Ekologi Pemerintahan Terhadap Terciptanya Pemerintahan Yang Baik [PDF]

Citation preview

EKOLOGI PEMERINTAHAN TERHADAP TERCIPTANYA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BENAR (GOVERNMENT ECOLOGY AGAINST THE GOVTOR OF GOOD GOVERNMENT)



NUR ASDIANTI DAENG MACORA (NPM. 162041694) Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan – Abdi Negara Jl. Raya Lenteng Agung No. 37 A, Jagakarsa, Jakarta Selatan Pos-email : [email protected];[email protected]



Abstract In ecology, surely not only one or two indicators are bound variables that make ecology continue to be a cycle or system, but many indicators include good governance. A good governance relationship involving all parties within a country becomes a unifier and has a significant influence on various policies legalized by the government, thus making the role of good governance a crucial dimension in shaping harmonious system interactions in the ecology of Indonesian government. Keywords : ecological governance, good governace



Abstrak Dalam ekologi, pastilah tidak hanya satu atau dua indikator yang menjadi variabel terikat yang membuat ekologi terus menjadi sebuah siklus atau sistem, melainkan banyak indikator antara lain good governance. Hubungan good governance yang melibatkan semua pihak dalam sebuah negara, menjadi pemersatu dan memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap berbagai kebijkan yang dilegalkan oleh pemerintah, sehingga membuat peran good governance menjadi salah satu dimensi krusial dalam membentuk interaksi sistem yang harmonis dalam ekologi pemerintahan Indonesia. Kata kunci : ekologi pemerintahan, good governance (pemerintahan yang baik/benar)



1. PENDAHULUAN Ekologi pemerintahan merupakan bagian terpenting dari sebuah kehidupan pemerintah karena menentukan kualitas maupun kuantitas pemerintah itu sendiri dalam menjalankan pemerintahan. Ekologi pemerintahan dibagi atas dua lingkungan, yakni lingkungan fisik (tri gatra) dan lingkungan social (panca gatra). Lingkungan fisik dan lingkungan sosial ini sangat berpengaruh terhadap perwujudan good gorvernance suatu negara. Mewujudkan konsep good governance dapat dilakukan dengan mencapai keadaan yang baik dan sinergi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil dalam pengelolaan sumber-sumber alam, sosial, lingkungan dan ekonomi.



Melalui paper ini saya akan mengkaji mengenai pengaruh ekologi pemerintahan terhadap perwujudan good governance di Indonesia. Di Indonesia terdapat dinamika di lingkungan pemerintahannya. Dinamika di lingkungan pemerintahan merupakan gerakan dari segala bentuk aktifititas, yang ada di dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri. Aktifitas dapat berbentuk fisik maupun non fisik. Didasarkan pada hal tersebut, kemudian menjadi penting bagi kita untuk mengetahui seberapa besar pengaruh ekologi pemerintahan dalam mewujudkan good governance.



