karyoto membenarkan datang ke kantor KPK pada Selasa malam pekan lalu. ”Kebetulan saya sedang di Jakarta dan diminta mengantar surat itu,” ujarnya. Ia mengatakan bukan anggota tim yang sedang menyelidiki dugaan kesalahan pidana Abraham Samad. Menurut dia, beberapa koleganya yang pernah bertugas di KPK hanya dimintai masukan oleh penyidik Direktorat Khusus Markas Besar Polri yang menangani perkara Samad. ”Masukan juga hanya diberikan lewat telepon,” tu-



turnya. Kepala Polda Yogyakarta Brigadir Jenderal Oerip Soebagyo mengatakan tak mengetahui Karyoto berada di Jakarta untuk ikut menangani perkara pemimpin KPK. Ia menyatakan tak pernah mengeluarkan surat penugasan bagi anak buahnya itu. ”Tapi, jika Badan Reserse Kriminal yang meminta, boleh saja,” ujarnya kepada Muhammad Syaifullah dari Tempo. Surat permintaan data yang dibawa Karyoto, menurut sejumlah narasumber, berisi peringatan: jika Komisi tak memberikannya hingga Kamis pekan lalu, kantor lembaga itu akan digeledah. Bukan kebetulan jika pada saat yang hampir sama, penyidik Markas Besar Polri meminta surat



2015 8 Januari Komisi Kepolisian Nasional mengusulkan sembilan calon Kepala Kepolisian RI ke Presiden Joko Widodo. Satu di antaranya Kepala Lembaga Pendidikan Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan.



| 15 FEBRUARI 2015



9 Januari Presiden Joko Widodo mengajukan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kepala Polri ke Dewan Perwakilan Rakyat.



12 Januari Komisi Hukum DPR sepakat melaksanakan uji kelayakan Budi Gunawan sebagai calon Kepala Polri.



13 Januari - Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan Budi Gunawan sebagai tersangka perkara suap dan gratikasi. - Anggota Komisi Hukum mendatangi rumah Budi Gunawan di Jalan Duren Tiga Barat VI, Jakarta Selatan, sebagai bagian dari uji kelayakan.



TEMPO/IMAM SUKAMTO



yoto resminya menjabat Direktur Reserse Umum Kepolisian Daerah Yogyakarta. Namun polisi yang pernah bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi itu kini banyak menjalankan tugas di Jakarta. Pada Selasa malam pekan lalu, ia mendatangi kantor komisi tempatnya dulu bertugas itu. Karyoto membawa surat dari Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. Isinya: panggilan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat struktural di direktorat pengaduan masyarakat, direktorat penyelidikan, serta direktorat penyidikan komisi antikorupsi. Polisi juga meminta data tiga kasus besar yang ditangani lembaga antirasuah ini. ”Semua data harus diserahkan pada Kamis, 5 Februari,” kata penegak hukum yang mengetahui peristiwa ini. Badan Reserse sedang buru-buru menggarap perkara dugaan perintah memberikan keterangan palsu di Mahkamah Konstitusi dengan tersangka Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto. Mereka juga cepat menangani pengaduan yang membidik Ketua Komisi Abraham Samad serta dua wakilnya, Zulkarnain dan Adnan Pandu Praja. Semua dilakukan setelah komisi antikorupsi mengumumkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka suap dan gratifikasi pada 15 Januari lalu. Karyoto meminta berkas perkara suap pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Tarahan, Lampung, yang melibatkan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Emir Moeis. Lalu berkas Muhtar Ependy, yang dituduh menjadi makelar suap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. Yang membuat heran beberapa pejabat komisi antikorupsi, Kepoli-



Hasto Kristiyanto memperagakan penampilan Ketua KPK Abraham Samad menggunakan masker, topi, dan alat antisadap telepon seluler, saat memberikan keterangan pers di Apartemen The Capital Residence, Jakarta, Januari lalu.



penetapan penyitaan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. ”Prosedurnya begitu jika data tak diberikan. Sebagai upaya paksa, tak bisa ujuk-ujuk kami datang menggeledah,” kata Karyoto. Data tiga kasus itu diduga diperlukan polisi untuk membidik Bambang Widjojanto dan Abraham Samad. Suap Akil Mochtar yang melibatkan Muhtar Ependy berhubungan dengan perkara yang dituduhkan kepada Bambang. Dalam sengketa hasil pemilihan Bupati Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, pada 2010, Bambang merupakan pengacara Ujang Iskandar, pesaing Sugianto Sabran, pelapor kasus ini. Kepada polisi yang meminta keterangannya pekan lalu, Akil Mochtar menyatakan per-



14 Januari Komisi Hukum DPR mendengarkan paparan Budi Gunawan sebagai calon Kepala Polri dan segera menyetujui pencalonan ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri pada 2001-2004 itu.



15 Januari Sidang Paripurna DPR menyetujui Budi Gunawan menjadi Kepala Polri. Keputusan diserahkan ke Presiden pada hari yang sama.



nah didekati Bambang untuk membicarakan kasus ini. Perkara Emir Moeis berkaitan dengan tuduhan pelaksana tugas Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, kepada Abraham Samad. Hasto menuduh Samad melakukan serangkaian pertemuan politik pada saat penjajakan calon wakil presiden pendamping Joko Widodo. Menurut dia, Samad mengklaim telah membantu Emir hingga hanya dihukum tiga tahun penjara. Polisi bergerak atas pengaduan Yusuf Sahide, yang mengaku dari KPK Watch, pada 22 Januari lalu. Mereka menyasar Samad dengan tuduhan pelanggaran Pasal 36 Undang-Undang KPK tentang larangan pemimpin Komisi bertemu dengan pihak beperkara. Samad berkali-kali membantah tuduhan Hasto. Adapun perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia masih dalam tahap penyelidikan di KPK. Para penyelidik berfokus pada penjualan aset-aset grup Sjamsul Nursalim oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Grup ini ditengarai masih berutang Rp 3,8 triliun, tapi pemerintah Megawati Soekarnoputri malah menerbitkan surat keterangan lunas pada Maret 2004. Beberapa pejabat zaman Megawati telah dimintai keterangan, seperti mantan Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti serta mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno. Selain menyasar para



16 Januari Presiden Joko Widodo memutuskan menunda pelantikan Budi Gunawan sebagai Kepala Polri. Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti ditunjuk menjadi pelaksana Kepala Polri.



pemimpin komisi antikorupsi, Markas Besar Kepolisian berusaha menghambat penyidikan perkara Budi Gunawan. Pekan lalu, para penyidik Kepolisian mendatangi kantor pusat Bank BCA di Jakarta Pusat. Mereka memaksa manajemen bank itu memberikan informasi tentang data yang telah diambil penyidik Komisi dan berhubungan dengan transaksi di rekening Budi Gunawan. Budi menjadi tersangka suap dan gratifikasi pada 2004-2006. Rekeningnya di BCA diduga menjadi tempat penampungan setoran para perwira polisi yang ingin naik pangkat atau dimutasi ke daerah-daerah ”basah”. Pada periode itu, selepas menjadi ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri, Budi menjabat Kepala Biro Pembinaan Karier, yang berwenang merekomendasikan pemindahan para perwira tinggi dan menengah. Para penyidik KPK yang mendapatkan informasi tersebut segera mendatangi kantor pusat BCA hendak meminta rekaman kamera keamanan gedung. Namun rekaman ternyata sudah diminta para penyidik polisi yang datang. Dimintai konfirmasi soal kedatangan para penyidik polisi, Sekretaris Perusahaan BCA Inge Setiawati mengatakan akan mengeceknya ke unit yang bertanggung jawab. Ia juga berjanji menanyakan pengambilan paksa rekaman CCTV. Sampai Jumat malam, ia mengatakan informasi soal itu belum tersedia. ”Belum ada jawaban dari unit terkait untuk mengkonfirmasikan cerita ini,” ujar Inge. Juru bicara Markas Besar Polri, Inspektur Jenderal Ronny Sompie, menyatakan tak mengetahui ada penyidik Kepolisian datang ke kantor BCA guna mengetahui data transaksi Budi Gunawan. ”Kalaupun benar, itu tak relevan karena kasusnya disidik KPK,” ujarnya kepada Amirullah dari Tempo.



19 Januari - Inspektur Jenderal Budi Waseso dilantik menjadi Kepala Badan Reserse Kriminal menggantikan Komisaris Jenderal Suhardi Alius. - Markas Besar Kepolisian mengklaim menerima pengaduan atas Wakil Ketua



KPK Bambang Widjojanto, yang dituduh mengarahkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan palsu pada sidang sengketa hasil pemilihan Bupati Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, di Mahkamah Konstitusi, Juni 2010.



15 FEBRUARI 2015 |



| 35



Abraham Samad menunjukkan foto hasil investigasi forensik terhadap foto dirinya dan seorang perempuan.



●●●



KETIKA Presiden Joko Widodo mengumumkan penundaan pelantikan Budi Gunawan pada 16 Januari 2015, Hasto Kristiyanto berada di ruangan Budi Gunawan di Lembaga Pendidikan Kepolisian di Jakarta Selatan. Mereka menonton pengumuman itu sambil membicarakan nasib Kepolisian jika tak memiliki pemimpin tertinggi. Soalnya, sejak pengajuan Budi Gunawan ke DPR pada 9 Januari, Presiden sekaligus menghentikan Kepala Polri Jenderal Sutarman. Menurut seseorang yang mengetahui pertemuan tersebut, Hasto berada di ruangan Budi itu sejak pagi hingga sore. Meski masih yakin pada akhirnya Presiden Jokowi akan melantik Budi Gunawan sebagai Kepala Polri, pembahasan mengerucut pada status tersangka yang disandang Budi dalam kasus suap dan gratifikasi. Status tersangka Budi itu membu-



22 Januari - Markas Besar Kepolisian menetapkan Bambang Widjojanto sebagai tersangka. - Ketua KPK Abraham Samad diadukan ke Bareskrim dengan tuduhan menyalahgunakan kewenangan sebagai pemimpin KPK. 36 |



| 15 FEBRUARI 2015



at pelantikannya sebagai Kepala Polri tak kunjung dilakukan. Melalui Syafii Maarif, ketua tim konsultasi yang dibentuk untuk menangani kisruh ini, Jokowi belakangan bahkan menyatakan berencana membatalkan pencalonan Budi Gunawan dan menggantinya dengan calon baru. Pekan lalu, Komisi Kepolisian Nasional mengajukan tiga nama pengganti Budi. Hasto kian intens berkomunikasi dengan Budi untuk merencanakan langkah politik agar status tersebut bisa dicabut. Hasto menampik kabar bahwa ia pernah bertemu dengan Budi Gunawan membicarakan strategi ”menyerang balik” KPK. Hasto punya alibi. ”Sewaktu Presiden mengumumkan pembatalan pelantikan Budi Gunawan, saya bertemu dengan teman di Blok M,” katanya. Hasto kemudian menempuh jalan politik dengan membuka pertemuannya dengan Ketua KPK Abraham Samad dalam jumpa pers pada 22 Januari lalu. Sebelum Hasto membuka pertemu-



- Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menggelar konferensi pers, menuduh Abraham Samad menghadiri pertemuan politik untuk pencalonan wakil presiden pada Mei 2014.



an politik yang jika benar melanggar etik pemimpin KPK, informasinya sudah diedarkan di blog Internet. Seseorang yang mengaku bernama Sawito Kartowibowo menulis panjang-lebar ihwal pertemuan Abraham Samad dengan para petinggi PDI Perjuangan dalam penjajakan mencari pendamping Jokowi. Sawito menulis artikel ”Rumah Kaca Abraham Samad” pada 17 Januari, empat hari setelah Samad mengumumkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka suap dan gratifikasi. Ia menyebutkan ada enam kali pertemuan politik Samad dengan orang-orang PDI Perjuangan dan kepercayaan Jokowi untuk menjajaki keterpilihannya sebagai pasangan buat meraup suara. Dimintai konfirmasi soal tulisan di blog itu, kepada wartawan, Samad membantah semua isinya. Ia menyebut artikel itu fitnah. Hasto menyatakan merasa terusik oleh bantahan Samad. Ia menemui mantan Kepala Badan Intelijen Negara Abdul-



23 Januari Penyidik Kepolisian menangkap Bambang Widjojanto yang baru saja mengantar anaknya ke sekolah di Depok, Jawa Barat. Mereka baru melepas Bambang dinihari keesokannya.



30 Januari Budi Gunawan mangkir dari panggilan penyidik KPK.



TEMPO/EKO SISWONO TOYUDHO



Sepanjang pekan lalu, sejumlah perwira Kepolisian mangkir dari panggilan KPK untuk dimintai keterangan. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan lembaganya akan bertindak tegas jika ada yang berupaya menghalangi penyidikan. ”Semua pihak yang menghindari atau menghalangi proses penyidikan bisa kena Pasal 21, 22, dan 23,” ujar Bambang, yang pekan lalu memenuhi panggilan Kepolisian. Pasal itu berhubungan dengan tindakan mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan hingga penuntutan.



YOUTUBE.



Hasto Kristiyanto dan A.M. Hendropriyono di Jakarta, Agustus 2014.



lah Makhmud Hendropriyono di rumahnya, di kawasan Patal Senayan, untuk mendiskusikan kemungkinan membuka pertemuan politik Samad. Menurut Hasto, Hendropriyono salah satu tokoh yang ditemui Samad. Hendropriyono memiliki kedekatan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Ia ikut aktif mencari calon wakil presiden pendamping Jokowi. Kepada Tempo, ia mengaku dulu mendukung Samad dan pernah sekali bertemu dengan Ketua KPK itu. ”Saya ketemu dengan Samad sekali doang,” ujarnya. Pada mulanya, kata Hasto, Hendro setuju tampil dalam konferensi pers di Cemara, markas tim media kampanye Jokowi-Jusuf Kalla. Dalam woro-woro yang disebarkan, disebutkan konferensi pers akan dilakukan Hasto dan Hendro. Pada saat jumpa pers, hanya Hasto yang tampil, dengan masker dan topi—menurut dia, meniru apa yang



2 Februari Sidang praperadilan atas penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka digelar. Hakim menunda sepekan karena perwakilan KPK tidak hadir dengan alasan gugatan berubah-ubah.



dipakai Samad ketika bertemu dengannya. Hendropriyono tak kelihatan. ”Beliau sakit dan mesti periksa ke Singapura,” katanya. ”Tapi dia mengizinkan namanya dikutip sebagai salah satu tokoh yang bertemu dengan Samad.” Hendropriyono membenarkan kabar bahwa Hasto mengajaknya menggelar konferensi pers tentang Samad. ”Tapi saya tidak mau,” ujarnya. ”Setelah konferensi pers itu, saya sakit dan masuk rumah sakit di Singapura.” ●●●



ASAM di gunung dan garam di laut bertemu di belanga: menurut sejumlah sumber, Hendropriyono, Hasto, dan Karyoto bersua dalam perkara Abraham Samad. Mereka bertemu di rumah Hendro tak lama setelah penetapan tersangka Budi Gunawan, membicarakan kasus yang hendak dipakai buat menjerat Ketua KPK itu. Hendropriyono ketika dimintai konfirmasi menyebutkan tidak mengenal Karyo-



3 Februari - Bambang Widjojanto memenuhi panggilan Kepolisian untuk dimintai keterangan. - Hasto Kristiyanto datang ke Badan Reserse untuk memberikan keterangan soal dugaan pertemuan politik Abraham Samad.



to. Ia mengatakan Hasto sering datang ke rumahnya. Namun, menurut dia, politikus PDI Perjuangan itu tidak pernah mengajak orang yang tidak dikenalnya. ”Saya tidak pernah menerima orang yang tidak saya kenal sebelumnya,” ujar Hendro. Hasto dan Karyoto juga menyangkal saling kenal. Bagaimanapun, bidikan terhadap Samad semakin keras. Kepala Badan Reserse Kriminal Komisaris Jenderal Budi Waseso mengatakan penyidik masih terus memeriksa kasusnya. Menurut dia, Samad belum ditetapkan sebagai tersangka. Ia menyebutkan penyidik telah mengeluarkan surat perintah penyidikan terhadap Samad. ”Tidak serta-merta seseorang menjadi tersangka. Nanti bisa disebut kriminalisasi,” ujarnya. Menurut dia, penyidik sudah memeriksa 12 saksi, sejumlah dokumen, dan rekaman pertemuan Samad dengan petinggi partai politik di Apartemen The Capital Residence, Jakarta. Hasto pekan lalu juga datang ke Badan Reserse Kriminal, bertepatan dengan hari pemeriksaan Bambang Widjojanto. Di tengah kesibukan menangani perkara para pimpinan komisi antikorupsi, Budi Waseso mendapat kenaikan pangkat dari bintang dua menjadi bintang tiga pada Kamis pekan lalu. Dalam upacara laporan kenaikan pangkat di ruang rapat utama Markas Besar Polri, terlihat hanya satu karangan bunga ucapan selamat. Bunga itu dikirimkan Hendropriyono. Soal ini, Hendropriyono mengatakan telah lama mengenal Budi Waseso. ”Karena dia naik pangkat, saya kirim bunga,” ujarnya. ”Ternyata saya sendiri yang mengirim, ya? Ha-ha-ha….”



4 Februari Hasto Kristiyanto menuduh Abraham Samad melakukan sejumlah pelanggaran sebagai Ketua KPK ke Komisi Hukum DPR.



● BAGJA HIDAYAT, BUDI SETYARSO



5 Februari - Budi Waseso naik pangkat dari inspektur jenderal menjadi komisaris jenderal. - Komisi Kepolisian memutuskan lima calon Kepala Polri yang akan diusulkan ke Presiden, termasuk Budi Waseso.



TEKS: RUSMAN PARAQBUEQ, SUMBER: PUSAT DATA DAN ANALISA TEMPO



15 FEBRUARI 2015 |



| 37



H



ARI itu, 31 Desember 2014, Luhut Binsar Panjaitan baru pulang dari liburan di Bali bersama keluarganya. Ia sedang makan siang di rumahnya di Jakarta ketika Menteri Sekretaris Negara Pratikno menelepon memintanya segera ke Istana Negara dalam waktu satu jam. ”Saya berangkat ke Istana saat itu juga,” kata Luhut tiga pekan lalu. Luhut baru tahu ia bakal menjabat Kepala Staf Kepresidenan begitu tiba di Istana. Presiden Joko Widodo melantiknya setelah mengukuhkan Laksamana Madya Ade Supandi sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut. Di lembaga baru setingkat menteri itu, Luhut bertugas memberi masukan kepada Presiden dan mengkomunikasikannya dengan lembaga-lembaga negara. Hadir dalam pelantikan KSAL, para pejabat tak tahu Luhut bakal dilantik pada hari yang sama sebagai Kepala Staf Kepresidenan, yang digadang Jokowi sejak memenangi pemilihan presiden tahun lalu. ”Saya baru tahu sejam sebelum pelantikan,” ujar Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengkonfirmasi cerita Luhut. Wakil Presiden Jusuf Kalla juga dikabarkan terkejut oleh pelantikan itu. Luhut orang dekat Jokowi sejak 1998, ketika keduanya menjalin bisnis mebel. Pensiunan jenderal bintang tiga ini menanggalkan jabatan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar demi mendukung Jokowi dalam pemilihan presiden. Kepada Tempo dua pekan lalu, Jokowi menyangkal kabar bahwa pelantikan Luhut tak diketahui pejabat lain, termasuk Kalla. ”Hadir semua, kok. Tidak tahu bagaimana?” katanya. Menurut pelaksana tugas Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto, sejak pelantikan Luhut, ada ketegangan di antara ketuaketua partai penyokong Jokowi. Bukan rahasia lagi bahwa Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan, partai asal Jokowi, berseberangan dengan Luhut sejak 2001. Waktu itu Luhut mundur dari kursi Menteri Perindustrian dan Perdagangan seiring dengan peLuhut Binsar Panjaitan makzulan Presiden Abdurrah38 |



| 15 FEBRUARI 2015



● BAGJA HIDAYAT, AGUSTINA WIDIARSI, ANANDA TERESIA



ANTARA/PRASETYO UTOMO



DI ANTARA MERDEKA UTARA DAN TEUKU UMAR



man Wahid oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Luhut menolak kembali masuk kabinet ketika Megawati, sebagai wakil presiden, naik menggantikan Abdurrahman. ”Saya tak tahu apakah karena itu Ibu Mega tak nyaman dengan saya,” ujar Luhut. Ketegangan keduanya berlanjut dalam penyusunan kabinet pemerintahan Jokowi-Kalla tahun lalu. Luhut terpental dari kursi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Dengan kembalinya Luhut menduduki jabatan resmi di sekitar Presiden, kata Hasto, ketegangan itu meruncing lagi. Untuk mencairkannya, mantan Sekretaris Tim Transisi Presiden Jokowi ini mengontak ajudan Presiden dan menyarankan Jokowi bertemu dengan Megawati. Jokowi setuju. Ia bertamu ke rumah Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, pada 8 Januari 2015. Di situlah, menurut Hasto, Jokowi menyebut Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon Kepala Kepolisian RI menggantikan Jenderal Sutarman. Pengajuan Budi Gunawan, kata Hasto, merupakan upaya Jokowi meredakan ketegangan dengan Megawati. Andi Widjajanto mengatakan membuat surat pengajuan Budi ke Dewan Perwakilan Rakyat sebagai calon Kepala Polri atas permintaan Jokowi sebelum bertamu ke rumah Megawati. Kepastian pencalonan Budi Gunawan cukup meredakan ketegangan Jokowi-Megawati. Ketika ternyata surat pencalonan bocor ke media massa, ketegangan datang lagi. Terutama karena publik masih mengingat sang Jenderal memiliki rekening jumbo yang mencurigakan. Menurut Hasto, reaksi publik itu dirancang para pembantu Presiden yang tak ingin Budi menjadi Kepala Polri. Sebab, dua hari setelah surat dikirimkan, Hasto bertemu dengan Muradi, ahli politik mantan anggota Tim Transisi. Kepada Hasto, Muradi mengatakan dialah yang membocorkan dokumen itu ke media massa. ”Saya diminta Andi Widjajanto,” ujarnya kepada Rusman Paraqbueq dari Tempo. Andi beralasan surat pengajuan itu harus diketahui publik agar masyarakat tahu pencalonan Budi atas rekomendasi Komisi Kepolisian Nasional. ”Saya menyelamatkan muka Presiden,” katanya. Pencalonan Budi, menurut Hasto, mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan mantan Kepala Lembaga Pendidikan Polri itu sebagai tersangka korupsi. Segera setelah itu, dalam proses politik, Megawati, dibantu Kalla, mendesak Presiden Jokowi segera melantik Budi Gunawan.



JALAN POLITIK PELAYAN IBU Hasto batal masuk kabinet karena mengikuti perintah Megawati. Menjadi penghubung lobi politik selama pemilihan presiden.



ANTARA/PRASETYO UTOMO



K



URSI Menteri Sekretaris Negara yang hampir dalam genggaman melayang. Hasto Kristiyanto mengikuti perintah bos partainya, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri, untuk tetap menjadi wakil sekretaris jenderal partai. ”Ibu (Megawati) mengatakan jangan ke kabinet semua karena akan berat bagi partai,” kata Hasto kepada Tempo di kantor berlantai dua di Jalan Cemara Nomor 19, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis pekan lalu. Di situlah Media Center Joko Widodo-Jusuf Kalla yang dipimpin Hasto, 49 tahun, selama pemilihan presiden lalu. Setelah Jokowi memenangi pemilih-



an, Hasto disebut-sebut bakal masuk kabinet. Presiden Jokowi cocok melihat kinerja Hasto sejak menjadi Sekretaris Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla. Apalagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat 2009-2014 itu juga dekat dengan Megawati. Tapi Mega memutuskan mengirimkan empat politikus partainya kepada Jokowi untuk menjadi menteri, yakni Puan Maharani, Tjahjo Kumolo, Yasonna Laoly, dan A.A.G.N. Puspayoga. Mega menunjuk Hasto sebagai pelaksana tugas Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan setelah Tjahjo, yang semula menempati posisi itu, dilantik menjadi Menteri Dalam Negeri pada 27 Oktober tahun lalu. Karier Hasto di partai dimulai pada 1999, ketika ia menempati kepengurusan di bawah Wakil Sekretaris Jenderal Pramono



Megawati Soekarnoputri dan Hasto Kristiyanto melantik anggota DPP Taruna Merah Putih di kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Juni 2012. Anung Wibowo. ”Awalnya saya tukang ketik notulen,” ujarnya. Bukan cerita baru bahwa mantan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, ini selalu menuruti perintah Mega. Pada 2012, Hasto diputuskan menggantikan Heri Akhmadi di Dewan Perwakilan Rakyat lantaran seniornya itu memiliki masalah kesehatan. Hasto tentu girang. Surat penugasan dari partai pun sudah ditandatangani. Pelantikan tinggal menunggu waktu. Hasto ternyata harus mengurungkan niatnya karena Mega khawatir terhadap nasib partai kalau Hasto masuk Senayan. ”Saya melayani Ibu dengan rasa,” tuturnya. Hasto kembali mendapat penugasan penting dari Mega. Dia bergabung ke Tim 11 yang dibentuk pemikir partai dan pendukung setia Mega, Cornelis Lay, pada April 2013. Tugas tim tersebut adalah menyusun materi Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan III, yang digelar di Ancol, Jakarta Utara,



15 FEBRUARI 2015 |



| 39



sekaligus membuat kajian mengenai posisi politik partai pada Pemilihan Umum 2014. Tim 11 juga ditugasi melakukan survei calon presiden. Di tengah tim yang didominasi akademikus, Hasto muncul sebagai wakil politikus. Hasil berbagai survei menunjukkan nama Gubernur Jakarta Jokowi selalu berada di nomor wahid dengan persentase kemenangan melebihi 40 persen dibanding calon-calon lain, termasuk Mega. Dalam penggodokan di lingkup internal muncul dua opsi: Mega atau Jokowi. Kala itu, mayoritas kader PDI Perjuangan berkeras mengusung trah Sukarno menjadi calon presiden. Hasto menjadi salah satu penyokong militan Mega, pembawa darah sang Proklamator. Tapi, pada medio Maret 2014, Mega memutuskan Jokowi sebagai calon presiden yang akan diusung partainya. Angin politik berubah. Hasto kembali mengikuti titah Mega untuk menyiapkan Jokowi sebagai pemenang. Pasca-pemilu legislatif adalah masa lobi.



kemungkinan memasangkan Jokowi dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad, yang memiliki elektabilitas bagus dalam berbagai survei. ”Tim Cemara 19 aktif melobi Samad,” kata seorang mantan aktivis Cemara 19. Berdasarkan hitungan elektabilitas dan dukungan partai-partai, Kalla didapuk menjadi calon wakil presiden. Dalam masa kampanye, Hasto lagi-lagi memiliki posisi strategis, yaitu menjadi juru bicara tim kampanye nasional Jokowi-Kalla. Pada 22 Juli 2014, setelah pidato kemenangan di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jokowi mengumpulkan anggota Tim 11 di sebuah rumah di Jalan Situbondo Nomor 10, Menteng, dalam sebuah acara syukuran. Malam itu, Jokowi meminta Rini Soemarno dan Andi menyiapkan sebuah tim transisi untuk memuluskan pergantian pemerintahan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jokowi ingin tim tersebut tak gemuk agar lincah bergerak dan efektif. Tiga nama di-



Perannya menggalang lobi dengan calon pendamping Jokowi kini menjadi senjata Hasto untuk menyerang Abraham Samad. Mendramatisasi suasana, menggunakan masker penutup wajah dan topi, ia menggelar konferensi pers di Jalan Cemara 19 pada 22 Januari lalu. Dia menuduh hasrat politik Samad menjadi calon wakil presiden mendampingi Jokowi dalam pemilihan presiden. Hasto membuka waktu dan isi lobi politik Samad dengan sejumlah politikus PDI Perjuangan, termasuk dirinya. Dia bahkan menuding Samad melanggar kode etik sebagai Ketua KPK karena tergiur untuk berpolitik. Menurut Hasto, Samad antara lain bertemu dengan mantan Kepala Badan Intelijen Negara Abdullah Makhmud Hendropriyono, yang juga dekat dengan Megawati. Kepada Tempo, Hendropriyono mengaku dulu menyorongkan Samad sebelum akhirnya Jokowi memilih Kalla. Ia menyatakan hanya sekali bertemu empat mata dengan Samad. ”Hasto waktu itu memang



HASTO MEMBUKA WAKTU DAN ISI LOBI POLITIK SAMAD DENGAN SEJUMLAH POLITIKUS PDI PERJUANGAN, TERMASUK DIRINYA. DIA BAHKAN MENUDING SAMAD MELANGGAR KODE ETIK SEBAGAI KETUA KPK KARENA TERGIUR UNTUK BERPOLITIK. Berbekal predikat pemenang pemilu dengan 19 persen suara, PDI Perjuangan berburu calon pendamping Jokowi dan partaipartai yang akan dijadikan kawan koalisi. Menurut bekas anggota Tim 11, Andi Widjajanto, Hasto berperan besar menjajaki calon partner koalisi. Dia berada di balik pertemuan Jokowi dengan sejumlah tokoh politik, seperti Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, serta Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar. ”Peran tersebut banyak dijalankan oleh Hasto berbekal pengalaman politiknya,” ucap Andi Widjajanto, kini Sekretaris Kabinet Kerja. Bergabungnya NasDem, PKB, dan Partai Hati Nurani Rakyat bersama PDI Perjuangan sebagai pengusul Jokowi juga tak lepas dari campur tangan Hasto. Dia bahkan menjadi semacam penghubung Mega dengan Jokowi. Hasto kembali mendapat kepercayaan menjaring calon wakil presiden untuk Jokowi. Bersama Tjahjo dan Andi Widjajanto, Hasto beberapa kali melakukan pertemuan dengan Kalla. Hasto juga aktif menjajaki



40 |



| 15 FEBRUARI 2015



pilih untuk menanganinya. Mereka adalah Rini, Andi, dan Hasto. Jokowi mengakui memilih Hasto karena Tim Transisi Jokowi-Kalla membutuhkan perwakilan partai yang memahami proses legislasi di parlemen. ”Representasi partai itu harus,” ujar Jokowi kepada Tempo ketika itu. Hasto mengetuai Kelompok Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang bertugas membuat opsi-opsi APBN Perubahan 2015 yang harus disiapkan pemerintah Presiden Jokowi setelah dilantik. Hasto juga masih berperan sebagai penghubung Mega dengan Jokowi. Dialah satusatunya petinggi partai yang memiliki akses langsung pada kebijakan yang disiapkan Jokowi. Setelah pelantikan presiden dan wakil presiden, Tim Transisi bubar. Tapi tidak bagi Hasto. Dia ditugasi Presiden Jokowi membantu menyeleksi menteri. Rini dan Andi juga dilibatkan. ”Hanya diminta membantu kontak si A atau si B,” kata Hasto. Dia terus melapor kepada Mega soal perkembangan seleksi menteri di Istana. ”Saya secara periodik menyampaikan kepada Ibu,” ujar Hasto.



menelepon mau datang, ternyata tidak jadi,” ujarnya. Manuver Hasto itu dilancarkan di tengah kisruh pemilihan Kepala Kepolisian RI. Calon tunggal usulan Presiden Jokowi, Komisaris Jenderal Budi Gunawan, ditunda pelantikannya oleh Jokowi walau sudah disetujui DPR. Ajudan presiden pada waktu Megawati berkuasa, 2001-2004, itu terganjal status tersangka kasus korupsi yang disematkan KPK. Seperti sudah direncanakan matang, sehari setelah Hasto beraksi itu, Markas Besar Kepolisian RI menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Bambang mendadak dijadikan tersangka dengan tuduhan menyuruh orang memberikan kesaksian palsu dalam sidang di Mahkamah Konstitusi pada 2010. Hasto membantah anggapan bahwa langkah kontroversialnya tersebut merupakan bukti loyalitas kepada Megawati, yang getol mengajukan nama Budi Gunawan kepada Jokowi. Dia bahkan menggeleng jika disebut sebagai pembela Budi Gunawan. ”Budi Gunawan salah satu korban KPK,” ucapnya. ● ANANDA TERESIA



HASTO KRISTIYANTO:



HENDROPRIYONO MATA RANTAI PERTEMUAN



H



TEMPO/DHEMAS REVIYANTO



ASTO Kristiyanto menyusun keterangan untuk semakin menyudutkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad. Disampaikan kepada Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu pekan lalu, pernyataan tujuh halaman diketik sendiri oleh politikus 49 tahun ini selama dua jam. Isinya: pertemuan politik yang, menurut dia, dihadiri Samad pada masa pemilihan presiden, pertengahan tahun lalu. Kolega-koleganya di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tak urung mempertanyakan motif Hasto. Sebagai pelaksana tugas sekretaris jenderal partai itu, Hasto dianggap mewakili partai untuk berhadapan dengan komisi antikorupsi. Namun mantan Sekretaris Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla ini menyebutkan, ”Ini saya lakukan atas nama pribadi.” Hasto menyatakan merasa terusik oleh keputusan KPK yang menetapkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka perkara suap dan gratifikasi. Ia menuduh keputusan itu diambil berdasarkan dendam Samad yang gagal menjadi calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo. ”Apalagi ia menyebut pertemuan-pertemuan politik itu sebagai fitnah,” kata Hasto kepada Jobpie Sugiharto, Bagja Hidayat, dan Ananda Teresia dari Tempo pada Kamis pekan lalu. Tudingan adanya pertemuan politik Abraham Samad dan politikus PDIP awalnya muncul di blog dari orang bernama Sawito Kartowibowo. Itu nama samaran Anda? Oh, tidak. Titik dan koma yang ditulis di blog dan yang saya tulis kan beda. Substansinya sama. Apakah Sawito tim Anda? Substansinya memang sama. Saya



tak kenal dia. Saya juga tak punya tim. Mengapa Anda menceritakan hal ini? Saya lihat cara Samad mengumumkan penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka. Sorot matanya, gerak bibirnya, sangat emosional. Saya melihat itu merupakan dendam pribadi. Ada motif. Dan penetapan tersangka itu dilakukan sebelum



ada pemanggilan saksi-saksi. Apalagi, dari penjelasan Polri, kasus Budi Gunawan sudah clear sejak Juni 2010. (Transaksi mencurigakan di rekening Budi Gunawan dinyatakan tak bermasalah oleh Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI meski banyak kejanggalan dalam penjelasan sang Jenderal.) Dendam kepada siapa? Kepada Budi Gunawan. Sebab, saat saya memberitahukan bahwa dia tak menjadi calon wakil presiden, Samad mengatakan bahwa dia tahu siapa yang mengganjalnya. Ia menyatakan telah menyadap telepon orang itu. Dia sebut nama Budi Gunawan. Dia bilang, ”Saya akan habisi dia.” Itu yang dia katakan. Saya punya saksi. (Samad membantah semua tuduhan Hasto dan menganggapnya upaya kriminalisasi. ”Kenapa baru diungkapkan sekarang, setelah KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka?” katanya dua pekan lalu.) Apakah Budi Gunawan berperan sentral memuluskan Jusuf Kalla sebagai calon wakil presiden Jokowi? Tidak juga. Sebab, keputusan ada di partai pendukung: Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan PDI Perjuangan. Jadi, karena Budi Gunawan jadi tersangka, Anda membuka cerita ini? Terutama setelah Samad mengatakan bahwa pertemuan dengan saya itu fitnah. Pejabat publik tidak boleh bohong. Maka kemudian saya melakukan konsolidasi dengan orang yang pernah terlibat dalam pertemuan itu. Saya tidak pernah sendirian. Siapa? Pak Hendropriyono. Sebab, dia salah satu yang ditemui Abraham Samad dari enam kali pertemuan dengan PDI Perjuangan. Dia termasuk mata rantai pertemuan itu. (Hendropriyono kepada Tempo mengatakan pernah bertemu empat mata dengan Samad.) Dalam undangan jumpa pers keti-



15 FEBRUARI 2015 |



| 41



ka Anda mulai membuka hal ini, tercantum nama Hendropriyono. Mengapa ia tak hadir? Dia berobat ke Singapura, infeksi punggung. Jadi saya sendiri yang berbicara. Tapi dia mengizinkan namanya dikutip untuk materi jumpa pers. Mengapa Hendropriyono dianggap penting ditemui Samad? Mungkin dianggap punya link ke dalam PDI Perjuangan. Anda mendiskusikan langkah ini dengan Hendropriyono termasuk dampak setelahnya? Pokoknya, saya bilang bergerak karena keyakinan. Saya harus mengungkapkan kebenaran. Jadi tidak dibahas apa implikasinya. Saya sadar rilis ini sesuatu yang sangat berat. Maka sejak awal saya menegaskan posisi politik. Bendera PDI Perjuangan saya singkirkan, hanya ada bendera Merah Putih. Saya sadar melakukan ini adalah pertaruhan politik saya, jabatan, tanggung jawab pribadi, moral, dan etik. Tapi tetap saja ada anggapan ini PDIP versus KPK…. Pasti framing-nya diciptakan seperti itu. Padahal saya mengungkapkan bahwa pertemuan itu adalah pelanggaran etik pemimpin KPK. Apalagi, dalam pertemuan itu, Samad menyinggung kasus Emir Moeis, bahwa ia telah membantu Emir sehingga hukumannya ringan. Anda tampaknya terus menyerang KPK? Pertanyaannya: apakah KPK bersih dari kepentingan politik di luar? Kasus bocornya surat penyidikan Anas Urbaningrum



42 |



| 15 FEBRUARI 2015



merupakan bukti bahwa KPK juga bisa menjadi alat kepentingan politik dengan menggunakan korupsi sebagai isu utama. Sewaktu pemilihan menteri, ada yang distabilo merah dan kuning tanpa ada penjelasan. Bukankah penetapan tersangka di KPK diputuskan bersama, tidak hanya oleh Samad…. Yang lain ragu, sebenarnya. Saya mendapat informasi juga dari dalam. Pandu Praja sedang pergi, Zulkarnain ragu, Bambang Widjojanto bahkan awalnya ragu. Hanya Samad yang ngotot Budi Gunawan tersangka. Dengan Anda membuka ini, seakan-akan PDIP menyerang KPK dari sisi etik, dan polisi dari sisi pidana…. Itu framing. Tapi ada garis tegas ketika saya mengadakan konferensi pers. Saya menarik garis untuk memisahkan KPK dan partai. Anda membela Budi Gunawan? Tidak, saya bukan orang yang membela Budi Gunawan. Ini karena proses yang tidak proper dan ambisi politik tadi. Karena Budi Gunawan orang dekat Megawati? Bukan. Saya melihat KPK ternyata tidak bisa lepas dari kepentingan politik di luar. Anda bertemu dengan Budi Gunawan dan para penyidik polisi untuk membicarakan langkah ini? Saya tak pernah bertemu dengan Budi Gunawan. Sewaktu Presiden mengumumkan penundaan pelantikan Kepala Polri di televisi, bukankah Anda di ruang kerja Budi Gunawan….



TEMPO/DHEMAS REVIYANTO ATMODJO



Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan.



