Makalah Bps [PDF]

Citation preview

MAKALAH ADMINISTRASI UNTUK PEMBANGUNAN “PERANAN PEGAWAI BPS DALAM MENANGANI TUFOKSI TERHADAP PEMBANGUNAN MASYARAKAT DI KABUPATEN CIAMIS”



Mata Kuliah Administrasi Pembangunan Dosen : Ari Kusumah Wardani, S.S., M.PA.



Disusun Oleh Kelompok 2 : 1. 2. 3. 4. 5. 6.



Gina Maulidina US Ade Mulyana Nuriyani Ema Sukmaya Rohmah Munawaroh Mela



(3504150006) (3504150100) (3504150069) (2013060341) (3504150118) (3504160106)



PRODI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIk UNIVERSITAS GALUH 2017



DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .................................................................................... ii DAFTAR ISI ................................................................................................... iii BAB I PENDAHULUAN .............................................................................. 1 1.1 Latar Belakang ............................................................................... 1.2 Identifikasi Masalah ....................................................................... 1.3 Tujuan ............................................................................................ BAB II TINJAUAN TEORITIS .................................................................. 2 2.1 Undang-Undang Republik Indonesia (UU) 2.2 Mengutip isi Human Development Report (HDR) pertama tahun 1990 BAB III PEMBAHASAN ............................................................................. 3 3.1 Visi dan Misi Kantor Badan Pusat Statistik Ciamis ..................... 3.2 Peranan yang harus dilakukan oleh pegawai Kantor BPS Ciamis 3.3 Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kantor BPS Ciamis .................. 3.4 Pengertian Pembangunan terhadap Masyarakat ........................... 3.5 Indeks, Komponen Indeks, dan Penyusunan Indeks Pembangunan Masyarakat .................................................................................... 3.6 Peran Pemerintah terhadap Pembangunan di Masyarakat Ciamis BAB IV PENUTUP ....................................................................................... 4 4.1 Kesimpulan .................................................................................... 4.2 Saran ................................................................................... DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................



KATA PENGANTAR Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada saya sehingga saya berhasil menyelesaikan Makalah Sistem Pemerintahan Daerah tentang “PERANAN PEGAWAI BPS DALAM MENANGANI TUFOKSI TERHADAP PEMBANGUNAN MASYARAKAT DI KABUPATEN CIAMIS” sesuai waktu yang ditentukan. Dalam Penulisan makalah ini saya merasa masih banyak kekurangan baik pada teknis penulisan maupun materi, mengingat akan kemampuan yang saya miliki. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat saya harapkan demi penyempurnaan pembuatan makalah ini. Makalah ini berisikan tentang informasi PERANAN PEGAWAI BPS DALAM MENANGANI TUFOKSI TERHADAP PEMBANGUNAN MASYARAKAT DI KABUPATEN CIAMIS dari Mata Kuliah Sistem Pemerintahan Daerah. Diharapkan Makalah ini dapat memberikan informasi kepada kita semua tentang Ilmu Pengetahuan dan Masyarakat. Akhir kata, saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan makalah ini dari awal sampai akhir. Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal dan dapat menjadikan semua bantuan ini sebagai ibadah serta senantiasa Allah meridhai segala usaha kita, Amiin Yaa Robbal Alamiin.



Ciamis, November 2017



BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Badan Pusat Statistik (BPS) adalah lembaga pemerintahan non kementrian yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. BPS juga terdapat di setiap provinsi, kabupaten dan kota di seluruh indonesia. Dinamakan perwakilan bps daerah karena BPS merupakan instansi pemerintah pusat yang berada di daerah sehingga bukan merupakan bagian dari instansi milik daerah, tugas lain BPS di daerah adalah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan statistik regional. Di kantor BPS mempunyai 3 tugas pokok yaitu sensus penduduk yang selalu dilaksanakan pada tahun yang berakhiran 0, sensus pertanian yang selalu dilaksanakan pada tahun yang berakhiran 3, dan sensus ekonomi yang selalu dilaksanakan pada tahun yang berakhiran 6. Semua tugas itu dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. BPS juga melakukan pengumpulan data, menerbitkan publikasi statistik nasional maupun daerah, serta melakukan analisis data statistik yang digunakan dalam pengambilan kebijakan pemerintah sehingga data tersebut bisa dikoordinasikan dan diketahui untuk meningkatkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Semua tugas BPS berhubungan dengan data kependudukan, dalam hal ini data penduduk sangat diperlukaan untuk mengetahui keadaan masyarakat. Dengan data tersebut peran pemerintah juga akan keluar seiring dengan kebutuhan apa saja yang masyarakat perlukan sehingga ekonomi di negara indonesia terutama di Kabupaten Ciamis bisa berkembang dengan baik. Karena sudah diketahui bersama bahwa masyarakat Ciamis dalam masalah ekonomi belum stabil maksudnya masih banyak masyarakat yang masih membutuhkan untuk memajukan perkembangan ekonomi nya ke arah yang lebih baik. Jadi tufoksi pegawai BPS terhadap pengambilan data masyarakat sangat tepat untuk mengetahui perkembangan masyarakat agar pemerintah juga mengetahui apa saja yang harus dilakukannya agar menjadi lebih baik lagi terhadap Masyarakat Ciamis. Dan Data tersebut bukan hanya untuk melihat masalah Ekonomi tapi untuk melihat dari segi Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan yang dimiliki oleh Masyarakat Ciamis. Tujuan BPS Kabupaten Ciamis tersebut selaras dengan arah dan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Ciamis.



1.2 IDENTIFIKASI MASALAH 1.



Visi dan Misi Kantor Badan Pusat Statistik Ciamis



2.



Peranan yang harus dilakukan oleh pegawai Kantor BPS Ciamis



3.



Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kantor BPS Ciamis



4.



Pengertian Pembangunan terhadap Masyarakat



5.



Indeks, Komponen Indeks, dan Penyusunan Indeks Pembangunan Masyarakat



6.



Peran Pemerintah Terhadap Pembangunan di Masyarakat Ciamis



1.3 TUJUAN 1.



Untuk mengetahui Visi dan Misi Kantor Badan Pusat Statistik Ciamis



2.



Untuk mengetahui Peranan yang harus dilakukan oleh pegawai Kantor BPS Ciamis



3.



Untuk mengetahui Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kantor BPS Ciamis



4.



Pengertian Pembangunan Terhadap Masyarakat



5.



Untuk mengetahui Indeks, Komponen Indeks, dan Penyusunan Indeks Pembangunan Masyarakat



6.



Untuk mengetahui Peran apa saja yang selalu dilakukan oleh Pemerintah Terhadap Pembangunan di Masyarakat Ciamis



TINJAUAN TEORITIS 2.1 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU) NOMOR 16 TAHUN 1997 (16/1997) TENTANG STATISTIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang: a. Bahwa statistik penting artinya bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan eveluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan di segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, untuk memajukan kesejahteraan rakyat dalam rangka mencapai cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. b. Bahwa dengan memperhatikan pentingnya peranan statistik tersebut, diperlukan langkahlangkah untuk mengatur penyelenggaraan statistik nasional terpadu dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif dan efisien. c. Bahwa Undang-undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik pada saat ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan tuntutan masyarakat, dan kebutuhan pembangunan nasional. d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, di atas dipandang perlu membentuk Undang-undang tentang Statistik yang baru. Mengingat: Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG STATISTIK BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 1. Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik.



