Ekonomi Kesehatan Pelayanan Kesehatan Negara Jerman [PDF]

Citation preview

MAKALAH EKONOMI KESEHATAN PELAYANAN KESEHATAN DI NEGARA JERMAN Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Ekonomi Kesehatan Dosen Pengampu : Dr. Desy Lusiana, SKM., M.Kes



Nama Kelompok



1. Niken Ayunita



(1821B0003)



2. Bismar Taruna Dinata



(1821B0008)



3. Iko Umbu Karugu Limu



(1821B0014)



4. Muhammad Rizqi Fahriza (1821B0021) 5. Sisiliya Flanforistina



(1821B0026)



6. Yosephina Maria Cinta



(1821B0032)



7. M. Rizkian Elsaputra



( 1921P0001)



PROGAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT INSTITUT ILMU KESEHATAN STRADA INDONESIA 2020 COVER



i



KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Tuhan yang Maha Esa yang mana telah memberikan segala karunianya sehingga dapat di selesaikan-nya makalah



ekonomi



kesehatan ini. Dalam makalah ini, penulis memaparkan pelayanan kesehatan Negara Jerman yang dilakukan oleh mahasiswa Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Semester 3. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Dosen pembimbing mata kuliah Ekonomi Kesehatan, serta teman-teman yang telah banyak membantu pada saat kunjungan maupun dalam pembuatan makalah ini. Penulis juga menyadari, masih banyak kekurangan dan kesalahan -kesalahan dalam penulisan laporan ini dan jauh dari kata sempurna. Karena itu penulis sangat mengharapkan kritik serta saran yang membangun untuk penulis. Sehingga penulis dapat membuat laporan – laporan dengan lebih baik dan semaksimal mungkin.



Penulis



ii



DAFTAR ISI



COVER ...................................................................................................................................... i KATA PENGANTAR ..............................................................................................................ii DAFTAR ISI........................................................................................................................... iii BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................................... 1 A. Latar Belakang ................................................................................................................ 1 B. Rumusan Masalah ........................................................................................................... 2 C. Tujuan Penulisan Makalah .............................................................................................. 3 BAB II PEMBAHASAN .......................................................................................................... 4 A. Status Kesehatan di Jerman ............................................................................................ 4 B. Sejarah Singkat Perawatan Kesehatan Negara Jerman ................................................... 5 C. Peraturan dan Manajemen Asuransi Kesehatan .............................................................. 7 D. Pembayaran Perawatan Di Jerman................................................................................ 10 E. Sistem Pemberian Pelayanan Kesehatan di Jerman ...................................................... 11 F.



Praktek Dokter di Jerman.............................................................................................. 13



BAB III PENUTUP ................................................................................................................ 15 A. Kesimpulan ................................................................................................................... 15 B. Saran ............................................................................................................................. 15 DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................................. 16



iii



BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sistem kesehatan merupakan suatu istilah yang mencangkup personal, lembaga, komoditas, informasi, pembiayaan dan strategi tata pemerintah dalam memberikan layanan pencegahan dan pengobatan kepada masyarakat. Sistem kesehatan dibuat dengan tujuan dapat merespon kebutuhan dan harapan yang dimiliki masyarakat dalam pemenuhan pelayanan kesehatan yang adil dan merata. Hal ini tertuang dalam UUD 1945, yang menegaskan bahwa “setiap orang berhak hidup sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”, Pasal 28 H angka (1) “negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan bagi seluruh warga negaranya” (Sarwo YB, 2012). Sistem kesehatan menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merupakan “sebuah kegiatan yang bertujuan dalam mempromosikan, memulihkan, atau menjaga kesehatan”. Sistem kesehatan yang baik sangat penting dalam mencapai Millennium Development



Goals



mengidentifikasi



6



(MDGs). komponen



World yang



Health harus



Organization



diperlukan



dalam



(WHO)



telah



menetapkan,



mempertahankan dan memperkuat sistem kesehatan. Negara-negara berkembang telah banyak menghadapi tantangan dalam membangun sistem kesehatan yang kuat dan handal. Tantangan yang dihadapi antara lain pembiayaan pelayanan kesehatan yang tidak memadai, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta kurangnya tenaga kesehatan (Gotama Indra, et all, 2010). Pembiayaan kesehatan yang kuat, stabil dan berkesinambungan memegang peranan yang amat vital untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai berbagai tujuan penting dari pembangunan kesehatan di suatu negara diantaranya adalah pemerataan pelayanan kesehatan dan akses pelayanan yang berkualitas. Oleh karena itu reformasi kebijakan kesehatan di suatu negara seyogyanya memberikan fokus penting kepada kebijakan pembiayaan kesehatan untuk menjamin terselenggaranya kecukupan, pemerataan, efisiensi dan efektifitas dari pembiayaan kesehatan itu sendiri. Perencanaan dan pengaturan pembiayaan kesehatan yang memadai akan menolong pemerintah di suatu negara untuk dapat memobilisasi sumber-sumber 1



