![(Jurnal Akrual) Materi Pelatihan PKD Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah [PDF]](https://pdfs.asia/img/200x200/jurnal-akrual-materi-pelatihan-pkd-akuntansi-keuangan-pemerintah-daerah.jpg)
4 0 5 MB
Materi Pelatihan
AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KURSUS KEUANGAN DAERAH KHUSUS Edisi Tahun 2013
ii
MATERI PELATIHAN
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
MATERI PELATIHAN AKUTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH “Kursus Keuangan Daerah Khusus”
Pengarah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan – Kementerian Keuangan Direktur Pembiayaan dan Kapasitas Daerah – DJPK Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah – DJPK Direktur Dana Perimbangan – DJPK Kepala Sub Direktorat Investasi dan Kapasitas Daerah – Dit PKD Editor Andi P. Hamzah Arief S. Irawan Kontributor Bramana Purwasetya (Universitas Indonesia) Husna Roza (Universitas Andalas) Aulia Fuad Rahman (Universitas Brawijaya) Darwis Said (Universitas Hasanuddin) Herman Karamoy (Universitas Sam Ratulangi) Arifah Fibri Andrani (Sekolah Tinggi Akuntansi Negara
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Didukung oleh: Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Decentralisation as Contribution to Good Governance (DeCGG) Program Fiscal Decentralisation Component Jakarta 2013
iii
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Kata Sambutan Kapasitas sumber daya manusia yang handal di seluruh pemerintah daerah merupakan salah satu kunci sukses pengelolaan keuangan daerah yang effisien, transparan, dan akuntabel. Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan pemahaman para aparat pengelolaan keuangan Daerah dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) - Kementerian Keuangan sejak tahun 1981/1982 telah menyelenggarakan Kursus Keuangan Daerah (KKD). Sementara itu, kegiatan Kursus Keuangan Daerah Khusus Penatausahaan/Akuntansi Keuangan Daereah (KKDK) diselenggarakan sejak tahun 2007. Dalam pelaksanaannya, KKD dan KKDK dikerjasamakan dengan 7 perguruan tinggi negeri (yang selanjutnya dikenal dengan sebutan center of knowledge/center), yaitu: Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Andalas (Unan), Univeristas Hasanuddin (Unhas), Universitas Brawijaya (UB), Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), dan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Pelaksanaan KKD-KKDK terus mengalami penyempurnaan dan updating terutama terkait dengan kurikulum, satuan acara pembelajaran (SAP), dan modul. Untuk pertama kali, pada tahun 2012, modulmodul kegiatan KKD-KKDK diseragamkan agar setiap lulusan mempunyai pemahaman yang sama atas materi yang diajarkan. Perbaikan kualitas pelaksanaan KKD-KKDK terus dilanjutkan dan pada tahun 2013, DJPK mendapat dukungan dari GIZ untuk melakukan standarisasi Modul KKD-KKDK sehingga modulmodul tersebut diharapkan dapat memenuhi standar modul internasional. Standarisasi modul ini menghasilkan dua produk utama, yaitu: (i) Materi Pelatihan (handbook) ; dan (ii) Panduan Bagi Pelatih (trainer guideline) untuk 6 (enam) jenis pelatihan, yaitu Perencanaan Penganggaran, Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Barang Milik Daerah, Penatausahaan Perbendaharaan Daerah dan Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. Kami mengucapkan terima kasih kepada GIZ yang telah mendukung pelaksanaan standarisasi materi pelatihan dan panduan bagi pelatih ini sehingga memudahkan bagi para pelatih untuk melaksanakan pelatihan sehingga output dari hasil pelatihan ini memiliki standar yang berkualitas tinggi. Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penyusun modul, pimpinan dan pengurus center penyelenggara kegiatan KKD-KKDK serta seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyusunan standarisasi materi pelatihan KKD-KKDK ini. Diharapkan dengan kehadiran modul yang telah distandarisasi ini akan menjadikan kualitas dari pelaksanaan pelatihan KKD-KKDK terjaga dengan baik dan juga memudahkan para pelatih dan penyelenggara dalam melaksanakan pelatihan KKD-KKDK. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan pelatihan KKD-KKDK dapat berkontribusi pada perbaikan pengelolaan keuangan daerah. Jakarta, Maret 2014 Direktur Pembiayaan dan Kapasitas Daerah
Adriansyah iv
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Daftar Isi PENGANTAR PELATIHAN
ix
DAFTAR SINGKATAN
xii
PENGANTAR PELATIHAN
xiii
TOPIK 1 PENGANTAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
1
1.1.
3
Reformasi Akuntansi Pemerintahan
1.2.
Standar Akuntansi Pemerintahan
5
1.3.
Konsep Dasar Akuntansi Pemerintahan
6
1.4.
Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
10
1.5.
Jenis dan Bentuk Laporan Keuangan
12
TOPIK 2 SIKLUS AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 2.2.
Siklus Akuntansi
35
TOPIK 3 AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
41
3.1.
Akuntansi Pendapatan dan Piutang
43
3.2.
Akuntansi Belanja Barang dan Jasa, Beban dan Persediaan
47
3.3.
AKUNTANSI BELANJA MODAL DAN ASET TETAP
51
3.4.
Akuntansi Pembiayaan, Investasi dan Kewajiban
55
3.5.
Akuntansi Dana Cadangan
58
3.6.
Akuntansi Koreksi Kesalahan, Jurnal Penyesuaian dan Jurnal Penutup
60
TOPIK 4 Sistim dan Prosedur Penerimaan Kas di PPKD
65
4.1.
67
Sistem Akuntansi SKPD
4.2.
Struktur Anggaran SKPD
68
4.3.
Proses Akuntansi SKPD – Ilustrasi
68
TOPIK 5 Sistim dan Prosedur Pengeluaran Kas di SKPD
88
5.1.
Sistem Akuntansi PPKD
90
5.2.
Proses Akuntansi PPKD – Ilustrasi
91
TOPIK 6 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (KONSOLIDASIAN)
v
26
109
6.1.
Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian (LKK)
111
6.2.
Laporan Arus Kas
115
TOPIK 7 ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
133
7.1.
135
Pendahuluan
7.2.
Pengertian
135
7.3.
Tujuan dan Manfaat
136
7.4.
Metode dan Teknik Analisis
137
7.5.
Keterbatasan Analisis Laporan Keuangan
141
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
vi
TOPIK 8 REVIU DAN PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
143
8.1.
Pendahuluan
145
8.2.
Dasar-Dasar Pemeriksaan Keuangan
146
8.3.
Standar Pemeriksaan Keuangan
148
8.4.
Metodologi dan Tahapan Pemeriksaan Keuangan
148
8.5.
Teknik Pemeriksaan dan Pengendalian Intern
151
8.6.
Temuan dan Laporan Hasil Pemeriksaan
152
8.7.
Tanggapan Manajemen atas Temuan
154
8.8.
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK
154
8.9.
