Faktor Penyebab Terjadinya Peristiwa G30S PKI [PDF]

Citation preview

Makalah PPKn



D I S U S U N Oleh UMMI RAKIDA KELAS : XII MIA 1 Mapel : Bahasa Indonesia



SMA NEGERI 1 KRUENG BARONA JAYA ACEH BESAR 2020



1. Faktor Penyebab Terjadinya Peristiwa G30S PKI 1) Faktor Ekonomi Permasalahan dalam kudeta disetiap negara tentu saja diawali dengan faktor ekonomi sebagai alasan pembenaran kudeta, tidak terkecuali di Indonesia. Ekonomi Indonesia sedang terpuruk pada tahun 1965 dimana hal ini menyebabkan dukungan dari rakyat kepada Presiden Soekarno berkurang. Ditambah lagi dengan kebijakan “Ganyang Malaysia” yang dianggap akan memperparah kondisi ekonomi Indonesia saat itu, kepercayaan masyarakat Indonesia dan militer mencapai titik terburuk saat itu. Kenaikan inflasi sebesar 650% semakin memperburuk suasana dan situasi saat itu, dimana rakyat banyak yang kelaparan, dan hal ini sebenarnya disebabkan karena gagasan dua panglima tinggi yaitu Jendral Suharto dan Jendral Nasution. Pembantaian terhadap pedagang yang berasal dari RRC menyebabkan proses perdagangan menjadi



turun dan berakibat



pada penurunan ekonomi.



Kesengsaraan rakyat akibat kondisi ekonomi ini juga akhirnya yang menjadikan rakyat mengamuk ketika 6 jendral terbunuh, dan konsekuensinya adalah pembantaian orang orang yang tertuduh atau dicurigai sebagai PKI. Bahkan pembantaian ini juga menyasar ke keturunan tionghoa dengan alasan kecerobohan akibat kekacauan. 2) Angkatan Kelima Gagasan PKI Pengaruh PKI pada tahun 1965 mencapai pada puncaknya dimana pengikut dan simpatisan PKI telah memasuki dengan elemen masyarakat, dan memiliki hubungan yang cukup baik dengan Presiden Soekarno. Di tahun 1965 itu, PKI mengusulkan kepada Presiden Soekarno untuk menambah angkatan militer yang dinamakan ‘Angkatan Kelima’ diluar dari TNI dan berdiri sendiri. Hal ini tentunya menyebabkan kecurigaan antara pihak militer dan PKI. Selain itu PKI juga telah mnyusupi hingga ke kalangan polisi sehingga situasi semakin memasan, dimana banyak hasutan hasutan dan konfrontasi antara rakyat dengan TNI, hal ini menjadi fondasi untuk rencana G30S, dan merupakan salah satu penyebab G30s PKI



3) Kesehatan Presiden Soekarno Pada tahun 1964 dikabarkan bahwa Presiden Soekarno sedang sakit parah, tentu saja hal ini menyebabkan kecemasan dan rumor perebutan kekuasaan bila Presiden Soekarno akan meninggal dunia. Akan tetapi, ini sebenarnya diketahui oleh ketua PKI yaitu Aidit bahwa Presiden Soekarno hanya sakit ringan. Jadi kemungkinan sangat besar kalau ini dilakukan oleh pihak ke 3 yang bukan dari Presiden Soekarno maupun PKI, bagaimanapun juga, kecemasan akibat isu kesehatan ini tetap menjadi salah satu penyebab G30S PKI 4) Permusuhan Dengan Malaysia Faktor ini juga menjadi salah satu sebab kuat, karena PKI lah yang menghasut Presiden Soekarno untuk bersikap lebih tegas dan menolak negosiasi yang diusulkan oleh Presiden Pilipina dan Perdana Mentri Malaysia saat itu. Tentu saja hal ini tidak lepas dari tindakan rakyat Malaysia saat itu yang menyerbu gedung KBRI dan membuat PM Malaysia saat itu Tunku Abdul Rahman dipaksa menginjak lambang negara Indonesia. Aksi ini membuat Presiden Soekarno sangat murka dan membuat gerakan “Ganyang Malaysia” untuk balas dendam terhadap aksi itu, tentu saja hal ini tidak didukung penuh oleh Militer. Salah satu alasannya adalah karena Malaysia memiliki bantuan dari Inggris, dan Indonesia dengan kondisi ekonomi dan tentara yang kurang memadai dirasa oleh para Jendral angkatan darat tidak bisa menyaingi kekuatan militer mereka. Alhasil akibat pertempuran setengah hati yang dilakukan di Kalimantan, dan lokasi lokasi tertentu di Malaysia gagal, bahkan Indonesia kalah dalam perang gerilya yang menjadi keunggulannya dari jaman dulu. Mengetahui tidak didukung penuh oleh militer, akhirnya Presiden Soekarno menjadi dekat dengan PKI. Kalau kita analisa, tentunya faktor ini lah kenapa Presiden Soekarno mempunyai kedekatan yang sangat erat pada PKI, walaupun sebenarnya pada tahun tahun 1955 Soekarno sudah menunjukan kedekatannya, akan tetapi karena peristiwa ini, posisi PKI di kabinet pemerintahan menjadi tidak tergoyahkan. Dan kalau ditelisik dari dokumen rahasia yang baru dikeluarkan CIA baru baru ini, sebenarnya Presiden Soekarno hanya menggunakan PKI untuk menjatuhkan Malaysia dan tidak sepenuhnya percaya pada mereka.



Hal ini dibuktikan dari dokumen yang disebar karena terdapat percakapan santai antara Presiden Soekarno dengan pemimpin sayap kanan bahwa sebenarnya kedekatan ini hanyalah topeng, dimana dia masih membutuhkan PKI untuk menjatuhkan Malaysia. dan suatu saat akan tiba gilirannya. Akan tetapi karena ini adalah percakapan tingkat tinggi dan tidak ada yang tahu tentang intensi dari Presiden Soekarno maka sampai saat sebelum dokumen ini disebarkan, sejarah yang diajarkan disekolah menyebutkan bahwa Presiden Soekarno memang menaruh kepercayaan pada PKI. Hal lain yang disebabkan karena permusuhan dengan Malaysia adalah perpecahan internal karena merasa peperangan di sabotase oleh petinggi angkatan darat yang takut pada Malaysia, dan akibatnya banyak yang mendukung PKI, yang berujung pada penyebab G30S PKI. 5) Amerika Serikat Sebagai Aktor Dibalik Layar Tentu saja kita tahu bahwa Ameria Serikat sebagai negara liberal tentunya anti komunisme, oleh karena itu melalui CIA mereka berusaha agar pemerintahan Indonesia saat itu tidak jatuh kedalam kuasa PKI yang merupakan partai komunis. Dengan kedekatan Presiden Soekarno yang sangat erat dengan PKI. Banyak dokumen dokumen dari FBI CIA yang telah disebarkan untuk mengungkapkan keterlibatan mereka dalam insiden G30S PKI, dimana memang benar kalau mereka yang memberikan list anggota PKI kepada pemerintah Soeharto sehingga terjadi pembantaian yang keji itu. Dari sini memang patut dicurigai apakah ada andil Amerika dalam kenaikan posisi Soeharto yang bisa menjadi presiden karena peristiwa ini. Sayangnya hal ini tidak memiliki bukti yang cukup, mungkin suatu saat setelah semua dokumen CIA telah di publikasi maka kebenaran akan terbukti. Jadi itu tadi adalah faktor faktor penyebab G30S PKI sejarah tragedi Indonesia, dan berujung kepada supersemar. hendaknya kita ingat salah satu pembantaian terkeji tidak hanya di Indonesia, tapi di mata internasional. bahwa kejadian ini tidak boleh terulang lagi. Jangan terbuai oleh hasutan pemecah belah, tingkatkan rasa toleransi, maka sejarah ini merupakan suatu yang beharga.