pembiayaan kesehatan, mengalokasikannya secara rasional serta menggunakannya secara efisien dan efektif. Kebijakan pembiayaan kesehatan yang mengutamakan pemerataan serta berpihak kepada masyarakat miskin akan mendorong tercapainya akses yang universal. Pada aspek yang lebih luas diyakini bahwa pembiayaan kesehatan mempunyai kontribusi pada perkembangan sosial dan ekonomi. Pelayanan kesehatan itu sendiri pada akhir-akhir ini menjadi amat mahal baik pada negara maju maupun pada negara berkembang. Penggunaan yang berlebihan dari pelayanan kesehatan dengan teknologi tinggi adalah salah satu penyebab utamanya. Di lingkungan internasional, Jerman tergolong negara dengan pelayanan medis terbaik. Banyaknya rumah sakit, praktek dokter dan institusi kedokteran menjamin pelayanan medis untuk semua orang. Dengan lebih dari empat juta tempat kerja, bidang kesehatan adalah sektor pekerjaan terbesar di Jerman. Secara keseluruhan 10,4 persen pendapatan nasional bruto dipakai untuk pengeluaran bagi kesehatan – 1,5 persen lebih banyak daripada pengeluaran rata-rata di negara anggota OECD. Berkat undang-undang pengurangan biaya, yang termasuk tahap reformasi sistem kesehatan yang telah berjalan, Jerman mencatat kenaikan pengeluaran per kapita untuk kesehatan paling kecil di antara semua negara anggota OECD: Antara tahun 2000 dan 2007, pengeluaran nyata meningkat dengan 1,4 persen per tahun, angka kenaikan ratarata di OECD adalah 3,7 persen. B. Rumusan Masalah 1. Bagaimanakah status kesehatan di Negara Jerman ? 2. Apa saja sejarah singkat perawatan kesehatan di Negara Jerman ? 3. Apa peraturan dan manajemen asuransi kesehatan yang ada di Negara Jerman ? 4. Darimana asal pembayaran perawatan di Negara Jerman ? 5. Sistem pemberian pelayanan kesehatan apa sajakah di Negara Jerman? 6. Bagaimana Praktek Dokter di Negara Jerman?



2



C. Tujuan Penulisan Makalah 1. Mengetahui status kesehatan di Negara Jerman 2. Mengetahui sejarah singkat perawatan kesehatan di Negara Jerman 3. Mengetahui peraturan dan manajemen asuransi di Negara Jerman 4. Mengetahui pembayaran perawatan di Negara Jerman 5. Mengetahui sistem permberian pelayanan keshatan di Negara Jerman 6. Mengetahui cara praktek dokter di negara Jerman



3



BAB II PEMBAHASAN A. Status Kesehatan di Jerman Penyebab utama kematian di Jerman adalah penyakit kardiovaskular (50 persen dari semua kematian pada tahun 1998) dan tumor ganas (25 persen). Paru-paru kardiovaskular dan non-ganasangka kematian penyakit di Jerman jauh di atas rata-rata Eropa sementara angka kematian bayi dan ibu lebih rendah (lihat Lampiran A). Tingkat kematian standar untuk jalankecelakaan lalu lintas tetap menjadi masalah di Jerman timur terutama di kalangan pria muda. Itu kejadian AIDS telah stabil sejak 1990-an dan termasuk yang terendah di UE yang adalah karena upaya terpadu menuju pencegahan. Orang Jerman juga mengkonsumsi lebih banyak rokok dan alkohol daripada rata-rata orang Eropa. Ada perbedaan yang menarik dalam status kesehatan karena politik, sosial dan ekonomi pengaruh populasi yang sebaliknya homogen di mana harapan hidup di barat Jerman sejak 1960-an telah menunjukkan peningkatan yang berkelanjutan. Antara 1980 dan 1990 kesenjangan dalam harapan hidup melebar, terutama untuk pria, sebagian besar karena perbedaan pola makan, lebih baik kondisi kehidupan di Jerman Barat, perbedaan akses ke perawatan teknologi tinggi, dan lebih baik perawatan kesehatan di semua tingkatan di Jerman barat. Sejak penyatuan kesenjangan dengan cepat menyempit, terutama untuk wanita. kemungkinan faktor-faktor yang bertanggung jawab untuk tren ini termasuk: Adopsi sistem kesejahteraan sosial Jerman Barat, Adopsi sistem perawatan kesehatan Jerman barat Kebebasan pribadi yang lebih besar (tetapi juga pengangguran yang lebih tinggi) Lingkungan yang lebih bersih Kekhawatiran kesehatan saat ini di Jerman bersatu terutama terkait dengan penyakit yang terkait dengan populasi yang menua dan tren demografis terkait. Selain itu semakin meningkat Dalam populasi lansia, ada penurunan dalam jumlah relatif usia kerja populasi, yang mengarah ke pengurangan pendapatan jaminan sosial. Perubahan dalam struktur Populasi juga cenderung meningkatkan permintaan untuk terapi, perawatan rehabilitasi dan keperawatan perawatan relatif terhadap perawatan medis kuratif. Kekhawatiran lain termasuk peningkatan jumlah rumah tangga satu orang, peningkatan penyakit degeneratif kronis jangka panjang, meningkat harapan publik sehubungan dengan perawatan medis dan insentif untuk penggunaan berlebihan layanan perawatan kesehatan. 4



