Materi Cerdas Cermat Anti Korupsi [PDF]

Citation preview

Materi Anti Korupsi Oleh:Sudjatmiko 1. TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 2. Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 3. Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 4. Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 5. Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 6. Instruksi Presiden No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.



Delik Korupsi dalam Rumusan Undang-undang Pasal 2 ayat (1): • Setiap orang • secara melawan hukum • memperkaya diri sendiri/orang lain/suatu korporasi • dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Ayat (2): Dilakukan dalam keadaan tertentu.



Gratifikasi Dasar Pemikiran: “Tidak sepantasnya pegawai negeri/pejabat publik menerima pemberian atas pelayanan yang mereka berikan” “Seseorang tidak berhak meminta dan mendapat sesuatu melebihi haknya sekedar ia melaksanakan tugas sesuai tanggungjawab dan kewajibannya”.



Gratifikasi Dasar hukum: Pasal 12 B UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Pengertian: adalah pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. (Penjelasan Pasal 12B).



Gratifikasi Rumus:



Suap = Gratifikasi + Jabatan



Gratifikasi Pembuktian Gratifikasi 1. oleh penerima gratifikasi, apabila nilainya Rp. 10,000,000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih. 2. oleh penuntut umum, apabila nilainya kurang dari Rp. 10,000,000,00 (sepuluh jutarupiah). Gratifikasi tidak dianggap sebagai suap apabila penerima menyampaikan laporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, selambat lambatnya 30 hari sejak menerima gratifikasi tersebut. Soal Pilihan Ganda Sistem Hukum dan Peradilan Nasional 1. Berikut ini yang bukan merupakan salah satu contoh cara meningkatkan kesadaran hukum warga negara adalah … A. Polisi menggunakan jalur busway B. Membayar pajak tepat pada waktunya C. Membuang sampah pada tempatnya D. Mentaati rambu-rambu lalu lintas di jalan raya E. Menyebrang jalan pada zebra cross 2. Apabila seorang warga negara Indonesia melakukan tindak pidana di luar negeri maka pengadilan Indonesia yang berwenang mengadili ialah... A. Mahkamah Agung B. Pengadilan negeri yang ditempatkan di kedutaan besar di negara yang bersangkutan C. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat D. Pengadilan negeri asal tempat tinggal pelaku tindak pidana E. Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat 3. Lembaga kekuasaan kehakiman yang berwenang melakukan uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang adalah… A. DPR B. Mahkamah Konstitusi C. Komisi Yudisial D. Mahkamah Agung E. Presiden 4. Upaya yang tegas dan bersifat represif yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi di Indonesia antara lain adalah… A. Menanamkan kesadaran bahwa korupsi merupakan perbuatan yang tercela B. Mengucilkan para pelaku korupsi C. Mengawasi para penegak hukum D. Menindak sesuai dengan prosedur yang berlaku E. Membentuk lembaga yang dapat mencegah korupsi



5. Lembaga yang berperan menjaga kehormatan dan keluhuran hakim dan penegak kode etik peradilan adalah… A. Komisi Yudisial B. Mahkamah Agung C. Mahkamah Konstitusi D. Hakim Agung E. Kejaksaan Agung 6. Rita dan Agung menikah lebih dari 10 tahun, tetapi belum memperoleh keturunan. Mereka kemudian melakukan adopsi. Tindakan mereka temasuk dalam hukum… A. Perdata B. Pidana C. Dagang D. Intergentil E. tata negara 7. Yang bukan termasuk faktor-faktor di luar sistem hukum yang sangat berpengaruh dalam penegakan hukum adalah… A. Sarana dan prasarana B. Kesadaran hukum masyarakat C. Perkembangan masyarakat D. politik E. kebijakan penguasa negara 8. Berikut ini bukan merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah… A. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum B. Menguji UU terhadap UUD C. Memutuskan pembubaran partai politik D. Memutuskan sengketa kewenangan antarlembaga negara E. Mengadili pimpinan lembaga negara dan presiden atau wakil presiden 9. Peradilan yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya perdilan di daerah hukumnya dan menjaga agar peradilan diselengarakan dengan sewajarnya yaitu peradilan ... A. Tata usaha negara B. Negeri C. Agama D. Tinggi E. Militer 10. Berdasarkan UUD1945 setelah amandemen lahirlah salah satu lembaga baru di lingkungan peradilan yaitu Mahkamah konstitusi yang berwenang untuk .... A. Membentuk seluruh partai politik B. menguji undang –undang terhadap UUD. C. Mengangkat memberhentikan hakim D. Memutus peradilan tingkat kasasi E. Menguji secara material UUD 1945