Hari itu saya bertemu dengan Pak Muradi, anggota Tim Transisi, di Blok M. Setelah rilis Anda, esoknya polisi menangkap Bambang Widjojanto. Seperti sekuel yang disiapkan…. Kalau saya yang atur, tidak akan saya tangkap Bambang Widjojanto. Penangkapan itu gerakan kontra-intelijen. Itu pasti bukan tim Budi Gunawan. Penangkapan itu kian mengeraskan dukungan dan konsolidasi internal di KPK. Buat saya, jika tak ada penangkapan terhadap Bambang, situasinya akan lebih enak. Sebelum jumpa pers, Anda minta izin ke Megawati? Tidak, karena beliau pasti tak berkenan. Tapi setelahnya melapor? Bukan melapor. Saya minta maaf karena mengambil langkah seperti ini. Apa respons Megawati? Tidak ingat persis karena suasana tegang setelah konferensi pers. Saya melakukan sesuatu yang seolah-olah mewakili PDIP. Di lingkup internal juga ada tekanan. Saya lapor, saya lakukan karena keyakinan saya. Ibu menjawab, yang penting segala sesuatu sesuai dengan mata hati atau keyakinan. Ada analisis, serangan Anda ini untuk melemahkan KPK, karena ada kasus besar yang melibatkan Megawati. BLBI, misalnya…. Tidak. Itu bagian dari kontra-isu. Ibu Mega sebagai presiden dulu merupakan mandataris MPR, melaksanakan kebijakan. Atau untuk melindungi Anda sendiri. Apakah punya kasus di KPK? Tidak ada. Kami mendapat informasi, sewaktu di Tim Transisi, Anda mendagangkan jabatan direktur dan komisaris BUMN…. Ah, tidak ada. Mungkinkah Anda sudah diawasi? Nah, betul. Saya punya alat pendeteksi sadapan. Sewaktu saya di rumah Ibu Megawati, alat itu berbunyi di telepon saya. Artinya, saya disadap. Dengan serangan ini, KPK sekarang praktis lemah, karena pemimpinnya jadi tersangka…. Kita perkuatlah. Kita tak boleh menutup mata ada orang-orang di dalamnya yang memperlemah KPK itu sendiri. Presiden masih bisa memakai peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk mengganti komisioner yang menggunakan hukum sebagai alat politik. ●



Kolom



MELINDUNGI PEMBERANTASAN KORUPSI



S



EPERTI galibnya, menghalangi perbuatan munkar



selalu lebih sulit daripada menyerukan perbuatan baik. Upaya menindak koruptor menyimpan potensi perlawanan. Adapun mencegah korupsi jauh lebih mudah karena umumnya tanpa serangan balik. Menindak koruptor yang memiliki kekuasaan tentu lebih sulit lagi. Sejarah mencatat, penindakan terhadap pemilik kekuasaan, semisal anggota parlemen, presiden, tentara, atau polisi, sering melahirkan konflik terbuka. Apa yang terjadi di Hong Kong pada 1974 memberi contoh gamblang tentang penindakan yang dilakukan lembaga antikorupsi negara itu (ICAC) dibalas demo besar dan tentangan keras dari polisi. ICAC diperangi sebagai musuh bersama para koruptor. Di Nigeria, Nuhu Ribadu, seorang polisi dengan karier jempolan, sukses memimpin Economic and Financial Crimes Commission sejak 2003. Ia menolak pelbagai sogokan, bahkan menjadikannya sebagai pintu masuk untuk membongkar skandal yang lebih besar. Tapi, ketika mengusut kasus korupsi seorang politikus senior, ia terlempar dari jabatannya: dituduh melakukan pelbagai kejahatan, termasuk upaya pembunuhan. Pada 2009, untuk menghindari kriminalisasi, Nuhu Ribadu terpaksa ”mengungsi” ke Inggris. Tak perlu analisis yang luar biasa untuk mencari kesamaan Hong Kong, Nigeria, dan Indonesia hari ini. Saat ini kita melihat oknum polisi yang dikejar karena kasus korupsi menyerang balik Komisi Pemberantasan Korupsi dengan ”meminjam” kewenangan institusional kepolisian. Salah satu penyebab mudahnya KPK diserang adalah karena perlindungan terhadap lembaga dan pekerja antikorupsi yang minim. Undang-undang memang memberikan kewenangan luar biasa kepada KPK untuk menindak koruptor. Tapi lembaga itu tak dibekali sistem pertahanan diri yang kuat terhadap serangan balik. Upaya membangun model perlindungan bukan tak pernah dipikirkan. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan korupsi (UNCAC) menyebutkan pentingnya perlindungan semacam itu. Meski tidak secara langsung menyebutkan imunitas kelembagaan, UNCAC jelas mencatat adanya kemungkinan kriminalisasi dan gangguan terhadap pemberantas korupsi. Pada November 2012, dalam pertemuan komisioner dan mantan komisioner komisi antikorupsi sejumlah negara, lahirlah ”Jakarta Statement”. Salah satu rekomendasi Pernyataan Jakarta adalah tentang perlunya lembaga-lembaga antikorupsi menerapkan prinsip imunitas terhadap pemimpin dan pekerja mereka. Intinya, diperlukan langkah cepat untuk melindungi para komisioner dan pekerja dari kemungkinan melakukan tindakan pidana dan perdata dalam lingkup pekerjaannya. Perlindungan serupa sebenarnya sudah diberikan kepada beberapa lembaga negara, semisal Ombudsman. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia menggariskan bahwa ”dalam rangka menja-



ZAINAL ARIFIN MOCHTAR*



lankan tugas dan wewenangnya, Ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut, atau digugat di muka pengadilan”. Hal ini merupakan bentuk perlindungan terhadap komisioner Ombudsman yang dalam bekerja sangat mungkin berhadapan dengan kekuasaan. Undang-Undang Lingkungan Hidup, contoh lain, juga menjamin pekerja lingkungan untuk tak digugat asalkan menyangkut pekerjaannya. Para anggota parlemen juga diberi imunitas atas pekerjaannya sehingga tak dapat dituntut secara pidana dan perdata. Sikap yang sama ditunjukkan dengan berbagai aturan lembaga pemberantasan korupsi di sejumlah negara yang membangun prinsip-prinsip perlindungan tersebut di undang-undang tiap negara. Artinya, secara ide dan konsepsi, tak ada yang ragu terhadap gagasan ini. Persoalan tinggal dua hal. Pertama, sejauh mana perlindungan tersebut dapat diberikan. Kedua, dengan cara apa perlindungan dilakukan. Terhadap pertanyaan pertama, tak ada jawaban sederhana. Imunitas yang terlalu jauh akan mudah bergeser menjadi impunitas—pengampunan terhadap orang yang sudah dinyatakan bersalah, sesuatu yang diharamkan dalam doktrin penegakan hukum yang berkeadilan. Mencari rumusan pas dan terbatas itulah yang membutuhkan pendalaman dan pengayaan wacana. Terhadap pertanyaan kedua, yang paling ideal adalah melalui perubahan Undang-Undang KPK. Tapi perubahan undangundang memerlukan waktu lama. Untuk jangka pendek, penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dianggap lebih masuk akal. Melalui perpu, banyak waktu bisa dihemat. Kriminalisasi yang kini tengah terjadi terhadap komisioner KPK bisa dicegah. Prinsip kolektif kolegial pimpinan KPK bisa dipertahankan—sesuatu yang sulit terjadi jika semua pemimpin Komisi berstatus tersangka. Perpu adalah jalan cepat untuk mengagregasi imunitas KPK agar tidak dengan mudah dikriminalisasi. Persoalannya, hingga kini, Presiden belum menunjukkan gelagat akan melindungi KPK. Alih-alih menggunakan hak prerogatif mengeluarkan perpu perlindungan KPK, Presiden malah membiarkan pidatonya agar para penegak hukum tidak saling mengkriminalisasi tak dipatuhi. ”Pembangkangan” ini, sayangnya, terkesan dibiarkan oleh Presiden. Sulit untuk tak menduga Presiden belum sepenuh hati mendukung pemberantasan korupsi. Padahal, dalam kampanyenya, Presiden menyebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi harus dilindungi dan dijaga sebagai lembaga yang independen dan bebas dari pengaruh kekuatan politik. Independensi KPK harus didorong melalui langkah-langkah hukumnya yang profesional, kredibel, transparan, dan akuntabel. Di tengah situasi genting inilah kita menunggu Presiden membuktikan janji kampanyenya. ● *) PENGAJAR ILMU HUKUM DAN KETUA PUKAT KORUPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA, YOGYAKARTA



15 FEBRUARI 2015 |



| 43



NASIONAL CALON KAPOLRI



TIMANG-TIMANG CALON BARU Joko Widodo kemungkinan besar membatalkan pelantikan Budi Gunawan. Dwi Prayitno dan Putut Eko Bayuseno dianggap paling berpeluang.



T



44 |



| 15 FEBRUARI 2015



Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Selasa pekan lalu. lebih banyak diam. Ia sesekali menjawab pertanyaan. ”Mungkin karena Presiden sudah punya keputusan sendiri soal Budi Gunawan,” katanya. Seorang petinggi partai menceritakan, pertemuan di Istana mendadak digelar karena koalisi menangkap kecenderungan Jokowi membatalkan pelantikan Budi tanpa menunggu putusan praperadilan. Mereka juga mendengar Jokowi sudah meminta riwayat calon baru Kepala Polri. Situasi kian panas karena Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengimbau Budi Gunawan mundur agar kisruh segera selesai. Adapun Budi menolak mundur dan menunggu hasil praperadilan atas penetapannya se-



bagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut politikus yang lain, sudah lebih dari sepekan Jokowi memutuskan membatalkan pelantikan Budi Gunawan agar konflik antara KPK dan Polri tidak semakin keras. Ia mengikuti saran sejumlah tokoh— yang kemudian dikenal sebagai Tim Sembilan—agar tidak melantik calon Kepala Polri yang berstatus tersangka. Tim yang dipimpin mantan Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Syafii Maarif itu meminta Presiden segera mengambil keputusan soal Kepala Polri ini. Alih-alih menjawab lugas permintaan pemimpin partai koalisi pendukungnya,



ANTARA/YUDHI MAHATMA



AYANGAN berita politik selama sepekan terakhir membuat para ketua umum partai anggota koalisi pemerintah perlu menemui Presiden Joko Widodo. Pertemuan pada Selasa pekan lalu itu digelar di Istana Merdeka. Politikuspolitikus senior datang melalui pintu samping Wisma Negara, berangkat dari rumah Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. ”Kami menggelar rapat dulu sebelum bertemu dengan Presiden,” kata Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan versi Muktamar Surabaya, Romahurmuziy. Dari pemimpin partai koalisi pemerintah, hanya Surya Paloh yang tak hadir. Ketua Umum Partai NasDem itu menunjuk sekretaris jenderalnya, Patrice Rio Capella, hadir mewakilinya. ”Pak Surya lagi ke luar negeri,” ujar Patrice. Megawati, Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, serta Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sutiyoso hadir. Wakil Presiden Jusuf Kalla duduk di samping Presiden Joko Widodo di ujung meja. Mereka awalnya membicarakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan yang sedang dibahas Dewan Perwakilan Rakyat serta perpanjangan kontrak penambangan emas Freeport di Papua. Pada akhirnya, status pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI juga dibahas. Menurut Sutiyoso, petinggi partai koalisi meminta Presiden memutuskan nasib Budi setelah putusan praperadilan. Jika putusan praperadilan menerima gugatan Budi, kata dia, koalisi mendesak Jokowi melantiknya. ”Jika tidak, kami serahkan semuanya ke Presiden,” ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Politikus yang mengikuti pertemuan 75 menit itu menuturkan, Presiden Jokowi



Jokowi menelepon Syafii. Ia mengatakan keputusannya tidak melantik Budi Gunawan. Syafii menyebarkan informasi dari Presiden kepada anggota tim: Jimly Asshiddiqie, Erry Riyana Hardjapamekas, Tumpak Hatorangan Panggabean, Oegroseno, Bambang Widodo Umar, Imam Prasodjo, Hikmahanto Juwana, dan Sutanto. Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan Jokowi awalnya menyiapkan beberapa pilihan. Presiden telah dua kali meminta Budi Gunawan mundur, yakni setelah komisi antikorupsi mengumumkan status tersangkanya dan setelah Dewan menyetujui pencalonan Budi sebagai Kapolri. Namun Budi menolak dua kali permintaan itu.



Presiden juga pernah mempertimbangkan melantik Budi lalu segera menonaktifkannya dari jabatan Kepala Polri. Namun pilihan ini tak dijalankan karena tak sesuai dengan moral politik. Ada juga pilihan membatalkan pelantikan Budi Gunawan dan mencalonkan nama baru. ”Ada juga pilihan status quo sambil menunggu kalkulasi baru,” ujar Andi. Pilihan status quo dianggap terlalu lama. Perhitungannya, perlu sedikitnya empat bulan hingga putusan praperadilan Budi Gunawan berkekuatan hukum tetap. Dalam waktu itu, hubungan Kepolisian dan KPK bisa saja semakin panas. Karena itu, pilihan Jokowi adalah membatalkan pelan-



tikan dan mencalonkan nama baru. Presiden Jokowi memanggil Komisi Kepolisian Nasional ke Istana Merdeka, Kamis dua pekan lalu. Ketua Komisi Tedjo Edhy Purdijatno, yang juga Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, hadir. Presiden menanyakan riwayat sejumlah jenderal polisi bintang tiga dan dua. ”Pak Jokowi menanyakan bagaimana track record si A, B, C,” kata anggota Komisi, Muhammad Nasser. Sebagian nama yang ditanyakan pernah diusulkan Komisi Kepolisian dalam suratnya kepada Presiden, 8 Januari lalu. Di antaranya Inspektur Jenderal Pengawasan Umum Komisaris Jenderal Dwi Prayitno (lulusan Akademi Kepolisian 1982), Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Anang Iskandar (Akpol 1982), serta Kepala Badan Pemeliharaan dan Keamanan Komisaris Jenderal Putut Eko Bayuseno (Akpol 1984). Menurut Nasser, Komisi Kepolisian menyarankan Presiden memilih calon Kepala Polri dari angkatan 1982-1985. Jika paling banyak angkatan 1982-1984, sebaiknya itu yang dipilih. Sebab, ”Jika terlalu muda angkatannya, masa pensiunnya masih lama,” ujar Nasser. Pertanyaan Jokowi menjadi sinyal bagi Komisi Kepolisian untuk menyeleksi calon pengganti Budi. Adrianus Meliala ditunjuk sebagai komisioner yang bertanggung jawab atas penelusuran riwayat calon. Kamis pekan lalu, dalam rapat yang digelar di kantor Tedjo Edhy, empat nama diusulkan. Mereka diwawancarai dan hasilnya akan diserahkan kepada Presiden pada Senin pekan ini. Mereka adalah Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti, Dwi Prayitno, Putut Eko Bayuseno, dan Kepala Badan Reserse Kriminal Komisaris Jenderal Budi Waseso. Komisaris Jenderal Suhardi Alius, yang dicopot dari jabatan Kepala Badan Reserse Kriminal setelah kisruh ini, dicoret dari pencalonan. Alasannya, alumnus Akpol 1985 itu dianggap terlalu muda. Adapun Budi Waseso masuk bursa setelah Kamis pekan lalu resmi menyandang pangkat jenderal bintang tiga. Sebenarnya, ada juga jenderal bintang dua angkatan 1984 yang masuk bursa, yaitu Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Inspektur Jenderal Anas Yusuf. Namun ia bisa masuk bursa hanya jika Budi Gunawan mengundurkan diri dari jabatan Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian. ”Soal-



15 FEBRUARI 2015 |



| 45



1



2



3



4



nya, tak ada posisi kosong yang bisa membuatnya naik ke bintang tiga untuk memenuhi syarat administratif calon,” kata seorang anggota Komisi. Sejak menggantikan Suhardi Alius sebagai Kepala Badan Reserse, Budi Waseso menjadi perhatian publik. Ia menuding ada pengkhianatan di Markas Besar Kepolisian dalam penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka. Ia juga ikut mendampingi Budi Gunawan pada saat uji kelayakan dan kepatutan calon Kepala Polri di DPR pada 14 Januari 2015. Soal kedekatannya dengan Budi Gunawan, Budi Waseso mengatakan, ”Wajar karena saya anak buahnya.” Budi Waseso dan Budi Gunawan memang susah dipisahkan. Sebelum ke Ba-



46 |



| 15 FEBRUARI 2015



1. Komisaris Jenderal Badrodin Haiti. 2. Kepala Badan Reserse Kriminal Komisaris Jenderal Budi Waseso. 3. Inspektur Jenderal Putut Eko Bayuseno. 4. Inspektur Jenderal Dwi Prayitno. dan Reserse Kriminal, Budi Waseso adalah Kepala Staf dan Pimpinan Polri di Lembaga Pendidikan Kepolisian yang dipimpin Budi Gunawan. Struktur itu langsung di bawah Budi Gunawan. Angkatan 1984 Akademi Kepolisian itu terhitung dua kali bekerja dalam satu garis komando. Pada April 2010, Budi Waseso menjadi Kepala Pusat Pengamanan Internal di bawah Budi Gunawan sebagai Kepala Divisi Profesi dan Peng-



amanan Polri. Saat menjabat Kepala Pusat Pengamanan Internal Mabes Polri, Budi Waseso menangkap mantan Kepala Badan Reserse Komisaris Jenderal Susno Duadji saat hendak terbang ke Singapura. Ketika itu, KPK menetapkan Susno sebagai tersangka korupsi dana pengamanan pemilihan Gubernur Jawa Barat. Kini Budi Waseso masuk bursa setelah naik pangkat menjadi komisaris jenderal. Jika terpilih, ia bisa mengikuti jalur Jenderal Timur Pradopo untuk menjadi Kapolri. Pada Oktober 2010, Timur mendapat kenaikan pangkat menjadi jenderal bintang tiga ketika ditunjuk sebagai Kepala Badan Pemeliharaan dan Keamanan. Posisi itu hanya dijabat sementara dari jabatan sebelumnya sebagai Kepala Polda Metro Jaya. ”Secara hierarki, dipercepat satu bintang tak jadi masalah,” ujar Tedjo Edhy Purdijatno. Kemungkinan Budi Waseso dicalonkan tak ditutup oleh orang dekat Jokowi. Apalagi Budi Gunawan disebutkan bersedia mundur jika calon penggantinya Budi Waseso. Ia menambahkan, peluang Budi Waseso bergantung pada hasil penelusuran Komisi Kepolisian Nasional. Komisi Kepolisian memiliki lima syarat untuk calon Kapolri: berpangkat komisaris jenderal, menjabat kepala divisi, masa pensiun tersisa dua-tiga tahun, pernah memimpin kepolisian daerah tipe A dan B, serta posisi angkatannya. Dari semua nama yang terjaring dan diwawancarai, menurut komisioner Adrianus Meliala, hanya dua calon yang akhirnya memenuhi syarat: Dwi Prayitno dan Putut Eko Bayuseno. ”Badrodin dan Budi Waseso ada kelemahan,” kata Adrianus. Menurut Adrianus, meski sama-sama dari angkatan 1982, masa kerja Badrodin ternyata tinggal 17 bulan. Ini berbeda dengan Dwi, yang akan pensiun dua tahun lagi. Adapun masa dinas Putut masih lima tahun lagi. Sedangkan Budi Waseso akan pensiun pada 2018. Namun Budi Waseso, menurut Adrianus, bisa tak lolos karena belum pernah memimpin kepolisian daerah tipe A. Dwi menolak berkomentar tentang pencalonannya. Ia mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada Komisi Kepolisian untuk memutuskan. Jokowi memastikan akan mengakhiri kisruh Kapolri pekan ini, sepulang dari lawatannya ke Malaysia dan Brunei Darussalam. ● AGUSTINA WIDIARSI, ANANDA TERESIA, REZA ADITYA, TIKA PRIMANDARI, SINGGIH SOARES



TEMPO/EKO SISWONO TOYUDHO (BADRODIN), TEMPO/DIANTRIYULI HANDOKO (BUDI), TEMPO/SUBEKTI (PUTUT & DWI)



NASIONAL CALON KAPOLRI



NASIONAL KOALISI MERAH PUTIH



Sejumlah syarat diajukan agar koalisi nonpemerintah mendukung pemerintah Jokowi. Ada urusan perusahaan elite partai.



P



ARTAI-PARTAI



anggota koalisi nonpemerintah rajin menggelar rapat belakangan ini. Dalam tiga pekan terakhir, kelompok yang menamakan diri Koalisi Merah Putih ini dua kali menggelar rapat, yakni Kamis malam dua pekan lalu dan Rabu pekan berikutnya. ”Isinya bukan konsumsi publik,” kata Ketua Partai Amanat Nasional Tjatur Sapto Edy kepada Tempo, Jumat pekan lalu. Silaturahmi Presiden Joko Widodo dan rivalnya dalam pemilihan presiden lalu, Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan In-



48 |



| 15 FEBRUARI 2015



donesia Raya Prabowo Subianto, menjadi pemicunya. Pertemuan di Istana Bogor pada Kamis siang dua pekan lalu itu mengubah suasana politik nasional yang memanas akibat kontroversi pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI. Setelah pertemuan Jokowi-Prabowo, para petinggi Koalisi berkumpul di Bakrie Tower, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. ”Ini rapat pertama Presidium Koalisi tahun ini,” ucap Prabowo ketika itu. Hadir pula para petinggi empat partai lain, yaitu Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Ba-



krie, Ketua Umum PAN Hatta Rajasa, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta, dan mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali. Pernyataan sejuk muncul setelah acara, yakni mendukung keputusan pemerintah baik soal calon Kepala Polri maupun pengajuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015 ke Dewan Perwakilan Rakyat. Sangat kontras dengan aksi keras Koalisi yang memborong kursi pemimpin Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat pada Oktober tahun lalu. Tjatur menampik jika kubunya disebut merevisi sikap politik. ”Itu sikap lama.” Menurut dia, Koalisi tak didesain untuk menjatuhkan atau menjegal pemerintah. Apalagi pemerintah sedang butuh banyak ban-



TEMPO/DIAN TRIYULI HANDOKO



LOBI PEDAGANG PENEKUK KOALISI



Suryadharma Ali (kiri), Hatta Rajasa, Aburizal Bakrie, Prabowo Subianto, Anis Matta, dan Idrus Marham (kanan) setelah menggelar pertemuan tertutup politikus Koalisi Merah Putih di Bakrie Tower, 29 Januari lalu.



ANTARA/WIDODO S. JUSUF



tuan. Ketua Fraksi PAN di DPR ini menyebutkan usulan APBN Perubahan 2015 mesti disetujui DPR pekan ini agar pemerintahan bisa berjalan normal. Di sisi lain, partai-partai pendukung pemerintah bisa jadi tak mendukung kalau Budi Gunawan batal menjadi Kepala Polri. ”Kalau kami ikut tak mendukung APBN-P, runtuh pemerintah. Masak, gitu?” ujarnya. Sedangkan soal pemilihan Kepala Polri, Koalisi memilih menunggu perkembangan. Koalisi nonpemerintah punya daya tawar kuat. Dari total 560 kursi di parlemen, 45 persen mereka kuasai. Sisanya di tangan partai-partai propemerintah, yang disebut Koalisi Indonesia Hebat, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai NasDem, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, serta PPP kubu Romahurmuziy. Ada pula Partai Demokrat yang memilih netral. ”Kami mendukung usulan APBN Perubahan,” ucap politikus Demokrat di DPR, Khatibul Umam Wiranu. Meski menyatakan tak ada kesepakatan khusus dengan pemerintah, Tjatur mengakui partainya mengajukan permintaan kepada Presiden Jokowi-Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pertama, sumber daya energi diminta tidak dimonopoli asing. Kedua, Tjatur melanjutkan, pemerintah tak mengintervensi urusan internal partai. PAN merujuk pada konflik internal yang dialami dua anggota Koalisi, yakni Golkar dan PPP, yang tak kunjung kelar. Partai berlambang matahari biru itu sedang menyiapkan kongres, yang akan digelar pada Maret nanti. ”Pokoknya, pemerintah diem aja. Enggak usah ngapa-ngapain,” kata Tjatur. Permintaan serupa dilontarkan Prabowo kepada Presiden Jokowi dalam pertemuan di Istana Bogor. ”Pemerintah jangan mengobok-obok koalisi kami,” ujar pejabat Istana yang mengetahui isi obrolan Jokowi-Prabowo. Menurut petinggi Gerindra, masih ada permintaan lain, yakni pemerintah membantu menyelesaikan masalah keuangan PT Kertas Nusantara. Perusahaan pengelola pabrik kertas milik Prabowo di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, itu kolaps sejak 2008. Ketua Gerindra Desmond Junaidi Mahesa tak mau memberikan konfirmasi soal cerita tadi.



Permintaan Golkar kepada pemerintah juga berkaitan dengan uang. Yang pertama, dana talangan Rp 781,7 miliar untuk membayar lahan warga Sidoarjo, Jawa Timur, yang ditelan lumpur Lapindo. Sedangkan yang kedua adalah legalitas kepengurusan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie hasil Musyawarah Nasional pada 2009 di Riau. Seperti ditulis Tempo edisi 26 Januari1 Februari 2015, urusan dana talangan su-



Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto (kiri) setelah melakukan pertemuan di Istana Bogor, 29 Januari lalu.



dah beres. Pemerintah menganggarkannya dalam Rancangan APBN Perubahan 2015 yang diajukan ke DPR. Skemanya utang-piutang antara pemerintah dan PT Minarak dengan jaminan aset senilai Rp 3,01 triliun. Namun soal legalitas kepengurusan Ical—panggilan Aburizal—belum tuntas. Dalam kisruh dualisme kepemimpinan di Golkar, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly pernah menyatakan bahwa kepengurusan Golkar yang sah ada-



lah hasil Munas 2009 dengan Ketua Umum Aburizal Bakrie. Nah, Aburizal ingin pernyataan itu dilegalkan, misalnya berupa keputusan menteri. ”Tapi itu bukan barter pencalonan Budi Gunawan,” ucap Bendahara Umum Golkar Bambang Soesatyo. Namun Menteri Laoly belum menerbitkan surat legalitas kepengurusan Ical. Padahal, berdasarkan hasil Munas Golkar 2009 itu, kepengurusan tersebut berakhir pada Januari 2015. Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto tak membantah juga tak membenarkan adanya kesepakatan tadi. ”Saya tak mau berkomentar soal itu,” ujarnya Jumat pekan lalu. Jusuf Kalla menganggap tak sulit melobi Koalisi Merah Putih. Kalla mengatakan dia dan Jokowi mudah berkomunikasi dengan petinggi Koalisi lantaran sama-sama pedagang, seperti Ical dan Prabowo. ”Yang menyelesaikan ini rukunnya para pedagang,” katanya kepada Tempo di rumah dinas Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis dua pekan lalu. Kalla menolak membeberkan detail pertemuan Jokowi dengan Prabowo. Tapi, ”Saya dikasih tahu, Prabowo pokoknya dukung.” Kalla lantas bercerita, sehari sebelum Jokowi bertemu dengan Prabowo, ia berjumpa dengan Aburizal dan sejumlah petinggi Golkar. Dalam pertemuan itu, menurut Kalla, dia menerangkan, jika Koalisi merusak pemerintah, kondisi ekonomi bakal kacau. Begitu juga dunia usaha. ”Orang dagang tak bisa berlama-lama berpolitik,” ujarnya. Jika perekonomian hancur, Kalla meneruskan, yang paling rugi adalah Golkar karena banyak pengusaha berkumpul di situ. Begitu pula seandainya APBN tak disetujui DPR, banyak proyek pemerintah dari pusat hingga daerah yang ditangani para pengusaha itu mandek lantaran dana tak mengucur. Itu sebabnya Kalla meminta Golkar tak menghambat pembahasan Rancangan APBN-P 2015 di DPR. Kalla memastikan Golkar tak berbalik untuk bersekutu dengan pemerintah. Menurut dia, Golkar akan menjadi partai penyeimbang yang kooperatif, bukan oposisi yang membabi-buta. ”Tak ada deal apaapa,” kata Kalla. ● JOBPIE SUGIHARTO, I WAYAN AGUS, ANANDA THERESIA



15 FEBRUARI 2015 |



| 49



NASIONAL BPJS



DANA TALANGAN RAWAN SELEWENG Akhir Januari lalu, KPK menyerahkan hasil telaahnya di 21 puskesmas ke BPJS. Ada banyak celah penyelewengan dana kapitasi kesehatan.



B



ERBEKAL selembar kartu Ja-



minan Kesehatan Daerah, Saputra datang ke satu pusat kesehatan masyarakat di Jakarta Timur. Pegawai puskesmas menolak melayani dia dengan alasan fasilitas kesehatan di situ kurang lengkap dan memintanya berobat ke klinik swasta. Warga Pondok Gede, Jakarta Timur, ini memprotes karena dia sudah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Puskesmas bergeming. Saputra akhirnya berobat ke klinik swasta dan harus keluar biaya Rp 100 ribu. ”Puskesmas seharusnya tak boleh menolak pasien,” kata Koordinator BPJS Watch Timboel Siregar kepada Tempo, Selasa dua pekan lalu. Alasan dia, setiap bulan BPJS Kesehatan menyalurkan dana kapitasi— uang talangan operasional pelayanan kesehatan. Jumlahnya sekitar Rp 650 miliar per bulan. Setiap unit fasilitas kesehatan— semacam puskesmas—menerima dana sesuai dengan jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional di wilayahnya. Menurut Timboel, ada banyak celah penyelewengan dana kapitasi. Komisi Pem-



50 |



| 15 FEBRUARI 2015



berantasan Korupsi melihat hal serupa. Komisi lantas membentuk tim untuk memetakan potensi penyelewengan dana kapitasi. Sejak Agustus sampai November 2014, Komisi menerjunkan tim ke 21 puskesmas di DKI Jakarta, Bangka Belitung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Ende, dan Kabupaten Jayapura. Hasilnya? Dana kapitasi rawan korupsi. ”Dari markup klaim sampai laporan keuangan asal-asalan,” ujar Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK Roni Dwi Susanto, Kamis dua pekan lalu. Menurut Roni, modus yang lazim adalah mengirim pasien ke klinik swasta atau rumah sakit. Tujuannya agar uang talangan puskesmas tetap utuh. Dalam laporan akhir ditulis seolah-olah dana telah terpakai sesuai dengan peruntukan. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi menyatakan puskesmas bisa memanfaatkan minimal 60 persen dana kapitasi untuk pelayanan kesehatan. Klausul ini rawan diselewengkan karena belum ada indikator pengukuran yang jelas. Puskesmas Rancaekek di Kabu-



paten Bandung, misalnya, mendapat dana kapitasi Rp 162 juta per bulan untuk 27 ribu peserta BPJS. Kepala Puskesmas Rancaekek Endang mengklaim 60 persen dana digunakan untuk obat dan operasional pelayanan kesehatan. Faktanya, sejumlah penduduk mengeluh ada obat yang harus ditebus di luar puskesmas dengan harga lebih mahal. ”Bahkan dokternya sering kosong,” kata Linda, salah satu pasien di Rancaekek, kepada Tempo. Puskesmas ini termasuk yang dipantau KPK di Kabupaten Bandung. Temuan lain adalah indikasi kecurangan rumah sakit. Modusnya: mengotak-atik klaim medis pasien. Tim KPK menyimpulkan pelaku akal-akalan klaim rumah sakit meliputi dokter, perawat, sampai verifikator klaim. Peneliti Lembaga Anti-Fraud Asuransi Indonesia, Yaslis Ilyas, mengatakan elemen paling mudah diakali adalah klaim rawat jalan. Dia mencontohkan pasien diabetes melitus. Di dalam paket perawatan, ada beberapa tindakan untuk pasien diabetes, seperti pemeriksaan pankreas dan suntik insulin. Tak setiap pasien disuntik insulin atau menjalani pemeriksaan pankreas. Namun petugas rumah sakit yang curang tetap menghitung dua tindakan ini dalam klaim. Salah satu mantan verifikator menuturkan, manipulasi klaim di rumah sakit sulit dilacak. ”Karena kaitannya dengan rekap medis,” ucapnya. Verifikator hanya akan bertanya jika ada yang ganjil. Itu pun langsung selesai setelah mendapat penjelasan rumah sakit—karena awamnya pengetahuan medis para verifikator klaim. Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris berjanji membentuk tim audit khusus untuk menelisik kecurangan sistem klaim. ”Tim akan diisi pakar bidang rekap medis,” katanya. Fachmi mengakui masih banyak celah rawan di dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional yang harus dibenahi. Roni mendesak BPJS Kesehatan—yang kini mengelola premi hingga Rp 40 triliun— tak berhenti pada rencana. Fakta di lapangan: sudah terjadi defisit tiga persen. Kendati menilai angka defisit masih tergolong wajar, Roni menegaskan, ”Akan bisa lebih buruk kalau dibiarkan.” ● SYAILENDRA PERSADA (JAKARTA), IQBAL TAWAKAL (BANDUNG)



ANTARA/WAHYU PUTRO A, TEMPO/TONY HARTAWAN



Antrean BPJS Kesehatan perseorangan di kantor cabang BPJS Jakarta Timur, Januari 2014.



IMPLEMENTING



HOLDING COMPANY MANAGEMENT JAKARTA, 25 - 26 FEBRUARY 2015



DR. A.B Susanto Chairman 



Drs. Thomas Sugijata, Ak., MM Master Consultant 



Ir. F.X Sujanto, MBA Master Consultant



1



DAY



Basic Concept of Holding Company Stages in Holding Company Development Implementing Key Success Factors Developing Corporate Level Strategy



DAY



Ir. Suwahjuhadi Mertosono Master Consultant 



Harry Dhavilla, BSC, MSC Master Consultant 



2



Holding Company Governance Parenting Holding Company Governance Strategy Implementing HR Policies Financial Management in Holding Company



contact us :



DBS Bank Tower 12th Fl, Ciputra World 1, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 3-5, Jakarta 12940



P: (021) 29888168 | F : (021) 29888155-6 | www.jakartaconsulting.com E-mail : [email protected]



TIDAK banyak yang mengenal nama Bachtiar Siagian ( Februari - Maret ). Padahal dia termasuk orang pertama dalam dunia perlman Indonesia. Pada  , lm besutannya, Turang, dinobatkan sebagai lm terbaik dalam Pekan Apresiasi Film Nasional kedua (cikal-bakal Festival Film Indonesia). Bachtiar pun menjadi sutradara terbaik lewat lm tersebut. Lantaran pernah menjabat Ketua Seni Film Indonesia di bawah Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), Bachtiar harus menghuni Pulau Buru dan baru dibebaskan pada  . Karena itu pula namanya seperti sengaja dihapus dari jejak sinematogra Indonesia.



DOK. KELUARGA



Bachtiar Siagian Tempat dan tanggal lahir: Binjai, Langkat, Sumatera Utara, 19 Februari 1923 Meninggal: Depok, Jawa Barat, 19 Maret 2002



L AYAR



SINE AS YANG DILUPAK AN



Satu hal yang juga jarang diketahui, Bachtiar ternyata seorang yang mengetahui peristiwa pembunuhan penyair terkenal Amir Hamzah. Ketika pecah Revolusi Sumatera Timur pada  Maret  , Bachtiar terlibat dalam penangkapan keluarga Kesultanan Langkat. Lewat memoarnya yang belum sempat diterbitkan, yang diperoleh Tempo, peristiwa itu diuraikan Bachtiar. “Aku tahu siapa Tengku Amir Hamzah yang syairsyairnya sangat kukagumi. Tetapi laskar yang lain hanya tahu dia adalah musuh rakyat...,” tulisnya.



T



AK ada yang tersisa dari karya sutradara Bachtiar Siagian di pusat arsip film Sinematek Indonesia, kecuali film Violetta yang diproduksi pada 1962. Film ini telah direkam ke cakram digital pada 2013. ”Cuma ada satu ini filmnya. Data yang lain tidak ada,” ujar Budi, petugas di Sinematek Indonesia, kepada Tempo, pertengahan Januari lalu. Tempo pun menonton film yang dibintangi Fifi Young, Rima Melati, dan Bambang Hermanto ini. Rekaman film di cakram pertama sudah kekuningan gambarnya, sedangkan rekaman yang lain lebih baik dalam gambar hitam-putih. Violetta satu-satunya film Bachtiar yang terselamatkan. Film, skenario, atau data lainnya tak berbekas. 54 |



| 15 FEBRUARI 2015



Violetta ikut terselamatkan setelah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Sinematek Indonesia mendigitalisasi 29 film lawas. Banyak yang tak mengenal nama sutradara ini kecuali mereka yang pernah bekerja sama atau mengenalnya secara dekat. Namanya seperti sengaja dihapus dari jejak sinematografi Indonesia, apalagi Bachtiar pernah menjadi penghuni Pulau Buru. Bachtiar adalah Ketua Seni Film Indonesia di bawah Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra). Bersama tokoh Lekra dan Partai Komunis Indonesia, Bachtiar dibuang ke Pulau Buru setelah peristiwa G-30-S/ PKI dan dibebaskan pada awal 1978. Filmnya berjudul Turang dan Piso Surit pun dikabarkan dilenyapkan karena berbau komunis. Dua film ini berlatar belakang budaya Karo, Sumatera Utara. Pada 1958, Bachtiar membuat Tjorak Dunia. Film ini mempertemukan aktor Soekarno M. Noor dan Mieke Wijaya, yang pada waktu itu masih pendatang baru. Film ini bercerita



Skenario hampir semua lm yang disutradarai Bachtiar dibikin sendiri. Berikut karyanya di dunia sinema. FILMOGRAFI Kabut Desember (1955) Pemeran: Dahlia, Sakti Alamsyah Melati Senja (1956) Pemeran: Lies Noor, Bing Slamet Daerah Hilang (1957) Pemeran: Soekarno M. Noor Tjorak Dunia (1958) Pemeran: Mieke Wijaya, Soekarno M. Noor



tentang percintaan antara veteran perang yang cacat bernama Johan (diperankan Soekarno M. Noor) dengan seorang gadis buta, Lela. Si gadis, yang diperankan Mieke Wijaya, penglihatannya bisa pulih berkat teman Johan bernama Ibnu, yang merupakan dokter spesialis mata. Johan merelakan Lela kepada Ibnu yang juga menaruh simpati kepada kekasihnya. Dari memoar yang ditulis Bachtiar Siagian, yang belum pernah diterbitkan dan diperoleh Tempo dari keluarganya, terdapat informasi film itu dipuji oleh tokoh pendidikan Pak Kasur, yang menjadi anggota Badan Sensor Film. Tjorak Dunia dipuji Pak Kasur sebagai film pendidikan yang bagus. ”Film ini sampai diputar di RRC, Korea, dan Vietnam,” tulis Bachtiar.



B



ACHTIAR sejak kecil me-



ngenal seni di tanah Deli. Kakeknya Ki Emping dan ayahnya Koempoel Siagian adalah pegawai administrasi di gudang pengiriman tembakau tak



DOK. KELUARGA



Bachtiar Siagian (kanan) dalam pembuatan lm dokumenter pesanan instansi pemerintah.