B. Sejarah Singkat Perawatan Kesehatan Negara Jerman Munculnya sistem perawatan kesehatan modern Jerman tanggal kembali ke 1883 ketika parlemen membuat asuransi kesehatan nasional wajib. Jerman telah diakui sebagai yang pertama negara yang memperkenalkan sistem jaminan sosial nasional. Dalam beberapa dekade berikutnya Prinsip asuransi sosial wajib, yang disebut 'sistem Bismarck' juga diterapkan mengurangi risiko kecelakaan terkait pekerjaan dan ketidakabsahan (1884), usia tua dan cacat (1889), pengangguran (1927) dan kebutuhan akan asuhan keperawatan jangka panjang (1994). Itu keunggulan dan kontinuitas asuransi sosial adalah salah satu fitur utama kesehatan Jerman sistem perawatan hingga hari ini. Termotivasi oleh paternalisme dan piagam Kaisar (1881) yang menyatakan kesejahteraan sosial esensial yang buruk, Kanselir Bismarck menyarankan jenis sistem layanan kesehatan nasional. Legislasi yang dihasilkan tahun 1883 dibangun di atas dana lokal yang ada dan dana berbasis pekerjaan (penambang, guild dan perusahaan) membuat asuransi kesehatan wajib bagi pekerja tertentu industri dengan upah per jam hingga batas tertinggi pendapatan tetap secara hukum. Mereka harus membayar dua pertiga kontribusi sementara majikan mereka wajib membayar sepertiga. Anggota diterima tunjangan moneter seperti pembayaran sakit setara dengan 50 persen dari upah lokal adat untuk 13 minggu, gaji bersalin dan kompensasi kematian. Jumlah minimum kesehatan primer layanan perawatan ditetapkan serta obat-obatan, sementara perawatan rumah sakit diserahkan pada kebijaksanaan dana berdasarkan kasus per kasus. Dana itu nirlaba dan awalnya gratis pilih pemasok swasta perawatan kesehatan dan untuk menentukan kontrak dengan mereka. Nasional Peran pemerintah terbatas pada penetapan standar hukum untuk dana yang dikelola sendiri yang akan diawasi oleh pemerintah provinsi. Selama tahun 1880-an, banyak pekerja memboikot dana perundangan yang dikelola sendiri dan memilih dana swadaya yang dikelola sendiri dan dijalankan sepenuhnya oleh para pekerja (disebut dana pengganti). Namun pilihan ini menjadi terbatas pada awal 1890-an dan pemerintah nasional berusaha memisahkan gerakan kerah putih yang meningkat dari kerah biru dengan memperkenalkan seperangkat asuransi kesehatan wajib yang terpisah untuk karyawan yang digaji pada tahun 1901. Karena pekerja kerah putih menikmati hak yang lebih besar untuk memilih, dana pengganti yang ada melayani hampir secara eksklusif untuk karyawan kerah putih sejak saat itu (hingga 1995). Itu dana pengganti menjaga 100 persen perwakilan pekerja meskipun kontribusi tetap akhirnya dibagikan. Peraturan Asuransi Imperial 1911 5



memperkenalkan hukum umum kerangka kerja untuk asuransi sosial dan peraturan yang mencakup asuransi kesehatan tetap masuk kekuatan, dengan beberapa perubahan, hingga 1988. Selama beberapa dekade berikutnya, cakupan asuransi kesehatan wajib tumbuh dari 10 persen populasi pada tahun 1883 hingga 88 persen (wajib dan sukarela) dari populasi Jerman barat pada tahun 1987 dan 100 persen dari populasi Jerman timur pada tahun 1949. Asuransi sosial adalah terkonsentrasi di hanya dua dana sakit besar di Jerman timur, satu untuk pekerja (89 persen) dan satu untuk profesional, anggota koperasi pertanian, seniman, dan wirausaha (11 persen). Skema asuransi kesehatan nasional universal Jerman Timur. Republik Demokratik (GDR) ditinggalkan setelah penyatuan pada tahun 1990 demi liberal sistem asuransi Republik Federal Jerman Barat (FRG). Perpanjangan keanggotaan dicapai dengan meningkatkan pagu pendapatan dari keanggotaan wajib atau dengan menambahkan kelompok pekerjaan baru ke sistem dana hukum. Jerman juga berhasil berintegrasi kelompok sosial tertentu ke dalam skema asuransi kesehatan sosial yang dalam beberapa lainnya Negara-negara Eropa dibiayai atau dirawat oleh lembaga publik lainnya, seperti pengangguran, tanggungan keluarga, pensiunan (tahun 1941), pelajar dan orang cacat. Kontribusi dan pengeluaran meningkat secara substansial selama 100 tahun atau lebih asuransi kesehatan wajib sebagai hasil dari perpanjangan tunjangan melalui intervensi negara, tetapi terutama melalui dana yang dikelola sendiri sendiri atau oleh komite bersama antara dana dan dokter. Sementara skema awalnya ditujukan untuk



