Ekologi Pemerintahan [PDF]

Citation preview

EKOLOGI PEMERINTAHAN MAKALAH DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI TUGAS MATA KULIAH EKOLOGI ADMINISTRASI DOSEN PENGAMPU : Dr. Drs. Engkus, S.E., M.Si.



Kelompok : 6 Kelas A Semester VI : Abdul Hopid Anna Annisa Ai Elma Camalia JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG 2020



Kata Pengantar



Assalamualaikum wr.wb Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan makalah ini. Shalawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah menunjukkan jalan kebenaran kepada seluruh umat manusia. Makalah ini disusun guna memenuhi tugas mata kuliah Ekologi Administrasi dengan disajikan dari beberapa sumber referensi dan informasi. Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam makalah ini masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka kami menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar dapat menjadi pelajaran di masa yang akan datang. Akhir kata kami berharap semoga makalah yang berjudul “Ekologi Pemerintahan” ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Bandung, Maret 2020



Penulis



i



DAFTAR ISI Kata Pengantar.............................................................................................i Daftar Isi.......................................................................................................ii Abstrak..........................................................................................................iii BAB I PENDAHULUAN.............................................................................1 1.1 Latar Belakang Masalah.....................................................................1 1.2 Rumusan Masalah..............................................................................1 1.3 Tujuan.................................................................................................1 BAB II KERANGKA KONSEPTUAL.......................................................3 BAB III METODE.......................................................................................4 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN......................................................5 BAB V SIMPULAN......................................................................................27 DAFTAR PUSTAKA...................................................................................29



ii



EKOLOGI PEMERINTAHAN Abstrak Ekologi ialah suatu ilmu yang mempelajari hubungan antara satu organisme dengan yang lainnya dan antara organisme-organisme tersebut dengan lingkungannya. / cabang ilmu pemerintahan yang mempelajari adanya suatu proses saling mempengaruhi sebagai akibat adanya hubungan normative secara total dan timbal balik antara pemerintah dengan lembaga-lembaga Negara, masyarakat, lingkungan fisik dan lingkungan social dimana pemerintahan itu berada, baik secara vertical maupun horizontal. Penulisan makalah ini dibuat menggunakan metode studi kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data atau informasi dari berbagai sumber literature bacaan, seperti Buku, Peraturan Perundang-undangan, media cetak, dan internet. Karena studi kepustakaan dinilai sangat relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini. Dalam ekologi ini terdapat proses timbal balik antara pemerintah dan lingkungannya, antara lain ialah lingkungan internal sistem pemerintahan, budaya organisasi , organisasi pemerintahan bayangan dan Hubungan Dengan Subsistem Dan Sub-Subsitemnya. Kata kunci : ekologi, pemerintah, negara



iii



ABSTRACT



iv



BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Suatu organisme terdiri dari beberapa sistem organ, sistem organ terdiri atas organ-organ yang memiliki fungsi dan struktur yang berbeda, sedangkan organ tersusun oleh ratusan jaringan begitulah susunannya sampai dengan sel sebagai suatu unit yang sistemik. demikian merupakan gambaran singkat suatu sistem pemerintahan dapat dianalogikan sebagai suatu organisme. Sebagai suatu organisme, tentu suatu pemerintahan sangat berhubungan dengan lingkungan, kelangsungan hidup organisme akan bergantung pada hubungannya dengan lingkungan dan bagaimana pengaruh



lingkungan



terhadapnya.



Secara



konseptual



Ekologi



Pemerintahan merupakan studi ilmiah yang memadukan antara kajian ekologi dengan ilmu pemerintahan Oleh karena itu dalam makalah ini akan dibahas mengenai konsep Ekologi Pemerintahan, pemerintahan sebagai suatu sistem dan pengaruh faktor - faktor lingkungan terhadap sistem pemerintahan Indonesia. 1.2 Rumusan Masalah 1. Apa itu ekologi pemerintahan? 2. Bagaimana pemerintahan sebagai sistem? 3. Bagaimana pengaruh lingkungan terhadap pemerintahan? 1.3 Tujuan 1. Agar mengetahui apa itu ekologi pemerintahan 2. Agar mengetahui tentang pemerintahan sebagai suatu sistem dan bagaimana pengaruh lingkungan terhadapnya.



1



BAB II KERANGKA KONSEPTUAL



3



BAB III METODE Penulisan makalah ini dibuat menggunakan metode studi kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data atau informasi dari berbagai sumber literature bacaan, seperti Buku, Peraturan Perundang-undangan, media cetak, dan internet. Karena studi kepustaaan dinilai sangat relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini. Studi kepustakan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Studi kepustakaan juga dilakukan untuk mendapatkan landasan teori yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan penelitian. Dengan studi kepustakaan kita juga dapat menghindari penelitian terhadap aspek-aspek dari suatu permasalah yang telah di teliti sebelumnya. Menurut Sarwono (2006), Studi Pustaka adalah mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Sedangkan menuru Nazir (1988), Studi pustaka adalaha teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaaahan terhadap berbagai buku, literature, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Hal ini juga dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang akan digunakan sebagai landasan perbandingan antara teori dengan prakteknya di lapangan. Data sekunder melalui metode ini diperoleh dengan browsing di internet, membaca berbagai literatur, hasil kajian dari peneliti terdahulu, catatan perkuliahan, serta sumber-sumber lain yang relevan.



