MindMap KUP [PDF]

Citation preview

WAJIB PAJAK BADAN MASA PAJAK TAHUN PAJAK SURAT PEMBERITAHUAN SURAT SETORAN PAJAK SURAT KETETAPAN PAJAK



ISTILAH UMUM



SURAT TAGIHAN PAJAK PENANGGUNG PAJAK SURAT PAKSA KREDIT PAJAK UNTUK PAJAK PENGHASILAN KREDIT PAJAK UNTUK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PEKERJAAN BEBAS PEMBUKUAN



Berdasarkan Peraturan Dikjen Pajak Nomor PER-205/PJ/2017, kode billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui Sistem Billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan wajib pajak



PEMBAYARAN PAJAK SECARA ONLINE



PEMERIKSAAN



Pembukaan dimulai 1 Jan 20XX dan berakhir 31 Des 20XX, disebut tahun pajak 20XX



Tahun Pajak Sama Dengan Tahun Takwim Sanksi Administrasi



SANKSI PERPAJAKAN



Pembukaan 1 Juli 2020 dan berakhir 30 Juni 2021, disebut tahun pajak 2006



TAHUN PAJAK



Sanksi Pidana



Pembukaan 1 April 2020 dan berakhir 31 Maret 2021, disebut tahun pajak 2020



Tahun Pajak Tidak Sama Dengan Tahun Takwim Suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa



Pembukaan 1 Oktober 2020 dan berakhir 30 September 2021, disebut tahun pajak 2021



NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.



WP Badan Yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan



Pengertian



WP Orang Pribadi yang melakukan usaha (1 NPWP



Interpretasi UU yang tidak benar



1. Mengisi Formulir Permohonan Penghapusan NPWP Penghapusan NPWP



Kesalahan hitung



NOMOR POKOK WAJIB PAJAK



Sasaran Pemeriksaan



Penggelapan secara khusus dari penghasilan



Cara Penghapusan



2. Memenuhi dokumen yang dipersyaratkan 3. Dikirim langsung ke tempat atau dikirim melalui pos



Pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya, yang dilakukan wajib pajak dalam melaksanakan perpajakannya



Surat keterangan kematian atau dokumen sejenis bagi WP Orang Pribadi



PEMERIKSAAN



Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Dokumen WP sudah tidak ada lagi kewajiban sebagai bendahara bagi WP Bendaharawan



Tujuan Pemeriksaan Melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan



Dokumen Persyaratan



Fotokopi buku nikah bagi WP Wanita Kawin Penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan atau pengiriman surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor



Dokumen usaha tetap bukan lagi usaha tetap bagi WP Badan



Hasil pemeriksaan harus diberitahukan kepada SSHP



Dua digit pertama menunjukan identitas wajib pajak



Tahapan Pemeriksaan



Pembuatan LHP dan produk hukum



Enam digit berikut menunjukan Nomor Registrasi/Urut yang diberikan KPP



Pemeriksaan untuk tujuan lain ditutup dengan diterbitkannya LHP



Format NPWP



Satu digit berikutnya berfungsi sebagai Alat Pengaman Tiga digit berikut adalah kode KPP



Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk denda, kenaikan dan biaya penagihan, daluarsa setelah lampau waktu 10 tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun, tahun pajak yang bersangkutan.



DALUWARSA PENAGIHAN PAJAK



KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN



Tiga digit terakhir menunjukan status wajib pajak. Orang Pribadi Hidup Berpisah



Dapat mengajukan keberatan pada Direktorat Jenderal Pajak WP Orang Pribadi



Pisah Harta



Hanya dapat mengajukan keberatan terhadap materi atau isi dari surat ketetapan pajak



Memilih Terpisah



Harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal surat



Warisan Belum Terbagi Pengelompokan Wajib Pajak Badan



Dikjen Pajak harus memberi keputusan sejak 12 bulan keberatan diterima



Keberatan Joint Operation



Apabila tidak membuat keputusan, keberatan dianggap diterima



WP Badan



Kantor Perwakilan Perusahaan Asing Bendahara



Pengajuan tidak menunda wajib pajak membayar pajak



Penyelenggara Kegiatan Kelebihan pembayaran pajak dikembalikan sebesar 2% sebulan Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan



Nomor identitas Pengusaha Kena Pajak yang diberikan saat pengusaha dikukuhkan sebagai PKP melalui surat Pengukuhan PKP



Pengertian



KEBERATAN, BANDING, DAN PENINJAUAN KEMBALI



Banding diajukan 3 bulan sejak tanggal keberatan dikeluarkan



Sebagai identitas PKP yang bersangkutan Untuk pemenuhan kewajiban pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah



Fungsi NPPKP



Putusan badan peradilan pajak merupakan putusan akhir dan tetap



Banding



Untuk pengawasan administrasi perpajakan



Permohonan banding tidak menunda pembayaran pajak



Membawa dokumen yang dipersyaratkan ke KPP/KP2KP



Kelebihan pembayaran dikembalikan dengan bunga 2% sebulan Apabila belum puas, wajib pajak masih memiliki hak mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung



Syarat Mendapatkan NPPKP Pengisian formulir e-registration secara online Memungut PPN dan PPnBM yang terutang



Peninjauan Kembali



NOMOR PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK



Surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi



Pengertian



Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar jiika pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan PPnBM yang terutang



Kewajiban



Melaporkan perhitungan pajak dalam SPT masa PPN



Penertbitan SPT ada pada Pasal 14 Ayat (1) UU No. 28/2007



Sebagai sarana mengenakan sanksi administrasi



Menerbitkan faktur pajak untuk setiap penyerahan barang/jasa kena pajak



Kewajiban dan Han PKP Perusahaan



Sebagai koreksi Fungsi



SURAT TAGIHAN PAJAK Melakukan pengkreditan pajak masukan atas perolehan BKP/JKP



Alat untuk menagih pajak Sanksi bunga perbulan 2% Mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Ketetapan Pajak



Hak Meminta restitusi apabila pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran dan berhak atas kompensasi kelebihan pajak



Sanksi Administrasi



Ketentuan Hukum



Langkah yang diambil manakala status Pengusaha Kena Pajak (PKP) dirasa tidak mampu lagi dipenuhi oleh PKP



Pencabutan Pengukuhan PKP



Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak



Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan



SURAT KETETAPAN PAJAK Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Surat Ketetapan Pajak Nihil



penghasilan yang merupakan objek pajak dan/ atau bukan objek pajak



WP Orang Pribadi Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan



harta dan kewajiban Pengertian



penyetoran dari pemotong atau pemungut pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 ( satu) masa pajak.



Sebagai Sarana Untuk Membayar Pajak



pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran



Fungsi SPT



Fungsi SSP Sebagai Bukti dan Laporan Pembayaran Pajak



WP Pengusaha Kena Pajak



pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak



Bank Kantor Pos Bank-bank BUMN dan BUMD



Tempat Pembayaran dan Penyetoran Pajak



SURAT SETORAN PAJAK DAN PEMBAYARAN PAJAK WP Pemungut Pajak



Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya



Tempat pembayaran lain Secara Langsung e-Payment Melalui Pos Waktu Pembayaran dan Penyetoran Dibatasi Sesuai Jenisnya Suatu sistem pembayaran pajak elektronik yang diadministrasikan oleh Biller Direktorat Jenderal Pajak dan menerapkan billing system



Penyampaian SPT Melakui Perusahaan Jasa Ekspedisi e-Filling



Surat Setoran Elektronik Pajak Online



Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT



SURAT PEMBERITAHUAN Pembetulan SPT



Dapat meminta perpanjangan jangka waktu penyampaian paling lama 2 bulan sejak batas penyampaian SPT



Cara melaporkan SPT Tahunan yang sudah direvisi atau diperbaiki untuk tahun pajak yang sama SPT MASA



Jenis SPT SPT Tahunan Untuk orang pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak



Batas Waktu Penyampaian SPT



Untuk badan, paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak Untuk SPT Masa, paling lama 20 hari setelah akhir pajak 100.000 untuk Pribadi



Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT



1.000.000 untuk PKP 500.000 untuk SPT Masa PPN 100.000 untuk SPT Masa Lainnya