SURAT PERMOHONAN KEBERATAN BPHTB [PDF]

Citation preview

SURAT PERMOHONAN KEBERATAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) Kepada Yth. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Di Palangka Raya Sehubungan dengan informasi Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) BPPRD Kota Palangka Raya sebagaimana tercantum dalam form Surat Setoran Pajak Daerah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD– BPHTB) maka saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Pemohon



: H.Sahrin Botutihe, S.Pd



Alamat Rumah



: Jalan Bakti II No.30



Nomor Handphone



: 085246677999



Dengan ini menginformasikan bahwa telah terjadi pemindahan hak dalam Jual Beli Tanah Kosong : 1. Atas Nama Fathur Rahim (Pihak Penjual) dengan nomor sertifikat SHM No.11357/Panarung. 2. Atas Nama H.Ashly Taher (Pihak Penjual) dengan nomor sertifikat SHM No.11352/Panarung, SHM No.11351/Panarung, SHM No.11356/Panarung, SHM No.2947/Panarung. 3. Atas Nama M.Hawamim (Pihak Penjual) dengan nomor sertifikat SHM No.2949/Panarung, SHM No.11353/Panarung. 4. Atas Nama Fathlir Rahman (Pihak Penjual) dengan nomor sertifikat SHM No.2953/Panarung. 5. Atas Nama Fathur Rahman (Pihak Penjual) dengan nomor sertifikat SHM No.11354/Panarung, SHM No.2950/Panarung. 6. Atas Nama Hj. Muhibbah (Pihak Penjual) dengan nomor sertifikat SHM No.11355/Panarung, SHM No.2948/Panarung. 7. Atas Nama M. Arief Budiman (Pihak Penjual) dengan nomor sertifikat SHM No.11358/Panarung, SHM NO.2951/Panarung kepada saya (Pihak Pembeli). Dalam form SSPD-BPHTB menyatakan bahwa yang telah diajukan sebelumnya oleh notaris Irwan Junaidi, S.H tersebut dikembalikan karena tidak memenuhi penilaian pasar. Namun, bersamaan dengan surat ini saya mengajukan permohonan keberatan atas nilai pasar jual tanah kosong tersebut dan memohon untuk penetapan nilai jual berdasarkan dengan NOP PBB 627101000905750280. Sebagai bahan pertimbangan, saya menyampaikan beberapa bukti-bukti untuk alasan pengajuan permohonan ini, yaitu: 1. Lokasi tanah kosong tersebut kondisi didataran rendah jadi selalu banjir (tergenang). 2. Lokasi masih belum bisa dimanfaatkan karna status tanah HPK (Hutan Produksi Konservasi). 3. Awalnya Tanah dibeli pada tahun 2004 berbentuk SPT (Surat Pernyataan Tanah) lalu diperjalanan ternyata tanah tersebut sudah bersertifikat menyebabkan Overlap (Tumpang Tindih) kepemilikan setelah mediasi maka tanah akhirnya dibeli kembali oleh saya. 4. Lokasi masih jauh dari pusat kota. Terkait hal tersebut, maka saya mengajukan permohonan keberatan ini serta agar dapat diperiksa dan diteliti sesuai ketentuan yang berlaku. Besar harapan saya agar permohonan keberatan ini diterima, atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih. Palangka Raya, 14 Oktober 2022



H.Sahrin Botutihe, S.Pd