11. Yang bertugas memeriksa, mengadili, memutuskan pendapat DPR tentang Presiden dan Wakil Presiden yang melanggar hukum adalah… A. DPA B. MPR C. DPR D. Mahkamah Agung E. Mahkamah Konstitusi 12. Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan semua manusia secara sama dimuka hukum. Hal ini tercemin dalam jaminan negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal… A. Pasal 28 ayat 1 B. Pasal 26 ayat 1 C. Pasal 27 ayat 2 D. pasal 27 ayat 1 E. pasal 29 ayat 2 13. Keberadaan MK dipandang sangat penting untuk menjalankan fungsi peradilan sebagai berikut.... A. Sengketa antar lembaga negara dan pemerintah B. Yudisial review, sengketa kewenangan antar lembaga negara, pembubaran parpol dan hasil pemilu C. Sengketa hasil pemilihan gubernur kepala daerah dan pemilihan legislatif D. Yudisial review, sengketa antar warga negara dan pembubaran partai peserta pemilu E. Pembubaran dan pembentukan partai politik peserta pemilu 14. Mahkamah Agung menangani beberapa bidang kasasi dan memutuskan perkara dalam tingkat terakhir. Hal tersebut adalah kekuasaan MA bidang.... A. pelaksanaan hukum B. pengaawasan C. pengamanan D. penberi nasehat E. peradilan 15. Obyek pengadilan tata usaha negara meliputi bidang .... A. Sosial, ekonomi dan function publik B. Hankam, politik dan sosial C. Sosial, politik dan ekonomi D. Politik, hankam dan HAM E. Ekonomi, politik dan budaya 16. Berdasarkan makna isi undang-undang no.4 tahun 2004 kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA yang meliputi lingkungan badan peradilan .... A. Mahkamah konstitusi B. Agama C. Umum D. Militer E. Tata usaha negara



17. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang terdapat dalam sistem hukum adalah .... A. Penguasa negara B. Undang-undang C. Budaya D. Kesadaran Masyarakat E. Politik 18. Hukum sebagai aturan tingkah laku para anggota masyarakat yang daya pengunaanya pada saat tertentu diindahkan oleh sustu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukannya, pengertian hukum tersebut diungkapkan oleh.... A. Prof, Dr.Notonegoro, SH B. Prof Mr, E.M. Meyer C. S.M.Amin, SH D. Leon Duguit E. Utrech 19. Ius constitutum adalah hukum yang ... A. Berlaku sekarang bagi masyarakat tertentu B. berlaku umum dalam suatu negara C. Memuat perintah dan larangan D. Hanya berlaku bagi orang tertentu E. Mengatur cara melaksanakan aturan 20. Hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu disebut hukum.... A. Formal B. Objektif C. Positif D. Subjektif E. Materil 21. Pernyataan Indonesia sebagai negara hukum terdapat dalam UUD 1945 bagian... A. alinea 4 pembukaan B. pembukaan C. aturan tambahan D. batang tubuh E. aturan peralihan 22. Hukum yang memuat peraturan dan mengatur bagaimana cara meolakukan dan mempertahankan hukum material adalah hukum.... A. Formal B. Lokal C. Objektif D. Subjektif E. Material



23. Aparatur negara yang merupakan pendekar hukum adalah A. Hakim, Polisi dan KPK B. KPK, Hakim dan Jaksa C. KPK, Jaksa dan Pengacara D. Polisi, Hakim dan Jaksa E. KPK, Polisi dan Jaksa 24. Penggolongan hukum menurut sumbernya antara lain adalah... A. Publik dan Privat B. Traktat dan Yurisprodensi C. Lokal dan internasional D. Tertulis dan tidak tertulis E. Objektif dan subjektif 25. Salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang mempunyai kompetensi memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana yang dilakukan oleh seorang yang bersetatus sebagai angota militer atau yang disamakan dengan itu disebut peradilan .... A. tinggi B. umum C. militer D. agama E. negeri 26. Pendapat para ahli/ sarjana hukum terkemuka dinamakan ... A. yurisprodensi B. doktrin C. kebiasaan D. traktat E. justifikasi 27. Salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, berdasarkan pasal 2 UU nomor 2 tahun 1986 adalah peradilan.... A. mahkamah militer B. militer C. tata usaha negara D. agama E. umum 28. Hukum adalah kumpulan peraturan yang dibuat untuk mengatur msyarakat dalam mencari keadilan, oleh karena itu hum bersifat.... A. universal B. sementara C. fleksibel D. mendesak E. mengikat



29. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 1) tidak melaporkan bila dilingkungannya terdapat orang yang melakukan korupsi 2) berani memberikan uang kepada aparat 3) menghindari sikap dan perilaku KKN 4) berani mengatakan kebenaran 5) melaporkan bila mendapati praktek uang Pernyataan yang termasuk peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi adalah... A. 2-3-5 B. 1-2-3 C. 3-4-5 D. 2-3-4 E. 1-3-4 30. Salah satu peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi yaitu ... A. Peran aktif lembaga peradilan dalam mengawasi tugas-tugas yang dijalankan oleh lembaga eksekutif dan lembaga legislatif B. peran aktif masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN yang dilaksanakan dengan mentaati hukum, moral dan sosial yang berlaku C. Peran aktif masyarakat dan wakil rakyat dalam mengawasi pemerintah dalam menjalankan tugasnya diberbagai bidang D. peran aktif masyarakat dalam mengawasi wakil-wakil rakyat dalam menjalankan tugas sebagai lembaga legislatif E. Peran aktif lembaga peradilan dalam menjalankan tugasnya dibidanng hukum memberantas korupsi di segala bidanng 31. Lembaga yang mempunyai wewenang dalam memberikan putusan atas pendapat DPR tentang dugaan pelangaran oleh presiden dan wakil Presiden berdasarkan UUD 1945 adalah ... A. Komisi Yudisial B. Mahkamah Agung C. Pengadilan tinggi D. Mahkamah Konstitusi E. Mahkamah militer 32. Lembaga yang bersifat mandiri dan mempunyai wewenang mengusulkan hakim agung, menjaga dan menjalankan kehormatan, keluhuran, martabat para hakim adalah....



A. Komisi Yudisial B. Mahkamah Agung C. Pengadilan negeri D. Mahkamah Konstitusi E. Pengadilan militer 33. Bentuk peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 adalah hak.... A. membentuk organisasi masyarakat yang bergerak dalam bidang sosial B. mengawasi adanya dugaan pejabat yang telah melakukan korupsi C. untuk memdapatkan kesempatan pelayanan organisasi maasyarakat D. mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan korupsi E. untuk mengawasi jalannya pemerintahan dari tingkat daerah sampai pusat 34. Contoh organisasi kemasyarakatan adalah ... A. Bank Perkreditan Rakyat B. Universitas Gajah Mada C. Lembaga penelitian D. Karang Taruna E. Gerakan Indonesia Raya 35. Strategi untuk memberantas korupsi yang mengedepankan kontrol kepada 2 unsur dan paling berperan didalam tindak korupsi. Ini pendapat dari.... A. S.M.Amin SH B. Jeremy Pope C. Prof.Mr.E.M.Mayers D. Utrech E. Leon Duguit 36. Dibawah ini yang tidak termasuk organisasi non partai yang ikut berpengaruh dalam pemberantasan korupsi adalah... A. golongan karya B. lembaga swadaya masyarakat C. lembaga riset D. perguruan tinggi E. organisasi kemasyarakatan 37. Salah satu pemain peran strategis dalam mengkomunikasikan dukungan dan tungtutan publik terhadap pemerintah adalah.... A. lembaga peradilan B. partai politik C. media masa D. lembaga negara E. perguruan tinggi 38. Bentuk yang paling efektif dalam mengembangkan spiritualitas anti korupsi adalah melalui pendekatan ... A. persaudaraan B. hukuman C. keagamaan



