Makalah Stabilitas Politik Dan Rehabilitasi Ekonomi [PDF]

Citation preview

BAB I PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang Terbentuknya pemerintahan Orde Baru yang diawali dengan keputusan Sidang Istimewa MPRS tanggal 12 Maret 1967 yang menetapkan Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden. Kedudukannya itu semakin kuat setelah pada 27 Maret 1968, MPRS mengukuhkannya sebagai presiden penuh. Pengukuhan tersebut dapat dijadikan indikator dimulainya kekuasaan Orde Baru. Setelah memperoleh kekuasaan sepenuhnya, pemerintah Orde Baru mulai menjalankan kebijakan-kebijakan politik dan Ekonomi yang telah ditetapkan oleh Sidang MPRS tahun-tahun sebelumnya, seperti Stabilitas Politik Keamanan (Tap MPRS No.IX/1966), Stabilitas ekonomi (Tap MPRS No.XXIII/19 66), dan Pemilihan Umum (Tap MPRS No.XI/1966) Pemerintahan Orde Baru memandang bahwa selama Orde Lama telah terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan UUD 1945 dan Pancasila. Diantara penyimpangan tersebut adalah pelaksanaan Demokrasi Terpimpin dan pelaksanaan politik luar negeri yang cenderung memihak blok komunis (Blok Timur). Sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh MPRS, maka pemerintahan Orde Baru segera berupaya menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara konsekuen dengan melakukan rehabilitasi dan stabilisasi politik dan keamanan (polkam). Tujuan dari rehabilitasi dan stabilisasi tersebut adalah agar dilakukan pembangunan ekonomi bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Depolitisasi parpol dan ormas juga dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru melalui cara penyeragaman ideologis melalui ideologi Pancasila atau stabilisasi penyeragaman. Dengan alasan Pancasila telah menjadi konsensus nasional, keseragaman dalam pemahaman Pancasila perlu disosialisasikan. Gagasan ini disampaikan oleh Presiden Soeharto pada acara Hari Ulang Tahun ke-25 Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, 19 Desember 1974. 1



1.2 Rumusan Masalah  Bagaimana langkah pemerintah Orde Baru dalam pembangunan nasional pada stabilisasi politik dan keamanan?  Apa tujuan stabilisasi penyeragaman?  Bagaimana rehabilitasi ekonomi pada masa Orde Baru?  Apa kebijakan pembangunan pada masa Orde Baru?  Ada peristiwa konflik apa pada awal masa Orde Baru?  Apa dampak kebijakan politik dan ekonomi masa Orde Baru?



1.3 Tujuan  Mengetahui langkah yang diambil pemerintah dalam pembangunan nasional.  Mengetahui tujuan stabilisasi penyeragaman.  Memahami rehabilitasi ekonomi pada masa Orde Baru.  Memahami kebijakan pembangunan pada masa Orde Baru.  Mengetahui peristiwa konflik yang terjadi pada awal masa Orde Baru.  Mengetahui dampak kebijakan politik dan ekonomi masa orde Baru.



2



BAB II PEMBAHASAN



2.1 Stabilisasi Politik dan Keamanan sebagai Dasar Pembangunan Langkah pertama pemerintah Orde Baru dalam melaksanakan pembangunan nasional adalah dengan membentuk Kabinet Pembangunan I pada tanggal 6 Juni 1968. Program Kabinet Pembangunan I disebut Pancakrida yang isinya sebagai berikut : 1. Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat mutlak berhasilnya pelaksanakan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) dan Pemilihan Umum (Pemilu); 2. Menyusun dan merencanakan Repelita; 3. Melaksanakan Pemilu selambat-lambatnya pada Juli 1971; 4. Mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengikis habis sisa-sisa G 30/S/PKI dan setiap bentuk rongrongan penyelewengan, serta pengkhianatan terhadap Pancasila dan UUD 1945; 5. Melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur negara, baik di pusat maupun di daerah dari unsur-unsur komunisme.



