Evaluasi Kepatuhan Peraturan Perundangan - 2022 [PDF]

  • 0 0 0
  • Suka dengan makalah ini dan mengunduhnya? Anda bisa menerbitkan file PDF Anda sendiri secara online secara gratis dalam beberapa menit saja! Sign Up
File loading please wait...
Citation preview

No . Formulir Revisi Tanggal Efektif



EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERSYARATAN LAINNYA



No



Nomor Peraturan /Persyaratan Lainnya



Judul / Subjek



1



UUD No. 1 Tahun 1970



Keselamatan Kerja



2



KepMen ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018



Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Tehnik Pertambangan Yang Baik



3



Pemenaker No. 02/MEN/1989



Tentang Pengawas instalasi penyalur petir



4



Pemenaker No. Per 03/Men/1978



Persyaratan Penunjukan dan wewenang serta Kewajiban pegawai pengawas keselamatan kerja dan ahli keselamatan kerja



5



Kepmen Pertambangan dan Energi No. 1827-K-30MEM-2018



Keselamatan dan Kesehatan Pertambangan Umum



6



Permenakertrans No. Per 04/Men/1980



7



Undang-undang No 13 Thn 2003



Tentang Ketenagkerjaan



8



Permenaker No. Per.01/Men/1982



Bejana Tekanan



9



Permenakertrans No. 09/MEN/VII/2010



Tentang Operator dan petugas pesawat angkat dan angkut



10



Kepmenaker No. Kep1135/Men/1987



Bendera Keselamatan dan Kesehatan Kerja



Akses Peraturan



Aktifitas/Kegiatan/Peralatanyang berhubungan



- Program Pencegahan Kecelakaan - Pengawasan oleh ahli K3 Departemen Tenaga Kerja - Pembinaan K3(Induksi, training) untuk karyawan RI - Pemeriksaan kesehatan karyawan - Pelaporan kecelakaan Kementrian Pertambangan Penunjukan/Pengesahaan PJO dan Energi Pelaksanaan Audit SMKP



Dibuat



Disetujui



Diketahui



Said Muhammad SHE Officer



Murniati HRG Dept



Saharuddin Project Manager



Evaluasi Pemenuhan



PIC



Status Pemenuhan



Penyusunan OTP Sertifikasi Hasil Training Hasil MCU Hasil Investigasi



SHE SHE SHE HRG SHE



100% 100% 100% 100% 100%



Surat Penunjukan



SHE



100%



Hasil Audit SMKP



SHE



100%



Sertifikasi Bangunan workshop



SHE



100%



Sertifikasi ahli K3



SHE



100%



Dokumen Tugas dan Tanggung jawab



SHE



100%



SO Perusahaan



SHE



100%



Matriks APD Hasil Investigasi



SHE SHE



100% 100%



kartu Inspeksi Apar



SHE



100%



Kartu BPJS Ketenagakerjaan



HRG



100%



Inspeksi tabung tertutup



SHE



100%



Sertifikasi



SHE



100%



Departemen Tenaga Kerja Operator dan petugas pesawat angkat dan angkut wajib untuk RI mengikuti training dan mempunyai sertifikat



Sertifikasi operator dan rigger



SHE



100%



Pemasangan bendera keselamatan kerja disebelah kiri bendera Departemen Tenaga Kerja nasional, ditempatkan dihalaman depan dan tiang tidak boleh RI lebih tinggi dari tiang bendera nasional



Bendera K3 dan Bendera Merah Putih



SHE



100%



Departemen Tenaga Kerja Penerepan Sistem pengawas instalasi penyalur petir RI Departemen Tenaga Kerja RI



Penunjukan ahli K3 Pemenuhan wewenang dan kewajiban ahli K3



-Pembentukan komite K3LH Departemen Pertambangan - Pengadaan APD dan Energi - Pelaporan kecelakaan tambang



Syarat-syarat pemasangan dan Departemen Tenaga Kerja Penggantungan APAR setinggi 1,25m sesuai jenis, pemasangan pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan RI tanda APAR dan pelaksanaan pemeriksaan APAR secara rutin Setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja serta untuk melindungi keselamatan pekerja guna mewudukan produktifitas kerja yang optimal Penyimpanan tabung lengkap dengan tutp Departemen Tenaga Kerja Pemeriksaan, pengujian, pengesahan dan pemakaian bejana RI tekanan Kementrian Ketenagakerjaan



: F-HSE-002 : 1/1 : 10 Jan 2022



Due date pemenuhan



11



Permenaker No. Per03/Men.1998



Tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan



12



Peraturan Menteri Tenaga Kerja & Transmkgrasi RI No. Per-02/Men 1980



Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja



13



Peraturan Menteri Tenaga Kerja & Transmkgrasi RI No. Per-01/Men 1981



Kewajiban melaporkan kecelakaan yang terjadi ditempat kerja Departemen Tenaga Kerja Kewajiban melakukan pemeriksaan / investigasi atas kecelakaan RI yang terjadi



Hasil Investigasi dan HIRA



SHE



100%



Chek fatigue MCU Tahunan



HRG & SHE



100%



Data Insiden



SHE



100%



SHE



100%



SHE & HRG SHE



100% 100%



SHE



100%



Melakukan analisa atas semua kecelakaan yang terjadi



Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. Kep187/Men/1999



15



Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Di Republik Indonesia Nomor : Tempat Kerja PER- 15 /MEN/VIII/2008



16



- Melaporkan adanya penyakit akibat kerja maksimal 2x24 jam



- Pelaksanaan tindakan preventive untuk pencegahan penyakit Kewajiban Melaporkan Penyakit Akibat Departemen Tenaga Kerja akibat kerja Kerja RI - Kewajiban untuk menyediakan & menggunakan APD wajib. - Pelaksanaan pelatihan terkait dengan penyakit akibat kerja. - Penyediaan lembar keselamatan bahan (MSDS) untuk bahan kimia - Penempatan MSDS pada tempat yang mudah dilihat. Pembentukan Unit Penanggulangan Departemen Tenaga Kerja - Sosialisasi isi MSDS kepada karyawan. Kebakaran di Tempat Kerja RI - Penempatan bahan kimia sesuai dengan karakteristiknya sesuai MSDSIBPR. yang digunakan. -dengan Pembuatan



14



Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No 05 Th 2006



Departemen Tenaga Kerja - Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan sebelum kerja RI - Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan berkala



Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama



Kementerian Tenaga Kerja RI



Penyusunan IBPR Penyediaan kotak P3K



SHE



100%



- Pengukuran emisi kendaraan bermotor lama setiap 6 bulan Kementerian Lingkungan sekali. Hidup - Melakukan pengendalian tingkat kebisingan lingkungan dibawah 70 dB.



Pemeriksaan unit ke Dinas Perhubungan



SHE



100%



Internal Memo dan Prosedur terkait covid 19



SHE & HRG



100%



Hasil Rapid Diagnotic test antigen



HRG



100%



Hasil Rapd Diagnotic test antigen



HRG



100%



Dokumentasi



SHE



100%



Perbup No. 52 Thn 2020



Penerapan Disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan



Pemerintah Daerah



18



KepMen Kesehatan No HK.01.07/Menkes/3602/202 1



Perubahan atas keputusan menteri kesehatan



Keputusan Menteri



19



KepMen Penggunaan Rapid diagnotic test antigen HK.01.07/Menkes/446/ 2021 IM Dalam Negeri No. 02 Tahun 2021



Dokumen MSDS P5M House Keeping



Penyediaan fasilitas P3K yang memadai



17



20



Penyusunan OTP terkait fatal prevention Pengadaan masker APD Training internal BC Dokumen MSDS



Keputusan Menteri



a.Memonitoring karyawan yang melaksanakan cuti ke luar kota untuk melakuakan swab ketika akan masuk kerja kembali b. Melaksanakan karantina mandiri setelah melaksanakan perjalanan luar daerah c. Pembagaian Masker ke seluruh karyawan d. Melakukan penyemprotan disinfektan dilingkungan arae kerja d. Melakukan pengecekan suhu tubuh kepada seluruh karyawan sebelum memasuki area kerja Penggunaan Rapid Diagnostic test antigen dalam pemeriksaaan



corona virus disease Penggunaan Rapid diagnotic test antigen dalam pemeriksaan corona virus disease 2019 (covid 19 )



Perpanjangan pemberlakuan pembatasan a. Melakukan social distancing dan pshycal distancing di area kegiatan masyarakat untuk pengendalian Keputusan Menter Dalam kerja Negeri penyebaran corona virus disease 2019 ( b. Melakukan pengurangan jam kerja covid -19 )



21



PER. 02/MEN/1982



22



Permenakertrans No. 08/MEN/VII/2010



Kwalifikasi Juru Las Di Tempat Kerja



Tentang Alat Pelindung Diri



23



Permenaker 09 Tahun 2016



Keselamatan dan Kesehatan dalam Pekerjaan Ketinggian



24



KEP. 174/MEN/1986 104/KPTS/1986



Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Tempat Kegiatan Kontruksi



25



Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2008



Pengelolaan Sampah



Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Permen ESDM No.24 Tahun dan Sumber Daya Mineral No.28 tahun 26 2012 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara 27



Peraturan Menteri Tenaga Kerja & Transmkgrasi RI No. Per-04/Men/1993



Jaminan Kecelakaan Kerja



a. Kewajiban Juru las mempunyai sertifikasi juru las . Keputusan Menteri Tenaga b. Jenis pekerjaan las ditetapkan pada kwalifikasi sertifikasi juru Kerja Dan Transmigrasi las c. Juru las dogolongkan atas : Juru las kelas 1, 2, dan 3 a. Pengusaha Wajib menyediakan APD bagi pekerja /buruh di Peraturan Menteri Tenaga tempat kerja Kerja Dan Transmigrasi RI b. APD yang digunakan harus sesuai standar SNI c. APD diberikan secara cuma-cuma



a. Prosedur Kerja (untuk melakukan pekerjaan pada ketinggian) Peraturan Menteri Tenaga b. Teknik tatacara bekerja yang aman Kerja Dan Transmigrasi RI c. APD, perangkat pelindung jatuh dan angkur d. Tenaga kerja (kompeten dan adanya bagian K3)



Menteri Tenaga Kerja dan Perancah (Scaffolds) Menteri Pekerjaan Umum Kementerian Lingkungan Pengelolaan Semua Jenis Sampah Hidup



Kementrian ESDM



Pemberian simbol dan tempat penyimpanan limbah B3 berdasarkan karakteristik limbah B3



Peraturan Menteri Tenaga Comissioning dan Recomissioning Kendaraan/Unit Kerja RI



Sertifikasi tenaga ahli



SHE



100%



Pengadaan APD



HRG



100%



a. SOP Bekerja di ketinggian dan Intruksi kerja Bekerja di Ketinggian b. Surat Izin Bekerja Ketinggian c. Sertifikasi Personil d. Penyediaan APD bekerja diketinggian



HRG & SHE



100%



Sertifikasi scafolding



HRG & SHE



100%



Peyediaan tempat sampah (Organik, Non-organik, Sampah B3



HRG & SHE



100%



Penyediaan stiker dan tempat sampah limbah B3 (kemasan, majun, dll)



SHE



100%



Commissioning dan pengecekan unit tahunan



SHE



100%