2. PEMBAHASAN a. Pengertian Ekologi Pemerintahan Ekologi Pemerintahan, terdiri dari dua suku kata, yaitu Ekologi dan Pemerintahan. Ekologi adalah suatu kajian yang berhubungan dengan antarrelasi antara organisme dengan lingkungan, dasar empirisnya terletak pada hasil penelitian bahwa organisme yang hidup itu bervariasi menurut lingkungannya. Ekologi berasal dari bahasa Yunani kuno, secara etimologis kata tersebut berasal dari kata Oikos yang artinya rumah dan logos adalah ilmu. Prinsip ekologi dapat diartikan bahwa pemerintahan sebagai organisme yang mempunyai hubungan pengaruh timbal balik dengan lingkungan hidupnya. Sedangkan Pemerintahan berarti suatu aktifitas, proses, dan institusi yang terbentuk atas dasar kesepakatan Warga Negara yang merupakan pencerminan dari harapan, kebutuhan dan keinginan Warga Negara untuk mewujudkan kehidupan secara tertib, nyaman dan sejahtera atau lebih sederhananya Pemerintahan merupakan suatu bentuk dinamis atau kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah. Ekologi pemerintahan itu sendiri barulah dikenal pada tahun 1980 – an. Ekologi pemerintahan merupakan suatu cabang ilmu pemerintahan yang mempelajari adanya suatu proses saling mempengaruhi sebagai akibat adanya hubungan normatif secara total dan timbal balik antara pemerintah dengan lembaga – lembaga Negara, masyarakat, lingkungan fisik dan lingkungan sosial dimana pemerintahan itu berada, baik secara vertikal maupun horizontal. Ekologi pemerintahan dibagi atas dua lingkungan, yakni lingkungan fisik ( tri gatra ) dan lingkungan sosial ( panca gatra ). Lingkungan fisik ( tri gatra ). Lingkungan fisik yaitu lingkungan alam bersama tumbuhan dan hewan yang ada di suatu wilayah Negara, termasuk manusia sebagai salah satu faktor yang selalu berproses dengan lingkungannya. b. Konsep Good Governance Menurut bahasa Good Governance diartikan dengan “pemerintahan yang baik”. Sedangkan menurut istilah Good Governance adalah suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani (civil society) dan sektor swasta. Kesepakatan tersebut mencakup keseluruhan bentuk mekanisme, kepentingan, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban, dan menjembatani perbedaan diantara mereka.



Konsep good governance menggambarkan bahwa sistem pemerintahan yang baik menekankan kepada kesepakatan pengaturan negara yang diciptakan bersama pemerintah, lembaga-lembaga negara yang baik di tingkat pusat maupun daerah, sektor swasta, masyarakat madani. Dengan demikian Good governance dikategorikan pemerintahan yang baik, dalam standar proses dan maupun hasil-hasilnya, semua unsur pemerintahan bisa bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan, memperoleh dukungan dar rakyat dan terlepas dari gerakan - gerakan anarkis yang dapat menghambat proses pembangunan. Istilah governance sebenarnya bukan sesuatu hal baru. Istilah tersebut sudah ada sejak lama seumur dengan mulainya peradaban manusia. Governance dapat dipakai dalam berbagai konteks seperti corporate governance, international governance, national governance, dan local governance. Tata pemerintahan menyangkut cara - cara yang disetujui bersama dalam mengatur pemerintahan dan kesepakatan yang dicapai antara individu, masyarakat madani, lembaga-lembaga masyarakat, dan pihak swasta. Prinsip prinsip dari kepemerintahan yang baik / good governance sebetulnya berlaku dan semestinya diterapkan bagi kehidupan internasional, nasional,provinsi, lokal, maupun pribadi. c. Pengaruh Ekologi Pemerintahan terhadap Perwujudan Good Governance Pengaruh ekologi pemerintahan terhadap perwujudan Good Governance dapat dilihat dari lingkungan fisik (tri gatra) dan lingkungan social (panca gatra). Lingkungan fisik (tri gatra) dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu kondisi geografis , sumber daya alam, dan penduduk sedangkan lingkungan sosial dikelompokan menjadi lima yaitu ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, dan hankam.  Lingkungan Fisik (tri gatra) Lingkungan fisik dapat di kelompokan kedalam tiga kelompok yaitu lingkungan geografis, sumber daya alam dan penduduk yang berpengaruh terhadap perwujudan good governance di Indonesia. 1) Kondisi Geografis Pengaruh kondisi geografis terhadap perwujudan good governance dapat dilihat dari letak geografis Indonesia yang sangat strategis ikut membentuk Indonesia sebagai salah satu Negara potensial di dunia. Letak strategis geografis terlihat pada posisi silang indonesia yang menguasai perdagangan, lalu lintas laut, darat dan udara serta daya tarik kepariwisataan. Dengan kenyataan tersebut, Indonesia berpotensi sebagai negara dengan ekonomi yang besar sebab Negara berkembang dan Negara industri menjadikan Indonesia sebagai titik industri mereka. Letak geografis merupakan salah satu determinan yang menentukan masa depan dari suatu negara dalam melakukan hubungan internasional. Meski untuk sementara waktu sedang diacuhkan, kondisi geografis suatu negara akan menentukan peristiwa - peristiwa yang memiliki pengaruh secara global.



Banyak keuntungan letak geografis Indonesia yang dapat berpengaruh terhadap tercapainya good governance misalnnya saja dalam bidang politik yaitu : Memudahkan dalam melakukan kesepakatan dan kerjasama dengan negara lain, dengan kedudukan Negara yang startegis, Indonesia memiliki kondisi politik yang stabil dan kompetitif , dan Indonesia dapat menjadi pemeran utama dalam kebijakan politik internasional. 2) Sumber Daya Alam Pengaruh keadaan sumber daya alam terhadap perwujudan good governance nampak pada usaha - usaha untuk memanfaatkan sumber - sumber alam tadi bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Tanah yang subur perlu di budidayakan baik untuk bercocok tanam/swasembada pangan dan hutan tanaman industri, maupun untuk aquakultur (perikanan darat) dalam pembinaan Departemen Kelautan dan Maritim. Lautan yang mengandung kekayaan laut yang bermacam-macam, misalnya mutiara, ikan hias dibawah permukaan laut dan wisata laut, ikan kebutuhan eksport, kerang dan sebagainya perlu dibudidayakan sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi penduduk. Untuk keperluan ini telah terbentuk seperangkat Administrasi Negara yang terhimpun dalam Departemen Pertanian, Departmen Kelautan dan Maritim, Kementerian Pariwisata dengan komponen - komponennya. Namun banyak permasalah terhadap pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Permasalahan yang timbul dari pengelolaan sumber daya alam yang terjadi di Indonesia diantaranya adalah terus menurunnya kondisi hutan Indonesia. Hutan merupakan salah satu sumber daya yang penting, tidak hanya dalam menunjang perekonomian nasional tetapi juga dalam menjaga daya dukung lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem dunia. Secara geografis kita bisa lihat bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang memiliki hutan yang sangat luas. 3) Penduduk Pengaruh penduduk terhadap perwujudan good governance dapat dilihat dari jumlah penduduknya. Jumlah penduduk adalah salah satu indikator penting dalam suatu Negara. Para ahli ekonomi klasik yang di pelopori Adam smith bahkan menganggap bahwa jumlah penduduk merupakan input yang potensial yang dapat digunakan sebagai faktor produksi untuk meningkatkan produksi suatu rumah tangga perusahaan. Semakin banyak penduduk maka semakin banyak pula tenaga kerja yang dapat digunakan. Oleh karena jumlah penduduk terus bertambah, maka banyak yang harus dicanangkan untuk mengatasi keadaan jumlah penduduk yang semakin bertambah. Pertumbuhan penduduk yang semakin cepat tersebut, mengundang banyak masalah. Tetapi ini tidak berarti pada zaman dahulu



masalah kependudukan tidak ada. Sejalan dengan perkembangan penduduk dunia, Indonesia juga sebagai negara berkembang yang tidak terlepas dari pertambahan penduduk yang cepat.  Lingkungan Sosial (panca gatra) Lingkungan sosial pemerintahan ialah semua aspek kehidupan manusia sebagai homo sosial, sebagai homo politicon, homo economic dan homo sapiens di dalam kehidupan bernegara. Lingkungan sosial dikelompokkan menjadi lima kelompok yaitu ideologi, politik, soaial budaya, ekonomi, dan hamkan 1) Ideologi Ideologi merupakan salah satu hal yang digolongkan ke dalam lingkungan sosial pemerintahan. Ideologi dalam suatu Negara tentu memberi pengaruh terhadap perwujudan good governance suatu Negara. Sistem pemerintahan di Indonesia yang sangat mendapat pengaruh dari ideologi Pancasila yang dianut dan diterapkan di dalamnya. Dengan Pancasila yang menjadi ideologi yang dianut dan berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka seluruh aktivitas pemerintahan yang berlaku pun bertumpu pada Pancasila yang menjadi dasar Negara. Sejumlah kebijakan dan pelaksanaannya pun tidak boleh bertentangan dengan nilai – nilai yang diakui dan dijunjung tinggi di dalamnya. Tentu corak pemerintahan yang berlaku di Indonesia yang berlandaskan ideologi Pancasila berbeda dengan corak pemerintahan yang berlaku di Amerika yang menganut sistem Liberal, serta di China yang lebih ke Sosialis – Komunis. 2) Politik Sistem politik yang dianut oleh suatu Negara tentu sangat mempengaruhi dalam perwujudan good governance. Kita lihat saja sistem perpolitikan di Indonesia yang menganut sistem kepartaian dengan multi partai. Kehadiran partai – partai yang semakin menjamur saat ini tentu mengambil pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan pemerintahan yang ada. Kebijakan yang dikeluarkan kemudian selalu lahir dari pertarungan pertentangan kepentingan antar parpol yang ada,. Sehingga parpol yang kemudian “menang” dalam pertarungan tersebut dapat mengambil pengaruh yang paling besar dalam pengeluaran kebijakan dan mendapat kesempatan yang sebesar - besarnya untuk mengakomodasi kepentingan parpol yang memboncenginya. 3) Sosial Budaya Sosial budaya juga termasuk dalam lingkungan sosial pemerintahan memberikan impact terhadap perwujudan good governance. Kondisi budaya suatu Negara kemudian akan sangat nampak dari corak pemerintahannya. Misalnya saja di Indonesia, dengan sosial budaya yang multikulural akibat



