Isip4213 Tugas 1 [PDF]

Citation preview

NAMA: TU BAGUS ANWAR NIM: 043450416 UPBJJ: JAKARTA JURUSAN: ILMU PEMERINTAHAN MATA KULIAH: SISTEM POLITIK INDONESIA (TUGAS 1)



1. Jelaskan cara kerja analisis sistem dari David Easton dengan menggunakan studi kasus penghapusan subsidi BBM! Jawaban: Dalam analisis sistem david easton menyebutkan input dan output sebagai salah satu komponen dalam sistem kerjanya. Tanpa adanya input, sistem politik tidak akan bekerja. Lebih dari itu tanpa output kita tidak akan dapat mengidentifikasi pekerjaan yang telah dihasilkan oleh sistem politik. Input ini terdiri dari dua macam, yaitu: Input tuntutan, serta Input dukungan. Mengenai input tuntutan Easton menyebutkan bahwa ada alasan mengapa suatu sistem politik terbentuk dalam suatu masyarakat, mengapa orang melibatkan diri dalam kegiatan politik karena adanya tuntutan dari orang-orang atau kelompok-kelompok dalam masyarakat tersebut yang tidak semuanya dapat dipenuhi dengan hasil yang diinginkan. Menurutnya ada satu fakta yang mendominasi kehidupan politik semua masyarakat: yaitu kelangkaan akan sebagian besar hal-hal atau benda-benda yang bernilai tinggi. Tuntutantuntutan oleh masyarakat ini bisa memengaruhi pemerintah dalam menghasilkan output. Sistem politik Easton ini akan bekerja dengan



menggunakan dua input, yaitu tuntutan dan dukungan. Jika kedua input itu sudah ada, maka sistem akan dapat berjalan sesuai skema hingga akhirnya menghasilkan output. Output ini berupa keputusan dari pemerintah atau biasa disebut kebijakan. Akan tetapi jika output yang dihasilkan tidak sesuai maka akan terjadi erosi dukungan yang akhirnya akan menggangu stabilitas sistem. Input tuntutan yang akan dibahas dalam kasus ini adalah tuntutan untuk tidak menaikan harga BBM yang disampaikan hampir seluruh lapisan masyarakat terhadap rencana kenaikan harga BBM. Tentu sangat jelas mengapa banyak masyarakat yang menolak kenaikan harga BBM. Yang menjadi penyebab utama adalah efek domino yang akan ditimbulkan oleh kenaikan harga BBM. Jika harga BBM naik, maka harga akan segala kebutuhan pokok pun akan ikut naik juga. Hal ini tidak dibarengi dengan daya beli masyarakat yang baik. Masih banyak rakyat Indonesia yang daya belinya rendah. Sehingga untuk menjaga keberlangsungan hidupnya mereka mau tidak mau akan menolak rencana kenaikan harga BBM tersebut. Lalu input dukungan yang akan terjadi jika rencana kenaikan harga BBM digulirkan misalnya sikap DPR yang mendukung aspirasi masyarakat dalam menolak kenaikan harga BBM tersebut. Maka, berdasarkan input yang ada pemerintah akan membuat keputusan berupa output misalnya tidak jadi menaikan harga BBM. Tetapi sebenarnya input dari pengaplikasian sistem politik tersebut merupakan wujud dari lanjutan suatu sistem politik sebelumnya. Rencana pemerintah menaikan harga BBM merupakan output yang dikarenakan oleh adanya input tuntutan berupa tingginya harga minyak dunia serta dukungan agar subsidi pemerintah tidak membengkak. inilah contoh pengaplikasian sistem politik David Easton. Output dari suatu sistem politik bisa menjadi input dari sistem politik selanjutnya karena skema sistem politik David Easton mengandung efek domino. Sumber rujukan: BMP ISIP4213 hal 1.5-1.8 dan https://wordpress.com/ sistem politik david easton. 2. Jelaskan bagaimana sosialisasi politik dan pembentukan budaya politik dilakukan pada masyarakat dengan teknologi digital saat ini! Jawaban: Sosialisasi politik dan pembentukan budaya politik pada masyarakat dengan teknologi digital saat ini lebih banyak dan hampir semuanya melalui media masa atau media social  seperti twitter, instagram, facebook dan media-media lainnya. Karena Saat ini hampir semua orang, terutama generasi muda telah mengenai internet. Seringkali berita-berita politik disampaikan melalui media massa dan juga internet. Dan masyarakat dengan mudah dapat merespon serta menyampaikan pendapatnya. Perkembangan internet ini memberikan dampak positif dalam bidang politik karena masyarakat dengan mudah dapat mengontrol kebijakan pemerintah. Salah satu komunikasi politik dalam media



massa adalah sosialisasi politik. Sosialisasi ini berupa sajian berita mengenai politik, proses politik, kehidupan politik, dan pengetahuan lain mengenai politik yang dapat mengedukasi serta mengenalkan politik terhadap masyarakat. Selain itu, media-media saat ini juga sangat rutin mengikuti perkembangan politik, misalnya mengenai pemilu serentak yang dilaksanakan 17 april kemaren, program-program antar capres, aktivitas harian pejabat, hasil Quick Qount dan lain sebagainya. Adapun Sebagai contoh antara lain: Dalam masa-masa kampanye atau masa sebelum pemilu serentak yang diadakan 17 april yang lalu, khususnya pilpres 2019. bisa dilihat betapa partisipasi politik lebih efektif dilakukan di era digital seperti saat ini. Kita cukup menuliskan status di Facebook atau membuat kicauan di Twitter untuk ikut mengkampanyekan jagoan politik yang didukung. Dulu, seseorang atau kelompok masyarakat harus datang berbondong - bondong ke lapangan bola atau tribun jika ingin mendukung jagoan politiknya. Jika pesta demokrasi itu masih dalam taraf pemilihan kepala daerah masing - masing mungkin akan terasa lebih mudah untuk didatangi karena terjangkau tempat kampanyenya. Tapi jika setingkat pemilihan presiden, misalkan kampanye akbarnya dilakukan di Jakarta, tentu kelompok pendukung dari daerah Indonesia bagian timur akan cukup kesulitan. Namun, di era digital seperti ini, kelompok masyarakat dari daerah lain yang cukup jauh bisa melakukan share berupa siaran langsung kampanye akbar yang diadakan oleh calon pemimpin tertentu dari program Facebook. Debat adalah salah satu contoh budaya politik dalam media massa yang diselenggarakan oleh pihak pemilu untuk memperkenalkan calon-calon pemimpin kepada khalayak umum, baik presiden maupun pemimpin daerah. Untuk debat calon presiden, biasanya debat rutin diadakan setiap pemilu capres. debat biasanya acara yang paling dinantikan oleh masyarakat untuk mengenal karakter masing-masing calon. Masyarakat dapat menilai karakter setiap calon, baik dari penampilan, respon, sikap, ketenangan, pengendalian diri, dan kecerdasan. Sehingga, masyarakat dapat yakin akan pilihannya. Menyampaikan aspirasi Seringkali berita-berita politik disampaikan melalui media massa dan juga internet. Dan masyarakat dengan mudah dapat merespon serta menyampaikan pendapatnya. Perkembangan internet ini memberikan dampak positif dalam bidang politik karena masyarakat dengan mudah dapat mengontrol kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah melakukan kesalahan, publik dapat mengkritik tanpa perlu demo di jalan. Atau, yang saat ini cukup sering dilakukan adalah menyampaikan aspirasi melalui tulisan di media massa. Hal ini dapat menjadi ajang pengenalan politik bagi masyarakat awam. Namun, kemudahan ini juga memiliki dampak negatif. Masyarakat yang tidak bisa mengontrol diri akan dengan mudahnya lolos dari pengawasan saat ia melakukan pelanggaran, seperti melakukan fitnah, menyampaikan kata-kata kasar, adu domba, dan lain sebagainya. Sosialisasi politik merupakan suatu proses penyerapan nilai dari lingkungan sistem politik ataupun masyarakat terhadap individu atau masyarakat secara keseluruhan. Proses sosialisasi berlangsung seumur hidup. Sehingga dengan



begitu budaya politik yang disajikan dalam sosialisasi politik akan sesuai apa adanya tanpa ditujukan untuk kepentingan kelompok tertentu. Sumber rujukan: BMP ISIP4213 hal 2.3 dan https://pakarkomunikasi.com/ budaya politik dalam media massa.



3. Jelaskan kondisi ekonomi Indonesia saat ini di periode ke dua pemerintahan  Presiden Joko Widodo! Kaitkan jawaban anda dengan kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemerintah! Jawaban: Pada awal pemerintahan presiden jokowi, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan akibat krisis finansial global. Namun pada semester pertama tahun 2016 pertumbuhan ekonomi perlahan naik mencapai angka 5%. Salah satu kebijakan paling signifikan yang dilakukan pemerintahan jokowi adalah mereformasi subsidi BBM. Dalam hal ini pemerintah memangkas subsidi solar dan menghilangkan subsidi untuk BBM jenis premium. Dari pemangkasan subsidi tersebut pemerintah dapat bergerak menyasar program pembangunan infrastruktur, kesehatan hingga pendidikan. Pada masa pemerintahannya, Jokowi merombak struktur APBN dengan lebih mendorong investasi, pembangunan infrastruktur, dan melakukan efisiensi agar Indonesia lebih berdaya saing. Namun, grafik pertumbuhan ekonomi Indonesia selama empat tahun masa pemerintahan Jokowi terus berada di bawah pertumbuhan pada era SBY. Pada 2015, perekonomian Indonesia kembali terlihat rapuh. Rupiah terus menerus melemah terhadap dollar AS. Saat itu, ekonomi Indonesia tumbuh 4,88 persen. Defisit semakin melebar karena impor kita cenderung naik atau ekspor kita yang cenderung turun di era Jokowi arah perekonomian Indonesia tak terlihat jelas. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) seolah hanya sebagai dokumen tanpa pengawasan dalam implementasinya. Dalam kondisi itu, tak diketahui sejauh mana RPJMN terealisasi. Ini tidak seperti repelita yang lebih fokus dan pengawasannya dilakukan dengan baik sehingga bisa dijaga. Pada 2016, ekonomi Indonesia mulai terdongkrak tumbuh 5,03 persen. Dilanjutkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2017 sebesar 5,17. Berdasarkan asumsi makro dalam APBN 2018, pemerintah memprediksi pertumbuhan ekonomis 2018 secara keseluruhan mencapai 5,4 persen. Namun, pertumbuhan ekonomi di kuartal I-2018 ternyata tak cukup menggembirakan, hanya 5,06 persen.Sementara pada kuartal II-2018, ekonomi tumbuh 5,27 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hanya ada sedikit perbaikan di bandingkan kuartal sebelumnya. BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2018 sebesar 5,17 persen, malah melambat lagi dibandingkan kuartal sebelumnya. Untuk kuartal IV2018, pertumbuhan ekonomi diprediksi meleset dari asumsi APBN. Bank Indonesia, misalnya, memprediksi pertumbuhan Indonesia secara keseluruhan pada 2018 akan berada di batas bawah 5 persen. Namun, fakta mendapati, ekonomi Indonesia pada 2018 tumbuh 5,17 persen. Ini menjadi pertumbuhan ekonomi tertinggi di era Jokowi. Konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama dengan porsi 5,08 persen.



Pada periode kedua pemerintaha presiden jokowi terjadi pandemi Covid-19



tidak hanya menjadi ancaman bagi kesehatan dan keselamatan rakyat Indonesia, tetapi juga turut memberi dampak bagi perekonomian nasional. Akibat sifat virus corona yang mampu menular antar manusia, sejumlah aktivitas masyarakat terpaksa harus dihentikan guna mencegah penularan semakin meluas. Namun, sebagai konsekuensinya, aktivitas ekonomi ikut terhambat dan dengan demikian membuat perekonomian mengalami kelesuan. ada sejumlah permasalah di sektor ekonomi selama satu tahun masa pemerintahan Jokowi-Maruf Amin. Krisis pandemi Pertama adalah masih tingginya penularan Covid-19 di masyarakat yang membuat mobilitas masyarakat menjadi rendah. "Indonesia termasuk ke dalam 18 negara dengan kasus Covid-19 terbanyak di dunia versi Worldometers. Tingginya kasus positif Covid-19 membuat mobilitas masyarakat rendah, pertumbuhan ekonomi nasional mengalami penurunan hingga menyentuh level -5,32 persen akibat terlambatnya penanganan Covid19 yang dilakukan Pemerintah. China yang merupakan negara asal pandemi mencatatkan pertumbuhan positif 3,2 persen di periode yang sama. Vietnam juga tumbuh positif 0,3 persen karena adanya respons cepat pada pemutusan rantai pandemi, dengan lakukan lockdown dan merupakan negara pertama yang memutus penerbangan udara dengan China. Utang luar negeri Selain itu juga menyoroti langkah pemerintah untuk terus menambah utang dalam bentuk valuta asing (valas) di tengah situasi pandemi. di tengah situasi pandemi, pemerintah terus menambah utang dalam bentuk penerbitan utang valas yang rentan membengkak jika ada guncangan dari kurs rupiah, berdasarkan data International Debt Statistics 2021 yang dikeluarkan Bank Dunia, Indonesia tercatat menempati urutan ke-7 tertinggi di antara negara berpendapatan menengah dan rendah dalam Utang Luar Negeri (ULN). Jumlah utang Indonesia adalah 402 miliar dollar Amerika Serikat, jauh lebih besar dari pada Argentina, Afrika Selatan dan Thailand. Sementara itu, pemerintah pada tahun 2020 ini menerbitkan Global Bond sebesar 4,3 miliar dollar AS dan jatuh tempo pada 2050 atau tenor 30,5 tahun. Artinya, pemerintah sedang mewariskan utang pada generasi masa depan, setiap satu orang penduduk Indonesia di era pemerintahan Jokowi-Maa’ruf Amin tercatat menanggung utang Rp 20,5 juta. Perhitungan itu didapat dari total utang pemerintah sebesar Rp 5.594,9 triliun per Agustus 2020 dibagi 272 juta penduduk. Sumber rujukan: BMP ISIP4213 hal 2.37, https://jeo.kompas.com/ jejak pertumbuhan ekonomi indonesia dari masa ke masa dan https://www.kompas.com/ setahun jokowi maruf berikut catatan dari sektor ekonomi.



Sekian yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf.