Makalah Pola Komunikasi Pemerintahan [PDF]

Citation preview

MAKALAH “POLA KOMUNIKASI PEMERINTAHAN”



Disusun oleh: Aris Maulana



Program Studi Kependudukan dan Catatan Sipil Institut Pemerintahan Dalam Negeri



Kata Pengantar Segala puji syukur saya haturkan kepada Allah SWT sebab karena limpahan rahmat serta anugerah dari-Nya saya mampu untuk menyelesaikan makalah kami dengan judul “Pola Komunikasi Pemerintahan” ini. Shalawat serta salam tidak lupa selalu saya haturkan untuk junjungan nabi agung kita, yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan petunjukan Allah SWT untuk kita semua, yang merupakan sebuah pentunjuk yang paling benar yakni Syariah agama Islam yang sempurna dan merupakan satu-satunya karunia paling besar bagi seluruh alam semesta. Selanjutnya dengan rendah hati saya meminta kritik dan saran dari pembaca untuk makalah ini supaya selanjutnya dapat saya revisi kembali. Karena saya sangat menyadari, bahwa makalah yang telah saya buat ini masih memiliki banyak kekurangan. Saya ucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada setiap pihak yang telah mendukung serta membantu saya selama proses penyelesaian makalah ini hingga rampungnya makalah ini. Demikianlah yang dapat saya haturkan, saya berharap supaya makalah yang telah saya buat ini mampu memberikan manfaat kepada setiap pembacanya.



Minahasa , 30 Oktober 2019



Penyusun



i



Daftar Isi



Kata Pengantar............................................................................................................................i Daftar Isi....................................................................................................................................ii BAB I.........................................................................................................................................1 PENDAHULUAN......................................................................................................................1 A. Latar Belakang................................................................................................................1 B. Rumusan Masalah...........................................................................................................1 C. Tujuan.............................................................................................................................1 BAB II........................................................................................................................................2 PEMBAHASAN........................................................................................................................2 A. Pengertian Komunikasi Pemerintahan............................................................................2 B. Strategi Komunikasi Pemerintahan.................................................................................3 C. Prinsip-prinsip Komunikasi Pemerintahan.....................................................................3 D. Karakteristik Komunikasi Pemerintahan........................................................................4 E. Peran Komunikasi bagi Pemerintahan............................................................................5 BAB III.......................................................................................................................................6 PENUTUP..................................................................................................................................6 A. Kesimpulan.....................................................................................................................6 B. Saran................................................................................................................................6 Daftar Pustaka............................................................................................................................7



ii



BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Komunikasi tidak pernah lepas dari perkembangan kehidupan manusia. Untuk bertahan hidup bahkan melewati evolusi kehidupannya manusia sangat memerlukan komunikasi. Komunikasilah yang membantu manusia membangun peradabannya. Dengan melakukan komunikasi pula manusia mempelajari suatu hal dan membuat penghidupan yang lebih baik pada dirinya. Hal tersebut juga dikemukakan oleh Mulyana (2009:6) bahwa tanpa melibatkan diri dalam komunikasi, seseorang tidak akan tahu bagaimana makan, minum, berbicara sebagai manusia dan memperlakukan manusia lain secara beradab, karena cara-cara berperilaku tersebut harus dipelajari lewat pengasuhan keluarga dan pergaulan dengan orang lain yang intinya adalah komunikasi. Tidak hanya pengetahuan dasar tentang komunikasi, pengetahuan dasar tentang organisasi sebagai suatu lingkungan tertentu yang berstruktur, berkarakteristik, serta memiliki fungsi tertentu adalah suatu hal yang mendukung kelancaran komunikasi organisasi. Begitu juga dengan organisasi pemerintahan. Orang yang tertarik untuk bergabung dalam suatu organisasi memiliki alasan yang beragam. Ada yang karena alasan profit, tuntutan profesi, penyebaran ideologi maupun pemenuhan kebutuhan sosial. Para psikolog berpendapat bahwa kebutuhan utama manusia dan untuk menjadi manusia yang sehat secara rohani adalah kebutuhan akan hubungan sosial yang baik dengan orang-orang lain. Maslow menyebutkan bahwa salah satu dari empat kebutuhan utama manusia adalah terfasilitasinya kebutuhan sosial untuk memperoleh rasa aman lewat rasa memiliki dan dimiliki, pergaulan, rasa terima kasih, memberi dan menerima persahabatan. B. Rumusan Masalah 1. Apa yang dimaksud dengan Komunikasi Pemerintahan? 2. Bagaimana strategi Komunikasi Pemerintahan? 3. Apa yang menjadi prinsip-prinsip Komunikasi Pemerintahan? 4. Bagaimana karakteristik Komunikasi Pemerintahan? 5. Apa peran dari komunikasi bagi Pemerintahan? C. Tujuan Penulisan makalah ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah di Program Studi Kependudukan dan Catatan Sipil Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Selain itu, penulisan makalah ini juga bertujuan untuk menambah pengetahuan saya sebagai penulis, juga para pembaca mengenai pola komunikasi pemerintahan.



1



BAB II PEMBAHASAN A. Pengertian Komunikasi Pemerintahan Komunikasi adalah proses penyampaian informasi-informasi, pesan-pesan, gagasan-gagasan atau pengertian-pengertian, dengan menggunakan lambang-lambang yang mengandung arti atau makna, baik secara verbal maupun non verbal dari seseorang atau kelompok orang kepada seseorang atau kelompok orang lainnya dengan tujuan untuk mencapai saling pengertian dan/atau kesepakatan bersama (Rudy, 2005). “communication is the process of transmitting meaningful symbols between individuals” (komunikasi adalah proses penyampaian dan penerimaan lambang-lambang yang mengandung makna di antara indvidu-individu). Kata atau istilah komunikasi berasal dari Bahas Latin communicatus atau communicatio atau communicare yang berarti berbagi atau menjadi milik bersama. Dengan demikian, kata komunikasi menurut kamu bahasa mengacu pada suatu upaya yang ditujukan untuk mencapai kebersamaan. Menurut Webster New Collogiate Dictionary komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi diantara individu melalui sistem lambang-lambang, tanda-tanda atau tingkah laku. Dalam bentuk yang paling sederhana, komunikasi adalah transmisi pesan dari suatu sumber kepada penerima (Riswandi, 2013). Secara etimologis kata Pemerintahan berasal dari kata “pemerintah”, kata Pemerintah sendiri berasal dari kata “perintah” yang berarti menyuruh melakukan sesuatu pekerjaan. Namun tinjauan asal kata “pemerintahan” sebenarnya berasal dari kata dalam bahasa inggris “government” yang diterjemahkan sebagai “pemerintah” dan “pemerintahan” dalam banyak tulisan. Namun ada juga yang berpendapat bahwa government tidak selalu memiliki makna pemerintahan, karena Samuel Edwaed Finer menyimpulakn bahwa kata “government” dapat memiliki arti :  Menunjuk kepada kegiatan atau proses memerintah, yakni melakukan kontrol atas pihak lain (the activity or the process of govering).  Menunjuk pada masalah-masalah negara dalam kegiatan atau proses dijumpai.  Menunjukkan cara, metode atau sistem dengan mana suatu masyarakat tertentu diperintah (the manner, method of system by which a particular society is governed). Pemerintahan adalah organisasi yang memiliki hak untuk melaksanakan kewenangan berdaulat atau tertinggi. Pemerintah dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar dari pada suatu kementrian yang diberi tanggungjawab memelihara perdamaian dan keamanan negara. Komunikasi Pemerintahan adalah penyampaian ide, program, dan gagasan Pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara. Dalam hal ini Pemerintah dapat di asumsikan sebagai komunikator dan masyarakat sebagai



2



komunikan, namun dalam suasana tertentu bisa sebaliknya masyarakat berada pada posisi sebagai penyampai ide atau gagasan dan Pemerintah berada pada posisi



3



3



mencermati apa yang diinginkan masyarakat. Dalam kondisi yang demikian pemerintah memiliki kewenangan sekaligus bertanggung jawab untuk mempertimbangkan, bahkan merespon keinginan-keinginan tersebut sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku (Erliana Hasan, 2010). B. Strategi Komunikasi Pemerintahan Setiap kegiatan komunikasi harus berdasarkan rencana atau strategi komunikasi yang terdiri dari elemen-elemen dasar yaitu :  Menentukan tujuan komunikasi.  Menentukan target komunikasi.  Menentukan pesan yang akan disampaikan.  Menentukan waktu yang tepat berdasarkan tahapan pembuatan keputusan dalam rangka mencapai efek yang maksimum.  Menentukan metode dan media yang akan digunakan.  Menentukan saluran komunikasi yang akan digunakan untuk menyampaikan pesan kepada target sasaran. Dari rencana dasar tersebut, dikembangkan menjadi beberapa tahapan pengembangan perencanaan komunikasi yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu :  Menganalisis masalah.  Menyusun peran yang akan dimainkan oleh komunikasi.  Mengidentifikasi target sasaran.  Mengidentifikasi tujuan komunikasi.  Mengidentifikasi strategi atau pesan.  Mengidentifikasi alat-alat komunikasi.  Pendanaan kegiatan komunikasi.  Mengorganisasi kegiatan komunikasi.  Perencanaan.  Melakukan evaluasi. C. Prinsip-prinsip Komunikasi Pemerintahan Komunikasi pemerintahan memiliki beberapa prinsip, yaitu: Keterbukaan, komunikasi dengan publik dilakukan secara langsung, keterlibatan dengan masyarakat sebagai bagian dari pembentukan kebijakan dan pengiriman, presentasi positif dari kebijakan pemerintah dan prestasi yang telah dicapai, menggunakan seluruh saluran komunikasi yang dianggap relevan yang tidak hanya terbatas pada media massa nasional, melakukan komunikasi lintas departemen yang terkoordinasi mengenai suatu isu dan bukan menciptakan konflik atau duplikasi pesan, serta mendorong kenetralan posisi politik aparatur pemerintah. Sementara itu, menurut Joel Netshitenzhe dalam Government Communicators’ Handbook menyatakan bahwa prinsi-prinsip dasar komunikasi pemerintahan adalah sebagai berikut :



4



         



Kerja pemerintah adalah sebuah kegiatan publik. Sebuah pusat layanan komunikasi harus memiliki kewenangan untuk melaksanakan kegiatan publik tersebut. Para pejabat politik adalah komunikator utama dalam komunikasi pemerintahan. Setiap orang dalam pemerintahan adalah seorang komunikator. Komunikasi pemerintahan harus didasarkan pada program dan strategi komunikasi yang terpadu. Struktur komunikasi tidaklah mencerminkan kebijakan. Komunikasi lebih dari sekedar media perantara. Bentuk komunikasi yang paling efektif adalah komunikasi langsung dan pertukaran bersama mengenai suatu pandangan dengan publik. Dalam mengerjakan kampanye dan program, diperlukan usaha untuk memahami lingkungan komunikasi. Kampanye komunikasi dapat berjalan dengan baik ketika bekerja sama dengan pihak lain di luar pemerintah.