dari kondisi geografis yang terpisah - pisah berbentuk kepulauan sangat berpengaruh pada bentuk Negaranya, yakni Negara kesatuan. Kemudian dengan masyarakat yang plural mengenai agama, semuanya sangat berpengaruh pada iklim pemerintahannya yang menjunjung tinggi sikap toleransi yang kemudian memunculkan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”. Lebih jauh lagi pengaruh kemajemukan budaya tersebut dalam kehidupan pemerintahan kita, yaitu dengan penerapan sistem pemerintahan daerah yang otonom, dengan harapan masing - masing daerah dapat mengembangkan segala potensi yang dimilikinya. Dengan penerapan asas desentralisasi tersebut, diharapkan seluruh daerah memiliki daya saing tinggi yang sifatnya sehat untuk terus menggali potensinya agar lebih maju, namun tetap dalam kerangka NKRI. 4) Ekonomi Pengaruh ekologi pemerintahan terhadap perwujudan good governance sangatlah besar, karena ekonomi mempengaruhi suatu kebijakan pemerintah yang berusaha peningkatkan taraf ekonomi suatu negara. Kadangkala pemfokusan perhatian pada kebijakan pemerintah mengenai peningkatan taraf ekonomi suatu Negara menyebabkan kehidupan ekologisnya terlupakan. Padahal hal yang mungkin tidak diingat bahwa betapapun kemajuan suatu Negara dalam bidang ekonominya, tentu tidak ada nilainya jika sisi ekologinya rusak akibat eksploitasi besar – besaran dilakukan. Di Indonesia, akibat sistem pemerintahan yang otonom pada tiap daerah menyebabkan lahirnya bermacam – macam masalah terkait ekologi yang apabila dianalisis lebih dalam masalah tersebut ternyata berangkat dari ekonomi. Bagaimana PAD tiap daerah kemudian dijadikan “ajang parsaingan” bagi daerah - daerah, sehingga tak ayal pengerukan kekayaan daerah dilakukan sebagaimana mungkin asalkan PAD nya tinggi. Hal tersebut tentu sangat miris kedengarannya, dan lebih miris lagi pada saat kabar bencana yang terjadi disejumlah daerah itu terjadi. Kemudian, muncul pula masalah lain dalam bidang yang serupa, kondisi / jumlah penduduk yang sangat besar yang tidak ditunjang dengan kebijakan berupa penyediaan lapangan kerja,sehingga menyebabkan tingginya angka pengangguran dan kriminalitas, sementara sebagian besar aparat pemerintahnya sibuk melakukan korupsi “berjamaah”. Semua ini berangkat dari kebijakan ekonomi yang tidak seimbang, yang dimana kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak bersifat holistik pertimbangannya dalam melihat potensi dan masalah - masalah lain yang mungkin atau telah hadir selain masalah ekonomi yang terus menerus menjadi fokusnya. Maka dalam hal ini, tentu sangat dibutuhkan kejelian pemerintah dalam mencari solusi atas masalah - masalah ekonomi yang berskala kenegaraan di atas agar dapat teratasi dengan bijak.



5) Hankam ( pertahanan dan keamanan) Bidang hankam merupakan bidang yang memiliki pengaruh terhadap perwujudan good governance. Salah satu syarat suatu Negara dapat dikatakan Negara apabila memiliki wilayah. Hal ini kemudian tentu menjadi perhatian oleh pemerintah untuk memperkuat pertahanan keamanan untuk menjaga kedulatan negaranya. Apabila kita tarik konsep ideal tersebut pada kondisi Indonesia kekinian, maka dapat kita lihat kesenjangan - kesenjangan bidang hankam Indonesia. Dengan kondisi ekologis yang terpisah pulau antar pulau oleh perairan, maka seharusnya kebijakan pemerintahan terkait hankam tersebut lebih mendapat perhatian lagi. Sementara pada saat ini, masalah klaim mengklaim wilayah masih saja terjadi sebagai cerminan masih sangat



3. PENUTUP Kesimpulan : Ekologi pemerintahan merupakan suatu cabang ilmu pemerintahan yang mempelajari adanya suatu proses saling mempengaruhi sebagai akibat adanya hubungan normative secara total dan timbal balik antara pemerintah dengan lembaga – lembaga Negara, masyarakat, lingkungan fisik dan lingkungan social dimana pemerintahan itu berada, baik secara vertical maupun horizontal. Ekologi pemerintahan dibagi atas dua lingkungan, yakni lingkungan fisik (tri gatra) dan lingkungan social (panca gatra). Mewujudkan konsep good governance dapat dilakukan dengan mencapai keadaan yang baik dan sinergi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil dalam pengelolaan sumber-sumber alam, sosial, lingkungan dan ekonomi. Pengaruh ekologi pemerintahan terhadap perwujudan Good Governance dapat dilihat dari lingkungan fisik (tri gatra) dan lingkungan social (panca gatra). Lingkungan fisik (tri gatra) dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu kondisi geografis , sumber daya alam, dan penduduk sedangkan lingkungan social dikelompokan menjadi lima yaitu ideology, politik, social budaya, ekonomi, dan hankam.



DAFTAR PUSTAKA Awang, Azam, dkk.,Ekologi Pemerintahan, Alaf Riau, Pekanbaru, 2012. Dwiyanto, Agus. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta:Gajahmada Universiti Press. Manik, K.E.S. Pengelolaan Lingkungan Hidup, Djambatan, Jakarta, 2007. M. Husein, Harun, Lingkungan Hidup, Masalah-masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya, Bumi aksara, Jakarta, 1993 Syafiie. Inu. Kencana. Ilmu Pemerintahan. Bumi Aksara. Jakarta 2013 Prasetijo.2009 .Good Governance dan Pembangunan Berkelanjutan dalam http://prasetijo.wordpress.com. Artikel, Jurnal, Makalah, Daring http://www.ziddu.com/download/15476855/tugassfinallekopem.docx.html Dolophttp://www.kakdolop.com/2015/09/pengertian-aspek-dan-prinsip-prinsip.html http://jurnalpolitik.uinsby.ac.id/index.php/jurnalpolitik/article/view/57/56 http://pengertiandefinisi.com/pengertian-ekologi-prinsip-ekologi-dan-tiga-aspek-utamaekologi/ http://fungsi.web.id/2015/06/pengertian-dan-prinsip-prinsip-ekologi.html http://www.slideshare.net/lovebfmv/good-governance-sebagai-faktor-ekologi-pemerintahan etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view &typ=html&buku http://www.kemendagri.go.id/article/2014/06/12/perkembangan-paradigma-good-governance http://banten.bkkbn.go.id/Lists/Artikel/DispForm.aspx?ID=36&ContentTypeId=0x01003DC ABABC04B7084595DA364423DE7897 http://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf