Johannes Van Den Bosch [PDF]

Citation preview

TUGAS SEJARAH



“Johannes Van den Bosch”



DISUSUN OLEH : YERLI PUTRI RIANA Y.O ERLINDA N.B SILVIA A.V



SMA NEGERI 8 MERANGIN TAHUN AJARAN 2019 / 2020



Johannes Van den Bosch Johannes graaf Van den Bosch (lahir di Herwijnen, Lingewaal, 1 Februari 1780 – meninggal di Den Haag, 28 Januari 1844 pada umur 63 tahun) adalah seorang Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-43. Pada masa pemerintahannya Tanam Paksa (Cultuur stelsel) mulai direalisasi, setelah sebelumnya hanya merupakan konsep kajian yang dibuat untuk menambah kas pemerintah kolonial maupun negara induk Belanda yang kehabisan dana karena peperangan di Eropa maupun daerah koloni (terutama di Jawa dan Pulau Sumatera). Pada mulanya sistem kultur atau Cultuurstesel adalah sistem yang digunakan untuk mengisi kas negara Belanda yang kosong pada tahun 1930 ketika perang Jawa berakhir yaitu perlawanan Diponegoro. Perang timbul di Eropa, pemberontakan rakyat Belgia terhadap pemerintahan Raja Williem I menimbulkan konflik bersenjata. Selama sembilan tahun perang ini berlangsung, keuangan Belanda kosong sampai kedasar-dasarnya, di Belanda maupun di Jawa. Dalam keadaan darurat ini Johannes Van den Bosch menawarkan cara untuk mendapatkan penghasilan yang diperlukan untuk memulihkan keadaan keuangan kerajaan itu. Dan Van den Bosch mengenalkan sistem “cultuurestelsel” kepada raja William I, ia optimis akan menutupi utang-utang kerajaan akibat perang tersebut melalui sistemnya ini.



Sebelum ia menjadi Gubernur, ia pernah datang ke Indonesia pada masa sebelum Deandels, Kapal yang membawanya, tiba di Pulau Jawa pada tahun 1797. Dalam perjalanan pulang, dia ditawan oleh Britania dan menghabiskan dua tahun di Inggris, tapi pada tahun 1813, Eropa bangkit melawan dominasi Prancis, kemudian Van den Bosch bergabung dengan gerakan Nasional di Belanda. Dia memegang polisi militer tinggi di Negara Belanda. Untuk para penganggur, yang tampaknya tidak ada harapan untuk memperoleh masa depan lebih baik. Van den Bosch mengorganisasi suatu “masyarakat Budiman” untuk masyarakat miskin. Setelah itu kemudian ia mendapat tugas dari raja William I dan mendapat misi khusus ke Hindia Barat. Ketika kembali, ia diberi tugas untuk pergi ke Hindia Timur dan mereorganisasi struktur ekonomi diwilayah Hindia Belanda (sekarang Indonesia). Ketika ia sampai di Hindia Belanda ia menerapakan sistem yang ia rencanakan. Pada masa tanam paksa itu, Ia mengenalkan berbagai macam tanaman kepada penduduk pribumi untuk dikembangkan di Indonesia. Jenis tanaman tersebut dipisahkan dalam dua kategori tanaman yaitu tanaman tahunan sepertitebu, nila, tembakau, dan tanaman keras seperti kopi, teh, lada, kina, kayu manis.



A. Pengertian Sistem Tanam Paksa (Cultuur Stelsel) Tanam Paksa (Cultuur stelsel) secara harfiah yaitu “Sistem Kultivasi” atau secara kurang tepat diterjemahkan sebagai “Sistem Budaya” yang oleh sejarawan Indonesia disebut sebagai Sistem Tanam Paksa, adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes Van den Bosch pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya (20%) untuk ditanami komoditi ekspor, khususnya kopi, tebu, dan tarum (nila). Hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah dipastikan dan hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial. Penduduk desa yang tidak memiliki tanah harus bekerja 75 hari dalam setahun (20%) pada kebun-kebun milik pemerintah yang menjadi semacam pajak. Pada praktiknya peraturan itu



dapat dikatakan tidak berarti karena seluruh wilayah pertanian wajib ditanami tanaman laku ekspor dan hasilnya diserahkan kepada pemerintahan Belanda. Wilayah yang digunakan untuk praktik cultuurstelstel pun tetap dikenakan pajak. Warga yang tidak memiliki lahan pertanian wajib bekerja selama setahun penuh di lahan pertanian. Tanam paksa adalah era paling eksploitatif dalam praktik ekonomi Hindia Belanda. Sistem tanam paksa ini jauh lebih keras dan kejam dibanding sistem monopoli VOC karena ada sasaran pemasukan penerimaan negara yang sangat dibutuhkan pemerintah. Petani yang pada jaman VOC wajib menjual komoditi tertentu pada VOC, kini harus menanam tanaman tertentu dan sekaligus menjualnya dengan harga yang ditetapkan kepada pemerintah. Aset tanam paksa inilah yang memberikan sumbangan besar bagi modal pada zaman keemasan kolonialis liberal HindiaBelanda pada 1835 hingga 1940.  Latar Belakang Terjadinya Sistem Tanam Paksa (Cultuur Stelsel) 1. Di Eropa, Belanda terlibat dalam peperangan – peperangan pada masa kejayaan Napoleon sehingga menghabiskan biaya yang sangat besar. 2. Terjadinya perang kemerdekaan Belgia yang diakhiri dengan pemisahan Belgia dari Belanda pada tahun 1830. 3. Terjadinya perang Diponegoro (1825 – 1830) yang merupakan perlawanan rakyat jajahan termahal bagi Belanda. Perang Diponegoro menghabisakan biaya ± 20.000.000 gulden. 4. Kas negara Belanda kosong dan utang yang ditanggung Belanda sangat besat. 5. Pemasukan uang dari penanaman kopi tidak banyak 6. Terhentinya produksi tanaman ekspor selama sistem sewa/pajak tanah berlangsung. 7. Kegagalan usai mempraktikkan gagasan liberal 1816 – 1830 dalam mengeksploitasi tanah jajahan untuk memberikan jajahan keuntungan yang besar terhadap negara induk.  Aturan – Aturan Sistem Tanam Paksa (Cultuur Stelsel) Ketentuan – ketentuan pokok sistem tanam paksa terdapat dalam Lembaran Negara (Staatsblad) tahun 1834 No. 22, beberapa tahun setelah tanam paksa di jalankan di pulau Jawa. Bunyi dari ketentuan tersebut adalah sebagi berikut : 1. Penduduk menyediakan sebagian dari tanahnya untuk pelaksanaan Tanam Paksa. 2. Tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk pelaksanaan Tanam Paksa tidak boleh melebihi seperlima dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa. 3. Waktu dan pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman Tanam Paksa tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi. 4. Tanah yang disediakan penduduk tersebut bebas dari pajak. 5. Hasil dari tanaman tersebut diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Jika harganya di tafsir melebihi pajak tanah yang harus di bayar oleh rakyat maka kelebihan itu diberikan kepada penduduk. 6. Kegagalan panen yang bukan kesalahan petani akan menjadi tanggung jawab pemerintah. 7. Penduduk desa yang bekerja di tanah – tanah untuk pelaksanaan Tanam Paksa berada di bawah pengawasan langsung para penguasa pribumi, sedang pegwai – pegawai Eropa melakukan pengawasan secara umum. 8. Bagi yang tidak mempunyai tanah akan dipekerjakan pada perkebunan atau pabrik milik pemerintah selama 65 hari setiap tahun. 9. Adanya cultuur prosenten (presentasi keuntungan) yang diberikan kepada pengawas tanam paksa. Dalam mempraktikkan ketentuan – ketentuan tersebut pasti terdapat hal – hal yang menyimpang sehingga rakyat banyak yang merasa dirugikan. Penyimpangan – penyimpangan tersebut adalah :



1. Perjanjian tersebut seharusnya dilakukan dengan sukarela, tetapi dalam pelaksanaannya dilakukan dengan cara – cara paksaan. 2. Luas tanah yang disediakan penduduk lebih dari seperlima tanah mereka. Seringkali semua tanah rakyat digunakan untuk tanam paksa. 3. Pengerjaan tanaman – tanaman ekspor sering kali jauh melebihi pengerjaan tanaman padi. 4. Pajak tanah masih dikenakan pada tanah yang digunakan untuk proyek tanam paksa. 5. Kelebihan hasil panen seringkali tidak dikembalikan kepada petani. 6. Kegagalan panen menjadi tanggung jawab petani. Buruh yang seharusnya dibayar oleh pemerintah malah dijadikan tenaga paksaan Respon Pimpinan Belanda Sistem tanam paksa yang mengakibatkan kemelaratan bagi bangsa Indonesia, khususnya Jawa, akhirnya menimbulkan reaksi dari berbagai pihak, seperti berikut ini : 1. Golongan Pengusaha Golongan ini menghendaki kebebasan berusaha. Mereka menganggap bahwa tanam paksa tidak sesuai dengan ekonomi liberal. 2. Baron van Hoevel Ia adalah seorang missionaris yang pernah tinggal di Indonesia (1847). Dalam perjalanannya di Jawa, Madura dan Bali, ia melihat penderitaan rakyat Indonesia akibat tanam paksa. Ia sering melancarkan kecaman terhadap pelaksanaan tanam paksa. Setelah pulang ke Negeri Belanda dan terpilih sebagai anggota parlemen, ia semakin gigih berjuang dan menuntut agar tanam paksa dihapuskan. 3. Eduard Douwes Dekker Ia adalah seorang pejabat Belanda yang pernah menjadi Asisten Residen (Banten). Ia cinta kepada penduduk pribumi, khususnya yang menderita akibat tanam paksa. Dengan nama samaran Multatuli yang berarti “aku telah banyak menderita”, ditulisnya buku Max Havelaar atau Lelang Kopi Persekutuan Dagang Belanda (1859) yang menggambarkan penderitaan rakyat akibat tanam paksa dalam kisah Saijah dan Adinda. Akibat adanya reaksi tersebut, pemerintah Belanda secara berangsurangsur menghapuskan sistem tanam paksa. Nila, teh, kayu manis dihapuskan pada tahun 1865, tembakau tahun 1866, kemudian menyusul tebu tahun 1884. Tanaman terakhir yang dihapus adalah kopi pada tahun 1917 karena paling banyak memberikan keuntungan. Kesimpulan Sistem tanam paksa dilatarbelakangi oleh kondisi keuangan Belanda yang mengalami kebangkrutan akibat biaya yang tinggi biaya yang tinggi dalam berbagai peperangan, baik yang terjadi di negeri Belanda sendiri, seperti perang Napoleon dan perang Belgia maupun yang terjadi di Hindia Belanda seperti perang Diponegoro dan Perang Paderi. Kondsi perdagangan dan industri perkapalan Belanda mengalami kemunduran setelah hancurnya VOC. Keseluruhan proses tersebut membuat Belanda harus menetapkan kebijakan politik dan ekonomi yang dikenal dengan sistem Cultuurstelsel (Sistem Tanam Paksa) yang diperkenalkan oleh Van De Bosch. Dampak sistem tanam paksa bagi Belanda sangat menguntungkan, karena selain dapat memberi hasil bagi pemerintah, juga dapat memajukan perdagangan dan pelayaran Belanda. Sebaliknya, bagi masyarakat pedesaan, sistem tanam paksa telah menyebabkan pergeseran pola pemilikan dan penguasaan tanah, pengerahan tenaga kerja secara besar-besaran, kelaparan, penyakit, yang kesemuanya menyebabkan penurunan jumlah penduduk. Di lain pihak, sistem tanam paksa ternyata telah mengenalkan sistem ekonomi uang dan jenis-jenis tanaman baru serta cara penanamannya.