D. kekeluargaan E. organisasi 39. Waktu yang diperlukan untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum menurut UU no 31 tahun 1999 selama.... A. 30 hari B. 10 hari C. 20 hari D. 15 hari E. 25 hari 40. Media masa memberitakan pelaku korupsi kepada pelaku sehingga pelaku memperoleh sanksi sosial dari pemberitaan tersebut. Hal tersebut adalah salah satu peran media masa dalam... A. memberikan pengawasan khusus dalam bidang politik kepada para pejabat B. memberikan kontrol terhadap setiap kebijakan pemerintah dalam arti luas C. memperkuat masyarakat dan memciptakan lembaga pemerintah yang kuat D. merumuskan agenda publik yang selalu menjadi perhatian para politisi E. memberikan pendidikan politik kepada seluruh masyarakat pada umumnya 41. Undang-ungan nomor 31 tahun 1999 dalah tertang... A. Tata Cara pelaksanaan peranserta masyarakat B. Tata cara pemeriksaan kekayaan penyelengara negara C. Penyelengara negara yang beresih dan berwibawa D. Pemberantasan tindak pidana korupsi E. Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas 42. Pernyataan yang tidak termasuk dalam faktor sistem hukum yang mempengaruhi penegaan hukum di Indonesia adalah…. A. Asas-asas konsistensi B. Kesadaran Hukum C. Kebudayaan D. Perkembangan masyarakat E. Politik /penguasa 43. Contoh tindak pidana pelangaran adalah A. Melangar susila B. Makar C. Menodai bendera D. Menghina Presiden E. Mabok 44. Contoh tidak kejahatan makar diatur dalam KUHP pasal... A. 110 B. 106 C. 108 D. 107 E. 109 45. Pasal 154 KUHP mengatur tentang ...



A. Mengetahui kejahatan tetapi tidak melaporkannya. B. melakukan penghinaan pada Presiden dan Wakil presiden C. Menodai atau merobek bendera resmi negara RI D. menyatakan kebencian dan permusuhan pada presiden E. Menyatakan kebencian terhadap suatu golongan 46. Perubahan atas UU no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan dan tidak pidana korupsi diperbaharui dengan UU No .... A. 67 tahun 1999 B. 20 tahun 2001 C. 28 tahun 1999 D. 30 tahun 2002 E. 65 tahun 1999 47. Pernyataan Presiden Republik Indonesia Yang disampaikan pada acara pencanangan gerakan nasional pemberantasan korupsi sedunia tahun 2005 di istana negara tanggal ... A. 10 Desember 2004 B. 6 Desember 2004 C. 8 Desember 2004 D. 7 Desember 2004 E. 9 Desember 2004 48. Yang tidak ternasuk ciri – ciri tindakan korupsi yaitu ... A. tindakan yang dapat memperkaya diri sendiri B. penyalah gunaan wewenang oleh pejabat C. tindakan yang menguntungkan para pejabat D. perbuatan yang dapat merugikan negara E. tindakan yang merugikan kepentingan umum 49. Menurut survey “the transparency Internasional” tentang negara terkorup di 99 negara di dunia, Indonesia menduduki peringkat ... A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5 50. Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Sebagai seorang siswa yang memiliki kesadaran hukum sebaiknya… A. Mentaati dan melaksanakan peraturan sekolah untuk kepentingan bersama B. Menataati peraturan yang berlaku C. Tunduk terhadap peraturan sekolah yang dianggap baik D. Peraturan sekolah hanya boleh ditaati di sekolah E. Peraturan-peraturan sekolah diselaraskan dengan kepentingan bersama 51. Hukum yang mengatur kepentingan individu dengan masyarakat, individu dengan negara, dan individu dengan individu lainnya serta menitikberatkan kepada kepentingan umum adalah hukum… A. Nasional



B. Perdata C. Pidana D. privat E. publik 52. Menurut J.G Starke sumber-sumber hukum internasional menjadikan bahan-bahan aktual yang digunakan para ahli untuk menetapkan hukum yang berlaku bagi suatu peristiwa atau situasi tertentu. Berikut ini bukan termasuk sumber-sumber hukum internasional adalah… A. Keputusan pengadilan B. Traktat C. Negosiasi D. kebiasaan internasional E. ketetapan lembaga internasional 53. Peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dapat diwujudkan dalam bentuk... A. Lembaga Swadaya Masyarakat B. Mahkamah Konstitusi C. Lembaga Peradilan D. Peradilan Umum E. Peradilan Agama 54. Perhatikan kasus berikut ini. 1) Mendirikan bangunan tanpa izin 2) Penipuan terhadap calon pegawai 3) Transaksi obat terlarang 4) Mencuri barang 5) Tidak membayar kontrakan Dari kasus di atas yang termasuk contoh pelanggaran hukum pidana di masyarakat adalah nomor… A. 2, 4, dan 5 B. 1, 3, dan 5 C. 1, 2, dan 3 D. 2, 3, dan 4 E. 3, 4, dan 5 55. Menurut asas negara hukum, semua warga negara yang melawan hukum harus berhadapan dengan hukum itu sendiri, sebab semua warga negara … A. mempunyai hak dan kewajiban B. wajib taat dan patuh terhadap hukum C. bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan D. wajib menjunjung hukum dan pemerintahan E. mendapat perlindungan hukum 56. Jika seorang anggota TNI yang sudah divonis oleh pengadilan militer, namun keberatan dengan hasil vonis tersebut, maka dapat mengajukan banding kepada pengadilan… A. Militer tinggi B. Militer pusat C. Militer kasasi D. militer utama



E. militer banding 57. Tata urutan perundang-undangan yang menempati urutan pertama adalah… A. Undang-Undang B. Ketetapan MPR C. UUD 1945 D. peraturan pemerintah E. peraturan pemerintah pengganti UU 58. Berdasarkan cara memberlakukannya hukum dibedakan menjadi… A. Hukum material dan hukum formal B. Hukum tertulis dan tidak tertulis C. ius constituendum, Ius constitutum, dan hukum antarwaktu D. Hukum lokal, nasional, dan internasional E. Hukum publik dan hukum privat 59. Fungsi pengadilan negeri adalah … A. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana dari semua golongan penduduk B. Memeriksa dan memutuskan perkara perdata dan pidana di tingkat pertama C. Mengadili setiap perkara pidana maupun perdata di tingkat banding D. Melakukan penangkapan terhadap seseorang yang memang telah terbukti berbuat salah E. Memeriksa tingkat kasasi setelah perkaranya menggunakan uaya hukum banding 60. Salah satu jenis hukum politik adalah hukum administrasi negara yaitu hukum yang mengatur… A. Cara melaksanakan tugas dari kekuasaan alat-alat perlengkapan negara B. Akibat-akibat hubungan antarkeluarga tentang harta benda seseorang yang meninggal C. Bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan cara bagaimana pelaksanaannya oleh alat-alat perlengkapan negara D. Keharusan, larangan, dan pelanggaran terhadap peraturan mengakibatkan dikenakan hukuman yang tegas E. Hak negara atau alat perlengkapan negara untuk menjatuhkan hukuman secara objektif Kunci Jawaban Soal Pilihan Ganda Sistem Hukum dan Peradilan Nasional 1 A 11 E 21 D 31 D 41 D 51 E 2 C 12 D 22 A 32 A 42 A 52 C 3 D 13 B 23 D 33 D 43 D 53 A 4 D 14 E 24 B 34 D 44 D 54 D 5 A 15 A 25 C 35 B 45 D 55 B 6 A 16 C 26 B 36 A 46 B 56 A 7 A 17 B 27 E 37 C 47 E 57 C 8 E 18 D 28 E 38 C 48 C 58 A 9 B 19 A 29 C 39 A 49 B 59 B 10 B 20 E 30 B 40 B 50 B 60 A Buka Juga : 70 Soal Pilihan Ganda & Essay 1. Sebutkan Arti Korupsi Secara Umum Jawab : Secara Umum Korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak



legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak



2.Sebutkan Pengertian Korupsi Menurut Henry Champell BlackJawab : “Suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain” 3. Sebutkan Unsur Unsur korupsi Jawab : Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 1.perbuatan melawan hukum, 2.penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana, 3.memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan 4.merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.



4.Mengapa indonesia Butuh KPK ? Jawab : Secara sederhana, KPK dibutuhkan untuk melawan dan menghapuskan korupsi. Tentu saja indonesia membutuhkan KPK untuk memberantas korupsi hingga ke akarnya.



5.Mengapa Korupsi di Indonesia Masih terus ada ? Jawab : Banyak jawaban yang bisa diberikan pada pertanyaan ini, contohnya saja hukuman yang ringan dan 5 alasan lain yang akan dijelaskan di jawaban mengapa korupsi terjadi. 6.Mengapa Korupsi terjadi ? Secara umum, menurut abdullah hemahua motif korupsi ada 5, yaitu 1. Korupsi karena kebutuhan, 2. Korupsi karena ada peluang, 3. Korupsi karena ingin memperkaya diri sendiri, 4. Korupsi karena ingin menjatuhkan pemerintah, 5. Korupsi karena ingin menguasai negara. 7.Sebutkan Pengertian Korupsi Menurut undang undang ? UU No.31/1999 jo UU No.20/2001 menyebutkan bahwa pengertian korupsi mencakup perbuatan: -Melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan/perekonomian negara (pasal 2) -Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara (pasal 3) -Kelompok delik penyuapan (pasal 5, 6, dan 11)-Kelompok delik penggelapan dalam jabatan



(pasal 8, 9, dan 10) -Delik pemerasan dalam jabatan (pasal 12) -Delik yang berkaitan dengan pemborongan (pasal 7) -Delik gratifikasi (pasal 12B dan 12C) 8.Sebutkan Arti gratifikasi Menurut Undang Undang ? (pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya) - Undang undang no. 20 tahun 2001 Pasal 12b 9.Bagaimana cara kita sebagai Mahasiswa / Pelajar Memberantas Korupsi ? Memberantas Korupsi haruslah berawal dari kita sendiri, contohnya selalu berlaku jujur dalam setiap keadaan, melaporkan setiap transaksi mencurigakan yang kita ketahui dari para pejabat secara pasti untuk dilaporkan kepada KPK. 2. 10.Bagaimana Cara Melaporkan Kasus Korupsi ke KPK ? -mengambil formulir di kantor kpk -Disampaikan secara tertulis -Dilengkapi dengan identitas pelapor yang jelas -Memuat informasi dugaan TPK -Menjelaskan siapa, melakukan apa, kapan, di mana (mengapa), dan bagaimana -Dilengkapi dengan informasi nilai kerugian negara/penyuapan/pemerasan/penggelapan -Dilengkapi dengan bahan bukti yang mendukung/menjelaskan adanya TPK (gambar, dokumen tertulis, rekaman) -Dilengkapi dengan data sumber informasi untuk pendalaman -Informasi penanganan kasus oleh penegak hukum/lembaga pengawasan (jika ada) Pengaduan tidak dipublikasikan 11.Sebutkan Pengertian Korupsi dalam arti luas ? Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah|pemerintahan rentan korupsi dalam praktiknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, di mana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali. 12. Apa saja Tugas KPK dalam memberantas Korupsi ?Jawab : -Koordinasi dengan instansi yang berwenang dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi -Supervisi terhadap instansi yang berwenang dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi -Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi -Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi -Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara



( Kumpulan Soal Korupsi)



13. Mengapa Korupsi Membuat rakyat sengsara ? Jawab : Uang yang digunakan untuk membangun sesuatu untuk kepentingan rakyat digunakan untuk kepentingan pribadi 14. Mengapa Ketua KPK Abraham Samad Mundur dari Jabatannya ? Jawab : Kepala KPK Abraham Samad (2011-2015) terpaksa mundur dari jabatannya setelah ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen hukum pada awal tahun 2015. Polisi Indonesia menuduh Samad memalsukan dokumen (termasuk paspor) untuk seorang wanita bernama Feriyani Lim. Diduga, Samad memiliki hubungan di luar nikah dengan wanita ini. Sebuah foto yang menunjukkan pasangan ini di tempat tidur juga sempat bocor (apakah gambar ini otentik tidak diketahui). Sebelumnya, terjadinya beberapa bocoran foto yang menunjukkan Samad intim dengan Miss Indonesia 2014 Elvira Devinamira (keduanya menolak keaslian foto-foto skandal dan hubungan di luar nikah). Mungkin tidak kebetulan bahwa foto-foto ini bocor sekitar satu hari setelah Samad mengumumkan kasus korupsi yang melibatkan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan.



15. Apa yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang? Jawab : Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer,mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang no. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan 16. Bagaimana kalau terdakwa dalam tindak pidana korupsi melarikan diri ke luar negeri? Jawab : Dalam hal ini maka harus ada perjanjian ekstradisi terlebih dahulu antara kedua belah Negara, barulah Negara tersebut bisa meminta bantukan kepada Negara lain tersebut untuk dilakukan pengejaran terhadap terdakwa tindak pidana korupsi. Kemudian dapat dilakukan penyerahan terdakwa tindak pidana korupsi kepada Negara peminta oleh Negara pemberi. 17. Apa yang dimaksud dengan kerugian keuangan Negara dalam tindak pidana korupsi? Jawab : Maksud dari kerugian keuangan Negara disini adalah kerugian keuangan/anggaran baik dari APBN atau APBD maupun dari pendapatan Negara bukan pajak misalnya bantuan luar negeri dan hibah 18. Apa yang dimaksud dengan dengan kurungan pengganti dalam tindak pidana korupsi? Jawab : Maksudnya ialah apabila sesorang terdakwa yang dihukum untuk membayar denda, namun apabila ia tidak bisa membayar sejumlah uang yang di dendakan kepadanya, maka ia dapat menjalani kurungan pengganti sebagai akibat atau pengganti karena ia tidak dapat membayar denda tersebut. 19. Sebutkan Lembaga anti korupsi indonesia ? KPK- Komisi Pemberantasan Korupsi ICW - Indonesian Corruption watch KPKPN - Komisi pemeriksa kekayaan pejabat negara



20. Apa itu nepotisme dan apa contohnya ? Nepotisme berarti lebih memilih saudara atau teman akrab berdasarkan hubungannya bukan berdasarkan kemampuannya. Kata ini biasanya digunakan dalam konteks derogatori. Sebagai contoh, kalau seorang manajer mengangkat atau menaikan jabatan seorang saudara, bukannya seseorang yang lebih berkualifikasi namun bukan saudara, manajer tersebut akan bersalah karena nepotisme. Pakar-pakar biologi telah mengisyaratkan bahwa tendensi terhadap nepotisme adalah berdasarkan naluri, sebagai salah satu bentuk dari pemilihan saudara.