Peta Konsep [PDF]

Citation preview

PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI NEGARA Modul 2 Pentingnya Studi Administrasi Publik



Modul 1 Pengertian Dasar Administrasi Publik



Pengertian VV



Pdkt.. Adm Publik Modern



Sejarah Adm. Publik



Administrasi



Kekhususan Adm. Publik



Idntfkasi. Adm. Publik



Modul 3 Hubungan Adm. Publik Dgn IlmuIlmu Lain Hub. Adm. Publik dg Ilmu Lain



Hub. Adm. Dg Ilmu Politik



Focus & Lotus



Tipe Ideal Birokrasi



Krktristik Birokrasi



Organisasi & Manajemen Publik



Redefinisi Politik-Adm.



Organisasi Publik



Jenis-jenis Teori Adm. Publik



Dasar Manajemen Publik



Fungsi P.O.S.D.Co. R.B



Manajemen Publik Baru



Modul 6 Bidang Studi Adm. Negara



Pntgnya Birokrasi



Klemahan Birokrasi



Studi Perilaku & Sumber daya



Studi Prbandingan & Pengembangan



Modul 8 Kebijakan Publik & Akuntabilitas Administrasi



Modul 7 Teori Administrasi Publik



Pengertian Teori Adm. Publik



Krisis Identitas



Modul 4



Modul 5 Birokrasi



Pengertian Birokrasi



Peranan Adm. Publik



Dasar-dasar Kebijakan Publik



Mazhab Teori Adm. Publik



Modul 9 Sistem Administrasi Publik Indonesia



Pemikiran Sistem



Sistem Adm. Publik Indonesia



Good Governance, Reformasi Birokrasi, Desentralisasi



Proses Kebijakan Publik



Akuntabilitas Administrasi



Modul 1 Pengertian Dasar Administrasi Publik 











Pengertian Administrasi Administrasi adalah rangkaian kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan cara kerja sama. Sejarah Administrasi Publik Berdasarkan pengalaman sejarah, pertumbuhan administrasi publik dapat dibagi dalam dua periode: 1. Sejarah pertumbuhan administrasi publik dari zaman kuno sampai dengan tahun 1880, dan 2. Sejarah pertumbuhan administrasi publik modern, yang berlangsung dari akhir abad kesembilan belas atau awal abad kedua puluh. Pendekatan Administrasi Publik Modern Perkembangan evolusioner administrasi publik diuraikan melalui pendekatan tradisional, pendekatan perilaku, pendekatan pembuatan keputusan, dan pendekatan ekologis.



Moudl 2 Pentingnya Studi Administrasi Publik 











Kekhususan Administrasi Publik Kekhususan Administrasi Publik menurut Caiden (1982): 1. Kehadiran administrasi publik tidak bisa dihindari 2. Administrasi publik mengharapkan kepatuhan 3. Administrasi publik mempunyai prioritas 4. Administrasi publik mempunyai kekecualian 5. Manajemen puncak administrasi publik adalah politik 6. Penampilan administrasi publik sulit diukur 7. Lebih banyak harapan yang diletakkan pada administrasi publik Identifikasi Administrasi Publik Indentifikasi administrasi publik menurut Gerald E. Caiden: 1. Identifikasi administrasi pemerintahan 2. Identifikasi organisasi publik 3. Identifikasi orientasi sikap administrasi 4. Identifikasi proses yang bersifat khusus 5. Identifikasi aspek publik Peranan Administrasi Publik Ada empat peranan administrasi publik: 1. Sebagai stabilisator masyarakat 2. Sebagai kunci masyarakat modern 3. Administrasi publik dalam pembangunan nasional 4. Administrasi publik dalam perubahan sosial







Krisis Identitas Krisis identitas menurut Nicholas Henry (1995:21): 1. Krisis identitas yang dihadapi administrasi publik bersumber dari tiadanya kesepakatan tentang administrasi publik sebagai ilmu atau bukan 2. Sesuatu pengetahuan dapat dipandang sebagai ilmu apabila memenuhi dua ukuran berikut: mempunyai teoritis; mempunyai teori inti.



Modul 3 Hubungan Administrasi Publik dengan Ilmu-ilmu yang lain 















Hubungan Administrasi Publik dengan Ilmu-ilmu yang lain Administrasi publik sebagai salah satu cabang dari ilmu sosial, kehidupannya berlangsung dalam suatu lingkungan sosial tertentu, sehingga perwujudan aktivitasnya senantiasa berhubungan erat dengan berbagai cabang ilmu sosial, khususnya dengan ilmu sejarah, antropologi budaya, ilmu ekonomi, administrasi niaga, ilmu jiwa, sosiologi, dan ilmu politik. Hubungan Administrasi Publik dengan Ilmu Politik Hubungan antara administrasi publik dengan ilmu politik telah berjalan lama, karena secara praktis tidak ada batas yang tegas antara politik dan administrasi. Masalah Focus dan Locus dari Administrasi Publik Berdasarkan hasil pengamatan Robert T. Golembiewsky, setiap periode perkembangan administrasi publik dapat ditandai ada tidaknya focus atau locus. Focus adalah sesuatu yang dikhususkan dari administrasi publik. Sedangkan locus adalah tempat atau letak administrasi publik, misalnya locus pada birokrasi pemerintahan. Redefinisi Politik-Administrasi Dalam administrasi publik, ketegangan antara efisiensi dan responsivitas tetap menjadi misteri tak terpecahkan. Tetapi berdasarkan alasan tersebut, ketegangan tersebut membantu membuat administrasi publik menjadi bidang studi yang dinamis dan menarik



Modul 4 Organisasi Publik dan Manajemen Publik 







Organisasi Publik Adalah satu organisasi yang dipergunakan dalam lingkungan pemerintahan atau sector publik. Dasar-dasar manajemen publik Perkembangan teori manajemen menurut pendapat Leonard J. Kazmier: 1. Gerakan manajemen ilmiah 2. Prinsip-prinsip umum manajemen 3. Pengaruh dari ilmu perilaku 4. Pendekatan system dan kuantitatif











Fungsi P.O.S.D.Co.R.B. dalam Administrasi Publik Yang mengembangkan tujuh prinsip P.O.S.D.Co.R.B. adalah Luther H. Gullick. P.O.S.D.Co.R.B. adalah akronim dari planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, budgeting. Menurut Gullick ketujuh aktivitas inilah yang pada umumnya dijalankan oleh manajer pada semua organisasi. Manajemen Publik Baru Manajemen publik baru merupakan satu model dan filosofi yang diarahkan agar organisasi publik atau birokrasi lebih berorientasi kepada pasar



Modul 5 Birokrasi 















Pengertian Birokrasi Birokrasi adalah salah satu bentuk dari organisasi yang diangkat atas dasar alasan keunggulan teknis, dimana organisasi tersebut memerlukan koordinasi yang ketat, karena melibatkan begitu banyak orang dengan keahlian-keahlian yang sangat bercorak ragam. Tipe Ideal Birokrasi dari Max Weber Dalam membahas mengenai otorita, Max Weber mengajukan 3 tipe ideal: 1. Otorita tradisional 2. Kharismatik, 3. Legal rasional Karakterisitik Birokrasi Karakteristik birokrasi menurut Max Weber: 1. Prinsip yuridiksi yang resmi 2. Prinsip hierarki dan tingkat otorita 3. Manajemen berdasarkan dokumen-dokumen tertulis 4. Spesialisasi 5. Tuntutan terhadap kapasitas kerja yang penuh 6. Berlakunya aturan-aturan umum mengenai manajemen Kelemahan dan Problema Birokrasi Kelemahan birokrasi terletak dalam hal: 1. Penetapan standar efisiensi yang dapat dilaksanakan secara fungsional 2. Terlampau menekankan aspek-aspek rasionalitas, impersonalitas, dan hierarki 3. Kecenderungan birokrat untuk menyelewengkan tujuan-tujuan organisasi 4. Berlakunya pita merah dalam kehidupan organisasi



Modul 6 Bidang Studi Administrasi Negara 



Studi Perilaku dan Sumber Daya Studi perilaku administrasi berguna untuk:







1. Menunjukkan apa yang harus dilakukan pada satu situasi tertentu 2. Memberikan deskripsi lingkungan di mana organisasi bergerak 3. Memberikan kerangka konseptual untuk memecahkan masalah-masalah organisasi Studi Perbandingan dan Pengembangan Perbandingan administrasi negara sebagai pendatang baru dalam dunia akademik kelahirannya didorong untuk mencapai dua tujuan sekaligus, yakni untuk memberikan bobot ilmiah bagi administrasi negara, dan untuk membuat agar semua program bantuan teknis berhasil.



Modul 7 Teori Administrasi Publik 











Pengertian Teori Administrasi Publik Teori administrasi publik adalah serangkaian usaha untuk melakukan konseptualisasi mengenai apakah yang dimaksud dengan administrasi publik, bagaimana caranya memperbaiki hal-hal yang dikerjakan oleh administrasi publik, bagaimana menentukan apa yang harus dikerjakan oleh administrator publik, dan dengan cara apakah aparatur pemerintah disusun dan dikoordinasi untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Jenis-jenis Teori Administrasi Publik Menurut William L. Morrow: teori deskriptif, teori preskriptif, teori normatif, teori asumtif, teori instrumental Menurut Stephen P. Robbins: teori hubungan manusia, teori pengambilan keputusan, teori perilaku, teori system, teori kontingensi Menurut Stephen K. Bailey: teori deskriptif, teori normatif, teori asumtif, teori instrumental Mazhab-mazhab Teori Administrasi Publik Gerald Caiden mengemukakan delapan mazhab teori administrasi publik: mazhab proses administrasi, empirik, perilaku manusia, analisis birokratik, system sosial, pembuatan keputusan, matematika, dan integrasi



Modul 8 Kebijakan Publik dan Akuntabilitas Administrasi 



Dasar-dasar kebijakan publik Dasar pembentukan kebijakan publik adalah kepentingan publik. Menurut Thomas R. Dye, model-model analisis yang digunakan untuk menganalisis kebijakan publik antara lain: 1. System 2. Massa elite 3. Kelompok 4. Rasional











5. inkremental 6. institusional Proses Kebijakan Publik Tahap proses kebijakan publik menurut Anderson: formasi masalah, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Akuntabilitas Administrasi Akuntabilitas administrasi merupakan hal pokok dalam pikiran-pikiran negara demokratik modern. Ia mengesankan sebagai suatu dasar moral bagi pejabat publik dalam melakukan kegiatannya.



Modul 9 Sistem Administrasi Publik Indonesia 











Pemikiran Sistem Teori sistem merupakan kerangka konseptual atau satu pendekatan yang dipergunakan untuk menganalisis lingkungan atau gejala yang bersifat kompleks dan dinamis. Sistem Administrasi Publik Indonesia Sistem administrasi publik Indonesia merupakan bagian integral dari sistem nasional. Landasan, tujuan, dan asas sistem administrasi publik adalah sama dengan landasan, tujuan, dam asas sistem nasional, yang tertera dalam Pancasila dan UUD 1945. Good Governance, Reformasi Birokrasi, dan Desentralisasi Good governance merupakan satu strategi yang dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan daerah yang efisien, efektif, dan bersih dari korupsi. Reformasi birokrasi merupakan satu strategi untuk meningkatkan kualitas kinerja birokrasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pusat kepada daerah