D. Karakteristik Komunikasi Pemerintahan Hampir semua aparatur Pemerintahan paham tentang komunikasi namun tidak semuanya memahami bagaimana berkomunikasi secara efektif, khususnya dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, khususnya dalam melakukan fungsi-fungsi utama Pemerintahan yang mencakup “pemberian pelayanan, pemberdayaan, dan bersama-sama masyarakat mencapai kebahagiaan yang sebesar-besarnya tanpa merugikan pihak lain secara ilegal”. Kelihatannya pernyataan tersebut sepele namun ketika dilakukan secara empirik di lapangan tidak jarang menimbulkan masalah bahkan sering memunculkan konflik antara individu, kelompok maupun kelembagaan. Berdasarkan wewenang dan posisinya dalam struktur organisasi pemerintah cenderung lebih banyak memberitahu (telling) bukan mendengarkan (listening), sebaliknya bawahan mungkin mengatakan kepada atasan mereka apa yang mereka harapkan didengar oleh atasannya, jadi perbedaan status antara sender dan receiver dapat memnjadi hambatan bagi proses komunikasi yang efektif. Oleh sebab itu untuk menciptakan komunikasi efektif perlu dilakukan tindakan-tindakan sebagaimana dikemukakan oleh Gibson (1984:14) sebagai berikut : 1. Mengadakan tindakan langsung (following up) 2. Mengatur arus informasi (regulation information flow) 3. Memanfaatkan umpan balik (utilizing feedback) 4. Pengahayatan (empathy) 5. Pengulangan (repetition) 6. Mendorong saling mempercayai (encouraging mutual trust) 7. Penetapan waktu secara efektif (effective timing) 8. Menyederhanakan bahasa 9. Mendengarkan secara efektif



5



10. Memanfaatkan selentingan E. Peran Komunikasi bagi Pemerintahan Komunikasi memegang peranan yang sangat penting bagi pemerintahan, terutama dalam tiga hal yaitu : 1. Dalam fungsi perintah, komunikasi memperbolehkan bawahan membicarakan, menerima, menafsirkan dan betindak atas suatu perintah, dalam hal ini di dukung oleh pengarahan dan umpan balik yang bertujuan memperngaruhi aparatur lainnya sehingga berperilaku sama dan mencontoh. 2. Dalam hal fungsi relasi, komunikasi memperbolehkan aparatur pemerintah lainnya untuk menciptakan dan mempertahankan kualitas dan prestasi serta hubungan personal dengan pegawai lainnya, hubungan dalam pekerjaan akan berpengaruh pada kinerja lainnya seperti : kepuasan, keterampilan, kesesuaian, dan ketepatan. 3. Dalam fungsi manajemen ambigu, yakni motivasi berganda yang muncul akibat kurang jelasnya tujuan organisasi. Komunikasi merupakan alat untuk mengatasi dan menmgurangi ketidakjelasan (ambiguity) yang melekat dalam organisasi. Komunkasi antara pegawai secara tidak langsung memabntu memabngun lingkungan dan memahami situasi baru yang membutuhkan perolehan informasi bersama.



BAB III PENUTUP A. Kesimpulan 1. Pemerintahan adalah organisasi yang memiliki hak untuk melaksanakan kewenangan berdaulat atau paling tertinggi. 2. Komunikasi Pemerintahan adalah penyampaian ide, program, dan gagasan Pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara. 3. Komunikasi memegang peranan yang sangat penting bagi pemerintahan, baik dari fungsi pemerintah, fungsi relasi, maupun fungsi manajemen ambigu. B. Saran Komunikasi pemerintahan yang berjalan di Indonesia diharapkan memberikan dampak positif terhadap kedudukan, fungsi dan kewenangan pemerintah didalam menjalankan roda pemerintahan. Adanya reformasi birokrasi juga diharapkan memajukan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



6



Daftar Pustaka Cangara, Hafied. 2012. Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta: Rajawali Press. Hasan, Erliana. 2010. Komunikasi Pemerintahan. Bandung: Refika Aditama. Riswandi. 2013. Psikologi Komunikasi. Yogyakarta: Graha Ilmu. Rudy, T.M. 2005. Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Internasional. Bandung: Refika Aditama.



7