Pada tahun 1972, pemerintah Orde Baru melemparkan gagasan penyederhanaan partai politik dengan alasan-alasan tertentu, seperti kasus pada masa “demokrasi parlementer”. Realisasi penyederhanaan partai tersebuut dilaksanakan melalui Sidang Umum MPR tahun 1973. Sembilan partai yang ada berfusi ke dalam dua partai baru, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Empat partai Islam yaitu, Nahdatul Ulama/NU, Parmusi, Partai Sarekat Islam Indonesia/PSSI, dan Perti bergabung dalam PPP. Sementara itu partai non



3



islam, yaitu PNI, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Khatolik, Partai Murba, dan IPKI bergabung dalam PDI. Pemerintah orde baru berhasil melaksanakan pemilihan umum sebanyak enam kali yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997. Pemilu 1971 diikuti oleh 58.558.776 pemilih untuk memilih 460 orang anggota DPR dimana 360 orang anggota dipilih dan 100 orang diangkat. Pemilu pada masa Orde Baru dimenangkan oleh Golkar hal ini disebabkan oleh pengerahan kekuatan penyongkong Orde Baru untuk mendukung Golkar. Kekuatan itu adalah aparat pemerintah (Pegawai Negri Sipil) dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Pada masa order baru, selain mengembalikan setiap dinamika kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan dalam kerangka ketaatan terhadap Pancasila sebagai roadmap ideologis, pemerintahan Order Baru menghimpun energi semua komponen bangsa ke dalam agenda bersama yang diformulasikan dalam bentuk trilogi pembangunan. Berikut isi trilogi pembangunan. a. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis b. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi c. Pemeratan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia . Makna pesan yang terangkum dalam trilogi pembangunan, yaitu terwujudnya stabilitas politik dan keamanan, pembangunan disegala aspek kehidupan dan pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya. 2.2 Stabilisasi Penyeragaman Pada masa Orde Baru diselenggarakan penataran P4. Adapun tujuan penataran P4 adalah membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila, sehingga dengan pemahaman yang sama diharapkan persatuan dan kesatuan nasional



4



akan terbentuk dan terpelihara. Dengan melalui penegasan tersebut, maka opini rakyat akan mengarah pada dukungan yang kuat terhadap pemerintah Orde Baru. 2.3 Rehabilitasi Ekonomi Orde Baru Kondisi ekonomi yang diwarisi Orde Lama adalah sangat buruk. Sektor produksi barang-barang konsumsi misalnya hanya berjalan 20% dari kapasitasnya. Demikian pula sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi salah satu tumpuan ekspor juga tidak mengalami perkembangan yang berarti. Hutang yang jatuh tempo pada akhir Desember 1965, seluruhnya berjumlah 2,358 Juta dollar AS. Dengan Perincian negara-negara yang memberikan hutang pada masa Orde Lama adalah blok negara komunis (US $ 1.404 juta), negara Barat (US $ 587 juta), sisanya pada negaranegara Asia dan badan-badan internasional. Untuk menanggulangi masalah hutang-piutang luar negeri itu, pemerintah Orde Baru berupaya melakukan diplomasi yang intensif dengan mengirimkan tim negosiasinya ke Paris, Perancis (Paris Club), untuk merundingkan hutang piutang negara, dan ke London , Inggris (London Club) untuk merundingkan hutang-piutang swasta. Sebagai bukti keseriusan dan itikad baik untuk bersahabat dengan negara para donor, pemerintah Orde Baru sebelum pertemuan Paris Club telah mencapai kesepakatan terlebih dahulu dengan pemerintah Belanda mengenai pembayaran ganti rugi sebesar 165 juta dollar AS terhadap beberapa perusahaan mereka yang dinasionalisasi oleh Orde Lama pada tahun 1958. Begitu pula dengan Inggris telah dicapai suatu kesepakatan untuk membayar ganti rugi kepada perusahaan Inggris yang kekayaannya disita oleh pemerintah RI semasa era konfrontasi pada tahun 1965. Pada tanggal 10 January 1967 pemerintahan Order Baru memberlakukan UU No 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) . Dengan UU PMA, pemerintah Order Baru ingin menunjukkan kepada dunia internasional bahwa arah kebijakan ang akan ditempuh oleh pemerintah order baru berbeda dengan order lama



5



Kebijakan yang dilakukan pemerintah pada awal Order Baru Baru mulai menunjukkan haasilnya.hiperinflasi mulai dapat dikendalikan dari 600% menjadi 120% (1967) dan 80% (1968) 2.4 Kebijakan Pembangunan Orde Baru Pembangunan



Nasional pada Masa



Orde



Baru. Pembangunan



Nasional adalah suatu rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Pembangunan nasional dilakukan untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Adapun landasan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional adlah landasan idiil (Pancasila), landasan konstitusional (UUD 1945), dan landasan operasional (GBHN). Untuk mewujudkan tujuan nasional, MPR menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). GBHN merupaka ppola umum pembangunan nasional dengan rangkaian program-program yang



kemudian dijabarkan dalam rencana



pembangunan lima tahun (Repelita). kosenkuensi dari pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi akibat pelaksanaan pembangunan tidak akan bermakna apabila tidak diimbangi dengan pemerataan pembangunan. Oleh karena hal itu, sejak pembangunan lima tahun tahan III (1 April 1979-31 maret 1984) pemerintah Order Baru menetapkan delpan jalur pemerataan. 2.5 Peristiwa Konflik Pada Awal Masa Orde Baru Peristiwa konflik pada awal masa Orde Baru adalah Integrasi Timor Timur. Adanya Perang Dingin dan konstelasi geopolitik kawasan Asia Tenggara saat itu terjadi perebutan pengaruh antara Blok Barat dan Blok Timur. Pada tahun 1975 Amerika Serikat mengalami kekalahan di Vietnam. Dengan berdirinya pemerintahan Republik Demokratik Vietnam yang komunis dianggap ssebagai ancaman yang dapat menyebabkan jatuhnya negara-negara di sekitarnya ke tangan pemerintah komunis. Secara tidak lagsung dengan wilayah Indonesia yang sama di wilayah koloni Portugis



6



(Timor Timur) yang berbatasan secara langsung dengan wilayah Indonesia terjadi krisis plitik. Krisis tersebut terjadi sebagai dampak kebebasan yang diberikan oleh pemerintah baru Prtugal. Adanya perubahan tersebut membua kesempatan Timor Timur untuk menentukan masa depannya. Timor Timur diperboehkan mendirikan partai politik. Partai Politik tersebut adalah UDT, Fretilin dan Apodeti. 1. Uniao Democratica Timorense (UDT/Persatun Demokratik Rakyat Timur) UDT didirikan oleh Mario Viegas Carracalao. UdDT terdiri dari pimpinan senior administrasi, pemilik perkebunanm dan pemimpin suku asli. UdT ingin merdeka secara bertahap. Untuk tahap awal UDT menginginkan Timor Timur menjadi negara bagian Portugal. Adapun keinginan untuk tetap di bawah Portuga tersebut karena Timor Timur belum daat berdiri sendiri ats dasar ekonomi yang masih lemah dan rakyatnya secara pendidikan masih tertinggal. 2. Frente Revolucionaria de Timor Leste Independente (Fretilin/Front Revolusioner Kemerdeaan Timor Timur. Salah satu tokohnya adlah Fransisco Xavier de Amaral. Partai ini ingin Timor Tomur menjadi negara yang merdeka dan beridri sendiri. 3. Associacau Popular Democratica Timurense ( (Apodeti/Ikatan Deokratik Popular Timor) Salah satu tokohnya dalah Arnaldo dos reis Araujo. Partai ini ingin bergabung dengan Indonesia. Apa yang disampaikan tokoh apodeti mendapat respons yang cukup positif dari para elite politik Indonesia, terutama dari kalangan militer yag pada dasanya memang khawatir jika Timor Timur jatuh ketangan komunis.



Adanya perbedaan kepentingan ketiga partai mengakibatkan adanya perang saudara. Dalam perang tersebut dimenangkan oleh Fretilin. Fretilin



7



memproklamasikan berdirinya sebuah Republik Dmeokrasi Timor Timur pada tanggal 28 November 1975.



2.6 Dampak Kebijakan Politik dan Ekonomi Masa Orde Baru 1. Dampak Terhadap Politik. 



Dampak Negatif : -



Pemerintah Orde Baru gagal memberikan pelajaran berdemokrasi yang baik dan benar kepada rakyat Indonesia.



-



Sistem perwakilan bersifat semu bahkan hanya dijadikan topeng untuk melanggengkan sebuah kekuasaan secara sepihak.