TEMPO/FRANNOTO, DOK. BACHTIAR SIAGIAN



Yeni Prastanti.



jauh dari stasiun kereta api Binjai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Kakeknya berasal dari Serang, neneknya berasal dari Bandung. Ayahnya berasal dari Tapanuli Selatan. Bachtiar lahir di Binjai pada 19 Februari 1923. Tapi ia kemudian tinggal bersama kakek-neneknya. Sejak bersekolah di sekolah dasar di perkebunan, dia mengenal berbagai kesenian, seperti wayang kulit, ketoprak dor, wayang golek, tari pedati, tari randai, ronggeng, dan tortor opera Batak. Sejak remaja, dia pun mahir meniup harmonium di orkes gambus yang aktif diikutinya. ”Orkes kami sering diundang bermain di pesta. Biasanya kami duduk di tikar atau permadani dari sore hingga larut malam,” ujar Bachtiar dalam memoar yang ditulisnya. Bakat seninya, kata dia, mungkin diperoleh dari ayahnya yang gemar melantunkan syair kisah lama, seperti Puteri Hijau, dan ibunya yang suka bermain harmonium. Saat bersekolah di Hollandsch-Inlandsche School (HIS), Bachtiar pun membentuk orkes Hawaiian Syncopter dan sering bermain di Istana Binjai. Dia pun sering diajak ayahnya menonton teater klasik dan opera Barat. Dia pernah menonton Dean’s Opera dari Malaya, tonil Miss Riboet, teater Dardanela, Surya Negara, dan Cahaya Andalas. Dia pun mendirikan kelompok drama Kencana. Selain aktif dalam kelompok drama Kencana, dia sempat bermain di kelompok sandiwara Kinsei He-



Turang (1959) Pemeran: Nizmah, Zoubier Lelo, Ahmadi Hami (Film Terbaik FFI 1960) Baja Membara (1960) Memburu Hantu (skenario 1961) Pemeran: Farida Ariani, Arin, Alu Yugo, Soa Waldy Kamar Tigabelas (1962) Notaris Sulami (1962) Pemeran: Fi Young, Rima Melati Membangun Hari Esok (1963) Pemeran: Dicky Zulkarnaen, Nani Wijaya Piso Surit (1964) Violetta (1964) Pemeran: Bambang Hermanto, Rima Melati, Fi Young Sekejap Mata (1964) Pemeran: Mieke Wijaya, Ahmady Hamid



giden pimpinan Ahmad Jafaar dan kelompok Bintang Emas. Kelompok ini selalu berkeliling ke berbagai kota di seputar Sumatera Utara dan Aceh. Pada zaman Jepang, gara-gara sandiwara itu pula Bachtiar dan kelompoknya sempat ditahan tentara Jepang. Rasa nasionalisme Bachtiar menggumpal saat dia dan kelompoknya sering membuat panggung hiburan untuk para pejuang yang berada di Binjai. Ia kemudian aktif terlibat perjuangan hingga dipilih menjadi Sekretaris Umum Persatuan Perjuangan (Volksfront). Bachtiar pun terlibat dalam Revolusi Sumatera Timur. Kegiatan itu membawa dia mencari modal membuat koran republik untuk mendukung perjuangan republik di Sumatera Timur. Namun Bachtiar kemudian merasa tidak cocok. Dan mulailah dia melirik dunia film. Dia membuat skenario berjudul Musim Badai. Memang sebelumnya Bachtiar memiliki pengalaman sedikit di dunia film. Pada zaman Jepang, dia diminta membantu seorang Jepang bernama Tonary Gumi membuat film semidokumenter dengan kamera BW 16 milimeter. Saat di Aceh pun dia sempat mempelajari naskah film Art Pudovkin Book yang berbahasa Cina. Setelah mendirikan Mutiara Film, Bachtiar bekerja dengan peralatan film 35 mm yang bersua-



Zoubier Lelo, salah satu pemain lm Turang.



ra. Karena masih asing, dia pun dibantu beberapa temannya dari Singapura dan Hong Kong yang bekerja di Studio Garuda. ”Pengalamanku dengan kamera 16 mm dan teori Pudovkin banyak membantuku.” Bachtiar kemudian pindah ke Jakarta atas rekomendasi Saleh Umar, temannya yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Bachtiar berkenalan dengan Adam Malik, pemimpin kantor berita Antara yang juga mempunyai usaha mengimpor film dari Cina. Bersama Adam Malik, yang mendirikan PT Muara Film, Bachtiar memproduksi film pertamanya, Kabut Desember, yang diubah dari naskah Musim Badai. Film ini dibintangi Sakti Alamsyah dan Dahlia, yang sangat kondang saat itu. Kabut Desember ternyata lumayan sukses. Dia kemudian mendapat tawaran kerja sama dari Abu Bakar Abdy, pemilik Garuda Film Medan. Kerja sama ini menghasilkan film Melati Sendja, yang dibintangi Lier Noor dan dirinya, dibantu Bing Slamet. Bachtiar bertindak sebagai sutradara sekaligus pemain. Film kembali sukses. Lalu dia memuat film Daerah Hilang, yang bercerita tentang daerah gusuran. ”Sayang, film itu kena gunting Badan Sensor Film, sehingga tidak bermakna apa-apa,” tulisnya. Secara komersial, film itu dianggap gagal. Pada 1957, Bachtiar bekerja sama dengan Rencong Film dan Yayasan Gedong Pemuda yang diketuai Kolonel Yamin Ginting, Panglima Bukit Barisan. Film yang diproduksi berjudul Turang, yang bercerita tentang perjuangan rakyat Karo melawan Belanda. Pengambilan film di Tanah Karo, tempat Bachtiar pernah ikut berjuang melawan Belanda. Film Turang dibintangi Nizmah, Omar Bach, Ahmadi Hamid, Hadisjam Tahax, Tuahta Perangin-angin, dan Zubier Lelo. Mereka adalah tokoh teater terbaik di Sumatera Utara saat itu. Lewat film ini, Bachtiar membuktikan kepiawaian dalam dunia si-



15 FEBRUARI 2015 |



| 55



1. Memimpin akademi lm di Medan, 1950-an. 2. Bachtiar Siagian berpidato dalam Festival Film Asia-Afrika di Jakarta, April 1964.



1



3. Bachtiar Siagian (berdiri paling kiri), Sitor Situmorang (duduk paling kiri), serta para artis dan sutradara dalam Festival Film AsiaAfrika di Jakarta, April 1964.



4. Pembuatan dekorasi pertunjukan teater Buih dan Kasih di kantor Lekra di Cidurian 19 pada 1950-an.



5. Bachtiar Siagian dan penyanyi Batak, Gordon Tobing, 1990-an. 2



56 |



| 15 FEBRUARI 2015



3



4



5



FOTO-FOTO: DOK. KELUARGA (1, 2, 4, 5), DOK . OEY HAJ DJOEN (3)



nematografi. Film tersebut meraih gelar film terbaik dalam Festival Film Indonesia kedua pada 1960 dan Bachtiar menyabet penghargaan sutradara terbaik. Ahmad Hamid pun diganjar gelar aktor pembantu terbaik. Rilis kopi film ini juga diekspor ke Uni Soviet (Rusia), Republik Rakyat Cina, Vietnam, dan Korea. Prestasinya ini membuat banyak pihak tak suka. Bachtiar mengatakan kelompok sutradara Usmar Ismail, Perfini, membenci keberhasilannya dan menyebarkan kampanye bahwa dirinya adalah orang politik yang disusupkan ke film. ”Karena anggota Seksi Film Lekra Lembaga Film Indonesia, aku dituduh komunis walaupun aku bukan anggota PKI,” ujar Bachtiar. Dalam memoarnya, Bachtiar menulis dia tak keberatan disebut orang politik karena karya filmnya melukiskan sikap patriotik pejuang dan rakyat jelata membela kemerdekaan. Atau karya yang menggambarkan penderitaan rakyat kecil yang diperlakukan tidak adil dan manusiawi. ”Mungkin hati nuraniku banyak dipengaruhi lingkungan aku dilahirkan di perkebunan dan dibesarkan di lingkungan kuli kontrak yang diperlakukan sewenangwenang.” Bachtiar saat itu juga merupakan anggota pengurus Sarikat Buruh Film dan Senidrama (Sarbufis). Anggotanya artis film, awak teater, pemain wayang orang dan ketoprak, dan sebagainya. Bachtiar kemudian menjadi Sekretaris Jenderal Persatuan Produser Film Indonesia. Mereka membuat Panitia Aksi Pemboikotan Film Imperialis Amerika (Papfias) untuk memboikot filmfilm Amerika yang mendominasi bioskop saat itu. Mereka juga merencanakan membuat festival film AsiaAfrika, yang ditentang Perfini. Selain aktif di kegiatan tersebut, Bachtiar rupanya aktif dalam pelatihan penulisan skenario di Lembaga Pendidikan Film Medan dan mendirikan latihan bidang film di Ja-



karta. Dia pun aktif menjadi panitia Festival Film Asia-Afrika pada 1964, membuat dokumentasi Konferensi Wartawan Asia-Afrika dan membuat film dokumentasi Anti Pangkalan Asing. Selain itu, dia menjadi bagian delegasi Indonesia dalam Konferensi Perdamaian di Tokyo. Saat itu salah satu anggota delegasinya adalah Utami Suryadarma. ”Aku membawa kamera 16 mm dan dibantu teman dari Jepang untuk pencahayaan,” ujar Bachtiar. Film itu diserahkan ke Departemen Luar Negeri. Dia juga akan bersiap pergi ke Kuba dan Afrika untuk membuat promosi film tentang Konferensi New Emerging Forces yang akan dilaksanakan di Jakarta. Sayang, acara tersebut gagal karena peristiwa G30-S. Bachtiar menjelaskan bahwa ia kemudian pergi ke Bali. Tapi, sepulang dari Bali, dia ditangkap dan dijebloskan ke penjara Salemba, Tangerang, lalu dikirim ke Nusakambangan dan Pulau Buru.



B



ACHTIAR bebas dari Pulau



Buru pada 1977-1978. Pada 1979, di usia yang ke-56 tahun, Bachtiar menikahi Yeni Prastanti (kini 54 tahun) dan dikaruniai tiga anak. Kepada Tempo, Yeni menuturkan bahwa dia istri kedelapan Bachtiar. Menurut Yeni, Bachtiar adalah kawan senasib ayah Yeni, yang juga dibuang ke Pulau Buru. Ayah Yeni dulu adalah ketua paguyuban lurah se-Jawa Timur, sedangkan Bachtiar adalah Ketua Seni Film Indonesia di bawah Lekra. Ayah Yeni dibebaskan lebih dulu, pada 27 Desember 1977. Rupanya, mereka bertemu lagi setelah Bachtiar dibebaskan pada awal Januari 1978. ”Bapak melihat di koran ada Bachtiar. Lalu dicari dan ketemu. Dia lalu diajak ke Tengger dan hidup bertani,” ujarnya. Menurut Yeni, sepulang dari Pulau Buru, Bachtiar melarang keluarganya menonton film Barat. Yeni tak pernah boleh menonton film Barat. Acara televisi yang diperbolehkan



Karya Skenario Film di Zaman Orde Baru, tanpa Nama » Intan Mendulang Cinta (1985) » Tiga Dara Mencari Cinta (1986) » Busana dalam Mimpi (1987) Karya Semidokumenter di zaman Orde Baru, tanpa Nama » Wana Wisata (Social Forestry) (1985) » Kasmaran Pesona Cinta (1986) » Kasih di Bumi Tarung (1987) » Merajang Derita Menjalin Cinta (1988) » Tiang-tiang Panjat (1989) » Menyongsong Mentari Menengok Negeri (1990) » Kemilau Dibalik Rumpun (1988) » Ketika Musim Mengantar Bunga (1990) » Ketika Cengkeh Berbunga (1980) » Belum Terlambat (1980) » Kabutpun Berlalu (1981) » Tantangan dan Harapan (1982) » Terang Satu Terang Semua (1982) » Desa Terang Hati Benderang (1982) Karya Sinema Elektronik » Membelah Kabut Tengger (1983) – RCTI dan Malaysia



Karya Film Dokumenter 16 Mm (1955-1981) » Upacara Adat Aton Tanah Karo » Seni Ratuh Duk Aceh » Kesenian Gayo Alas » Kesenian Sedati Aceh » Danau Toba dan Penduduknya » Danau Air Tawar, Takengon Aceh » Awan Indonesia (ekspor ke Jepang) » Floating Bank Kalimantan Barat (BNI) » Patung-Patung Kayu Amrus Natalsya (ekspor ke Uni Soviet, Ceko, Jepang) » Bank Keliling BNI Jawa Tengah-Jawa Timur » Pameran Uang Republik Indonesia » Konferensi Kaliurang » Tambang Batu Bara Ombilin » Pahlawan Nasional Ngurah Rai (Palebon di Bali) (Diekspor ke Amerika) » Pameran Industri Jakarta » International Journalist Conference Jakarta » Afro-Asia Journalist Conference » Peace Conference, Bali » Ganefo (Games of the New Emerging Forces, Jakarta) » Afro-Asian Festival Jakarta » Pabrik Rokok BAT Surabaya » Pabrik Tekstil Pasuruan » Procter & Gamble Surabaya » Belum Terlambat » Tantangan dan Harapan » Kabutpun Berlalu » Rentang yang Menantang » Perlindungan Tentang Direktorat Pengairan » Kawasan Industri Pulo Gadung » Kawasan Pabrik Baja Cilegon PT Krakatau Steel » Dok Kapal Keruk 15 FEBRUARI 2015 |



| 57



58 |



| 15 FEBRUARI 2015



li ke aparat setempat. Pernah ada kejadian, dia tak melapor. Dia lalu diusir dari kontrakannya. Menurut Yeni, Bachtiar tak menuntut berapa besar bayaran untuk membuat skenario film itu. Bachtiar diam karena tertindas keadaan. Ia berprinsip yang penting pikirannya masih dipakai. Adapun waktu yang dibutuhkan untuk membuat naskah pesanan lumayan cepat. Sutradara sepuh ini selalu mengetik naskah pesanan pada malam hingga dinihari. Yeni masih mengingat bunyi ketukan tuts mesin ketik itu. Sebelum tidur, dia menyiapkan hal wajib untuk menemani suaminya mengerjakan naskah. ”Dua termos air panas, kopi, gula. Kadang-kadang camilan ubi, pisang goreng, tape goreng kalau ada. Supaya tidak mengganggu tidur saya,” ujar Yeni tertawa kecil. Pada subuh, biasanya Bachtiar sudah selesai dengan naskahnya. Setelah salat, dia menyapu halaman dan menunggu nasi uduk. Pagi harinya,



Bachtiar Siagian dan Yeni Prastanti di kawasan Monas, Jakarta, 1981.



dia kadang membeli makanan kecil kesukaannya, ketan dan pisang goreng. Setelah itu, baru dia tidur hingga menjelang tengah hari. Pada 1996-1997, ekonomi keluarga ini agak membaik. Bachtiar mendapat banyak pekerjaan saat ia berkenalan dengan Ray Sahetapy dan Dewi Yull, yang memiliki beberapa proyek sinetron. Pemasukan lumayan lancar. Namun tiba-tiba situasi politik mulai berubah. Pembuatan film mulai seret, harga-harga mulai melonjak, dan krisis moneter melanda. Dalam waktu singkat, ekonomi keluarga ini porak-poranda. Situasi politik membawa perubahan yang cukup dahsyat bagi keluarga ini. Bachtiar seperti terseret dalam trauma masa lalu dan tak lagi punya semangat. Sejak 1998, kesehatannya pun mulai menurun kemudian meninggal pada 19 Maret 2002. Bachtiar dimakamkan di tempat pemakaman umum Kalimulya, Depok, Jawa Barat. ● DIAN YULIASTUTI



DOK. KELUARGA



untuk ditonton adalah siaran berita. ”Kadang-kadang kesal juga, sekalisekali kan kepingin juga lihat hiburan. Tapi Bapak melarang . Siaran radio pun dipilihkan siaran berita luar negeri,” ujar Yeni. Bachtiar lalu kembali mencari hidup dari dunia film. Dia menerima pesanan untuk membuat naskah atau skenario film, baik film komersial maupun film penyuluhan yang diproduksi oleh instansi pemerintah. Tapi Bachtiar tak menggunakan nama asli karena faktor ”keamanan” periuk nasi dan banyak menggunakan nama samaran. Hal ini sayangnya dimanfaatkan oleh mereka yang menggunakan jasa Bachtiar. Akibatnya, naskah atau skenario film dibayar rendah dan seenaknya. ”Cukup hanya untuk makan dan bayar kontrakan,” ujar Yeni. Pemasukan yang tak menentu itu membuat mereka berpindah-pindah kontrakan. Bachtiar juga masih tetap melakukan wajib lapor seminggu seka-



Yang



Muda Yang NGEJAZZ SABTU-MINGGU, 14-15, 21-22 FEBRUARI 2015 TEATER SALIHARA



SABTU, 14 FEBRUARI 2015



16:00 WIB:



DUO JESSI MATES & RICAD HUTAPEA feat. MONITA TAHALEA 20:00 WIB: DION SUBIAKTO TEAM MINGGU, 15 FEBRUARI 2015



16:00 WIB:



ANDY GOMEZ COLLECTIVE ART feat. MATTHEW SAYERZS 20:00 WIB: PLASTIC PEOPLE feat. ARIA BARON SABTU, 21 FEBRUARI 2015



KELAKAR (REYNOLD SILALAHI DKK.) 20:00 WIB: DUO IRSA DESTIWI & ROBERT MULYA RAHARJA 16:00 WIB:



MINGGU, 22 FEBRUARI 2015



16:00 WIB:



GERALD SITUMORANG & DLAREG OCTET feat. RAMA WIDI 20:00 WIB: INDRA LESMANA & DEWA BUDJANA



U N T U K P E N D A F TA R A N & J A D WA L L E N G K A P K U N J U N G I W W W. S A L I H A R A . O R G



(1)



(2)



KENANGAN MIEKE DAN RIMA Mieke Wijaya dan Rima Melati mengakui Bachtiar sebagai sutradara idealis dan disegani.



A



KTRIS Mieke Wijaya, 74 tahun, masih mengingat beberapa film yang dia bintangi dan disutradarai oleh Bachtiar Siagian. Mieke ikut membintangi film Tjorak Dunia (1955) dan Piso Surit (1960). Istri aktor Dicky Zulkarnaen ini masih belia saat terlibat dalam film besutan Bachtiar tersebut. ”Waktu itu masih belum 20 tahun. Saya kenal dengan Bang Tiar waktu saya syuting film di Studio Garuda, dekat rumah dia,” ujar Mieke kepada Tempo, pekan lalu. Di Tjorak Dunia, Mieke berperan sebagai anak pemilik warung yang buta. Dia bertemu dan jatuh cinta dengan veteran perang yang cacat. Suatu ketika sang veteran bertemu dengan teman veteran yang menjadi dokter. Si gadis dapat dioperasi berkat bantuan dokter dan mereka 60 |



| 15 FEBRUARI 2015



jatuh cinta. Namun, karena tak cocok, mereka berpisah dan si gadis kembali bersama si veteran. Sedangkan di Piso Surit, sebuah film yang berlatar budaya Karo, Mieke berperan sebagai mahasiswi yang melakukan penelitian. Ke mana-mana dia naik delman. Rupanya, si tukang delman jatuh cinta kepada si mahasiswi. ”Ceritanya kayak lagu Piso Surit juga. Intinya seperti pungguk merindukan bulan gitu,” ujar Mieke terkekeh mengingat filmnya itu. Mieke ingat dia harus menjalani serangkaian audisi yang ketat untuk bisa menjadi pemain film bersama Bachtiar. Dia mengatakan Bachtiar saat itu adalah salah satu sutradara top selain Usmar Ismail. Namun keduanya berbeda ideologi politik. Bagi Mieke, Bachtiar adalah sutradara yang komplet. Tak hanya keras, ketat, dan berdisiplin di lapang-



an, dia juga kebapakan dan suka bercanda. Meskipun dia mengakui tak ingat lagi bahan candaannya. Beberapa kali bekerja sama, Mieke cukup dekat dengan Bachtiar. Dia menceritakan selalu diperlihatkan karya-karya yang ditulis Bachtiar. Bahkan tak jarang Mieke sering mendapat cokelat dari Bachtiar. ”Dia sayang sama saya, saya juga. Tapi sayangnya yang begitu, untuk mengapresiasi saya sebagai aktris yang punya kemampuan, saya hormati dia sebagai sutradara yang bagus,” ujarnya. Mieke juga mengatakan selalu mendapat tawaran main film dari Bachtiar sebelum menawari pemain lain. Namun, di luar kerja film, Mieke mengaku tak akrab dengan Bachtiar. Dia pun hanya mendengar Bachtiar ditahan di Pulau Buru. Dia sempat bertemu dengan Bachtiar sepulang dari Buru, tapi tak berlan-



DOK. KELUARGA



jut. Mieke pun tak tahu ketika Bachtiar sakit dan meninggal. Pujian juga disampaikan Marjolien Tambajong atau Lientje Tambajong atau lebih dikenal dengan nama Rima Melati, 75 tahun. Rima menjadi aktris dalam film yang disutradarai Bachtiar Siagian: Violetta dan Notaris Sulami. Rima menceritakan saat itu dia diminta ikut main dalam film Violetta. Film ini kemudian pada 2013 menjadi salah satu film yang didigitalisasi. ”Wah, saya mau sekali. Beliau bikin film bagus. Bangga juga ditangani sutradara top waktu itu,” ujar Rima. Rima menceritakan bahwa ia mengenal Bachtiar saat usianya masih remaja dan saat itu menjadi seorang model. Di Violetta, Rima dipertemukan dengan aktris Fifi Young dan Bambang Hermanto, aktor yang sedang ngetop saat itu. Film ini bercerita tentang seorang ibu yang terlalu melindungi anaknya terhadap laki-laki karena dia ditinggalkan kekasihnya. Anak gadisnya jatuh cinta kepada seorang tentara, tapi tragisnya si gadis mati tertembak. Menurut Rima, film garapan Bachtiar kebanyakan film drama tapi tidak cengeng dan sangat ”Indo-



1 Bachtiar Siagian (kanan, berdiri) dan Mieke Wijaya.



2 Bachtiar Siagian dan Lies Noor saat syuting lm Melati Senja.



nesia”. Bachtiar, kata Rima, menggarap sendiri skenario filmnya. Ideide filmnya, menurut dia, bertema sosialis tapi bagus. Dia pun dinilai punya idealisme yang tinggi. Menurut dia, Bachtiar sudah mempunyai pandangan sendiri saat membuat film. Bachtiar juga merupakan sosok yang disegani karena cerita film yang dibuatnya. Rima menilai Bachtiar sebagai sutradara yang keras tapi tidak galak. ”Kayak bapak sewaktu dia menjelaskan karakter tokoh yang saya mainkan. Kamu ini begini, lho,” ujarnya. Rima juga merasa disayang seperti anak sendiri. Bachtiar juga berdisiplin saat syuting. Semua pemain diarahkan untuk bisa menghafal naskah. Jika ada yang tak hafal, Bachtiar tak langsung marah. ”Aduh, ini ngapain aja semalam, ayo coba diulangi,” kata Rima menirukan Bachtiar. Baik Rima maupun Mieke mengatakan tak terlalu tahu banyak kehidupan pribadi Bachtiar di luar film. Mieke hanya mengetahui Bachtiar menikahi Nur Ainah dan Tien, keduanya adalah pencatat naskah film Bachtiar. Sedangkan Rima hanya mengingat istri Bachtiar yang sering



dibawa saat syuting adalah seorang perempuan berwajah indo. ”Saya lupa namanya, tapi sering ikut karena kami syuting di luar kota,” ujarnya. Rima dan Mieke mengaku tak bergaul dengan Bachtiar sekeluarnya dari Pulau Buru. Pada 1990-an, insan film yang banyak bersinggungan dengan Bachtiar adalah aktor Ray Sahetapy. Ray bersama seniman Arjuna Hutagalung dan beberapa yang lain sering berkumpul dengan Bachtiar Siagian di Studio Oncor yang didirikan Ray Sahetapy di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Di situ Ray mengenal Bachtiar lebih dalam. Ray mengaku sering berdiskusi dengan Bachtiar dan banyak membaca tulisan Bachtiar tentang teater, film, dan akting. ”Bagus betul tulisannya. Kagum saya dengan pemikiran dia tentang akting, film, dan sebagainya,” ujar Ray. Saat kumpul-kumpul di Studio Oncor itu, Bachtiar misalnya menulis ulang naskahnya tentang keaktoran yang pernah ditulisnya di Pulau Buru. Judulnya: Penuntun untuk Menjadi Aktor/Aktris yang Baik. Dalam kata pengantar naskah yang belum diterbitkan ini, ia menulis: ”Penulis mohon maaf atas segala kekurangan karya ini. Maklum, karya ini ditulis pada tahun 1975, ketika menulisnya berada di sebuah daerah terpencil di mana tak ada perpustakaan atau pun buku bacaan, dan apa yang diketengahkan di sini hanya berdasar ingatan dan pengalaman.” Ray juga mengatakan Bachtiar pernah membuat sebuah skenario komedi situasi berjudul Gara-gara Teledor. Sayang, skenario itu tak dilanjutkan dan diproduksi di televisi. Hingga suatu saat Bachtiar menyerahkan banyak tulisan, artikel, skenario, sajak, dan lain-lain kepada Ray. Karya itu lantas oleh Ray diserahkan kepada keluarga Bachtiar. Dia mengharapkan karya dan pemikiran Bachtiar ini bisa disusun dan diproduksi dalam bentuk buku atau film. ● DIAN YULIATUTI, SENO JOKO SUYONO 15 FEBRUARI 2015 |



| 61



zah menemui ajalnya itu masih menjadi misteri. Ternyata sedikit-banyak memoar Bachtiar Siagian (19 Februari 1923-19 Maret 2002) bisa mengungkapnya. Peristiwa pembunuhan Amir Hamzah itu ditulis Bachtiar cukup panjang. Berikut ini nukilannya yang diambil Tempo dari memoar Bachtiar Siagian yang belum diterbitkan dengan seizin keluarganya.



Bachtiar Siagian ternyata mengetahui detik-detik ditangkap dan dibunuhnya penyair Amir Hamzah di Binjai. Catatan hariannya yang belum diterbitkan mengungkapkan hal itu. Amir Hamzah adalah nama pena dari Tengku Amir Hamzah Pangeran Indra Putra. Sastrawan yang digelari Raja Penyair ini termasuk Angkatan Poedjangga Baroe. Buah Rindu, Nyanyi Sunyi, dan Setanggi Timur adalah sedikit contoh dari banyak karyanya yang begitu terkenal. Amir lahir di Tanjung Pura, Langkat, Sumatera Timur, 28 Februari 1911, dari keluarga bangsawan Melayu Kesultanan Langkat. Amir menikah dengan Tengku Puteri Kamiliah, putri tertua Sultan Langkat, Sultan Machmud. Setelah Proklamasi Kemerdekaan, Gubernur Tengku Muhammad Hasan memilih Amir sebagai wakil pemerintah RI di Langkat. Pada 3 Maret 1946, pecah revolusi sosial yang tidak mengakui keberadaan kerajaan-kerajaan di Sumatera Timur. Istana Tanjung Pura kediam-



62 |



| 15 FEBRUARI 2015



an Sultan Langkat diserbu, penghuni laki-laki dan perempuan dipisahkan. Istana Binjai kediaman Amir pun tak luput dari penggerebekan. Amir ditangkap pada 7 Maret 1946. Ia dibawa ke sebuah perkebunan yang dikuasai faksi komunis di Kuala Begumit, sekitar 10 kilometer di luar Binjai. Ia diyakini dieksekusi pancung pada lewat tengah malam, 20 Maret 1946. Pada November 1949, sebuah kuburan dangkal dibongkar. Di dalamnya ada delapan mayat. Salah satunya memakai cincin kecubung dan dua giginya tanggal. Itulah kerangka Amir. Kerangka itu dikuburkan di pemakaman keluarga kerajaan di samping Masjid Azizi. Dengan Keputusan Presiden Nomor 106 Tanggal 3 November 1975, Amir Hamzah ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Selama ini bagaimana Amir Ham-



Bachtiar Siagian di Gang Manggis, Saharjo, Tebet, 1980-an.



DOK. KELUARGA



W



SAKSI MATA PENCULIK AN AMIR HAMZ AH



AKTU itu tanggal 3 Maret 1946. Aku memimpin pertunjukan drama di panggung bioskop Deli, Binjai, dengan judul Darah Rakyat. Tema itu menyikapi penderitaan rakyat di bawah penindasan penjajahan dan feodalisme, penderitaan yang akhirnya menimbulkan kebencian dan semangat perlawanan. Pengunjung pertunjukan itu sebagian besar adalah anggota Laskar Rakyat Medan Area. Ada Laskar Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo), Nasional Pelopor Indonesia (Napindo), Hisbullah, Barisan Merah, Barisan Harimau Liar, dan TKR/TNI. Area di depan panggung penuh sesak oleh pemuda pejuang itu. Mereka menyambut setiap adegan dengan hangat. Pertunjukan itu dimulai sekitar pukul 08.30 dan berakhir menjelang pukul 23.00. Sebelum pertunjukan, aku mendengar berita yang agak mengagetkan. Semua anggota Laskar Rakyat diperintahkan siap sedia. Aku, yang waktu itu menjabat Sekretaris Umum Persatuan Perjuangan (Volksfront) Kabupaten Langkat, segera menghubungi teman di bagian penyelidikan yang juga hadir di pertunjukan malam itu. Dari dia, kuperoleh keterangan memang ada instruksi rahasia dari Markas Agung di Medan, bahwa pukul 00.00 itu semua daerah kerajaan di Sumatera Timur tidak diakui lagi kekuasaannya oleh rakyat. Aku sendiri masih ragu terhadap



desas-desus itu. Apakah instruksi itu benar-benar ada? Keraguan itu mungkin timbul karena pada pertengahan Februari yang lalu, beberapa pengurus Volksfront, antara lain H. Abd. Wahab dari Masyumi, Alaudin Samah (PNI), Yusuf Malik (adik Adam Malik), dan aku sendiri, mewakili Pesindo, mendesak Sultan Langkat agar menurut kepada bunyi Undang-Undang Dasar Republik Pasal 2 ayat 18: ”Diakui haknya sebagai daerah Istimewa untuk membentuk sebuah Badan Perwakilan Rakyat yang menampung aspirasi masyarakat dan mendampingi Pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan.” Berdasarkan hal itu, Tengku Amir



tan. Pengurus Volksfront yang menyampaikan tuntutan itu menunggu-nunggu dan undangan itu tak pernah datang. Akhirnya Markas Agung Persatuan Perjuangan mengambil keputusan tidak mengakui semua kesultanan di Sumatera Timur dan pecahlah peristiwa 3 Maret malam itu. Sekitar pukul empat pagi tanggal 4 Maret, Laskar Rakyat menyerbu Istana Sultan (Istana Tanjung Pura) dan menurunkan bendera kerajaan yang berwarna kuning dan menggantikannya dengan Sang Dwi Warna. Istana diobrak-abrik. Lemari pakaian sultan yang panjangnya hampir sepuluh meter diobrak-abrik oleh laskar dan masing-masing



dak diperbolehkan memeriksa atau mengambil orang tahanan tersebut. Kepala markas itu berjanji akan melaksanakan instruksi tersebut. Kemudian keesokan harinya aku menginstruksikan kepada salah seorang petugas untuk menghubungi istri Tengku Amir Hamzah, Tengku Puteri Kamiliah, untuk mengirimkan makanan bagi Tengku Amir Hamzah. Aku merasa agak tenang karena dapat menyelamatkan Tengku Amir Hamzah dari gilasan revolusi. Selain menantu Sultan, dia adalah penyair kenamaan. Setelah itu soal keamanannya kuserahkan kepada Arifin. Sebagai kepala siasat ketika itu, Arifin sendiri tahu siapa dan arti penting Tengku Amir Hamzah se-



Aku sendiri yang tahu siapa Tengku Amir Hamzah, yang syair-syairnya sangat terkenal dan kukagumi. Segera aku memintanya untuk mengikutiku. Tapi laskar yang lain hanya tahu dia adalah seorang musuh rakyat. Aku khawatir keselamatan jiwanya terancam. Maka kularikan dia dengan sebuah sedan, yang kukendarai sendiri dengan dikawal seorang pengawal. Tengku Amir Hamzah duduk di sampingku. Hamzah—penyair kita yang terkenal dan menantu Sultan Langkat— ditunjuk sebagai wakil pemerintah Republik di daerah tersebut. Dalam pertemuan antara Tengku Amir Hamzah dan delegasi dari Volksfront, di Istana Pangeran—di belakang Istana Langkat—Tengku Amir Hamzah menyatakan bahwa dia akan menyampaikan usul itu kepada Sultan. Kabarnya Sultan sudah setuju dan segera menugasi sekretarisnya, O.K. Djamil, untuk mengadakan pertemuan dengan wakilwakil rakyat. Ternyata O.K. Djamil, yang kemudian diketahui sebagai agen NEFIS (dinas rahasia Belanda), tidak setuju dengan usul tersebut dan tidak mengundang wakil-wakil rakyat seperti yang diinstruksikan Sul-



mengganti celana ”goni” mereka dengan salah satu pakaian sultan. Aku sendiri yang tahu siapa Tengku Amir Hamzah, yang syair-syairnya sangat terkenal dan kukagumi. Segera aku memintanya untuk mengikutiku. Tapi laskar yang lain hanya tahu dia adalah seorang musuh rakyat. Aku khawatir keselamatan jiwanya terancam. Maka kularikan dia dengan sebuah sedan, yang kukendarai sendiri dengan dikawal seorang pengawal. Tengku Amir Hamzah duduk di sampingku. Menjelang dinihari, Tengku Amir Hamzah kemudian kutitipkan di sebuah markas laskar di Kebun Lada, Binjai Utara, yang penjaganya sangat kukenal baik, seorang buruh perkebunan. Kepada kepala markas itu, aku instruksikan agar siapa pun ti-



bagai penyair. Aku memang bertekad mengupayakan keamanannya. Sebab, sebagai Sekretaris Umum Volksfront, aku sangat sibuk. Apalagi di Tanjung Pura ada kejadian yang harus ditangani. Tapi harapan itu kiranya sia-sia belaka karena terjadi peristiwa-peristiwa di luar dugaan yang menyebabkan terpecahnya kekuatan Barisan Laskar Rakyat ketika itu. Peristiwa itu berawal dari kaburnya O.K. Djamil—yang menyabot perintah Sultan untuk mengadakan pertemuan dengan wakil rakyat. Dia berlindung ke kamp NICA di Medan. Kejadian lain dipicu oleh perlakuan tidak senonoh Ketua Umum Volksfront yang sekaligus Ketua Umum Pesindo, Saudara Usman Parinduri, yang menggagahi putri sultan.



15 FEBRUARI 2015 |



| 63



64 |



| 15 FEBRUARI 2015



Usman Parinduri. Diambil keputusan untuk menghukum ketua umum itu dengan hukuman mati karena telah merusak tujuan revolusi. Selain menjadi anggota dan Ketua Umum Pesindo, Usman Parinduri tergabung dalam Barisan Harimau Liar—organisasi yang dibangun oleh pemuda-pemuda yang dilatih di Takipat, pimpinan Jayob Siregar dan Saleh Umar dengan supervisi Kapten Inoue. Teman-teman Usman Parinduri dari Barisan Harimau Liar yang sedang berada di gunung membelanya. Mereka mengirim sepasuk-



an laskar ke Binjai dan dengan paksa membebaskan Usman Parinduri dari penjara dan membawanya ke daerah Pancuran Batu, markas mereka. Sementara itu, laskar di Kebon Lada terpengaruh dan memihak Barisan Harimau Liar. Pada saat itulah Tengku Amir Hamzah dibunuh. Pada suatu ketika aku mendapatkan laporan bahwa Usman Parinduri mendatangi Sultan di istananya setelah kekuasaannya tidak diakui lagi oleh rakyat. Dia memaksa Sultan agar menikahkan putrinya



Amir Hamzah.



dengan dia dan dua putrinya yang lain dengan dua pengawalnya. Karena paksaan itu, Sultan akhirnya melakukannya. Mendengar laporan itu, aku segera berangkat malam-malam ke Tanjung Pura dengan dua pengawal. Sesampai di Tanjung Pura, aku segera mencari Usman Parinduri. Di markasnya tak ada, aku pun mencarinya ke istana sultan. Istana dijaga ketat oleh pasukan Barisan Merah dengan instruksi tak seorang pun diperbolehkan memasukinya. Pesan untuk bertemu yang kusuruh disampaikan melalui pengawalnya dijawab Usman dengan penolakan. Aku pun pulang ke Binjai menjelang dinihari. Hati kecilku mulai yakin bahwa laporan mengenai Usman Parinduri yang sewenang-wenang adalah benar. Keesokan harinya dilaporkan bahwa Usman Parinduri membawa putri sultan ke sebuah perkebunan di sekitar Batang Serangan yang dijaga ketat oleh Pasukan Barisan Merah. Karena Usman Parinduri tetap menolak dipanggil, pengurus Volksfront mengambil keputusan untuk menggempur markas tersebut dan menangkapnya. Suatu pasukan Ksatria Pesindo bersenjata lengkap di bawah pimpinan Sahadi menggempur tempat itu. Pasukan Barisan Merah menyerah kalah dan Usman Parinduri ditangkap. Setelah diperiksa di hadapan pengadilan rakyat yang diketuai oleh O.K.H. Salamudin, Usman dijatuhi hukuman mati. Sebelumnya, Usman mengajukan pleidoi. Secara terus terang dia mengakui tindakannya itu atas dasar dendam. Ketika dia kecil, ibunya diambil secara paksa dan dijadikan semacam gundik di istana. Usman Parinduri merupakan kawan dekatku ketika aku sering ke Tanjung Pura. Dia memang aktif di Partai Komunis Indonesia dan pekerjaan sehari-harinya sebagai tukang jahit. Dia telah beristri dan mempunyai dua anak. ●



MODERN INDONESIA LITERATURE I



Kejadiannya berlangsung di Maskas Istimewa Nomor 2L, yang terletak di Simpang Jalan Bengkatan, Kampung Tambung, Binjai, tak jauh dari Rumah Sakit Bengkatan. Aku mencari Ketua Umum ke sana sekitar pukul 22.00. Begitu aku tiba, seorang pengawal melaporkan bahwa Ketua Umum Usman Parinduri berada di kamar sedang memeriksa seorang putri sultan yang bernama Tengku Ajrun. Mereka sudah berjam-jam ada di kamar itu. Pengawal itu menyampaikan pesan tak seorang pun diperbolehkan masuk ke kamar tersebut. Aku mulai curiga dan rupanya beberapa pengawal yang ada di situ pun curiga, tapi tak berani berkata apa-apa. Salah-salah bisa kehilangan nyawa. Kuanggap perbuatan ketua umum itu tidak tepat. Mengapa dia yang harus memeriksa anak sultan tersebut? Mengapa bukan bagian penyelidik saja yang melakukannya dan mengapa dia melarang siapa saja masuk ke kamar? Karena penasaran, akhirnya aku menunggu di luar. Sekitar pukul 04.30, Ketua Umum keluar dari kamar dan agak kaget begitu melihat kehadiranku. Lalu Putri Sultan yang berkacamata keluar dari kamar. Wajahnya muram bekas menangis. Dengan agak gugup, Ketua Umum menyuruh aku mengantarkan gadis itu. Ketika berjalan ke mobil melalui halaman yang agak luas, gadis itu berjalan secara tak wajar, seolah-olah menahan sakit luar biasa. Aku antar gadis itu ke rumah salah satu keluarganya yang berada di dekat lapangan bola. Lalu aku pergi dengan perasaan jengkel dan kecewa. Aku yakin gadis itu telah digagahi oleh ketua umumku. Mengapa revolusi menggagahi seorang gadis? Aku memprotes dalam hati. Siangnya, kejadian itu kusampaikan kepada beberapa pengurus Volksfront yang lain, di antaranya H. Abd Wahab, Alaudin Samah, dan Joembak. Seminggu kemudian, Volksfront memutuskan menangkap



Eastspring Investments Indonesia



BFI Finance



Gelar Global Market and Outlook



Peluncuran ”Uber Miliaran 2015”



E



astspring Investments Indonesia, menggelar acara “Global Market & Geopolitical Outlook 2015” untuk para nasabah, mitra bisnis, dan media (3/2). “Acara Global Market & Geopolitical Outlook 2015 ini merupakan bentuk komitmen kami sebagai pemain global untuk memberikan informasi terkini seputar kondisi ekonomi dan politik baik lokal maupun global kepada nasabah dan mitra bisnis demi pertumbuhan industri reksa dana di Tanah Air,” ucap Riki Frindos, Presiden Direktur Eastspring Investments Indonesia. Menghadirkan pembicara dari Eastspring Investments, baik dari kantor Indonesia maupun regional. Eastspring Investments Indonesia memandang pentingnya berbagi informasi untuk menentukan strategi dan keputusan investasi. Di sela-sela acara tersebut, Eastspring juga meluncurkan buku Market Outlook 2015 yang merupakan publikasi tahunan. Tahun lalu, mengangkat tema Navigating the Election Year yang khusus menyoroti tantangan dan peluang di tahun politik 2014. z



K



ebutuhan akan pembiayaan sudah menjadi bagian penting bagi masyarakat. Untuk menjawab keinginan konsumennya di awal 2015 ini, PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFI Finance) mengajak para pelanggannya untuk menguber hadiah yang berjumlah miliaran rupiah. Tujuan dari program ini adalah untuk menarik perhatian konsumen untuk lebih memilih BFI Finance sebagai perusahaan pembiayaan pilihan utama dibanding perusahaan lain. Selain itu, untuk meningkatkan loyalitas konsumen dan meningkatkan penjualan. ”Cara mengikuti UBER MILIARAN 2015 ini sangat mudah, hanya dengan melakukan pembiayaan di BFI Finance per 1 Januari-31 Desember 2015. Konsumen bisa langsung mendapatkan kesempatan memenangkan hadiah miliaran rupiah dari BFI Finance,” ujar Sutadi, Retail Business Marketing Director BFI Finance, (28/1). Mekanisme program dibagi dalam beberapa periode. Periode I Januari-Maret 2015, pengundian pada April 2015 berlokasi di BSD-Tangerang Selatan. z



CERGAS & LUGAS Dapatkan Versi Digital Koran Tempo Newstand Koran Tempo Flip Koran Tempo



www.tempo.co koran.tempo.co @korantempo



Informasi Berlangganan:



021 - 536 0409 Ext. 9



E-mail: [email protected]



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



PRESTASI GEMILANG LIMA TAHUN PERTAMA



M



enempatkan the right man in the right place menjadi resep jitu Rita Widyasari membenahi ketidakberesan jalannya pemerintahan. Bongkar pasang pimpinan SKPD (satuan kerja perangkat daerah), pengawasan dan evaluasi per triwulan, serta komitmen merampungkan target adalah “makanan” sehari-hari jajaran birokrasi di Kabupaten Kutai Kartanegera (Kukar). Melalui Program Gerbang Raja (Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera) selama hampir lima tahun, bupati perempuan pertama di Kalimantan Timur ini pun memetik hasilnya. “Prinsip utama visi Gerbang Raja adalah pelaksanaan good governance. Untuk mewujudkan tata laksana pemerintahan yang baik, maka orang-orangnya harus baik,” ujar Bupati Widyasari di Pendopo Omah Etam, Tenggarong. Setelah berhasil mewujudkan sejumlah prioritas pembangunan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menghadiahi 17 panji keberhasilan pembangunan dari total 54 panji kepada Pemerintah Kabupaten Kukar. Panji-panji yang dibawa pulang Bupati Rita yaitu bidang peningkatan e-government, tanaman pangan, perkebunan, peternakan, industri, koperasi, pelayanan terpadu satu pintu, pengelolaan keuangan daerah, penyuluhan, dan administrasi kependudukan. Berikutnya panji di bidang ketenagakerjaan, kesejahteraan sosial, gerakan pramuka, penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah, pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN), kebudayaan, dan kinerja penyelenggaraan



INFORIAL



RITA WIDYASARI Bupati Kutai Kartanegara pemerintah daerah. Kabupaten Kukar juga sukses meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan 2012 dan 2013. Pencapaian ini merupakan sejarah baru bagi Kukar, setelah enam kali berturut-turut mendapat disclaimer. Tahun lalu, Tenggarong, Ibu Kota Kukar, mendapatkan Adipura, penghargaan tertinggi bidang lingkungan dan kebersihan kota, setelah 17 tahun menanti. Keberhasilan Bupati Rita meraih sejumlah prestasi nasional mendapat pujian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi saat melakukan kunjungan kerja ke Tenggarong, 21 Januari silam. Setelah takjub dengan penerimaan siswa secara online di SMAN 1 Tenggarong dan pelayanan di RSUD A.M. Parikesit, Menteri Yuddy berencana menjadikan Kukar sebagai pilot project tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di luar Pulau Jawa.



Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga memberikan penghargaan kepada Kabupaten Kukar yang menempati peringkat ke-14 berdasarkan penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 2013, melompat sangat jauh dari ranking 146 se-Indonesia di 2011. Rita menargetkan dalam LPPD 2014 Kukar bisa masuk 10 besar. Di tingkat provinsi, Kukar menempati peringkat pertama dalam LPPD. “Penghargaan tertinggi adalah ketika masyarakat menyatakan senang terhadap pelayanan birokrasi. Dan cita-cita saya Kukar harus menjadi yang terbaik di Kaltim dan Indonesia,” kata Rita yang tahun lalu meraih gelar PhD dari Universitas Utara Malaysia (UUM). Berkat APBD yang besar (Rp 7,6 triliun di 2014, Rita Widyasari telah mengantarkan pelayanan publik dasar (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur) ke arah yang lebih baik selama periode pertama kepemimpinannya (2010-2015). Untuk meningkatkan kualitas dan daya saing menuju SDM yang unggul, sejumlah inovasi program pendidikan digulirkan di Kukar. Mulai dari kebijakan anggaran pendidikan lebih 20 persen, penerapan Wajib Belajar 12 tahun, program satu guru satu laptop untuk mendukung proses belajar mengajar hingga mendatangkan pengajar dari Universitas Cambridge untuk mengajarkan bahasa Inggris kepada 13 ribu pelajar dan 800 guru.



Aspirasi Jalan Nasional hingga Dana Bagi Hasil



Di bidang kesehatan, fasilitas kesehatan yang memadai dan tersebar di kecamatan hingga desa-desa pun dilakukan. Selain itu Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah), Kukar satu-satunya di Indonesia yang menganut asas total coverage population dan total health care services. Artinya semua pembiayaan medis seluruh penduduk (845.058 jiwa) ditanggung pemerintah. Layanan kesehatan (biaya perawatan dan obatanobatan) ini tidak terbatas di RSUD dan



BERKAT komitmen Rita Widyasari meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, Kutai Kartanegara menjadi barometer se-Indonesia.



puskesmas setempat, tapi juga berlaku di Balikpapan, Samarinda, Jakarta, dan Surabaya. Dengan luas wilayah 27.263,10 kilometer persegi atau setara 40 kali luas Jakarta, Kukar memiliki kendala infrastruktur yang belum merata. Untuk itu diperlukan peningkatan pemerataan infrastruktur pembangunan untuk menjangkau layanan fasilitas umum. Tahun lalu Bupati Rita menargetkan seluruh wilayah Kukar yang terdiri dari 18 kecamatan dari pesisir, tengah hingga hulu mahakam, terhubung lewat jalur darat. Kemudahan akses akan bermuara pada peningkatan ekonomi masyarakat. Bila masyarakat memberi kepercayaan kepada Rita Widyasari memimpin Kukar untuk periode kedua, maka Program Gerbang Raja akan dilanjutkan di tahap II. “Nantinya program saya lebih teknis seperti membangun irigasi, menghilangkan pola hidup berbasis budaya jamban di hulu Mahakam, menciptakan kota satelit di pesisir, dan mewujudkan smart city di Tenggarong,” ujar Bupati Rita. z



BERTEMU dengan RI-1 bagi bupati dan walikota tentu sebuah kesempatan yang sangat langka. Nah, ketika Presiden Joko Widodo mengumpulkan seluruh bupati se-Kalimantan di Istana Bogor, Jawa Barat, 22 Januari silam, Bupati Kukar Rita Widyasari dengan tangkas menyampaikan empat keluhan. Pertama, rusaknya jalan nasional sepanjang 163 Km, tapi yang paling prioritas ditangani adalah jalan nasional sepanjang 26,5 Km di ruas jalan simpang tiga Loa Janan menuju Tenggarong karena kondisinya rusak berat, berlubang, dan berlumpur. Kerusakan infrastruktur menjadi ironi karena Kukar menyetor Rp 123 Triliun (2014) ke pemerintah pusat. Masalah kedua, pemerintah pusat diminta mengevaluasi 11 PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) di daerahnya karena luasnya menguasai separuh wilayah Kukar. Bupati Rita ingin lahanlahan PKP2B di yang tak produktif dan deposit batubaranya yang sudah berkurang, dikembalikan ke kabupaten agar bisa digunakan untuk sektor pertanian. “Semua pemegang ijin itu konglomerat, tapi mereka tidak membangun apa pun di Kukar,” ujar Rita . Uneg-uneg berikutnya adalah agar pemerintah pusat meningkatkan dana bagi hasil (DBH) sekitar 30 persen dari 6,2 persen yang diterima Kukar saat ini. Dengan kontribusi hasil tambang yang mencapai ratusan trilun setiap tahun, Kukar tidak mendapatkan dana rehabilitasi lingkungan akibat aktivitas tambang. Sedangkan negara mendapatkan retribusi dan pajak pertambangan. “Sewajarnya kami mendapatkan dana lebih karena Kukar sudah membantu Indonesia hidup,”katanya. Masalah keempat proses perijinan di tingkat pusat bisa segera dipercepat semisal ijin pinjam pakai lahan untuk kehutanan dan ijin pembangunan Bandara di Desa Jongkang, Kecamatan Loa Kulu yang sudah memenuhi syarat.“Mudah-mudahan Presiden tahu permasalahan di daerah, sehingga birokrasi di pusat tidak menyebabkan terlambatnya pembangunan di daerah,” ujarnya. z



INFORIAL



SENI



The Roof of the World Series No. 10 karya Liu Kuo Sung.



Lukisan Tinta-Kontemporer Liu Liu Kuo Sung menemukan teknik melukis baru yang membuat dia ditempatkan sebagai salah satu pelopor seni lukis tinta modern.



L



UKISAN pegunungan yang



dibingkai pigura kaca itu tampak megah, meski ”dibatasi” bidang yang ukurannya sekitar dua meter persegi. Dataran tinggi, ngarai, dan jurang yang ditampilkan cepat mengingatkan pada lukisan Cina klasik tapi digambarkan lewat goresan garis hitam dan putih yang sangat kontras di atas kertas. Dari jauh, garis-garis putih yang memberi efek ”retakan” dan bongkahan batu pegunungan itu terlihat seperti hasil sapuan kuas. Namun, begitu diamati dekat-dekat, ternyata bagian berwarna putih tersebut adalah warna asli kertas. Tak ada goresan tinta di atasnya. Lukisan berjudul The Roof of the World Series No. 10 ini adalah satu dari sekitar 80 lukisan dalam ekshibisi ”Revolution/Renaissance The Art of Liu Kuo Sung”, yang



68 |



| 15 FEBRUARI 2015



berlangsung sejak 16 Januari hingga 1 Maret mendatang di Museum of Contemporary Art Singapore (MoCA@Loewen). Ali Kusno Fusin, pemilik Linda Gallery sekaligus salah satu direktur dalam MoCA@Loewen, menyebutkan bahwa sang pelukis, Liu Kuo Sung, kerap disebut sebagai pelopor seni lukis tinta Cina kontemporer. ”Biasanya bila menyebut ink atau tinta, arahnya adalah lukisan klasik, tapi Liu membawanya ke ranah kontemporer,” kata Ali. Liu melakukan hal ini dengan menerapkan teknik baru yang ia temukan. ”Saya melukis dengan menumpuk kertas, kemudian saya menyapukan cat di celah yang terbentuk di antara kedua kertas ini,” ujar Liu dengan bantuan penerjemah. Liu menemukan teknik ini lewat perjalanan yang cukup panjang. Awalnya, pada 1951, pria yang saat ini berusia 82 tahun itu belajar di Department of Fine Arts Taiwan



Normal University, dan mulai melukis dengan cat minyak. Di sana ia menemukan bahwa seni lukis Cina ternyata memiliki sejarah yang lebih panjang dibanding seni lukis Barat, karena bisa ditarik hingga abad ke-13 lewat pelukis dari Dinasti Song, Liang Kai. Bukan hanya itu, menurut Liu, lukisan klasik Tiongkok memiliki pengaruh terhadap perkembangan seni lukis kontemporer Eropa. Ia menyebutkan kecenderungan seni lukis Timur adalah memindahkan obyek tiga dimensi menjadi dua dimensi yang datar. Sebaliknya, seni lukis Barat klasik mencoba melakukan peniruan realis, seperti cermin, obyek tiga dimensi digambar secara tiga dimensi. ”Setelah dipengaruhi dari Timur, seni lukis Barat mulai memasukkan unsur garis dan dua dimensi dalam lukisannya,” ujarnya. Namun, menurut Liu, sejalan dengan



industrialisasi yang berhasil melebarkan sayap di abad ke-19, kebudayaan Timur banyak yang tenggelam karena pengaruh Barat. Berbekal pemahaman itu, Liu kemudian lebih memfokuskan diri mendalami seni lukis klasik Cina sekaligus kontemporer. Pada 1956, ia bersama sekelompok seniman lain mendirikan Fifth Moon Painting Society, yang mendorong perkembangan seni lukisan tradisional Cina ke arah modern. Namun ternyata langkahnya ini tak langsung diterima mayarakat kala itu. ”Karena melawan arus ketika itu, ia dicaci-maki dan tidak dipercaya. Bahkan, ketika menjadi dosen, ia dipindahkan ke jurusan arsitektur agar tidak mengajarkan yang tidaktidak,” ujar Ali. Namun ternyata di sini ia banyak terpengaruh oleh teori ilmu arsitektur tentang penggunaan material, yang mengantarkannya menemukan teknik baru dalam melukis. ”Dua tahun saya memerlukan waktu untuk menyempurnakan teknik ini,” tutur Liu. Ia memulainya pada 1961 dengan benar-benar meninggalkan kanvas dan cat minyak. Sejak 1963, ia dikenal dengan teknis melukis miliknya, yang menggunakan kertas kapas tebal berserat kasar buatan tangan. Selain dengan teknik menumpuk kertas, Liu menemukan beberapa teknik lukis lain yang memanfaatkan sifat material yang digunakan, yakni teknik pulasan dengan air dan teknik rendaman tinta. Pada teknik pulasan air, Liu meneteskan tinta ke dalam baskom berisi air, yang kemudian terapung dan membentuk motif tertentu. Bila Liu menyukai motif tersebut, ia menempelkan kertas ke permukaan air, sehingga motif tersebut berpindah ke atas kertas.



Liu Kuo Sung



DOK. MUSEUM OF CONTEMPORARY ART SINGAPORE



”Karena melawan arus ketika itu, ia dicaci-maki dan tidak dipercaya. Bahkan, ketika menjadi dosen, ia dipindahkan ke jurusan arsitektur agar tidak mengajarkan yang tidak-tidak.” ALI KUSNO FUSIN, PEMILIK LINDA GALLERY SEKALIGUS SALAH SATU DIREKTUR DALAM MOCA@LOEWEN



Adapun pada teknik rendaman tinta, Liu menempelkan dua lembar kertas dengan bantuan semprotan air. Ia kemudian meneteskan tinta ke atas kertas, sehingga bila kertas tersebut kering nantinya akan tercetak beragam bentuk di atas kertas. Jenis kertas yang berbeda memberi hasil yang berbeda pula.



Lewat teknik-teknik ini Liu menciptakan lukisan yang terdiri atas tiga tema besar, yakni luar angkasa, pegunungan, dan air. Lukisan luar angkasa yang banyak diisi dengan gambar matahari dibuatnya sejak 1969, dipengaruhi oleh gambar luar angkasa yang diambil oleh misi Apollo 8. Liu menyatakan masih mengikuti pa-



kem lukisan klasik Cina yang tidak memasukkan hal yang menakutkan atau bersifat buruk dalam lukisannya, karena dipercaya akan mempengaruhi emosi orang yang melihatnya. ”Karena itu, saya melukis alam, untuk memberikan suasana yang menyenangkan bagi mereka yang melihat,” ujarnya. ● RATNANING ASIH (SINGAPURA)



15 FEBRUARI 2015 |



| 69



SINEMA



Sebuah Nama Sebelum Gates dan Jobs



J



AUH sebelum nama Bill Gates, jauh sebelum Steve Jobs menguasai jagat ini, ada nama yang sama sekali tidak kita kenal: Alan Turing. Dialah sesungguhnya yang dikenal sebagai ”Father of Theoretical Computer Science and Artificial Intelligence”, atau sederhananya Bapak Penemu Ilmu Komputer. Mengapa kita tak mengenalnya? Mengapa nama dia dikubur puluhan tahun padahal dia berjasa memecahkan kode sandi Nazi yang luar biasa sulit, sehingga Perang Dunia II dapat dihentikan dengan kalahnya Jerman? Jawabannya sungguh tragis. Dan film ini mencoba berkisah kepada kita, yang hanya mengenal nama Steve Jobs dan Bill Gates, bahwa semua kemudahan teknologi dan informasi yang kita peroleh setiap hari melalui komputer sebetulnya dimulai dari seorang ahli matematika bernama Alan Turing. Dialah sang jenius asal Inggris yang diminta bergabung dengan intelijen Britania Raya untuk menaklukkan kedahsyatan kode strategi Nazi yang menyebabkan pihak Sekutu untuk beberapa saat terdesak. ”Kalian akan kami sebut sebagai kelompok MI-6 secara internal karena sesungguhnya resminya hanya ada sampai MI-5,” demikian kata Mayjen Stewart Menzies (Mark Strong) kepada Alan Turing dan timnya. Film dimulai dengan saat Perang Dunia II, situasi genting di Bletchley Park, sebuah pusat para ahli sandi yang bertugas memecahkan kode musuh. Alan Turing, seseorang yang tak mudah bersosialisasi, tak bisa menanggapi humor, sesekali gagap saat mengutarakan idenya, tak membuat hubungannya mulus dengan atasannya, Alaistair Denniston (Charles Dance). Apalagi upaya memecahkan kode Nazi luar biasa pelik karena Turing tahu setiap 24 jam pihak Nazi mengubah kode. Pertanyaan terpenting yang dilontarkan Turing adalah sebuah pertanyaan yang kelak menjadi basis dari ilmu komputer yang kini dinikmati oleh kita semua: bisakah dia menciptakan mesin yang ”lebih cerdas” daripada manusia? Bisakah mesin komputer berpikir? Turing membangun sebuah mesin komputer—untuk keperluan visualisasi film ini dibuat sangat besar dan gigantik yang menempati setengah ruangan kerjanya—untuk mendefini-



70 |



| 15 FEBRUARI 2015



sikan makna ”mesin yang berpikir”. Tak mudah. Tak selalu berhasil. Turing bahkan hampir dipecat karena bos Denniston tak hanya jengkel terhadap gaya Turing yang tengil dan ”tak menghasilkan apa-apa” (maklum, dia sosok militer, bukan ahli matematika) hingga tim mereka mengancam ikut mundur jika Turing mundur. Drama keberhasilan menembus kode Nazi kemudian meningkat karena Turing berambisi agar mereka bisa menang perang. ”Kalau kita segera memberi tahu Denniston sekarang, Nazi akan tahu kita berhasil memecahkan kode mereka,” kata Turing. Maka sebuah siasat dirancang. Tim Turing dan bagian intelijen Menzies membuat sebuah kesepakatan agar pasukan Sekutu bisa mengetahui siasat Nazi tanpa harus mengungkap bahwa mereka sudah tahu kodekode rahasia Nazi. Sebagai sebuah film yang terinspirasi dari kisah nyata, sutradara Morten Tyldum tentu merasa memiliki ”lisensi kreativitas” untuk mendramatisasi cerita. Bahwa Turing adalah seorang gay yang menyembunyikan orientasi seksualnya, itu adalah kisah nyata yang berakhir tragis. Tapi Tyldum lantas mengembangkan bagaimana Turing menamai mesin komputernya Christopher, nama kawan masa kecilnya yang dicintainya. Masa kecil Turing yang sudah gemar mengotakatik kode, meski itu lebih digunakan untuk saling kirim kalimat cinta, disajikan dengan THE IMITATION GAME SUTRADARA: MORTEN TYLDUM SKENARIO: GRAHAM MOORE, BERDASARKAN BUKU BIOGRAFI ALAN TURING: THE ENIGMA KARYA ANDREW HODGES (1983) PEMAIN: BENEDICT CUMBERBATCH, KEIRA KNIGHTLEY, MATTHEW GOODE, MARK STRONG, CHARLES DANCE, ALLEN LEECH



beberapa kilas balik untuk menggambarkan bagaimana sang jenius mengembangkan ilmu kriptografi (ilmu kode intelijen). Sang sutradara sengaja memilih tidak menggambarkan kebiasaan Turing berhubungan dengan berbagai lelaki hingga suatu hari dia ditangkap dan diadili dengan tuduhan ”melakukan perbuatan tidak senonoh”. Jika nama Alan Turing kemudian dikubur sedalam-dalamnya dalam sejarah para penemu di dunia, sebetulnya karena semula Kerajaan Inggris memang merasa harus menyembunyikan strategi intelijennya, termasuk keberhasilan tim Alan Turin yang cemerlang, yang ikut mendorong kemenangan Sekutu dan pada gilirannya mencegah kematian jutaan korban yang sebetulnya, membaca strategi Nazi, sudah menjadi sasaran. Problemnya, kemenangan Sekutu dan ilmu pengetahuan tidak dibarengi dengan kemenangan hak asasi manusia. Alan Turing, sang penemu, bapak komputer itu, tetap saja setelah perang berakhir ditangkap karena orientasi seksualnya. Meski dia tak dihukum mati seperti aktivis anti-kolonialisme Roger Casement—seorang aktivis anti kolonialisme asal Irlandia yang akhirnya digantung karena orientasi seksualnya—Turing melalui siksaan yang parah. Pengadilan meminta dia memilih: terapi kimiawi yang dimaksudkan mengebiri seksualitasnya atau hukum penjara. Dan ”saya tak ingin berpisah dengan Christopher”. Pada Agustus 2014, barulah Ratu Inggris mengumumkan pengampunan dan pembersihan nama Turing dari vonis yang telah dijatuhkan kepadanya. Sebagai Alan Turing, aktor Benedict Cumberbatch adalah seorang bintang yang memang layak mendapatkan nominasi Oscar. Sebagai pembuat film, Tyldum memilih jalan aman, konvensional, dan sopan. Fokus film tetap pada keberhasilan Turing sebagai seorang penemu ilmu komputer, dan bukan pada urusan tempat tidur. Paling tidak film ini memperkenalkan sebuah nama penting kepada dunia bahwa kenikmatan kita hidup berdampingan dengan ”Christopher” kita dimulai dari seorang jenius eksentrik bernama Alan Turing. ● LEILA S. CHUDORI



THEIMITATIONGAMEMOVIE.COM



Seorang ahli matematika jenius pada masa Perang Dunia II peletak dasar ilmu komputer yang kelak membuat hidup kita begitu mudah. Nama dia baru dibersihkan dari segala tuduhan dan vonis tahun lalu.



Bahasa! YANG TERSIRAT DAN TERSURAT ARIANTO A. PATUNRU*



D



AVID Friedman menyelipkan sebuah lelucon di dalam bukunya, Hidden Order. Dua ekonom berjalan beriringan. Saat melintasi sebuah toko mobil, salah seorang menunjuk sebuah Porsche mewah dan berkata, ”Saya mau mobil yang itu.” Kawannya menimpali, ”Tidak mungkin. Kamu pasti tidak mau.” Mereka berdua tertawa dan melanjutkan perjalanan. Bagi yang belum terbiasa dengan bahasa ekonomi, lelucon itu mungkin terasa kering. Tapi kalimat-kalimat itu mengingatkan para ekonom tentang prinsip revealed preference dan stated preference. Kira-kira kedua istilah ini bisa diterjemahkan menjadi ”preferensi tersirat” dan ”preferensi tersurat”. Preferensi atau kesukaan adalah konsep penting dalam ilmu ekonomi untuk menjelaskan perilaku memilih. Karena itu, data tentang preferensi harus ada. Seseorang lebih suka satu barang tertentu dibandingkan dengan semua pilihan lain jika kita melihat orang itu membeli (atau mengkonsumsi) barang tersebut. Kita memperoleh pengetahuan yang sama jika orang itu mengatakan secara langsung kepada kita, sekalipun kita tidak melihat ia mengkonsumsi barang tersebut. Informasi yang pertama menghasilkan data tersirat, sedangkan yang kedua data tersurat (atau barangkali: ”data terucapkan”). Mengapa pembedaan ini penting? Karena data tersirat lebih ”kuat” daripada data tersurat—setidaknya demikian yang dipahami banyak ekonom. Meminjam sebuah klise: percayalah apa yang ia lakukan, bukan apa yang ia ucapkan. Itu sebabnya ekonom selalu mengutamakan data historis ketimbang bertanya langsung kepada obyek yang tengah ditelitinya. Perilaku atau tindakan adalah bukti yang lebih kuat daripada ucapan atau janji. Di sinilah ”lucu”-nya cerita Friedman. Kedua ekonom di situ sadar bahwa pernyataan orang pertama ”tidak valid”. Mengapa? Dalam sebuah wawancara, Friedman menjelaskan maksud lelucon tersebut: jika orang itu memang mau Porsche, ia seharusnya mampir ke toko tersebut dan membeli mobil itu. Jika data tersirat lebih bisa dipercaya ketimbang data tersurat, apakah yang terakhir ini tidak ada manfaatnya? Tentu saja ada, karena data tersirat tidak selalu tersedia. Sebuah perusahaan yang ingin meluncurkan produk yang benar-benar baru tentu tidak punya data historis bagaimana konsumen bereaksi terhadap produk itu. Pemerintah yang akan menerapkan kebijakan baru juga tidak punya informasi historis tentang dampak kebijakan itu. Di sinilah gunanya data tersurat. Untuk mendapatkannya, digunakan wawancara, kuesioner, dan sebagainya. Tapi ini tidak mudah. Pada awalnya ada resistansi yang sangat besar di kalangan akademik atas penggunaan data tersurat.



Ilustrasi yang tepat adalah ketika terjadi musibah tumpahan minyak di lepas pantai Alaska oleh tanker Exxon-Valdez pada 1989. Untuk menghukum Exxon, pemerintah Amerika Serikat butuh informasi berapa kerugian ekonomi serta berapa potensi ekonomi yang hilang akibat bencana itu. Sebelumnya, tidak ada musibah serupa dengan skala yang sama. Dengan kata lain, tidak ada data historis atau tersirat yang dapat digunakan. Sejumlah ekonom menawarkan pendekatan baru yang mengandalkan data tersurat: kuesioner yang menggali persepsi berbagai kalangan responden akan nilai kawasan dan potensi ekonomi di sekitar lokasi bencana. Pendekatan baru itu mendapat kritik tajam dari ekonom-ekonom lain. Akhirnya, sebuah panel (beranggotakan antara lain penerima Nobel, Kenneth Arrow dan Robert Solow) dibentuk untuk meneliti keabsahan metode tersebut. Panel menyimpulkan pendekatan berbasis data tersurat bisa diterima, dengan beberapa perbaikan. Intinya, ia harus menggunakan metode yang sedapat mungkin meniru dunia nyata. Saat ini data tersurat sudah diterima luas dalam disiplin ekonomi, tapi dengan disertai teknik simulasi dan estimasi yang andal untuk bisa mencerminkan dunia aktual, seperti data tersirat. Tidak jarang kedua jenis data digabungkan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Salah satu yang juga ditekankan adalah responden harus mengerti sepenuhnya apa yang ditanyakan. Maka faktor bahasa menjadi krusial. Sebuah studi menunjukkan ada bias yang signifikan ketika kuesioner ditanyakan dengan bahasa yang berbeda sekalipun respondennya dapat berkomunikasi dalam kedua bahasa tersebut (Ren, Patunru, Braden, 2008). Bahkan bahasa dapat mempengaruhi perilaku ekonomi. Chen (2013) menemukan kecenderungan menabung yang lebih tinggi di masyarakat yang tata bahasanya menggunakan kata kerja yang berbeda untuk waktu yang berbeda (tenses) dibandingkan dengan yang tidak. Sikap kritis atas data dan bahasa juga berguna untuk menyikapi isu sehari-hari, termasuk isu politik. Ia menjadikan kita skeptis terhadap pernyataan atau ucapan. Kita perlu mendiskon janji politikus, terutama yang diucapkan pada masa kampanye. Masyarakat turunan Latin di Amerika Serikat mengecam Obama yang dianggap tidak menepati janjinya untuk mereformasi kebijakan imigrasi. Di Australia, Tony Abbott dikecam karena melanggar janjinya untuk tidak memotong anggaran. Di Indonesia, banyak yang kecewa terhadap janji Susilo Bambang Yudhoyono membasmi korupsi dan menjunjung hak asasi manusia semasa pemerintahannya. Belakangan, Presiden Joko Widodo pun tak luput dari tuduhan ingkar janji. ●



Sikap kritis atas data dan bahasa juga berguna untuk menyikapi isu seharihari, termasuk isu politik. Ia menjadikan kita skeptis terhadap pernyataan atau ucapan.



*) PENELITI AUSTRALIAN NATIONAL UNIVERSITY



15 FEBRUARI 2015 |



| 71



Fosil femur atau tulang paha



Spesimen gigi premolar



Gigi geraham kerbau purba



ILMU & TEKNOLOGI



KERBAU PURBA DI KALI OYA



S



USUNAN 33 batu hitam legam seukuran korek api itu akhirnya membentuk sebuah figur memanjang, seperti tulang paha hewan memamah biak. Tim Balai Arkeologi Yogyakarta lalu menyimpulkan: pemiliknya seekor kerbau purba yang diperkirakan hidup sejuta tahun silam. Bambang Duhgita, 45 tahun, menemukan fosil itu ketika sedang mencari bahan



72 |



| 15 FEBRUARI 2015



batu akik di Kali Oya. Sungai selebar 15 meter ini hanya berjarak sekitar 500 meter dari rumahnya di Dusun Ngringin, Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Gunungkidul, Yogyakarta—sekitar 1,5 kilometer dari obyek wisata Gua Pindul. Siang itu, 20 Desember 2014, saat menggali pasir di sungai berkedalaman 40 sentimeter, tangannya tak sengaja terantuk batu. ”Awalnya saya kira hanya bahan batu akik lantaran warnanya yang hitam



legam,” ujarnya kepada Tempo, Sabtu dua pekan lalu. Tak sulit mengangkat batu tersebut karena berada di sebuah ceruk yang terlindung dari arus air. Ia pun membawa pulang batu hitam legam itu ke rumahnya. Di rumah, dengan mesin gerinda, Bambang memotong-motong batu tersebut menjadi 33 bahan dasar batu akik. Pedagang batu akik itu pun mencari lagi bebatuan di lokasi yang sama. Sepanjang akhir Desember tahun lalu, ia kembali me-



TEMPO/PRIBADI WICAKSONO



Fosil kerbau purba yang ditemukan di Kali Oya, Gunungkidul, bisa merekonstruksi daerah baru sebaran manusia purba di Jawa.



Spesimen gigi premolar



Fosil kerbau purba dari Kali Oya, Dusun Ngringin, Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Gunungkidul, Yogyakarta. nemukan beberapa batu akik, yang ternyata merupakan fosil hewan purba, di Kali Oya. Selain potongan tulang paha kerbau purba, enam spesimen fosil kerbau purba lain juga disimpan Bambang. Ada yang seukuran telapak kaki manusia dengan berat sekitar dua kilogram. Tulang yang sudah membatu dan berukuran besar itu merupakan tulang sendi, tanduk, dan telapak kaki. Dia menyimpan keenam fosil tersebut di sebuah etalase kaca 2 x 1 meter, bersanding dengan batu akik yang siap dijual. Bambang baru tahu bahwa batu-batu yang disimpannya bukan batu biasa setelah melaporkan temuannya ke Balai Arkeologi Yogyakarta pada pertengahan Janua-



ri 2015. Seorang wartawan media lokal menyarankan dia melaporkan temuannya itu ke balai tersebut. Tim peneliti dari Balai Arkeologi, Sofwan Noerwidi, memastikan batu hitam legam temuan Bambang itu sebagai tulang sendi paha, caput femuralis, dari seekor kerbau purba, keluarga Bovidae sp. ”Sayangnya, saat dibawa ke sini, fosil sudah dipotong-potong,” katanya saat ditemui di kantornya pada Ahad lalu. Awalnya fosil yang telah dibagi menjadi 33 bagian itu sempat membuat tim kelimpungan untuk memperkirakan usia, spesies, dan ukuran kerbau. Ternyata fosil yang ditemukan Bambang belum semuanya dilaporkan. Sofwan sedikit terbantu mengidentifikasi spesiesnya setelah Tempo membawa foto-foto fosil yang belum dibawa ke Balai Arkeologi, seperti dua gigi prageraham (premolar) dan potongan kecil tanduk. ”Informasi untuk mengetahui asal-usul makhluk paling lengkap dari kerangka,” katanya. Ditemui di tempat lain, Kepala Balai Arkeologi Yogyakarta Siswato menambahkan bahwa tulang paha hanya bisa mengukur fisik. ”Namun sulit untuk mengukur periode hidup makhluk hidup.” Menurut hasil analisis tim peneliti Balai Arkeologi, fosil kerbau purba yang ditemukan Bambang di Kali Oya berasal dari dua spesies, yakni spesies Bubalus palaeokerabau (kerbau purba) dan Bibos palaeosondaicus (banteng purba). Berdasarkan analisis gigi prageraham, tanduk, dan paha atas, Sofwan memperkirakan kedua jenis mamalia purba ini memiliki tinggi 1,5 meter lebih. Dengan begitu, ukurannya tak jauh berbeda dengan kerbau dan banteng modern. Namun, karena diperkirakan hidup pada 1,6 juta tahun lalu atau pada zaman Paleolitikum, sang kerbau saat itu tak digunakan untuk membajak sawah ataupun sebagai alat transportasi. ”Manusia purba saat itu belum mengenal moda transportasi dan belum mengelola lahan,” ujar Sofyan. Saat itu kerbau hanya hidup dan berkembang biak. Memang belum diketahui bagaimana kehidupan kerbau dan proses evolusinya. Yang jelas, kata Sofwan, pada zaman itu kerbau dan manusia sudah hidup berdampingan. Zaman Paleolitikum, ia melanjutkan, bertepatan dengan masa hidup Pithecanthropus erectus—manusia purba tertua yang ditemukan di situs Sangiran, Jawa Te-



ngah. Pithecanthropus kala itu masih hidup di alam liar dan mencari makan dari hasil berburu. Berbeda dengan di Sangiran, kerangka Pithecanthropus belum pernah ditemukan di Kali Oya dan kisaran Gunungkidul. Selama ini di wilayah yang berjarak 30 kilometer dari Kota Yogyakarta itu baru ditemukan bukti-bukti adanya manusia purba jenis Homo sapiens—yang hidup sejak 15 ribu tahun lalu—berupa sarkofagus alias kubur batu. Fakta tersebut tak membuat surut semangat Sofwan. Dia optimistis fosil kerbau ini bisa membuka pintu rekonstruksi daerah baru sebaran manusia purba di Jawa. Dengan penemuan spesimen Bubalus dan Bibos di Kali Oya, sebaran kerbau purba pun bertambah. Selama hampir dua abad terakhir, fosil kerbau dan banteng purba hanya ditemukan di empat situs purbakala di Pulau Jawa: situs Ngandong di Solo dan situs Sangiran di Karanganyar, Jawa Tengah; serta situs Punung di Pacitan dan situs Trinil di Ngawi, Jawa Timur. Fosil kerbau di empat situs tersebut juga ditemukan di sekitar aliran sungai. ”Hal tersebut menandakan wilayah sungai merupakan daerah yang kaya akan fosil,” kata Cecep Eka Permana, pakar arkeologi prasejarah dari Universitas Indonesia, saat ditemui di kantornya. Air memiliki arti tersendiri bagi kerbau dan banteng. ”Mereka butuh berkubang untuk melepaskan panas tubuh dan menghindarkan diri dari serangga.” Menurut Cecep, keempat situs purbakala tersebut, plus situs Kali Oya, masih masuk wilayah karst yang sama. Kandungan kalsium yang tinggi dalam karst membuat fosil membatu sekaligus membuatnya bertahan lama. Wilayah karst juga berpotensi menyimpan alat batu yang biasa dipakai manusia purba. Bahkan juga memungkinkan ditemukannya fosil kerbau purba yang memiliki luka sayatan atau luka pukul pada tubuhnya. Itu berarti, pada suatu masa, kerbau pernah menjadi santapan manusia. ”Sudah memenuhi konteks keberadaan manusia, tinggal dicari fosilnya saja,” kata Cecep. Wilayah sekitar sungai dan hamparan rumput, kata Cecep, merupakan habitat utama kerbau purba. Meski Kabupaten Gunungkidul di sisi selatan terkenal dengan wilayah paling kering se-Yogyakarta, se-



74 |



| 15 FEBRUARI 2015



Kali Oya di Dusun Ngringin, Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Gunungkidul. Bambang Duhgita menunjukkan temuan fosil femur atau tulang paha (kiri) dan gigi geraham kerbau purba (atas). jumlah wilayah di sisi utara yang dilintasi Kali Oya termasuk kawasan subur nan hijau. Kondisi tumbuhan di wilayah ini tak begitu banyak berubah sejak zaman purba. Kerbau tak cocok tinggal di dalam hutan



lebat. Selain minim rumput, ada predator yang tinggal di dalam hutan. Di antaranya macan purba, Panthera tigris, yang fosilnya ditemukan di situs Trinil, Jawa Timur; dan Hyne brevirostris, hewan karnivora yang fosilnya pernah ditemukan di situs Kedung Brubus. Fosil hewan buas purba semacam itu memang belum pernah ditemukan di situs Kali Oya. Namun Cecep tak membantah asumsi bahwa hewan pemakan daging itu merupakan ancaman tersendiri jika kerbau tinggal di dalam hutan. ● AMRI MAHBUB, PRIBADI WICAKSONO (GUNUNGKIDUL)



FOTO-FOTO: TEMPO/PRIBADI WICAKSONO



ILMU & TEKNOLOGI FOSIL KERBAU PURBA



BUKU



KUALITAS UNDANG-UNDANG KITA



H



UKUM di Indonesia saat ini lebih sering menuai kritik ketimbang pujian. Berbagai kritik diarahkan terkait dengan kualitas hukum, ketidakjelasan berbagai produk hukum yang berkaitan dengan proses legislasi, dan lemahnya penerapan berbagai peraturan perundang-undangan. Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi Tahun 2012 menyebutkan, dari total 532 perkara pengujian undang-undang yang ditangani sejak 2003 sampai 2012, Mahkamah telah menyelesaikan 460 perkara, terdiri atas 414 putusan dan 46 ketetapan. Un-



tuk amar putusan, 127 perkara dikabulkan, 154 perkara ditolak, dan 133 perkara tidak dapat diterima. Untuk ketetapan, 45 perkara ditarik kembali dan 1 perkara tidak berwenang. Data tersebut menunjukkan masih besarnya permasalahan pada kualitas undang-undang yang dibentuk di Indonesia. Buku ini diangkat dari disertasi penulis setelah meneliti 428 undang-undang yang lahir sejak era reformasi. Dari jumlah itu, sebagian diindikasikan tidak memenuhi butir-butir materi muatan undang-undang atau, dengan kata lain, bukan materi yang seharusnya diatur dengan undang-undang.



POLISI DALAM KONFLIK KEAGAMAAN



K



PARAMADINA.CO.ID (PEMOLISIAN), DYANDRA.COM (ASEAN)



ONFLIK



antar-agama dan intra-agama sering dibicarakan, tapi masalah tersebut jarang sekali ditinjau dari sisi ”pemolisian”. Padahal sejak pemisahannya dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada 1999, Kepolisian RI secara bertahap mengambil alih tanggung jawab utama pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dari Angkatan Darat. Buku ini didasarkan pada riset dengan tema ”Pemolisian Konflikkonflik Keagamaan di Indonesia PEMOLISIAN KONFLIK KEAGAMAAN Pasca-Orde Baru”, yang berlangDI INDONESIA sung sejak Januari 2012 hingga SepPengarang: Rizal Panggabean tember 2013. Dalam riset ini, kondan Ihsan Ali-Fauzi flik antar-agama dibatasi pada konPenerbit: Pusad Paramadina flik terkait dengan tempat ibadat. Terbitan: Januari 2014 Sedangkan konflik sektarian dibatasi pada konflik sektarian di kaTebal: 368 halaman langan muslim. Ada keberhasilan mencegah kekerasan, ada juga kegagalan. Polisi berhasil mencegah kekerasan saat menangani kasus komunitas Ahmadiyah di Manis Lor, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, dan kasus komunitas Syiah di Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Namun gagal mencegah kekerasan sewaktu menangani kasus komunitas Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten, dan kasus komunitas Syiah di Sampang, Madura, Jawa Timur. Penulis merekomendasikan kepada pihak kepolisian untuk meningkatkan perhatian terhadap konflik sektarian yang insidennya cenderung meningkat belakangan ini dan menimbulkan preseden baru: jatuhnya korban jiwa.



PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN UNDANGUNDANG DI INDONESIA



Pengarang: Bayu Dwi Anggono Penerbit: Konstitusi Press Terbitan: September 2014 Tebal: 332 halaman



TANTANGAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN



P



EMBENTUKAN Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan upaya serius ASEAN untuk mengintegrasikan sepenuhnya kawasan ini ke sistem jaringan produksi dan rantai pasokan global. Dengan model itu, perusahaan-perusahaan multinasional membentuk jaringan atau rantai produksi dengan melibatkan banyak perusahaan yang tersebar di banyak negara untuk mencapai efisiensi dan keuntungan maksimal. Sayangnya, mendekati 1 Januari 2015, Indonesia bersama Laos menjadi negara paling rendah tingkat implementasi hal-hal itu di antara negara ASEAN. Ini menggambarkan ketidaksiapan Indonesia. Buku Rezim Baru ASEAN: Memahami Rantai Pasokan dan Masyarakat Ekonomi ASEAN menyinggung rendahnya sistem pelayanan logistik nasional, sesuatu yang ditandai oleh rendahnya ketersediaan infrastruktur, baik kuantitas maupun kualitas. Tak ada jalan lain, pembangunan infrastruktur harus diintegrasikan ke program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). REZIM BARU ASEAN: Menurut penulis, dengan tidak MEMAHAMI RANTAI terintegrasi penuh ke sistem rantai PASOKAN DAN pasokan global, Indonesia hanya MASYARAKAT EKONOMI akan menikmati keuntungan relaASEAN tif kecil dalam bentuk tambahan Penulis: Edy Burmansyah pendapatan dari terbentuknya MaPenerbit: Pustaka Sempu, syarakat Ekonomi ASEAN dibanAgustus 2014 ding anggota ASEAN lain. ● ERWIN ZACHRI



Tebal: 228 halaman



15 FEBRUARI 2015 |



| 75



KESEHATAN



Memindai Calon Janin Teknik diagnosis genetika membantu calon ibu memilih embrio yang terbaik. Di Indonesia belum ada aturannya. ruan mengelus perutnya yang membuncit di balik kaus putihnya. ”Bahagia saya ketika tahu pertama kali positif,” katanya, Kamis pekan lalu, di rumahnya di Jalan Cempaka Putih Tengah, Jakarta Pusat. Dalam perut perempuan 36 tahun itu sedang tumbuh jabang bayi berusia empat bulan, yang dia kandung melalui program bayi tabung. Imelda baru berhasil mengandung pada percobaan keempat. Program bayi tabung yang dia ikuti bersama suaminya, Alexander Siagian, gagal dua kali saat dilakukan di Indonesia. Ketika itu mereka ditangani dokter Ivan S. Rini dari Klinik Morula IVF. Menduga mereka memiliki kelainan kromosom, dokter Ivan menyarankan keduanya melakukan pengujian kromosom di Alpha Fertility Centre pimpinan dokter Collin Lee di Selangor, Malaysia.



tertanam di rahim Imelda. Tak putus asa, tiga bulan kemudian mereka mencoba lagi. Imelda diberi suntikan penguat sel telur. Kali ini mereka mendapat empat calon janin, tiga abnormal, satu memiliki kromosom lengkap. Embrio yang sempurna itu segera ditanam ke rahim Imelda. Dua pekan kemudian, ujung test pack Imelda mengeluarkan dua garis biru. Imelda dan Alexander amat gembira. ”Tapi masih deg-degan karena tanda biru yang kedua belum jelas,” kata Imelda bercerita. Agar lebih pasti, mereka pergi ke dokter dan melakukan tes darah. Hasilnya positif, Imelda sungguh mengandung. Teknologi diagnosis kromosom embrio di Alpha Fertility Centre disebut preimplantation genetic diagnosis (PGD). Ini sejenis uji genetika untuk mendeteksi kelainan kromosom sebelum penanaman embrio. PGD berbeda dengan preimplantation



Preimplantation Genetic Diagnosis



Embrio



Sel



SEJENIS uji genetika buat mendeteksi kelainan kromosom sebelum penanaman embrio. Preimplantation genetic diagnosis (PDG) berbeda dengan preimplantation genetic screening. Yang terakhir juga merupakan teknik pemindaian embrio, tapi tidak untuk mencari kelainan tertentu pada kromosom.



1



Berangkatlah mereka ke Selangor pada Mei tahun lalu. Biaya di Alpha Fertility Centre tidaklah murah. Imelda dan Alexander harus mengeluarkan uang sedikitnya 15 ribu ringgit atau sekitar Rp 53 juta untuk satu kali uji. Percobaan pertama di klinik canggih itu gagal. ”Jelas kami kecewa,” ujar Alexander, 39 tahun. Hasil tes memperlihatkan bahwa enam embrio mereka mengalami kelainan kromosom, sehingga tidak 76 |



| 15 FEBRUARI 2015



darah, hingga bentuk organ,” kata Frizar Irmansyah, dokter ahli kandungan di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta Selatan, Selasa pekan lalu. Malah, menurut Ivan, hampir 80 persen kegagalan bayi tabung disebabkan oleh kelainan pada kromosom embrio janin. Sisanya karena faktor ibu, seperti kondisi rahim ibu yang kurang sehat atau menderita endometriosis, atau menderita radang di rongga rahim. Kalau kromosom abnormal, Ivan menjelaskan, embrio akan terseleksi secara alamiah dalam tiga fase. Dia bisa berhenti berkembang sejak awal, karena kelainan satu kromosom penting akan berujung pada kelainan kromosom lain. Ketika hal itu terjadi, meski sebenarnya sedang mengandung, si ibu tidak akan merasa hamil karena embrionya tidak menempel pada rahim. Adapun jika embrio berhasil melekat ke rahim, fase berikutnya mungkin cuma



Untuk melakukan diagnosis PGD, embrio pasien yang berusia tiga hari diambil.



genetic screening (PGS). Yang terakhir juga merupakan teknik pemindaian embrio, tapi tidak untuk mencari kelainan tertentu pada kromosom. Diagnosis PGD dan PGS membantu pasien mendapatkan embrio terbaik dengan meneliti kromosomnya. Kromosom adalah pembawa sifat genetik manusia, terdiri atas 46 pasang. ”Ini vital sekali perannya. Kromosom mengatur kecerdasan, sistem



2



Embrio yang terpilih akan dimasukkan ke pemindai di mesin PGD. Hasilnya keluar dalam bentuk pita kromosom dan langsung ketahuan kelainannya.



akan bertahan selama tiga bulan. Setelah itu biasanya si ibu akan mengalami keguguran karena calon janin tidak berkembang. Namun, jika janin bisa bertahan, fase terakhir, dia akan lahir tapi tidak normal. Dia bisa saja menderita sindrom Down, sindrom Patau, atau sindrom Edwards. ”Adanya PGD memberi jawaban mengapa calon ibu mengalami kegagalan implantasi, hal yang tak terjelaskan dalam



INFOGRAFIS: RIZAL ZULFADLI



S



ESEKALI Imelda Lumbanto-



program bayi tabung biasa,” kata Ivan, yang juga Direktur Pengembangan Produk dan Teknologi di PT Bunda Medik. Menurut dia, di Asia Tenggara, hanya klinik di Malaysia dan Thailand yang menyediakan mesin diagnosis kelainan kromosom embrio. Teknik PGD sudah dikembangkan sejak hampir dua dekade lalu. Awalnya teknik ini diujikan terhadap kelinci oleh peneliti Amerika Serikat, Richard Gardner dan Robert Edwards, pada 1967. Pada permulaan 1990-an, teknik ini mulai diterapkan pada manusia dan berhasil. Sebelum ada PGD, menurut Ivan, seleksi embrio untuk bayi tabung didasarkan pada morfologinya. Dokter akan melihat bentuk, jumlah sel, cangkang, dan tingkat fragmentasinya. Dari pengamatan tersebut, embrio diberi label berdasarkan kualitasnya, dari kualitas rendah hingga sangat bagus. Tapi tingkat keberhasilan metode ini rendah. ”Embrio yang diberi label sangat bagus sekalipun kemampuan implantasinya cuma sekitar 40 persen,” ujarnya. Artinya, meski embrio tampak normal sebenarnya bisa saja memiliki kelainan. Dengan metode PGD, embrioembrio yang memiliki kelainan disingkirkan. Hanya



3



Embrio yang memiliki kelainan disingkirkan. Hanya yang terbaik yang ditempelkan ke rahim ibu.



yang terbaik yang ditempelkan ke rahim ibu. Untuk melakukan diagnosis PGD, embrio pasien yang berusia tiga hari diambil. Ivan menjelaskan, dalam kurun tersebut embrio sudah menunjukkan bentuknya lebih jelas dan mampu bertahan hidup. Biasanya dalam



4



Selain soal genetika, analisis ini bisa mengetahui jenis kelamin embrio. Meski demikian, informasi jenis kelamin hanya diberikan atas permintaan pasien.



satu-dua hari saja embrio yang tidak sehat sudah berguguran. Embrio yang terpilih akan dimasukkan ke pemindai di mesin PGD. ”Hasilnya keluar dalam bentuk pita kromosom. Nanti langsung ketahuan kelainannya di nomor berapa,” ujarnya. Selain soal genetika, analisis ini bisa mengetahui jenis kelamin embrio. Meski demikian, informasi jenis kelamin hanya diberikan atas permintaan pasien. Lagi pula, dalam aturan bayi tabung, menurut Ivan, memilih gender janin hanya diperbolehkan untuk anak kedua. ”Tapi ada orang yang tidak setuju terhadap seleksi embrio,” kata dokter Frizar, yang juga Ketua Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia cabang Jakarta. Kelompok ini menganggap embrio sebagai makhluk hidup karena sudah bernyawa. Membuang embrio yang tidak normal dengan demikian sama dengan membunuh. Itu sebabnya, di berbagai negara, uji embrio dengan teknik PGD masih kontroversial. Di Inggris, misalnya, otoritas pengatur klinik kesuburan sudah membuat daftar kelainan kromosom yang boleh disingkirkan. Indonesia belum punya aturannya. Yang ada hanya aturan untuk bayi tabung. Ivan berpendapat PGD merupakan metode yang bagus karena memberikan kesempatan kepada wanita untuk mengalami kehamilan yang lebih baik. Karena itu, menurut dia, tidak ada persoalan etika. Lagi pula, kata dia, ”Masih ada faktor di luar pengetahuan manusia yang membuat perempuan bisa hamil atau tidak.” Perdebatan etik tersebut tidak sampai mengganggu Imelda dan Alexander, yang kini menunggu perkembangan janin mereka dengan gembira. Imelda bercerita, dari sesama pasien di Selangor dia mendengar bahwa metode PGD acap dipakai untuk memilih jenis kelamin. ”Awalnya saya pikir kasusnya sama, ternyata banyak yang datang untuk mendapatkan anak berjenis kelamin tertentu,” katanya. ● DIANING SARI



15 FEBRUARI 2015 |



| 77



78 |



| 15 FEBRUARI 2015



S



HUKUM



MELAWAN BERBEKAL SURAT BEBAS ’ASPAL’ Putusan Mahkamah Agung yang menghukum Labora Sitorus 15 tahun penjara tak langsung dieksekusi. Polisi pemilik rekening Rp 1,5 triliun yang namanya dimasukkan ke daftar buron itu ternyata tinggal aman sentosa di rumahnya.



Labora Sitorus, Jakarta, Mei 2013. TEMPO/DASRIL ROSZANDI



ELUSINAN lelaki berjagajaga di pos mungil di balik pagar besi setinggi sekitar tiga setengah meter. Mata mereka memandang tajam setiap orang dan kendaraan yang mendekati pintu masuk kompleks pengolahan kayu di Jalan Pandjaitan, Sorong Barat, Papua, itu. ”Hanya orang dalam yang bisa masuk. Kami diperintah begitu,” kata Jhon Tortet, salah seorang penjaga pos, di depan gerbang pabrik itu, Kamis pekan lalu, kepada Tempo. Menurut Jhon, perintah pengetatan pengamanan datang langsung dari sang pemilik pabrik: Brigadir Kepala Labora Sitorus. Nama Labora, polisi pemilik rekening tambun dengan total transaksi Rp 1,5 triliun, pekan-pekan ini ”meroket” kembali. Sejumlah pejabat di Jakarta dan Papua menyebutkan Labora ”menghilang” ketika aparat hendak menjalankan putusan Mahkamah Agung yang menghukum dia 15 tahun penjara. Sejak 4 November 2014, Kejaksaan Negeri Sorong juga memasukkan nama Labora ke daftar pencarian orang (DPO). Labora kini tak lagi terkurung di balik jeruji besi. Tapi, faktanya, dia juga tak bersembunyi di tempat sunyi atau kabur ke luar negeri. Sudah hampir sepuluh bulan Labora kembali tinggal di rumahnya yang jembar berlantai dua di kompleks pengolahan kayu di kawasan Tempat Garam itu. Usaha pengolahan kayu Labora yang sempat mati suri kini bergerak lagi. ”Saya heran disebut DPO. Mereka semua tahu saya ada di sini,” ucap Labora ketika ditemui Tempo, bersama beberapa wartawan lain, Kamis petang pekan lalu. Meski sempat berbasa-basi menawarkan hidangan di atas meja, Labora tak sekali pun melempar senyum kepada para tamunya. Petang itu wajahnya tampak kusut. Kedua tangannya dibebat perban kecokelatan. ”Saya tak bisa ke mana-mana lagi. Semua kebutuhan, dari makan sampai mandi, dilayani orang lain,” ujar Labora, yang mengaku sudah lima bulan sakit karena stroke ringan. Di sekeliling sofa panjang yang diduduki Labora, para pengawalnya tampak memasang wajah garang. ●●●



LABORA Sitorus, 53 tahun, lama dikenal sebagai polisi kaya dari Kepolisian Resor Raja Ampat, Papua Barat. Tumbuh dari hasil berjualan bahan kebutuhan pokok dan minuman keras, jejaring bisnis pria itu lalu merambah usaha pengolahan kayu dan pe-



15 FEBRUARI 2015 |



| 79



nyaluran bahan bakar minyak. Pada akhir Februari 2013, Labora tersandung masalah. Polisi Kehutanan Kota Sorong menyita 40 kontainer balok kayu milik PT Rotua, salah satu perusahaan Labora. Ketika mengirim kayu ke luar Sorong, Labora diduga hanya menggunakan surat izin muat Dinas Perdagangan Kota Sorong. Dia tak melengkapi kayunya dengan berbagai dokumen dari Kementerian Kehutanan. Sebulan kemudian, tiga kapal pengangkut bahan bakar milik Labora pun ditangkap polisi. Labora, bersama dua direktur perusahaannya, Immanuel Mamaribo (PT Rotua) dan Jimmi Lagesang (PT Seno Adi Wijaya), dijadikan tersangka. Di samping dituduh menadah kayu hasil pembalakan liar, Labora disangka menjual bahan bakar tanpa izin. Belakangan, polisi juga menjerat Labora dengan pasal pencucian uang. Dasarnya, antara lain, temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal ribuan transaksi mencurigakan di rekeningnya. Sepanjang 2007-2012, PPATK menghitung sekitar Rp 1,5 triliun uang yang keluar-masuk rekening Labora. Misalnya, Labora berkali-kali mengirim uang puluhan miliar rupiah ke rekening perusahaan sawit di Sumatera. Di bank, keterangan transaksi itu adalah pembelian minyak sawit mentah. Padahal Labora tak pernah berbisnis minyak goreng. Tak mau terseret seorang diri, pertengahan Mei 2013, Labora terbang ke Jakarta untuk mengadu ke Komisi Kepolisian Nasional. Dia melaporkan setoran uang miliaran rupiah yang ia berikan kepada atasannya di kepolisian. Begitu keluar dari gedung Komisi Kepolisian, pada 19 Mei 2013, Labora diringkus tim gabungan Kepolisian Daerah Papua dan Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI. Dua hari kemudian, Labora dipindahkan ke Rumah Tahanan Polda Papua. Dari balik jeruji, ia terus melawan. Labora mengutus Wolter Sitanggang, saudaranya, ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menyerahkan daftar polisi penerima uang. Dokumen itu mencatat uang ”entertainment” yang dikucurkan Labora sejak 1 Januari 2012 hingga 23 April 2013. Dalam daftar itu, ada 265 transaksi uang untuk polisi: dari level kepolisian resor hingga Markas Besar Polri. Total sekitar Rp 10 miliar. Labora, misalnya, mencatat 18 kali setoran ke orang di Mabes Polri dengan nilai rata-rata Rp 60 juta per transaksi. Untuk



80 |



| 15 FEBRUARI 2015



Kontainer balok kayu milik salah satu perusahaan Labora. Polda Papua, Labora mencatat 28 transaksi dengan nilai Rp 10-629 juta. Dia pun melampirkan sebagian bukti transaksi itu. Pada 16 September 2013, Polda Papua berencana memindahkan Labora ke Sorong. Namun, setelah berjam-jam ditunggu penyidik, Labora menolak keluar dari ruang tahanan. Agar tak dipindahkan paksa, Labora menambah kunci gembok selnya. Baru keesokan harinya penyidik bisa membuka sel Labora. Pagi itu, Labora diterbangkan ke Sorong. Di Sorong, Labora tak langsung ditahan di sel. Dia ”diinapkan” di sebuah poliklinik— dengan alasan berobat. Labora akhirnya menjadi penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sorong. Tapi dia bebas bolakbalik LP-klinik dengan alasan berobat. Persidangan kasus Labora di Pengadilan Negeri Sorong berlangsung sejak awal Oktober 2013. Setiap kali sidang, keluarga dan pendukung Labora selalu memenuhi ruangan. Bila jaksa atau saksi menyudutkan Labora, mereka tak segan meneriakinya. Pada sidang pembacaan pleidoi, 11 Februari 2014, pendukung Labora mengamuk. Mereka membanting apa saja yang ada di ruang sidang. Kursi pengunjung dan meja hakim jadi sasaran. Kaca ruang sidang pun pecah berantakan. Tak puas merusak ruang sidang, massa lalu ”menculik” Labora. Kalah jumlah, polisi hanya bengong ketika Labora dibawa kabur massa. Sore harinya, Labora diantar pendukungnya ke poliklinik tempat ia berobat. Pada 17 Februari 2014, majelis hakim Pengadilan Negeri Sorong memvonis Labora dua tahun penjara. Majelis hakim yang dipimpin Martinus Bala membebaskan Labora dari tuduhan pencucian uang. Kecewa terhadap putusan ringan itu, jaksa



mengajukan permohonan banding. Pengadilan Tinggi Papua menambah hukuman atas Labora menjadi delapan tahun penjara pada 2 Mei 2014. Kali ini giliran Labora yang tak terima. Dia pun mengajukan permohonan kasasi. Karena jaksa pun turut mengajukan permohonan kasasi, masa penahanan Labora yang semestinya berakhir pada 17 Mei diperpanjang hingga 24 Agustus 2014. Pada 17 September 2014, majelis kasasi yang dipimpin Artidjo Alkostar menolak permohonan kasasi Labora. Majelis kasasi malah memperberat hukuman Labora menjadi 15 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar. Menurut hakim kasasi, Labora terbukti melakukan pencucian uang, di samping terlibat pembalakan hutan dan perdagangan BBM ilegal. Setelah menerima petikan putusan kasasi pada 21 Oktober 2014, tim Kejaksaan Negeri Sorong mendatangi LP Sorong. Mereka berniat mengeksekusi Labora. ”Ternyata, sesampai kami di LP, Labora sudah tidak ada,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Sorong Damrah Muin, Rabu pekan lalu. Jaksa pun melayangkan tiga surat panggilan ke alamat Labora. Karena ketiga panggilan eksekusi itu tak digubris, pada 4 November 2014, Kejaksaan Negeri Sorong menyatakan Labora buron. Ketika didatangi jaksa dan polisi di rumahnya, Labora menunjukkan selembar surat ”pembebasan” yang dia peroleh dari Lembaga Pemasyarakatan Sorong pada 24 Agustus 2014. Surat itu berupa ”berita acara pengeluaran tahanan karena bebas demi hukum”, yang diteken Pelaksana Harian Kepala LP Sorong Isak Wanggai. Surat itulah yang menjadi ”senjata sakti” Labora menolak dieksekusi. Untuk menelisik asal-usul surat itu, pekan lalu Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Inspektorat Jenderal Kementerian



CUNDING LEVI



HUKUM LABORA SITORUS



TEMPO/DASRIL ROSZANDI



Hukum dan Hak Asasi Manusia menurunkan tim ke Sorong. Kesimpulannya, ”Surat itu cacat secara prosedur dan tak punya kekuatan hukum,” kata Direktur Jenderal Pemasyarakatan Handoyo Sudrajat. Menurut Handoyo, surat itu cacat prosedur karena, antara lain, tak ditembuskan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat. Surat itu juga hanya diteken seorang pelaksana harian kepala LP. Sedangkan pejabat yang berwenang, yakni Kepala LP Sorong saat itu, Salamuddin Bogra, tak meneken surat tersebut. Salamuddin, yang kini menjabat Kepala Lembaga Pemasyarakatan Bulukumba, Sulawesi Selatan, membantah terlibat dalam penerbitan surat ”pembebasan” Labora. Dia mengaku hanya mengeluarkan surat izin berobat untuk Labora pada Maret 2014. Atas rekomendasi dokter, Salamuddin mengeluarkan surat izin berobat yang berlaku mulai 17 Maret hingga 21 April 2014. Surat itu ditembuskan ke pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian. Ternyata, setelah masa izin berobat itu berakhir, Labora tak kembali lagi ke LP. Menjelang habisnya masa penahanan Labora pada 23 Agustus 2014, menurut Handoyo, Lembaga Pemasyarakatan Sorong memang menyiapkan draf surat pelepasan dia. Namun, sore hari sebelum masa penahanan berakhir, LP menerima pemberitahuan dari Mahkamah Agung bahwa masa penahanan Labora diperpanjang sampai 24 September 2014. LP Sorong pun tak jadi mengeluarkan surat pelepasan itu. Kalaupun surat ”bebas” itu jadi terbit, menurut Handoyo, dengan keluarnya pemberitahuan dari MA, surat ”bebas” otomatis tak berlaku lagi. Handoyo pun memastikan surat yang dipegang Labora bukan draf surat resmi yang kemudian bocor. ”Formatnya saja beda,” ujarnya. Handoyo menduga Isak merancang dan meneken sendiri surat asli tapi palsu itu. Meski surat bebas yang dikantongi tak sakti lagi, sampai akhir pekan lalu Labora belum menunjukkan tanda-tanda akan menyerah. Pendukungnya malah terkesan menantang aparat. Freddy Fakdawer, adik angkat dan orang kepercayaan Labora, mengatakan ratusan karyawan Labora tak akan membiarkan siapa pun ”menyentuh” majikannya itu. Bila aparat memaksa mengeksekusi Labora, ”Kami siap mati untuk dia,” kata Freddy. ● JAJANG JAMALUDIN (JAKARTA),



LABORA SITORUS:



KEPALA LP DAN KEJAKSAAN PERNAH KE SINI



B



RIGADIR Kepala Labora Sitorus berkukuh menolak menjalani hukuman. Padahal Mahkamah Agung telah memvonis dia bersalah menampung kayu hasil pembalakan liar, menjual bahan bakar tanpa izin, dan melakukan pencucian uang hasil kejahatan. Polisi dengan harta melimpah ini pun terus mengklaim sebagai korban para petinggi yang ia sebut telah merampok hartanya. Kamis petang pekan lalu, Labora menerima Jerry Omona dari Tempo, beserta beberapa wartawan lain, di rumahnya di Tempat Garam, Sorong Barat, Papua. Bagaimana Anda bisa memperoleh surat pembebasan dari lembaga pemasyarakatan? Surat itu diberikan kepada saya karena masa penahanan saya dianggap selesai. Saya tidak merasa bersalah dalam hal ini. Jadi, kalau mau, yang menandatangani surat itu yang harus dipidana, bukan saya. Ada yang bilang surat itu tidak ada nomornya. Lihat sendiri, kan, ini ada nomornya? Jadi siapa yang bilang surat ini tidak sah. Mereka sendiri yang membuat ini jadi masalah. Setelah surat itu dinyatakan tak berlaku, Anda akan menyerahkan diri? Menyerahkan diri dalam hal apa? Saya salah apa? Tidak ada pembicaraan begitu dengan kejaksaan. Itu mereka ketemu saya hanya silaturahmi karena saya sakit. Nanti, katanya, akan dipertimbangkan, begitu. Jadi, buktikan dulu saya punya kesalahan apa, baru saya bisa dibawa. Kalau tidak ada kesalahan, jangan bawa saya. Faktanya, kejaksaan masih memasukkan nama Anda ke daftar pencarian orang



(DPO)…. Lihat sendiri bahwa saya ada di sini. Jadi, menurut saya, DPO yang dikeluarkan itu sama saja dengan pembohongan publik. Mereka sudah tahu saya ada di sini, kenapa harus ada DPO, kenapa tidak langsung tangkap saja? Dulu Kalapas (Kepala Lembaga Pemasyarakatan) yang lama itu hampir tiap hari selalu ada di sini. Dari kejaksaan pun pernah bertemu dengan saya di sini. Mengapa tidak langsung tangkap kalau saya dianggap bersalah? Ini kan aneh. Kalau kejaksaan memaksa mengeksekusi, Anda akan melawan? Kalau mau hukum rimba, saya mau bilang apa? Saya serahkan kepada masyarakat (pendukung) saya saja. Anda pernah mencoba bernegosiasi dengan jaksa? Ini aturan rimba. Sewaktu tuntutan, datanglah jaksa kepada saya. Dia mengatakan bahwa sebenarnya yang memberikan tuntutan kepada saya itu bukan jaksa. Jaksa bilang bahwa tuntutan itu datang dari atasan. ”Maaf, Pak Sitorus,” katanya, ”kita ini anak buah saja. Ini perintah dari atasan, jadi Bapak harus menerima.” Saya ini cuma korban, cuma tumbal. Ya, tumbal dari petinggi-petinggi itu. Tidak ada yang membantu saya saat ini. Mereka kan maunya hanya merampok. Siapa itu? Mereka melakukan kejahatan untuk menghilangkan kejahatan yang dilakukan sebelumnya. Apa kejahatan sebelumnya? Ya itu, merampok harta PT Rotua sebanyak 119 kontainer dengan nilai Rp 24,7 miliar. Yang terjadi, mereka malah melelang dengan nilai Rp 6,5 miliar. Jadi Rp 18,2 miliar itu ke mana? Masuk sakunya mereka, kan, saku penegak hukum itu. Status Anda di kepolisian bagaimana? Saya masih polisi aktif. Pangkat saya bripka (brigadir kepala). Saya masih menerima gaji. Ini yang menjadi kesalahan selama ini. Saya bahkan tidak pernah menjalani sidang kode etik. Kalau dulu saya salah, seharusnya ada sidang kode etik atau kepolisian memecat saya. Tapi ini malah dibiarkan. ●



JERRY OMONA (SORONG)



15 FEBRUARI 2015 |



| 81



HUKUM UANG PALSU



DUIT PALSU MENJELANG PILKADA Bekas anggota Kepolisian Daerah Jawa Timur mengotaki jaringan pembuatan uang palsu. Diduga akan digunakan untuk kepentingan pemilihan kepala daerah.



L



nar mirip dengan uang pecahan Rp 100 ribu. Warna dan ukurannya sama persis. Namun, jika dipegang, ada yang ganjil, terasa lebih licin ketimbang uang asli. Di tengahnya, ”benang” pengaman—layaknya yang ada di uang asli—juga terlihat seperti cetakan biasa. Jika diterawang, memang terlihat gambar siluet orang berpeci. Tapi gambar itu tak menyerupai wajah Wage Rudolf Supratman, yang pada uang asli terlihat jelas. ”Jadi sebenarnya sangat mudah membedakannya,” kata Direktur Eksekutif Peredaran Uang Bank Indonesia Eko Yulianto kepada Tempo, Kamis pekan lalu. Uang palsu pecahan Rp 100 ribu yang ditunjukkan Eko adalah hasil tangkapan Kepolisian Resor Jember, Jawa Timur, dua pekan lalu. Saat itu, Sabtu malam, 24 Januari, polisi menangkap Aman di Terminal Tawangalun, Jember. Pria 35 tahun yang sehari-hari bekerja sebagai guru honorer di Desa Lesung Batu, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi, Sumatera Selatan, itu kedapatan membawa uang palsu Rp 116 juta di dalam tasnya. Kepada polisi, Aman mengaku hanya bertugas membawa uang itu dari Jombang menuju Jember. Penyuruhnya, menurut Aman, Agus Sugiyoto, mantan anggota Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur. Menurut Aman, pria asal Dusun Ploso Gerang, Jombang, itu otak pembuatan uang yang dibawanya. Saat itu Agus sudah menunggu Aman di suatu tempat di Jember. Polisi pun merancang operasi penangkapan Agus. Aman diminta mengatur pertemuan dengan Agus di Rumah Makan Pu-



82 |



| 15 FEBRUARI 2015



jasera, Jalan Hayam Wuruk, Jember. Ketika keduanya sedang asyik mengobrol, polisi pun meringkus Agus. Di dalam mobil Agus, polisi menemukan uang palsu senilai Rp 1,8 miliar. Tak berkutik karena tertangkap basah, mantan polisi yang dipecat pada 2010 itu mengaku menyimpan uang palsu lainnya di Hotel Beringin Indah, tempatnya menginap. Di sana ia menginap bersama rekannya, Abdul Karim, pengusaha asal Jombang, yang menurut Agus memodali jaringan ini, dan Kasmari, rekannya asal Kediri. Polisi segera meluncur ke Beringin. Di sini Abdul Karim dan Kasmari diringkus. Dari dalam mobil Toyoya Innova mereka, polisi lagi-lagi menemukan uang palsu Rp 10,3 miliar. Uang itu disembunyikan di dalam dua dus. Total ada 122 ribu lembar uang pecahan palsu Rp 100 ribu yang ditemukan. Jika dihitung, nilainya Rp 12,2 miliar. Dicecar penyidik, keempat tersangka itu mengaku mencetak uang tersebut di kedi-



aman Abdul Karim di Dusun Bandaran, Kecamatan Mojo Agung, Jombang. Dari sana, cetakan uang dalam lembaran kertas ukuran A1 dipotong dan dirapikan di kediaman Agus, juga di Jombang. Tiga hari setelah penangkapan, polisi langsung menggeledah kediaman Abdul Karim dan Agus. Di kediaman Agus, penyidik menemukan mesin potong kertas merek Fien. Namun mesin pencetaknya tak ditemukan di rumah Abdul Karim, pria yang seharihari dikenal sebagai pengusaha perjalanan umrah dan haji. Mesin offset merek Oliver itu sudah diangkut ke sebuah gudang di Jalan Kalilom, Kenjeran, Surabaya, sehari sesudah penangkapan Agus dkk. Pekan lalu Tempo mendatangi gudang tersebut. Santoso, sang pemilik gudang dan toko San Grafika, membenarkan dirinya yang mengambil mesin tersebut. Mesin itu, ujar dia,Amin diambilnya pada 25 JanuaFuad Imron di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, ri lalu. Menurut Santoso, Abdul membeli 8 Desember mesin ituJakarta, pada November tahun2014. lalu, tapi



FOTO-FOTO: ISTIMEWA (BARANG BUKTI & SABILUL)



EMBARAN uang itu benar-be-



Barang bukti uang palsu di Kantor Polres Jember. Eko Yulianto menunjukkan uang palsu di Bank Indonesia (kanan).



TEMPO/WISNU AGUNG PRASETYO



belum dilunasinya. ”Dia baru bayar Rp 150 juta, padahal harganya Rp 245 juta,” kata Santoso. Abdul Karim mengaku membeli mesin untuk usaha percetakan Al-Quran. Santoso mengaku didatangi polisi dan ditanya seputar kegiatan Agus. ”Saya bilang saya tidak tahu aktivitasnya,” ujarnya. Kepada polisi. Santoso menunjukkan perjanjian jual-beli antara dia dan Abdul Karim. Dalam perjanjian itu, Abdul Karim diberi tenggat 25 Januari 2015 untuk melunasi utangnya. ”Karena dia tak bisa saya hubungi dan tak ada kabar, saya tarik saja mesin saya.” Kepada penyidik, Agus dkk mengaku baru kali ini ”berbisnis” uang palsu. Tapi



pengakuan ini diragukan penyidik. Kepada Tempo, Kepala Polres Jember Ajun Komisaris Besar Sabilul Alif menduga komplotan ini sudah lama beroperasi. Jumlah uang yang diedarkan pun diduga jauh lebih banyak. Kecurigaan Sabilul berdasarkan data Bank Indonesia. Soalnya, berdasarkan keterangan tim Bank Indonesia yang datang ke Jember, uang palsu Agus dkk memiliki kesamaan dengan yang ditemukan di beberapa kota, seperti Malang, Solo, Surabaya, dan Tegal. Kesamaan itu berasal dari enam digit awal nomor seri yang tertera di uang mereka. ”Enam digit awal nomor serinya ZGU682. Bank Indonesia tak pernah mengeluarkan uang dengan nomor seri itu,” kata Ketua Tim Penanggulangan Uang Palsu Bank Indonesia Aswin Kosotali. Menurut Sabibul, uang palsu itu diedarkan dengan cara menjualnya ke peminat dengan harga miring. Untuk tiap Rp 200 ribu uang palsu harganya Rp 100 ribu. Ke-



pada penyidik, Agus menyebutkan uang palsu yang mereka angkut itu akan dibeli seseorang di Bali untuk keperluan sebuah acara adat. Sabilul sudah mengirim orang ke Bali untuk menyelidiki pengakuan Agus. Menurut Sabilul, ada dua orang lain yang sudah masuk daftar pencarian dan kini tengah mereka kejar, yakni operator mesin dan seorang ahli cetak. Perihal peruntukan uang palsu itu, seorang penyidik lain kepada Tempo bercerita bahwa uang palsu itu sebenarnya akan dijual ke salah seorang anggota tim sukses calon kepala daerah. Tahun ini Jember bersama 17 daerah lain di Jawa Timur memang akan menggelar pemilihan kepala daerah. Polisi itu mengatakan salah satu indikasinya adalah adanya cek Rp 250 juta yang ditemukan saat dilakukan penggerebekan kediaman Agus di Jombang. Menurut dia, cek yang dikeluarkan Bank BNI itu adalah bagian dari pembayaran pembelian uang palsu dari kawanan ini. ”Kalau ditelusuri ceknya, pasti akan ketemu siapa orangnya.” Seorang pejabat Bank Indonesia juga mengungkapkan kejanggalan dalam kasus ini. Menurut dia, biasanya kawanan penyebar uang palsu tak akan berani mengedarkan uang dalam jumlah sebesar itu. ”Biasanya sedikit-sedikit dan dilakukan di beberapa tempat,” ujarnya. Kepala Reserse Kriminal Kepolisian Resor Jombang Ajun Komisaris Harianto Rantesalu menyatakan cek yang disebut sumber Tempo itu memang ada. Pihaknya juga sudah memastikan keaslian cek tersebut. Namun Harianto menolak menyebut siapa pemilik rekening cek tersebut. ”Semua barang bukti yang kami temukan sudah kami serahkan ke Polres Jember,” katanya. Barang bukti dikirim ke Jember karena di sanalah tempat terjadinya perkara. Sabilul menampik keras kabar bahwa uang palsu itu ada kaitannya dengan pilkada di Jawa Timur. Menurut dia, tak ada bukti yang mengarah ke sana. Soal cek Rp 250 juta yang ditemukan di kediaman Agus, dia juga membantah. ”Tidak ada cek itu,” ujarnya. ● FEBRIYAN (JAKARTA), DAVID P. (JEMBER), ISHOMUDDIN (JOMBANG),



15 FEBRUARI 2015 |



| 83



HUKUM PENEMBAKAN



Komplotan penembak aktivis antikorupsi Bangkalan mulai terkuak. Otak pelakunya diduga orang dekat Ketua DPRD yang juga bekas Bupati Bangkalan, Fuad Amin Imron.



S



EJUMLAH polisi merang-



sek ke sebuah kamar di lantai enam Hotel Oval di kawasan Jalan Diponegoro, Surabaya. Di sana, Senin pekan lalu, polisi menemukan Aldi Alfarizi alias Kasmo. Di dalam kamar itu, Ketua Komisi Bidang Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bangkalan itu tengah berduaan dengan gadis belia, 16 tahun, putri bekas istrinya yang diceraikannya lebih dari 17 tahun lalu. Di hotel yang tarifnya semalam Rp 350 ribu tersebut, gabungan Tim Cobra Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Timur dan Kepolisian Resor Bangkalan juga menemukan Syaefuddin alias Reza, sopir Kasmo, di kamar terpisah. Dari kamar Kasmo, polisi menyita lima telepon seluler, satu senja-



84 |



| 15 FEBRUARI 2015



ta airsoft gun, tiga buah keris, satu buku tabungan, dan dua kartu tanda penduduk milik Kasmo. Kasmo dan Reza diburu karena diduga terlibat penembakan Mathur Husyairi, aktivis Bangkalan, pada Selasa, 20 Januari lalu. Menurut Kepala Polda Jawa Timur Inspektur Jenderal Anas Yusuf, pihaknya menemukan indikasi Kasmo terlibat kasus ini. ”Sudah mengarah. Tinggal kami lakukan pendalaman,” ujar Anas. Saat ini, kata Anas, polisi menahan pria 45 tahun itu dengan tuduhan mencabuli anak di bawah umur. Sehari setelah Kasmo dan Reza ditangkap, polisi menggerebek rumah Mas’ud dan Sadi di Desa Pengkaden, Kecamatan Galis, Bangkalan. Keduanya diduga sebagai eksekutor penembak Ma-



thur. Di rumah Mas’ud, polisi menemukan sepucuk pistol rakitan berisi dua peluru aktif berukuran 9 milimeter. Amunisi itu mirip dengan peluru yang menembus tubuh Mathur. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Timur Komisaris Besar Awi Setiyono menuturkan, hasil uji balistik menunjukkan pistol rakitan itu dalam kondisi baik. Pistol yang bisa diisi enam peluru tersebut, berdasarkan penelitian, diyakini pernah digunakan beberapa waktu sebelumnya. ”Tapi kapan digunakan tidak dapat ditentukan,” ucap Awi. ●●●



SENIN, 19 Januari lalu, sekitar pukul 23.00, Mathur, Kasmo, dan Mahmudi Ibnu Khotib bersantap malam di Rumah Makan Padin, Jalan Tidar, Surabaya. Di rumah makan yang buka 24 jam itu, Mathur memilih menu ikan dorang. Mahmudi memesan burung dara goreng, sedangkan Kasmo memilih ayam goreng. Sebelumnya, mereka bertiga menghabiskan waktu bersama-sama di Surabaya Town Square, tak jauh dari tempat makan itu. ”Hanya pertemuan santai,” kata Mah-



FACEBOOK (MATHUR), KORAN MADURA (ALDI)



KONGKO BERSAMA SEBELUM PENEMBAKAN



Mathur Husyairi.



TEMPO/ MUSTHOFA BISRI (TKP),



mudi kepada Tempo, Rabu pekan lalu. Ketika mereka sedang bersantap, sebuah mobil Honda Jazz putih masuk dan parkir di depan restoran. Pemiliknya tak masuk ke restoran. Kasmo yang pertama kali melihat mobil itu. ”Sepertinya Honda Jazz itu membuntuti kita,” ujar Kasmo seperti diulangi Mahmudi. Saat itu Mahmudi dan Mathur tak menanggapinya dengan serius. Lewat tengah malam. ketiganya saling pamit. Mathur dan Mahmudi pulang ke Bangkalan dengan kendaraan masing-masing. Mathur membawa Avanza abu-abu, sedangkan Mahmudi berkendara Avanza perak. Kasmo, yang membawa Fortuner putih, berpisah rombongan. ”Saya tak tahu dia pergi ke mana,” kata Mahmudi. Mathur tiba di depan rumahnya di Jalan Teuku Umar, Bangkalan, pada Selasa, 20 Januari, sekitar pukul 01.30. Dua orang berkendara sepeda motor Yamaha Vega menembaknya. Sampai kini Mathur masih dirawat di Rumah Sakit Dr Soetomo, Surabaya. Siang hari setelah penembakan, Kasmo datang menjenguk Mathur. Ketika itu Mathur baru menjalani operasi pengangkatan proyektil peluru dari perutnya. Mathur sendiri, setelah kondisinya membaik, bisa mendeskripsikan penembaknya. Salah satunya, menurut dia, seorang pria berkopiah hitam dan berkumis. Berbekal keterangan Mathur dan saksi lain, polisi menguak dugaan keterlibatan Kasmo dan komplotannya. ”Kasmo diduga otak pelaku penembakan,” ujar seorang polisi di Polda Jawa Timur. Di Bangkalan, Mathur dikenal sebagai aktivis yang rajin meneriakkan korupsi yang terjadi di kabupaten itu. Lewat lembaganya, Bangkalan Corruption Watch— kini menjadi Madura Corruption Watch— dan Center for Islam and Democracy Studies, dia kerap mengkritik dan menyoroti berbagai proyek pembangunan di Bangkalan yang diduga berbau korupsi dan melibatkan Fuad Amin Imron, bekas Bupati Bangkalan yang kemudian menjadi Ketua DPRD Bangkalan. Fuad sejak Desember tahun lalu ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi karena diduga melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Mathur pula salah satu orang yang melaporkan ulah Fuad ke KPK. Adapun tentang Kasmo, sejumlah aktivis Bangkalan mengenal pria ini sebagai orang dekat Fuad Amin. ”Hubungan keduanya ibarat kacang dengan kulitnya,” kata Mah-



mudi. Menurut dia, Kasmo tipe orang yang ”dingin”, tidak meledak-ledak. ”Meskipun berseberangan, dia tidak pernah marah kepada Mathur atau saya,” ucap Mahmudi, yang terhitung masih keponakan Kasmo. Mathur kerap meminta Kasmo mengurus dengan serius peraturan daerah tentang pemilihan kepala desa. Sebelum pertemuan di malam penembakan, Mathur dan Kasmo bertemu berdua pada Januari lalu di Rumah Makan Perak Bulan di Bangkalan, membahas urusan kepala desa ini. Saat Fuad Amin menjadi Bupati Bangkalan pada 2003-2013, mayoritas kepala daerah atau yang di Bangkalan disebut klebun dijabat oleh pejabat sementara. Fuad terus menunda pemilihan langsung kepala desa.



matan Galis, sejak 2006. Pada 2014, dia melenggang menjadi anggota legislatif dari Partai Gerindra. Meski tergolong orang baru di dunia politik, Kasmo langsung menduduki jabatan Ketua Komisi A DPRD Bangkalan. Menurut pemimpin Pesantren Ibnu Kholil, Bangkalan, KH Imam Bukhori, Kasmo juga dikenal dekat dengan blater atau preman. Salah satu kaki tangan Kasmo yang bernama Abas, menurut Imam, ditembak mati polisi karena kerap melakukan perampokan. Mas’ud dan Sadi, yang diduga sebagai eksekutor, juga dikenal sebagai orang dekat Kasmo. Mas’ud adalah Klebun Desa Pekaden, menggantikan Kasmo. Adapun Sadi



Tempat penembakan Mathur Husyairi di Jalan Teuku Umar, Bangkalan. Dari 281 jabatan kepala desa di sana, misalnya, kini 200 di antaranya diisi ”pejabat sementara”. Rupanya, status menggantung ini sengaja diciptakan Fuad. Klebun yang membangkang langsung dipecat. ”Fuad bisa membuat para klebun tunduk pada kemauan dia,” ujar Direktur Madura Corruption Watch Syukur. Berkat dukungan penuh jaringan klebun ini pula Makmun Ibnu Fuad, anak Fuad Amin yang kala itu berumur 26 tahun, pada 2012 terpilih sebagai Bupati Bangkalan menggantikan ayahnya. Fuad, yang menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Cabang Gerindra, kembali memakai jaringan klebun dalam Pemilihan Umum 2014 dan berhasil menempatkan sepuluh wakil partai itu di DPRD Bangkalan. Kasmo adalah salah satu mantan klebun. Dia menjabat Kepala Desa Pekaden, Keca-



carik atau Sekretaris Desa Pekaden. ”Kasmo memang sudah lama dekat dengan blater,” tutur Imam. Dalam pemilihan kepala daerah atau legislatif, kata Imam, para blater berperan mengintimidasi pemilih. Intimidasi yang masuk laporan Imam di antaranya ancaman rumah akan dirampok dan sapi akan dicuri serta ancaman kekerasan kepada anggota keluarga. Pengacara Fuad Amin, Bahtiar Pradinata, membantah kabar bahwa Kasmo orang dekat kliennya. ”Sebagai tokoh dan ulama karismatik, Kiai Fuad dekat dengan siapa saja,” ujarnya kepada Tempo. Dia menilai kedekatan Kasmo dan Fuad Amin sebatas kedekatan antara pemimpin partai dan kadernya. ”Janganlah selalu dikaitkan-kaitkan. Itu sangat merugikan klien saya,” katanya. ● YULIAWATI, MUSTHOFA BISRI (BANGKALAN), MUHAMMAD SYARAFFAH (SURABAYA)



15 FEBRUARI 2015 |



| 85



GUSAR FAISAL KARENA PETRAL Tim Reformasi Tata Kelola Migas menyoal rekomendasi tentang Petral yang tidak sepenuhnya ditindaklanjuti. Pengaruh orang lama diduga masih kuat. 86 |



| 15 FEBRUARI 2015



UA kali Faisal Basri mengirim pesan pendek ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, Kamis pekan terakhir Januari lalu. Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi ini menanyakan kapan pergantian manajemen Pertamina Energy Trading Limited (Petral) dan Integrated Supply Chain (ISC) dari tingkat pemimpin tertinggi hingga manajer dilakukan. ”Saya geregetan, kok rekomendasi kami tak kun-



ANTARA/ROSA PANGGABEAN



EKONOMI PETRAL



Faisal Basri (tengah) dan Ali Mundakir (kanan) memberikan keterangan pers tentang pemanggilan petinggi Petral di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta, 17 Desember tahun lalu.



jung dilaksanakan,” katanya kepada Tempo, Selasa pekan lalu. Pesan langsung berbalas. Menurut Faisal, Menteri Sudirman saat itu berjanji menindaklanjuti rekomendasi yang dibuat timnya. Pada 30 Desember tahun lalu, tim bentukan Kementerian Energi ini mengeluarkan lima poin rekomendasi mengenai keberadaan Petral. Janji itu akhirnya dipenuhi Sudirman. Tepat sehari setelah pesan pendek itu dikirimkan, direksi PT Pertamina mengang-



kat Toto Nugroho selaku Presiden Petral menggantikan Bambang Irianto. Toto sebelumnya menjadi Vice President ISC. Menurut Faisal, proses pembersihan manajemen lama ini memakan waktu yang cukup lama. Dia menduga ada kesengajaan dari oknum di Pertamina yang tidak ingin melaksanakan rekomendasi Tim Reformasi mengenai perombakan manajemen Petral. ”Kami ada indikasi itu,” katanya. Dia mengaku geram terhadap penolakan tersebut. Faisal sempat melontarkan ancaman mengundurkan diri jika manajemen Petral tak segera disegarkan. Menurut dia, percuma Tim bekerja selama satu setengah bulan untuk mengumpulkan segala temuan di lingkup Petral jika akhirnya rekomendasi tak diimplementasikan. Seorang pejabat yang dekat dengan Kementerian Energi mengatakan lambatnya perombakan manajemen Petral karena ada intervensi dari seorang pengusaha yang selama ini malang-melintang di unit usaha Pertamina. Menurut dia, lobi itu dilakukan lewat seorang pejabat yang mengurus bidang sumber daya manusia di Pertamina. ”Pejabat itu yang selalu menghadang pergantian direksi Petral,” katanya. Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mengaku tidak tahu soal itu. Menurut dia, proses pergantian direksi Petral sudah dimulai pada Desember tahun lalu. Hanya, keputusan itu memerlukan persetujuan dewan komisaris dan rapat umum pemegang saham anak perusahaan. ”Informasi tentang dugaan adanya intervensi itu akan saya dalami,” katanya. Juru bicara Pertamina, Ali Mundakir, menyangkal adanya intervensi tersebut. Menurut dia, rotasi pekerja di Pertamina di level manajer, vice president, dan direksi anak perusahaan merupakan hal yang rutin. ”Semuanya didasarkan pada kepentingan operasional perusahaan dan pembinaan pekerja itu sendiri,” ujarnya. ”Proses seleksi melalui uji kelayakan dan kepatutan.” ●●●



KEKECEWAAN Faisal tak berhenti sampai di situ. Rekomendasi lain berupa peng-



alihan wewenang impor minyak mentah dan bahan bakar minyak oleh Petral ke ISC juga tak memuaskan. Menurut dia, kegiatan pembelian minyak nyata-nyatanya masih melalui Petral. ”Karena trader bilang, ’It looks to me business as usual’,” ujarnya. Pada Desember tahun lalu, Tim Reformasi menemukan kecurangan Petral dalam pengadaan melalui perusahaan minyak pemerintah asing (national oil company/NOC). Dengan pola ini, rantai pengadaan minyak terkesan pendek. Kenyataannya, banyak NOC yang sebenarnya tak memiliki sumber minyak sendiri. Kecurigaan muncul saat Maldives NOC Ltd berhasil menang tender pengadaan. Perusahaan ini jelas-jelas tak memiliki sumber minyak. Berdasarkan informasi yang diperoleh Faisal, Maldives NOC beberapa kali digunakan sebagai kedok untuk memenuhi ketentuan pengadaan minyak oleh Petral. Faisal menyebutkan rekomendasi penting lainnya yang tidak ditindaklanjuti adalah mengenai penetapan formula harga bahan bakar minyak. Padahal, menurut dia, perhitungan itu diperlukan untuk mencari berapa harga jual BBM yang wajar kepada masyarakat. ”Formulasi yang dipakai pemerintah masih belum begitu jelas,” ujarnya. Pada akhir Desember tahun lalu, Tim Reformasi mengeluarkan rekomendasi agar pemerintah membuat formula harga patokan BBM yang lebih sederhana. Alasannya, formula harga yang sekarang dijadikan dasar penghitungan tak transparan dan cenderung sulit dipahami masyarakat awam padahal erat kaitannya dengan besaran subsidi BBM. Pemerintah selama ini menggunakan rumus harga patokan berdasarkan ratarata harga indeks pasar BBM di Singapura (MOPS) pada periode satu bulan sebelumnya ditambah ongkos distribusi dan margin. Sayangnya, bursa Singapura tak menyediakan harga untuk jenis RON 88 atau Premium, yang selama ini dikonsumsi di dalam negeri, sehingga formula terpaksa menggunakan harga untuk jenis spesifikasi yang paling mendekati, yakni 98,42 persen dari MOPS 92. Harga tersebut dianggap tak jelas dasar perhitungannya. Segera Tim merekomendasikan sebaiknya importasi RON 88 dihentikan dan digantikan RON 92 atau Pertamax, yang formulanya sudah tersedia di pasar. Proposal ini diikuti dengan usul



15 FEBRUARI 2015 |



| 87



EKONOMI PETRAL



REKOMENDASI MINUS REALISASI DALAM waktu satu setengah bulan masa tugasnya, Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi melahirkan dua rekomendasi besar. Keduanya adalah penyederhanaan formula harga BBM dan pengalihan fungsi pengadaan minyak. Toh, pelaksanaannya masih jauh dari sempurna. >



REKOMENDASI UNTUK BBM



PENYEDERHANAAN FORMULA HARGA BBM Pelaksana: Pemerintah Status: Sudah terlaksana. Namun Tim Reformasi menilai formula yang digunakan pemerintah tetap tak jelas.



88 |



| 15 FEBRUARI 2015



● AYU PRIMA SANDI



PENGALIHAN PRODUKSI KILANG DOMESTIK DARI RON 88 MENJADI RON 92 Pelaksana: Pertamina Status: Belum terlaksana PENGOPERASIAN KILANG TPPI TUBAN Pelaksana: Pemerintah dan Pertamina Status: Belum terlaksana >



memberikan subsidi tetap bagi produk Pertamax, misalnya Rp 500 per liter. Sayangnya, dalam pengumuman penyesuaian harga BBM pada awal 2015, pemerintah tak mengubah dasar penghitungan. Pada saat itu, Premium ditetapkan Rp 7.600 per liter dan solar Rp 7.250 per liter. Kemudian turun menjadi Rp 6.600 untuk Premium dan Rp 6.400 untuk solar pada pekan ketiga Januari. ”Rumus praktis tidak disentuh, cenderung semakin kabur. Ini terlalu berisiko dan tak ada kesungguhan,” ujar Faisal. Anggota Tim Reformasi, Agung Wicaksono, mengatakan penetapan formula harga BBM memang tak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Energi. Pembahasan rumus harga ini kenyataannya juga sampai di level Kementerian Koordinator Perekonomian, yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. ”Diputuskannya di level Menko Perekonomian,” ujarnya. Pada tataran inilah, menurut Agung, Tim Reformasi tak memiliki kuasa lagi. Sebab, Tim merupakan bentukan Kementerian Energi dan hanya bertanggung jawab kepada Menteri Sudirman. ”Tapi mungkin Kementerian Koordinator Perekonomian sudah meminta penjelasan rekomendasi Tim dari Pak Sudirman Said,” ujarnya.



Toh, pemerintah semestinya mengajak Tim Reformasi berdiskusi, terutama mengenai ketidakmampuan Pertamina menghapus Premium dalam waktu singkat. Menurut Agung, harus ada pembahasan lagi untuk mencari strategi lain jika rekomendasi tak bisa dijalankan. Menteri Sudirman menampik sudah mengabaikan hasil kerja Tim Reformasi. Menurut dia, pemerintah justru telah menjalankan semua rekomendasi. ”Fungsi Petral sudah berubah ke ISC. Cara perhitungan BBM juga lebih disederhanakan dengan rumusan yang bisa diperbandingkan,” katanya Rabu dua pekan lalu. ”Pertamina tidak bisa lagi bersembunyi.” Soal penghapusan RON 88, menurut Sudirman, telah melalui pembahasan yang memadai. Namun, sebelum pemerintah mengeluarkan kebijakan yang sahih, konsultasi dengan berbagai pihak, seperti Pertamina selaku pelaksana, tak bisa dikesampingkan. Hasilnya, Pertamina membutuhkan waktu maksimal dua tahun. ”Saya tidak punya penafsiran kemunduran waktu itu berarti tidak memenuhi rekomendasi Tim.” Sudirman sepakat pertemuan dengan Tim Reformasi setelah penetapan harga baru BBM perlu digelar. Sayangnya, dalam dua pekan terakhir pemerintah masih disibukkan oleh rapat rutin dengan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menggodok revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015. ”Saya enggak merasa Faisal Basri ngambek. Ini hanya masalah waktu,” ujarnya.



REKOMENDASI UNTUK PETRAL



PENGALIHAN TENDER DAN PENGADAAN IMPOR MINYAK KE ISC Pelaksana: Pertamina Status: Belum terlaksana TENDER TERBUKA PENJUALAN DAN PENGADAAN MINYAK MENTAH Pelaksana: Pertamina dan ISC Status: Belum terlaksana MENGGANTI MANAJEMEN PETRAL DAN ISC Pelaksana: Pertamina, Petral, ISC Status: Terlaksana dengan catatan NASKAH: AYU PRIMA SANDI SUMBER: WAWANCARA



TEMPO/TONY HARTAWAN



Harga Premium dan solar di stasiun pengisian bahan bakar umum Pertamina di kawasan Kuningan, Jakarta.



PENGHENTIAN IMPOR RON 88 ATAU PREMIUM Pelaksana: Pemerintah dan Pertamina Status: Belum terlaksana



small ad BIG IMPACT



Untuk Informasi Halaman Ini Hubungi



(021) 536 61255 ext 708



EKONOMI PERBANKAN



OBLIGASI FIKTIF DARI KUNINGAN Nasabah PT Andalan Artha Advisindo tidak bisa memantau kepemilikan dan jenis obligasi yang dimiliki. Diduga ada keterlibatan orang dalam bank.



P



tha Advisindo (AAA) Sekuritas masih terpampang di depan pintu masuk. Tapi tak ada kesibukan di kantor itu. Di ruangan yang terletak di lantai 18 DEA Tower II, kawasan Mega Kuningan, Jakarta, itu cuma ada beberapa pekerja bangunan membereskan tumpukan meja, lemari, dan kursi yang tidak beraturan. Sejak awal Desember tahun lalu, perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki PT Gani Inti Capital dan PT AAA Investment ini sudah bersalin nama menjadi PT Inti Kapital Sekuritas. Pergantian nama ini dilakukan tepat satu hari sebelum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghentikan kegiatan operasional AAA Sekuritas. ”Sejak itu, tak ada kegiatan,” kata Yanto, petugas operator, Kamis pekan lalu.



PT AAA SEKURITAS-BANK ANTAR DAERAH (2010-28 Januari 2015) Bentuk kerja sama: pembelian obligasi Jumlah transaksi Rp 146 miliar dan US$ 1,25 juta



PT AAA SEKURITAS-BPD MALUKU (2012-5 Januari 2015) Bentuk kerja sama: repo obligasi Jumlah transaksi Rp 262 miliar



2 Desember 2014 PT AAA Sekuritas berganti nama menjadi PT Inti Kapital Sekuritas.



90 |



| 15 FEBRUARI 2015



Kegiatan operasional AAA Sekuritas dibekukan karena modal kerja bersih disesuaikan (MKBD) yang dimiliki perusahaan jauh di bawah batas minimum yang disyaratkan. Persoalan ini terkuak setelah otoritas keuangan menemukan transaksi gadai atau repurchase agreement (repo) yang tidak dimasukkan ke pembukuan. Belakangan, terendus ada transaksi repo fiktif antara AAA dan Bank Antar Daerah senilai Rp 146 miliar. Transaksi repo fiktif juga terjadi antara AAA dan Bank Pembangunan Daerah Maluku senilai Rp 262 miliar. Terungkapnya repo bodong ini berawal dari kejanggalan logo pada surat obligasi yang ditawarkan AAA Sekuritas kepada dua bank tersebut. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal 1 OJK Sardjito mengatakan logo PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada surat berharga itu berbeda



3 Desember 2014 OJK melakukan suspensi kepada PT AAA Sekuritas.



dengan logo yang semestinya digunakan. Sardjito mengatakan kedua bank juga tidak pernah mendapat pemberitahuan dari AAA Sekuritas mengenai subrekening bank serta kode akses untuk memantau kepemilikan dan jenis obligasi. Padahal sistem yang ada saat ini memungkinkan kedua bank itu untuk memantau berapa jumlah kepemilikan portofolio mereka. Kepada kedua bank ini, Direktur AAA Sekuritas Theodorus Andri Rukminto selalu mengatakan dana yang ditransaksikan aman. Seorang pejabat di OJK mengatakan kedua bank itu percaya kepada AAA karena mereka sudah menjalin kerja sama cukup lama. Kerja sama antara AAA dan Bank Antar Daerah, misalnya, sudah dilakukan sejak 2010 dan selalu diperbarui setiap tahun. Perjanjian terakhir dilakukan pada 2014 dan berakhir pada 28 Januari 2015.



4 Desember 2014 OJK meminta PT KSEI membekukan rekening AAA Sekuritas.



8 Desember 2014 OJK menerbitkan surat perintah pemeriksaan.



TEMPO/WISNU AGUNG PRASETYO



APAN nama PT Andalan Ar-



TEMPO/ DASRIL ROSZANDI



Kantor AAA di DEA Tower, Mega Kuningan, Jakarta.



Adapun kerja sama antara AAA dan Bank Maluku terjalin sejak 2012. Atas dasar saling percaya itulah transaksi repo terjadi. Pejabat di otoritas keuangan tadi menjelaskan bahwa transaksi dimulai melalui trade confirmation tanpa ada perjanjian induk di antara kedua belah pihak. ”Saat sudah ada persetujuan, bank langsung kirim dana,” kata pejabat tersebut. Dari data OJK, nilai obligasi yang seharusnya dimiliki kedua bank tersebut kini tidak jelas keberadaannya. ”Sudah diakui oleh Andri Rukminto kepada kami bahwa obligasi yang ditawarkan memang tidak ada alias bodong,” kata pejabat tadi. Direktur Utama Bank Antar Daerah Bujung Rudijanto Hanani tidak menyangka bahwa kerja sama yang terjalin sejak 2010 tersebut akan memantik masalah. Soalnya, Bank Antar Daerah selalu meneri-



17 Desember 2014 Bank Antar Daerah meminta dana mereka dikembalikan dan sebagian piutangnya dipindahkan.



ma laporan rutin mengenai transaksi repo yang dilakukan. Kejanggalan baru terasa saat bank ingin menarik dana setelah kegiatan AAA dibekukan oleh OJK. ”Mereka bilang uangnya tidak ada,” katanya. Bukan cuma Bujung yang dibuat kesal oleh AAA. Sebagai pemegang saham pengendali BPD Maluku, Gubernur Maluku Said Assegaff merasa tertipu. Agar persoalan tak berlarut-larut, ia langsung meminta pelaksana tugas Direktur BPD Maluku Idris Rolobessy memeriksa kemungkinan keterlibatan orang dalam. ”Dari hasil pemeriksaan awal, petinggi bank periode sebelumnya diduga kuat terlibat,” kata Said, yang baru dilantik menjadi gubernur pada Maret 2014. Atas dasar itulah Said meminta Idris menunjuk pengacara dan melaporkan kasus ini ke Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI. Selain melapor-



6 Januari 2015 Bank Maluku melaporkan Andri Rukminto ke Mabes Polri.



kan Andri Rukminto atas dugaan penipuan dan pencucian uang, BPD Maluku juga meminta Mabes Polri menelisik dugaan keterlibatan orang dalam. ”Pokoknya saya minta duit rakyat Maluku kembali,” kata Said. Dihubungi pekan lalu, Richard Adam, pengacara Andri Rukminto, membantah tudingan bahwa kliennya melakukan transaksi repo fiktif. Menurut dia, perjanjian antara AAA Sekuritas dan kedua bank sudah sangat jelas. Buktinya, kata Richard, piutang repo tersebut bisa dipindahtangankan oleh Bank Antar Daerah ke pihak lain bernama Ahadiat Wargana. ”Bila repo disebut bodong, kenapa bisa dipindahkan piutangnya?” ujar Richard. Langkah Bank Antar Daerah itu, kata Richard, melanggar perjanjian. Atas dasar itu, Andri menggugat perdata Bank Antar Daerah ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ketidakjelasan perjanjian transaksi repo justru dibenarkan oleh Sellya Candrasari, kolega Richard. Ia mengakui perjanjian induk kerja sama antara AAA dan Bank Antar Daerah tidak menyebutkan secara rinci obyek obligasi dan kapan tanggal jatuh temponya. Laporan pembelian obligasi hanya melalui surat konfirmasi yang ditandatangani kedua belah pihak. ”Untuk Bank Maluku bahkan tidak ada perjanjian induk, hanya ada trade confirmation,” ujarnya. Hingga akhir pekan lalu, OJK masih mempelajari sanksi apa yang akan diberikan kepada Andri dan perusahaannya jika terbukti melanggar. Sejauh ini Otoritas hanya meminta nasabah AAA Sekuritas segera memindahkan investasinya bila ingin melakukan transaksi lebih lanjut. ”Akan kami proses keamanan nasabah,” kata Sardjito. ● ANGGA SUKMAWIJAYA



MODUS 1. Repo adalah transaksi jual-beli surat berharga yang menyatakan penjual repo berjanji membeli kembali surat berharga tersebut dengan harga yang berbeda pada waktu yang telah ditetapkan. 2. Transaksi repo dilakukan tanpa ada underlying assets atau obyek dasar transaksi dalam penerbitan sukuk yang telah dijanjikan. 3. AAA Sekuritas tidak menempatkan surat berharga yang ditransaksikan pada subaccount Bank Antar Daerah dan Bank Maluku di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.



15 FEBRUARI 2015 |



| 91



EKONOMI INVESTASI



BOCOR PANN LUARDALAM Perusahaan pembiayaan milik negara ini terancam rugi ratusan miliar rupiah dari anjak piutang dan sewa kapal yang macet. BPK mengendus ada transaksi fiktif.



E



di depan pintu kaca kantor PT PANN (Persero) pada Rabu sore pekan ketiga Januari lalu jelas bukan dimaksudkan sebagai pajangan. Rembesan air hujan melalui selasela atap yang bocor di perusahaan pembiayaan pelat merah itulah yang hendak ditadahi agar tak tumpah ke mana-mana. Lebih berat dari sekadar atap yang retak, kebocoran yang lebih serius terjadi di kantong perusahaan ini dan berpotensi membawa kerugian ratusan miliar rupiah. Cerita tentang jebolnya keuangan mereka itu sudah jadi gunjingan di kalangan internal perusahaan. Seorang pegawai di sana mengatakan auditor Badan Pemeriksa Keuangan bolak-balik ke kantor itu sepanjang Oktober-Desember tahun lalu. Audit itu sekarang masih dalam proses pelaporan. Seorang auditor menceritakan salah satu temuan penting mereka adalah adanya dugaan bahwa PANN telah membeli hak tagih yang ternyata sudah dibayar alias bodong. Namun, jauh sebelum BPK masuk, Direktur Utama PT PANN Pembiayaan Maritim—anak usaha PT PANN—Suhardono Sujono rupanya sudah melaporkan urusan ini ke polisi. ”Masih dalam penyidikan. Kami sedang minta keterangan saksi ahli,” kata Kepala Subdirektorat Fiskal, Moneter, dan Devisa Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Ari Ardian, Senin dua pekan lalu. Laporan Suhardono itu dimasukkan



92 |



| 15 FEBRUARI 2015



TEMPO/WISU AGUNG PRASETYO



MBER merah yang ditaruh



Gedung PANN Multifinance di Cikini, Jakarta Pusat. pada awal April tahun lalu. Ia menuduh rekan bisnisnya, Ekawahyu Kasih, telah melakukan penipuan, pemalsuan, penggelapan, dan tindak pidana pencucian uang. Si tertuduh adalah Direktur Utama PT Kasih Industri Indonesia (KII), perusahaan pemasok batu bara yang menjalin kontrak anjak piutang dengan PT PANN senilai Rp 55 miliar. Belakangan, tagihan ini macet dan memicu sengketa. Sejauh ini kepolisian sudah memanggil 15 saksi. Tak mau pasrah menerima tuduhan, Ekawahyu menuntut balik. Dalam selembar surat elektronik yang diterima Tempo dari Kantor Advokat Asfifuddin dan Rekan, PT KII menyatakan telah menggugat PT PANN secara perdata. ”Sidang pertama telah berlangsung pada Selasa, 20 Januari lalu,” begitu tertulis dalam keterangan tersebut. Namun kantor advokat itu menolak menjelaskan materi gugatan kliennya. ●●●



PT PANN, yang dulu dikenal sebagai PT Pengembangan Armada Niaga Nasional, merupakan badan usaha milik negara dengan bisnis utama pembiayaan perkapalan. Ketika arus kas sedang lancar dan modal berlebih, BUMN ini kadang menjalankan bisnis sampingan, yakni memberikan jasa anjak piutang atau factoring. Perseroan membeli piutang atau tagihan yang dimiliki perusahaan lain. ”Karena hanya dilakukan ketika ada ekses modal, porsi bisnis factoring ini sebenarnya kecil sekali dibanding leasing kapal yang mencapai Rp 3 triliunan,” kata Hery Soewandi, Direktur Keuangan PT PANN Pembiayaan Maritim, Kamis pekan lalu. Perusahaan yang jadi klien dalam anjak piutang ini biasanya bersedia menjual hak tagihnya lantaran perlu uang lebih cepat dan tak bisa menunggu sampai jatuh tempo tagihan tiba. Itu sebabnya mereka menjualnya dengan harga lebih rendah dari nilai piutangnya. Selisih nilai itulah yang semestinya jadi keuntungan PT PANN. Namun, bukannya untung, perikatan bisnis dengan PT KII yang dirajut sejak 2007 itu kini berakhir buntung. Dari penelusuran dokumen diketahui anjak piutang ini terkait dengan hak tagih hasil penjualan batu bara PT KII ke PT Indonesia Power (PT IP). Telah lama KII memang jadi pemasok kebutuhan batu bara di Pem-



bangkit Listrik Tenaga Uap Suralaya. ”Karena ada jeda cukup lama antara sampainya pasokan barang dan waktu pembayaran, di situlah peluang factoring muncul,” Hery menjelaskan. ”Awalnya lancar. Sampai pada 2011-2012 mulai ada masalah.” Pada waktu timbul persoalan itu pula PT PANN mendirikan anak usaha, yakni PT PANN Pembiayaan Maritim. Pada akhir 2012, setelah semua izin diperoleh, semua urusan dan aset PT PANN dialihkan ke anak perusahaan baru ini, termasuk hak tagih bermasalah itu. Urusan jadi gawat lantaran dalam kurun itu perusahaan membukukan pembelian belasan hak tagih PT KII yang dicurigai fiktif. Sebab, pada saat tagihan itu dijual, rupanya PT KII sudah mendapatkan pembayaran dari Indonesia Power. Tiap piutang besarnya Rp 4-5 miliar, sehingga total mencapai Rp 55 miliar. ”Tidak ada piutang dengan PT KII. Setiap tagihan langsung kami bayar,” kata Direktur Keuangan PT Indonesia Power Sripeni Inten Cahyani. Dia juga tak mau perusahaannya terseret dalam kasus ini karena mereka tak pernah berhubungan dengan PT PANN. Semua kontrak jual-beli batu bara diteken bersama PT KII, dan terakhir dilakukan pada 2012. Kerja sama anjak piutang antara PT PANN dan PT KII memang tak biasa. Mengacu pada penjelasan Otoritas Jasa Keuangan mengenai jual-beli hak tagih, seharusnya perusahaan anjak piutang menagih piutang kepada pelanggan dari kliennya. Dalam kasus ini, PT PANN semestinya menagih langsung ke Indonesia Power. Namun Hery Soewandi mengakui, dalam perikatan bisnis mereka, Indonesia Power memang tak terlibat sama sekali. PT PANN dan PT KII sepakat penagihan tetap dilakukan PT KII, dan hasil pembayaran itulah yang nantinya disetor ke PANN. ”Namanya undisclosed factoring. Masalahnya, dari penelusuran auditor kami, pembayaran dari Indonesia Power itu tak disetorkan oleh Ekawahyu ke kami,” kata Hery. ”Karena itulah PANN melaporkannya sebagai penipuan dan penggelapan.” ●●●



BUKAN cuma dalam urusan anjak piutang PT PANN berselisih dengan Ekawahyu. Duit mereka dalam jumlah lebih besar terancam amblas melalui perusahaan Eka yang lain, yakni PT Kasih Lintas Nusantara (PT KLN). Kasih Lintas adalah sayap usaha



yang dipakai untuk mengurus pengiriman batu bara milik PT KII. ”Dengan KLN, nilai pokoknya saja dulu Rp 190 miliar. Kalau dihitung bunganya, jumlahnya tentu jauh lebih besar,” Hery Soewandi menyebutkan angka potensi kerugian mereka. Uang sebanyak itu semula disetujui digunakan sebagai biaya leasing tujuh kapal pengangkut batu bara yang dijamin PT PANN untuk PT Kasih Lintas. Semula, kalau segalanya sesuai dengan rencana, Ekawahyu akan membayar sewa kapal itu dengan hasil penjualan batu bara mereka. Yang terjadi berikutnya dalam bisnis ini banyak meleset dari hitungan dan rencana mereka. Kapal-kapal asal Rusia yang dipilih PANN untuk PT Kasih sering rusak. Performanya tak cocok dengan harapan, dan kondisi ini jadi alasan bagi dua perusahaan Ekawahyu ketika menunggak pembayaran ke PT PANN. Seorang pegawai di PANN bercerita, sempat ada upaya restrukturisasi dengan cara menambah outstanding anjak piutang. Tampaknya, kata dia, cara inilah yang di kemudian hari disebut-sebut sebagai hak tagih fiktif. Apalagi setelah itu tak ada lagi pengiriman batu bara dari PT KII ke Indonesia Power. Urusan juga tambah ruwet setelah PT PANN memutuskan PT KII dan PT KLN tak boleh lagi mengangsur, tapi harus melunasi semua utangnya. Kedua perusahaan tak sanggup, dan kapal-kapal itu pun ditarik. Melalui pengacaranya dari Kantor Advokat Asfifuddin dan Rekan, Ekawahyu membantah tuduhan bahwa pihaknya menjual piutang fiktif, sehingga merugikan PT PANN. ”Kami yang telah dirugikan dalam transaksi dengan PT PANN Multifinance dan PANN Pembiayaan Maritim,” demikian mereka tulis dalam penjelasannya. Mereka juga menolak tudingan adanya kongkalikong dengan pejabat PT PANN yang berujung pada kerugian perusahaan negara. Anggota BPK, Achsanul Qosasi, membenarkan tim auditornya turun memeriksa kejanggalan anjak piutang dan kerja sama PT PANN itu. Hasilnya ia teken pada 21 Januari lalu, dan ada indikasi tindak pidana korupsi di sana. ”Kami merekomendasikan untuk ditindaklanjuti ke penegak hukum. Saya melihat ada unsur kesengajaan dan dilakukan berulang,” katanya. ”Semoga direksi segera mengambil langkah penyelamatan perusahaan.” ● MARTHA THERTINA, Y. TOMI ARYANTO



15 FEBRUARI 2015 |



| 93



MOMEN EKONOMI EKONOMI PENERBANGAN



PENJUALAN TIKET DI BANDARA DILARANG MENTERI Perhubungan Ignasius Jonan menerbitkan aturan larangan pembukaan loket penjualan tiket di bandar udara. Dalam surat edaran Nomor HK.209/ I/16PHB.2014 tentang Peningkatan Pelayanan Publik di Bandar Udara Seluruh Indonesia, Jonan berdalih larangan itu bertujuan menghapus praktek percaloan. Namun dia memberi toleransi selama tiga bulan untuk bandara sebelum menerapkan penuh aturan itu. Jika dalam tiga bulan terbukti masih ada praktek calo, Jonan akan langsung menutup loket di bandara tersebut. ”Saya yakin bandar udara enggak bisa langsung menutup loket. Tapi, kalau sampai ada percaloan dan bisa dibuktikan, saya tutup itu loket,” katanya Kamis pekan lalu. Sejumlah maskapai penerbangan menyatakan siap mematuhi larangan itu. ●



PENERBANGAN



GARUDA LAKUKAN LINDUNG NILAI PT Garuda Indonesia menjalin kerja sama lindung nilai (hedging) dengan PT Bank BNI, PT Bank CIMB Niaga Tbk, dan Standard Chartered Indonesia guna menghindari risiko pelemahan rupiah. Perjanjian lindung nilai melalui transaksi cross currency swap ini senilai Rp 1 triliun selama tiga tahun.



PERIKANAN



NILAI EKSPOR LOBSTER DAN KEPITING ANJLOK



POTENSI DAERAH



EMPAT KAWASAN EKONOMI BARU SIAP DIBANGUN BADAN Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengkaji pengembangan empat kawasan ekonomi khusus baru di Papua



94 |



| 15 FEBRUARI 2015



Direktur Utama Garuda Arif Wibowo mengatakan dengan hedging itu diharapkan ada penghematan biaya US$ 200 juta (sekitar Rp 2,5 triliun). Upaya ini dilakukan untuk memperbaiki kinerja keuangan yang merugi selama setahun terakhir. ”Efisiensinya 5-10 persen, kombinasi dari berbagai biaya terutama operasi,” katanya Senin pekan lalu. ●



dan Papua Barat. Daerah itu adalah Raja Ampat, Sorong, Teluk Bintuni, dan Merauke. ”Potensi investasinya besar,” kata Kepala BKPM Franky Sibarani di Jakarta, Senin pekan lalu. Merauke, misalnya, saat ini sudah menjadi kawasan industri semen. Pemerintah saat ini sedang mendorong konektivitas dengan penyediaan kereta api dan jalan tol. Adapun di kawasan Te-



luk Bintuni telah berkembang investasi minyak dan gas serta pupuk. Menurut Franky, untuk mendorong kawasan industri Teluk Bintuni menjadi kawasan ekonomi khusus, perlu dibangun pelabuhan dan bandar udara. BKPM berencana memfasilitasi sepuluh perusahaan yang realisasi investasinya di Papua terhambat. ●



TEMPO/ADI WARSIDI (LOBSTER), TEMPO/MARIFKA WAHYU HIDAYAT (GARUDA)



K



EMENTERIAN Kelautan dan Perikanan mencatat terjadi penurunan tajam nilai ekspor lobster, kepiting, dan rajungan bertelur setelah terbit aturan larangan penangkapan tiga komoditas perikanan terhitung sejak 15 Januari lalu. Menurut Sekretaris Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan Agus Priyono, bulan lalu volume ekspor turun dari rata-rata 72 ribu menjadi 26 ribu ekor per hari. ”Ada penurunan 63 persen,” katanya Selasa pekan lalu. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Larangan Penangkapan Lobster, Kepiting, dan Rajungan Bertelur diterbitkan untuk menjaga populasi ketiga spesies ini yang terus merosot. Selama ini kepiting dan rajungan banyak diekspor ke Amerika Serikat dan Cina. Adapun pasar utama ekspor lobster adalah Cina dan Taiwan. ●



STATISTIK



JANUARI, HARGA BARANG DAN JASA TURUN PENURUNAN harga bahan bakar minyak yang terjadi pada Januari 2015 menyebabkan rata-rata harga barang dan jasa turun. Badan Pusat Statistik mencatat pada Januari 2015 terjadi deflasi 0,24 persen. Kepala BPS Suryamin mengatakan pada kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan terjadi deflasi 4,04 persen. ”Tapi tetap ada komoditas yang menghalangi deflasi, seperti daging ayam, ikan, beras, emas perhiasan, listrik, dan tembakau,” katanya Senin pekan lalu. Meski terjadi deflasi, Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan pemerintah tetap mewaspadai potensi inflasi pada waktu mendatang. BPS mencatat inflasi tahunan pada Januari 2014-Januari 2015 sebesar 6,96 persen. ●



PERPAJAKAN



TEMPO/SUBEKTI (BBM), REUTERS/GARY CAMERON (TOYOTA)



PENUNGGAK PAJAK DISANDERA DIREKTORAT Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memberikan sanksi keras kepada para penunggak pajak. Selasa pekan lalu, tiga warga Jawa Timur disandera di lembaga pemasyarakatan karena menunggak pajak. Pasangan IS dan OHC disandera karena perusahaannya, yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan, menunggak pajak Rp 2,99 miliar. KMS, yang perusahaannya terdaftar di KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan, menunggak Rp 900 juta. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Dadang Suwarna mengatakan langkah ini diambil setelah surat teguran, surat paksa, dan surat perintah penyitaan aset tak diikuti dengan pelunasan kewajiban mereka. ”Karena komunikasinya kurang baik, langkah berikutnya dilakukan pemblokiran harta penanggung pajak serta pencekalan, dan terakhir dilakukan penyanderaan,” katanya Selasa pekan lalu. Selanjutnya mereka bisa dibebaskan jika melunasi seluruh tunggakan. ●



ANGGARAN



TARGET PENERIMAAN MIGAS DIPANGKAS BADAN Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah sepakat mematok target penerimaan minyak dan gas bumi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015 menjadi Rp 139,36 triliun. Angka ini turun Rp 16,72 triliun dibanding yang diusulkan pemerintah sebelumnya sebesar Rp 156,08 triliun. Menurut Pelaksana Tugas Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Andin Hadiyanto, kesepakatan ini dicapai setelah melewati perdebatan alot saat membahas pendapatan negara bukan pajak, khususnya mengenai cost recovery untuk kontrak migas. Pemerintah sebelumnya mengajukan dua angka cost recovery untuk disimulasikan. Pertama, US$ 16,5 miliar dengan penerimaan migas diperkirakan Rp 117 triliun. Kedua, sebesar US$ 14 miliar, penerimaannya menjadi Rp 139 triliun. ●



OTOMOTIF



YEN MELEMAH, TOYOTA UNTUNG PERUSAHAAN otomotif terbesar di Jepang, Toyota Motor Corp, menikmati berkah dari pelemahan nilai tukar yen. Toyota mencatat lonjakan laba operasional karena angka penjualan di pasar luar negeri melonjak seiring dengan melemahnya nilai tukar yen. Di Amerika Serikat, angka penjualan naik dari 2,74 juta unit menjadi 2,75 juta unit. Pada periode Oktober-Desember, Toyota mencatat pertumbuhan laba operasi 27 persen menjadi 762,88 miliar yen di atas estimasi para analis. Produsen mobil terbesar di dunia ini menargetkan pertumbuhan laba 2,7 triliun yen (US$ 22,93 miliar) untuk tahun fiskal yang berakhir pada 31 Maret mendatang. Angka ini lebih tinggi dari proyeksi sebelumnya yang 2,5 triliun yen dan perkiraan 30 analis yang disurvei Thomson Reuters. Rabu pekan lalu, Direktur Toyota Motor Corp Takuo Sasaki mengatakan margin keuntungan diperkirakan meningkat menjadi 10 persen dari proyeksi sebelumnya yang 9,4 persen. ●



15 FEBRUARI 2015 |



| 95



Kolom



MENGELOLA EKONOMI DALAM KETIDAKPASTIAN



K



ETIDAKPASTIAN memang tak pernah menjemukan, walau meresahkan. Ia meresahkan karena tak sepenuhnya bisa kita kendalikan. Itu sebabnya kita kerap mereduksi realitas dan menyimpannya dalam kerangka yang dapat dimengerti dan dikendalikan. Penulis Susan Sontag pernah menyebut interpretasi sebagai balas dendam intelektual terhadap dunia yang tak pasti. Mungkin benar. Perubahan dan ketidakpastian itulah yang kita hadapi saat ini. Pemulihan ekonomi dunia masih dibayangi ketidakpastian. Kekhawatiran akan kenaikan bunga di Amerika Serikat masih mengganggu pasar keuangan. Gejala perlombaan melemahkan mata uang (competitive devaluation) terjadi. Bukan tak mungkin akan mengarah pada perang mata uang (currency war). Bank Sentral Eropa (ECB) juga baru melakukan kebijakan quantitative easing (QE). Pertanyaan yang muncul: bagaimana dampaknya bagi emerging markets (EM), termasuk Indonesia? Apakah langkah ini akan membuat dampak dari kemungkinan kenaikan Fed Rate dapat diatasi? Lalu bagaimana mengelola ketidakpastian ini? Saya kira pertanyaan ini penting karena banyak anggapan yang muncul bahwa QE akan membawa dampak yang besar bagi perekonomian Indonesia. Tak dapat dimungkiri langkah ECB ini akan memberi dorongan arus modal keluar dari Eropa. Apalagi karena imbal (yield) dari obligasi euro sangat rendah. Bisa dibayangkan, investor dari Eropa berlomba mencari imbal yang lebih tinggi. Arus modal akan mengalir ke negaranegara lain, termasuk Indonesia. Di sini, saya kira kita harus cermat. Ketika Amerika melakukan QE beberapa tahun lalu, posisi EM relatif lebih baik dibanding negara maju seperti Amerika dan negara Eropa, yang saat itu sedang mengalami krisis. Akibatnya modal mengalir ke EM, termasuk Indonesia. Rupiah menguat tajam, pasar keuangan melonjak, dan ekspor Indonesia melompat karena harga komoditas dan energi melesat. Sayangnya, saat ini situasi berbeda. Negara-negara EM justru sedang mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi karena melemahnya harga komoditas. Selain itu, beberapa negara EM terpaksa memperlambat pertumbuhan guna menjaga stabilitas ekonomi makro karena persoalan defisit transaksi berjalan atau defisit anggaran. Tapering tantrum yang terjadi pada 2013 juga mendorong perlambatan ini. Di sisi lain, kita melihat perekonomian Amerika mengalami perbaikan yang signifikan. Dalam kondisi seperti ini, investor tentu akan mencari imbal hasil investasi yang paling tinggi. Saya bisa membayangkan negara EM yang mengalami akselerasi pertumbuhan seperti India mungkin akan memperoleh manfaat yang lebih besar dibanding negara EM lain. Selain itu, Amerika, salah satu negara yang paling cerah pertumbuhannya, akan menjadi magnet bagi modal dari Eropa ini. Dan, dengan kapasitas penyerapan pasar keuangan Amerika yang sa96 |



| 15 FEBRUARI 2015



ngat besar, bukan tidak mungkin sebagian besar arus modal dari Eropa akan masuk ke sana. Karena itu, saya melihat dampak dari QE yang dilakukan ECB terhadap Indonesia, walau positif, tidak akan sebesar dampak QE yang dilakukan Amerika pada 2009. Pertanyaan berikutnya: apakah arus modal yang masuk ke Amerika ini akan mengkompensasi dampak kenaikan bunga Fed—jika akhirnya dinaikkan? Saya kira yang akan terjadi justru masuknya arus modal ke Amerika yang membuat dolar Amerika menguat secara relatif terhadap mata uang lain. Apalagi, pada saat yang sama, banyak negara mulai melakukan langkah menurunkan tingkat bunga. Langkah ini secara tidak langsung mendorong terjadinya competitive devaluation, yang membawa risiko terjadinya perang kurs (currency war). Dalam situasi seperti ini, saya kira menjadi tidak mudah bagi bank sentral Amerika, The Fed, menaikkan bunga. Apresiasi dolar akan cenderung menurunkan ekspektasi inflasi. Tujuan dari kenaikan bunga The Fed justru untuk mengantisipasi naiknya inflasi di masa depan. Dalam situasi seperti ini, sebenarnya The Fed tidak perlu menaikkan bunga. Saya ingat, dalam pertemuan di G-20 dan IMF Restricted Breakfast Meeting di Washington, Oktober 2014, Gubernur Bank Sentral Amerika Janet Yellen menjelaskan bahwa indikasi yang digunakan The Fed dalam menaikkan bunga adalah angka pengangguran di Amerika di bawah 6 persen dan inflasi mencapai 2 persen. Benar bahwa angka pengangguran saat ini sudah mencapai 5,6 persen, tapi de-



EDI RM



MUHAMAD CHATIB BASRI*



ngan harga minyak yang turun, tampaknya angka inflasi akan sulit mencapai 2 persen. Harga energi yang murah akan memicu percepatan permintaan di Amerika, sehingga akan mendorong inflasi. Namun tampaknya percepatan permintaan ini tak secepat deflasi yang terjadi akibat penurunan harga energi. Tapi terlalu pagi untuk menyimpulkan. Sebab, dalam rapat Federal Open Market Committee (FOMC), akhir Januari lalu, The Fed menyatakan bahwa mereka akan bersabar melihat waktu yang tepat buat menaikkan bunga. Tampaknya ketidakpastian masih akan tetap bersama kita. Pertemuan FOMC setelah April 2015 akan sangat menentukan. Saya membayangkan, selama ketidakpastian itu terjadi, pasar keuangan di Indonesia, termasuk nilai tukar, masih akan bergejolak. Jika akhirnya The Fed menaikkan bunga pertengahan tahun ini— walau saya ragu terhadap hal itu—saya bisa membayangkan akan terjadi risiko pembalikan arus modal keluar dari Indonesia. Akibatnya nilai tukar rupiah dan mata uang EM lain akan terpukul. Ketidakpastian inilah yang menimbulkan gejolak di pasar keuangan. Karena itu, dampak positif dari QE yang dilakukan ECB menjadi terbatas. Pertanyaan penting berikutnya: jika arus modal dari Eropa akan mengalir ke negara yang pertumbuhan ekonominya membaik, mengapa Bank Indonesia tidak mulai menurunkan tingkat bunga saja? Bukankah inflasi sudah mulai menurun? Saya melihat ruang untuk menurunkan tingkat bunga ada, sepanjang dua hal terpenuhi. Pertama, adanya ke-



pastian bahwa The Fed tidak akan menaikkan bunga tahun ini. BI harus secara cermat melihat hal ini. Tentunya BI tak mau kejadian pada 2005 berulang, ketika subsidi bahan bakar minyak meningkat dan BI terlambat (behind the curve) dalam mengantisipasi kenaikan bunga Fed, yang mulai naik sejak 2003, pasar keuangan dan rupiah jatuh. Indonesia masuk krisis mini. Bunga bisa diturunkan jika risiko arus modal keluar dapat diminimalkan. Kedua, BI memiliki ruang menurunkan bunga jika tekanan dalam defisit transaksi berjalan sudah bisa sepenuhnya diatasi. Kita melihat defisit transaksi berjalan terus menurun sejak 2013, tapi masih pada tingkat yang relatif tinggi. Benar bahwa kita bisa mengharapkan perbaikan neraca perdagangan ke depan. Defisit yang selama ini didorong oleh perlambatan ekspor akibat penurunan harga komoditas akan terbantu oleh penurunan harga minyak yang tajam di sisi impor. Namun, jangan lupa, Cina memotong proyeksi pertumbuhan menjadi 7 persen. Jika Cina melambat, ekspor kita akan menurun lebih tajam lagi. Karena itu, walau defisit transaksi berjalan sudah mulai membaik, kehati-hatian tetap dibutuhkan. Apalagi jika pemerintah terlalu agresif dalam memacu anggaran untuk infrastruktur. Ingat, hampir 70 persen bahan untuk membangun infrastruktur berasal dari impor. Jika pemerintah terlalu mendadak dan agresif dalam membelanjakan ini, ekspansi anggaran akan memacu defisit transaksi berjalan. Itu sebabnya saya amat memahami dan memberikan apresiasi terhadap kehati-hatian BI. Ruang untuk menurunkan bunga mungkin terbuka ke depan jika dua hal itu bisa dipenuhi. Jika tidak, mungkin pertumbuhan ekonomi kita masih akan ada di kisaran 5,2-5,3 persen. Mungkin tak memuaskan, tapi tak terlalu buruk sebenarnya. Terutama jika kita melihatnya dalam perspektif dunia yang tak pasti ini. Yang menarik diperhatikan: India. Dalam pertemuan saya di Amerika dan Asia dengan banyak investor besar minggu lalu, mereka melihat kesungguhan yang amat besar terhadap reformasi ekonomi di India. Para Investor memang melihat hal positif dari Indonesia, terutama berkaitan dengan pengalihan subsidi BBM untuk infrastruktur dan kebijakan Bank Indonesia. Yang mengejutkan saya: investor menganggap kisruh Komisi Pemberantasan Korupsi-Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berkepanjangan dapat mengganggu modal politik Presiden Joko Widodo dalam melanjutkan reformasi ekonomi. Reformasi ekonomi hanya bisa dilakukan jika modal politik terjaga. Itu sebabnya penyelesaian soal politik saat ini jadi penting sebagai penanda komitmen kita terhadap reformasi. Pelik memang, tapi pada akhirnya memerintah adalah membuat pilihan. Saya jadi ingat kalimat tua dari Nigel Lawson, politikus kawakan Inggris: To govern is to choose. To appear to be unable to choose is to appear to be unable to govern. Dan Lawson benar. ● *) EKONOM, MANTAN MENTERI KEUANGAN RI



15 FEBRUARI 2015 |



| 97



GERAK CEPAT SI BUNGSU MEMBANGUN INFRASTRUKTUR



K



PJ Gubernur Irianto Lambrie melakukan kunjungan ke salah satu jalur perbatasan di daerah Simanggaris yang kondisinya masih memprihatinkan.



alimantan Utara (Kaltara) merupakan provinsi termuda di Indonesia. Diresmikan sebagai provinsi ke-34 di Indonesia bersamaan dengan pengambilan sumpah/janji Dr H. Irianto Lambrie sebagai Penjabat Gubernur Kaltara pada 22 April 2013. Daerah ini terdiri dari enam kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Berau, Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung. Provinsi yang berbatasan langsung dengan Malaysia ini dibentuk untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah guna mencapai kesejahteraan rakyatnya. Sebagai provinsi baru, Kaltara sedikit tertinggal dibandingkan dengan provinsiprovinsi yang lebih tua, terutama soal infrastruktur. Ketertinggalan ini membuat sebagian wilayah Kaltara terisolasi, apalagi di wilayah perbatasan. Dampaknya adalah warga kesulitan mendapatkan bahan kebutuhan pokok dari dalam negeri, kalaupun ada, harganya melambung tinggi. Ketergantungan dengan negara tetangga pun tak bisa dihindari. Ini merupakan sebuah ancaman bagi nasionalisme warga perbatasan. Kebutuhan fasilitas kesehatan pun semakin banyak. Setelah 69 tahun Indonsia



merdeka, kawasan perbatasan belum memiliki rumah sakit sehingga warga lebih memilih berobat ke negara tetangga. Tanjung Selor, sebagai Ibu Kota provinsi, pun hanya mempunyai sebuah rumah sakit umum daerah tipe D. Dengan kondisi yang ada, pemerintah provinsi mengusulkan program prioritas 2015-2019. Di antaranya adalah pembangunan prasarana jalan dan jembatan di wilayah perbatasan yang ada di Kabupaten Nunukan dan Malinau. Lalu, peningkatan lima bandara perintis di perbatasan, serta pembangunan bandara di Pulau Sebatik sebagai solusi tercepat untuk mengangkut kebutuhan pokok masyarakat di perbatasan, sebelum jalan tembus dibangun. Soal bandara, pemerintah provinsi juga mengusulkan penambahan runway bandara internasional di Tarakan, Tanjung Selor, dan Nunukan agar dapat didarati pesawat berukuran lebih besar. Untuk meningkatkan perekonomian daerah, Penjabat Gubernur Irianto Lambrie berencana membangun 11 pelabuhan dan dermaga sungai, antara lain pelabuhan bongkar muat barang di Bulungan, pelabuhan perikanan Nunukan, pelabuhan internasional di Tanah Kuning, dan pelabuhan di Bebatu. Pelabuhan ini diperlukan mengingat topografi sebagian



Kaltara terdiri dari dataran rendah dengan banyak sungai dan berhadapan langsung dengan laut. Sebagian besar aktivitas perekonomian masyarakat bergantung pada sungai dan laut. Apalagi, Kaltara merupakan bagian dari jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Antara Bulungan dan Tarakan juga akan dibangun jembatan, Jembatan Bulan namanya. Jembatan ini akan memperkuat koneksi Tarakan-Tanjung Selor yang selama ini hanya bisa dilalui lewat jalur air dan udara sehingga amat tergantung pada cuaca. Harapannya, jembatan ini akan memperlancar distribusi barang dan jasa yang amat tinggi di kedua wilayah itu. Si bungsu ini juga siap menjadi daerah penyokong swasembada pangan nasional. Salah satu konsep yang dikembangkan adalah Delta Kayan Food Estate (DeKaFE) yang memanfaatkan lahan pasang surut di provinsi itu. Kaltara yang memiliki luas 71 ribu kilometer persegi ini juga berencana membentuk kawasan industri dan pelabuhan internasional (KIPI) untuk mengolah sumber daya alam yang tersedia. Untuk memenuhi kebutuhan listrik, akan dibangun pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang memanfaatkan sumber daya air yang belum dimanfaatkan secara optimal. z INFORIAL



KETERBATASAN infrastruktur, terutama di wilayah perbatasan, membuat sebagian wilayah Kalimantan Utara terisolasi sehingga warga kesulitan mendapatkan bahan kebutuhan pokok.



BIRO UMUM DAN HUMAS PEMPROV. KALIMANTAN UTARA



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA



I



barat lembaran yang masih kosong. Menunggu dicoretkannya rancangan untuk mengisinya. Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) usianya kurang dari tiga tahun. Dr Ir H. Irianto Lambrie, MM, Penjabat (PJ) Gubernur Kalimantan Utara, menyampaikan beragam rencana dan harapannya dalam penataan Kaltara. Irianto menegaskan, inilah kesempatan yang besar bagi seluruh bangsa Indonesia untuk mewujudkan dari awal, sebuah good corporate governance. Berikut, petikan wawancara dengan sang Gubernur.



Irianto Lambrie, PJ Gubernur Provinsi Kalimantan Utara.



“SAYA INGIN SEMUA PENDUDUK KALTARA BAHAGIA”



Provinsi seperti apakah yang hendak diwujudkan di Kaltara? Kalau diringkas, saya maunya membuat semua penduduk Kaltara itu bahagia. Bahagia itu lebih dari sejahtera. Banyak yang hidup sejahtera tetapi tidak bahagia. Jadi menyejahterakan saja tidak cukup menurut saya. Nah, untuk mewujudkan itu perlu kerja keras membenahi persoalan yang tidak sedikit. Sekarang indikator ekonomi juga memasukkan kebahagiaan. Konkretnya seperti apa? Kaltara lahir karena begitu tertinggalnya daerah ini dari sisi infrastruktur, sarana prasarana, kuantitas pelayanan dasar. Apalagi ditambah pembangunan Sabah, Serawak yang berbatasan langsung dengan Kaltara, yang jauh lebih maju. Kami akan menambah kuantitas dan kualitas jalan, jembatan, dan sarana transportasi lainnya. Seperti, bandar udara, pelabuhan barang, kualitas kesehatan, pendidikan dan sarana pendukung lainnya. Kaltara sudah menyiapkan perencanaan pembangunan hingga 50-100 tahun ke depan. Harapannya, rencana ini terus menjadi acuan. Sekarang pun menjadi kesempatan untuk mewujudkan good corporate governance. Semuanya mulai dari awal dan ini kesempatan emas untuk menata bersama. Salah satunya adalah penataan Ibu Kota yang maju. Kota Tanjung Selor, sebagai pusat pemerintahan provinsi akan jadi sepuluh kota yang diprioritaskan oleh Bappenas. Lalu dukungan apa yang Anda butuhkan untuk merealisasikan semua itu? Pertama, pemerintah pusat perlu membuat kebijakan yang spesifik terhadap Provinsi Kaltara. Spesifik karena situasinya jelas berbeda dari provinsi lainnya. Indonesia tidak bisa dibangun dengan



cara yang seragam. Contohnya adalah penghitungan unit cost. Kalau di Jawa membangun satu meter persegi biayanya Rp 5 juta, di Kaltara bisa Rp 10-15 juta. Bayangkan saja, kita mau bawa alat berat saja harus menyeberang ke Malaysia dulu baru ke Kaltara, karena tidak ada jalan dari Samarinda ke sini. Lalu, perencanaan pembangunan semuanya panjang, jadi harapannya, banyak pembiayaan pembangunan membutuhkan cara multiyears contract. Dengan demikian, tidak akan terputus pembangunan yang sudah dimulai. Salah satu yang membutuhkan cara pendanaan itu adalah jalan dan jembatan Ruas Malinau – Long Bawan dan Ruas Jalan di wilayah Apo Kayan, Kabupaten Malinau. Yang juga perlu menjadi perhatian adalah pentingnya memasukkan kultur lokal dalam setiap kebijakan. Membangun berdasarkan kultur lokal lebih berhasil un-



tuk konteks Kaltara. Contoh paling jelas adalah tenaga kerja seperti guru, dokter, para medis. Kalau memang penduduk Kaltara tentu mereka akan kerasan tinggal di sana. Kalau didatangkan dari Jawa misalnya, ada potensi untuk pergi. Jadi sekarang ini kita mengirimkan banyak putra daerah untuk belajar ke perguruan tinggi terbaik di Indonesia untuk menunjang pembangunan di Kaltara. Bagaimana dengan pemberdayaan kekayaan alam di Kaltara? Sumber daya alam di Kaltara sangat melimpah. Misalnya ditemukannya cadangan migas yang lebih besar dari Blok Mahakam. Belum lagi minyak bumi di lepas pantai dan lain sebagainya. Semuanya tentu dikelola dengan prinsip good corporate governance. z



BIRO UMUM DAN HUMAS PEMPROV. KALIMANTAN UTARA



INFORIAL



INTERNASIONAL AMERIKA SERIKAT



PEMBOCOR YANG DIPUTUS BERSALAH Jeffrey A. Sterling, mantan pegawai CIA, dinyatakan bersalah karena memberikan informasi operasi rahasia di Iran kepada wartawan. Ia hanya salah satu ”korban” pemberangusan para whistleblower oleh pemerintah Obama.



100 |



| 15 FEBRUARI 2015



Jeffrey A. Sterling dan istrinya di pengadilan di Alexandria, Virginia. AP/ KEVIN WOLF



8 FEBRUARI 2015 |



| 101



INTERNASIONAL AMERIKA SERIKAT



S



AAT putusan juri dibacakan,



102 |



| 15 FEBRUARI 2015



Fasilitas pengayaan Nuklir Iran di Natanz (atas).



James Risen (kanan) di New York, Januari 2006.



informasi yang didapat dari sumber lain di CIA, juga dari ilmuwan Rusia yang dilibatkan dalam operasi. Pada 2003, karena keprihatinannya akan operasi Iran itu, Sterling menjadi whistleblower dengan mengungkap informasi ketidakberesan operasi kepada Komite Intelijen Senat. Informasi ini juga terdapat dalam buku Risen yang terbit pada 2006, State of War. Operasi yang rencananya untuk menggagalkan atau menunda program nuklir Iran itu kemudian ketahu-



an, dan membuat Iran malah lebih maju. Jaksa berbeda berpendapat. Menurut jaksa dalam argumen penutupnya, hanya Sterling yang memiliki informasi, motif, dan kesempatan untuk membocorkannya. ”Terdakwa menempatkan kepentingan diri sendiri dan dendam pribadi di atas (kepentingan) rakyat Amerika,” kata jaksa federal, Eric G. Olshan, seperti dilansir The New York Times. ”Untuk apa? Dia membenci CIA, dan dia ingin menyamakan skor.” Sterling, yang bekerja di CIA mulai 1993,



AP/HASAN SARBAKHSHIAN (NUKLIR), MARVI LACAR/GETTY IMAGES (JAMES)



Jeffrey A. Sterling berdiri tegak dan hanya memandang juri dengan tatapan tanpa emosi. Istrinya, yang duduk di belakangnya di ruang sidang di pengadilan di Alexandria, Virginia, terisak-isak. Mantan pegawai Badan Intelijen Amerika Serikat (CIA) berusia 47 tahun ini dinyatakan bersalah melakukan tindakan matamata pada Senin dua pekan lalu. ”Ini putusan yang adil dan wajar,” kata Jaksa Agung Eric H. Holder Jr. dalam pernyataannya. ”Dibukanya (informasi rahasia) menempatkan nyawa orang dalam bahaya. Dan ini merupakan pelanggaran berat atas kepercayaan publik oleh seseorang yang telah bersumpah untuk menjaganya.” Lebih lanjut Holder menyatakan putusan itu menunjukkan kemungkinan mengadili pembocor informasi rahasia sekitar keamanan nasional tanpa menyeret wartawan, yang memang juga melakukan tugasnya. Sterling dinyatakan bersalah telah memberikan informasi mengenai Operasi Merlin kepada James Risen, wartawan The New York Times. Operasi rahasia di masa pemerintahan Bill Clinton pada 2000-an ini dilancarkan untuk mengganggu program nuklir Iran. Namun para pengacara Sterling menolak putusan itu. Mereka yakin Sterling tak bersalah. Mereka menuduh vonis Sterling hanya berdasarkan kecurigaan. ”Pemerintah memiliki pengacara yang hebat,” ujar pengacara Sterling, Barry J. Pollack. ”Mereka memiliki teori hebat, membuat argumen hebat. Apa yang kurang dari pemerintah adalah bukti.” Selama pengadilan, memang tak ada bukti kuat yang disampaikan jaksa penuntut, seperti rekaman percakapan telepon atau saling tukar e-mail antara Sterling dan Risen mengenai hal itu. Bahkan Risen juga tegas menolak menyebut siapa sumbernya, meski di luar pengadilan. Pollack mengakui Sterling dan Risen berhubungan, tapi mereka hanya bicara mengenai gugatan Sterling terhadap CIA. Mungkin saja Risen bertanya soal operasi di Iran saat Sterling bertugas, tapi, menurut Pollack, Sterling tak memberikan informasi kepada Risen. Pengacara Sterling meyakini jurnalis itu mendapatkan informasi mengenai Operasi Merlin dari anggota staf Kongres, kemudian digabung dengan berbagai potongan



dipecat pada 2002. Sebelumnya, pada 2000, ia mengeluhkan tindakan diskriminatif di CIA. Setelah keluhan itu, kewenangannya dicabut, yakni menerima dan menyimpan dokumen penting operasi rahasia. Dia lalu ditempatkan di bagian administrasi hingga 2001. Setelah gagal dalam perundingan, kontraknya dengan CIA diputus pada 2002. Ia kemudian menggugat CIA. Selain itu, ia berselisih paham dengan pejabat badan intelijen ini mengenai penulisan memoarnya yang menggambarkan sebagian kerjanya. ●●●



PUTUSAN bersalah atas Sterling merupakan kemenangan besar bagi pemerintah Barack Obama dalam upaya memberangus pegawai pemerintah atau kontraktor yang ”bernyanyi” kepada media mengenai masalah keamanan nasional tanpa persetujuan pemerintah. Selama pemerintahan Obama, ada delapan kasus sejenis. Kebanyakan yang dituduh melakukan pembocoran rahasia negara alias whistleblower sejak 2009 telah mengaku bersalah. Sebagian mencoba menghindari pengadilan. Mi-



salnya mantan Manajer Badan Keamanan Nasional (NSA) yang juga dituduh membocorkan rahasia keamanan nasional, Thomas A. Drake, yang membuat kesepakatan agar tuduhan kepadanya diperingan sehingga ia tak harus menjalani hukuman penjara. Hal yang sama dilakukan dua mantan kontraktor pemerintah, Donald Sachtleben dan Stephen Kim. Walau begitu, jaksa memberikan hukuman lumayan keras kepada John Kiriakou, yang dipenjara dua setengah tahun karena membuka nama-nama petugas yang sedang dalam penyamaran kepada jurnalis. Mantan pegawai CIA ini keluar dari penjara federal pada Selasa pekan lalu dan menjalani sisa hukuman, 86 hari, sebagai tahanan rumah. Satu-satunya terdakwa yang diadili di pengadilan militer adalah Chelsea Manning—atau dulu Bradley Manning. Dia dinyatakan bersalah menyerahkan ”segudang” dokumen pemerintah kepada organisasi anti-kerahasiaan, WikiLeaks, dan dijatuhi hukuman penjara 35 tahun. Yang belum usai adalah kasus pembocoran rahasia oleh Edward J. Snowden. Mantan kontraktor NSA ini mengunduh ribuan dokumen NSA dan memberikannya kepada jurnalis The Guardian. Dokumen-dokumen itu mengungkap program pengawasan NSA yang dilakukan dengan memantau percakapan telepon warga Amerika. Dia kabur ke Rusia untuk menghindari pengadilan. Selain itu, pemerintah masih mempertimbangkan pengadilan terhadap beberapa pejabat di kasus berbeda, termasuk mantan Direktur CIA David H. Petraeus, veteran diplomat Robin Raphel, dan pensiunan jenderal, James E. ”Hoss” Cartwright. Dan Frenche, mantan jaksa Distrik Utara New York yang sekarang bekerja di Hiscock & Barclay, menyatakan kepada The Washington Post bahwa pemerintah sepertinya akan semakin agresif dalam menghukum para ”pembocor” di masa mendatang. ”Menurut saya, mereka akan meneruskan kasus-kasus seperti ini untuk menunjukkan bahwa cara kerja para pegawai pemerintah atau kontraktor pemerintah yang seperti itu harus diadili karena risikonya sangat berat.” Kekhawatiran kemungkinan besar terjadi. ”FBI akan terus memburu kasus seperti ini,” ujar Direktur FBI James Comey dalam pernyataannya. Menurut dia, dalam kasus Sterling, mantan pegawai CIA itu telah melanggar sumpahnya untuk melindungi rahasia negara, dan Sterling telah mengkhia-



nati negerinya. ●●●



SEBAGIAN masyarakat dan komunitas media mencoba menyaksikan upaya pemberangusan terhadap para ”pembocor” ini. Menurut Norman Solomon dari ExposeFacts dan RootsAction dalam tulisannya di The Huffington Post, pengungkapan informasi dari whistleblower sangat penting. ”Rakyat berhak tahu apa yang dilakukan pemerintah.” Sebelum putusan dijatuhkan, beredar petisi yang mendesak pemerintah membatalkan dakwaan terhadap Sterling. Petisi diprakarsai oleh beberapa lembaga, di antaranya ExposeFacts, The Freedom of the Press Foundation, The Government Accountability Project, The Nation, The Progressive/Center for Media and Democracy, Reporters Without Borders, dan RootsAction.org. Petisi bertajuk ”Blowing the Whistle in Government Recklessness is a Public Service, Not a Crime” (Meniup Peluit atas Kesembronoan Pemerintah adalah Pelayanan Publik, Bukan Kejahatan) itu mendapat sambutan sekitar 30 ribu orang dalam beberapa pekan. ”Ketika jurnalis menjadi target, mereka memiliki komunitas dan lobi yang sangat kuat untuk mendapatkan dukungan,” kata pengacara ”pembocor” dari Government Accountability Project, Jesselyn Radack, seperti dilansir Common Dreams. ”Whistleblower berada di belantara. Mereka didakwa dengan dakwaan paling serius yang bisa dijatuhkan kepada warga Amerika: menjadi musuh negara.” Dukungan kepada Risen, yang tak bersedia membuka sumber, memang sangat besar. Saat RootsAction.org meluncurkan petisi berjudul ”Kami Mendukung James Risen karena Kami mendukung Kebebasan Pers”, lebih dari 100 ribu menandatanganinya. Akhirnya Risen memang tak dipanggil untuk bersaksi di pengadilan. Sterling tak seberuntung Risen. Dinyatakan bersalah, dia kini menanti hingga April mendatang untuk mengetahui hukumannya. Sementara itu, pengacaranya belum menyerah dalam mengupayakan langkah hukum lebih lanjut. ”Kami akan terus memperjuangkannya hingga level tertinggi,” ucap pengacara Sterling lainnya, Edward B. MacMahon, kepada The New York Times. ● PURWANI DIYAH PRABANDARI ( THE NEW YORK TIMES,



THE WASHINGTON POST, CNN, THE HUFFINGTON POST, COMMON DREAMS)



15 FEBRUARI 2015 |



| 103



INTERNASIONAL AFGANISTAN



Warga Afganistan cenderung mengadu ke pengadilan Taliban. Lebih cepat, murah, dan tegas.



R



ATUSAN warga Afganistan



antre untuk bertemu dengan hakim pengadilan keliling Taliban di Kota Quetta, bagian barat Pakistan. ”Anda tidak akan menemukan orang sebanyak ini di pengadilan Afganistan,” kata Hajji Khudai Noor, seperti dikutip The New York Times, Sabtu dua pekan lalu. Pria asal Kandahar ini ikut antre karena enggan ke pengadilan resmi pemerintah Afganistan. Taliban, yang pernah berkuasa di Afganistan, sebenarnya memiliki pengadilan pusat di Nazwad, wilayah Afganistan bagian tengah. Namun, menurut Integrity Watch Afghanistan pada 2012, Taliban menggelar pengadilan keliling sejak 2011 karena hakim mereka diburu oleh pemerintah Afganistan serta tentara gabungan NATO dan Amerika Serikat. Pengadilan keliling beroperasi di wilayah utara Afganistan hingga bagian barat Pakistan. Dengan sistem itu, pengadilan digelar secara berpindah di distrik tertentu. Agar terjangkau warga, Taliban menugasi pasukan untuk bertanya kepada penduduk desa tentang perlunya hakim. Mereka bahkan memberikan nomor telepon hakim kepada warga. Integrity Watch menyebut-



104 |



| 15 FEBRUARI 2015



Taliban di Herat, Afganistan. kan 80 persen kasus di pengadilan adalah perselisihan keluarga atau masalah tanah, properti, dan air. Sisanya soal kasus kriminal, seperti pencurian, perampokan, pembunuhan, dan pemerkosaan. Warga menyukai proses pengadilan Taliban karena setidaknya tiga faktor. Pertama, pengadilan berlangsung cepat, maksimal dua minggu. Matiullah Khan, salah satu warga yang memilih pengadilan keliling, membenarkan. Ia mengadukan sengketanya dengan Muhammad Aywaz mengenai kepemilikan properti. Ceritanya, Khan menyewakan rumah di sebidang tanahnya di Kandahar kepada Aywaz. Belakangan, ketika Khan hendak menempati kembali rumah itu, Away tak mau pindah. Aywaz bahkan mengklaim tanah Khan sebagai miliknya. Mereka sempat mengadu ke pengadilan Afganistan, yang kemudian memutuskan pemilik properti adalah Khan. Aywaz menolak keputusan ini. Khan lalu membawa masalah ini ke pengadilan keliling Taliban dengan membawa bukti dan saksi. Dalam tiga jam, hakim Taliban menyatakan Khan pemilik sah properti. ”Mereka cepat dan adil,”



kata Khan, juga kepada The New York Times. Kali ini Aywaz menerima putusan itu. ”Taliban mengambil tanah saya. Saya tidak tahu bagaimana hukum syariah. Tapi sekarang bagi saya itu masuk akal. Mereka berkata, saya perlu membangun rumah yang lebih layak,” ujar Aywaz. Penyebab kedua berpalingnya warga ke pengadilan keliling karena proses hukumnya bebas suap. Sardar, warga Kunduz, utara Afganistan, misalnya. Ia bercerita bahwa petugas pengadilan resmi Afganistan meminta uang pelicin dalam menyelesaikan perseteruannya dengan kakaknya soal tanah. Berbeda dengan Taliban, yang bisa dibayar dengan gandum dan produk pertanian lain. ”Mereka (Taliban) datang ke rumah kami di Chahar Darah dan perlu dua hari untuk menyelesaikan masalah,” kata Sardar kepada Reuters. Warga lain, seorang penjaga toko yang tak mau menyebut nama, mengaku dimintai US$ 2.000 (sekitar Rp 25 juta) oleh petugas pengadilan ketika mengadukan masalah antara dia dan tetangganya. ”Apakah perilaku muslim seperti itu?” ia mengeluh. Isu korupsi juga diungkapkan Muhammad Ali Ahmadi, Wakil Gubernur Ghazni, di timur Afganistan. ”Korupsi dan kurangnya institusi hukum menimbulkan tidak adanya hubungan antara rakyat dan pemerintah,” dia bercerita kepada Afghanistan Today. Bahkan anggota parlemen Ghazni mencatat 80 persen masalah hukum di 14 distrik kota itu diselesaikan oleh Taliban. Faktor ketiga adalah pemerintah Afganistan tak tegas menerapkan putusan pengadilan. Nadir Khan Girowal, anggota parlemen wilayah Gahzni, mengungkapkan, ”Jika pengadilan membenarkan salah satu pihak, pemerintah lemah dalam menerapkan putusan itu.” Sebaliknya, karena terkenal dengan catatan kekejaman, Taliban justru diandalkan untuk tegas. Hal itulah yang dianggap kelebihan oleh warga Distrik Khogiani yang tak mau menyebutkan nama. ”Jika ada ketidaksepahaman lebih lanjut tentang masalah tanah, Taliban akan memperingatkan orang itu dan memukulnya. Jika ia tetap berkeras, mereka akan membunuhnya,” katanya. ● ATMI PERTIWI ( THE NEW YORK TIMES, REUTERS,



AFGHANISTAN TODAY )



AP/HOSHANG HASHIMI



PENGADILAN TALIBAN LEBIH LAKU



INTERNASIONAL LIBANON



MEREKA NEKAT BERSERIKAT Mengabaikan ancaman, pembantu rumah tangga di Libanon membentuk serikat pekerja. Yang pertama di Arab.



ANWAR AMRO/AFP/GETTY IMAGES



A



ULA yang biasa dipakai un-



tuk resepsi pernikahan itu penuh. Lebih dari 200 orang berkumpul di ruang di gedung seberang kantor Federasi Serikat Pekerja Nasional Libanon di Wata Msaytbeh di Beirut itu, Ahad dua pekan lalu. Tapi mereka bukannya berpesta merayakan pernikahan seseorang. Hadirin yang kebanyakan perempuan dan mengenakan pakaian merah ini mendeklarasikan berdirinya serikat pekerja rumah tangga. ”Ini langkah kecil sekaligus langkah besar,” kata pekerja rumah tangga asal Filipina, Gemma Justo, 48 tahun, kepada The Daily Star. ”Libanon yang pertama melakukan ini di kawasan Arab. Jadi, meskipun kami kecil, kami juga besar.” Saat ini di seluruh kawasan Arab terdapat sekitar 2,4 juta pekerja domestik migran dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Di Libanon jumlahnya sekitar 200 ribu, kebanyakan berasal dari Sri Lanka, Filipina, Bangladesh, dan Ethiopia. Sekitar 200 orang hadir dalam acara deklarasi organisasi yang diberi nama Serikat Pekerja Kebersihan dan Pelayanan Sosial itu. Memang bukan hal gampang bagi para pekerja itu untuk hadir. Mereka yang datang tergolong nekat. Selain kekangan majikan, Kementerian Tenaga Kerja mengancam mengerahkan pasukan keamanan untuk membubarkan acara. Untung batal. ”Kami tak ingin isu ini memberikan dampak negatif,” kata seorang pejabat senior Kementerian Tenaga Kerja. Mereka tak mau tercoreng mukanya karena adanya organisasi internasional dan diplomat dalam acara itu. Padahal, ”Kami hanya ingin diperlakukan seperti layaknya manusia, seperti para pekerja lain,” kata pekerja asal Filipina lainnya, Leticia, kepada AFP, seperti dilansir Al Akhbar. ”Dengan serikat ini, saya tidak lagi merasa sendirian menghadapi kesewenang-wenangan.” Beberapa tahun



lalu Leticia diperkosa majikannya. Menurut laporan Human Rights Watch 2015, para pekerja rumah tangga itu memang tak terlindungi dengan baik. Undang-undang ketenagakerjaan tidak mengatur mereka. Sistem kafala, yang juga diberlakukan di negara-negara Timur Tengah lain, memperburuk keadaan pekerja domestik ini. Kafala adalah sistem sponsor yang mengikat pekerja dengan sang majikan. Paspor pekerja pun kerap dipegang majikan sebagai sponsor. ”Ini membuka ruang terjadinya berbagai pelanggaran hak, seperti pengurungan, peniadaan istirahat, peniadaan libur, tak ada hak berhenti, tidak menerima gaji, dan serangan fisik juga seksual,” demikian disebut dalam laporan organisasi penyokong hak asasi manusia, Anti-Slavery, tahun lalu. Gemma Justo mengisahkan temannya yang cuma diperbolehkan makan roti dan sedikit sayur hanya karena majikan tak ingin ia gemuk. ”Beberapa majikan mengurung pekerja di dalam kamar. Banyak pekerja lain yang tak mendapatkan gaji berbulan-bulan,” kata Justo. Dalam laporan lembaga KAFA, September lalu, 91 persen pekerja tak mendapat libur dan 90 persen tak boleh ke luar rumah sendirian. Sebanyak 53 persen mendapat gaji lebih rendah daripada yang dijanjikan. Para pekerja pun lama bungkam. Baru



Federasi Serikat Pekerja Nasional Libanon di Wata Msaytbeh, Beirut, 25 Januari lalu.



belakangan mereka mulai berani menggelar aksi protes. Dua tahun lalu mereka serius memikirkan pembentukan serikat kerja. Beberapa pekerja domestik asal Filipina, Sri Lanka, Madagaskar, dan Ethiopia berkolaborasi dengan pekerja rumah tangga Libanon menyerahkan permohonan untuk pembentukan serikat kerja ke Kementerian Tenaga Kerja. Upaya mereka masih membentur tembok. Menteri Tenaga Kerja Sejaan Azzi malah menyodorkan rancangan undang-undang. Di dalamnya diatur beberapa hal, termasuk soal kontrak tertulis antara pekerja dan majikan dalam bahasa kedua pihak, asuransi bagi pekerja, pembatasan jam kerja delapan jam sehari, serta hak cuti. ”Undang-undang ini akan menyelesaikan masalah yang dialami pekerja domestik, bukan dengan membentuk kelompok dengan kedok sindikat yang membuat mereka terlibat dalam konflik baru,” demikian dinyatakan dalam pernyataan Kementerian Tenaga Kerja. Tapi para pekerja tak surut langkah. ● PURWANI DIYAH PRABANDARI ( AL AKHBAR,



THE DAILY STAR, AL JAZEERA )



15 FEBRUARI 2015 |



| 105



INTERNASIONAL INGGRIS



BERSATUNYA EMPAT MAGNA CARTA Naskah Magna Carta yang tersisa dipamerkan berdampingan untuk pertama kali. Incaran peneliti dan masyarakat dunia.



P



ULUHAN penjaga bersiaga di depan gerbang utama dan pintu masuk sebuah perpustakaan di London, British Library. Pemeriksaan superketat dilakukan terhadap setiap pengunjung yang datang. Beberapa petugas dengan cermat meneliti tas dan barang bawaan pengunjung. Mereka yang sudah melewati pemeriksaan akan langsung memasuki sebuah ruangan khusus minim cahaya yang penuh dengan buku tebal dan hiasan jam dinding. Namun empat obyek utama inilah yang menjadi incaran: naskah asli Magna Carta, dokumen penting yang menjadi dasar pengakuan terhadap supremasi hukum di Inggris dan beberapa negara lain. Untuk pertama kalinya dalam sejarah keberadaan Magna Carta, empat naskah asli yang masih bertahan dipamerkan bersamaan di British Library selama tiga hari mulai 2 Februari hingga 4 Februari 2015. Dipersatukannya empat salinan Magna Carta itu dalam satu ruangan menjadi bagian dari rangkaian perayaan ulang tahun ke-800 British Library. ”Pameran ini menjadi kesempatan sekali dalam seumur hidup bagi para peneliti dan publik untuk melihat naskah secara berdampingan,” demikian bunyi pernyataan British Library dalam situs resminya. 106 |



| 15 FEBRUARI 2015



Uskup Katedral Salisbury June Osborne mengatakan pemindahan naskah Magna Carta dilakukan secara rahasia dengan pengamanan militer. ”Tingkat keamanannya cukup tinggi. Kami juga memiliki ahli konservasi untuk memastikan pemindahan tidak mengancam naskah,” kata Osborne kepada CNN, Selasa pekan lalu. Ia menolak memberi tahu kapan dan bagaimana naskah dibawa ke British Library karena alasan kerahasiaan dan keamanan. Magna Carta—bahasa Latin yang berarti Piagam Agung—disahkan oleh Raja John pada 15 Juni 1215 di Runnymede, tepi Sungai Thames. Piagam berisi 49 butir klausul itu disepakati sang Raja untuk meredakan pemberontakan oleh para baron (tuan tanah) yang marah atas sikap kesewenang-wenangan Raja dan pengenaan pajak yang tinggi. Pada waktu itu banyak salinan Magna Carta—yang ditulis tangan di atas perkamen kulit kambing—dikirim ke semua uskup gereja dan kepala kepolisian di seluruh Inggris. Namun, dari jumlah yang tersebar itu, hanya empat yang kini masih tersisa. Dua salinan disimpan dalam koleksi British Library, satu di Katedral Lincoln, bagian tengah Inggris, dan satu lagi di Katedral Salisbury, bagian barat daya Inggris. Magna Carta menjadi prinsip penting supremasi hukum karena mencakup be-



berapa poin, antara lain tidak ada satu pun orang yang kebal hukum, hak mendapatkan pengadilan yang adil, dan batas pajak tanpa perwakilan. Piagam ini juga mengilhami konstitusi Amerika Serikat dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Walau begitu, kekuatan Magna Carta hanya bertahan 10 bulan. Merasa hak-haknya terkikis, Raja John akhirnya meminta Paus membatalkannya. Raja John menganggap Magna Carta ilegal, tidak adil, berbahaya bagi hak-hak kerajaan, dan memalukan bagi rakyat Inggris. Ia kemudian menyatakan piagam batal demi hukum selamanya. Tak lama perang saudara pecah dan Raja John meninggal karena sakit pada 1216. Dalam rangkaian perayaan ke-800 tahun British Library, hanya 1.215 orang terpilih yang dapat menyaksikan langsung empat salinan Magna Carta pada 3 Februari 2015. Mereka dipilih secara acak dalam sebuah undian yang diikuti 43.715 pemohon dari 20 negara. Lalu, pada 4 Februari, sekelompok ahli dan akademikus dunia diberi kesempatan memeriksa naskah Magna Carta yang dipamerkan secara berdampingan. Perpustakaan memberi mereka kesempatan ambil bagian dalam proyek penelitian besar untuk mengamati perbedaan dalam teks, tulisan tangan, dan kondisi petunjuk masa lalu, yang didanai Arts and Humanities Research Council. Claire Breay, kurator naskah kuno Abad Pertengahan di British Library, mengatakan Magna Carta merupakan salah satu dari banyak dokumen di dunia, dan salah satu yang penting di British Library. ”Magna Carta adalah naskah paling populer dalam kekayaan galeri perpustakaan, dan dihormati di seluruh dunia saat mulai merayakan pemerintahan yang berkonstitusi,” katanya. Meski naskah Magna Carta ditulis tangan dalam bahasa Latin, publik mengerti pentingnya makna simbolis dan sejarah dari dokumen ini sebagai dasar kebebasan dan hak asasi manusia. ”Ini adalah kesempatan besar untuk melihat keempatnya. Masih banyak yang tak tahu sejarah masing-masing, tapi dengan ini bisa kita pelajari terutama dengan cara membandingkannya,” kata Chris Woods, Direktur National Conservation Service. ● ROSALINA (CNN, REUTERS, BRITISH LIBRARY,



THE GUARDIAN, BBC)



REUTERS/STEFAN WERMUTH



Naskah Magna Carta di British Library, London.



DUNIA SEPEKAN MESIR



SATU JURNALIS AL JAZEERA DIBEBASKAN PEMERINTAH Mesir membebaskan wartawan Al Jazeera asal Australia, Peter Greste, yang lebih dari setahun dipenjara. Pembebasan pada Ahad dua pekan lalu ini disertai perintah deportasi. Peter Greste, 49 tahun, bersama dua rekannya ditangkap aparat militer Mesir pada Desember 2013 ketika meliput demonstrasi yang berakhir dengan kekerasan oleh kelompok pendukung Muhammad Mursi. Ketiganya dituduh membantu kelompok Al-Ikhwan al-Muslimun, yang oleh pemerintah Mesir dianggap sebagai kelompok teroris. Mereka dijatuhi hukuman 7-10 tahun penjara. Saat mengetahui akan dibebaskan, Greste mengaku perasaannya campur aduk. Ia merasa lega, tapi juga mengalami stres karena harus meninggalkan rekan-rekannya yang masih dipenjara. ”Ini adalah saat yang sulit ketika berjalan keluar dari penjara. Harus mengucapkan selamat tinggal tanpa tahu berapa lama lagi mereka



YORDANIA



RAJA JANJIKAN PERANGI ISIS



P



EMERINTAH Yordania akan meningkatkan peran dalam koalisi melawan Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) untuk membalaskan kematian pilot Yordania yang dibakar hidup-hidup. Raja Abdullah berjanji akan melancarkan perang tanpa henti terhadap ISIS setelah pemerintah menggelar eksekusi gantung atas dua tahanan teroris pada Rabu pekan lalu. ISIS merilis video yang menunjukkan pilot pesawat tempur Yordania yang ditawan, Letnan Muath al-Kaseasbeh, dibakar hiduphidup dalam sebuah jeruji besi. Beberapa jam setelah video itu dirilis, pemerintah Yordania mengeksekusi Sajida al-Rishawi asal Irak, terpidana mati untuk kasus pengeboman tiga hotel di Amman pada 2005 yang menewaskan 60 orang. Tahanan teroris lain yang juga digantung diidentifikasi bernama Ziad al-Karbouli, mata-mata Al-Qaidah. ”Kita melakukan perang ini untuk melinMuath al-Kaseasbeh (berbaju oranye). dungi agama, nilai-nilai, dan prinsip kemanusiaan. Perang kami terhadap mereka akan berlangsung tanpa henti dan akan menumpas mereka di tanah mereka sendiri,” kata Raja Abdullah melalui siaran televisi pemerintah, seperti dilansir The Guardian. Raja Abdullah bertemu dengan komandan militer dan kepala keamanan di Amman untuk membahas langkah berikutnya. Semua opsi masih terbuka, tapi pemerintah sangat mempertimbangkan risiko operasi serangan darat. Juru bicara pemerintah, Mohammad al-Momani, mengatakan berbagai upaya elaborasi akan dilakukan di antara anggota koalisi yang dipimpin Amerika Serikat untuk melawan ISIS. ”Pembicaraan intensif akan dilakukan bagaimana menghentikan dan menghancurkan kelompok teroris ekstremis ISIS,” ujar Al-Momani. ●



AUSTRALIA



TERSANGKA PENJAHAT PERANG BOSNIA BEBAS REUTERS/SOCIAL MEDIA VIA REUTERS TV (YORDANIA), REUTERS/NATHAN RICHTER (MESIR)



Peter Greste (tengah).



terus berada di dalam,” katanya, seperti dilansir BBC, Senin pekan lalu. Dua rekannya yang masih di dalam penjara Kairo adalah Mohammed Fahmy dan Baher Mohammed. Al Jazeera mengaku terus memperjuangkan pembebasan keduanya. ”Kami tidak akan berhenti sampai Baher dan Mohamed juga kembali meraih kebebasan mereka,” ujar Mostefa Souag, Direktur Jenderal Jaringan Media Al Jazeera. Seorang pejabat keamanan Mesir mengatakan Mohammed Fahmy mungkin menyusul dibebaskan dalam beberapa hari mendatang. Hal ini dibenarkan oleh Menteri Luar Negeri Kanada John Baird sehari setelah dibebaskannya Greste. ●



PENGADILAN Canberra membebaskan Krunoslav Bonic, tersangka penjahat perang Bosnia. Putusan pada 22 Januari lalu ini mengakhiri statusnya sebagai tahanan di Alexander Maconochie Centre, Canberra. Di penjara itu, ia sudah mendekam selama empat bulan. Bernard Collaery, pengacara Bonic, menyebut tuduhan terhadap kliennya sebagai cemoohan. Bonic adalah tentara Kroasia Bosnia selama perang Bosnia pada 1992-1995. Saksi di Pengadilan Den Haag pada akhir 1990 dan akhir 2000 melontarkan tuduhan kepadanya terkait dengan perannya dalam Dewan Pertahanan Kroasia di Bosnia tengah. Bonic pernah ditangkap tentara muslim dan ditahan selama lebih dari 11 bulan. Ia mengaku dipukuli dan disiksa. Ia akhirnya dibebaskan dan pindah ke Australia lebih dari 20 tahun lalu. Pria 39 tahun ini hidup di sana bersama istri dan tiga anaknya. Bonic bebas dari dakwaan setelah pengaca-



ranya menunjukkan bukti yang dikumpulkan di Bosnia bahwa ia pernah membuat pengakuan setelah disiksa pada 1993. Menurut Collaery, jaksa penuntut Bosnia mengakui bahwa pengakuan Bonic saat itu dan dokumentasi milisi penyiksanya tidak pantas. Jaksa penuntut Bosnia juga menghentikan tuntutan terhadap Bonic. ”Segera setelah kami menemukan bukti kredibel bahwa klien kami adalah korban penyiksaan dan kejahatan perang, dan ada tuntutan terhadap itu, kami sadar mereka salah orang,” ujar Collaery, seperti dikutip ABC. Collaery menambahkan, kasus ini menimbulkan pertanyaan tentang hukum ekstradisi Australia. Terutama peraturan agar tak ada investigasi tanpa bukti yang boleh diberlakukan kepada warga Australia ketika negara lain meminta penukaran tersangka. Ia meminta Jaksa Agung George Brandis memulai penyelidikan agar legislasi ini ditinjau ulang. ● 15 FEBRUARI 2015 |



| 107



WAWANCARA



WAKIL KETUA KPK BAMBANG WIDJOJANTO:



TEMPO/EKO SISWONO TOYUDHO



DESAINER SEMUA INI JAGO, SANGAT RAPI A digeruduk polisi ketika baru keluar dari sekolah anaknya, Sekolah Dasar Nurul Fikri, Depok, Jawa Barat, Kamis tiga pekan lalu. Dengan tangan diborgol di depan, dia diminta polisi masuk ke sebuah mobil dan dibawa ke Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kebayoran Baru, Jakarta. Semenjak Komisaris Jenderal Budi Gunawan dijadikan tersangka, Bambang Widjojanto sudah menduga dia dan pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi lainnya akan mendapat masalah. Tak butuh waktu lama untuk membuktikan prediksinya benar. Dia dituding menyuruh saksi memberikan keterangan palsu dalam sengketa pemilihan kepala daerah Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, pada 2010. Ini kasus lama. Sugianto Sabran, yang melaporkan Bambang, adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang kalah dalam pemilihan di Kotawaringin Barat itu. Sugianto telah mempersoalkan hal ini pada 2010. Bambang pun sudah pernah disidik Badan Reserse Kriminal Polri ketika itu. Tapi, karena tak ada bukti kuat, penyidikan dihentikan. Maka Bambang yakin ini merupakan upaya kriminalisasi terhadapnya. ”Kasus ini direkayasa,” kata Bambang kepada Linda Trianita, Muhamad Rizki, Heru Triyono, dan fotografer Eko Siswono di perpustakaan di lantai dua gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis pekan lalu. Bagaimana tidak, laporan Sugianto masuk pada 19 Januari 2015, empat hari kemudian sudah ada surat perintah penangkapan. Suara Bambang meninggi saat bercerita bagaimana dia diborgol layaknya teroris, di tempat umum, di depan putrinya, Izzad Nabila, 20 tahun. Setelah menjalani pemeriksaan yang kedua pada Rabu dinihari pekan lalu, Bambang kembali berbincang dengan Tempo, di pelataran gedung KPK. Mengenakan kemeja dan celana hitam, ia tampak begitu tenang. ”Ini masih biasa. Di Papua didor, selesai sudah,” ujarnya, mengisahkan ancaman yang pernah diterimanya ketika bertugas sebagai Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jayapura pada pertengahan 1980-an.



15 FEBRUARI 2015 |



| 109



Bambang Widjojanto saat pemeriksaan kedua sebagai tersangka di Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI, Selasa pekan lalu.



Seberapa penting penangkapan seorang Bambang Widjojanto di tengah kisruh pencalonan Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI? Yang harus dilihat kerangka politik besarnya. Sebentar lagi pemilihan kepala daerah serentak. Ada 200-an pilkada, yang membutuhkan modal besar. Paling gampang untuk mendapatkan dana adalah menjual sumber daya alam. Tapi apa hubungannya dengan Anda? KPK sekarang sudah masuk ke sumber daya alam, sehingga dianggap sebagai pengganggu. Kalau Anda sudah menguasai penegak hukumnya, merampok sehebat-hebatnya pun tidak akan kena. Aman. Maksud Anda, ini bukan semata-mata urusan pencalonan Budi Gunawan? Itu cuma pemantik kecil. Anda sempat mengatakan kepada Ketua KPK Abraham Samad bahwa Anda mungkin akan menjadi target kriminalisasi? Saya ngomong ke Abraham bahwa target pertama adalah kami berdua. Kami membuat simulasi, kalau polisi punya bukti bagaimana. Kami lakukan sambil bercanda. Waktu kejadian yang sebenarnya, dia agak shocking shocking soda, ha-ha-ha….



110 |



| 15 FEBRUARI 2015



Menurut saya, desainer semua ini jago, sangat rapi. Sudah menemukan siapa desainernya? Ada. Jangan disampaikanlah…. Anda percaya terhadap tudingan pelaksana tugas Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristiyanto, bahwa Abraham Samad menggunakan KPK untuk berpolitik praktis? Saya tidak kenal Hasto. Jadi saya pasti percaya kepada Abraham. Apa yang dikatakan Abraham Samad? Bram bilang itu semua tidak benar. Kalau saya jadi Hasto, tunjukkan saja buktinya. Abraham Samad dituding membantu politikus PDIP, Emir Moeis, dalam kasus suap pembangunan PLTU Tarahan, Lampung, demi menjadi calon wakil presiden…. Sudah kami periksa, semua normal. Tuntutan KPK lima tahun penjara, sementara jaksa empat setengah tahun. Kemudian hakim menjatuhkan hukuman tiga tahun. Itu sudah maksimal. Anda dan pemimpin yang lain dituding menggunakan KPK untuk membabat lawanlawan politik. Benar? Buktikan. Orang boleh bluffing, tapi sistem di dalam tidak memungkinkan untuk itu. Apa yang membuat Anda yakin bahwa penetapan tersangka dan penangkapan Anda merupakan kriminalisasi? Kembali ke awal, pada 19 Januari 2015,



ada pengaduan dari Sugianto Sabran. Kemudian, pada 20 Januari, sudah ada surat perintah penyidikan dan perintah penggeledahan. Pada 22 Januari bahkan sudah ditandatangani surat perintah penangkapan. Unbelievable di kepolisian bisa cepat begitu. Menurut Anda, itu semua rekayasa? Prosesnya amat tergesa, banyak salahnya. Bisa dilihat alamat rumah saya yang tertera di surat penangkapan, salah. Tapi polisi mengatakan memiliki bukti kuat? Polisi bilang punya empat alat bukti. Sampai di Bareskrim, mereka bilang punya tiga alat bukti. Gugur satu, dong. Lalu, kalau mereka sudah punya alat bukti kuat, saksi-saksi sudah mereka simpan, kira-kira saya ditangkap untuk kepentingan apa? Anda melaporkan penangkapan Anda kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Merasa ada pelanggaran hak asasi? Ada berbagai pelanggaran hak asasi. Misalnya, saya tidak mendapat keleluasaan untuk mengetahui apa sih yang menjadi dasar saya ditangkap. Padahal hak itu harus diberikan. Bahkan surat penangkapan diambil dengan cepat ketika sedang saya baca. Jadi Anda tidak sempat membaca surat penangkapan sampai selesai? Paling baru satu menit, langsung ditarik. Ketika itu, saya ajak Izzad Nabila, anak saya, untuk ikut baca. Tujuannya biar tidak ada kata yang terlewat, sembari menjelaskan kepada dia soal prosedur penangkapan yang benar. Belum selesai baca, tangan saya diborgol. Ada media yang mendapat gambar Anda saat diborgol. Apakah Anda sadar ada media di situ? Mereka membawa kamera sendiri, sejenis handycam. Saya duga itu polisi. Anda menduga polisi yang menyebarkan foto penangkapan? Apakah itu boleh? Kalau di KPK, memang selalu ada proses monitoring seperti itu, tapi terpantau dan kekerasannya tidak muncul di foto. Saya sedang dihinakan. Kenapa Anda merasa dihinakan? Prosesnya di tengah jalan. Saya masih mengenakan pakaian apa adanya, minta izin salin tidak dikasih. Lalu muncul di berita online. Polisi menjelaskan mengapa Anda diborgol? Tidak. Padahal saya tidak berontak. Ada intimidasi lain? Di dalam mobil, mereka menanyakan identitas anak-anak saya dan bilang bahwa saya banyak kasusnya. Kalau mau periksa, periksa saja. Jangan buat pernyataan-per-



TEMPO/EKO SISWONO TOYUDHO



WAWANCARA BAMBANG WIDJOJANTO



Bambang Widjojanto Tempat dan tanggal lahir: Jakarta, 18 Oktober 1959 Pendidikan: » Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung (2008-2009) » Pascasarjana Hukum Bisnis Universitas Padjadjaran (2004-2005) » Pascasarjana Law and Development, School of Oriental and African Studies, London University (2000-2001) » Sarjana Hukum Universitas Jayabaya (1984) » Sastra Belanda di Universitas Indonesia (tidak selesai) Karier: » Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (2011) » Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti (2010) » Majelis Dewan Kehormatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (2010) » Komisi Hukum Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk Penerapan dan Harmonisasi United Nations Convention Against Corruption (2008-2010) » Seleksi calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi (Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 154 Tahun 2009) (2009) » Komisi Hukum Kementerian Badan Usaha Milik Negara (2008) » Ahli Kejaksaan Agung Bidang Pembaruan Kejaksaan (2006-2009) » Riset MUC untuk Kepentingan KPK (2006-2007) » Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Advokat Indonesia (2003) » Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan DPP Ikadin (2000-2001) » Dewan Kode Etik Indonesia Corruption Watch (1999-2009) » Anggota Tim Gabungan Pencari Fakta Kerusuhan Mei 1998 (1999) » Pendiri Konsorsium Reformasi Hukum Nasional Komisi untuk Orang Hilang dan Indonesia Corruption Watch (1999) » Anggota Dewan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia menggantikan Adnan Buyung Nasution (1995-2000) » Direktur Operasional LBH Indonesia (1993-1995) » Dewan Pengurus Forum Kerja Sama Lembaga Swadaya Masyarakat di Irian Jaya (1990-1993) » Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jayapura (1986-1993) » Pembela Umum Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (1984-1986)



nyataan di luar proses hukum. Itu kekerasan verbal. Secara hukum, apa boleh menangkap tersangka tanpa proses pemanggilan lebih dulu? Berdasarkan peraturan Kapolri, ada mekanismenya. Si tersangka harus dipanggil dua kali dulu. Begitu pula penahanannya. Ada proses terbuka untuk menguji proses yang sudah ada. Bukan ujuk-ujuk tangkap. Ini memang cara kerja penyidik di Bareskrim atau ada sesuatu yang menekan mereka? Saya yakin ada rekayasa. Bukan berarti saya benci penyidik. Ketika diperiksa di Bareskrim, apa Anda mendapat perlakuan buruk? Ada beberapa situasi begitu, tapi belum sampai pada kekerasan. Contohnya, saya tidak diperbolehkan bertatap muka dengan pimpinan kepolisian. Tidak diperkenankan juga berkonsultasi dengan pengacara. Setelah saya berkeras, akhirnya mereka izinkan. Dalam pemeriksaan Anda yang kedua, ada kericuhan di Bareskrim. Apa yang terjadi? Tim kuasa hukum bersitegang dengan petugas provos karena tidak diizinkan masuk ke ruang penyidikan. Dari 12 orang, hanya dua yang boleh mendampingi. Alhamdulillah, bisa diselesaikan. Bukan karena Anda menolak menjawab pertanyaan tertentu? Kalau pertanyaan, hampir semua saya jawab. Benarkah Anda mengarahkan saksi untuk berbohong di pengadilan? Bagi saya, saksi dari daerah perlu penyesuaian dengan situasi di kota. Misalnya pergi ke Mahkamah Konstitusi, melihat cara bersidang. Saksi diberi tahu tata cara bersidang kan biasa. Ini seperti hukum acara tidak tertulis. Dan saya dikriminalisasi gara-gara itu. Bahkan Ratna Mutiara, satu-satunya saksi yang dipidana karena kesaksian palsu, merasa heran saya dijadikan tersangka. Dia sendiri lupa BW itu siapa. Kalau ketemu, pingin gue cium tangannya. Dia hanya seorang guru pengajian. Setelah penetapan tersangka, Anda langsung mengajukan surat pengunduran diri? Sebagai seorang penegak hukum di sebuah lembaga yang baik, saya harus menunjukkan kelas sebagai penegak hukum yang baik juga. Apakah Anda berharap Budi Gunawan mengambil sikap yang sama, mundur dari pencalonannya sebagai Kapolri? Sikap ini penting dalam situasi seperti sekarang. Bukan berarti saya ingin dijadi-



kan contoh. Kalau Anda tahu kasus ini cuma rekayasa, mengapa mundur? Saya tunduk kepada konstitusi, saya tunduk juga kepada kepentingan kemaslahatan publik. Apa yang akan KPK lakukan seandainya Budi Gunawan tetap dilantik? Dalam Pasal 12 ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK dapat memerintahkan atasan tersangka memberhentikan tersangka sementara. Maksud Anda, KPK akan meminta Presiden Joko Widodo memberhentikan sementara Budi Gunawan? Kami akan menggunakan undang-undang yang menjadi dasar dari kewenangan kami. Presiden Jokowi masih bimbang, membatalkan pencalonan Budi Gunawan atau tetap melantik…. Saya tanya kepada Presiden, kenapa galau. Silakan mengambil keputusan terbaik. Bagaimana pandangan Anda mengenai Tim 9 yang dibentuk Presiden Jokowi untuk menengahi kisruh KPK-Polri? Pasti Presiden punya maksud. Kami hormati itu. Yang saya harapkan, tim ini punya dasar legalitas yang kuat dan bekerja dengan cakupan yang jelas. Dengan begitu, mereka bisa memproduksi kebijakan yang berguna. Tapi tim ini kan tanpa keputusan presiden? Kalau tanpa dasar legalitas, berarti kita sedang menghina orang-orang terbaik bangsa ini yang ada di dalam tim itu. Sudah tiga kali perwira polisi yang hendak dimintai keterangan dalam kasus Budi Gunawan tak memenuhi panggilan KPK. Apakah mereka akan dijemput paksa? Saya yakin mereka akan datang. Kami akan berkoordinasi lebih intensif supaya hukum bisa ditegakkan. Setelah Anda ditetapkan jadi tersangka, giliran pemimpin KPK lainnya dilaporkan ke Bareskrim…. Ya, kalau masih ada dua pemimpin, KPK masih bisa jalan. Dulu kan pernah tinggal dua. Kami sudah ada standard operating procedure. Tinggal satu pun bisa jalan. Kalau tidak ada pemimpin, nanti deputi-deputi bisa naik. Bagaimana Anda menilai kepemimpinan Jokowi dalam menangani kasus ini? Ini masalah kecil, kok, bisa jadi berbulan-bulan. Hanya persoalan satu-dua jam. Ambil keputusan, ambil risiko, selesai. Kalau berlama-lama, bukan seorang pemimpin yang baik. ● 15 FEBRUARI 2015 |



| 111



POKOK POKOK & TOKOH &TOKOH



ELVIRA DEVINAMIRA



SHAH RUKH KHAN DAN BRIPTU NORMAN APA yang mendekatkan Puteri Indonesia 2014 Elvira Devinamira dan Miss Bangalore 2011 Noyonita Lodh? Film India. Selama mengikuti kompetisi Miss Universe 2014 di Doral, Florida, Amerika Serikat, kedua kontestan yang tinggal sekamar itu suka menonton film-film aktor Shah Rukh Khan di YouTube. ”Sambil nonton, kami menyanyi bareng,” kata Elvira di Jakarta, Senin pekan lalu. Elvira dan Noyonita sama-sama 21 tahun. Selama kompetisi bulan lalu itu, keduanya selalu bersama, termasuk sama-sama menembus babak 15 besar. ”She’s my new sister,” ujar Elvira. Pada suatu kesempatan, di kamar mereka, Elvira menunjukkan video Chaiyya Chaiyya ala Briptu Norman Kamaru yang ”menggoyang” Indonesia empat tahun lalu. Noyonita berteriak-teriak kegirangan. ”Dia enggak menyangka film India sehit ini,” kata Elvira. Mereka pun berduet, menyanyi dan bergoyang India. ● TEMPO/NURDIANSAH (ELVIRA), TEMPO/CHARISMA ADRISTY (MARSHA), TEMPO/RATIH PURNAMA (PETER), TEMPO/DIAN TRIYULI HANDOKO (NURSYAHBANI)



112 |



| 15 FEBRUARI 2015



PETER CAREY



OBSERVASI DI KERETA PETER Carey, 66 tahun, mengandalkan ojek, bus kota, bus Transjakarta, dan kereta rel listrik (KRL) untuk mengarungi kemacetan Jakarta. Tapi yang paling disukai pakar sejarah dari University of Oxford, Inggris, itu adalah kereta. Dari rumahnya di Tangerang, dia menumpang KRL untuk mengajar di Universitas Indonesia, Depok, naik dari Stasiun Rawa Buntu, Tangerang. Ada tiga sebab mengapa Carey mencintai kereta. Pertama, ongkosnya murah. Kedua, dia bisa mengamati berbagai fenomena sosial. ”Saya mendapatkan banyak kisah rakyat yang menarik selama perjalanan,” ujarnya di Galeri Nasional, Jakarta, Selasa pekan lalu. Alasan ketiga, bepergian dengan kereta lebih cepat dibanding mobil. Beberapa waktu lalu, dia berserobok dengan dua penumpang KRL yang membaca penelitiannya tentang Pangeran Diponegoro. Dua pria itu meminta berfoto bersama dan mengunggahnya di Facebook. ”Rasanya menyenangkan bertemu dengan orang yang kenal dan tahu soal saya,” kata Carey. ●



NURSYAHBANI KATJASUNGKANA



LULUR DAN CREAMBATH GRATIS SETELAH nomor teleponnya tersiar secara tak sengaja melalui berita di televisi nasional, Nursyahbani Katjasungkana, 59 tahun, kebanjiran panggilan telepon dan pesan pendek. Sebagian besar mendukung upaya dia membela Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto. Ada pesan yang menjanjikan lulur dan creambath gratis. ”Jika KPK menang, khusus untuk Ibu akan mendapatkan hadiah lulur dan creambath gratis dari saya. Itu ungkapan rasa syukur saya sebagai rakyat kecil yang mendukung KPK,” begitu bunyi pesan pendek itu. Pesan dikirim oleh Della Iskandar, remaja 17 tahun yang bekerja di sebuah salon di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Si pengirim mengata-



kan akan sangat bersyukur jika hadiahnya diterima. Itu membuat Nursyahbani, yang juga kerap mendapat pesan berisi ancaman, berlinang air mata. Adapun seorang ibu rumah tangga di Lombok mengirim pesan meminta alamatnya. ”Saya ingin kirim hadiah untuk Ibu,” tulis pendukung KPK itu. ●



MENGINTIP DOMPET MARSHA MODEL dan pemain film Marsha Timothy, 36 tahun, mengizinkan kami melihat-lihat isi clutch bag-nya di kantor majalah Tempo, Kamis pekan lalu. Sementara dia difoto, kantong dengan potongan sederhana itu kami bongkar. Ibu satu anak dan istri aktor Vino G. Bastian ini sedang mempromosikan film terbarunya, Nada untuk Asa, yang beredar di bioskop pekan lalu.



Clutch bag putih berbahan kanvas, berukuran 20 x 15 sentimeter, dengan gambar payung dan pesawat. ”Ini dari sahabat, oleh-oleh dari New York. Kalau bawaan lagi enggak banyak, pakai ini saja, biar praktis,” kata Marsha. Di dalamnya, dia menyimpan sebuah dompet dan iPhone 5 hitam yang terbungkus sampul berbahan lateks dengan warna sama. Dompet Chloe berwarna cokelat. Marsha menyimpan belasan kartu di dompetnya, dari kartu debit, kartu kredit, kartu belanja, hingga kartu berobat. Dia juga menyimpan kartu Animal Clinic, sebuah klinik perawatan hewan peliharaan di Kemang, Jakarta Selatan. Yang lumayan banyak kartu belanja. Ada kartu Ranch Market, La Senza, dan Metro Department Store. ”Namanya juga ibu-ibu,” ujarnya, lalu tertawa. Uang Rp 20 ribu. Dompet Marsha juga dipenuhi kertas bon. Ia suka lupa membuang kuitansi-kuitansi yang sudah lewat umur itu. Satu-satunya lembaran rupiah yang ia pegang hari itu uang kertas Rp 20 ribu. ”Ini tadi belum sempat ngambil duit ke ATM,” katanya. ●



Catatan Pinggir



Pegida Di udara dingin mengaum sejarah —Sitor Situmorang (1923-2014)



D



I udara dingin malam itu yang mengaum di alun-



alun tua Kota Frankfurt tak hanya satu sejarah. Dua, tiga, mungkin lebih. Sekitar 17 ribu orang berdesakan di Römerberg, di tengah kompleks seluas 10 ribu meter persegi itu. Sambil melindungi diri dari gerimis dalam suhu 2 derajat, mereka hadir untuk menyatakan bahwa mereka, orang Jerman, penghuni Frankfurt, menentang Pegida, gerakan anti-Islam yang malam itu juga berencana menghimpun 500 pendukungnya di bagian lain kota. Pidato pun disuarakan, disambut tepuk tangan, terdengar lagu dan musik, dan saya lihat seorang anak memegang poster: Gehört Islam zu Deutschland? Bagian dari Jermankah Islam? Di bawah pertanyaan itu tertulis jawabannya dengan huruf besar berwarna merah: Ja. Malam itu, kata ”Ja” itu terasa menyentak. Kini ia jadi sebuah antithesis. Pegida, singkatan dari Patriotische Europäer Gegen die Islamisierung des Abendlandes (”Patriot Eropa Melawan Islamisasi Dunia Barat”), yang bermula di Dresden Oktober 2014, telah membangkitkan para penentangnya. Mereka datang dengan gelombang yang lebih besar, ketika melihat dukungan makin meluas buat para ”patriot” yang ingin menjaga Eropa dari ”Islamisasi” itu. Pegida memang punya daya tarik. Gerakan politik yang berhasil selalu dimulai dengan mengisi lubang yang timbul karena ada yang direnggutkan dari impian orang banyak. Penganut Pegida berangkat dengan semboyan ”Menentang fanatisme agama… bersama-sama tanpa kekerasan”. Atau: ”Menentang perang agama di tanah Jerman”. Artinya Pegida punya daya tarik karena fanatisme serta kekerasan mengerikan yang ditunjukkan sebagian orang Islam—dan daya tarik itu universal. Tapi yang ”universal” tak bisa bertahan bersama paranoia. Paranoia bisa bersenyawa cepat dengan kebencian, dan kebencian bisa kuat karena keyakinan. Tapi di ujung semua itu, yang ”universal” ambruk. Sejarah kemudian akan mencatat dua peristiwa murung: kerusakan dan/atau kekalahan. Malam dingin Januari 2015 itu, orang Frankfurt berhimpun di Römerberg, di sekitar ”Pancuran Keadilan”, karena cemas tentang apa yang akan terjadi dengan kebencian. Gerechtigkeitsbrunnen, nama Jerman untuk fonten yang dihiasi patung dewi itu, didirikan 600 tahun yang lalu di



114 |



| 15 FEBRUARI 2015



sana. Dulu, ketika seorang kaisar dinobatkan, dari fonten itu akan mengucur anggur. Orang berpesta. Tapi tak selamanya hanya cerita sukacita. Perang Agama pada abad ke-17, ketika selama 30 tahun orang Katolik dan Protestan saling bunuh, menyebar kematian dan kehancuran juga di Frankfurt. Patung di atas Gerechtigkeitsbrunnen itu salah satu saksinya. Pada 1863, penyair lokal Friedrich Stoltze melukiskannya dengan cemooh yang pahit: ”Ini dia Dewi Keadilan! Ia tampak mengerikan; timbangan di tangannya musnah… direnggutkan setan, ia kehilangan separuh tangannya.” Kalaupun 17 ribu orang Frankfurt tak semuanya ingat Perang Agama 30 Tahun, mereka pasti ingat Perang Dunia II: hampir semua bangunan di sekitar alun-alun itu luluh-lantak dihantam bom Inggris dan Amerika. Kehancuran dimulai ketika Hitler ingin memperkuat Jerman dengan pekik keadilan tapi timbangan keadilan di tangannya musnah karena Jermannya adalah negeri dengan kebencian. Jika sebagian besar orang Jerman kini menolak—dengan rasa cemas—arus pasang Pegida, tentu karena mereka selalu ingat kebencian itu, tentang Auschwitz dan kamp-kamp konsentrasi lain tempat orang Yahudi dan yang ”kurangJerman” dihabisi. Dan tak mudah mereka melupakan Dresden dan Berlin yang hancur berkeping-keping bersama jatuhnya Hitler dan Partai Nazi. Tapi ingatan selalu disertai lupa, dan kebencian bisa kambuh lagi di celah-celahnya. Bukan karena dalam sejarah melekat kebencian yang kekal. Apa yang tampak berulang sesungguhnya bukan repetisi, melainkan kelahiran baru yang berbeda dengan yang sebelumnya. Pada suatu masa di abad ke-17 Leibniz, filosof yang merasa harus membela agama Protestan, memandang Islam sebagai ”wabah”, la peste de mahometisme. Ia hidup ketika militer Turki ke Eropa sangat dirasakan. Kini fobia terhadap Islam berkecamuk karena kekejaman teror IS, keganasan Boko Haram, fanatisme Taliban dan para pendukungnya. Maka bersama kebencian yang berbeda, persekutuan kebencian juga bisa berubah. Kaum pendukung Pegida kini bersekutu dengan sebagian kaum Zionis yang menganggap teror adalah bagian Islam yang hakiki. Dulu, juga kini, sebagian orang Islam membenarkan Nazi karena memandang orang Yahudi secara esensial harus dibenci. Di udara dingin, di udara tak dingin, sejarah memang tak pernah mengaum sendirian. ● Goenawan Mohamad