4



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Pengertian Ekologi Pemerintahan Istilah Ekologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu : Oikos yang berarti rumah atau tempat tinggal, lebih tepat jika dikatakan sebagai tempat atau lingkungan dimana organism itu hidup (berdiam) dan Logos yang berarti ilmu. Beberapa pengertian tentang ekologi menurut beberapa ahli : a. Prajudi Atmosudirjo Ekologi adalah tata hubungan total (menyeluruh) dan mutual (timbal-balik) antar satu orgaisme dengan lingkungan sekelilingya. b. Edward S. Rogers Ecology is of the study of relationship between organism and their environment. c. Fuad Amsyari Ekologi ialah suatu ilmu yang mempelajari hubungan antara satu organisme dengan yang lainnya dan antara organisme-organisme tersebut dengan lingkungannya. Haeckel, seperti yang dikutip oleh Esbjorn-Hargens, memberikan definisi ekologi sebagai berikut : By ecology we mean the body of knowledge concerning the economy of nature-the investigation of total relations of the animal both to its inorganic and its organic environment; including, above all, its friendly and inimical relations with those animals and plants with which it comes directly or indirectly into contact-in a world, ecology is the study of all those complex interrelations referred to by Darwin as the conditions of the struggle of existence



5



5



Pada tahun 1950-an muncul istilah ekologi administrasi, sedangkan istilah ekologi pemerintahan itu sendiri barulah dikenal pada tahun 1980an. Ekologi pemerintahan merupakan suatu disiplin ilmu / cabang ilmu pemerintahan yang mempelajari adanya suatu proses saling mempengaruhi sebagai akibat adanya hubungan normative secara total dan timbal balik antara



pemerintah



dengan



lembaga-lembaga



Negara,



masyarakat,



lingkungan fisik dan lingkungan social dimana pemerintahan itu berada, baik secara vertical maupun horizontal. Agar lebih mudah memahami konsep



ekologi



pemerintahan



maka



ekologi



pemerinthan



dapat



diasumsikan sebagai berikut : 1. Asumsi Dasar Pertama : Pemerintah adalah sebuah organisme hidup, yang lahir, hidup, berkembang dan dapat mati. Oleh karena itu gejala dan peristiwa pemerintahan dapat dianalisis dengan kajian ekologi. 2. Asumsi Dasar Kedua : Pemerintah adalah sebuah sistem terbuka. Untuk memahami gejala dan peristiwa pemerintahan dapat digunakan teori sistem. Studi ekologi pemerintahan adalah studi ilmiah yang memadukan antara kajian ekologi dengan ilmu pemerintahan. Studi tersebut dapat dilihat dari tiga sudut pandang. 1) Dari sudut pandang ekologi, kajian ini melihat pemerintahan sebagai



sebuah



“ekosistem”,



sehingga



berbagai



teori,



paradigma, pendekatan, konsep, prinsip yang digunakan sebagai alat analisis pada ekologi dipakai pula pada kajian ekologi pemerintahan. Beberapa hal penting yang biasanya digunakan di dalam kajian ekologi yaitu : 



Memandang obyek sebagai sebuah ekosistem;







Penggunaan paradigma anthroposentrik;







Penggunaan pendekatan holistik;



6







Adanya mekanisme yang berfungsi memelihara sistem dalam keadaan seimbang dinamis.



2) Dari sudut pandang ilmu pemerintahan, ekologi pemerintahan merupakan salah satu bidang kajian ilmu pemerintahan. Ekologi pemerintahan merupakan salah satu wujud bangunan keilmuan (body of knowledge) dari ilmu pemerintahan. 3) Sudut pandang ketiga atau disebut juga sudut pandang eklektik, berpendapat bahwa kajian ekologi pemerintahan merupakan padumuka (interface) antara kajian ekologi dengan ilmu pemerintahan.Sehingga Ekologi pemerintahan ialah suatu ilmu yang



memepelajari



adanya



proses



saling



pengaruh



mempengaruhi sebagai akibat adanya hubungan normatif secara total dan timbale balik antara pemerintah dengan lembaga lembaga tertinggi/tinggi Negara, maupun antar pemerintah, vertical horizontal, dan dengan masyarakatnya. Sehingga dapat di tarik kesimpulan bahwa ekologi pemerintahan ialah suatu ilmu yang memepelajari adanya proses saling pengaruh mempengaruhi sebagai akibat adanya hubungan normatif secara total dan timbale balik antara pemerintah dengan lembaga lembaga tertinggi/tinggi Negara, maupun antar pemerintah, vertical horizontal, dan dengan masyarakatnya. 4.2 Hubungan Ekologi Pemerintahan Dengan Ilmu Pemerintahan Untuk menjelaskan bagaimana pnerapann ekologi secara analogis dalam bidang pemerintahan, akan dikemukakan beberapa istilah yang terkait dengan lingkungan antara lain: 1. Ekosistem Ekosistem pada dasarnya adalah dinamika ekologi meliputi gelombang



kehidupan,



energy,



kelahiran,



pertumbuhan,



kematian, perkembangan, kehancuran, dalam hubungan yang



7



saling mempengaruhi. Dalam dinamika tersebut ekosistem memiliki empat fungsi yaitu: 



Pengedar (media) energy utama bagi unsure-unsur abiotik







Penghasil energy utama, terutama terhadap tanaman (tumbuhan)







Pengguna energy utama, terutama mahluk hidup







Penghancur energy utama, seperti jamur, bakteri dll



2. Suksesi Suksesi adalah adanya kehidupan setelah adanya kematian suatu spesies. Contoh: bila komunitas tumbuhan terganggu kehidupannya, misalnya karena api, maka tumbuhan tersebut secara lambat laun akan memperbaiki sendiri kerusakan yang terjadi melalui suksesi ekologi 3. Habitat Habitat adalah suatu ruang atau wilayah dimana terdapat suatu kehidupan tumbuhan atau binatang, dalam habitat ini terjalin suatu hubungan unsure-unsur lingkungan yang rumit 4. Perubahan energi Organisme hidup dapat bergerak dan berjalan, karena adanya peredaran atau perubahan energy dari dan ke lingkungan mereka, energy tersebut dapat dirubah sesuai kepentingannya 5. Saling hubungan antarorganisme Beberapa pola hubungan antarorganisme, antara lain: a) Hubungan yang bersifat netral: pengaruh suatu organisme yang selalu sama dengan   organisme dari spesies lain. b) Hubungan yang bersifat kompetitif: hubungan yang saling memperebutkan untuk keperluan masingmasing organisme



8



c) Hubungan lain yang bersifat mutualisme (yang satu memerlukan yang lain) seperti protocooperation (suatu hubungan dimana organisme yang satu mengambil keuntungan dari yang lain, walaupun hubungan antar organisme tidak secara langsung) dan amensalisme (yang satu memerlukan yang lain, seperti:



parasit



terhadap



inangnya,



predation,



dimana yang satu memakan yang lain). Uraian



unsure-unsur lingkungan



di



atas



tidak



bermaksud



mendalami ekologi alam secara luas, tetapi agar dapat ditarik pengertian yang sama kedalam pemikiran pemerintahan. Dengan kata lain ekologi pemerintahan dapat berfikir dari sudut habitat, ekosistem, suksesi, dan berbagai hubungan lain dengan lingkungannya termasuk hubunganhubungan yang mempengaruhi prilaku pemerintahan. 4.3 Peranan Ekologi Pemerintahan Dalam Perumusan Kebijakan Pemanfaatan sumber daya alam (SDA) secara berlebihan tanpa memperhatikan aspek pelestariannya dapat menigkatkan tekanan-tekanan terhadap kualitas lingkungan hidup yang pada akhirnya akan mengancam swasembada atau kecukupan pangan semua penduduk di indonesia. Oleh karena peran pemerintah dalam meberikan kebijakan tentang peraturan pengelolaan sumber daya alam (SDA) menjadi hal yang penting sebagai langkah menjaga sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan.  Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya ditetapkan untuk dilaksanakan masyarakat tanpa pengawasan lebih lanjut dari pemerintahan. Pemerintah memiliki peran agar kebijakan tersebut diterapkan sebagimana mestinya oleh masyarakat. Sesuai dengan undangundang tahun 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan PP NO. 25 tahun 2000 tentang kewenangan daerah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom, dalam bidang lingkungan hidup memberikan pengkuan



9



politis melalui transfer otoritas dari pemerintah pusat dari pemerintah pusat kepada daerah : a. Meletakkan daerah pada posisi penting dalam pengelolaan lingkungan hidup b. Memerlukan peranan lokal dalam mendesain kebijakan  c. Membangun hubungan interpedensi antar daerah  d. Menetapkan pendekatan kewilayahan Dapat dikatakan bahwa konsekuensi pelaksanaan UU NO. 32 tahun2004 dengan PP NO. 25 tahun 2000, pengelolaan linghkungan hidup lebih di prioritaskan di daerah, maka kebijakan nasional dalam bidang lingkungan hidup secara eksplisit PROPENAS merumuskan program yang disebut sebagai pembangunan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup :  a. Program pengembangan dan peningkatan akses informasi sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup.  Program ini bertujuan untuk meperoleh dan menyebarluaskan informasi yang lengkap mengenai potensi dan produktivitas sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup melalui inventarisasi dan evaluasi, serta penguatan sistem informasi. Sasaran yang ingin dicapai melalui program ini adalah tersedia dan teraksesnya informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, baik berupa infrastruktur data spasial, niali dan neraca sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup oleh masyarakat luas disetiap daerah.  b. Program peningkatan efektifitas pengelolaan, konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam (SDA)  Tujuan dari program ini adalah menjaga keseimbangan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup hutan, laut, air udara dan mineral. Sasaran yang akan dicapai dalam program ini adalah termanfaatkannya, sumber daya alam (SDA) untuk mendukung kebutuhan bahan baku industri secara efesien dan berkelanjutan. Sasaran laindiprogram ini adalah terlindunginya kawasan-kawasan konservasi dari kekuasaan akibat pemanfaatan sumber daya alam (SDA) yang tidak terkendali dan eksploitatif.  c. Program pencegahan dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkunagan hidup 



10



Tujuan program ini adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan yang rusak akibat pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan, serta kegiatan industri dan transportassi. Sasaran program ini adalah tercapainya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sesuai dengan mutu lingkungan yang ditetapkan  d. Program penataan kelembagaan dan penegakkan hukum, pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan pelestarian lingkungan hidup.  Program ini bertujuan untuk mengembangkan kelembagaan, menata sistem hukum, perangkat hukum dan kebijakan, serta menegakkan untuk untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan pelestarian lingkungan hidup yang efektif dan berkeadilan. Sasaran program ini adalah tersedianya kelembagaan bidang sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup yang kuat dengan didukung oleh perangkat hukum dan perundangan serta terlaksananya upaya penegakkan hukum secara adil dan konsisten.  e. Program peningkatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.  Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan peranan dan kepedulian pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestFarian fungsi lingkungan hidup. Sasaran program ini adalah tersedianya sara bagi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sejak proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasan.  4.4 Pengaruh Lingkungan Terhadap Sistem Pemerintahan di Indonesia 1. Lingkungan Internal Sistem Pemerintahan Menurut Business Dictionary bahwa yang dimaksud dengan lingkungan internal adalah semua kondisi, entitas, kejadian dan faktor di dalam organisasi yang mempengaruhi aktivitas dan pilihan-pilihan, terutama perilaku para pegawainya. Lingkungan internal yang mempengaruhi sistem pemerintahan yatu sebagai berikut : a) Visi dan misi organisasi



11



Setiap organisasi bisnis maupun pemerintah perlu memiliki visi jangka panjang (long-term vision), vidi jangka menengah (midterm vision) dan visi jangka pendek (short-term vizion). Di sektor pemerintah,



visi



jangka



panjang



tertuang



dalam



rencana



pembangunan jangka penjang dengan dimensi waktunya disepakati oleh para elit bangsa dan dituangkan dalam peraturan perundang – undangan. Visi dan misi organisasi dalam ekologi pemerintahan dipengaruhi oleh dimensi waktu, dimenrsi ruang, dan konteks. Maksudnya visi dan misi organisasi pemerintah dibuat untuk kurun waktu tertentu dan apabila sudah tercapai akan ditinggalkan, utnuk kemudian dibaut visi – misi baru yang lebih menantang. Berkaitan dengan itu ada singkatan SMART yang digunakan untuk menggambarkan visi dan misi yang baik, yakni specific, measurable, achievable, realistic dan timely. Dimensi waktu. Salah satu ciri visi dan misi yang baik adalah terikat pada waktu. Dapat dinyatakan secara eksplisit maupun secara implisit. Visi dan misi organisasi yang telah tercapai akan ditinggalkan dan digantikan dengan visi dan misi yang baru yang lebih menantang. Dimensi Ruang. Dimensi ini menggambarkan bahwa visi dan misi organisasi pemerintah berlaku untuk wilayah administratif tertentu. Misalkan ada visi dan misi organisasi pemerintah nasional dan adapula visi dan misi organisasi pemerintah subnasional. Dimana visi dan misi organisasi dalam ruang yang lebih besar harus menjadi rujukan bagi organisasi dibawahnya (disebut pendekan atas kebawah top down approach). Sedangkan Dimana visi dan misi organisasi dalam ruang yang lebih rendah menjadi bahan pertimbangan bagi organisasi yang lebih tinggi (disebut pendekatan bawah ke atas bottom up approach).



12



Dimensi Konteks. Dalam dimensi ini sebuah visi dan misi organisasi



dibedakan



baik



dalam



konteks



perencanaan



pembangunan,konteks keunggulan wilayah, dalam visi dan misi pemerintahan,pencalonan kepala daerah maupun kepala daerah yang sudah terpilih dan lain sebagainya. b) Budaya Orgnisasi Budaya



organisasi



adalah



faktor



yang



menentukan



karakteristik suatu organisasi. Kajian budaya organisasi memiliki nilai signifikan dalam meneliti kinerja sebuah organisasi. Kajian budaya



organisasi



menunjukkan



bagaimana



suatu



budaya



berkembang di dalam organisasi, terinternalisasi di dalam perilaku para anggota organisasi, dan memiliki hubungan dengan kinerja keseluruhan organisasi termaksud. Budaya organisasi satu dengan organisasi lain relatif berbeda, bergantung pada karakteristik organisasi perusahaan. Dalam hal ini, organisasi profit memiliki perbedaan budaya dengan organisasi non profit atau, organisasi pemerintah berbeda budayanya dengan organisasi swasta. Definisi dari seorang perintis teori budaya organisasi, diajukan oleh Edgar H. Schein. Schein menyatakan budaya organisasi sebagai “.... a pattern of shared basic assumption that was learned by a group as it solved its problems of external adaptation and internal integration, that has worked well enough to be considered valid and, therefore, to be taught to new member as the correct way to perceive, think, and feel in relation to those problem.” Schein menyatakan bahwa budaya organisasi merupakan sebuah pola asumsi-asumsi dasar yang bersifat valid dan bekerja di dalam organisasi. Serangkaian asumsi dasar dapat dipelajari oleh para anggota organisasi. Budaya organisasi mampu bertindak sebagai pemberi solusi atas masalah organisasi, berperan selaku



13



adaptor terhadap faktor-faktor yang berkembang di luar organisasi, serta dalam melakukan integrasi internalnya dari para anggotanya. Definisi yang lebih rinci mengenai budaya organisasi diberikan oleh Matt Alvesson, bahwa saat bicara mengenai budaya organisasi, maka “ ... seems to mean talking about the importance for people of symbolism – of rituals, myths, stories and legends – and about the interpretation of events, ideas, and experiences tha are influenced and shaped by the groups within they live. I will also, however, take organizational culture to include values and assumptions about social reality ...” Bagi Alvesson, pembicaraan mengenai budaya organisasi sulit dilepaskan dari pembicaraan mengenai pentingnya simbolisme bagi manusia, serta peristiwa, gagasan, dan pengalaman yang dialami serta dibentuk oleh kelompok di mana seseorang beraktivitas. Dalam analogi dengan kajian sosiologi, anggota organisasi



berposisi



sebagai



individu



sementara



organisasi



berposisi sebagai masyarakat. Organisasi membentuk anggota organisasi



agar menyesuaikan



diri terhadap



budaya



yang



berkembang di dalam organisasi sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam organisasi tersebut. Contoh dari budaya organisasi ini adalah organisasi ketentaraan, dalam mana setiap jam 07.00 WIB para anggotanya biasa melakukan apel pagi. Ini merupakan “ritual” di dalam organisasi dan jika ada anggota yang tidak ikut apel atau terlambat, sanksi-sanksi tertentu akan tertimpa kepadanya, dan tidak satupun anggota organisasi yang akan memprotesnya. Demikian pula artifak seperti seragam, topi upacara, ataupun susunan acara melekat pada “ritual” tersebut. Ritual seperti organisasi ketentaraan



14



tentunya berbeda dengan organisasi lain, misalnya organisasi para seniman1. Dalam konteks negara sebagai sebuah organisasi dari suatu bangsa, budaya organisasinya ditetapkan dalam falsafah negara. Untuk Indonesia, telah ada Pancasila sebagai falsafah bangsa yang sekaligus juga merupakan sumber dari segala sumber hukum. Namun Indonesia sekarang sedang mengarah menjadi negara tanpa ideologi yang jelas, karena Pancasila yang selama ini dijadikan jaulan pada masa orde baru telah kehilangan makna karena ada kesenjangan yang luar biasa tataran filosofis dan tataran praksisnya. Gerakan sosialisasi epat pilalr kebangsaan yang digagas oleh ketua MPR, merupakan sebuah pengakuan bahwa pilar – pilar kebangsaan tersebut sejak reformasi telah mengalami distorsi dan pendangkalan pemehaman.2 c) Organisasi / Pemerintahan Bayangan Dalam setiap organisasi formal akan selalu diikuti adanya organisasi informal. Posisi pemerintahan bayangan dalam ekologi pemerintahan ditempatkan pada faktor internal ataupn faktor eksternal,tergantung komposisi dan peran yang dimainkan oleh pemerintah bayangan tersebut. Apabila komposisinya diisi oleh orang-orang dalam pemerintahan resmi yang mencari jalan terobosan yang cenderung melanggr aturan, maka pemerintah bayangan ini dikelompokkan kedala faktor internal. Sebaliknya jika komposisi dan pernnya diisi oleh orang luar maka dapat dikategorikan sebagi faktor eksternal3. Pemerintah bayangan sering sekali dikaitkan dengan jarigan mafia karena punya tujuan yang sama yakni mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, dengan modal sekecil-kecilnya tanpa terjerat oleh hukum.Pemerintah bayangan inilah yang menentukan 1



http://setabasri01.blogspot.co.id/2010/12/budaya-organisasi.html Wasistiono, Sadu, Pengantar Ekologi Pemerintahan, Jawa Barat : IPDN Press, 2013 hlm 71. 3 ibid, hlm. 73 2



