Format Prosposal Teknis DAK Satpol PP [PDF]

  • 0 0 0
  • Suka dengan makalah ini dan mengunduhnya? Anda bisa menerbitkan file PDF Anda sendiri secara online secara gratis dalam beberapa menit saja! Sign Up
File loading please wait...
Citation preview

DATA TEKNIS PENUNJANG DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN*/ KOTA* …… PROVINSI ……. 1. *Coret yang Tidak Perlu 2. Narasikan 3. Berikan Data selengkapnya



I.



PENDAHULUAN



Kondisi Daerah Provinsi*/ Kota*/ Kabupaten* …..…….. ….………… ………… Luas Wilayah ………… M² .……… sebelah utara berbatasan dengan ………… sebelah Timur berbatasan dengan ………… sebelah Selatan berbatasan dengan ………. sebelah Barat berbatasan dengan ………… Provinsi*/ Kota*/ Kabupaten* ………….. memiliki sejumlah Kabupaten* ………….. /Kota*……………./Kecamatan* ………………/Desa* ….…… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… adapun peta wilayah Provinsi*/ Kota*/ Kabupaten* …..…….. dapat dilihat pada gambar dibawah ini. Contoh : Gambar Peta Wilayah Provinsi*/ Kota*/



Kabupaten* …..…….. Gambar Peta Wilayah Daerah Anda



Pengalokasian APBD ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……………… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… adapun pengalokasian APBD pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di daerah Provinsi*/ Kota*/ Kabupaten* …..…….. dapat dilihat pada Tabel pengalokasian APBD dibawah ini : Contoh : Tabel Pengalokasian APBD Disetiap SKPD Provinsi*/ Kota*/



Kabupaten* …..…….. No



SKPD (Dinas/Kantor)



Besaran Jumlah Anggaran



1.



Dinas Sosial



Rp.



2.



Dinas Pendidikan



Rp.



3. 4.



Rp. Dst.



Daerah Provinsi*/ Kota*/ Kabupaten* ……….. memiliki beberapa daerah Rawan adapun daerah rawan tersebut adalah daerah yang memiliki potensi kerawanan yang mana kerawanan tersebut dapat muncul sewaktu-waktu pada setiap wilayah kerja satpol pp Provinsi*/ Kota*/ Kabupaten* ……….. , potensi kerawanan tersebut dapat timbul karena umumnya dilokasi tersebut terdapat beberapa penyebab atau sumbersumber yang dikatakan sebagai potensi penyebab timbulnya daerah rawan yang ditentukan oleh adanya hal-hal sebagai berikut : a. Areal Pertambangan, b. Areal Wisata, c. Tingkat Pendidikan rendah, d. Tingkat pengangguran tinggi, e. Wilayah Perbatasan f. Minuman Keras g. Lokalisasi h. Dll Kondisi Satpol PP saat ini ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……………… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……………… ……… ……… ……… Adapun kekurangan sebagaimana tersebut diatas sangat mengganggu efektifitas kinerja sebagaimana dengan tupoksi yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja



Provinsi*/



Kota*/



Kabupaten*



…………….



Berdasar



kepada



berbagai



macam



Permasalahan yang kerap dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dilapangan tersebut, maka bersama ini dengan hormat kami mengajukan kekurangan tersebut dapat dibantu oleh pemerintah pusat melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK).



II. KONDISI REAL A. Tingkat Pelanggaran Perda. Intensitas tingkat pelanggaran Perda yang terjadi diwilayah …………………… secara umum, masih dalam kategori …………….. yaitu ………………… pada setiap bulannya adapun Peraturan Daerah (perda) yang dalam intensitas



pelaksanaannya kerap ditemukan pelanggaran oleh masyarakat pada daerah Provinsi*/Kota*/Kabupaten* ………….. dapat dilihat pada tabel berikut : Contoh : Tabel Intensitas Pelanggaran Perda Provinsi*/Kota*/Kabupaten* ………….. No



Jenis Perda



Frekuensi Pelanggaran



1. 2.



Perda Penertiban Hewan Ternak Milik Masy. Perda Ketertiban Umum Jumlah



12 21 33



Penanggulangan Selesai Tidak 10 2 20 1 30 3



Keterangan Tdk Ada Pemilik Tdk ada Keluarga



B. Gangguan Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) Gangguan yang disebabkan oleh kehadiran Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (P G O T) secara umum di daerah Provinsi*/Kota*/Kabupaten*…………….. tergolong masih dalam kategori ……………… ……………………………. ……………………. …………………………… …………………………



Contoh Narasi : Gangguan seperti ini menjadi sebuah fenomena keresahan baru seiring dengan berkembangnya daerah Provinsi*/Kota*/Kabupaten* …………… Mulai bertumbuhnya pembangunan Hotel, Mall, penetapan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) serta perumahan dan real estate serta …………… sebagai sentral wilayah yang menghubungkan provinsi lainnya di pulau …………… menjadi salah faktor penyebabnya dan juga dianggap sebagai daerah yang masih banyak menyediakan lapangan kerja bagi masyarakatnya menjadi penyebab berkembang dan bertumbuhnya PGOT. Adapun wilayah yang sudah tersentuh oleh gangguan PGOT adalah Provinsi*/Kota*/Kabupaten*/Kecamatan ……………….. yang kesemuanya adalah Daerah yang ramai, penduduknya heterogen dan perputaran ekonominya cukup besar sehingga memancing orang untuk datang dan mencari nafkah dengan berbagai cara termasuk seperti hal tersebut diatas. Penyebaran PGOT Di Provinsi*/Kota*/Kabupaten*/Kecamatan …………….. , hingga saat ini sudah menempati banyak titik-titik keramaian sehingga cukup mengganggu dan meresahkan masyarakat, dan hal ini harus segera ditangani sehingga tidak menyebar lebih luas. Secara garis besar, beberapa hal tersebut harus menjadi prioritas kegiatan yang wajib diprogramkan oleh Satpol PP Provinsi*/Kota*/Kabupaten*/Kecamatan ……………... adapun penyebaran PGOT di setiap wilayah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



Contoh : Tabel Penyebaran PGOT didaerah Provinsi*/Kota*/Kabupaten*……… NO 1. 2. 3. 4.



Ket : P G OT



WILAYAH / DAERAH Kecamatan x Kecamatan x Kecamatan x Kecamatan x Jumlah



P 1



G



OT



2



3 2



1



JUMLAH 1 5 3 0 9



0



: Pengemis : Gelandangan : Orang-Orang Terlantar



*nb : Untuk daerah Provinsi di rekapitulasi cukup pada wilayah Kabupaten/Kotanya saja dan untuk daerah kabupaten/kota di rekapitulasi di rekapitulasi cukup pada kecamatan.



C. Perda Yang Ditegakkan Oleh Satpol PP. Secara umum Satpol PP Provinsi*/Kota*/Kabupaten* ……………... diwilayah kerjanya memiliki beberapa peraturan daerah yang mengandung sanksi diantaranya dapat dilihat pada tabel berikut : Contoh : Tabel Perda Memiliki Sanksi pada Provinsi*/Kota*/Kabupaten* No



Jenis Perda



No. Perda



Tahu n



Jenis Sanksi



Inisiator Perda



Sangsi



1.



Perda Pertanian



xxxx



xxxx



Pidana Umum



Dinas Pertanian



Kepolisian RI



2.



Perda Ketertiban Umum



xxxx



xxxx



Pidana Ringan



DPRD



PPNS-Satpol PP



3.



Perda Galian C



xxxx



xxxx



Pidana Umum



Dinas Pertambangan



PPNS-Satpol PP



4.



Xxxx



Xxx



Xxx



Xxxx



Xxxx



xxxx



Adapun dari beberapa Peraturan Daerah sebagaimana diatas Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penegakan terhadap beberapa jenis perda diantaranya adalah sebagai berikut : Contoh : Tabel Perda yang dikawal oleh Satpol PP Provinsi*/Kota*/Kabupaten* ……. No



Jenis Perda



No. Perda



Tahu n



Jenis Sanksi



Inisiator Perda



Sangsi



1.



Perda Pertanian



xxxx



xxxx



Pidana Umum



Dinas Pertanian



Kepolisian RI



2.



Perda Ketertiban Umum



xxxx



xxxx



Pidana Ringan



DPRD



PPNS-Satpol PP



3.



Perda Galian C



xxxx



xxxx



Pidana Umum



Dinas



PPNS-Satpol PP



Pertambangan 4.



Xxxx



Xxx



Xxx



Xxxx



Xxxx



xxxx



D. Kondisi Prasarana Satpol PP (Status Kepemilikan Bangunan). Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi/ Kota/ Kabupaten ……………... *coret yang tidak perlu hingga saat ini sudah*/belum*coret yang tidak perlu memiliki kantor tetap sebagai sarana pengelolaan kegiatan ………………………………… …………… …………… ……………… ……………… ………………… ………………. ……………………….. Adapun bangunan yang digunakan saat ini masih berstatus ………. ( pinjam pakai sehingga menyebabkan seringnya berpindah tempat yang berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan tugas pokok). Saat ini Satpol PP Provinsi/ Kota/ Kabupaten * ……………... *coret yang tidak perlu menempati bangunan milik eks ………………….. yang dipinjam pakai terhitung sejak Bulan ……………. Tahun ………………. dengan Luas Tanah (Lokasi) …………… M² dan bangunan seluas ………… M². Kondisi bangunan yang ditempati saat ini memiliki kondisi Rusak Berat, Rusak Sedang, Rusak Ringan *coret yang tidak perlu, telah dilakukan/belum dilakukan renovasi mulai tahun ……………... . Secara umum dengan peningkatan status kelembagaan Satpol PP menjadi eselon IIA, kondisi kantor yang digunakan saat ini belum sepenuhnya dapat menampung seluruh personil pegawai yang ada …………… …………………… …………………... Tabel Kondisi Prasarana Provinsi*/ Kota*/ Kabupaten*...............



Buat Tabel Kondisi Prasarana ditempat anda kerja sesuai dengan format Prasarana



E. Kondisi Sarana Satpol PP 1) Kendaraan Pengendalian Masa (Dalmas). Satpol PP Provinsi*/ Kota*/ Kabupaten* ……………... pada saat ini memiliki*/tidak memiliki* Kendaraan Dalmas sebanyak ............. adapun kebutuhan Kendaraan Dalmas terhadap jumlah personil polisi pamong praja sebanyak ........... maka dibutuhan 0*,1*,2*,3* kendaraan dalmas berupa berupa truk dalmas yang digunakan untuk mengangkut orang/ anggota polisi pamong praja dalam melaksanakan kegiatan pengendalian masa. 2) Kendaraan Angkut. Satpol PP Provinsi*/ Kota*/ Kabupaten* ……………... pada saat ini memiliki*/tidak memiliki* Kendaraan Angkut sebanyak ............. adapun kebutuhan Kendaraan Angkut diwilayah Provinsi*/ Kota*/ Kabupaten*............. ............ .......... ...........



dibutuhkan 0*,1*,2* Kendaraan angkut berupa truk angkut yang digunakan untuk mengangkut barang yang harus diamankan sebagai hasil dari pelaksanaan patroli. 3) Kendaraan Patroli. Satpol PP Provinsi*/ Kota*/ Kabupaten* ……………... pada saat ini memiliki*/tidak memiliki* Kendaraan patroli sebanyak ............. adapun kebutuhan Kendaraan patroli terhadap luas wilayah Provinsi*/ Kota*/ Kabupaten*............. ............ .......... seluas ............. M² dan terbagi atas …………. Kabupaten*………../Kota*…………./Kecamatan*……………… dibutuhkan 0*,1*,2*,3* Kendaraan patroli berupa mobil patroli yang digunakan oleh orang/anggota untuk patroli. 4) Alat Pelindung Diri. Satpol PP Provinsi*/ Kota*/ Kabupaten* ……………... pada saat ini memiliki*/tidak memiliki* alat pelindung diri dengan jumlah personil polisi pamong praja sebanyak ........... dan cluster setiap regunya adalah sebanyak 10 orang, maka kebutuhan terhadap alat pelindung diri bila dibandingkan dengan jumlah personil Polisi Pamong Praja Provinsi*/ Kota*/ Kabupaten*............. dibutuhkan 0*,1*,2*,3*,4*,5*,6*,7*,8*,9*,10* set alat pelindung diri berupa tameng, tonfa dan helm. Untuk secara umum kondisi Sarana dan Prasarana Satpol PP Provinsi*/ Kota*/ Kabupaten* ……………... dapat diuraikan pada tabel sbb : Tabel Kondisi Sarana Provinsi*/ Kota*/ Kabupaten*...............



Buat Tabel Kondisi Sarana ditempat anda kerja sesuai dengan format Sarana



F. Tipologi Kelembagaan Satpol PP Provinsi*/ Kota*/ Kabupaten*............ Tipologi Satpol PP Provinsi*/ Kota*/ Kabupaten*............... saat ini telah memiliki eselonering ............... dengan jumlah bidang sebanyak ............... jumlah seksi sebanyak ............... saat ini linmas telah-gabung*/blm-gabung* kedalam Satpol PP Provinsi*/ Kota*/ Kabupaten*............... Adapun bagan struktur tugas Satpol PP Provinsi*/ Kota*/ Kabupaten*............... dapat dilihat pada bagan dibawah ini, yaitu : Bagan Struktur Tugas Provinsi*/ Kota*/ Kabupaten*...............



Buat bagan struktur Satpol PP ditempat anda kerja dari mulai Kasat, Kabid hingga Kepala Seksi.



G. Kondisi Pegawai Secara umum data anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi*/ Kota*/ Kabupaten*............... sampai dengan saat ini dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini, yaitu : Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi*/ Kota*/ Kabupaten*............... NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17



STATUS PEGAWAI (GOL/RUANG). PNS Golongan IV/d PNS Golongan IV/c PNS Golongan IV/b PNS Golongan IV/a PNS Golongan III/d PNS Golongan III/c PNS Golongan III/b PNS Golongan III/a PNS Golongan II/d PNS Golongan II/c PNS Golongan II/b PNS Golongan II/a PNS Golongan I/d PNS Golongan I/c PNS Golongan I/b PNS Golongan I/a Pegawai Honor/Kontrak Jumlah



JUMLAH



Jumlah PPNS pada SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Provinsi*/ Kota*/ Kabupaten*............... NO 1 2 3 4 5 6 7 8



STATUS PEGAWAI (GOL/RUANG). PNS Golongan IV/d PNS Golongan IV/c PNS Golongan IV/b PNS Golongan IV/a PNS Golongan III/d PNS Golongan III/c PNS Golongan III/b PNS Golongan III/a Jumlah



JUMLAH



Tingkat Pendidikan pada SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Provinsi*/ Kota*/ Kabupaten*............... NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9



STATUS PEGAWAI (GOL/RUANG). S3 S2 S1 D4 D3 D2 SMA/SLTA atau sederajat SMP/SLTP atau sederajat SD atau sederajat Jumlah



JUMLAH



Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi*/ Kota*/ Kabupaten*............... NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17



H.



STATUS PEGAWAI (GOL/RUANG). PNS Golongan IV/d PNS Golongan IV/c PNS Golongan IV/b PNS Golongan IV/a PNS Golongan III/d PNS Golongan III/c PNS Golongan III/b PNS Golongan III/a PNS Golongan II/d PNS Golongan II/c PNS Golongan II/b PNS Golongan II/a PNS Golongan I/d PNS Golongan I/c PNS Golongan I/b PNS Golongan I/a Pegawai Honor/Kontrak Jumlah



Teknis



Jenis Diklat Fungsional Struktural



JUMLAH Dasar



Pelaksanaan SPM Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi*/ Kota*/ Kabupaten*............... dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawab senantiasa mendasari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang secara teknisnya didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satpol PP. Secara implementatif Satpol PP selaku penegak peraturan daerah, penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta



perlindungan masyarakat turut melaksanakan Pelayanan Dasar, berdasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi*/ Kota*/Kabupaten*............... adalah pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat yang terbagi menjadi tiga indikator diantaranya : a. Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten/ Kota; b. Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan c. Cakupan Rasio petugas perlindungan masyarakat (linmas) di Kabupaten/Kota. Adapun pelaksanaan SPM Bidang Pelayanan Dalam Negeri oleh Satpol PP Provinsi*/ Kota*/Kabupaten* ............... sebagaimana dimaksud dapat kita lihat pada tabel berikut : Contoh : Tabel Pelayanan Dasar Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat oleh Satpol PP Kota*/Kabupaten* ............... No



Jenis Cakupan Pelayanan Dasar



a.



Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten/ Kota;



b. c.



Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat Cakupan Rasio petugas perlindungan masyarakat (linmas) di Kabupaten/Kota.



Pelaksanaan Terlaksan Tidak a √



Keterangan Score/



100% √ √



2.4 0,3



APBD kurang Linmas Belum bergabung kedalam Satpol PP



Ket : 1. Untuk dapat mengisi tabel diatas dapat melihat Lampiran I dan Lampiran II Permendagri Nomor 69 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota. 2. Untuk Daerah Provinsi sebagai Pembina Satpol PP Kabupaten/Kota mengisi tabel dibawah.



Contoh : Tabel Pelayanan Dasar Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat oleh Satpol PP Provinsi * ............... No



Jenis Cakupan Pelayanan Dasar



a.



Kabupaten A



b.



Kabupaten B



c.



Kabupaten C



Pelaksanaan Terlaksana Tidak √ √ √



Keterangan



APBD kurang, Linmas Belum Masuk APBD kurang, Linmas Belum Masuk



Sebagaimana dapat terlihat pada tabel diatas pelaksanaan keseluruhan cakupan pelayanan dasar dalam negeri yang telah dilaksanakan oleh satpol pp Provinsi*/ Kota*/Kabupaten* ............... dapat dikategorikan terlaksana*/tidak terlaksana*.



Mengetahui Kepala Daerah/ Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota xxxxx



Kasatpol PP Provinsi/Kabupaten/Kota xxxxx



Nama



Nama