Sistem Kebijakan Publik Tingkat Dasar [PDF]

Citation preview

SISTEM KEBIJAKAN PUBLIK TINGKAT DASAR



HASIL PEMBELAJARAN UMUM



Memahami ruang lingkup sistem kebijakan publik,identifikasi permasalahan publik, formulasi kebijakan dari permasalahan publik, proses pembuatan dan analisis serta proses penentuan prioritas kebijakan publik.



HASIL PEMBELAJARAN KHUSUS



• Memahami konsep dan teori kebijakan publik serta formulasi kebijakan publik • Memahami proses dasar pembuatan kebijakan publik • Mengidentifikasi, menentukan dan menformulasikan kebijakan dari permasalahan publik • Memahami proses analisis kebijakan publik



Pokok Bahasan 1. 2. 3. 4.



Konsep dan Teori Kebijakan Publik Pembuatan Kebijakan Publik Proses dan Teknik Analisis Kebijakan Publik Penentuan Prioritas Permasalahan Publik



1. Konsep Dan Teori Kebijakan Publik



KONSEP DASAR KEBIJAKAN PUBLIK



Thomas R Dye Public Policy : “whatever government choose to do or not to do” ( apapaun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan)



JENIS-JENIS PERMASALAHAN PUBLIK



Sama atau berbeda ?



MASALAH PUBLIK



MASALAH KEBIJAKAN PUBLIK



SISTEM KEBIJAKAN PUBLIK



THE PUBLIC POLICY SYSTEM INPUT



PROCESS



OUTPUT



IMPACT



Masalah kebijakan



Formulasi kebijakan



Kebijakan publik



Dampak (+/-) terhadap target group



TAHAP KEBIJAKAN TAHAP



PENJELASAN



1. PENYUSUNAN AGENDA



   



DAFTAR MASALAH PUBLIK PRIORITAS AGENDA FOKUS KEPADA MASALAH UTAMA SETIAP DAFTAR MASALAH MEMILIKI ALASANALASAN KHUSUS



2. FORMULASI KEBIJAKAN



   



PEMBAHASAN TERPADU REDEFINISI MASALAH/ KONFIRMASI KAJIAN ALTERNATIF MEMILIH KEBIJAKAN YANG TEPAT



3. ADOPSI KEBIJAKAN







PILIHAN ALTERNATIF DENGAN DUKUNGAN TERBANYAK LEGISLATIF KONSENSUS KEPUTUSAN PERADILAN



  4. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN



 



PILIHAN KEBIJAKAN UNTUK IMPLEMENTASI MENDAPAT DUKUNGAN SUMBER DAYA (FINANSIAL, SDM, DLL.)



5. EVALUASI KEBIJAKAN







PENGKAJIAN SEJAUH MANA EFEKTIVITAS KEBIJAKAN MENCAPAI SASARAN KAJIAN VS. UKURAN-UKURAN PENCAPAIAN







POLICY ASPECT



2. Jenis dan Proses Pembuatan Kebijakan Publik



INTEGRATED POLICY PROCESS



ISU KEBIJAKAN Pendidikan Transporta si dll



Perdagangan Sabun mandi dll



Kegiatan Strategis



Kegiatan Tidak/ Kurang Strategis



Masyarakat mampu melaksanakan



I Pemerintah (dengan masyarakat)



II Masyarakat



Masyarakat tidak mampu untuk melaksanakan



III Pemerintah



IV Masyarakat Pemerintah



Pertahanan Keamanan dll



Perintisan Catatan sipil dll



ISU KEBIJAKAN DAN ISU NO



ISU ADALAH INFORMASI YANG



ISU KEBIJAKAN ADALAH ISU YANG



1



Berkenaan dengan kehidupan bersama



Berkenaan dengan kehidupan bersama dan bersifat strategis



2



Penting



Strategis, lebih dari sekedar “penting”



3



Menarik, meski tidak berpengaruh kepada kehidupan publik



Berpengaruh bagi kehidupan publik, meski tidak menarik



4



Terikat waktu (timelines), tetapi tidak selalu berimpak jangka panjang



Terikat kepada waktu, tetapi mempunyai impact jangka panjang



5



Berganti dengan cepat



Harus ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan publik



6



Pendekatan Negatif



Pendekatan Positif



7



Lebih fokus kepada apa yang telah dan sedang terjadi



Fokus kepada isu yang telah, sedang, dan berpotensi akan terjadi



Contoh : tabrakan KA dengan Bis Kota di Pasar Minggu, yang ditanggapi dengan tindakan kebijakan, misalnya melakukan pemeriksaan pihak-pihak yang diduga bersalah



Contoh : Kemacetan yang buruk di jalur utama Jakarta, yang diarahkan kepada perumusan kebijakan, misalnya Busway, 3in-1, dll, yang menghasilkan sebuah pemecahan baru



ISU DAN ISU KEBIJAKAN NO



ISSUE



POLICY ISSUE



1



COMMON INTEREST



COMMONT INTEREST AND STRATEGIC



2



IMPORTANT



STRATEGIC, MORE THAN IMPORTANT



3



INTERESTING



INTERESTING AND INFLUENCE PUBLIC LIFE



4



TIMELINES BUT LESS LONG TIMELINES, LONG TERM IMPACT TERM IMPACT



5



NEGATIVE



POSITIVE



6



FOCUS FOR WHAT HAS BEEN HAPPENING



FOCUS TO EXISTING AND POTENTIALLY TO BE HAPPENING



7



NO NEED FOR POLICY ACTION



POLICY ACTION TAKEN



EKSTERNALITAS



AGENDA SETTING AREA OF “INTEREST”



DEMOCRACY IS ABOUT POPULARIT Y



PSEUDOPOLICY AGENDA



POLICY AGENDA



AREA OF IMPORTANCE



“WAR ON AGENDA”…. Power holder Power seeker



“Having”



Power holder



“It is being…” Power holder Power seeker



“Feel having” Power seeker



Power seeker



“Feel being…”



Power holder



3. Proses dan Teknik Analisis Kebijakan Publik



METODE-METODE PERUMUSAN MASALAH METODE



TUJUAN



PROSEDUR



SUMBER PENGETAHUA N



KRITERIA KINERJA



ANALISIS BATAS



ESTIMASI BATAS PETA MASALAH



PENCARIAN SAMPEL BOLA SALJU, PENCARIAN MASALAH DAN PENJUMLAHAN



SISTEM PENGETAHUAN



KETEPATAN BATAS



ANALISIS KLASIFIKASI



KEJELASAN KONSEP



PEMILAHAN SECARA LOGIS DAN KLASIFIKASI KONSEP



ANALISIS INDIVIDUAL



KONSISTENSI LOGIS



ANALISIS HIRARKI



IDENTIFIKASI PENYEBAB YANG MUNGKIN, MASUK AKAL DAN DAPAT DITINDAKLANJUTI



PEMILIHANA SECARA LOGIS DAN KLASIFIKASI PENYEBAB



ANALISIS INDIVIDUAL ATAU KELOMPOK



KONSISTENSI LOGIS



SYNECTIES



PENGENALAN KESAMAAN ANTAR MASALAH



PERUMUSAN ANALOGI PERSONAL, LANGSUNG DAN FANTASI



KELOMPOK



PLAUSIBILITAS PERBANDINGAN



BRAINSTORMING



GENERALISASI IDE, TUJUAN DAN STRATEGI



PEMUNCULAN IDE DAN EVALUASI



KELOMPOK



KONSENSUS



ANALISIS PERSPEKTIF BERGANDA



GENERALISASI WAWASAN



PENGGUNAAN SECARA SERENTAK PERSPEKTIF TEKNIS, ORGANISASIONAL DAN PERSONAL



KELOMPOK



PERBAIKAN WAWASAN



ANALISIS ASUMSI



SINTESIS KREATIF ASUMSI-ASUMSI YANG BERLAWANAN



IDENTIFIKASI PELAKU, PENAMPAKAN ASUMSI, MEMPERTENTANGKANNYA DAN PENGELOMPOKAN DAN SITENSIS



KELOMPOK



KONFLIK



PEMETAAN ARGUMENTASI



PENILAIAN ASUMSI



PENYUSUNAN TINGKAT DAN PENGGAMBARAN



KELOMPOK



PLAUSIBILITAS DAN URGENSI



DALIL SISTEM KLASIFIKASI RELEVAN, TERHADAP SITUASI MASALAH, SECARA LOGIK 1.



