EKONOMI MARITIM Dan REDISTRIBUSI Materi IPS 8 [PDF]

  • 0 0 0
  • Suka dengan makalah ini dan mengunduhnya? Anda bisa menerbitkan file PDF Anda sendiri secara online secara gratis dalam beberapa menit saja! Sign Up
File loading please wait...
Citation preview

Ekonomi Maritim   Ternyata ekonomi maritim dan ekonomi kelautan itu berbeda, lho! Ekonomi kelautan adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam (SDA) dan jasajasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan ekonomi maritim merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait.  Ada beberapa sektor yang ada dalam lingkup ekonomi maritim di Indonesia, yaitu sektor pelayaran, sektor perikanan, dan sektor pariwisata bahari. Kita bahas satu persatu, ya! 



 Sektor Pelayaran Meskipun Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar, industri pelayaran Indonesia masih memiliki banyak tantangan untuk dihadapi. Kondisi pelayaran di Indonesia belum maksimal dalam meningkatkan perekonomian megara. Selain karena fasilitas kapal angkut yang belum memadai, sistem pelabuhan di Indonesia juga harus terus diperbaiki. Tidak hanya kedua hal tersebut, potensi sumber daya manusia (SDM) di sektor pelayaran juga harus terus ditingkatkan supaya sektor pelayaran bisa terus berkembang dengan baik.



 Sektor Perikanan Sektor perikanan merupakan salah satu sektor yang cukup berkembang. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga sudah mengadakan gerakan makan ikan, dengan harapan adanya peningkatan yang konsisten di sektor perikanan dan semakin populernya ikan sebagai bahan makanan di Indonesia.



 Sektor Pariwisata Bahari Jika pariwisata bahari di Indonesia dapat dimaksimalkan, maka akan menimbulkan banyak dampak positif seperti terserapnya lapangan pekerjaan, meningkatnya minat investor di bidang pariwisata, dan meningkatkan devisa negara dengan masuknya wisatawan asing. Salah satu contoh pariwisata bahari adalah Raja Ampat, Papua. Akan tetapi, sektor pariwisata bahari juga belum dikembangkan dengan maksimal. Semoga ke depannya akan bisa dikembangkan dengan maksimal, ya! 



Wisata bahari Raja Ampat, Papua (Sumber: diver-the-world.com) Wah, ternyata masih banyak yang harus dikembangkan, ya. Lalu, strategi dan kebijakan apa saja yang bisa digunakan untuk mengembangkan ekonomi maritim di Indonesia? Lihat pada gambar di bawah, ya! 



Ekonomi Agrikultur   Apakah kalian tahu tentang Ekonomi Agrikultur? Ekonomi Agrikultur merupakan upaya peningkatan perekonomian dengan memberdayakan sektor pertanian. Agrikultur merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi atau untuk mengelola lingkungan hidup. Ekonomi agrikultur meliputi budidaya tanaman, bercocok tanam, atau peternakan dan bisa juga pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim dalam pengolahan produk seperti pembuatan keju dan tempe. Waah menarik, ya! 



Potensi dan Peran Agrikultur di Indonesia Indonesia memiliki wilayah yang subur dan beriklim tropis sehingga sangat baik untuk aktivitas pertanian. Selain itu, Indonesia juga memiliki tanaman unggul seperti padi, kedelai, kacang tanah, ubi kayu dan berbagai tanaman lain. Ada beberapa faktor yang mendukung ekonomi agrikultur di Indonesia, lho. Apa saja, ya? Yuk, simak penjelasannya di bawah ini!



