NSPK Ubm & KTR [PDF]

  • 0 0 0
  • Suka dengan makalah ini dan mengunduhnya? Anda bisa menerbitkan file PDF Anda sendiri secara online secara gratis dalam beberapa menit saja! Sign Up
File loading please wait...
Citation preview

DRAFT PETUNJUK TEKNIS SURVEILANS KAWASAN TANPA ROKOK DAN UPAYA BERHENTI MEROKOK



1



DEFINISI OPERASIONAL



Pengelola Program adalah unit kerja struktural atau fungsional yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian, pencegahan, pemberantasan, atau penanggulangan masalah kesehatan. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. (definisi menurut Permenkes 75 tahun 2014) Faktor Risiko adalah hal-hal yang mempengaruhi atau berkontribusi terhadap terjadinya penyakit atau masalah kesehatan. Sekolah adalah Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB) sederajat, Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/SMPLB) sederajat, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA/SMALB) sederajat, dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) baik negeri maupun swasta. (definisi menurut Permendikbud 64/ 2015) Lingkungan sekolah adalah lokasi tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar baik yang bersifat kurikuler maupun ekstra kurikuler. (definisi menurut Permendikbud 64/ 2015)



Pihak lain adalah orang yang melakukan aktivitas di dalam lingkungan sekolah, selain kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik. (definisi menurut Permendikbud 64/ 2015)



Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/ atau mempromosikan Produk Tembakau. (definisi menurut PP 109 tahun 2012)



DAFTAR ISI



2



Kata Pengantar Kata Sambutan Tim Penyusun Definisi Operasional Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Gambar Daftar Lampiran BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Tujuan 1.3 Sasaran 1.4 Penerima Manfaat 1.5 Dasar Hukum BAB II UPAYA PENANGGULANGAN DAMPAK ROKOK 2.1 Kawasan Tanpa Rokok di Sekolah 2.2 Peningkatan Peran Kelompok sebaya (peer group) dan Anak Sekolah sebagai Agent of chance 2.3 Pelaksanaan Skrining/ Penjaringan perokok di lingkungan sekitar anak usia sekolah 2.4 Konseling di Sekolah 2.5 Media KIE 2.6 Komitmen Sekolah 2.7 Dukungan Sekolah 2.8 Dukungan dan persetujuan orang tua 2.9 Dukungan dan persetujuan orang tua 2.10 Koordinasi dengan pihak Fasilitas Kesehatan tingkat pertama



BAB III SURVEILANS KAWASAN TANPA ROKOK DAN UPAYA BERHENTI MEROKOK 3.1 Pengertian 3.2 Sumber Data 3.3 Surveilans Kawasan Tanpa Rokok di Tujuh Tatanan 3.4 Surveilans Upaya Berhenti Merokok (UBM) di Sekolah 3.5 Surveilans Upaya Berhenti Merokok (UBM) di FKTP 3



3.6 Surveilans Aturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) BAB IV PENUTUP



4



BAB I PENDAHULUAN 1.1



Latar Belakang Dengan berubahnya tingkat kesejahteraan di Indonesia, pola penyakit saat ini telah mengalami transisi epidemiologi yang ditandai dengan beralihnya penyebab kematian yang semula didominasi oleh penyakit menular bergeser ke penyakit tidak menular (non - communicable disease). Transisi epidemiologi penyakit dan kematian yang berubah disebabkan oleh gaya hidup, meningkatnya sosial ekonomi dan bertambahnya harapan hidup. Prevalensi Penyakit Tidak Menular (PTM) di Indonesia berdasarkan Riskesdas 2013 antara lain hipertensi usia > 18 tahun (25,8%), Penyakit Jantung Koroner umur ≥ 15 tahun (1,5%), gagal jantung (0,3%), gagal ginjal kronik (0,2%), stroke (12,1%), asma (4,5%), Penyakit Paru Obstruksi Kronik umur ≥ 30 tahun (3,7%) dan kanker (1,4%). Faktor risiko terjadinya PTM adalah perilaku merokok, diet tidak seimbang, kurangnya aktifitas fisik dan konsumsi alkohol. Berdasarkan data Riskesdas 2007 dan 2013, perilaku merokok usia ≥ 15 tahun meningkat dari 34,7 % menjadi 36,3%; aktifitas fisik/olahraga usia ≥ 10 tahun menurun dari 48,2% menjadi 26,1%; kurangnya konsumsi sayur dan buah usia ≥ 10 tahun tetap sebesar 93,6.%, konsumsi minuman beralkohol tahun 2007 sebesar 4,6% dan meningkatnya obesitas sentral pada usia ≥ 18 tahun dari 18,8% menjadi 26,6%. Tingginya prevalensi konsumsi tembakau di Indonesia (4,8%) terbukti dengan status yang disandang oleh Indonesia sebagai negara peringkat ke tiga di dunia sebagai pengkonsumsi tembakau setelah India (11,2%) dan China (30%) menurut laporan World Health Organization pada Global Tobacco Epidemic pada tahun 2008. Prevalensi merokok yang semakin meningkat, berdasarkan Global Adult Tobacco Survey Atlas tahun 2015, terdapat lebih-kurang 61,8 juta perokok dewasa di Indonesia yang terdiri dari 57% pria dan 3% wanita. Sementara itu, Global Youth Tobacco



Survey (GYTS)



tahun



2014 menunjukkan 20% pelajar



saat



ini



menggunakan berbagai bentuk produk tembakau; 19% diantaranya menghisap rokok; dan 2% menggunakan berbagai bentuk lain tembakau. Terkait paparan asap rokok orang lain: Riset Kesehatan Dasar tahun 2010 menunjukkan 92 juta orang Indonesia terpapar asap rokok pasif, dimana 43 juta diantaranya adalah anak-anak dan 11.4 juta dari jumlah tersebut adalah anak-anak dibawah 5 tahun. Data GATS 2011 menunjukkan 51.3% orang dewasa yang bekerja



5



di dalam ruangan (14.6 juta orang dewasa) terpapar asap rokok di tempat kerja, 78.4% orang dewasa (133.3 juta orang dewasa) terpapar di rumah, dan 85.4% orang dewasa (44.0 juta orang dewasa) terpapar di restoran - restoran. Data Riskedas 2013 menunjukkan prevalensi perokok aktif usia 15 tahun keatas pada tahun 2013 mencapai 36,3 %, dibandingkan dengan 34,7% pada tahun 2010 dan 34,2 % pada tahun 2007. Data dari hasil Riskesdas yang dilakukan oleh Balitbangkes tahun 2013 menunjukkan peningkatan jumlah kematian akibat penyakit yang disebabkan oleh rokok menjadi 240.618 orang dari 200.000 di tahun 2010. Tingginya permasalahan dampak rokok di Indonesia memerlukan upaya pengendalian yang memadai dan komprehensif melalui promosi, deteksi dini, pengobatan dan rehabilitasi. Upaya tersebut perlu didukung oleh penyediaan data dan informasi yang tepat dan akurat secara sistematis dan terus – menerus melalui system surveilans yang baik. Hal ini sesuai amanat UU no 36 tahun 2009 pasal 158 tentang Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Permenkes no. 45 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan surveilans kesehatan. Dengan surveilans pengendalian dampak rokok yang baik maka program pencegahan dan pengendalian dampak rokok berlangsung lebih efektif baik dalam hal perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi program serta sebagai ide awal penelitian. Surveilans Upaya Berhenti Merokok dan Kawasan Tanpa Rokok merupakan salah satu strategi upaya pencegahan dan pengendalian penyakit yang dilakukan tepat dan terpadu oleh pemerintah, swasta dan masyarakat. Penyelenggaraan Surveilans Upaya Berhenti Merokok dan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan melalui kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan diseminasi sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk menghasilkan informasi yang objektif, terukur, dapat diperbandingkan antar waktu, antar wilayah, dan antar kelompok masyarakat. Melihat kondisi tersebut, maka dipandang perlu untuk membuat Petunjuk Teknis Surveilans Upaya Berhenti Merokok dan Kawasan Tanpa Rokok sebagai pedoman, acuan, referensi, dan rujukan untuk tersedianya data informasi epidemiologi Pengendalian Dampak Rokok sebagai dasar pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program Pencegahan dan Pengendalian Dampak Rokok bagi Kesehatan. 1.2



Tujuan 1. Umum Tersedia data dan informasi epidemiologi Upaya Berhenti Merokok dan Kawasan



Tanpa



Rokok



sebagai



dasar



pengambilan



keputusan



dalam 6



perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program Pencegahan dan Pengendalian Dampak Rokok bagi Kesehatan 2. Khusus 



Tersedianya



alat/



instrumen



yang



dapat



digunakan



dalam



rangka



pengumpulan data terkait Upaya Berhenti Merokok dan Kawasan Tanpa Rokok pada setiap level pemerintahan 



Tersedianya informasi Upaya Berhenti Merokok dan Kawasan Tanpa Rokok secara terus menerus sebagai dasar penentuan strategi pengendalian konsumsi tembakau







Tersedianya data perokok usia 18 th L P



Jumlah Klien Berhenti Merokok di FKTP Berhasil (per 3 bln)



Tdk Berhasil (per 3 bln)



Drop Out (per 3 bln)



Sukses (utk 1 thn)



Jml



64



REKAPITULASI 2.B LAPORAN LAYANAN UPAYA BERHENTI MEROKOK DI FKTP TINGKAT KABUPATEN/ KOTA Bulan ………………….... / Tahun ………….. Wilayah Kerja Kabupaten : Wilayah Kerja Provinsi :



No



Nama Puskesmas



Jumlah Klien usia ≤ 18 th L P



Jumlah Klien usia > 18 th L P



Jumlah Klien Berhenti Merokok di FKTP Berhasil (per 3 bln)



Tdk Berhasil (per 3 bln)



Drop Out (per 3 bln)



Sukses (utk 1 thn)



Jml



65



REKAPITULASI 2.C LAPORAN LAYANAN UPAYA BERHENTI MEROKOK DI FKTP TINGKAT PROVINSI Bulan ………………….... / Tahun ………….. Wilayah Kerja Provinsi :



No



Nama Kabupaten



Jumlah Puskesmas



Jumlah Klien usia ≤ 18 th L P



Jumlah Klien usia > 18 th L P



Jumlah Klien Berhenti Merokok di FKTP Berhasil (per 3 bln)



Tdk Berhasil (per 3 bln)



Drop Out (per 3 bln)



Jml



66



Sukses (utk 1 thn)



REKAPITULASI 2.D LAPORAN LAYANAN UPAYA BERHENTI MEROKOK DI FKTP DI INDONESIA Tahun …………..



No



Nama Provins i



Nama Kabupa ten



Jumlah Puskes mas



Jumlah Klien usia ≤ 18 th L



P



Jumlah Klien usia > 18 th L P



Jumlah Klien Berhenti Merokok di FKTP



Berhasil (per 3 bln)



Tdk Berhasil (per 3 bln)



Drop Out (per 3 bln)



Sukses (utk 1 thn)



Jml



67