PKN Kelas 8 KD 3.3 Remedial [PDF]

Citation preview

MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP) PPKN MENENGAH PERTAMA (SMP) Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Barat Sekretariat : SMP Negeri 189 fl. H. Rausin No. 89 Kelapa Dua, Kebon jeruk, Jakarta Barat JAKARTA REMEDIAL TAHUN PELAJARAN 2019 / 2020 Mata Pelajaran Kompetensi Dasar Kelas Waktu



: PPKN : 3.2 : VIII (Delapan) : 40 Menit



Pilih satu jawaban yang benar! 1. Untuk mewujudkan sistem hukum nasional, pasal 22 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa "Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang." Untuk menjabarkan A. Undang-Undang B. Undnag-Undang C. Undang-Undang D. Undang-Undang



ketentuan pasal 22 A tersebut, ditetapkanlah.... Nomor 11 Tahun 2011 Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 12 tahun 2011 Nomor 12 tahun 2012



2. Perhatikan pernyataan berikut! (1) Dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan (2) Hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis (3) Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih rendah (4) Peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundangundangan yang lama (5) Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah mengesampingkan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi (6) Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undanganyang bersifat umum (7) Setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki rnateri yang berbeda Peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Peraturan yang satu memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan yang lain. Tata urutan ini perlu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau as as umum yang berlaku dalam hukum. Prinsip-prinsip atau asas umum yang berlaku dalam hukum ditunjukkan nomor .... A. (1), (2), (3), (4), (5) B. (1), (4), (5), (6), (7) C. (3), (4), (5), (6) D. (3), (4), (5), (6), (7) 3. Materi muatan peraturan perundangundangan harus memperhatikan keragaman agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini sesuai dengan asas .... A. Pengayoman B. Kekeluargaan C. Bhinneka Tunggal Ika D. Keadilan 4. Perhatiakan data berikut! (1) Undang-Undang Oasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (2) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (3) Peraturan Pemerintah {PP) (4) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (5) Peraturan Oaerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota) (6) Peraturan Presiden (Perpres) (7) Peraturan Oaerah Provinsi (Perda Provinsi)



penduduk, kehidupan



Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditunjukkan nomor .... A. (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7) B. (1)-(4)-(2)-(3)-(6)-(7)-(5) C. (1 )-(4 )-(2)-(6)-(3)-(7)-(5) D. (1)-(4)-(2)-(6)-(3)-(5)-(7) 5. Perppu harus mendapat persetujuan OPR dalam masa persidangan tidak mendapat persetujuan OPR, maka Perppu harus dicabut. persetujuan OPR, Perppu ditetapkan menjadi .... A. Undang-undang B. Peraturan Pemerintah C. Peraturan Presiden D. Peraturan Oaerah



berikutnya. Apabila Perppu Apabila Perppu mendapat



6. Dalam hal Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui OPR dan Presiden tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak RUU tersebut disetujui maka RUU tersebut.... A. tidak dapat dimajukan lagi dalam sidang OPR masa itu B. tidak berlaku dan harus dicabut C. sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan D. tidak dapat diundangkan 7. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Pemerintah berhak mengeluarkan.... A. Undang-Undang B. Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang C. Peraturan Pemerintah D. Peraturan Presiden 8. Peraturan pemerintah adalah peraturan perundangan-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk melaksanakan.... A. Undang-Undang Oasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 B. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat C. Undang-Undang D. Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang 9. Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk .... A. menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan B. melaksanakan Undang-Undang Oasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 C. melaksanakan amanat penderitaan rakyat D. menjalankan Undang-Undang 10. Perhatikan pernyataan berikut! (1) Peraturan Daerah (Perda) Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh OPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur (2) Peraturan Daerah dibuat dengan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (3) Perda juga dibuat dalam rangka melaksanakan kebutuhan daerah (4) Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (5) Pemerintah Pusat tidak dapat membatalkan Perda yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Aturan dalam penyusunan Peraturan Daerah Provinsi ditunjukkan nomor .... A. (1), (2), (3), (4) B. (1), (2), (3), (5) C. (1), (3), (4), (5) D. (2), (3), (4), (5) 11. Perhatikan pernyataan berikut! (1) DPRD Kabupaten/Kota mengajukan rancangan perda kepada bupati/wali kota secara tertulis (2) BupatiIWalikota mengajukan Rancangan Perda kepada DPRD Kabupaten/Kota secara tertulis. (3) DPRD Kabupaten/Kota bersama bupati I walikota membahas Rancangan Perda Kabupaten/Kota (4) DPRD Kabupaten/Kota bersama bupati/walikota membahas Rancangan Perda Kabupaten/Kota. (5) Apabila memperoleh persetujuan bersama, Rancangan Perda disahkan oleh bupatil walikota menjadi Perda Kabupaten/Kota.



(6) Apabila memperoleh persetujuan bersama, Rancangan Perda disahkan oleh bupati/walikota menjadi Perda Kabupaten/Kota. Proses penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota harus sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011. Apabila rancangannya diusulkan oleh DPRD Kabupaten/Kota, proses penyusunannya ditunjukkan nomor .... A. (1), (2), dan (3) B. (1), (3), dan (5) C. (3), (4), dan (5) D. (4), (5), dan (6) 12. Perhatikan pernyataan berikut! (1) Memiliki akta kelahiran (2) Mematuhi aturan berlalu lintas (3) Menyukseskan wajib belajar pendidikan dasar (4) Tidak melakukan tindakan yang melawan hukum (5) Melawan kebijakan pemerintah yang sah Perilaku menaati undang-undang nomor.... A. (1), (2), (3), dan (4) B. (1), (2), (3), dan (5) C. (1), (3), (4), dan (5) D. (2), (3), (4), dan (5)



yang wajib dilaksanakan



oleh semua



orang ditunjukkan



13. Perhatikan pernyataan berikut! (1) Mengubah Pembukaaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (2) Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (2) Mempertegas sistem pemerintahan parlementer (3) Penjelasan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat hal-hal bersifat normatif (hukum) akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal (4) Melakukan perubahan dengan cara adendum, artinya menambah pasal perubahan tanpa menghilangkan pasal sebelumnya Dalam perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun kesepakatan dasar. Hal ini ditunjukkan pada pernyataan nomor .... A. (1), (2), dan (3) B. (1), (2), dan (4) C. (2), (3), dan (4) D. (2), (4), dan (5)



1945 terdapat



14. Dalam pasal 37 ayat (1) usul perubahan pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 diajukan oleh…. A. sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR B. sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR C. sekurang-kurangnya 50% dari jumlah anggota MPR D. sekurang-kurangnya 50% ditambah satu dari jumlah anggota MPR



beberapa



Dasar Negara



15. Dalam hal peru bah an Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, usul perubahan diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal .... A. Pasal 37 ayat (1) B. Pasal 37 ayat (2) C. Pasal 37 ayat (3) D. Pasal 37 ayat (4)