15



siapa yang direkomendasikan menjadi meneteri dan perusahaan manakah yang akan menggarap proyek raksasa. Dalam kebijakan pengelolaan anggaran negara, dalam hal untuk menambah anggaran suatu kegiatan, kementerian/lembaga tingkat nasional harus berbicara dengan komisi-komisi di DPR-RI,bukan dengan Ketua BAPPENAS atau Menteri Keuangan, padahal pada saat yang sama DPR-RI mempunyai fungsi pengawasan,termasuk pengawasan penggunaan APBN. Bagaimana mungkin mengawasi dengan baik apabila “wasit ikut dalam permainan”.4 d) Hubungan Dengan Subsistem Dan Sub-Subsitemnya Dilihat secara hierarkis sistem pemerintahan Indonesia terdiri dari suprasistem (pemerintahan nasional), sistem (pemerintah provinsi), subsistem (pemerintah kabupaten / kota) , dan subsubsistem(pemerintahan desa). Hubungan pemerintahan nasional dengan pemerintahan subasional tergantung pada tiga hal, yakni: 1)bentuk negara; 2)sistem politik; serta 3)sistem pemerintahannya5. Menurut Made Suwandhi, hubungan antara pemerintahan nasional dengan pemerintahan subnasional dapat dilihat dari tujuh elemen dasar yang membangun entitas pemerintahan daerah sekaligus menjadi fokus hubungan antara pemerintahan nasional dengan pemerintahan subnasional. Ketujuh elemen dasar tersebut adalah : 



Kewenangan atau urusan pemerintahan Urusan pemerintahan meliputi kewenangan untuk mengatur



dan



kewenangan



untuk



mengurus



dan



melaksanakan yang terdiri atas : I.



Kewenangan pemerintah



4 5



yang



mengatur



(kewenangan



https://www.academia.edu/11202264/ekologi_pemerintahan Wasistiono, sadu,Op. cit., hlm. 81.



yang



mutlak



urusan



mengatur



jika



16



kewenangan tersebut secara eksplisit ditetapkan oleh suatu undang-undang) II.



Kewenangan mengatur yang bersifat konkuren (pemerintah daerah memiliki kewenangan mengatur jika dan selama pemerintah belum menggunakan wewenang



tersebut



baik



melalui



undang-



undang,pp,kepres dan peraturan lainnya. III.



Kewenangan



mengatur



(



pusat



pemerintah



bersifat



mengatur



kerangka



secara



umum



pengaturan urusan pemerintahan dan pemerintah daerah mengaturnya lebih lanjut dalam peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah) IV.



Kewenangan



mengatur



yang



bersifat



pararel



(pemerintah dan pemerintahan daerah berwenang untuk



mengatur



urusan-urusan



pemerintahan



tertentu seara bersamaan. 



Kelembagaan







Personil







Keuangan Daerah







Mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban







Hubungan



Intervensi



antara



pemerintah



dengan



pemerintahan daerah 



Hubungan Wilayah kerja



Hubungan antara pemerintah nasional dengan pemerintah subnasioanl sebagai sebuah sistem dalam konteks ekologi pemerintahan dimaksudkan sebagai mekanisme homeostatis. Tujuannya adalah agar sistem pemeritahan tetap dapat bergerak secara dinamis,tetapi dalam koridor keseimbangan. Apabila mekanisme homeostatis ini tidak berfungsi, ada kemungkinan sistem tersebut akan rusak.



17



2. Lingkungan Eksternal Sistem Pemerintahan Lingkungan eksternal berpengaruh secara timbal balik terhadap sistem pemerintahan yaitu sebagai berikut : a. Ideologi dan Politik; Dalam awal terbentuknya pemerintahan , faktor yang terpenting adalah adanya ideologi dan politik , karena kedua hal tersebut



yang



akan



menentukan



bentuk



negara,sistem



politik,serta hubungan antara negara dan pemerintah dengan rakyatnya. Salah satu contoh pentingnya Ideologi suatu bangsa adalah bubarnya Uni Soviet sebagai pertanda kalahnya ideologi sosisalisme. Selain itu untuk memperkuat posisi menghadapi persaingan diberbagai bidang, negara-negara di Eropa Barat membentuk Uni Eropa. Munculnya kekuatan ekonomi baru yakni China juga menunjukkan eksistensi perkembangan ideologi yang sangat pesat. China menganut politik jalan tengah dengan mengawinkan antara sosialisme dan kapitalisme liberal dalam bentuk ideologi martket sosialism,diikuti dengan sistem ekonomi



socialist



market



economy



yang



cebderung



menggunakan sistem pemerintahan yang sentralistik. Apabila bangsa Indonesia meninggalkan Pancasila sebagai ideologi berbangasa dan bernegara, niscaya akan ada upaya dari berbagai pihak unutk menggantikannya dengan idelogi lain, baik kapitalisme maupun Islam sebagai ideologi serta antara negara barat dengan China. Hal tersebut akan membuat Indonesia menjadi medan pertempuran ideologi, yang apabila tdak diantisipasi secara cerdas tidak menutup kemungkinan Indonesia akan menjadi Timut Tengah jilid kedua6 b. Ekonomi; Pada sistem pemerintahan yang berideologi sosialisme, kegiatan ekonomi bangsa dikendalikan oleh pemerintah. Pada 6



Wasistiono, sadu,Op. cit., hlm. 95.