Faktor Pendukung Ekonomi Agrikultur  Keanekaragaman hayati Indonesia memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Sepuluh persen dari spesies tumbuhan berbunga, 12% spesies mamalia, 16% reptil dan amfibi serta 17% burung di dunia terdapat di Indonesia. Potensi sumberhayati yang berasal dari tumbuhan terdiri dari 400 jenis tanaman penghasil buah, 370 jenis tanaman penghasil sayuran, 70 jenis tanaman berumbi, dan 55 jenis tanaman rempah. Potensi keberagaman hayati ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan, sumber pakan ternak, bahan baku farmasi, bahan baku industri dan bahan obat-obatan.  Lahan pertanian 40% dari total daratan di Indonesia berpotensi untuk dijadikan lahan pertanian. Selain itu, jumlah luasan dan sebaran hutan, sungai, rawa dan danau serta curah hujan cukup tinggi merupakan potensi yang dapat menunjang pertanian. Meskipun demikian, potensi ketersediaan lahan pertanian di Indonesia belum dimanfaarkan secara maksimal.  Tenaga Kerja Saat ini, ada 35 juta tenaga kerja di sektor agrikultur. Sayangnya, pesebarannya belum merata dengan pesebaran lahan sehingga, ada daerah



yang kelebihan tenaga kerja dan ada pula yang kekurangan tenaga kerja. Selain itu, jika kemampuan dan ketrampilan tenaga kerja ditingkatkan maka tingkat produksi juga akan meningkat  Pasar Bahan pangan hasil olahan dari sektor agrikultur memiliki potensi untuk dimanfaatkan lebih dari 230 juta orang. Jumlah konsumen bahan pangan yang sangat besar ini merupakan potensi pasar yang besar untuk sektor agrikultur. Oleh karena itu, bahan pangan hasil olahan tersebut harus terus dikembangkan guna memaksimalkan potensi pasar.   



Strategi Pengembangan Agrikultur di Indonesia   Supaya potensi ekonomi agrikultur Indonesia semakin meningkat, beberapa strategi harus dilakukan nih. Kira-kira strategi apa saja, ya? Simak pada gambar di bawah ini, ya!



Wah, menarik sekali ya belajar tentang mengembangkan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia! Hayo, siapa yang bercita-cita menjadi ahli di



bidang ekonomi agrikultur? Yuk, belajar yang semangat supaya cita-citamu tercapai!



Pendistribusian Kembali (Redistribusi) Pendapatan nasional (Materi IPS Terpadu SMP Kelas 8 – Halaman 181 s/d 188) 



Pendapatan di Indonesia belum dapat terdistribusi secara optimal. Selisih besaran pendapatan yang diterima masyarakat kelas atas dan kelas bawah masih besar. masalah seperti ini tidak bisa dibiarkan karena akan menimbulkan dampak negatif, antara lain terjadinya kriminalitas, kemiskinan ataupun narkoba. Oleh karena itu, diperlukan pendistribusian pendapatan dalam masyarakat secara adil.  1.      Pengertian Redistribusi Pendapatan. Redistribusi (pendistribusian kembali) pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin, baik yang berasal dari pajak ataupun pungutan – pungutan lain. Redistribusi pendapatan dilakukan sebagai salah satu bentuk jaminan sosial yang dilakukan negara kepada masyarakat. Jaminan sosial bukanlah pengeluaran public yang sia – sia, melainkan sebuah bentuk investasi sosial yang menguntungkan dalam jangka panjang yang dilandasi dua pilar utama, yakni redistribusi pendapatan dan solidaritas sosial. redistribusi pendapatan dapat berbentuk vertical dan horizontal. a.      Retribusi Vertikal. Retribusi Vertikal menunjuk pada transfer uang dari orang kaya ke orang miskin. Disini, jaminan sosial merupakan bentuk dukungan warga masyarakat yang kuat kepada warga masyarakat yang lemah secara ekonomi. b.      Retribusi Horizontal.



Retribusi Horizontal adalah transfer uang “antar – kelompok”, yaitu dari kelompok satu ke kelompok lain. contohnya, dari laki – laki ke perempuan, dari orang dewasa kepada anak – anak, dari remaja ke orang tua. Redistribusi Horizontal dapat pula bersifat “antar – pribadi”, yakni dari satu siklus kehidupan seseorang ke siklus lainnya. Jaminan sosial pada hakikatnya merupakan dukungan finansial yang diberikan kepada anak – anak yang kelak membayarnya manakala sudah dewasa, yang diberikan kepada orang sakit yang membayarnya manakala sehat atau yang diberikan kepada para pensiunan yang telah mereka bayar pada saat masih bekerja. 2.      Program Redistribusi untuk Pemerataan Distribusi Pendapatan di Indonesia. Dalam rangka mewujudkan program redistribusi pendapatan di Indonesia untuk dapat memeratakan pembangunan, pemerintah telah melakukan beberapa strategi antara lain dengan merealisasikan beberapa program pemerintah. Program – program pemerintah tersebut dapat diaplikasikan pada program – program berikut ini : a.      Program Pemberian Jaminan Akses Kebutuhan Dasar bagi Rakyat Bawah. Langkah awal dalam upaya pemerataan pendapatan di masyarakat adalah dengan memenuhi kebutuhan rakyat terlebih dahulu. Kebutuhan tersebut adalah mencakup kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan), akses kesehatan dan pendidikan. Strategi pemenuhan kebutuhan dasar rakyat yang dilakukan pemerintah diantaranya Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari rakyat, Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) atau disebut juga Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Sosial (social security), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Beasiswa untuk memenuhi akses pendidikan bagi mereka yang kurang mampu, serta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) untuk memenuhi kebutuhan akan kesehatan yang gratis. b.      Program Kredit Lunak dan Penjaminan Kredit Berbasis Komunitas. Pada tanggal 5 November 2007 telah diresmikan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kebijakan ini tentunya merupakan angina segar yang sudah lama ditunggu oleh masyarakat, khususnya usaha mikro dan usaha kecil. Dengan kebijakan KUR, UMKM akan terhindar dari kendala aturan – aturan perbankan yang menyulitkan mereka untuk mendapatkan pinjaman modal dari lembaga keuangan formal (LKF) karena dalam program KUR pemerintah telah menitipkan uang (yang berasal dari APBN) sebesar Rp. 1,4 Triliun pada lembaga penjaminan. Harapannya, bank – bank nasional yang dilibatkan dalam program tersebut akan mampu memberikan pinjaman kepada UMKM. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu masyarakat golongan menengah ke bawah sehingga dapat menjadi wirausaha yang mandiri serta membantu mengurangi presentase penduduk miskin di Indonesia. c.       Pengembangan Usaha atau Industri Kecil. Ada beberapa alasan mengapa usaha kecil perlu dikembangkan, yaitu 1.      Usaha kecil menyerap banyak tenaga kerja. 



Berkembangnya usaha kecil menengah akan menimbulkan dampak positif terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja serta pengurangan jumlah kemiskinan. 2.      Pemerataan dalam distribusi pembangunan.   Lokasi UKM banyak dipedesaan dan menggunakan sumber daya alam local. Dengan berkembangnya UKM, terjadi pemerataan dalam distribusi pendapatan dan juga pemerataan pembangunan sehingga akan mengurangi diskriminasi spasial antara kota dan desa. 3.      Pemerataan dalam distribusi pendapatan. UKM sangat kompetitif dengan pola pasar hampir sempurna, tidak ada monopoli dan mudah dimasuki. Pengembangan UKM yang melibatkan banyak tenaga kerja pada akhirnya akan mempertinggi daya beli. Hal ini terjadi karena pengangguran berkurang dan adanya pemerataan pendapatan yang pada gilirannya akan mengentaskan kemiskinan. Upaya pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan UMKM melalui penerapan PNPM Mandiri Pedesaan (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat pemerataan pendapatan, penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah pedesaan. Program ini dilakukan untuk lebih mendorong upaya peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat di pedesaan. d.      Pemerintah Bekerja Sama dengan Swasta Lokal dan Asing untuk Menjalankan Program Corporate Social Responsibility (CSR). Dengan adanya program pemerintah yang bekerja sama dengan swasta local dan asing untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility (CSR), diharapkan golongan masyarakat bawah, buruh dan usaha – usaha bisa mendapatkan kesempatan untuk ikut dalam kegiatan ekonomi yang produktif secara keseluruhan, bukan hanya segelintir pengusaha yang mendapat perlakuan khusus (Corner of Previledge). untuk keperluan tersebut, pemerintah hendaknya melaksanakan prinsip tanggung jawab sosial yang menjadi tumpuan dan jaminan bahwa segenap lapisan masyarakat secara keseluruhan bisa menikmati hasil – hasil pembangunan ekonomi yang tengah dilakukan. Untuk itu, pemerintah harus mampu bekerja sama dengan swasta local dan asing untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility (CSR). bahkan kalau perlu, mewajibkan persentase laba bersih tertentu perusahaan untuk kegiatan CSR melalui pola bapak angkat dalam kegiatan ekonomi. CSR selanjutnya dapat dijadikan sebagai salah satu indicator tanggung jawab sosial untuk membantu mengembangkan dunia usaha kecil menengah dan koperasi. Program ini menjadikan CSR sebagai tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat. e.       Pemerintah Konsisten dalam Mewujudkan Kebijakan Penegakan Hukum dan Keadilan Ekonomi. Dalam hubungan ini, peran pemerintah sangatlah besar sebagai pembuat strategi dan kebijakan – kebijakan dalam menciptakan pembagian pendapatan di golongan masyarakat yang lebih merata dan berperan serta secara aktif dalam pelaksanaan program pemerataan pendapatan di masyarakat, serta secara konsisten mewujudkan penegakan hukum sehingga dunia usaha nasional dan asing dapat melakukan usaha secara berkesinambungan untuk



