Tabel Hafalan UUD 1945 [PDF]

Citation preview

TABEL HAFALAN UUD 1945 PASAL AYAT



ISI



AMANDEMEN



BAB 1 BENTUK DAN KEDAULATAN Negara Kesatuan, berbentuk Republik Kedaulatan di tangan rakyat , menurut UUD, Dilakukan sepenuhnya menurut MPR Indonesia = Negara Hukum BAB 2 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR) MPR = DPR + DPD (PEMILU) Sidang 1x/5thn (Ibukota) Keputusan = Suara Terbanyak



KATA KUNCI



1



-



2



3



3



3



2



1 2 3



4 -



3



1 2 3



3 3&4 3&4



4



1 2



-



Mengubah & Menetapkan UUD Melantik Presiden / Wakil Presiden Memberhentikan Presiden / Wakil (Berdasar UUD) BAB 3 KEKUASAAN PEMERINTAHAN Presiden = Kekuasaan Pemerintah Dibantu 1 Wakil



5



1 2



1 -



Mengajukan RUU ke DPR Menetapkan PP



TUGAS PRESIDEN



6



1 2



3 3



Calon = WNI asli, tidak khianati negara, sehat jasmani & rohani Syarat = diatur UUD



SYARAT PRESIDEN



6A



1 2 3 4 5



3 3 3 4 3



Capres & Wapres = 1 pasangan oleh rakyat Capres & Wapres = Diusulkan parpol / koalisi Capres & Wapres = >50% (min 20%/ Provinsi), dilantik Presiden Jika tidak ada = 2 calon terunggul (diadakan pemilu putaran ke 2) Tata cara pemilu = diatur UU



PEMILU CAPRES & WAPRES



7



-



1



Pres & Wakil = 5thn jabatan (dapat dipilih 1x lg)



7A



-



3



Pres/Wakil diberhentikan MPR => usul DPR



1 2



3 3



Usul pemberhentian dari DPR (diperiksa MK) Usul DPR = Fungsi Pengawasan DPR



3



3



Usul DPR diajukan ke MK = Dihadiri 2/3 DPR + Disetujui 2/3 yang hadir



4 5 6



3 3 3



7



3



MK memeriksa usul = maks 90 hari Hasil MK (+) = DPR sidang paripurna MPR = sidang min 30 hr sejak terima usul DPR Keputusan MPR = Sidang Paripurna, dihadiri min 3/4 anggota + disetujui 2/3 yang hadir



7C



-



3



Presiden TIDAK dapat membubarkan DPR



8



1 2 3



3 3 4



Presiden berhenti = diganti Wakil WaPres kosong = MPR sidang milih WaPres (min 60hr) Pres & WaPres berhenti = MenLu, MenDagri, MenHan



1



7B



BENTUK KEDAULATAN



ANGGOTA SIDANG VOTING



TUGAS MPR



WEWENANG PRESIDEN



MASA JABATAN PEMBERHENTIAN PRES/ WAKIL



PEMBERHENTIAN PRES/ WAKIL



9



1 2



1 1



Sumpah & janji Presiden = Dihadapan MPR / DPR Jika tidak bisa = dihadapan ketua MPR + disaksikan pimpinan MA



10



-



-



Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas TNI



AD AL AU



1



4



Presiden menyatakan perang, perdamaian, perjanjian = persetujuan DPR



PERANG



2



3



Presiden membuat perjanjian Internasional = persetujuan DPR



3



3



Perjanjian Internasional = lebih lanjut diatur UU



12



-



-



Presiden menyatakan bahaya = syarat & akibat ditetapkan UU



13



1 2 3



1 1 1



Presiden mengangkat Duta & Konsul Mengangkat duta = Pertimbangan DPR Menerima duta negara lain = Pertimbangan DPR



14



1 2



1 1



Presiden memberi grasi & rehabilitasi = Pertimbangan MA Presiden memberi amnesti & abolisi = Pertimbangan DPR



GRASI & REHABILITASI AMNESTI & ABOLISI



15



-



1



Presiden memberi gelar, tanda jasa & kehormatan = Diatur UU



GELAR & TANDA JASA



16



-



4



Presiden membentuk Dewan Pertimbangan = diatur UU



11



SUMPAH PRESIDEN



PERDAMAIAN PERJANJIAN INTERNASIONAL KEADAAN BAHAYA



DUTA & KONSUL



DEWAN PERTIMBANGAN



BAB 4 DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG DIHAPUS PADA AMANDEMEN KE-4 (10 AGUSTUS 2002)



17



18



18A



18B



19



1 2 3 4



1 1 3



1 2 3



2 2 2



BAB 5 KEMENTRIAN NEGARA Presiden dibantu Menteri Menteri = Diangkat & diberhentikan Presiden Menteri membidangi urusan tertentu Pembentukan, Pengubahan, Pembubaran Menteri = Diatur UU BAB 6 PEMERINTAHAN DAERAH NKRI dibagi atas Prov, Kab/ Kota = Pemda Asas otonomi & tugas pembantuan DPRD dipilih melalui pemilu



4



2



Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) = dipilih secara demokratis



5



2



6 7



2 2



1



2



2



2



1



2



2



2



1 2 3



2 2 2



Otonomi Daerah seluas-luasnya, kecuali urusan yang diatur UU sebagai urusan pemerintah pusat Pemda = Berhak membuat peraturan Daerah Susunan & tata cara pemda lebih lanjut diatur UU Hubungan wewenang pusat-daerah = Diatur UU Wewenang berdasarkan kekhususan/keragaman, keuangan, dll diatur secara adil dan selaras berdasarkan UU Negara mengakui daerah khusus/ istimewa = Diatur UU Negara mengakui/ mengormati Hukum adat & Hak tradisional (sesuai dengan prinsip NKRI) BAB 7 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) DPR dipilih = PEMILU Susunan DPR = Diatur UU DPR bersidang min 1x/tahun



MENTERI



PEMDA OTONOMI DAERAH



1 2 3 4 5



1 1 1 1 2



DPR (kekuasaan membuat UU) RUU dibahas antara Presiden & DPR RUU ditolak = TIDAK bisa diajukan lagi pada masa itu Presiden mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama Jika Presiden tidak mengesahkan, dalam 30 hr RUU sah menjadi UU



1 2



2 2



3



2



4



2



Fungsi DPR = Legislasi, anggaran, pengawasan Hak DPR = Interpelasi, angket, menyatakan pendapat Hak Anggota DPR = Mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul & pendapat, imunitas Hak DPR lebih lanjut diatur UU



-



1



Hak Anggota DPR = Mengajukan usul RUU



1



-



2 3



-



Terjadi Kegentingan yang memaksa = Presiden berhak menetapkan PERPU PERPU harus persetujuan DPR Tidak mendapat persetujuan = PERPU dicabut



22A



-



2



PERPU lebih lanjut diatur UU



22B



-



2



1



3



2



3



3 4



3 3



Anggota DPR dapat diberhentikan BAB 7A DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DPD dipilih (tiap provinsi) = PEMILU Jumlah DPD sama tiap provinsi (Jumlah seluruh anggota DPD < 1/3 jumlah DPR) DPD sidang min 1x/thn Susunan & kedudukan diatur UU



1 2 3 4



3 3 3 3



DPD mengajukan RUU tentang daerah ke DPR DPD ikut membahas RUU DPD mengawasi pelaksanaan UU tentang daerah Anggota DPD dapat diberhentikan BAB 7B PEMILIHAN UMUM (PEMILU)



1



3



PEMILU = Langsung, umum, bebas, rahasia, adil, jujur (5 TAHUN/SEKALI)



2 3 4 5 6



3 3 3 3 3



1



3



PEMILU = DPR, DPD, Capres & Wapres, DPRD Peserta pemilu DPR & DPRD = Partai Politik Peserta pemilu DPD = Perseorangan PEMILU diselenggarakan KPU Lebih lanjut diatur UU BAB 8 HAL KEUANGAN APBN ditetapkan setiap tahun (Terbuka & Bertanggung jawab)



2



3



RAPBN diajukan Presiden => dibahas DPR => dengan pertimbangan DPD



3



3



RAPBN tidak disetujui DPR = APBN tahun lalu



23A



-



3



Pajak & pungutan lain = Diatur UU



23B



-



4



Macam & harga mata uang = Ditetapkan UU



23C



-



3



Hal-hal lain mengenai keuangan = Diatur UU



23D



-



4



Negara memiliki Bank Sentral



20



20A



21



22



22C



22D



22E



23



RUU



FUNGSI DPR HAK DPR & ANGGOTA



PERPU



DPD



APBN & RAPBN



PAJAK MATA UANG



BANK SENTRAL



BAB 8A BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) BPK bebas & mandiri = memeriksa pengelolaan & tanggung jawab keuangan negara Hasil audit diserahkan => DPR, DPD, DPRD sesuai kewenangan Hasil audit = Ditindaklanjuti oleh lembaga/ badan sesuai UU