2. Pihak yang bertanngung jawab atas terjadinya persitiwa G30S PKI Sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Asvi Warman Adam, mengatakan, Presiden Pertama RI Soekarno pernah menyebut bahwa peristiwa G30S merupakan peristiwa yang sarat dengan kepentingan. “Soekarno sendiri dalam Pidato Nawaksara mengatakan bahwa peristiwa G30S merupakan pertemuan tiga sebab, yaitu pimpinan PKI yang keblinger, subversi nekolim dan oknum yang tidak bertanggung jawab." "Jadi, dalangnya tidak tunggal dan merupakan perpaduan unsur dalam negeri dengan pihak asing,” kata Asvi Warman Adam. Dikutip dari Historia.id, dalam artikel berjudul Lima Versi Pelaku G30S, yang ditulis Randy Wirayudha, berikut kutipan lengkap artikel tentang dugaan 5 dalang peristiwa berdarah yang menjadi sejarah kelam Indonesia tersebut:



10 Pahlawan Revolusi yang gugur dalam peristiwa G30S VERSI 1: Partai Komunis Indonesia (PKI) DN Aidit, pemimpin PKI melambaikan tangannya. Ini merupakan versi rezim Orde Baru. Literatur pertama dibuat sejarawan Nugroho Notosusanto dan Ismael Saleh bertajuk Tragedi Nasional Percobaan Kup G30S/PKI di Indonesia (1968). Intinya menyebut skenario PKI yang sudah lama ingin mengkomuniskan Indonesia. Buku ini juga jadi acuan pembuatan film Pengkhianatan G30S/PKI garapan Arifin C. Noer.



Selain itu, rezim Orde Baru membuat Buku Putih yang dikeluarkan oleh Sekretariat Negara dan Sejarah Nasional Indonesia suntingan Nugroho Notosusanto yang diajarkan di sekolah-sekolah semenjak Soeharto berkuasa. Oleh karena itu, versi Orde Baru ini mencantumkan “/PKI” di belakang G30S. Para pelaku sendiri menamai operasi dan menyebutkannya dalam pengumuman resmi sebagai “Gerakan 30 September” atau “G30S”. Sebagai bagian dari propaganda Orde Baru, gerakan ini pernah disebut sebagai Gestapu (Gerakan September Tigapuluh). Penamaan ini adalah bagian dari propaganda untuk mengingatkan orang kepada Gestapo, polisi rahasia Nazi Jerman yang terkenal kejam. Presiden Soekarno mengajukan penamaan menurut versinya sendiri, yakni “Gerakan Satu Oktober” atau “Gestok.” Menurutnya, Gestok jauh lebih tepat menggambarkan peristiwanya karena kejadian penculikan para jenderal dilakukan lewat tengah malam 30 September yang artinya sudah memasuki tanggal 1 Oktober dini hari. Penyebutan G30S/PKI sebagai bagian propaganda untuk menegaskan bahwa satusatunya dalang di balik peristiwa penculikan dan pembunuhan para jenderal Angkatan Darat adalah PKI. Penamaan peristiwa ini selama bertahun-tahun digunakan dalam pelajaran sejarah sebagai satu-satunya versi yang ada. Penamaan tersebut menutup kemungkinan munculnya versi lain yang memiliki sudut pandang berbeda atas peristiwa yang terjadi. Kesimpulan tersebut diambil tanpa terlebih dahulu melewati sebuah penyelidikan. Sejarawan John Roosa dalam Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto mengemukakan bahwa PKI sama sekali tidak terlibat secara kelembagaan. Sebagaimana semestinya sebuah keputusan resmi partai yang harusnya diketahui oleh semua pengurus, rencana gerakan Untung hanya diketahui oleh segelintir orang saja. Struktur kepengurusan partai mulai dari Comite Central (CC) sampai dengan Comite Daerah Besar (CDB) tak mengetahui sama sekali adanya rencana itu.



“Karena dia (Roosa) menggunakan sumber-sumber yang sangat kuat. Misalnya, keterangan pengakuan Iskandar Subekti, orang yang menulis pengumumanpengumuman G30S di (Pangkalan) Halim. Dia juga menggunakan keterangan pengakuan Brigjen Supardjo. Artinya orangorang yang betul-betul terlibat secara meyakinkan dalam kejadian tanggal 30 September 1965 sampai paginya itu,” kata Asvi. VERSI 2: Konflik Internal Angkatan Darat Ahmad Yani dan Abdul Haris Nasution. Sejarawan Cornell University, Benedict ROG Anderson dan Ruth McVey, mengemukakan dalam A Preliminary Analysis of the October 1 1965, Coup in Indonesia atau dikenal sebagai Cornell Paper (1971), bahwa peristiwa G30S merupakan puncak konflik internal Angkatan Darat. Dalam Army and Politics in Indonesia (1978), sejarawan Harold Crouch mengatakan, menjelang tahun 1965, Staf Umum Angkatan Darat (SUAD) pecah menjadi dua faksi. Kedua faksi ini sama-sama anti-PKI, tetapi berbeda sikap dalam menghadapi Presiden Sukarno. Kelompok pertama, “faksi tengah” yang loyal terhadap Presiden Sukarno, dipimpin Letjen TNI Ahmad Yani, hanya menentang kebijakan Soekarno tentang persatuan nasional karena PKI termasuk di dalamnya. Kelompok kedua, “faksi kanan” bersikap menentang kebijakan Ahmad Yani yang bernafaskan Sukarnoisme. Dalam faksi ini ada Jenderal TNI AH Nasution dan Mayjen TNI Soeharto. Peristiwa G30S yang berdalih menyelamatkan Soekarno dari kudeta Dewan Jenderal, sebenarnya ditujukan bagi perwira-perwira utama “faksi tengah” untuk melapangkan jalan bagi perebutan kekuasaan oleh kekuatan sayap kanan Angkatan Darat. Selain mendukung versi itu, WF Wertheim menambahkan, Sjam Kamaruzaman yang dalam Buku Putih terbitkan Sekretariat Negara disebut sebagai Kepala Biro Chusus Central PKI adalah “agen rangkap” yang bekerja untuk DN Aidit dan Angkatan Darat. VERSI 3: Presiden Soekarno Presiden Soekarno dan Presiden John F. Kennedy dalam lawatan tahun 1961.



Setidaknya ada tiga buku yang menuding Presiden Sukarno terlibat dalam peristiwa G30S: Victor M. Fic, Anatomy of the Jakarta Coup, October 1, 1965 (2004); Antonie C.A. Dake, The Sukarno File, 1965-67: Chronology of a Defeat (2006) yang sebelumnya terbit berjudul The Devious Dalang: Sukarno and So Called Untung Putsch: Eyewitness Report by Bambang S. Widjanarko (1974); dan Lambert Giebels, Pembantaian yang Ditutup-tutupi, Peristiwa Fatal di Sekitar Kejatuhan Bung Karno. Menurut Asvi ketiga buku tersebut “mengarah kepada de-Sukarnoisasi yaitu menjadikan presiden RI pertama itu sebagai dalang peristiwa Gerakan 30 September dan bertanggung jawab atas segala dampak kudeta berdarah itu.” Ketika buku Dake terbit di Indonesia dengan judul Sukarno File (2005), keluarga Soekarno protes keras dan menyebutnya sebagai pembunuhan karakter terhadap Sukarno. Untuk menyanggah buku-buku tersebut, Yayasan Bung Karno menerbitkan buku Bung Karno Difitnah pada 2006. Cetakan kedua memuat bantahan dari Kolonel CPM Maulwi Saelan, wakil komandan Resimen Tjakrabirawa. VERSI 4: Letjen Soeharto Letjen TNI Soeharto, waktu itu menjabat Menpangad, menerima delegasi KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia), salah satu organisasi antikomunis. Komandan Brigade Infanteri I Jaya Sakti Komando Daerah Militer V, Kolonel Abdul Latief



dalam Pledoi



Kolonel



A.



Latief:



Soeharto



Terlibat



G30S (1999)



mengungkapkan bahwa dia melaporkan akan adanya G30S kepada Soeharto di kediamannya di Jalan Haji Agus Salim Jakarta pada 28 September 1965, dua hari sebelum operasi dijalankan. Bahkan, empat jam sebelum G30S dilaksanakan, pada malam hari 30 September 1965, Latief kembali melaporkan kepada Soeharto bahwa operasi menggagalkan rencana kudeta Dewan Jenderal akan dilakukan pada dini hari 1 Oktober 1965. Menurut Latief, Soeharto tidak melarang atau mencegah operasi tersebut. Menurut Asvi, fakta bahwa Soeharto bertemu dengan Latief dan mengetahui rencana G30S namun tidak melaporkannya kepada Ahmad Yani atau AH Nasution, menjadi titik masuk bagi analisis “kudeta merangkak” yang dilakukan oleh Soeharto.



Ada beberapa varian kudeta merangkak, antara lain disampaikan oleh Saskia Wierenga, Peter Dale Scott, dan paling akhir Soebandrio, mantan kepala Badan Pusat Intelijen (BPI) dan menteri luar negeri. Dalam Kesaksianku tentang G30S (2000) Soebandrio mengungkapkan rangkaian peristiwa dari 1 Oktober 1965 sampai 11 Maret 1966 sebagai kudeta merangkak yang dilakukan melalui empat tahap: 1. menyingkirkan para jenderal pesaing Soeharto melalui pembunuhan pada 1 Oktober 1965; 2. membubarkan PKI, partai yang memiliki anggota jutaan dan pendukung Soekarno; 3. menangkap 15 menteri yang loyal kepada Presiden Soekarno; 4. mengambilalih kekuasaan dari Soekarno. VERSI 5: Central Intelligence Agency (CIA). Sebagai konsekuensi dari Perang Dingin tahun 1960-an, Amerika Serikat dan negaranegara Barat seperti Australia, Inggris, dan Jepang berkepentingan agar Indonesia tidak jatuh ke tangan komunis. Amerika Serikat menyiapkan beberapa opsi terkait situasi politik di Indonesia. Menurut David T Johnson dalam Indonesia 1965: The Role of the US Embassy, opsinya adalah membiarkan saja, membujuk Soekarno beralih kebijakan, menyingkirkan Soekarno, mendorong Angkatan Darat merebut pemerintahan, merusak kekuatan PKI dan merekayasa kehancuran PKI sekaligus menjatuhkan Sukarno. Opsi terakhir yang dipilih. Keterlibatan Amerika Serikat melalui operasi CIA (Dinas Intelijen Amerika Serikat) dalam peristiwa G30S telah terang benderang diungkap berbagai sumber. Peter Dale Scott, profesor dari University of California, menulis US and the Overthrow of Sukarno 1965-1967 yang diterbitkan dengan judul CIA dan Penggulingan Sukarno (2004). Menurut Dale, CIA membangun relasi dengan para perwira Angkatan Darat dalam Seskoad (Sekolah Staf Komando Angkatan Darat). Salah satu perwiranya adalah Soeharto. Sumber lain Di Balik Keterlibatan CIA: Bung Karno Dikhianati (2001) karya wartawan Belanda Willem Oltmans. Juga buku Bung Karno Menggugat: Dari



Marhaen, CIA, Pembantaian Massal ’65 hingga G30S (2006) karya sejarawan Baskara T Wardaya. Sejarawan John Roosa juga mengungkap bahwa pada akhir 1965 Amerika Serikat memberikan perangkat komunikasi radio lapangan yang sangat canggih ke Kostrad. Antenanya dipasang di depan markas besar Kostrad. Wartawan investigasi, Kathy Kadane dalam wawancaranya dengan para mantan pejabat tinggi Amerika Serikat di akhir 1980-an menemukan bahwa Amerika Serikat telah memantau komunikasi Angkatan Darat melalui radio-radio tersebut. CIA memastikan frekuensi-frekuensi yang akan digunakan Angkatan Darat sudah diketahui oleh National Security Agency (Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat). NSA menyadap siaran-siaran radio itu di suatu tempat di Asia Tenggara, dan sesudah itu para analis menerjemahkannya. Hasil sadapan itu kemudian dikirim ke Washington. Dengan demikian Amerika Serikat memiliki detil bagian demi bagian laporan tentang penyerangan Angkatan Darat terhadap PKI, misalnya, mendengar “komando-komando dari satuan-satuan intelijen Soeharto untuk membunuh tokohtokoh tertentu di tempat-tempat tertentu.” Amerika Serikat juga memberikan bantuan dana sebesar Rp50 juta (sekitar $10.000) untuk membiayai kegiatan KAP (Komite Aksi Pengganyangan Gerakan September Tiga Puluh) Gestapu. Selain itu, CIA juga memberikan daftar nama-nama tokoh PKI kepada Angkatan Darat



3. Dugaan terjadinya Pelanggaran HAM Komnas HAM menyatakan menemukan bukti-bukti yang cukup tentang dugaan pelanggaran HAM berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan dalam setelah peristiwa G30S PKI.



Wakil Ketua Komnas HAM Nurcholis mengatakan Komnas HAM menyimpulkan telah menemukan cukup bukti adanya dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan setelah pecah peristiwa G30S PKI. Kesimpulan ini diambil berdasarkan penyelidikan selama empat tahun terakhir. "Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat," kata Nurcholis dalam jumpa pers di Jakarta pada Senin, 23 Juli. Dugaan pelanggaran itu terjadi antara lain sebagai akibat dari pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa dan perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik. Mereka yang dianggap bisa dimintai pertanggungjawabannya, kata Nurcholis, adalah semua pejabat dalam struktur Kopkamtib pada 1965-1968 dan 1970-1978 serta semua panglima militer daerah saat itu. 4. Pengaruh Peristiwa tersebut terhadap Persatuan dan Kesatuan Bangsa Dampak Peristiwa G30 S/PKI 1965 Terjadinya peristiwa G30 S/PKI 1965 di Indonesia telah memberikan dampak negatif dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat Indonesia yaitu : 1) Dampak Sosial-Politik Peristiwa G30S/PKI Terhadap Masyarakat Indonesia Setelah peristiwa G30S/PKI berakhir, kondisi politik Indonesia masih belum stabil. Situasi Nasional sangat menyedihkan, kehidupan ideologi nasional belum mapan. Sementara itu, kondisi politik juga belum stabil karena sering terjadi konflik antar partai politik. Demokrasi Terpimpin justru mengarah ke sistem pemerintahan diktator. Kehidupan ekonomi lebih suram, sehingga kemelaratan dan kekurangan makanan mterjadi dimana – mana.



Presiden Soekarno menyalahkan orang – orang yang terlibat dalam perbuatan keji yang berakhir dengan gugurnya Pahlawan Revolusi serta korban – korban lainnya yang tidak berdosa. Namun Presiden Soekarno menyatakan gerakan semacam G30S/PKI dapat saja terajdi dalam suatu revolusi. Sikap Soekarno ini diartikan lain oleh masyarakat, mereka menganggap Soekarno membela PKI. Akibatnya, popularitas dan kewibawaan Presiden menurun di mata Rakyat Indonesia. Demonstrasi besar – besaran terjadi pada tanggal 10 januari 1966. Para demonstran ini mengajukan tiga tuntutan yang terkenal dengan sebutan TRITURA ( Tri Tuntutan Rakyat ), meliputi sebagai berikut : a) Pembubaran PKI. b) Pembersihan Kabinet Dwikora dari unsur – unsur OKI. c) Penurunan harga – harga ( Perbaikan Ekonomi ). Tindakan Pemerintah lainnya adalah mengadakan reshuffle ( perombakan ) Kabinet Dwikora. Pembaharuan Kabinet Dwikora terjadi tanggal 21 Februari 1966 dan kemudian disebut dengan Kabinet Dwikora Yang Disempurnakan. Mengingat jumlah anggota mencapai hampir seratus orang, maka kabinet itu sering disebut dengan Kabinet Seratus Menteri. Menjelang pelantikan Kabinet Seratus Menteri pada tanggal 24 Februari 1966, KAMI melakukan aksi serentak. Dalam demonstrasi itu gugur seorang mahasiswa Universitas Indonesia, Arief Rahman Hakim. 2) Peristiwa itu berpengaruh besar terhadap maraknya gelombang aksi demonstrasi. Di Istana Bogor ketiga perwira tinggi itu mengadakan pembicaraan langsung dengan Presiden yang didampingi oleh Dr. Subandrio, Dr. J. Leimena dan Dr. Chaerul Saleh. Sesuai dengan kesimpulan pembicaraan, maka ketuga perwira TNI – AD itu bersama dengan Komandan Resimen Cakrabirawa, Brigjen Sabur diperintahkan membuat konsep surat perintah kepada Letjen Soeharto yang kemudian Surat Perintah itu lebih dikenal dengan sebutan Surat Perintah 11 Maret ( Supersemar ). Isi pokoknya adalah memerintahkan kepada Letjen Soeharto atas nama Presiden untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketertiban serta kestabilan jalannya



pemerintahan dan jalannya revolusi serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan presiden. 3) Dampak Politik 



Presiden Soekarno kehilangan kewibawaannya di mata rakyat Indonesia.







Kondisi politik Indonesia semakin tidak stabil sebab muncul pertentangan dalam lembaga tinggi negara.







Sikap pemerintah yang belum dapat mengambil keputusan untuk membubarkan PKI sehingga menimbulkan kemarahan rakyat.







Munculnya aksi demonstrasi secara besar-besaran yang dilakukan rakyat beserta mahasiswa yang tergabung dalam KAMI, KAPPI dan KAPI menuntut pembubaran terhadap PKI beserta ormas-ormasnya. Tuntutan mereka dikenal dengan istilah Tritura atau Tiga Tuntutan Rakyat yaitu : 1. Pembubaran PKI. 2. Pembersihan Kabinet Dwikora dan Unsur-unsur PKI. 3. Penurunan harga-harga barang.







Pemerintah mengadakan reshuffle (pembaharuan) terhadap Kabinet Dwikora menjadi Kabinet Dwikora yang disempurnakan dengan ditunjuknya kabinet yang anggotanya seratus menteri sehingga dikenal dengan Kabinet Seratus Menteri. Akan tetapi pembentukan kabinet tersebut ditentang oleh KAMI dan rakyat banyak sebab dalam kabinet tersebut masih dijumpai menterimenteri yang pro-PKI atau mendukung PKI Sehingga mereka melakukan aksi ke jalan dengan mengenpeskan ban-ban mobil para calon menteri yang akan dilantik. Aksi tersebut menewaskan seorang mahasiswa yang bernama Arif Rahman Hakim, Kematian Arif Rahman Hakim tersebut memengaruhi munculnya aksi demonstrasi yang lebih besar yang dilakukan mahasiswa dan para pemuda Indonesia di Jakarta maupun di daerah-daerah lainnya.







Pada tanggal 25 Februari 1966, Presiden Soekarno membubarkan KAMI sebab dianggap telah menjadi pemicu munculnya aksi demonstrasi dan turun ke jalan yang dilakukan oleh para pemuda Indonesia dan mahasiswa Indonesia.







Pada tanggal 11 Maret 1966 diselenggarakan sidang kabinet yang ingin membahas kemelut politik nasional. Namun sidang ini tidak dapat



diselesaikan dengan baik karena adanya pasukan tak dikenal yang ada di luar gedung yang dianggap membahayakan keselamatan Presiden Soekarno. 



Pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret atau yang dikenal dengan istilah Supersemar yang isinya Presiden Soekarno memberi perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap penting dan perlu agar terjamin keamanan dan ketertiban, jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Presiden.



4) Dampak Ekonomi Untuk dibidang Ekonomi, terjadinya Peristiwa G30 S/PKI telah menyebabkan akibat yang berupa inflasi yang tinggi yang diikuti oleh kenaikan harga barang, bahkan melebihi 600 persen setahun untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah mengeluarkan dua kebijakan ekonomi yaitu : 



Mengadakan devaluasi rupiah lama menjadi rupiah baru yaitu Rp 1000 menjadi Rp 100.







Menaikkan harga bahan bakar menjadi empat kali lipat tetapi kebijakan ini menyebabkan kenaikan harga barang yang sulit untuk dikendalikan.



5) Dampak Negatif dan Positif G 30 S-PKI 



Dampak Negatif a. banyak pahlawan kita banyak yang gugur b. hubungan diplomatik dengan negara komunias menjadi renggang c. terjadi penodaan terhadap ideologi dan kedaulatan negara kita







Dampak Positif a. kita dapat lebih waspadai terhadap serangan yang mnyerang NKRI baik dari dalam maupun luar b. kita dapat bersatu dan dapat bertahan /menyadari bawah pancasila adalah jati diri bangsa kita c. dengan adanya g30s pki kedudukan pancasila dalam negara menjadi lebih kuat