mencegah pemiskinan dengan



mengkompensasi pendapatan dalam kasus penyakit, dana penyakit semakin meningkat layanan yang didanai dan resep spesialis yang tercermin dalam rasio jatuh antara manfaat moneter dan layanan / produk. Sementara sebagian besar periode melihat peningkatan pengeluaran, prinsip pay-as-you-go kontribusi dan pengeluaran memastikan dasar keuangan yang sehat untuk pembiayaan perawatan kesehatan bahkan selama dua Perang Dunia, hiperinflasi pada 1923, krisis ekonomi 1929 dan pengenalan mata uang baru pada tahun 1948. Namun setelah krisis minyak (dari tahun 1975 dan seterusnya) sektor perawatan kesehatan menderita kenaikan biaya yang dramatis dan 1977 mengantarkan pada era biaya penahanan dalam asuransi kesehatan wajib Jerman dengan pengenalan Kesehatan UndangUndang Pengendalian Biaya Asuransi. Ini mengakhiri periode pertumbuhan cepat dalam perawatan kesehatan pengeluaran, khususnya di sektor rumah sakit dan dana penyakit dan penyedia layanan diperlukan untuk mengejar stabilitas dalam kontribusi yang tetap 6



merupakan penahanan biaya utama target dalam perawatan kesehatan sejak itu. Persyaratan ini mematok kenaikan tingkat kontribusi dengan tingkat kenaikan pendapatan iuran. Prinsip penahanan biaya dasar adalah Oleh karena itu salah satu 'kebijakan pengeluaran berorientasi pendapatan'. Dorongan untuk pengendalian biaya adalah diwujudkan melalui berbagai langkah termasuk: • Anggaran untuk sektor atau penyedia individu • Pengaturan harga referensi untuk obat-obatan • Pembatasan peralatan teknologi berbiaya tinggi dan jumlah perawatan rawat jalan dokter per wilayah perencanaan geografis • Peningkatan pembayaran bersama (baik dalam hal ukuran dan jumlah layanan) • Pengecualian orang muda dari manfaat gigi tertentu antara 1997 dan 1998. C. Peraturan dan Manajemen Asuransi Kesehatan Tingkat Federal Masalah keadilan, kelengkapan dan aturan untuk menyediakan dan membiayai social layanan diatur di tingkat federal. Semua skema asuransi sosial wajib adalah diatur melalui Buku Kode Sosial (SGB), landasan asuransi social undang-undang, tetapi berada dalam kewenangan berbagai kementerian. Semua bagian dari Kode Sosial Buku telah mengatur skema asuransi wajib di negara-negara bagian timur baru sejak 1991, kecuali untuk peraturan transisi tertentu. Buku Kode Sosial V (SGB V) yaitu diubah dan ditambah dengan berbagai undang-undang reformasi, mengatur masalah-masalah berikut: • Keanggotaan wajib dan sukarela dalam dana sakit • Isi paket manfaat dana sakit • Tujuan dan ruang lingkup negosiasi antara dana sakit dan penyedia layanan (terutama asosiasi dokter) • Struktur organisasi dana penyakit dan asosiasinya • Mekanisme pendanaan termasuk kompensasi risiko antar dana • Tugas dan organisasi dewan peninjau medis • Pengumpulan, penyimpanan, penggunaan dan perlindungan data • Peraturan khusus untuk Jerman timur Aspek yang paling penting dari Buku Kode Sosial adalah struktur yang diatur sendiri sistem asuransi kesehatan wajib. Ini mendefinisikan apa yang mungkin diatur sendiri melalui sendi komite dana dan penyedia, tingkat negosiasi ini dan bagaimana komposisi komite tersebut harus diputuskan. Kementerian Kesehatan Federal bertanggung jawab 7



atas mengawasi apakah asosiasi dokter federal, dana penyakit dan sendi komite mematuhi aturan SGB V. Tingkat Negara Pemerintah negara bagian bertanggung jawab untuk memelihara infrastruktur rumah sakit melalui mendanai investasi rumah sakit yang dibayarkan secara independen dari kepemilikan rumah sakit sesuai dengan prioritas pemerintah negara bagian. Sedangkan tanggung jawab untuk jurusan investasi (bangunan dan teknologi medis skala besar) tidak perlu dipersoalkan, tidak jelas apakah negara bagian bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perbaikan gedung. Dengan demikian, sebagian besar negara telah menolak untuk membayar ini sejak tahun 1993 dan Asuransi Kesehatan Hukum ke-2 Undang-undang Restrukturisasi harus memperkenalkan premi tetap tahunan DM 20 yang harus dibayar oleh semua tertanggung orang untuk pemulihan dan perbaikan rumah sakit. Namun biaya tahunan ini dibatalkan pada tahun 2008 1998 Kalau tidak, negara bertanggung jawab atas layanan kesehatan masyarakat seperti pengawasan dan pemantauan institusi perawatan kesehatan, penyakit, makanan, obat-obatan dan obat-obatan,kebersihan lingkungan, konseling dan pendidikan dan promosi kesehatan. Selanjutnya, mereka bertanggung jawab untuk pendidikan kedokteran, kedokteran gigi dan farmasi. Tingkat Korporat Lembaga korporatis di pihak pembayar (dana sakit) memiliki posisi sentral dalam sistem asuransi kesehatan wajib. Buku Kode Sosial mendefinisikan hak-hak mereka dan tanggung jawab seperti kewajiban mereka untuk meningkatkan kontribusi dari anggota dan hak untuk menentukan tingkat kontribusi yang diperlukan untuk menutup pengeluaran. Tanggung jawab mereka termasuk menegosiasikan harga, jumlah dan ukuran jaminan kualitas dengan penyedia atas nama anggota mereka. Layanan yang tercakup dalam kontrak semacam itu biasanya dapat diakses oleh semua dana anggota tanpa izin sebelumnya dari dana (kecuali dalam kasus perawatan rehabilitasi dan asuhan keperawatan jangka pendek). Jika ada keraguan, dana penyakit harus mendapatkan pendapat ahli tentang perlunya perawatan medis dari Medical Review Board mereka. Reformasi untuk membuat manfaat-manfaat ini (perawatan rehabilitasi dan perawatan jangka pendek, juga transportasi ambulans dan fisioterapi) opsional, sehingga dapat meninggalkan penyakit individu dana untuk memutuskan inklusi mereka, gagal pada tahun 1996 karena dana penyakit mengancam untuk dihapus manfaat ini sama sekali karena dana penyakit tanpa manfaat ini dapat menawarkan lebih rendah tingkat kontribusi 8