18



sektor swasta relatif terbatas. Birokrasi negara memegang peran penting dalam mengatur jalannya ekonomi bangsa. Model ini memiliki keunggulan apabila dikendalikan oleh pimpinan pemerintahan yang jujur dan memiliki integritas jika sebaliknya akan menyebabkan pemerintahan yang otoriter dan berpotensi besar untuk korupsi. c. Sosial Budaya; Sistem pemerintahan daerah a dan sistem pemerintahan daerah b sedikit banyak memiliki budaya pemerintahan yang berbeda. Mulai dari cara berpakaian,cara berbahasa,maupun cara menjalankan



pemerintahan.



Pandangan



Nasabitt



dalam



menghadapi era globalisasi langkah strategis yang perlu dilakukan adalah dengan membangkitkan kekuata budaya lokal untuk dapat berkiprah dikancah global. Faktor sosial dan budaya perlu diperhatikan oleh para aktor penyelenggara pemerintahan. Sebab pabila salah memahami kondisi sosial budaya masyarakat dimana mereka bekerja melayani publik,justru akan timbul masalah. d. Agama; Bangsa Indonesia dikenal sebgai bangsa yang religius. Konstitusi menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk beribadat menurut agama atau kepercayaannya. Ada agama tertentu yang sangat kental pada tata kelola pemerintahan,ada pula yang sekedar formalitas. e. Pertahanan dan Keamanan; Salah satu fungsi utama pemerintah negara adalah menjaga kedaulatan bangsa terhadap serangan musuh dari luar dan menjaga keamanan. Maka dari itu memang sudah seharusnya secara mutlak urusan pertahanan dan keamanan dikuasai oleh pemerintah pusat. Pembentukan daerah otonom baru, pemilihan Ibukota pusat pemerintahan, ataupun pengembangan wilayah



19



perbatasan negara memperhitungkan aspek pertahanan. Dan dalam mewujudkan hal tersebut dibutuhkan sebuah mekanisme koordinasi



yang



tertampung



dalam



Forum



Komunikasi



Pimpinan Daerah(Forkompida) yang menggambar pentingnya faktor pertahanan dalam proses pemerintahan. f. Teknologi Informatika dan Komunikasi. Revolusi teknologi informatika dan komunikasi telah mendorong lahirnya pemerintahan yang terbuka dengan ciri utama penggunaan teknologi informatika dan komunikasi untuk menjalankan



sebagian



kegiatan



pemerintahan,



sehingga



terbangun e-goverment (e-govt). Obama berpandangan bahwa dengan paradigma pemerintahan yang terbuka akan memperkuat demokrasi,mendorong efisiensi, dan efektivitas pemerintahan. 3. Lingkungan Fisik Dan Nonfisik a. Lingkungan Fisik I.



Letak Geografis Indonesa merupakan negara kepulauan terbesar didunia. Sebagai negara kepulauan terbesar Indonesia memiliki kekuatan maupun kelemahan yang berbeda dengan negara daratan, sehingga perlu dikelola dengan cara-cara yang spesifik. Karakteristik geografis Indonesia memang berbeda dengan negara daratan pada umumnya, maka perlu para peneyelenggara pemerintahannya perlu memahami dalam menjalankan tata kelolanya. Selama ini bangsa Indonesia lupa memelihara beranda depan rumah, sehingga terbengkalai dan mudah dimasuki orang lain. Dilihat dari letak geografisnya, Indonesia berada pada posisi yang sangat strategis yaitu berada di antara dua benua (Asia dan Australia) serta berada dipersimpangan lalu lintas laut skala internasional antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Letak yang strategis tersebut



20



seharusnya menjadi peluang bagi bangsa Indonesia menjadi sebuah negara terkemuka di dunia. Apalagi menurut Son Daiamar( 2010) 90% perdagangan internasional diangkut melalui laut. Dan dari jmlah tersebut, 40% nya diangkut melewati wilayah Indonesia. Banyak paradoks yang terjadi akibat salah urus negara karena sebagian penyelenggara negaranya masih merupakan bagian dari “rent-seeking government”. Sakah satu paradoks yang muncul adalah Indonesia menjadi pengimpor beras padahal merupakan negara agraris dengan penduduk nomor ke – 4 dunia serta memiliki lahan yang luas dan subur (1.904.569 km2 atau peringkat ke 15 di dunia). Padahal dulu Indonesia pernah mengalami



masa



swasembada



pangan,



karena



pemerintahanya berpihak pada petani. Kalau sekarang pemerintaha hanya berpihak pada pedagang dan pengusaha yang hanya mencari untung. Paradoks lainnya adalah Indonesia sebagai negara kepulauan (archipelago state) terbesar di dunia memiliki pantai nomor 2 terpanjajng di dunia masih menjadi pengimpor garam dan ikan asin. Padahal pada zaman Hindia



Belanda,



negeri



nusantara



pernah



menjadi



pengekspor garam terbesar di dunia. II.



Bentuk dan Kondisi Geografis Pola penerapan kebijakan di Indonesia adalah dengan “one-fit for all” yang serba seragam. Padahal melihat bentuk negara Indonesia, tentunya pengelolaan wilayah daerah pedalaman maupun kepulauan berbeda dengan mengelola daerah perkotaan dataupun daratan. Hal ini terjadi karena para penyelenggara negara kurang paham mngenai ekologi pemerintahan, karena dengan ekologi



21



yang berbeda maka diperlukan pola dan model pemeritahan yang berbeda pula. Tuntutan dari tujuh provinsi kepulauan yang menghendaki adanya unddng – undang khusus daerah kepulauan merupakan hal yang wajar, kerana mengelola daerah kepulauan memang lebih mahak dibandingakan dengan mengelola dearah daerah daratan.7 b. Lingkungan Non Fisik Lingkungan non fisik berupa filosofi,norma, tata nilai yang secara nyata memberi warna dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks kehidupan berbangsa, bernegara, berpemerintahan, sudah ada filosofi yang disepakati bersama yakni Pancasila. Indonesia dihuni ole banyak sekali suku bangsa dengan kebudayaan



msing-masing.



Bersatunya



suku



bangsa



yang



bervariasi tersebut tidak lepas dari jasa Kerajaan Majapahit yang dalam masa kejayaannya menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil melalu cara persuasif. Model pendekatan ini juga diteruskan oleh Soekarno, sehingga dia dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia sampai ke pelosok negeri. Desentralisasi asimetris merupakan salah satu jawabannya asalkan arah perubahannya terprogram dan terkendali, sebab desentralisasi asimetris yang sangat luas dinegara unitaris hanya tinggal selangkah menuju bentuk negara federasi. Pada negara federal, sumber kekuasaanya justru datang dari bawah yakni negara bagin atau provinsi yag semula merupakan sebuah negara merdeka yang berdaulat yang kemudian secara sukarela maupun dipaksa bergabung menjadi bagian dari sebuah negara bagian dengan sistem pemerintahan federal. Pada negara unitaris, sumber kekuasaan datang dari pemerintaan nasional yang kemudian ditransfer kepada entitas pemerintahan subnasional. Bagi negara 7



Wasistiono, sadu,Op. cit., hlm. 133.



22



berbentuk unitaris, desentralisasi asimetris yang meluas akan mendorong erjadinya bentuk negara ke arah federasi. Antara bentuknegara konfederasi, federasi, maupun unnitaris sebenarnya terletak pada sebuah kontinum yang titik beratnya dapat bergerak ke kiri dan ke kanan. Semakin ke kiir berarti semakin desentralistik yang mengarah pada bentuk konfederasi, sebaliknya semakin ke kanan berarti semakin sentralistik yang mengarah pada bentuk unitaris. Dari proses pembentukan (by-design), negara unitaris cenderung



bersifat



sentralistik,



karena



sumber



kekuasaan



pemerintah yang ditransfer kepada entitas subnasional berasal dari pemerintah nasiaonal. Agar sebuah entitas subnasional dapat memperoleh atau memiliki desentralisasi asimetris secara adil, pemerintah nasional perlu membuat parameter yang disepakati bersama. Parameter tersebut antara lain mencakup kekhasan geografi, demografi, sejarah, politik, ekologi,kebudayaan, yang memungkinkan sebuah entitas subnasional dikelola secara berbeda dibandingkan entitas subnasional lainnya.



BAB V SIMPULAN Ekologi ialah suatu ilmu yang mempelajari hubungan antara satu organisme dengan yang lainnya dan antara organisme-organisme tersebut dengan lingkungannya. / cabang ilmu pemerintahan yang mempelajari adanya suatu proses saling mempengaruhi sebagai akibat adanya hubungan normative secara total dan timbal balik antara pemerintah dengan lembaga-lembaga Negara, masyarakat, lingkungan fisik dan lingkungan social dimana pemerintahan itu berada, baik secara vertical maupun horizontal. Yang dalam melakukan timbal baliknya dengan lingkungannya, Dalam ekologi ini terdapat proses timbal balik antara pemerintah dan lingkungannya, antara lain ialah lingkungan internal sistem pemerintahan, budaya organisasi , organisasi pemerintahan bayangan dan Hubungan Dengan Subsistem Dan SubSubsitemnya.



Dalam



lingkungan



eksternal



terdapat



aspek



aspek



yang



mempengaruhi antara lain ideology/politik, ekonomi, sosial budaya agama, pertahanan dan keamanan dan Teknologi Informatika dan Komunikasi.



27



24



DAFTAR PUSTAKA a. Buku Wasistiono, Sadu, 2013. Pengantar Ekologi Pemerintahan. IPDN Press. Jawa Barat. UUD 1945 UU Nomor 25 tahun 2004



b. Jurnal atau karya lainnya https://www.academia.edu/11202264/ekologi_pemerintahan http://setabasri01.blogspot.co.id/2010/12/budaya-organisasi.html http://revolusi-pemikiran.blogspot.co.id/2013/11/pengurus-bayangan.html



29