menciptakan lapangan kerja secara luas demi terciptanya pemerataan pendapatan. Hukum dan keadilan ekonomi yang tidak mendiskriminasikan golongan miskin merupakan modal awal sehingga kebijakan retribusi yang diambil pemerintah menjadi efektif untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan ketimpangan pendapatan yang ada di Indonesia. 3.      Beberapa Alternatif Praktik Redistribusi Pendapatan di Indonesia. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan telah mengusahakan beberapa hal terkait dengan alternative pendistribusian pendapatan, yaitu sebagai berikut : a.      Subsidi. Dalam rangka pendistribusian pendapatan, pemerintah berupaya untuk mendorong usaha kecil dan menengah agar tetap hidup dan memiliki daya saing. Maka dari itu, pemerintah memberikan subsidi baik berupa potongan harga ataupun memberikan tambahan modal kepada produsen. Subsidi pupuk dari pemerintah kepada petani dimaksudkan supaya petani dapat menekan biaya produksi. Dengan harga pupuk yang lebih rendah, diharapkan para petani dapat menjual hasil pertanian dengan harga yang lebih rendah sehingga dapat bersaing. Subsidi BBM diperuntukkan bagi kalangan menengah ke bawah. Pemberian subsidi bahan bakar ini diharapkan dapat menekan beban biaya transportasi masyarakat. b.      Pengenaan Pajak. Selain pemberian subsidi, cara lain yang digunakan pemerintah untuk mendistribusikan pendapatan adalah dengan pengenaan pajak. Terdapat banyak jenis pajak di Indonesia, antar lain Pajak Penghasilan, Pajak Kendaraan Bermotor, pajak terhadap barang mewah, dan sebagainya. Contohnya seseorang yang membeli mobil mewah dari luar negeri dikenakan pajak sebesar 10 dari harga barang mewah tersebut. Pajak penghasilan adalah pajak yang dibayarkan oleh seseorang yang sudah berpenghasilan dengan batas minimal penghasilan sebesar angka yang telah ditentukan pemerintah. Pajak kendaraan bermotor biasanya satu paket dengan perpanjangan masa berlaku STNK. Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara. Berbagai proyek pemerintah dibiayai dari hasil pembayaran pajak dari masyarakat. Pemberian subsidi kepada masyarakat juga berasal dari pendapatan pajak. Dengan demikian, pajak dan subsidi merupakan alat utama dalam pendistribusian pendapatan. Pajak merupakan sejumlah uang tunai yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang sifatnya dapat dipaksakan berdasarkan undang – undang. Pajak yang diterima pemerintah digunakan untuk membiayai pembangunan dan hasil pembangunan inilah yang akan kembali ke rakyat. 