Komunikasi dalam Pemeriksaan
160
LEMBAR KERJA PESERTA (LKP)
167
FORM PROSES PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD
174
FORM PROSES PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD
190
FORM PROSES PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SPKD
211
DAFTAR PUSTAKA
226
LAMPIRAN - LAMPIRAN
227
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
DAFTAR SINGKATAN Istilah (Singkatan)
Penjelasan
LO
Laporan Operasional
LRA
Laporan Realisasi Anggaran
LPE
Laporan Perubahan Ekuitas
LPSAL
Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih
SAP
Standar Akuntansi Pemerintahan
SKPD
Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKPKD
Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah
PPKD
Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah
BUD
Bendahara Umum Daerah
ALK
Analisis Laporan Keuangan
DAFTAR TABEL Penjelasan
vii
Tabel 1
PERKEMBANGAN OPINI LKPD TAHUN 2007-2011
Tabel 2
TABEL 2 CONTOH BENTUK AKUN 4 (EMPAT) KOLOM
Tabel 3
TABEL 3 PERBANDINGAN LAK BERBASIS CTA DENGAN LAK BERBASIS AKRUAL
Tabel 4
TABEL 4 FORMAT CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tabel 5
TABEL 5 PERKEMBANGAN PEMBERIAN OPINI BPK 20062012
Tabel 1
PERKEMBANGAN OPINI LKPD TAHUN 2007-2011
Tabel 2
TABEL 2 CONTOH BENTUK AKUN 4 (EMPAT) KOLOM
Tabel 3
TABEL 3 PERBANDINGAN LAK BERBASIS CTA DENGAN LAK BERBASIS AKRUAL
Tabel 4
TABEL 4 FORMAT CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tabel 5
TABEL 5 PERKEMBANGAN PEMBERIAN OPINI BPK 20062012
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
DAFTAR TABEL Penjelasan GAMBAR 1
KETERKAITAN ANTAR LAPORAN KEUANGAN
GAMBAR 2
ALUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
GAMBAR 3
METODOLOGI PEMERIKSAAN ATAS LKPD
DAFTAR SINGKATAN Istilah (Singkatan)
viii
Penjelasan
LAMPIRAN 1
BAGAN ALIR AKUNTANSI DAN PERTANGGUNGJAWABAN
LAMPIRAN 2
BAGAN ALIR AKUNTANSI SKPD (1)
LAMPIRAN 3
BAGAN ALIR AKUNTANSI SKPD (2)
LAMPIRAN 4
BAGAN ALIR LAPORAN KEUANGAN SKPD (1)
LAMPIRAN 5
BAGAN ALIR LAPORAN KEUANGAN SKPD (2)
LAMPIRAN 6
BAGAN ALIR AKUNTANSI SKPKD (PPKD) (1)
LAMPIRAN 7
BAGAN ALIR AKUNTANSI SKPKD (PPKD) (2)
LAMPIRAN 8
BAGAN ALIR LAPORAN KEUANGAN PEMDA (2)
LAMPIRAN 9
BAGAN ALIR LAPORAN KEUANGAN PEMDA (2)
LAMPIRAN 10
BAGAN ALIR PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD (1)
LAMPIRAN 11
BAGAN ALIR PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD (2)
LAMPIRAN 12
BAGAN ALIR PEMBAHASAN LAPORAN KEUANGAN PEMDA (1)
LAMPIRAN 13
BAGAN ALIR PEMBAHASAN LAPORAN KEUANGAN PEMDA (2)
LAMPIRAN 14
ARTIKEL PENYIMPANGAN LAPORAN KEUANGAN PEMDA
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Pengantar Pelatihan
PENGANTAR PELATIHAN A. ABSTRAKSI Materi Pelatihan Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah ini memiliki empat bagian besar dan sifatnya adalah sekuensial, artinya topik-topik yang disampaikan disini diuraikan berdasarkan urutan materi yang harus dikuasai oleh peserta untuk dapat mencapai kompetensi dasar mampu menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Empat bagian besar dari isi Materi Pelatihan ini meliputi pengantar akuntansi pemerintahan, siklus akuntansi pemerintah daerah, prinsip-prinsip akuntansi keuangan daerah, dan proses penyusunan Laporan Keuangan Daerah. Dalam materi konsep dasar akuntansi keuangan daerah ditekankan pada pemahaman persamaan dasar akuntansi pemerintah daerah dan aturan debit-kredit serta analisis transaksi dan pencatatan transaksi. Hal ini sangat penting dan memberikan landasan pemahaman untuk dapat memahami materi selanjutnya. Setelah memahami pengantar akuntansi pemerintahan dan siklus akuntansi, materi berikutnya adalah peserta dikenalkan dengan prinsip dasar/kebijakan akuntansi keuangan daerah yang meliputi item-item pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pengenalan prinsip/kebijakan akuntansi keuangan daerah diuraikan dalam 5 aspek/atribut yaitu definisi, pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian dan pengungkapan. Setelah pemahaman atas pengantar akuntansi pemerintahan dan siklus akuntansidan prinsip/kebijakan akuntansi pemerintah daerah, kemudian dilanjutkan dengan proses penyusunan laporan keuangan daerah (SKPD, PPKD dan Konsolidasi), meliputi langkah analisis dan pencatatan transaksi, pencatatan penyesuaian akhir tahun , posting ke buku besar, penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian, dan berakhir dengan penyusunan laporan keuangan. Yang perlu diingat dan disampaikan kepada peserta adalah bahwa teknik untuk mencatat transaksi bisa dengan teknik double entry baik untuk pencatatan keuangan dan anggaran, bisa juga triple entry dan pencatatan yang dipilih dan digunakan di buku ini adalah menggunakan triple entry dimana meliputi dua pencatatan yaitu pencatatan transaksi akrual di buku jurnal finansial dan pencatatan transaksi terkait akun akun LRA di buku anggaran. Materi Pelatihan ini juga dilengkapi dengan Lembar Kerja Peserta (LKP) per topik yang harus diisi oleh setiap peserta guna memperoleh sekaligus mengecek/membuktikan bahwa pemahaman atas materi di setiap topik telah diperoleh. Dengan pola penyajian materi dengan disertai Lembar Kerja Peserta tersebut diharapkan peserta dapat mempraktekkan secara komprehensif proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
B. TUJUAN PELATIHAN Setelah mempelajari Materi Pelatihan ini peserta pelatihan diharapkan mampu menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah meliputi laporan keuangan SKPD, laporan keuangan PPKD dan laporan keuangan konsolidasian (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah).
ix
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Pengantar Pelatihan
C. PESERTA PELATIHAN Persyaratan peserta untuk mengikuti pelatihan Materi Pelatihan Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah ini: 1. Pegawai/calon pegawai Pemerintah daerah yang menangani akuntansi keuangan daerah atau akan diproyeksikan menangani akuntansi keuangan daerah. 2. Latar belakang pendidikan SMA/D3/S1 semua jurusan D. MATERI PELATIHAN Topik-topik yang disajikan dalam Materi Pelatihan ini yaitu: Topik 1 Topik 2 Topik 3 Topik 4 Topik 5 Topik 6 Topik 7 Topik 8
: : : : : : : :
Pengantar Akuntansi Pemerintahan Siklus Akuntansi Keuangan Daerah Akuntansi Keuangan Daerah Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Penyusunan Laporan Keuangan PPKD Penyusunan Laporan Keuangan Daerah (Konsolidasian) Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Reviu dan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
E. METODE PELATIHAN Metode dan pendekatan pembelajaran yang diterapkan dalam mencapai kompetensi dasar materi ini adalah metode partisipatif dengan pendekatan pembelajaran andragogi (pembelajaran orang dewasa) dimana pola penyampaian materi dilandaskan pada “golden rule” yaitu 10-60-40 dimana 10% (pengantar pelatihan/introduction), 60% (praktek/aktifitas) dan 30% (integrasi antara teori dan praktek). Dalam proses pembelajaran, dijelaskan mengenai materi dan proses penyusunan laporan keuangan dengan mempraktekkannya/mengerjakannya dalam Lembar Kerja Peserta di bagian akhir Materi Pelatihan ini bersama pengajar. Prinsip yang harus dipegang adalah bahwa semua mengerjakan sama-sama baik tiaptiap peserta maupun pelatih, dan dicocokkan dan ketemu hasil yang sama, sehingga dengan demikian setiap peserta mampu menunjukkan/memberikan bukti pemahaman setiap topik materi yang sudah dipelajari.
F. PERLENGKAPAN DAN FASILITAS PELATIHAN Perlengkapan/Media Pembelajaran yang harus disiapkan untuk menyukseskan proses pembelajaran materi ini yaitu: 1. LCD Proyektor 2. Kabel Roll 3. Whiteboard 4. Spidol 5. Penghapus 6. Lakban Kertas (untuk Pengenal Peserta) 7. Kalkulator untuk setiap peserta
x
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Pengantar Pelatihan
G. EVALUASI PELATIHAN Evaluasi yang dilakukan meliputi 3 hal yaitu: 1. Evaluasi terhadap peserta meliputi: a. Kehadiran: •
b.
Partisipasi di kelas •
c. Ujian •
2.
Fasilitator memberikan penilaian atas keaktifan peserta dalam presentasi, diskusi dan mengerjakan soal.
Dilakukan dengan memberikan soal ujian proses penyusunan laporan keuangan SKPD di akhir pertemuan.
•
Minimum nilai untuk dinyatakan lulus adalah memperoleh nilai akhir 70 dan diberikan sertifikat telah mengikuti dan lulus pelatihan.
•
Nilai akhir meliputi nilai ujian, nilai partisipasi dan nilai kehadiran dengan bobot masingmasing 60%, 30% dan 10%.
•
Peserta yang dinyatakan tidak lulus akan diberikan sertifikat telah mengikuti pelatihan.
Evaluasi terhadap fasilitator • •
3.
Minimum kehadiran peserta untuk dapat mengikuti ujian adalah 80% dari total hari pelatihan.
Dilakukan untuk setiap fasilitator per topik yang disampaikan. Meliputi aspek penilaian: kompetensi, teknik presentasi dan komunikasi, serta sikap dan perilaku
Evaluasi terhadap penyelenggaraan pelatihan •
Dilaksanakan 2 kali yaitu di tengah waktu pelatihan dan di akhir pelatihan.
•
Meliputi aspek penilaian: sarana dan prasarana, konsumsi , dan pelayanan panitia.
H. SERTIFIKAT PELATIHAN Diakhir pelatihan, peserta akan mendapatkan
xi
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Pengantar Pelatihan
DAFTAR SINGKATAN Istilah (Singkatan)
xii
Penjelasan
LO
Laporan Operasional
LRA
Laporan Realisasi Anggaran
LPE
Laporan Perubahan Ekuitas
LPSAL
Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih
SAP
Standar Akuntansi Pemerintahan
SKPD
Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKPKD
Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah
PPKD
Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah
BUD
Bendahara Umum Daerah
ALK
Analisis Laporan Keuangan
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Pengantar Pelatihan
PENGANTAR PELATIHAN A. Abstraksi Buku Panduan bagi Pelatih Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah ini berisi tentang alur dan skenario proses pembelajaran per topik yang harus diikuti oleh pelatih sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Buku panduan ini disusun per topik dan sifatnya adalah sekuensial seperti terdapat pada buku Materi Pelatihan. Hal-hal yang disampaikan dalam buku panduan ini di setiap topik meliputi tujuan, waktu (durasi) dan kata kunci, alur pembelajaran, penjelasan tiap kegiatan yang dilakukan pelatih, catatan untuk pelatih dan ringkasan materi. Buku Panduan bagi Pelatih ini digunakan dalam penyampaian materi yang ada di Materi Akuntansi keuangan pemerintah daerah yang terbagi menjadi empat bagian besar dan sifatnya adalah sekuensial, artinya topik-topik yang disampaikan disini diuraikan berdasarkan urutan materi yang harus dikuasai oleh peserta untuk dapat mencapai kompetensi dasar mampu menyusun laporan keuangan pemerintah daerah. Empat bagian besar yang dimaksud meliputi pengantar akuntansi pemerintahan, siklus akuntansi pemerintah daerah, prinsip-prinsip akuntansi keuangan daerah, dan proses penyusunan laporan keuangan daerah. Dalam materi konsep dasar akuntansi keuangan daerah ditekankan pada pemahaman persamaan dasar akuntansi pemerintah daerah dan aturan debit-kredit serta analisis transaksi dan pencatatan transaksi. Hal ini sangat penting dan memberikan landasan pemahaman untuk dapat memahami materi selanjutnya. Setelah memahami pengantar akuntansi pemerintahan dan siklus akuntansi, materi berikutnya adalah peseta dikenalkan dengan prinsip dasar/kebijakan akuntansi keuangan daerah yang meliputi item-item pos laporan keuangan pemerintah daerah. Pengenalan prinsip/kebijakan akuntansi keuangan daerah diuraikan dalam 5 aspek/atribut yaitu definisi, pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian dan pengungkapan. Bagian selanjutnya adalah proses penyusunan laporan keuangan daerah (SKPD, PPKD dan Konsolidasi), meliputi langkah analisis dan pencatatan transaksi, pencatatan penyesuaian akhir tahun , posting ke buku besar, penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian, dan berakhir dengan penyusunan laporan keuangan. Yang perlu diingat dan disampaikan kepada peserta adalah bahwa teknik untuk mencatat transaksi bisa dengan teknik double entry baik untuk pencatatan keuangan dan anggaran, bisa juga triple entry. Pencatatan yang dipilih dan digunakan di Materi Pelatihan adalah menggunakan triple entry dimana meliputi dua pencatatan yaitu pencatatan transaksi akrual di buku jurnal finansial dan pencatatan transaksi terkait akun akun LRA di buku anggaran. Selain berisi materi, Materi Pelatihan Akuntansi keuangan pemerintah daerah juga dilengkapi dengan lembar kerja peserta (LKP) per topik yang harus diisi oleh setiap peserta guna memperoleh sekaligus mengecek/membuktikan bahwa pemahaman atas materi di setiap topik telah diperoleh. Dengan pola penyajian materi dengan disertai lembar kerja peserta tersebut diharapkan peserta dapat mempraktekkan secara komprehensif proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
xiii
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Pengantar Pelatihan
B. Tujuan Pelatihan Setelah mempelajari materi ini peserta pelatihan diharapkan mampu menyusun laporan keuangan pemerintah daerah meliputi laporan keuangan SKPD, laporan keuangan PPKD dan laporan keuangan konsolidasian (laporan keuangan pemerintah daerah). C. Peserta pelatihan Persyaratan peserta untuk mengikuti pelatihan modul akuntansi keuangan daerah ini: 1. Pegawai/calon pegawai Pemerintah daerah yang menangani akuntansi keuangan daerah atau akan diproyeksikan menangani akuntansi keuangan daerah. 2. Latar belakang pendidikan SMA/D3/S1 semua jurusan D. Materi Pelatihan Topik-topik yang disajikan dalam Panduan Bagi Pelatih ini adalah: Topik 1 Topik 2 Topik 3 Topik 4 Topik 5 Topik 6 Topik 7 Topik 8
: : : : : : : :
Pengantar Akuntansi Pemerintahan Siklus Akuntansi Keuangan Daerah Akuntansi Keuangan Daerah Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Penyusunan Laporan Keuangan PPKD Penyusunan Laporan Keuangan Daerah (Konsolidasian) Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Reviu dan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
E. Metode Pelatihan Metode dan pendekatan pembelajaran yang diterapkan dalam mencapai kompetensi dasar materi ini adalah metode partisipatif dengan pendekatan pembelajaran andragogi (pembelajaran orang dewasa) dimana pola penyampaian materi dilandaskan pada golden rule yaitu 10-60-40 dimana 10% (pengantar pelatihan/introduction), 60% (praktek/aktifitas) dan 30% (integrasi antara teori dan praktek). Dalam proses pembelajaran, dijelaskan mengenai materi dan proses penyusunan laporan keuangan dengan mempraktekkannya/mengerjakannya dalam lembar kerja peserta di bagian akhir Materi Pelatihan Akuntansi keuangan pemerintah daerah bersama pelatih. Prinsip yang harus dipegang adalah bahwa semua mengerjakan sama-sama baik tiap-tiap peserta maupun pelatih, dan dicocokkan sehingga ketemu hasil yang sama. Dengan demikian setiap peserta mampu menunjukkan/memberikan bukti pemahaman setiap topik materi yang sudah dipelajari. F. Perlengkapan dan Fasilitas Pelatihan Perlengkapan/Media Pembelajaran yang harus disiapkan untuk menyukseskan proses pembelajaran materi ini yaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
xiv
LCD Proyektor Kabel Roll Whiteboard Spidol Penghapus Lakban Kertas (untuk Pengenal Peserta) Kalkulator untuk setiap peserta
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Pengantar Pelatihan
G. Evaluasi Pelatihan Evaluasi yang dilakukan meliputi 3 hal yaitu: 1.
Evaluasi terhadap peserta meliputi: a. Kehadiran: • Minimum kehadiran peserta untuk dapat mengikuti ujian adalah 80% dari total hari pelatihan. b. Partisipasi di kelas •
Fasilitator memberikan penilaian atas keaktifan peserta dalam presentasi, diskusi dan mengerjakan soal. c. Ujian
2.
•
Dilakukan dengan memberikan soal ujian proses penyusunan laporan keuangan SKPD di akhir pertemuan.
•
Minimum nilai untuk dinyatakan lulus adalah memperoleh nilai akhir 70 dan diberikan sertifikat telah mengikuti dan lulus pelatihan.
•
Nilai akhir meliputi nilai ujian, nilai partisipasi dan nilai kehadiran dengan bobot masingmasing 60%, 30% dan 10%.
•
Peserta yang dinyatakan tidak lulus akan diberikan sertifikat telah mengikuti pelatihan.
Evaluasi terhadap fasilitator a. Dilakukan untuk setiap fasilitator per topik yang disampaikan. b. Meliputi aspek penilaian: kompetensi, teknik presentasi dan komunikasi, serta sikap dan perilaku
3.
Evaluasi terhadap penyelenggaraan pelatihan a. Dilaksanakan 2 kali yaitu di tengah waktu pelatihan dan di akhir pelatihan. b. Meliputi aspek penilaian: sarana dan prasarana, konsumsi , dan pelayanan panitia.
H. Sertifikat Pelatihan Sertifikat pelatihan dibedakan menjadi 2 yaitu: 1. Sertifikat kelulusan Diberikan untuk peserta yang memenuhi kriteria kelulusan yaitu memenuhi tingkat kehadiran dan memperoleh nilai akhir minimum 70. 2. Sertifikat keikutsertaan Diberikan untuk peserta yang TIDAK memenuhi kriteria kelulusan yaitu tidak memenuhi tingkat kehadiran atau tidak memperoleh nilai akhir minimum 70
xv
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
TOPIK 1
PENGANTAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Pengantar Akuntansi Pemerintahan
Deskripsi: Topik ini menjelaskan tentang reformasi akuntansi pemerintahan, Standar Akuntansi Pemerintahan dan konsep dasar akuntansi pemerintahan, prinsip akuntansi dan pelaporan, jenis dan bentuk laporan keuangan, serta keterkaitan antar laporan keuangan. Tujuan: Setelah mempelajari topik ini, peserta: 1. Mampu menjelaskan reformasi keuangan negara 2. Mampu menjelaskan Standar Akuntansi Pemerintahan 3. Mampu menjelaskan konsep dasar akuntansi pemerintahan 4. Mampu menjelaskan prinsip akuntansi dan pelaporan 5. Mampu menjelaskan jenis dan bentuk laporan keuangan 6. Mampu menjelaskan keterkaitan antar laporan keuangan
Sub Topik
Kata Kunci
Reformasi Keuangan Negara
Reformasi Keuangan, Undang-Undang Reformasi Keuangan
Standar Akuntansi Pemerintahan
PP 71 Tahun 2010, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP)
Konsep Dasar Akuntansi Pemerintahan
Pengertian Akuntansi Pemerintahan, Karakterisitik Akuntansi Pemerintahan, Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Basis akuntansi, nilai historis, substance over form
Jenis dan Bentuk Laporan Keuangan
Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan
Keterkaitan antar Laporan Keuangan
Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan
Referensi: 1. 2. 3. 4.
2
PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Buletin Teknis (Bultek) Standar Akuntansi Pemerintahan No. 1 s/d 10 PMK 238 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan Permendagri 13 tahun 2006 jo Permendagri 59 tahun 2007 jo Permendagri 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Pengantar Akuntansi Pemerintahan
1.1. Reformasi Akuntansi Pemerintahan Era reformasi tahun 1998 telah membuka wacana perubahan manajemen keuangan pemerintah. Terkait pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah mengeluarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Untuk mendukung pelaksanaan UU tersebut, pemerintah pusat menerbitkan: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah. 5. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 17 Nopember 2000 Nomor 903/2735/ SJ tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2001. 6. Kemendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, serta Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selanjutnya pemerintah pusat mengeluarkan 2 (dua) UU yang berhubungan dengan keuangan dan perbendaharaan negara yaitu: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Berdasarkan UU dan peraturan-peraturan tersebut, pengelolaan keuangan daerah di era reformasi memiliki karakteristik sebagai berikut: 1. Pengertian Daerah adalah provinsi dan kota atau kabupaten. 2. Pengertian pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat lainnya. Pemerintah daerah yang dimaksud di sini adalah badan eksekutif, sedangkan badan legislatif adalah DPRD (UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah). Jadi terdapat pemisahan yang antara legislatif dan eksekutif. 3. Perhitungan APBD menjadi satu dengan pertanggungjawaban kepala daerah (PP Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Pertanggungjawaban Kepala Daerah) 4. Bentuk laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran terdiri atas: a. b. c. d.
3
Laporan Perhitungan APBD. Nota Perhitungan APBD. Laporan Arus Kas. Neraca Daerah. Dilengkapi dengan penilaian kinerja berdasarkan tolok ukur Rencana Strategis (Renstra) (Pasal 38 PP Nomor 105 Tahun 2000)
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Pengantar Akuntansi Pemerintahan
5. Pinjaman APBD tidak lagi masuk dalam akun Pendapatan (yang menunjukkan hak pemda), tetapi masuk dalam akun Penerimaan (yang belum tentu menjadi hak pemda) 6. Masyarakat termasuk dalam unsur-unsur penyusun APBD, selain pemda yang terdiri atas kepala daerah dan DPRD. 7. Indikator kinerja pemda mencakup; a. Perbandingan antara anggaran dan realisasi; b. Perbandingan antara standar biaya dengan realisasi; c. Target dan persentase fisik; d. Standar pelayanan yang diharapkan. 8. Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah pada akhir tahun anggaran yang bentuknya adalah Laporan Perhitungan APBD dibahas oleh DPRD dan mengandung konsekuensi terhadap masa jabatan kepala daerah apabila 2(dua) kali mengalami penolakan dari DPRD. 9. Digunakannya akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut sebelumnya, peraturan yang mengakibatkan adanya perubahan yang mendasar dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah PP Nomor 105 Tahun 2000 dan Kemendagri Nomor 29 Tahun 2002. Perubahan mendasar tersebut adalah tuntutan akan akuntabilitas dan transparansi yang lebih besar dalam pengelolaan anggaran. Salah satu pergeseran pengelolaan APBD berdasarkan PP Nomor 105 Tahun 2000 dan Kemendagri Nomor 29 Tahun 2002, serta aturan-aturan penerusnya (pengganti) adalah timbulnya perubahan sistem akuntansi keuangan pemerintah. Perkembangan selanjutnya, sejalan dengan diterbitkannya paket UU tentang Keuangan Negara, yakni UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, maka sebagai konsekuensinya adalah penyesuaian dan amandemen atas peraturan perundangan sebelumnya. Dalam kaitan dengan pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan daerah, maka diterbitkan UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti UU Nomor 22 Tahun 1999,dan UU Nomor 33 Tahun 2004 sebagai pengganti UU Nomor 25 Tahun 1999. Selain itu muncul peraturan perundangan yang diamanatkan oleh UU terdahulu, seperti PP 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. PP yang berpayung hukum dengan UU yang telah diamandemen tentu harus menyesuaikan dan atau mengalami perubahan atau revisi. PP Nomor 105 Tahun 2000, misalnya, diganti dengan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Begitu juga dengan peraturan yang lebih teknis, seperti Kemendagri Nomor 29 Tahun 2002, diganti dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kemudian dikeluarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai perubahan pertama. Selanjutnya dikeluarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sesuai amanat UU Nomor 1 Tahun2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mengatur penggunaan basis akrual dalam sistem akuntansi keuangan pemerintah, maka saat ini dikeluarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai penganti PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menggunakan basis kas menuju basis akrual(cash toward accrual). 4
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Pengantar Akuntansi Pemerintahan
Pada PP Nomor 71 Tahun 2010 diamanatkan bahwa penggunaan basis akrual dalam sisten akuntansi keuangan pemerintah, dilaksanakan paling lambat tahun 2015. Untuk mendukung pelaksanaan PP Nomor 71 Tahun 2010, telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 238 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah (PUSAP).
1.2. Standar Akuntansi Pemerintahan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dalam PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terdapat 3 (tiga) Lampiran yaitu: Lampiran I tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual; Lampiran II tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrual; dan Lampiran III tentang Proses Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Lampiran I Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual berisi; 1. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan; 2. PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan; 3. PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas; 4. PSAP 03 Laporan Arus Kas; 5. PSAP 04 Catatan Atas Laporan Keuangan; 6. PSAP 05 Akuntansi Persediaan; 7. PSAP06 Akuntansi Investasi 8. PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap 9. PSAP 08 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan 10. PSAP 09 Akuntansi Kewajiban 11. PSAP 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang tidak dilanjutkan. 12. PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasian 13. PSAP 12 Laporan Operasional Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dikembangkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan SAP. SAP merupakan acuan bagi KSAP, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat IPSAP, adalah penjelasan, klarifikasi, dan uraian lebih lanjut atas PSAP. Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat dan Daerah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan sehingga Sistem Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah daerah harus diatur dengan peraturan gubernur/ bupati/walikota yang mengacu pada Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah tersebut.
5
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Pengantar Akuntansi Pemerintahan
1.3. Konsep Dasar Akuntansi Pemerintahan 1.3.1.
Pengertian Akuntansi Pemerintahan
Akuntansi pemerintahan adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak berkepentingan atas berbagai alternatif tindakan (Halim, 2007). Menurut PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sistem akuntansi pemerintah merupakan serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daerah. 1.3.2.
Lingkungan Akuntansi Pemerintahan
Lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya. Ciri-ciri penting lingkungan pemerintah yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut: a) Ciri Utama Struktur Pemerintahan dan Pelayanan yang diberikan; 1) Bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan 2) Sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintah; 3) Pengaruh proses politik 4) Hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah. b) Ciri Keuangan Pemerintah yang penting bagi pengendalian; 1) Anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan sebagai alat pengendalian; 2) Investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan; 3) Kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk pengendalian; 4) Penyusutan nilai aset sebagai sumber daya ekonomi karena digunakan dalam operasional pemerintah. 1.3.3.
Peranan Laporan Keuangan
Laporan keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan Pemerintah Daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan: a. Akuntabilitas, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
6
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Pengantar Akuntansi Pemerintahan
b. Manajemen, yaitu membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas dana Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat. c. Transparansi, yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. d. Keseimbangan Antargenerasi (Intergenerational equity), yaitu membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan Pemerintah Daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. 1.3.4.
