Presentasi Ekonomi Politik Kelembagaan [PDF]

Citation preview

EKONOMI POLITIK KELEMBAGAAN



OLEH : RATU MILAH HAMDALAH | 6661101932 INGGA ANDIKA PUTRA | 6661102114



TOKOH-TOKOH EKONOMI POLITIK KELEMBAGAAN Thostein Veblen (1857-1929) kelembagaan sebagai norma-norma yang membentuk perilaku masyarakat dalam bertindak, baik dalam perilaku konsumsi maupun produksi 



Commons, Coase dan North (Peran Hukum) aturan-aturan dan norma-norma yang tercipta dalam masyarakat yang menentukan boleh dan tidak boleh dilakukan serta tugas dan kewajiban yang harus dilakukan atau tidak dilakukan. Penekanan dari North adalah memberlakukan institusi sebagai peluang sekaligus sebagai kendala 



EKONOMI POLITIK KELEMBAGAAN 



ekonomi kelembagaan merupakan disiplin ilmu yang mempelajari tentang ekonomi dengan tidak mengabaikan peran aspek non ekonomi seperti kelembagaan dan lingkungan. Ekonomi kelembagaan adalah paradigma baru dalam ilmu ekonomi yang melihat kelembagaan (rule of the game) berperan sentral dalam membentuk perekonomian yang effisien.



STUDI KELEMBAGAAN DALAM EKONOMI POLITIK 







Studi tentang kelembagaan menempati posisi penting dalam ilmu ekonomi politik karena fungsinya sebagai mesin sosial bersifat sangat mendasar. Hal pertama adalah uraian tentang makna institusi itu sendiri yang secara sederhana diartikan sebagai aturan main (rule of the game). Aturan main ini merupakan domain kolektif atau domain publik yang perlu diinternalisasikan sebagai milik bersama, yang mengatur kehidupan secara bersama pula. Jika institusi diindividualisasikan, maka proses penyimpangan sesungguhnya telah terjadi. Penyimpangan aturan main akan menyebabkan sistem berjalan tidak normal yang merupakan awal proses menabung untuk meledakkan krisis.



TIGA LAPISAN KELEMBAGAAN 1.



2. 3.



Kelembagaan sebagai norma-norma dan konvensi Kelembagaan sebagai aturan main Kelembagaan sebagai hubungan kepemilikan



PERSOALAN EKONOMI KELEMBAGAAN DI INDONESIA Persoalan institusi adalah faktor yang fundamental dalam kehidupan sosial politik maupun ekonomi bangsa kita, bisa kita lihat dari contoh institusi pada masa-masa berikut ini :  Era Orde Baru  Era Wahid



ERA ORDE BARU Persoalan paling mendasar dalam era orde baru (Soeharto) adalah campur aduk institusi negara dan swasta yang paling mengotori satu sama lain. Jabatan publik, perusahaan, dan yayasan dicampur aduk satu sama lain sehingga pemegang Kekusaan.  AKIBATNYA , Akses publik yang lebih luas terhadap sumber-sumber ekonomi menjadi tertutup sehingga proses pemerataan pendapatan dikorbankan.



ERA WAHID 







Pada era Abdurrahman Wahid, perbaikan institusi secara sistematis tidak terjadi. Padahal, reformasi institusi juga merupakan bagian dari agenda ferormasi, terutama di bidang hukum dan konstitusi. Bahkan, kesalahan-kesalahan baru terjadi kembali, mengakibatkan sistem ekonomi politik yang kuat tidak dapat diwujudkan dengan baik. Selama suatu bangsa tidak dapat membangun sistem kelembagaannya, maka selama itu pula akan terus terperangkap ke dalam krisis.



KESIMPULAN 







Jadi, persoalan pembagunan institusi masih merupakan unsur paling lemah di dalam pemerintahan selama tiga puluh tahun terakhir ini. Budaya politik dan karakter individu berpengaruh besar terhadap institusi sehingga aturan main yang seharusnya, menjadi sulit terwujud. Kelemahan dalam kelembagaan ini menyebabkan sistem menjadi lemah dan tidak cukup kuat menahan gejolak ekonomi dan politik. Penyakit kelemahan institusi ini berjangkit terus dari rezim ke rezim sehingga sistem ekonomi politik yang kuat tidak dapat diwujudkan dengan baik. Selama suatu bangsa tidak dapat membangun sistem



TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA 