Soal dan Tes Jawaban Calon Petugas PPK dan PPS [PDF]

Citation preview

Soal dan Tes Jawaban Calon Petugas PPK dan PPS. 1. Permohonan Perselisihan hasil Pemilu harus diajukan paling lambat berapa hari setelah KPU mengumumkan hasil pemilu. A. 1x24 jam B. 2x24 jam C. 3x24 jam D. 7x24 Jam Jawaban C 2.Pemungutan Suara Ulang di TPS dapat dilakukan dalam batas waktu yang ditentukan berdasarkan UU no 7 tahun 2017 adalah. A. Paling lambat 3 hari setelah hari pemungutan suara. B. Paling lambat 5 hari setelah hari pemungutan suara. C. Paling lambat 7 Hari setelah hari pemungutan suara. d. Paling lambat 10 hari setelah hari pemungutan suara. Jawaban D. 3. Politik Uang atau Money politik termasuk dalam bentuk pelanggaran. A Administrasi Pemilu B. Kode Etik C. Tipikor D. Tindak Pidana Pemilu Jawaban D. 4. Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu harus sudah dibersihkan oleh peserta pemilu paling lambat. A. 1 Hari sebelum masa tenang B. 2 Hari sebelum masa tenang C. 1 Hari sebelum hari pemungutan suara. D. 2 Hari sebelum hari pemungutan suara. Jawaban C. 5. Seluruh perlengakapan pemungutan suara sudah harus diterima KPPS selambatlambatnya. A. 1 hari sebelum pemungutan suara. B. 2 hari sebelum pemungutan suara. C. 6 jam sebelum pemungutan suara. D. 12 jam sebelum pemungutan suara. Jawaban A. 6. Berikut ini merupakan hal yang musti dimuat dalam suara pemilihan anggota dpr dan dprd kecuali. A. Tanda gambar partai politik. B. Nomor urut partai politik. C. Foto calon anggota DPR atau DPRD. D. Nama calon anggota DPR atau DPRD. Jawaban C.



7. Perubahan UUD 1945 telah dilakukan sebanyak empat kali perubahan pertama pada tahun. A. 1998 B. 1999 C. 2000 D. 2002. Jawaban B. 8. Berikut ini adalah prinsip penyelenggara pemilu sesuai pasal 2 UU No 7 tahun 2017 kecuali. A. Profesional B. Independen C. Mandiri D. Akuntabel. Jawaban B. 9. Berikut ini adalah pihak yang berada di dalam tps kecuali. A. Pengawas TPS B. Pemantau Pemilu C. Saksi Peserta Pemilu D. KPPS Jawaban B Pematau Pemilu 10. Ketua PPK Dalam Pemilu dipilih oleh A. KPU Kabupaten/Kota B. Dari Anggota Oleh Anggota C. Dari Anggota D. Oleh Anggota Jawaban B 11. Pemilih yang dibatasi hanya dapat memilih di TPS yang ada di Rt atau RW sesuai alamat yang tertera dalam KTP Elektronik adalah A. Pemilik KTP elektronik yang terdapat dalam daftar pemilih tambahan. B. Pemilik KTP Elektronik yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB. C. Pemilih yang pindah memilih di TPS lain dalam desa yang sama D. Pemilih yang pindah memilih di TPS lain dalam kecamatan yang sama Jawaban B. 12. Berikut ini adalah syarat untuk memilih kecuali. A. Berusia 17 tahun saat hari pemungutan suara. B. Sudah pernah kawin C. Tni/polri aktif D. Berdomisili di daerah pemilihan yang dibuktikan dengan KTP Elektronik.