Tujuan Pelaporan Keuangan
Pelaporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan: a. menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran. b. menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan. c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai. d. menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. e. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. f. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
1.3.5.
Pengguna dan Kebutuhan Informasi
Terdapat kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada: a. Masyarakat; b. Wakil Rakyat, Lembaga Pengawas, dan Lembaga Pemeriksa; c. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; d. Pemerintah. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Mengingat laporan keuangan pemerintah berperan sebagai 7
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Pengantar Akuntansi Pemerintahan
wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka komponen laporan disajikan setidak-tidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundangundangan (statutory reports). Selain itu, karena pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah, maka ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan informasi para pembayar pajak perlu mendapat perhatian. Kebutuhan informasi tentang kegiatan operasional pemerintahan serta posisi kekayaan dan kewajiban dapat dipenuhi dengan lebih baik dan memadai apabila didasarkan pada basis akrual, namun apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan penyajian suatu laporan keuangan dengan basis kas, maka laporan keuangan dimaksud wajib disajikan demikian. Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yang tercantum di dalam laporan keuangan, pemerintah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, pemerintah dapat menentukan bentuk dan jenis informasi tambahan untuk kebutuhan sendiri di luar jenis informasi yang diatur dalam kerangka konseptual maupun standar-standar akuntansi lebih lanjut. 1.3.6.
Entitas Akuntansi dan Pelaporan
a. Entitas Akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan. b. Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari; 1) Pemerintah Pusat; 2) Pemerintah Daerah; 3) Masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat; 4) Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud diwajibkan menyajikan laporan keuangan. c. Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dam penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya. 1.3.7.
Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan
Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan Pemerintah Daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:
8
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Pengantar Akuntansi Pemerintahan
a. Relevan (Relevance) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Informasi yang relevan harus: 1) Memiliki manfaat umpan balik (feedback value), artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang memungkinkan pengguna laporan untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasinya di masa lalu; 2) Memiliki manfaat prediktif (predictive value), artinya bahwa laporan keuangan harus memuat informasi yang dapat membantu pengguna laporan untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini; 3) Tepat waktu (timeliness), artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah harus disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna untuk pembuatan keputusan pengguna laporan keuangan; dan 4) Lengkap (complete), artinya bahwa penyajian laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan pengguna laporan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan harus diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah. b. Andal (Reliable) Informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal harus memenuhi karakteristik: 1) Jujur (representational faithfullness), artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan; 2) Dapat diverifikasi (verifiability), artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh berbeda; 3) Netralitas (neutral), artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan bias pada kebutuhan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan pihak tertentu, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain. c.
Dapat Dibandingkan (Comparable)
Informasi yang termuat dalam laporan keuangan pemerintah daerah akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan pemerintah daerah lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila pemerintah daerah menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila pemerintah daerah yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.
9
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Pengantar Akuntansi Pemerintahan
d.
Dapat Dipahami (Understandable)
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan.
1.4. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Menurut PP 71 tahun 2010, prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusunstandar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukankegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporankeuangan yang disajikan. Delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yaitu: 1.4.1.
Basis akuntansi
Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasar basis kas, berarti pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Namun demikian, jika anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. 1.4.2.
Prinsip Nilai Historis
Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yangakan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.
10
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Pengantar Akuntansi Pemerintahan
1.4.3.
Prinsip Realisasi
Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas. Prinsip penandingan biaya-pendapatan (matching-cost with revenue principle) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanansebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.
1.4.4.
Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal (Substance Over Form)
Infomasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitas. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
1.4.5.
Prinsip Periodisitas
Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan, namun periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.
1.4.6.
Prinsip Konsistensi
Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini dungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
1.4.7.
Prinsip Pengungkapan Lengkap
Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.
11
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Pengantar Akuntansi Pemerintahan
1.4.8.
Prinsip Penyajian Wajar
Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE),Neraca,Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.
1.5. Jenis dan Bentuk Laporan Keuangan Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan. 1.5.1.
Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Unsur yang dicakup dalam laporan realisasi anggaran terdiri dari Pendapatan, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan. Masing-masing unsur tersebut didefinisikan sebagai berikut: a. Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan yang Sah b. Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga. c. Transfer penerimaan atau pengeluaran oleh suatu entitas pelaporan lain termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil . d. Pembiayaan adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran perintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran 12
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Pengantar Akuntansi Pemerintahan
pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal pemerintah. Format LRA sebagai berikut:
NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
13
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 URAIAN
PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang sah Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)
ANGGARAN REALISASI 20X1 20X1
(%)
REALISASI 20X0
xxx xxx xxx xxx xxxx
xxx xxx xxx xxx xxxx
xx xx xx xx xx
xxx xxx xxx xxx xxxx
xxx xxx xxx xxx xxxx
xxx xxx xxx xxx xxxx
xx xx xx xx xx
xxx xxx xxx xxx xxxx
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/d 19)
xxx xxx xxxx
xxx xxx xxxx
xx xx xx
xxx xxx xxxx
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24) Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)
xxx xxx xxxx xxxx
xxx xxx xxxx xxxx
xx xx xx xx
xxx xxx xxxx xxxx
xxx xxx xxx xxx xxxx
xxx xxx xxx xxx xxxx
xx xx xx xx xx
xxx xxx xxx xxx xxxx
BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang Bunga Subsidi Hibah Bantuan Sosial Jumlah Belanja Modal (37 s/d 42)
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx
xx xx xx xx xx xx xx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx
BELANJA MODAL Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya Jumlah Belanja Modal (46 s/d 51)
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx
xx xx xx xx xx xx xx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx
BELANJA TAK TERDUGA Belanja Tak Terduga Jumlah Belanja Tak Terduga (55 s/d 55) JUMLAH BELANJA (43 + 52 + 56)
xxx xxxx xxxx
xxx xxxx xxxx
xx xx xx
xxx xxxx xxxx
PENDAPATAN TRANSFER TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31) JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32)
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Pengantar Akuntansi Pemerintahan
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 NO.
URAIAN
59 TRANSFER 60 TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA 61 Bagi Hasil Pajak 62 Bagi Hasil Retribusi 63 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 64 JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA (61 s/d 63) 65 JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (57+64) 66 67 SURPLUS/DEFISIT (33-65) 68 69 PEMBIAYAAN 70 71 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 72 Penggunaan SILPA 73 Pencairan Dana Cadangan 74 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 75 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat 76 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya 77 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank 78 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank 79 Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi 80 Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya 81 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara 82 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah 83 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya 84 Jumlah Penerimaan (72 s/d 83) 85 86 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 87 Pembentukan Dana Cadangan 88 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 89 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintahan Pusat 90 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintahan Daerah Lainnya 91 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintahan Keuangan Bank 92 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintahan Keuangan Bukan Bank 93 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi 94 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya 95 Pemberi Pinjaman kepada Perusahaan Negara 96 Pemberi Pinjaman kepada Perusahaan Daerah 97 Pemberi Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Lainnya 98 Jumlah Pengeluaran (87 s/d 97) 99 PEMBIAYAAN NETO (84-99) 100 101 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (67+93)
ANGGARAN REALISASI 20X1 20X1
(%)
REALISASI 20X0
xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxxx
xx xx xx xx
xxx xxx xxx xxxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx
xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx
xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx
xxxx
xxxx
xx
xxxx
Sumber : PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
1.5.2.
