Hambatan PISPK [PDF]

Citation preview

HAMBATAN DAN MASALAH DALAM PIS-PK Pelaksanaan PIS-PK ditekankan pada integrasi pendekatan akses pelayanan kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan, pembiayaan serta sarana dan prasarana termasuk upaya program kesehatan masyarakat dan perseorangan yang mencakup seluruh keluarga dalam wilayah kerja Puskesmas dengan meperhatikan manajemen Puskesmas. Adapun pemangku kepentingan pelaksanaan PIS-PK antara lain Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi. Peran Puskesmas dalam pelaksanaan PIS-PK dilakukan melalui kegiatan melakukan pendataan kesehatan keluarga yang termasuk ke dalam Program Kesehatan Keluarga (Prokesga) oleh Puskesmas, membuat dan mengelola pangkalan data Puskesmas oleh tenaga pengelola data Puskesmas mendapatkan dan menganalisis IKS tingkat kecamatan, merumuskan intervensi masalah kesehatan dan menyusun rencana Puskesmas bersama dengan masyarakat, melaksanakan pembinaan keluarga melalui kunjungan rumah oleh pembina keluarga, melaksanakan pelayanan profesional (dalam gedung dan luar gedung) oleh tenaga kesehatan, serta melaksanakan sistem informasi dan pelaporan puskesmas oleh tenaga pengelola data Puskesmas. Dalam pelaksanaannya PISPK mengalami beberapa hambatan dan masalah diantaranya : a. Sumber Daya Manusia Ketersediaan sumber daya manusia dirasa kurang, karena petugas medis dan non medis di Puskesmas sudah mempunyai tugas pokok di Puskesmas, akibatnya pendataan PISPK hanya dijadikan sebagai tugas tambahan. Sejalan dengan hasil penelitian Markus (2018) bahwa beban tugas sehari-hari di Puskesmas sudah menyita tenaga dan waktu sehingga sulit apabila ditambahkan dengan tugas melaksanakan PISPK. Dalam pelaksanaan program PIS PK, akan dilakukan kegiatan pendataan kesehatan ke rumah-rumah warga pada jangkauan wilayah Puskesmas yang dilakukan oleh tenaga kesehatan serta bekerja sama dengan stakeholder terkait yang non tenaga kesehatan. Dalam hal ini, petugas kesehatan atau staf puskesmas yang sudah dilatih tentang PIS PK di Bapelkes jika diaplikasikan untuk terjun pendataan dan kunjungan rumah tidak cukup. Sedangkan target KK yang diberikan Puskesmas yang terlalu banyak tidak sesuai dengan jumlah petugas yang tersedia, dan harus diselesaikan pada waktu yang sedikit misalnya. Kurangnya SDM yang terlatih. Kurangnya jumlah tenaga kesehatan yang terlatih serta kurangnya waktu pelatihan untuk mendalami materi terkait pelaksanaan PISPK menjadi salah satu kendala pelaksanaan PISPK. Selain itu, tidak semua tenaga terlatih melakukan kegiatan pendataan keluarga karena mereka memilki kesibukan pekerjaan, waktu yang terbatas untuk melaksanakan pelayanan di puskesmas.



b. Jaringan Internet Dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan seperti kesulitan menginput data karena lemahnya jaringan, ini terjadi di Puskesmas Bengkayang Kalimantan Barat dan mungkin di beberapa daerah terpencil lainnya yang tidak memiliki jaringan internet. Sehingga pada saat input data, pihak Puskesmas harus pergi ke wilayah yang lain yang memiliki akses internet. Selain permasalahan jaringan internet, aplikasi keluarga sehat juga sering mengalami masalah seperti server down, hal ini terjadi ketika dilakukan pengentrian data pada jam-jam tertentu karena banyaknya pengguna aplikasi tersebut. c. Kurangnya Sosialiasi dan Partisipasi Keluarga Kurangnya sosialisasi di masyarakat mengenai program pendekatan keluarga ini, sehingga membuat banyak warga yang enggan untuk dilakukan pendataan oleh petugas kesehatan yang datang kerumah. Selain itu, beberapa kasus yang terjadi di Puskesmas Bengkayang Kalimantan Barat yaitu sulitnya warga yang ditemui pada saat pendataan dikarenakan pekerjaan masyarakat (petani, perkebunan, nelayan) yang hanya bisa ditemui pada saat hari libur atau di malam hari. Sehingga menghambat tenaga kesehatan untuk melakukan pendataan. Selain itu juga dapat menghambat pengumpulan data secara lengkap terhadap suatu keluarga bila anggota keluarga sulit ditemui. d. Perbedaan Jumlah Kepala Keluarga dari Badan Pusat Statistik Perbedaan jumlah KK yang diberikan BPS dengan jumlah riil di lapangan pada saat pendataan juga menjadi masalah. Karena hal ini akan menyebabkan bertambah nya waktu dan tenaga untuk menyelesaikan pendataan KK yang semakin banyak dibandingkan data yang ada. e. Dana Pelaksanaan PIS PK di tingkat Puskesmas masih terbentur dengan persoalan dana. Untuk melancarkan kegiatan PIS PK diperlukan adanya kerja sama antar lintas sektoral serta pelatihan bagi pelaksana atau petugas kesehatan, namun hal ini membutuhkan biaya atau anggaran yang tidak sedikit. Seperti yang dikatakan oleh Perwakilan Dinas Kesehatan DIYmenjelaskan bahwa anggaran untuk pelatihan memang terbatas, sehingga dianjurkan agar dinas kabupaten/kota dapat menyelenggarakan sendiri dengan anggaran perubahan.