Jawaban [PDF]

Citation preview

Sebagaimana diketahui bahwa postur APBN dalam setiap tahunnya cenderung mengalami defisit, yang diartikan bahwa penerimaan negara lebih sedikit daripada pengeluaran negara, atau pengeluaran negara lebih besar daripada penerimaan negara. 1. Silahkan diskusikan, bagaimanakah cara untuk meningkatkan penerimaan



negara ? Menurut anda, apakah pajak berperan penting dalam penerimaan negara ? Meningkatkan penerimaan negara lewat sektor pajak merupakan salah satu program utama Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan tingkat kepatuhan pajak yang tinggi dari wajib pajak.



untuk mencapai peningkatan pendapatan negara pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp1.878,4 triliun, pemerintah bakal melakukan langkah perbaikan sektor perpajakan. Dalam beberapa tahun terakhir, DJP banyak melakukan perubahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Tujuannya untuk memudahkan wajib pajak dalam menuntaskan kewajiban perpajakannya sekaligus menyempurnakan sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Berikut ini tujuh langkah tersebut: 1. Penyediaan aplikasi pajak online. Masyarakat kini bisa menggunakan fasilitas e-Billing dan e-Filing untuk memudahkan pembayaran dan pelaporan pajak. 2. Pengadaan program sosialisasi dan penyuluhan. Pemerintah kini gencar memberikan sosialisasi pajak melalui berbagai sarana. Selain membuat iklan layanan masyarakat, pemerintah juga memberikan penyuluhan di berbagai lingkungan masyarakat. Penyuluhan pajak juga dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah. 3. Pelaksanaan amnesti pajak. Pemerintah meluncurkan program amnesti pajak pada tahun 2017 lalu. Kebijakan ini dibuat untuk meluaskan basis wajib pajak sehingga dapat menambah jumlah pendapatan negara. 4. Peningkatan kualitas teknologi dan SDM. Ada lima hal yang akan dilakukan DJP untuk meningkatkan kualitas SDM. Pertama, implementasi standar formasi dan komposisi pegawai. Kedua, implementasi rencana strategis. Ketiga, meningkatkan kepatuhan pegawai, keempat mengembangkan kompetensi pegawai. Kelima, menata desain kelembagaan. 5. Meningkatkan mutu pendataan potensi pajak. Pemerintah dan DJP bekerja sama untuk menciptakan sistem pendataan yang lebih baik. Peta potensi pajak yang lebih rinci juga dibuat untuk membantu pemerintah mendaftar potensi pajak di dalam dan luar negeri. 6. Ketegasan dalam penegakan hukum perpajakan. DJP meningkatkan ketegasan dalam penegakan hukum pajak. Tujuannya agar wajib pajak lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. 7. Peningkatan mutu pemeriksaan dan penagihan. Mutu pemeriksaan yang baik akan mengurangi risiko kesalahan penghitungan, membantu menemukan potensi pelanggaran, serta memaksimalkan penerimaan pajak. Terkait poin sebelumnya, DJP juga meningkatkan ketegasan dalam hal penagihan pajak bagi semua wajib pajak.



1. Silahkan diskusikan, menurut anda apakah Tax amnesty dianggap efektif



untuk dapat meningkatkan penerimaan negara ? Penerapan tax amnesty di Indonesia jika dilihat dari pengalaman negara yang sudah mnerapkan tax amnesty ini, Indonesia masih memiliki peluang untuk meningkatkan danadana yang masuk ke negara Indonesia yang cukup banyak di simpan di luar negeri. Kebijkan ini memiliki potensi yang cukup berpengaruh positif bagi pasar Bursa Efek Indonesia. Oleh karena itu, jika pengelolaan tax amnesty di negara Indonesia dapat berjalan dengan baik maka akan sangat menguntugkan bagi negara khususnya pada penerimaan pendapatan negara serta memutuskan kebijkan fiskal yang terbaik untuk warga negaranya.



(Silahkan kemukakan juga data mengenai penerimaan dari tax amnesty) Petunjuk umum dalam melakukan diskusi : Silahkan anda kemukakan pendapat anda dengan berdasar pada teori, bersumber dari BMP, data APBN terbaru dari sumber resmi (Nota Keuangan Kementrian Keuangan), dan juga dasar hukum yang sesuai. Jangan lupa cantumkan sumber referensi Data pokok APBN terdapat dalam lampiran nota keuangan. Silahkan anda unduh nota keuangan pada tahun ini dari kementrian keuangan. Data pokok APBN terdapat dalam lampiran dari nota keuangan ini. Nota Keuangan diterbitkan setiap tahun oleh Kementrian Keuangan