2. Data adalah informasi yang berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi. 3. Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik. 4. Kegiatan statistik adalah tindakan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data, upaya pengembangan ilmu statistik, dan upaya yang mengarah pada berkembangnya Sistem Statistik Nasional. 5. Sensus adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan semua unit populasi di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk memperoleh karakteristik suatu populasi pada saat tertentu. 6. Survei adalah cara pengumpulan data dilakukan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu. 7. Penyelenggara kegiatan statistik adalah instansi pemerintah. Lembaga, organisasi, perorangan dan unsur masyarakat lainnya. 8. Petugas statistik adalah orang yang diberi tugas penyelenggara kegiatan statistik untuk melaksanakan pengumpulan data, baik melalui wawancara, pengukuran, maupun cara lain terhadap objek kegiatan statistik. 9. Responden adalah instansi pemerintah, lembaga, organisasi, organisasi, orang dan atau unsur masyarakat lainnya, yang ditentukan sebagai objek kegiatan statistik. BAB II ASAS, ARAH DAN TUJUAN Pasal 2 Selain berlandaskan asas-asas pembangunan nasional, Undang-undang ini juga berdasarkan : a. Keterpaduan. b. Keakuratan, dan c. kemutkhiran. Pasal 3 Kegiatan statistik diarahkan untuk : a. Mendukung pembangunan nasional. b. Mengembangkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif dan efisien c. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik, dan d. Mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 4 Kegiatan statistik bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif dan efisien guna mendukung pembangunan nasional.



BAB VI KOORDINASI DAN KERJA SAMA Pasal 17 1. Koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan statistik dilakukan oleh Badan dengan instansi pemerintah dan masyarakat, di tingkat pusat dan daerah. 2. Dalam rangka mewujudkan dan mengembangkan Sistem Statistik Nasional, Badan bekerja sama dengan instansi pemerintah dan masyarakat untuk membangun pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran. 3. Koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan atas dasar kemitraan dan dengan tetap mengantisipasi serta menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2.2 Mengutip isi Human Development Report (HDR) pertama tahun 1990 Pembangunan Masyarakat adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak.



BAB III PEMBAHASAN 3.1 VISI DAN MISI KANTOR BADAN PUSAT STATISTIK CIAMIS Visi : Pelopor Data Statistik Terpercaya Untuk Semua Misi : 1.



Menyedikan Data Statistik Berkualitas Melalui Kegiatan Statistik Yang Terintegrasi Dan Berstandar Nasional Maupun Internasional.



2.



Memperkuat Sistem Statistik Nasional Yang Berkesinambungan Melalui Pembinaan Dan Koordinasi Di Bidang Statistik.



3.



Membangun Insan Statistik Yang Profesional, Berintegrasi Dan Amanah Untuk Kemajuan Perstatistikan.



3.2 PERANAN PEGAWAI KANTOR BPS CIAMIS 1.



Menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Data ini didapatkan dari sensus atau survey yang dilakukan sendiri dan juga dari departemen atau lembaga pemerintahan lainnya sebagai data sekunder



2.



Membantu kegiatan statistik di departemen, lembaga pemerintah atau institusi lainnya, dalam membangun sistem perstatistikan nasional.



3.



Mengembangkan dan mempromosikan standar teknik dan metodologi statistik, dan menyediakan pelayanan pada bidang pendidikan dan pelatihan statistik.



4.



Membangun kerjasama dengan institusi internasional dan negara lain untuk kepentingan perkembangan statistik Indonesia.



3.3 TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN KANTOR BPS CIAMIS 1.



Tugas Melaksanakan tugas pemerintahan dibidang statistik sesuai peraturan perundangundangan.



2.



Fungsi a.



Pengkajian, penyusunan dan perumusan kebijakan dibidang statistik.



b.



Pengkoordinasian kegiatan statistik nasional dan regional.



c.



Penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar.



d.



Penetapan sistem statistik nasional.



e.



Pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah dibidang kegiatan statistik, dan Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang



f.



perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, kehumasan, hukum, perlengkapan dan rumah tangga. 3.



Kewenangan a.



Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya.



b.



Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro.



c.



Penetapan sistem informasi di bidangnya.



d.



Penetapan dan penyelenggaraan statistik nasional.



e.



Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: 1.



Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang kegiatan statistik



2.



Penyusun pedoman penyelenggaraan survei statistik sektoral.



3.4 Pengertian Pembangunan Terhadap Masyarakat 



Pembangunan (development) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya (Alexander 1994). Portes (1976) mendefenisiskan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.







Masyarakat adalah sekumpulan orang yang, terdiri dari berbagai kalangan, baik golongan mampu ataupun golongan tak mampu, yang tinggal di dalam satu wilayah dan telah memiliki hukum adat, norma-norma serta berbagai peraturan yang siap untuk ditaati.







Pembangunan Masyarakat adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihanpilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak.



3.5 Indeks, Komponen Indeks, dan Penyusunan Indeks Pembangunan Masyarakat a.



Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.



b. Komponen Indeks Pembangunan Manusia a.



Angka Harapan Hidup Angka Harapan Hidup (AHH) pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup.



b.



Angka Melek Huruf Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya.



c.



Rata-Rata Lama Sekolah Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal.



d.



Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) riil yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan formula kitsosn. Sehingga pengeluaran Riil per Kapita nya dapat disesuaikan.



Keterangan : C(i) = PPP dari nilai riil pengeluaran per kapita Z



= Batas tingkat pengeluaran yang ditetapkan secara arbiter sebesar Rp549.500



per kapita per tahun atau Rp 1.500 per kapita per hari Tabel 1. Komoditi Kebutuhan Pokok sebagai Dasar Penghitungan Daya Beli (PPP)



Komoditi



Unit



Komoditi



Unit



1. Beras Lokal



Kg



15. Pepaya



Kg



2. Tepung terigu



Kg



16. Kelapa



Butir



3. Singkong



Kg



17. Gula



Ons



4. Tuna/Cakalang



Kg



18. Kopi



Ons



5. Teri



Ons



19. Garam



Ons



6. Daging sapi



Kg



20. Merica



Ons



7. Ayam



Kg



21. Mie instan



80 Gram



8. Telur



Butir



22. Rokok Kretek



10 batang



9. Susu kental manis



397 Gram 23. Listrik



Kwh



10. Bayam



Kg



24. Air minum



M3



11. Kacang panjang



Kg



25. Bensin



Liter



12. Kacang tanah



Kg



26. Minyak tanah



Liter



13. Tempe



Kg



27. Sewa rumah



Unit



14. Jeruk



Kg



Penghitungan indeks daya beli dilakukan berdasarkan 27 komoditas kebutuhan pokok seperti terlihat dalam Tabel 1. Batas maksimum daya beli adalah sebesar Rp 732.720,- . Sementara itu sampat tahun 1996 batas minimumnya adalah Rp 300.000,- , sedangkan sejak tahun 1999, batas minimum penghitungan PPP diubah dan disepakati menjadi Rp 360.000 sebagai penyesuaian adanya krisis ekonomi di Indonesia



c. Penyusunan Indeks pembangunan manusia (IPM) Sebelum penghitungan IPM, setiap komponen IPM harus dihitung indeksnya. Formula yang digunakan dalam penghitungan indeks komponen IPM adalah sebagai berikut:



Keterangan : X(i)



= Komponen IPM ke-i



X(min) = Nilai minimum dari komponen IPM ke-i X(maks) = Nilai maksimum dari komponen IPM ke-i.



Untuk menghitung indeks masing-masing komponen IPM digunakan batas maksimum dan minimum seperti terlihat dalam Tabel 2. Tabel 2. Batas Maksimum dan Minimum



No 1



2



3



4



Komponen IPM Angka Harapan Hidup (Tahun) Angka Melek Huruf (Persen) Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Daya Beli (Rupiah PPP)



Maksimum



Minimum



Keterangan



85



25



Standar UNDP



100



0



Standar UNDP



15



0



732.720a 300.000 (1996)



Pengeluaran per Kapita Riil Disesuaikan



Keterangan : a.



Perkiraan maksimum pada akhir PJP II tahun 2018



b.



Penyesuaian garis kemiskinan lama dengan garis kemiskinan baru



3.6 Peran Pemerintah Terhadap Pembangunan di Masyarakat Ciamis 1. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan



pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Manfaat Pembangunan Ekonomi di Masyarakat Ciamis : 1.



Munculnya Lapangan Pekerjaan



2.



Mengurangi Jumlah Pengangguran



3.



Mensejahterakan Masyarakat



4.



Meningkatkan Pendapatan Perkapita



5.



Melancarkan Kegiatan Ekonomi



2. Pembangunan pendidikan adalah proses peromabakan sturktural sub sistem



administratif yang berkenaan dengan pengolaan pendidikan dan subsitem operasional yang berkenaan dengan pengelolaan pendidikan dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar setiap satuan pendidikan agar tercapai tingkat pertisipasi, efisiensi, efektifitas, dan relevansi pendidikan yang tinggi. Manfaat Pembangunan Pendidikan di Masyarakat Ciamis 1.



Memberikan Informasi dan Pemahaman



2.



Menciptakan Generasi Penerus Bangsa



3.



Meningkatkan SDM Dan SDA



4.



Membentuk Kepribadian Seseorang



5.



Meningkatkan Taraf Hidup Manusia



3. Pembangunan Kesehatan Masyarakat adalah rangkaian kegiatan masyarakat yang



dilakukan berdasarkan gotong-royong, swadaya masyarakat dalam rangka menolong mereka sendiri untuk mengenal dan memecahkan masalah atau kebutuhan yang dirasakan masyarakat, baik dalam bidang kesehatan maupun bidang dalam bidang yang berkaitan dengan kesehatan, agar mampu memelihara kehidupannya yang sehat dalam rangka meningkatkan mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat. Manfaat Pembangunan Kesehatan di Masyarakat Ciamis : 1.



Masyarakat lebih mudah dalam mendapatkan pelayanan kesehatan



2.



Meningkatkan Masyarakat agar selalu hidup sehat



3.



Angka harapan hidup tinggi



BAB IV PENUTUP



4.1 KESIMPULAN Jadi Pembangunan Masyarakat adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihanpilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. Dengan Pembangunan yang dilakukan pemerintah terhadap Masyarakat sangat berpengaruh terhadap Masyarakat khususnya daerah Ciamis. Masyarakat juga dapat meningkatkan kualitas hidupnya menjadi lebih baik karena salah satu tujuan dari pembangunan Pemerintah terhadap Masyarakat adalah untuk mengatasi krisis ekonomi serta mengatasi angka harapan hidup menjadi lebih baik lagi.



4.2 SARAN Dalam hal ini peran pemerintah harus ditingkatkan lagi karena masyarakat sangat membutuhkan pembangunan-pembangunan yang selalu dilakukan Pemerintah. Karena peran yang baik dari Pemerintah membuat hidup Masyarakat Ciamis menjadi lebih baik lagi.



DAFTAR PUSTAKA 1. Buku Panduan Tentang Kantor Badan Pusat Statistik 2. Undang-Undang Dasar 1945 3. https://ciamiskab.bps.go.id/index.php/masterMenu/view/id/26 4. https://id.search.yahoo.com/yhs/search?hspart=aztec&hsimp=yhsdefault&type=ds_112_503&p=pembangunan+manusia&rnd=2105676988¶m1=sid= 503:aid=112:ver=15511:tm=529:src=ds:lng=en:itype=a:uip=3033983054:up=cGVtYmF uZ3VuYW4gbWFudXNpYQ%3D%3D 5. https://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_ekonomi 6. http://xerma.blogspot.co.id/2014/04/pengertian-pembangunan-pendidikan.html 7. https://forbetterhealth.wordpress.com/2008/12/22/pembangunan-kesehatan-masyarakatdesa/