dan menarik pelanggan yang lebih sehat. Ini akan memperlebar kesenjangan dalam kontribusi harga dan memaksa dana lebih murah hati keluar dari pasar sejak pengeluaran untuk sukarela manfaatnya akan berada di luar mekanisme kompensasi risiko antar dana. Di sisi penyedia, asosiasi dokter dan dokter gigi memiliki 'Monopoli Korporat dan Misi untuk Mengamankan Perawatan Ambulatory' yang berarti secara hukum monopoli mereka harus menyediakan semua layanan perawatan kesehatan akut pribadi. Rumah sakit, masyarakat, dana sakit dan lainnya tidak memiliki hak untuk menawarkan medis rawat jalan peduli. Kewajiban hukum untuk menjamin penyediaan layanan di seluruh negara bagian di semua medis spesialisasi termasuk penyediaan layanan darurat yang memadai dengan wajar jarak. Asosiasi dokter mendapatkan total, dana dinegosiasikan secara prospektif dari dana penyakit yang kemudian mereka bagikan di antara anggota mereka. Sebagai gantinya mereka harus memberikan jaminan kepada dana sakit bahwa ketentuan ini memenuhi hukum dan kontrak Persyaratan. Buku Kode Sosial V berkonsentrasi terutama pada pengaturan kerangka kerja sepertikategori umum dari manfaat, tujuan dan ruang lingkup negosiasi antara penyakit asosiasi dana dan dokter dan dokter gigi, mekanisme pembiayaan dan rincian paket rawat jalan. Sebagai aturan umum, ruang lingkup layanan mana yang bisa diganti melalui dana sakit dan mekanisme pembiayaan diatur dengan ketat, kadang-kadang secara hukum, tetapi terutama melalui negosiasi antara penyedia dan dana sakit. Badan terpenting untuk negosiasi bersama mengenai ruang lingkup manfaat adalah Komite Federal tingkat Dokter dan Penyakit Nasional yang didirikan pada tahun 1923. Lembaga ini terdiri dari sembilan perwakilan dari kedua belah pihak, dua anggota netral diusulkan oleh masing-masing pihak dan ketua netral yang harus diterima oleh kedua belah pihak. Komite ini telah menerbitkan 16 pedoman untuk mengatur resep obatobatan, bantuan medis dan perawatan oleh non-dokter, 'perencanaan berdasarkan kebutuhan' dari distribusi dokter dalam praktek pribadi dan dimasukkannya teknologi dan prosedur baru dalam paket manfaat rawat jalan. Undang-undang Restrukturisasi Asuransi Kesehatan yang ke-2 memberi Komite Federal yang baru kompetensi pada tahun 1997 seperti penilaian teknologi atas manfaat rawat jalan, pedoman tentang perawatan oleh non-dokter, serta keputusan mengenai efektivitas diagnostik baru dan metode terapi. Karena tidak adanya lembaga korporatis di sektor rumah sakit, rumah sakit kontrak langsung dengan dana penyakit. Biasanya semua dana penyakit dengan 'pangsa pasar' lebih dari 5 persen di rumah sakit tertentu menegosiasikan kontrak dengan rumah sakit itu. 9