13. Berikut ini adalah pihak pihak yang dapat melaporkan terjadinya pelanggaran pemilu, kecuali A. Pengawas TPS B. Peserta Pemilu C. Bawaslu Kabupaten/Kota D. Tni/Polri Jawaban D. 14. Jumlah anggota PPk adalah sebanyak A. 3 Orang B. 5 Orang C. 7 Orang D. 9 Orang 15. Dalam melaksanakan pemutahiran data pemilih, Kpu Kabupaten/Kota dibantu oleh A. Pantarlih B. PPS C. PPK D. Semuanya Benar. 16. Pencocokan dan penelitian(Coklit) yang dilakukan oleh pantarlih dilakukan dengan cara. A. Mensinkronkan data kependudukan di desa. B. Menyandingkan data DPT Pemilu atau pemilihan terakhir. C. Meminta data dari ketua RT/RW. D. Mendatangi calon pemilih secara langsung. 17. Laporan dana kampanye calon anggota DPD Pemilu yang meliputi penerimaan dan penegluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan public yang ditunjuk oleh KPU,Kantor Akuntan Public menyampaikan hasil auditnya kepada. A. KPU B. Bawaslu C. Dkpp D. Semuanya Benar Jawaban Semuanya benar. 18. Nomor urut pasangan calon, tanda gambar partai politik dan calon anggota DPD ditetapkan dengan. A. Peraturan KPU B, Keputusan KPU C. Undang-Undang D. Semuanya benar. 19. Pemungutan suara pemilu 2024 dilakukan secara. A. Terpisah antara DPR,DPD,DPRD Provinsi,DPRD Kabupaten/Kota dengan Pasangan Presiden dan Wakil Presiden. B. Terpisah antara anggota DPR,DPD dengan DPRD Kabupaten/Kota.



C. Terpisah antar Anggota DPR, DPRD Provinsi,DPRD Kabupaten/Kota dengan anggota DPD. D. Serentak Jawaban D. 20. Hal hal yang tercantum dalam surat pemberitahuan memilih adalah A. Nama dan alamat B. Nama, NIK,Alamat C. Nama,NIK,Jenis Kelamin,No Urut DPT d. Nama,NIK,Jenis Kelamin,Tanggal Lahir,Alamat. Jawaban C. Berikut ini contoh soal atau kisi-kisi untuk test PPS pemilu 2024 : 1. Dalam hal anggota KPU Provinsi dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka anggota yang bersangkutan... a. diberhentikan sebagai anggota KPU Provinsi setelah diputuskan oleh DKPP b. diberhentikan sebagai anggota KPU Provinsi setelah mendapat rekomendasi dari Bawaslu provinsi c. diberhentikan sebagai anggota KPU Provinsi setelah mendapat surat keterangan dari Pengadilan Negeri d. diberhentikan sebagai anggota KPU Provinsi Jawaban: D 2. Penggantian antarwaktu anggota KPU yang berhenti dilakukan dengan ketentuan … a. anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat b. anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh Tim seleksi c. anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya sesuai usulan presiden d. dilakukan seleksi ulang Jawaban: A 3. Anggota KPU Provinsi berhenti antar waktu karena…. a. diberhentikan dengan tidak hormat b. melakukan pelanggaran c. tidak menghadiri pleno d. mendapatkan peringatan keras dari DKPP Jawaban: A 4. Apa tagline Bawaslu periode 2017-2022? a. Dari Bawaslu kita selamatkan Pemilu Indonesia. b. Bersama Bawaslu, kita menegakkan keadilan Pemilu. c.Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu d.Bersama Bawaslu Menegakkan keadilan Pemilu, Bersama Rakyat Kita Awasi Pemilu.



Jawaban: A 5. Pernyataan di bawah ini merupakan tujuan dibentuknya lembaga pengawas pemilu, kecuali: a.untuk melakukan pengawasan pemilu secara eksternal b.untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan intern yang dilakukan oleh KPU c.untuk menjamin terlaksananya pemilu secara demokratis sesuai peraturan perundangundangan d.Untuk mengefektifkan pelaksanaan pengawasan pemilu Jawaban: C 6. Pelantikan anggota Bawaslu dilakukan oleh ……. a.Presiden b.Mendagri c.DPR d.KPU Jawaban: B 7. Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri berhenti antarwaktu karena... a. Tidak dapat mmelaksanakan tugas selama 2 (dua) bulan tanpa alasan yang sah b. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap c. berhalangan tetap lainnya d. melakukan pelanggaran Jawaban: B 8. Berikut beberapa profesi yang tak boleh menjadi anggota partai kecuali … A.Kepala Desa B.Perangkat Desa C.Tenaga Pendamping Desa D.Lembaga Swadaya Masyarakat E.Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Jawaban : D 9. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang (PERPPU), seperti … A.PERPPU No. 1 Tahun 2013 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota B.PERPPU No. 4 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota C.PERPPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota D.PERPPU No. 2 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota E.PERPPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Jawaban : C 10. Yang tidak termasuk dalam definisi Pemilu adalah …



A.Pemilihan untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota B.Pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden C.Pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat D.Pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah E.Pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawaban : E



1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 mengatur tentang… a. Badan Pengawas Pemilihan Umum; b. Pengawas Pemilihan Umum c. Penyelenggara Pemilihan Umum d. Komisi Pemilihan Umum Jawaban: C 2. Kelembagaan penyelengara Pemilu kedudukannya terdapat dalam konstitusi UUD 1945 pasal 22 E berbunyi... a. Pemilihan Umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri b. Pemilihan Umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional dan dibiayi oleh APBN dan APBD c. Pemilihan Umum diselenggarakan Luber dan Jurdil d. Pemilihan Umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan DKPP Jawaban: A 3. Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dalam UU Pemilu No 7 Tahun 2017 terdapat pada pasal... a. Pasal 19 b. Pasal 20 c. Pasal 21 d. Pasal 22 Jawaban: D Penulis: Putri Kusuma Rinjani | Editor: Abu Hurairah 4. Struktur dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia yaitu… a. KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS b. KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPLN c. KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPLN, PPDP d. KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPLN, PPDP, PTS Jawaban: B 5. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dibentuk dan dibubarkann pada saat menjelang berlangsung dan selesainya penyelenggaraan di tingkat kecamatan, yakni : a. 0 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara b. 8 bulan sebelum dan 6 bulan setelah hari pemungutan suara



c. 6 bulan sebelum dan 1 bulan setelah hari pemungutan suara d. 6 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara Jawaban: D 6. Pemilu ditingkat Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota yang jumlah anggotanya sebanyak… a. 3 (tiga) orang b. 5 (lima) orang c. 3 (tiga) atau 5 (lima) orang d. 5 (lima) orang atau 7 (tujuh) orang Jawaban: C 7. Lembaga negara yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu adalah: a. Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umumb b. Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Komisi Penyiaran Indonesia c. Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepolisian, dan Kejaksaan d. Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum e. Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Mahkamah Konstitusi Jawaban: A 8. Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum diatur dalam : a. Peraturan Bersama Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu; b. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu; c. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu d. Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu e. Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Etik Penyelenggara Pemilu Jawaban: D 9. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD meliputi: a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota; b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan; d. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan Jawaban: B 10. Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan dengan tidak hormat karena tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama… a. 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas b. 4 (empat) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas



c. 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas d. 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas Jawaban: A



1. Menurut UUD 1945, Gubernur, Walikota, dan Bupati dipilih secara .... a. Demokratis melalui mekanisme internal partai politik b. Aklamasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah c. Langsung oleh rakyat d. Penetapan Presiden e. Demokratis Jawaban : E 2. Agar pemilu dapat terwujud secara ideal dibutuhkan beberapa persyaratan... a. Adanya kebebasan untuk mengetahui dan memperbincangkan pilihan b. Adanya pemerataan bobot suara semua rakyat c. Adanya lembaga pengawas pemilu yang mandiri d. Adanya kebebasan untuk memilih e. Adanya prosedur pencoblosan dan penghitungan surat suara serta pelaporan hasil penghitungan suara secara akurat. Jawaban : E 3. Yang merupakan tindak pidana pemilihan adalah... a. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara dan TNI-POLRI dan Keikutsertaan Pejabat Negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye



b. Keikutsertaan Pejabat Negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye dan Penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye c. Penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye dan Keterlibatan tokoh masyarakat dan ketua organisasi sosial. d. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara dan TNI-POLRI dan Penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye e. Keikutsertaan Pejabat Negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye Keterlibatan tokoh masyarakat dan ketua organisasi sosial. Jawaban : B 4. Asas pemilihan umum menurut Pasal 22E UUD 1945 adalah berikut ini, kecuali.... a. Adil b. Terbuka c. Bebas d. Langsung e. Rahasia Jawaban : B 5. Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik menarik calonnya atau calonnya mengundurkan diri, maka .... a. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan dapat mengusulkan calon pengganti b. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti



c. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan di diskualifikasi d. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan bisa saja mengganti dengan membuat surat pernyataan e. Partai Politik boleh saja mengusulkan kembali Jawaban : B 6. Salah satu larangan kampanye yang dapat langsung diberikan peringatan tertulis untuk menghentikan kegiata kampamye walaupun belum menimbulkan gangguan dan/atau penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah Pemilihan setempat jika terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain adalah .... a. Mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum b. Menggunakan tempat ibadah, tempat pendidikan, dan melakukan pawai dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya c. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah d. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye e. Menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah Jawaban : B 7. Dibawah ini adalah merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, kecuali.... a. Anggota Panwas membiarkan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota KPU b. Dengan sengaja tidak memberitahukan pilihannya kepada orang lain c. Keberpihakan terhadap salah satu peserta Pemilu



d. Mengeluarkan pendapat untuk mendukung salah satu peserta pemilu e. Melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangan Jawaban : B 8. Anggota KPU Kabupaten/Kota wajib mematuhi kode etik yang disusun dan disetujui bersama oleh.... a. Bawaslu, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Kehormatan Dewan b. DKPP, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi c. KPU, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi d. DKPP, KPU dan Mahkamah Konstitusi e. KPU, Bawaslu, dan DKPP Jawaban : E 9. Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum bahwa Pelaksanaan Pemungutan Suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2017 dilakukan pada tanggal... a. 15 Januari 2017 b. 15 Februari 2017 c. 15 Maret 2017 d. 15 April 2017 e. 21 Februari 2017 Jawaban : B 10. Jumlah partai politik lokal peserta Pemilu 2009 di Provinsi Aceh adalah .........



a. 3 partai politik b. 4 partai politik c. 5 partai politik d. 6 partai politik e. 7 partai politik Jawaban : D 11. Salah satu persyaratan Pemantau Pemilihan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota adalah..... a. Mempunyai kantor tetap sampai ke tingkat kecamatan b. Memiliki kepengurusan sampai ke tingkat kecamatan c. Mendapat akreditasi dari pengawas Pemilihan d. Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM e. Bersifat independen Jawaban : E 12. Dibawah ini tugas KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kecuali .... a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan b.Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh ppk, pps, dan kpps dalam wilayah kerjanya c. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota



d. Merencanakan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota e. Menyampaikan Daftar Pemilih Kepada KPU Provinsi Jawaban : E 13. DKPP memberikan sanksi kepada setiap Penyelenggara Pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Sanksi yang dijatuhkan kepada penyelenggara pemilu atas pelanggaran kode etik yang bersifat berat adalah.... a. Teguran tertulis b. Peringatan Keras c. Pemberhentian Sementara d. Pemberhentian Tetap e. Pemberhentian tetap dan denda Jawaban : D 14. Untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam penegakan kode etik Penyelenggara Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu membentuk... a. Keputusan DKPP dan Pedoman Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik b. Surat Edaran DKPP dan Juknis Tata Cara Pengaduan c. Peraturan DKPP dan Keputusan DKPP d. Peraturan DKPP dan Maklumat DKPP e. MoU antara KPU, Bawaslu dan DKPP Jawaban : C



15. Berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2017. Berapa hari jangka waktu pembentukan Pengawas TPS sebelum hari pemungutan suara... a. 7 (tujuh) hari b. 14 (empat belas) hari c. 21 (dua puluh satu) hari d. 23 (dua puluh tiga) hari e. 30 (tiga puluh) hari Jawaban : B 16. Pemberhentian Anggota KPU dan Bawaslu secara administratif dilakukan oleh.... a. DPR b. DKPP c. Mendagri d. Presiden e. Pengadilan Jawaban : D 17. Jenis perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS meliputi antara lain, kecuali ... a. kotak suara dan bilik suara b. Obeng untuk mencoblos c. Sampul kertas dan Segel d. Surat Suara



e. Tinta Jawaban : B 18. Peserta Pemilihan dalam hal ini pasangan calon dapat diperbolehkan melaksanakan kampanye pada waktu .... a. 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang b. 21 (dua puluh satu) hari sebelum dimulainya masa tenang c. 5 (lima) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara d. Sejak ditetapkan sebagai pasangan calon hingga dimulai hari tenang e. 3 (tiga) hari sejak penetapan pasangan calon hingga dimulai masa tenang Jawaban : E 19. Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota pada Pemilu 2009 ditetapkan berdasarkan calon yang ...... a. Berada di nomor urut 1 dalam Daftar Calon b. Memperoleh suara minimal 30 persen dari Bilangan Pembagi Pemilih c. Memperoleh suara terbanyak berdasarkan urutan di Daftar Calon d. Memperoleh suara melebihi Bilangan Pembagi Pemilih yang ditetapkan e. Memperoleh suara sama dengan Bilangan Pembagi Pemilih yang ditetapkan Jawaban : B 20. Tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat ........ bulan sebelum hari pemungutan suara. a. 24 (dua puluh empat) b. 22 (dua puluh dua)



c. 20 (dua puluh) d. 18 (delapan belas) e. 12 (dua belas) Jawaban : C