Jawaban [PDF]

Citation preview

Pemerintahan Presiden Joko Widodo melakukan banyak kebijakan signifikan seperti mereformasi subsidi BBM seperti menghapus subsidi Pertamax dan memperbanyak produksi Pertalite daripada Premium. Dari hal tersebut, pemerintah dapat bergerak



menyasar program pembangunan



infrastruktur yang selama ini terbengkalai dalam rangka konektivitas antar seluruh daerah dan pulau-pulau di Indonesia. Selain itu pemerintah juga memperbanyak subsidi di bidang kesehatan dengan adanya sistem BPJS Kesehatan dan juga pendidikan. Diskusikan mengapa pembangunan ekonomi khususnya infrastruktur menjadi penting dan signifikan? Kaitkan jawaban anda dalam konteks politik di Indonesia! Jawaban: Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik adalah bermacammacam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem dan melaksanakan tujuantujuan tersebut. Pengambilan keputusan mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Untuk



melaksanakan



tujuan-tujuan



tersebut



perlu



ditentukan



kebijakan-kebijakan umum yang menyangkut pengaturan dan pembagian atau alokasi dari sumber-sumber yang ada. Selain itu, kekuasaan dan kewenangan yang akan dipakai baik untuk membina kerjasama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini. Caracara yang dipakai dapat bersifat persuasi (meyakinkan) dan jika perlu bersifat paksaan. Politik pembangunan sebagai konsep diperlukan untuk menjelaskan bagaimana cara-cara (politik) atau strategi/aliran tertentu yang digunakan dalam



konteks



pembangunan



mencapai



sasarannya.



Sesungguhnya



pembangunan pada dasarnya adalah hasil dari proses politik yang dilakukan



aktor-aktor didalamnya, oleh pemerintah dengan perangkat-perangkat lain seperti lembaga, partai politik atau bahkan kelompok masyarakat. Aktor-aktor dalam politik pembangunan bukan saja berasal dari dalam negara tetapi juga berasal dari luar negara. Artinya kepentingan internasional juga memainkan peranan penting dalam politik pembangunan. Dapat di lihat juga politik pembangunan bukan saja mengenai cara atau strategi yang hendak di capai dalam pembangunan tetapi juga pemikiran atau ideology yang termaktub dalam pembangunan dari strategi dan cara yang di jalankan itu yang melibatkan banyak kelompok kepentingan. Salah



satu



bentuk



pembangunan



dalam



suatu



negara



adalah



pembangunan pada sektor infrastruktur. Hal ini dikarenakan, ketersediaan infrastruktur yang memadai merupakan kunci sukses dalam percepatan pembangunan suatu negara, baik menyangkut pembangunan ekonomi dan sosial. Pembangunan infrastruktur diyakini dapat menggerakkan sektor riil, menyerap tenaga kerja, meningkatkan konsumsi masyarakat, pemerintah dan memicu kegiatan produksi. Pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja sering dikaitkan dengan investasi sebagai pendorong utamanya untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Kesejahteraan masyarakat dan kesempatan kerja memiliki keterkaitan, kesempatan kerja menggambarkan peran masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan, yaitu kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur dapat diartikan sebagai sarana dan prasarana umum. Sarana secara umum diartikan sebagai fasilitas publik yang meliputi jalan, rumah sakit, jembatan, air, telepon, tenaga listrik dan lain-lain. Dalam ilmu ekonomi infrastruktur merupakan wujud dari public capital yang dibentuk dari investasi yang dilakukan oleh pemerintah. The World Bank (1994), mengelompokkan infrastruktur menjadi tiga, yaitu infrastruktur ekonomi, sosial dan administrasi. Pembangunan infrastruktur yang baik di suatu negara mencerminkan kemajuan dan kemantapan negara itu menjadi suatu negara yang makmur, dengan tujuan untuk mensejahterakan seluruh masyarakat. Dalam setiap pembangunan itu terdapat campur tangan dan



bantuan dari negara lain yang dianggap dan patut dalam memberikan baik itu bantuan secara riil maupun secara financial investment atau loan. Kerjasama yang baik telah dilakukan oleh Indonesia dan Tiongkok dalam



penanaman



investasi



asing



untuk



membangun



proyek-proyek



infrastruktur di Indonesia. Politik luar negeri Indonesia dengan Tiongkok era Jokowi berbicara tentang politik luar negeri Indonesia, secara umum prinsip politik luar negeri yang dianut oleh Indonesia adalah “bebas dan aktif”. Hingga saat ini prinsip politik luar negeri bebas aktif masih tetap dipakai dalam praktek diplomasi pemerintah Indonesia. Dampak positif dari penggunaan prinsip ini adalah terjalinnya hubungan luar negeri yang baik dan tidak memihak pada salah satu pihak yang berkonflik sehingga Indonesia dapat meminimalisir konflik dengan negara lain. Salah satu negara yang masih membina hubungan baik dengan Indonesia sejak awal kemerdekaan adalah Tiongkok. Perbedaan ideologi yang dianut kedua negara tidak menjadi hambatan berarti bagi hubungan Indonesia-Tiongkok dewasa ini. Hal ini ditandai dengan adanya berbagai macam bentuk kerjasama terutama dibidang ekonomi dan investasi. Di sisi lain, dalam upayanya untuk menjadi negara super power, Tiongkok juga memerlukan dukungan dari negara-negara lain dan salah satunya adalah Indonesia. Sebagai seorang Presiden yang dipilih oleh rakyat secara langsung pada tahun 2014, Jokowi berusaha untuk mewujudkan visi yaitu membangun Indonesia yang lebih baik. Untuk mewujudkan visi ini, Presiden Jokowi membuat kebijakan dengan cara “meminta bantuan asing untuk dapat membangun



Indonesia”.



Presiden



Jokowi



menjelaskan



kepada



publik,



perlunya Indonesia memberikan tempat kepada asing untuk terlibat dalam pembangunan. Dari segi data dan pengalaman, Presiden Jokowi bukan satu-satunya kepala negara yang tidak mampu melepaskan diri dari ketergantungan dengan pihak asing. Contoh yang terbaru adalah Negara Yunani. Sebagaimana yang



diberitakan, Yunani resmi menjadi negara bangkrut, setelah tidak bisa membayar utangnya ke International Monetary Fund (IMF) sekitar Rp 22 triliun, yang jatuh tempo pada 30 Juni 2015. Perdana Menteri Yunani, Alexis Tsipras menutup bank untuk mencegah penarikan besar-besaran, dan membatasi penarikan dana lewat ATM (Anjungan Tunai Mandiri). Dalam suatu negara, sulit untuk menemukan bahwa negara dengan program pembangunannya, bisa berdiri sendiri dan tidak bergantung dengan entitas atau kekuatan-kekuatan lain. Kebijakan membangun infrastruktur yang menjadi fokus Jokowi memang belum bisa dirasakan secara langsung untuk saat ini. Namun, Jokowi melihat pembangunan infrastruktur justru menjadi kunci dalam memajukan ekonomi meskipun efeknya baru bisa dirasakan langsung oleh masyarakat dalam jangka 10 atau 20 tahun mendatang. Jokowi menggunakan dasar kebijakan yang berbeda dalam melihat kelesuan ekonomi yang terjadi sekarang. Ekonomi akan kembali tumbuh apabila di dukung infrastruktur yang memadai dan hal ini dapat menuntaskan permasalahan kemiskinan dengan ekonomi yang diawali dengan pembenahan infrastruktur. Kedekatan Indonesia-Tiongkok di masa pemerintahan Presiden Jokowi sudah mulai terlihat sejak awal pemerintahannya. Tiga istilah penting dalam diplomasi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi yaitu : 1. Tegas dan bermartabat. 2. Pro rakyat dan membumi 3. Tidak berjarak dengan kepentingan rakyat. Kemudian terkait hubungan kerjasama dengan Tiongkok, terdapat tiga sektor kerjasama antara Indonesia-Tiongkok yang perlu untuk dilanjutkan daripada merubah pola hubungan kerjasama kedua negara di masa yang akan datang. Sektor-sektor tersebut adalah : 1. Kerjasama yang pertama adalah kerjasama maritim, 2. Kerjasama yang kedua adalah kerjasama mengelola stabilitas kawasan, dan



3. Kerjasama yang ketiga adalah kerjasama dalam peningkatan hubungan antar warga kedua negara Lalisang Pada Forum for Asia bulan maret 2015 di Tiongkok, Presiden Jokowi dan Presiden Xi Jinping sepakat untuk menandatangani rencana lima tahun kemitraan. Tiongkok-Indonesia sepakat untuk memperkuat strategi dan komunikasi



kebijakan,



memajukan



konektivitas



infrastruktur



maritime,



memperdalam kerjasama dalam investasi industri dan konstruksi proyek besar



dan



“kemitraan



meningkatkan maritim”



kerjasama



bersama-sama.



praktis



untuk



Tiongkok



dan



mengembangkan Indonesia



saling



bergantung secara strategis dan melengkapi secara ekonomis antara satu sama lain. Selain itu ada potensi besar untuk kerjasama timbal balik antara kedua negara. Pemerintah Indonesia berupaya memulai tradisi baru membangun sejak awal tahun 2016. Belanja konstruksi diharapkan menjadi motor pertumbuhan ekonomi dalam negeri pada 2016. Terdapat beberapa skema pembiayaan yang dapat dijadikan alternatif, baik menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun tidak. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan contoh pembangunan infrastruktur tanpa menggunakan dana APBN. Dengan investasi tak kurang dari 5,573 miliar dolar Amerika Serikat (AS), Konsorsium China Railways menggarap proyek besar tersebut dengan skema business to business. Demikian pendapat saya, mohon petunjuk selanjutnya. Sumber Referensi : https://www.indonesiainvestments.com/id/bisnis/risiko/infrastruktur/item381?