Ketentuan tentangberbagai layanan yang ditawarkan dan tingkat upah yang dinegosiasikan dengan rumah sakit tertentu berlaku untuk semua dana sakit. Setelah upaya oleh Departemen Kesehatan Federal untuk korporatise organisasi rumah sakit gagal, sebuah peraturan dimasukkan dalam Asuransi Kesehatan Statutori ke-2 UndangUndang Restrukturisasi yang memperluas kekuatan hukum rumah sakit dengan memungkinkan mereka untuk bernegosiasi jadwal prospektif kasus dan biaya prosedur dengan dana penyakit. D. Pembayaran Perawatan Di Jerman Kontribusi terhadap asuransi kesehatan wajib dengan 453 dana sakit merupakan mekanisme utama untuk membiayai perawatan kesehatan di Jerman. Keanggotaan dana sakit adalah wajib untuk karyawan yang penghasilan kotornya tidak melebihi level tertentu (sekitar 78,000 DM per tahun) dan bersifat sukarela bagi mereka yang berada di atas level itu. Sekitar 88 persen dari total populasi dilindungi oleh asuransi kesehatan wajib, 75 persen wajib anggota dan tanggungan mereka, 13 persen adalah anggota sukarela dan tanggungan mereka, 9 persen ditanggung oleh asuransi kesehatan swasta, 2 persen oleh perawatan kesehatan pemerintah gratis (petugas polisi, tentara) dan 0,1 persen tidak diasuransikan. Kontribusi adalah pendapatan dan tidak tergantung pada risiko, berdasarkan pendapatan saat ini saja (bukan tabungan atau aset). Jumlah total pendapatan semua tertanggung hingga tingkat atas (di mana mereka dapat memilih keluar atau menjadi anggota sukarela), dengan kata lain pendapatan kontribusi, adalah sangat variabel kebijakan penting karena tingkat pertumbuhannya dari tahun ke tahun menentukan tingkat biaya penahanan. Kontribusi dibagi secara merata antara tertanggung dan majikan mereka, dengan 50 persen berasal dari penghasilan sebelum pajak karyawan di bawah ambang batas dan 50 persen dibayar oleh majikan selain upah. Dalam kasus pensiunan dan pengangguran, dana pensiun dan pengangguran mengambil alih peran pembiayaan majikan. Mayoritas orang tidak punya banyak pilihan atas dana penyakit mereka dan ditugaskan satu berdasarkan karakteristik geografis atau pekerjaan. Distribusi anggota dana ini menyebabkan berbagai tingkat kontribusi karena perbedaan pendapatan dan profil risiko. Dari 1996, Kesehatan Undang-Undang Struktur Perawatan memberi hampir setiap orang yang diasuransikan hak untuk memilih dana sakit dan untuk mengubah dana setiap tahun dengan pemberitahuan tiga bulan. Semua dana daerah umum dan dana pengganti dibuka secara hukum untuk semua orang. Hanya petani, penambang, dan dana pelaut tetap 10



dengan keanggotaan yang ditetapkan, meskipun dana berbasis perusahaan juga dapat pilih untuk tetap tertutup. Untuk menyediakan semua dana penyakit dengan medan bermain yang seimbang untuk kompetisi, struktur risiko skema untuk menyamakan perbedaan dalam tingkat kontribusi (karena berbagai tingkat pendapatan) dan pengeluaran (karena perbedaan usia dan jenis kelamin) diperkenalkan dalam dua langkah pada tahun 1994 dan 1995. Mekanisme kompensasi mengharuskan semua dana sakit menyediakan atau menerima kompensasi untuk perbedaan dalam pendapatan kontribusi mereka serta rata-rata Pengeluaran (dihitung secara retrospektif menggunakan data pengeluaran aktual). Jumlah dari pengeluaran rata-rata (untuk kedua jenis kelamin untuk manfaat dalam paket seragam dan komprehensif) untuk semua anggota dana sakit menentukan ‘kebutuhan kontribusi dana’. Sebenarnya kontribusi dan 'kebutuhan kontribusi' dibandingkan untuk menilai apakah dana harus diterima kompensasi atau melakukan pembayaran ke dalam skema. Hasil pilihan bebas, skema kompensasi struktur risiko, pergerakan actual anggota antara dana dan pengembangan tingkat kontribusi dan transfer antar dana, telah bahwa dana dengan tingkat kontribusi lebih tinggi dari rata-rata cenderung kehilangan anggota sementara mereka yang memiliki tarif lebih rendah dari rata-rata mendapatkan anggota. Akibatnya, AOK telah hilang beberapa ribu anggota pada tahun 1997 dan 1998, sementara BKK telah memperoleh beberapa ribu. Namun skema kompensasi risiko telah mempersempit tingkat kontribusi antara dana, tetapi pergerakan anggota antara dana belum menyamakan risiko yang berbeda struktur (yang pada gilirannya akan mengurangi transfer antar dana). Lebih sehat dan lebih muda orang yang berpenghasilan lebih baik bergerak lebih sering dan menuju dana yang lebih murah yang meningkatkan jumlah transfer. Ini menunjukkan bahwa mekanisme kompensasi risiko akan lebih dibutuhkan secara permanen sampai struktur risiko menjadi sama. E. Sistem Pemberian Pelayanan Kesehatan di Jerman Fitur utama dari sistem pengiriman perawatan kesehatan Jerman adalah batas-batas kelembagaan yang jelas antara layanan kesehatan yang disediakan untuk umum, perawatan rawat jalan primer dan sekunder melalui dokter berbasis kantor dan perawatan rumah sakit yang secara tradisional terbatas Rawat Inap. Pemisahan antara dua yang terakhir lebih ketat daripada di negara-negara lain dan hanya Health Care Structure Act (1992) yang sedikit mengikis pemisahan ini dengan memungkinkan pembedahan di rumah sakit dan perawatan 11



rawat inap pra dan pasca rawat inap dalam jumlah terbatas. Semua perawatan rawat jalan telah diselenggarakan hampir secara eksklusif berdasarkan kantor dokter yang mayoritas memiliki praktik solo dan membiayai tempat mereka sendiri, peralatan dan personel. Mereka menawarkan hampir semua spesialisasi, meskipun sekitar 40 persen Dokter. Dari 287.000 dokter aktif pada tahun 1998, 135.800 bekerja di rumah sakit, 124.600 di perawatan rawat jalan (112.700 sebagai dokter terakreditasi asuransi kesehatan sosial, 7 800 sebagai dokter yang digaji dan 4 100 murni untuk pasien swasta), 10 500 dalam pelayanan kesehatan masyarakat, administrasi atau badan korporatis dan 16 100 di bidang lain seperti farmasi industri. Sekitar 5 persen dari semua dokter di kantor memiliki hak untuk merawat pasien di dalam rumah sakit. Semua dokter lain mentransfer pasien mereka ke dokter rumah sakit perawatan rawat inap. Dokter berbasis kantor lagi melakukan perawatan pasca bedah. Jerman tidak punya Oleh karena itu sistem penjaga gerbang dan pasien bebas memilih dana penyakit yang berafiliasi dokter pilihan mereka, yang berarti mereka sering memilih spesialis berbasis kantor langsung. Karena profil penggantian yang berbeda dan status praktik keluarga yang lebih rendah diperawatan rawat jalan, jumlah spesialis berbasis kantor telah meningkat lebih cepat daripada jumlah dokter umum. Akibatnya dana penyakit dan asuransi kesehatan swasta memperkenalkan program tiga tahun yang menawarkan insentif keuangan kepada dokter umum dan praktisi keluarga senior selama periode pelatihan berbasis kantor. Asosiasi dokter setuju dengan program meskipun skeptis tentang intervensi yang tidak semestinya dalam professional otonomi. Rumah sakit Jerman berkonsentrasi pada perawatan rawat inap dan hanya rumah sakit universitas yang resmi fasilitas rawat jalan. Kasus hari juga baru untuk rumah sakit Jerman. Sekitar 850 rumah sakit milik publik, 850 lainnya adalah swasta nirlaba, sementara 380 swasta nirlaba, memberi sekitar 70,7 tempat tidur per 10.000 penduduk dengan tingkat hunian rata-rata 80 persen. Sampai awal 1990-an, tempat tidur baru di lembaga pencegahan dan rehabilitasi sebagian besar dikompensasi berkurangnya jumlah tempat tidur akut. Meningkatnya jumlah kasus rawat inap mengimbangi lama tinggal yang lebih pendek sehingga tingkat hunian dan hari tempat tidur per kapita tetap relative stabil. Setelah penyatuan kembali, rumah sakit dihadapkan dengan lingkungan yang berubah dengan cepat anggaran, kemungkinan defisit dan keuntungan, operasi rawat jalan dan pengenalan pembayaran prospektif dari tahun 1996. Akibatnya sektor rumah sakit di Jerman saat ini jauh kurang stabil dan dengan perbandingan 12



internasional, tempat tidur 'rumah sakit' (semua tempat tidur termasuk pencegahan dan rehabilitasi), penerimaan dan lama tinggal jauh di atas rata-rata. Namun, sementara pengeluaran per tempat tidur dan hari telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, pengeluaran per kasus telah sebenarnya menurun sejak 1996, artinya efisiensi telah meningkat.. F. Praktek Dokter di Jerman Undang-undang 1883, bagaimanapun, tidak membahas hubungan antara dana sakit dan dokter atau kualifikasi profesional perawatan kesehatan, meninggalkan keduanya penting untuk kebijaksanaan dana. Awalnya, dokter tidak memperhatikan aspek regulasi ini, tetapi pada 1890-an mereka mulai melobi dan menyerang untuk peningkatan otonomi dan pendapatan. Perubahan ini Pendekatan ini dapat dikaitkan dengan meningkatnya jumlah pasien dengan pertanggungan asuransi, pembatasan pada mereka akses ke dokter yang terakreditasi asuransi kesehatan wajib, dan ketergantungan dokter-dokter yang digaji pada dana penyakit yang didominasi pekerja (yang, antara lain, menyebabkan penurunan status sosial kelompok ini dokter). Melalui kampanye di tingkat nasional, di Indonesia 1900, profesi medis telah meyakinkan berbagai saingan kelompok dokter untuk bersatu dan membuat tuntutan bersama meskipun ada perpecahan internal, seperti di antaranya dokter terakreditasi asuransi kesehatan yang tergantung pada dana sakit dan tidak wajib dokter yang terakreditasi asuransi kesehatan yang tidak. Kapan cakupan asuransi kesehatan wajib diperluas ke pekerja kerah putih, dokter mengancam akan mogok kerja. Dari peredaan pekerja ke badan pembuat keputusan bersama Pergeseran dari pembayaran tunai ke manfaat-in-kind adalah terkait dengan peningkatan jumlah layanan kesehatan profesional. Konflik antara dana sakit dan dokter berbasis kantor sangat penting dalam membentuk sistem kesehatan Jerman, dengan berbasis kantor dokter memiliki peran dominan dalam rawat jalan sektor dan dalam mengarahkan arah umum perkembangan dalam sistem kesehatan dari 1890s. Undang-undang 1883 telah menetapkan secara rinci bahwa dana penyakit harus diatur oleh dewan administrasi PT perwakilan yang dipilih dari pekerja dan mereka pengusaha, sesuai dengan kontribusi kontribusi mereka. Itu rasio pekerja terhadap pengusaha pada administrasi ini papan awalnya, mencerminkan masing-masing bagian kontribusi. Para pekerja diwakili oleh serikat pekerja, yang dengan demikian diberi area untuk dicurahkan kegiatan mereka daripada memprotes pemerintah.



13



Berbeda dengan indonesia, semua dokter di Jerman bekerja dengan komputer dan sistem database yang canggih. Sistem manajemen data pasien, penyakit, dan obat sangat bagus. Di Jerman sudah pasti mempunyai data obat, kandungan dan harga di apotek. Maka lebih mudah mendapatkan obat alternatif yang sama. Jika orang indonesia bepergian ke Jerman dan kehabisan obat pribadi maka dapat menanyakan langsung ke apotek untuk dicarikan gantinya dengan kandungan dan komposisi yang sama. Menurut dr. Jan Pramidya Maringka SpAn di jerman dikenal dengan dua jenis dokter yaitu dokter rumah sakit dan dokter privat. Jika menjadi dokter sebuah rumah sakit maka tidak diperbolehkan membuka prakter pribadi. Sedangkan dokter privat tidak boleh bekerja di rumah sakit. Untuk aturan jam kerja dokter sangat ketat. Setiap dokter umum dan dokter spesialis memiliki 40 jam kerja dalam seminggu. Begitu juga berlaku bagi dokter rumah sakit dan dokter privat. Selain pembatasan tempat praktek dan jam kerja, seorang dokter di jerman juga harus pensiun pada usia 65 tahun. Dalam negara Jerman sudah umum membuat janji untuk pemeriksaan dokter. Dokter di Jerman tinggal datang atau menunggu giliran ditelpon. Contoh pelayanan kesehatan di Jerman yaitu semua mahasiswa di Jerman harus memiliki asuransi kesehatan, jadi sebelum masuk kuliah di Jerman harus memiliki asuransi,setiap pekerja wajib memiliki asuransi kesehatan yang diambil 7,6%dari penghasilan kotor dan setiap perusahaan membiayai asuransi pekerjanya sebesar 7,8 % jadi asuransi yang di bayar totalnya 15,4 %.



14



BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Sejarah mencatat jerman sebagai negara pelopor sistem pembayaran kesehatan yang kini berkembang di banyak negara di dunia, yaitu sistem asuransi wajib untuk tiap kelompok kerja atau di lingkungan suatu usaha/perusahaan. Sistem pembayaran kesehatan di Jerman menggunakan prinsip kombinasi dari perpaduan antara pendanaan dari pemerintah, swasta dan masyarakat. Jika pemerintah tidak mampu ikut andil dalam pembayaran maka dapat dibantu oleh biaya dari masyarakat ataupun swasta. Dalam cakupan universal pembayaran dibagi menjadi tiga yaitu pembayar tunggal (single payer), pembayar ganda (two-tier), dan sistem mandat asuransi. B. Saran Sebaiknya derajat kesehatan suatu penduduk akan berpengaruh terhadap perkembangan dan pembangunan ekonomi.



Oleh sebab itu



program-program



kesehatan hendaknya di pandang sebagai suatu bagian dari strategi yang menyuluruh untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi dari suatu penduduk. Strategi tersebut membutuhkan pilihan program-program yang dapat meningkatkan derajat kesehatan



secara efisien. Misal : pengembangan



jaringan pelayanan kesehatan,



pembangunan infra struktur lain seperti air bersih dan perbaikan lingkungan, atau berbagai kegiatan untuk meningkatkan gizi masyarakat. Ilmu ekonomi kesehatan dapat membantu mengevaluasi dan menentukan pilihan yang tepat.



15



DAFTAR PUSTAKA Stierle, Friedeger. Social health insurance in Germany. Makalah disajikan dalam Seminar Asuransi Kesehatan Nasional, Jakarta, 1998. Sarwo YB. Asuransi Kesehatan Sosial Sebagai Model Pembiayaan Kesehatan Menuju Jaminan Semesta (Universal Coverage). Fakultas Hukum Unika Soegijapranata. MMH Jilid 41 No 3. 2012. Gotama Indra, Perdede Donald. Reformasi Jaminan Sosial Kesehatan (Pembiayaan Kesehatan dan Isu–Isu Jaminan Kesehatan). Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Depkes RI. Jakarta. 2010 Andayani



(2011),



Unfallkrankenhaus



Berlin(Trauma



Hospital



Berlin),



hjp://www.manajemen-­‐rs.net Brosius (2011), Betriebswirtscha