1



3



2 3



3 3



1



3



2



3



1 2



3 3



BPK = Di Ibukota Negara + perwakilan tiap provinsi Ketentuan lebih lanjut diatur UU BAB 9 KEKUASAAN KEHAKIMAN



1



3



Kekuasaan Kehakiman = Merdeka untuk menegakkan hukum & keadilan



2 3



3 4



Kekuasaan Kehakiman = MA + MK Badan lain fungsi kehakiman = Diatur UU



1



3



2



3



3 4 5



3 3 3



1



3



2



3



3



3



Anggota KY = Diangkat & diberhentikan Presiden => persetujuan DPR



4



3



Lebih lanjut diatur UU



1



3



2



3



3



3



4



3



5



3



6



3



25



-



-



25A



-



2



1



2



2



2



Syarat menjadi & diberhentikan sebagai hakim ditetapkan UU BAB 9A WILAYAH NEGARA NKRI = Negara Kepulauan => berciri Nusantara => batas & hak wilayah diatur UU BAB 10 WARGA NEGARA & PENDUDUK Penduduk = Warga negara Indonesia asli + orang asing tinggal di Indonesia Setiap warga negara & penduduk diatur UU



1



-



Segala WN berkedudukan sama dalam hukum & pemerintahan



23E



23F



23G



24



24A



24B



24C



26



27



Anggota BPK = Dipilih DPR => memperhatikan pertimbangan DPD => diresmikan Presiden Pimpinan BPK = Dipilih dari, oleh anggota BPK



Kewenangan MA = mengadili tingkat kasasi, menguji peraturan dibawah UU Hakim Agung = Integritas, tidak tercela, adil, profesional, pengalaman hukum Calon Hakim Agung = Diusulkan KY ke DPR => ditetapkan Presiden Ketua & Wakil Ketua MA = Dipilih dari oleh Hakim Agung Lebih lanjut diatur UU Komisi Yudisial (KY) = Mandiri Anggota KY = Pengetahuan & pengalaman hukum, integritas, tidak tercela



BPK & TUGAS



ANGGOTA BPK



KEKUASAAN HAKIM



HAKIM AGUNG



KOMISI YUDISIAL



Wewenang MK = Mengadili tingkat pertama & terakhir, memutus sengketa lembaga negara, pembubaran parpol, memutus perselisihan hasil pemilu MK = Memberikan keputusan atas dugaan pelanggaran Presiden MK = 9 anggota hakim konstitusi => ditetapkan Presiden => persetujuan MAHKAMAH KONSTITUSI DPR Ketua & Wakil MK = Dipilih dari & oleh hakim konstitusi Hakim Konstitusi = Integritas, tidak tercela, adil, tidak merangkap sebagai pejabat Lebih lanjut diatur UU



HUKUM SAMA



27



2 3



3



Tiap-tiap WN = Berhak atas pekerjaan & kehidupan yang layak Setiap WN = Berhak dan wajib ikut serta pembelaan negara



28



-



-



28A



-



2



Kemerdekaan berserikat; berkumpul; mengeluarkan pikiran BAB 10A HAK ASASI MANUSIA Hak hidup = Mempertahankan hidup & kehidupannya



1



2



2



2



1



2



2



2



1



2



2



2



3 4



2 2



1



2



2 3



2 2



Hak bebas memeluk agama & beribadah; memilih pendidikan & pengajaran; memilih pekerjaan; memilih kewarganegaraan; memilih tempat tinggal Hak atas kebebasan meyakini kepercayaan Hak bebas berserikat, berkumpul & berpendapat



-



2



Hak berkomunikasi & memperoleh informasi



1



2



Hak perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat & harta miliknya



2



2



Hak bebas dari penyiksaan & memperoleh suaka politik dari negara lain



1 2 3 4



2 2 2 2



Hak hidup sejahtera lahir batin; pelayanan kesehatan Hak kemudahan & perlakuan khusus Hak jaminan sosial Hak milik pribadi



1



2



Hak tidak dapat dikurangin = Hak hidup, tidak disiksa, merdeka, agama, diakui depan hukum, tidak dituntut hukum berlaku surut



2 3 4 5



2 2 2 2



Hak bebas dari perlakuan diskriminatif Menghormati identitas budaya & hak masyarakat tradisional Tentang HAM = Ditanggung negara Pelaksanaan HAM diatur UU



28J



1 2



2 2



29



1 2



-



1 2



2 2



Wajib menghormati HAM orang lain Melaksanakan HAM wajib tunduk pembatasan UU BAB 11 AGAMA Negara berdasarkan atas Ketuhanan YME Kemerdekaan memeluk agama & beribadah BAB 12 PERTAHANAN & KEAMANAN NEGARA Hak & wajib dalam usaha pertahanan & keamanan negara TNI & POLRI = Kekuatan utama; RAKYAT = Kekuata pendukung



28B



28C



28D



28E



28F



HIDUP LAYAK BELA NEGARA



HAK HIDUP



Hak berkeluarga & berketurunan melalui pernikahan yang SAH Hak anak = Hidup, tumbuh berkembang, perlindungan dari kekerasan & diskriminasi Hak mengembangkan diri; Pemenuhan kebutuhan dasar; Pendidikan; IPTEK; Seni budaya Hak memajukan diri dalam perjuangan hak secara kolektif Hak perlakuan yang sama dihadapan hukum Hak bekerja; Dapat imbalan; Diperlakukan adil & layak dalam hubungan kerja Hak kesempatan yang sama dalam pemerintahan Hak atas status kewarganegaraan



28G



28H



28I



AGAMA & BERIBADAH



3



2



TNI AD, AU, AL = melindungi keutuhan negara



4



2



POLRI = Keamanan, melindungi, melayani masyarakat, penegak hukum



5



2



Lebih lanjut diatur UU



1 2 3 4 5



4 4 4 4 4



BAB 13 PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN Setiap WN berhak mendapat pendidikan WN = Wajib pendidikan dasar; Negara = wajib membiayai Sistem pendidikan nasional Anggaran pendidikan min 20% dari APBN Memajukan IPTEK dengan menjunjung agama & persatuan bangsa



1



4



Masyarakat bebas memelihara & mengembangkan nilai-nilai budaya



2



4



33



1 2 3 4 5



4 4 4 4 4



Bahasa daerah = Kekayaan budaya nasional BAB 14 PEREKONOMIAN NASIONAL & KESEJAHTERAAN SOSIAL Ekonomi = Usaha bersama = Asas kekeluargaan Cabang produksi penting, hajat banyak orang = Dikuasai negara Bumi, air, kekayaan alam = Dikuasai negara = Kemakmuran rakyat Perekonomian nasional = Berdasarkan demokrasi ekonomi Ketentuan lebih lanjut diatur UU



34



1 2 3 4



4 4 4 4



35



-



-



36



-



-



Bahasa negara = Bahasa Indonesia



36A



-



2



Lambang negara = Garuda Pancasila ; Semboyan Bhineka Tunggal Ika



36B



-



2



Lagu kebangsaan = Indonesia Raya



36C



-



2



37



1 2 3 4 5



4 4 4 4 4



Ketentuan lebih lanjut diatur UU BAB 16 PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR Usul perubahan pasal => Min diajukan 1/3 anggota MPR Usul = Diajukan tertulis + alasannya Sidang MPR untuk mengubah = Dihadiri min 2/3 anggota MPR Putusan = Persetujuan min 50% + 1 dari seluruh anggota MPR Bentuk kesatuan NKRI = Tidak bisa diubah



30



31



32



Fakir miskin, anak terlantar = Dipelihara negara Sistem jaminan sosial Fasilitas kesehatan, pelayanan umum = Tanggung jawab negara Ketentuan lebih lanjut diatur UU BAB 15 BENDERA, BAHASA & LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN Bendera RI = Sang merah putih



ATURAN PERALIHAN I



-



4



II



-



4



III



-



4



Peraturan UU tetap berlaku = Selama belum diadakan yang baru menurut UU Semua lembaga negara = Masih berfungsi selama belum diadakan yang baru MK dibentuk maksimal 17/8/2003 (Sebelum dibentuk kewenangan dilakukan MA) ATURAN TAMBAHAN



I II



-



4 4



MPR meninjau TAP MPR/S = Sidang MPR 2003 UUD'45 = Pembukaan & pasal-pasal



PENDIDIKAN



KEBUDAYAAN



PEREKONOMIAN NASIONAL



KESEJAHTERAAN SOSIAL



BENDERA BAHASA LAMBANG LAGU



DIAJUKAN 1/3 HADIR 2/3 SETUJU 50% + 1