Rangkuman IPS Kls 8 sm 2 Maritim,agrikutur,redistribusi Januari , 2020 1.      Untuk mendukung ketersediaan komoditas  perdagangan anatarnegara internasional perlu upaya peningkatan ekonomi maritim



2.      Ekonomi maritime merupakan kekgiatan ekonomi yang mencakup trasportasi laut,industry galangan kapal dan perawatannya,pembangunan dan pengopersiaan pelabuhan beserta industry dan jasa terkait. 3.      Ekonomi kelautan merupakan kegiatan ekonomi yag dilakukan  di wilayah  pesisir dan lautan serta di daratyang menggunakan SDA danjasa- jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. 4.      Pembangunan ekonomi maritim ingin menjadikan  kekayaan potensi kemaritiman sebagai landasan  untuk mengadakan  ketersediaan infrastruktur yang berkualitas terutama di sektor kemaritiman 5.      Pembangunan ekonomi maritime akan membawa industry pada kebutuhan akan sumber daya manusia kemaritiman  dan iinovasi teknologi yang berbasisi pada pendidikan kemaritiman yang unggul dan modern 6.      Pembangunan di bidang kelautan diarahkan untuk mencapai empat tujuan ( pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan,peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha ,khususnya  para nelayan ,pembudidayaan ikan dan masyarakat kelautan lainya yang berskala kecil,terpeliharanaya kelestarian lingkungan dan suber daya kelautan,menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa) 7.      Kondisi ekonomi maritime di Indonesia a.       sektor pelayaran ( industry pelayaran kondisi  belum begitu baik,armada kapal nasional masih rendah,sistempelabuhan hanya berperan sebagau cabang atau ranting,pelayaran belum efisien dan belum produktif,daya saing SDM sektor pelayaran relative rendah ) b.      b.sektor perikanan masih sangat rendah emberikan kostribusi terhadap pendapatan Negara, sedangkan sektor perikanan sanagt besar, c.       sektor pariwisata bahari ( kondisi yang ada pariwisata nahari belum berkembang dengan  baik ) 8.      Kebangkitan ekonomi kelautan Indonesia di tandai dengan perubahan paradigma pembangunan nasional  yang  berbasis daratan ke pembangunan yang berbasis kelautan 9.      Pembangunan di bidang klautan diarahkan untuk mencapai tujuan o   pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan o   peningkatan kesejahteraa seluruh pelaku usaha ,khususnya para nelayan ,pembudidayaan ikan  dan masyarakat kelautan yang berskala kecil o   terpeliharanya kelestaria lingkungan dan sumber daya kelautan o   menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan 10.  Pembangunan  pariwisata bahari diyakin dapat mempunyai efek berganda yang dapat menyerap tenaga kerja ,meningkatankan pendapatan masyarakat,mendatangkan wisatawan



asing sehingga memperoleh devisa.selain itu dapat menumbuhkan jiwa dan budaya bahari yang dapat mendorong terwujudnya   Negara maritime yang  tangguh. 11.  Konektivitas maritim akan memberi jaminan kesatuan ekonomi sehingga bisa berdampak pada  menekan perbedaan harga serta kesenjangan ekonomi antar daerah 12.  Bentuk kebijakan dalam menyambut ASEAN Connectivity Indonesia menyiapkan lima pelabuhan  seperti Pelabuhan Belawan, Tanjung Priuk serta pelabuna  di Surabaya , Makasar  dan Kalimantan 13.  Kendala yang utama mengahadapi MEA bukan pada aspek perikanan  akan tetapi lebih pada bagaimana mengubah pola piker dan peningkatan  kemapuan para nelayan dengan didukung teknologi yang modren . . . . 14.  Beberapa daerah diIndonesia memiliki  keindahan bawah laut yang sangat mendunia dan menjadi spot menyelam yang banyakdikunjungituris asing seperti di Sulawesi utara bunaken m,raja empat  di Papua Barat, Labuan Bajo dan Wakatobi . Objek wisata tersebut mempunyai peranan epnting dalam rangka meningkatkan perekonmian masyarakt Indonesia apabila dikelola  dengan baik 15.  Melalui pengembangan berubahan pembanguan dari berbasis darat ke lautan maka pelabuhan ,armada pelayaran laut akan makin maju dan efesien.Semua produk dari pertanian  pangan ,hortikultur,perkebunan,kehutanan, peternakan,bahan tambang, dan mineral dan manufaktur akan lebih berdaya saing  karena biaya logistic akan lebih murah  dan pergerakan barang lebih cepat 16.  Agrikultur di Indonesia hendaknya dapat memberikan peran utama dalam  perekonomian bangsa Indoensia.Petanian ,,merupakan sektor primer dalam perekonomian Indonesia. 17.  Hambatan pembangunan agrikultur  di Indoensia o   skala usaha pertanian pada umumnya kecil o   modal terbatas o   teknologi sederhana o   sangat dipengaruhi musim o   kurang tersedianya benih  yag bermutu pada petani 18.  Strategi pengembangan agrikultur  adalah  .ekofarming,distribusi pupuk secara merata,perbaikan irigasi 19.  Peran sektor pertanian masih rendah karena  menganggap sektor ini hanya sebagai jalan untuk menyelesaikan kebutuhan pangan saja. Tak heran nilai perekonomian produk pertanian selalu dibuat rendah, tanpa mempedulikan nasib para petaninya



20.  Pembangunan pertanian di Indonesia tidak hanya untuk menghasilkan produkproduk  pertanian yang berdaya saing tinggi , tetapi juga mampu mengembangkan pertumbuhan daerah serta pemberdayaan  masyarakat 21.  Strategi lain yang dapat dilakukan sektor pertanian adalah melakukan pembangunan  dan perbaikan  berbagai sarana pendukung sektor pertanian  serta pembukaan lahan baru  sebagai tempat  yang dapat membuka lapangan kerja   baru bagi masyarakat Indonesia 22.  Redistribusi adalah pendistribusian kembali pendapatan kelompok kaya kepada masyrakat kelompok miskin. Kegiatan ini merupakan bentuk subsidi silang yang diberikan dalam bentuk jaminan sosial. 23.  Strategi pemerintah dalam melakukan redistribusi pendapatan melalui program: a. pemberian jaminan askes kebutuhan dasar bagi masyarkat bawah. b. pengembangan usaha atau industri kecil. c. Corporate Social Responsibility (CSR) bekerjasama dengan pihak swasta. d. penegakan hukun dan keadilan ekonomi. 24.  sedangkan alternative redistribudi pendapatan yang dilakuakn oleh pemerintah dengan jalan : o   subsidi silang o   mengefektifkan pengenaan pajak 25.  Resdistribusi vertikal  menunjukan  pada transfer uang dari orang kaya  keorang  miskin, Jaminan social merupakan  bentuk dukungan  warga masyarakat  yang kuat kepada warga masyarakat yang  lemah secara ekonomi . 26.  Resdistribusi horizontal adalah  transfer uang antar kelompok yaitu  dari ke satu ke kelompok lain . contoh dari laki – laki ke perempuan ,dariorang dewasa ke anakanak,dari  remaja ke orang tua.resdistribusiini bisa juga antar pribadi  yakni dari  dari satu siklus ke siklus lainnya . 27.  alasan usaha kecil perlu dikembangkan  o   usaha kecil banyak menyerap tenaga kerja o   pemerataan distribusi pembangunan o   pemerataan dalam distribusi pendapatan 28.  Persamaan ekonomi maritime dan kelautan pada tujuannya adalah  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat Indonesia  sehingga tercapai keadian social 29.  Contoh  strategi pemenuhan  kebutuhan dasar rakyat yang dilakukan pemerintah  diantaranya  BLT,Bantuan Tunai,Program Keluarga Harapan, BOS , Jamkesmas 30.  Hasil pengembangan berbagai sektor dan aktifitas perdagagan perlu didistribusikan kembali kepada masyarakat secara adil dan merata sehingga  tercapai kesejahteraan masyarakat.