RELEVANSI SUBSTANTIF



2.



KETUNTASAN



3.



KEPILAHAN



4.



KONSISTENSI



5.



PERBEDAAN HIERARKI



HARAPAN DAN PROSES KEBIJAKAN MUDAH DISETUJUI



MUDAH



NILAI YANG DIKEJAR



SULIT DISETUJUI



COMPUTATIO N ZONE



NEGOTIATING ZONE



JUDGEMENT ZONE



INSPIRATION ZONE



CARA YANG DIGUNAKAN



SULIT



MATRIKS PRIORITAS PENTING



MENDESAK



KURANG MENDESAK



KURANG PENTING



KUADRAN I



KUADRAN II



KUADRAN III



KUADRAN IV



MATRIKS PRIORITAS PENTING



KURANG PENTING



MENDESAK



KUADRAN I Pemulihan ekonomi & pemberdayaan ekonomi rakyat



KUADRAN II Penegakan hukum & ketertiban umum



KURANG MENDESAK



KUADRAN III Rekonsialisi kekuatankekuatan politik



KUADRAN IV Pembangunan sosial & kemasyarakatan



MATRIKS PRIORITAS PENTING



MENDESAK



KURANG MENDESAK



KURANG PENTING



PEMULIHAN EKONOMI, PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT, PENEGAKKAN HUKUM, KETERTIBAN UMUM, REKONSILIASI KEKUATANKEKUATAN POLITIK, PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN



14 MODELS OF POLICY MAKING PROCESS “ELIT”



“PLURALIS”



INSTITUTIONAL



GAME THEORY



PROCESS



PUBLIC CHOICE



GROUP



SYSTEM



ELITE



DEMOCRATIC



RATIONAL



CONTINENTA L



ANGLO SAXON



STRATEGIC



INCREMENTAL



DELIBERATIVE



MIXED SCANNING



GARBAGE CAN



BASIC UNDERSTANDING 1 : THE PROCESS PRODUCER



PRODUCT ION PROCESS



PRODUCT



HUMAN BEING IS THE ONLY VIABLE OPERATOR AS WELL AS USER OF THE POLITICAL SYSTEM, EITHER AS INDIVIDUAL OR AS A GROUP



POLITICAL SYSTEM IS A SET OF HUMAN-MECHANISM TO MANAGE THEIR ASSET TO ACHIEVE THE BEST OF THEIR COMMON INTEREST



PUBLIC POLICY IS A PRODUCT OF POLITICAL SYSTEM.



THERE IS ALWAYS ONE TYPE OF POLITICAL ACTOR : THEY WHO WILLING TO CONTROL THE SYSTEM. THEY ARE PLAYING AS ACTORS; ITS MEAN THEY ARE ACTIVE THE PLAYERS. THEY ARE “THE POLITY” –VERSUS THE ANTIPOLITICS



THE MORE DEMOCRATIC AND COMPETITIVE POLITICAL SYSTEM, THE MORE DECONCENTRIC ITS POLITICAL POWER, THE MORE NUMBER AND HETEROGENEOUS OF THE POLITICAL ACTORS IN THE POLICY PROCESS



POLITICAL SYSTEM DETERMINE THE KIND OF PUBLIC POLICY



BASIC UNDERSTANDING 2 : CONTEXT POLICY MAKING 



POLICY AGENDA



POLICY I MPLEMENTATION 



MAKERS



BUREAUCRATS ON THE STREET







POLICY PLANNERS







PEOPLE/SOCIETY







POLICY ANALYSTS







ORGANIZATION :







POLICY MAKERS



 (LEGITIMIZERS)



BUSINESS/PROFIT AND NON FOR PROFIT ORGANIZATIONS



POLICY RESULT (PERFORMANCE) 



BENEFICIARIES







RULING ELITES







STATE – SOCIETY



POLICY PROCESS : RATIONAL MODEL (CONSERVATIVE MODEL) VALUE CHAIN OF POLICY PROCESS Policy formulation



Internal Dynamics-1



Policy Implementation



Internal Dynamics-2



Policy Environment



Internal Dynamics-4



Policy Performance



Internal Dynamics-3



DEMOCRATIC AND OPEN POLITICAL SYSTEM Public Policy Public Services Interest articulation Interest aggregation Goal attainment Latent pattern maintenance



INPUT



“WHITE BOX”



OUTPUT



The transparent and accountable public policy process “Good Governance in the public policy process”



POLICY FORMULATION “AN EXTR EM ELY COM P LEX ANALYTI CAL AND P OLI TI CAL P R OCESS TO W HI CH THER E I S NO BEGI NNI NG AND END, AND THE BOUNDAR I ES OF W HI CH AR E M OST UNCER TAI N, SOM EHOW A COMPLEX SET OF FORCES THAT WE CALL POLICY MAKING ALL TAKEN TOGETHER, PRODUCES EFFECT CALLED POLICIES” CHARLES LINBLOM “THE ACTI ON S AN D I N TERACTI ON S THAT P RODUCE THE AUTHORITIES ULTIMATE CHOICE OF A PARTICULAR POLICY CONTENT OVER ITS RIVAL” AUSTIN RANNEY



4. Penentuan Prioritas Permasalahan Publik



KERANGKA KEBIJAKAN MP3EI (CONTOH)



(CONTOH)



(CONTOH)



MODEL PROSES IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TUJUAN



KOMUNIKASI ANTAR ORGANISASI & KEGIATAN PELAKSANAAN



KEBIJAKAN



KARAKTERISTIK DARI BADAN PELAKSANA



SUMBERSUMBER



KONDISI-KONDISI EKONOMI, SOSIAL, POLITIK



KECENDERUNGA N PELAKSANAANPELAKSANAAN



KINERJ A



ABOUT BELIEF ON GOODNESS !!!



WHAT IS “POLICY ACTORS?” • • • •



Every parties who engage (not just “involve” or “participate”) in the policy process. “engage” = effective involvement; the influential participants Policy actors are they who accountable to the every policy milestone and overall process They are actors in the: 1. Policy making 2. Policy implementation 3. Policy performance 4. “Policy environment”



POLICY ACTORS, A POLITICAL SCIENCE APPROACH… Individual statesman/ Individual Actor



State Actor



Institutional Actor



Policy Actor Individual Actor UFO = Unidentified Flying actOrs



Non State Actor (Society)



• “cyber-actors” • terrorist



Institutional Actor



political appointee, senior Bureaucrats Executive, legislative, judicial, Palace/King, Political parties, etc.



Informal leaders, traditional leaders, etc. Interest groups, pressure groups, mass media, social network media, etc



POLICY ACTOR IN THE DEVELOPING COUNTRY 1. Individual as voters 2. Intellectual 3. Key government officers in policy making 4. Legislative 5. Executive 6. Bureaucracy 7. Judicial 8. Political parties 9. Universities 10. Interest groups 11. Military Yehezkel Dror, 1963, Public policy-making in Avant-Grade development States



PROBLEM ARISE WHEN THEY ARE NOT THERE… Quiet & Quit (The Spiral of Silence)



Voice (Public Opinion)



Disloyalty (demonstration)



Sabotage (deliberate damage)



REALITY : SOCIAL, POLITICS, ECONOMY, TECHNOLOGY Reality : Selection



Agenda Selection



Journalists – Editors



Mass Media



Mass Media Perception on Reality



Public Perception on Reality



Policy maker Perception on Reality



Media Agenda



Public Agenda



Policy Agenda



REKOMENDASI KEBIJAKAN



KETERKAITAN KEBIJAKAN PUBLIK



PENGENDALIAN



MONITOR



MELIHAT KESESUAIAN PRAKTEK DENGAN RENCANA



EVALUASI



MEMBANDINGAN HASIL DENGAN RENCANA



GANJAR



MEMBERIKAN INSENTIF DAN DISINSENTIF



DISKUSI Beri pertanyaan yang terkait dengan isu-isu kebijakan publik yang sesuai bidang para peserta



TERIMA KASIH