-



Terbentuk pemerintahan yang bersifat otoriter, dominative dan sentralistis.



-



Kebijakan politik teramat birokratis, tidak demokratis, dan cenderung KKN.



-



Dwifungsi ABRI terlalu mengakar masuk ke sendi-sendi kehidupan bebangsa dan benegara.







Dampak Positif : -



Pemerintah mampu membangun pondasi yang kuat bagi kekuasaan lembaga kepresidenan yang membuat semakin kuatnya peran Negara dalam masyarakat.



-



Situasi keamanan pada masa ORBA relatif aman dan terjaga dengan baik karena pemerintah mampu mengatasi semua tindakan dan sikap yang dianggap bertentangan dengan Pancasila.



-



Dilakukan peleburan partai dimaksudkan agar pemerintah dapat mengontrol parpol.



-



Keamanan dalam negeri lebih terjamin.



2. Dampak Terhadap Ekonomi. 



Dampak Negatif : -



Perbedaan ekonomi antardaerah, dalam masyarakat terasa semakin tajam.



-



Terciptalah kelompok yang terpinggirkan (Marginalisasi sosial) 8



-



Menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang erat dengan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)



-



Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial.



-



Meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat tapi secara fundamental pembangunan ekonomi sangat rapuh.



-



Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua



-



Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah.







Dampak Positif : -



Pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah terencana dengan baik dan hasilnya pun dapat terlihat secara konkrit.



-



Indonesia mengubah status dari negara pengimpor beras terbesar menjadi bangsa yang memenuhi kebutuhan beras sendiri (swasembada beras).



-



Penurunan angka kemiskinan yang diikuti dengan perbaikan kesejahteraan rakyat.



-



Penurunan angka kematian bayi dan angka partisipasi pendidikan dasar yang semakin meningkat.



-



Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS$1.000.



-



Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia



-



Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri.



9



BAB III PENUTUP



3.1 Kesimpulan 1. Pembangunan menjadi prioritas kebijakan pemerintah Orde Baru. Program berupa Rencana Pembangunan Lima Tahun menunjukkan adanya pelaksanaan tahap demi tahap pembangunan yang dilakukan dengan prioritas pembangunan tertentu. 2. Agenda pembangunan ini diformulasikan oleh pemerintaah Orde Baru dalam bentuk Trilogi Pembangunan. 3. Sistem kepartaian disederhanakan oleh pemerintah Orde Baru sejak awal tahun 1970-an ke dalam tiga partai. 4. Krisis ekonomi dan tuntutan demokratisasi menjadi alasan gerakan mahasiswa yang akhirnya menjadikan orde ini diganti dengan Orde Reformasi



3.2 Saran Maju mundurnya suatu negara tergantung bagaimana pemimpinnya. Jadi saran kami yaitu kepada setiap pemimpin janganlah cuman mementingkan kebutuhan pribadi saja, tapi cobalah berfikir untuk mengambil gagasan yang sifatnya bisa merubah dan menguat orang yang dipimpin menjadi lebih maju dan sejahtera.



10



DAFTAR PUSTAKA



Anonim. 2010. Stabilisasi Politik dan Rehabilitasi Ekonomi Masa Orde Baru. [Internet]. https://readyygo.blogspot.com/2016/10/stabilisasi-politik-dan-rehabilitasi_8.html (diakses pada tanggal 8 Oktober 2019) Anis,



Rahma.



2010.



Stabilitas



Politik



Orde



Baru.



http://ajangpintar.blogspot.com/2010/03/03-stabilitas-politik-orde-baru.html. (diakses pada tanggal 8 Oktober 2019). Rusla,



Rio.



2017. Integrasi



Timor



Timur



Pada



Masa



Orde



Baru.



http://culture.blogspot.com/2017/04/04-integrasi-timor-timur.html (diakses pada tanggal 8 Oktober 2019). Riko, Budi. 2016. Dampak Kebijakan Politik dan Ekonomi Masa Orde Baru. http://ordebaru.blogspot.com/2016/01/01-dampak-kebijakan-politik-dan-ekonomimasa-orde-baru.html. (diakses pada tanggal 8 Oktober 2019)



11