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan tersebut terdiri dari Saldo Anggaran Lebih, dikurangi Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan dijumlahkan dengan Sisa Lebih atau Kurang Pembiayaan Anggaran, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, dan Lain-lain.
14
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Pengantar Akuntansi Pemerintahan
Format LPSAL sebagai berikut: PEMERINTAH DAERAH LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 NO 1 2 3 4 5 6 7 8
URAIAN Saldo Anggaran Lebih Awal Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Subtotal (1-2) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Subtotal (3+4) Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Lain-lain Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)
20X1 xxx (xxx) xxx xxx xxx xxx xxx xxx
20X0 xxx (xxx) xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Sumber : PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
1.5.3.
Laporan Operasional (LO)
Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan akun-akun luar biasa. Masing masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. b. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. c. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. d. Akun Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa.
15
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Pengantar Akuntansi Pemerintahan
Format LO sebagai berikut: PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 (Dalam Rupiah) NO.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
20X1
20X0
Kenaikan/ Penurunan
(%)
XXX XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (18 s/d 19)
XXX XXX XXX
XXX XXX XXX
XXX XXX XXX
XXX XXX XXX
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24) JUMLAH PENDAPATAN (16+20+25)
XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
URAIAN KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pendapatan Asli Daerah Lainnya Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6) PENDAPATAN TRANSFER TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31) JUMLAH PENDAPATAN (7+26+32) BEBAN Beban Pegawai Beban Persediaan Beban Jasa Beban Pemeliharaan Beban Perjalanan Jasa Beban Bunga Beban Subsidi Beban Hibah Beban Bantuan Sosial Beban Penyusutan Beban Transfer Beban Lain-lain JUMLAH BEBAN (36 s/d 47)
XXX
XXX
XXX
XXX
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL Surplus Penjualan Aset Nonlancar Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Defisit Penjualan Aset Nonlancar Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (63 s/d 67 SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (60+68)
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (33-48)
XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
POS LUAR BIASA Pendapatan Luar Biasa Beban Luar Biasa POS LUAR BIASA (62-63) SURPLUS/DEFISIT-LO (59-64)
XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX
Sumber: PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
16
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Pengantar Akuntansi Pemerintahan
1.5.4.
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Format LPE sebagai berikut: PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 NO 1 2 3 4 5 6 7
URAIAN EKUITAS AWAL SURPLUS/DEFISIT-LO DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR: KOREKSI NILAI PERSEDIAAN SELISIH REVALUASI ASET TETAP LAIN-LAIN EKUITAS AKHIR
20X1
20X0
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx
Sumber: PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
1.5.5. Neraca Unsur yang dicakup dalam neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dan masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut: a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah daerah, sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. c. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.
17
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Pengantar Akuntansi Pemerintahan
Format neraca sebagai berikut: PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA NERACA PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 (Dalam Rupiah) NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
18
URAIAN
20X1
20X0
xxx xxx xxx xxx xxx xxx (xxx) xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx (xxx) xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx
ASET ASET LANCAR Kas di Kas Daerah Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Investasi Jangka Pendek Piutan Pajak Piutan Retribusi Penyisihan Piutang Belanja Dibayar Dimuka Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Pusat Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Lainnya Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Piutang Lainnya Persediaan Jumlah Aset Lancar (4 s/d 19) INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Nonpermanen Pinjaman Jangka Panjang Investasi dalam Surat Utang Negara Investasi dalam Proyek Pembangunan Investasi Nonpermanen Lainnya Jumlah Investasi Nonpermanen (24 s/d 27) Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Investasi Permanen Lainnnya Jumlah Investasi Permanen (30 s/d 31) Jumlah Investasi Jangka Panjang (28+32) ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Pengantar Akuntansi Pemerintahan
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA NERACA PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 (Dalam Rupiah) NO. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
URAIAN
20X1
20X0
xxx (xxx) xxx
xxx (xxx) xxx
DANA CADANGAN Dana Cadangan Jumlah Dana Cadangan
xxx xxx
xxx xxx
ASET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran Tuntutan Ganti Rugi Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tak Berwujud Aset Lain-lain Jumlah Aset Lainnya (50 s/d 54)
xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxxx
xxxx
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK) Utang Bunga Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Pendapatan Diterima Dimuka Utang Belanja Utang Jangka Pendek Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (62 s/d 67)
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan Utang Dalam Negeri - Obligasi Premium (Diskonto) Obligasi Utang Jangka Panjang Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (71 s/d 74) JUMLAH KEWAJIBAN (68+75)
xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx
EKUITAS EKUITAS JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (76+79)
xxx xxxx
xxx xxxx
Konstruksi dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Jumlah Aset Tetap (36 s/d 42)
JUMLAH ASET (20+33+43+47+55) KEWAJIBAN
Sumber:PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 1.5.6.
Laporan Arus Kas (LAK)
Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, dan Transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu.
19
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Pengantar Akuntansi Pemerintahan
Unsur yang dicakup oleh laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas daerah dari 4 aktivitas: a. b. c. d.
Aktivitas Operasi Aktivitas Investasi Aktivitas Pendanaan Aktivitas Transitoris
Format LAK sebagai berikut: PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA LAPORAN ARUS KAS Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0 Metode Langsung (Dalam Rupiah) NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
20
URAIAN Arus Kas dari Aktivitas Operasi Arus Masuk Kas Penerimaan Pajak Daerah Penerimaan Retribusi Daerah Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Penerimaan Dana Alokasi Umum Penerimaan Dana Alokasi Khusus Penerimaan Dana Otonomi Khusus Penerimaan Dana Penyesuaian Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Penerimaan Bagi Hasil Lainnya Penerimaan Hibah Penerimaan Dana Darurat Penerimaan Lainnya Penerimaan Dari Pendapatan Luar Biasa Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 18) Arus Keluar Kas Pembayaran Pegawai Pembayaran Barang Pembayaran Bunga Pembayaran Subsidi Pembayaran Hibah Pembayaran Bantuan Sosial Pembayaran Tak Terduga Pembayaran Bagi Hasil Pajak Pembayaran Bagi Hasil Retribusi Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Pembayaran Kejadian Luar Biasa Jumlah Arus Keluar Kas (21 s/d 31) Arus Kas Bersih dan Aktivitas Operasi (19-32) Arus Kas dari Aktivitas Investasi Arus Masuk Kas Pencairan Dana Cadangan Penjualan atas Tanah Penjualan atas Peralatan dan Mesin Penjualan atas Gedung dan Bangunan Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan Penjualan Aset Tetap Penjualan Aset Lainnya Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen Jumlah Arus Masuk Kas (36 s/d 44)
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
20X1
20X0
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Pengantar Akuntansi Pemerintahan
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA LAPORAN ARUS KAS Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0 Metode Langsung (Dalam Rupiah) NO. 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94
URAIAN Arus Keluar Kas Pembentukan Dana Cadangan Perolehan Tanah Perolehan Peralatan dan Mesin Perolehan Gedung dan Bangunan Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan Perolehan Aset Tetap Lainnya Perolehan Aset Lainnya Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pengeluaran Pembelian Investasi Nonpermanen Jumlah Arus Keluar Kas (47 s/d 55) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (45-56) Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Arus Masuk Kas Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Lainnya Jumlah Arus Masuk Kas (60 s/d 68) Arus Keluar Kas Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Lainnya Jumlah Arus Keluar Kas (71 s/d 79) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (69-80) Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Arus Masuk Kas Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Jumlah Arus Masuk Kas (84) Arus Keluar Kas Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Jumlah Arus Keluar Kas (87) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (84-87) Kenaikan/Penurunan Kas (35+57+81+89) Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran (90+91) Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan Saldo Akhir Kas (92+93)
Sumber: PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
21
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
20X1
20X0
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Pengantar Akuntansi Pemerintahan
1.5.7.
Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)
Catatan Atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: a. Menyajikan informasi tentang ekonomi makro, kebijakan fiskal/keuangan dan pencapaian target perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target; b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja selama tahun pelaporan; c. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya; d. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai berikut: 1) 2) 3) 4)
Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi. Kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro. Ikhtisar pencapaian target keuangan berikut hambatan dan kendalanya. Kebijakan akuntansi yang penting: a) Entitas pelaporan. b) Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan. c) Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. d) Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan-ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan oleh suatu entitas pelaporan. e) Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.
5) Penjelasan pos-pos laporan keuangan: a) Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan. b) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan. 6) Informasi tambahan lainnya yang diperlukan. 1.6. Keterkaitan Antar Laporan Keuangan Laporan keuangan yang disusun Pemerintah Daerah memiliki keterkaitan antara laporan yang satu dengan laporan yang lainnya. Bentuk keterkaitan antar laporan keuangan dapat dilihat pada gambar berikut ini.
22
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Pengantar Akuntansi Pemerintahan
Gambar 1.1 Keterkaitan antar Laporan Keuangan
Laporan Operasional Pendapatan Beban(200) Surplus/DefisitOpr Kegiatan non operasional Surplus/Defisit LO
LRA
Pendapatan Belanja Surplus/(defisit) Pembiayaan SILPA
500 300 60 360
450 (0) 450 1.000 1.450
Laporan Perubahan Ekuitas Ekuitas Awal Surplus/Defisit LO Ekuitas Akhir
1.000 360 1.360
Neraca Aset Kewajiban Ekuitas
2.000 640 1.360
Laporan Perubahan Ekuitas SAL Awal Penggunaan SAL SILPA SAL Akhir
100 (30) 1.450 1.520
Sumber : diolah penulis
BPK: Wajar Dengan Pengecualian atas LKPP Tahun 2012 Jakarta, Selasa (11 Juni 2013) – Memenuhi Pasal 17 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK), Drs. Hadi Poernomo, Ak.menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2012 kepada DPR RI dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta pada hari ini (11/6). Dalam penyampaian LHP LKPP tersebut, hadir pula Wakil Ketua dan Anggota BPK serta pejabat pelaksana BPK. LKPP merupakan bentuk pertangungjawaban pelaksanaan APBN oleh Pemerintah Pusat. LKPP Tahun 2012 meliputi dari Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2012 dan 2011, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Sebelum LKPP Tahun 2012 dibahas DPR sebagai pertanggungjawaban APBN Tahun 2012, LKPP tersebut diperiksa BPK. Setelah BPK menerima LKPP tersebut dari Pemerintah, BPK memeriksa LKPP tersebut dan menyampaikan LHP atas LKPP tersebut kepada DPR, DPD, dan juga Pemerintah Pusat. LHP LKPP Tahun 2012 terdiri dari enam buku, yaitu: (1) Ringkasan Eksekutif Hasil Pemeriksan atas LKPP Tahun 2012; (2) LHP atas LKPP Tahun 2012; (3) LHP Sistem Pengendalian Intern (SPI) LKPP Tahun 2012; (4) LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan LKPP Tahun 2012; (5) Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2007-2011; dan (6) Laporan Tambahan berupa Laporan Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal Tahun 2012.
23
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Pengantar Akuntansi Pemerintahan
Gambar 1.2 Perkembangan Opini LKPD Tahun 2007-2011
LKPD 2007
LKPD 2008
1% 26%
60%
4 opini
3%
283 opini
26%
123 opini TOTAL
67%
13 opini
323 opini
123 opini
469
13%
TOTAL
485
13%
59 opini
59 opini
LKPD 2009
LKPD 2010
3% 22%
65%
15 opini
330 opini
111 opini TOTAL
504
23%
7%
65%
34 opini
341 opini
121 opini*
TOTAL
522
10%
48 opini
5%
26 opini WTP
WDP
TW
TMP
LKPD 2011
18%
96 opini
13%
67 opini
67%
WTP
349 opini TOTAL
520
WDP
8 opini
Sumber: BPK RI, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2012, Jakarta, 2013
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
TMP
*) Pemeriksaan2 LKPD Tahun 2010 yatu LKPD Kabupaten Puncak dan Kabupaten Mamberamo Tengah dilakukan pada Semester II Tahun 2012
2%
24
TW
Pengantar Akuntansi Pemerintahan
Gambar 1.3 Perkembangan Opini LKPD Tahun 2007-2011
2007 2008 2009 2010 2011
70 60 50 40 30 20 10 0
25
WTP
WDP
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
TW
TMP
TOPIK 2
SIKLUS AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
Siklus Akuntansi Pemerintah Daerah
Deskripsi: Topik ini menjelaskan tentang persamaan dasar akuntansi dan pencatatan transaksi yang meliputi persamaan dasar akuntansi, aturan debit dan kredit serta saldo normal dan pencatatan dengan akun, serta menjelaskan tentang siklus akuntansi yang meliputi analisis transaksi dan pencatatan/penjurnalan, posting ke buku besar, penyusunan neraca saldo sebelum penyesuaian, penyesuaian akhir tahun, penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian dan penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari LRA, LPSAL, LO, LPE, dan Neraca Tujuan: Setelah mempelajari topik ini, peserta: 1. Peserta mampu menjelaskan persamaan dasar akuntansi, aturan debit dan kredit serta saldo normal akun. 2. Peserta mampu mempraktekkan proses penyusunan laporan keuangan meliputi analisis transaksi dan pencatatan/ penjurnalan, posting ke buku besar, penyusunan neraca saldo sebelum penyesuaian, penyesuaian akhir tahun, penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian dan penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari LRA, LPSAL, LO, LPE, dan Neraca.
Sub Topik
Kata Kunci
Persamaan Dasar Akuntansi dan Pencatatan Transaksi
Persamaan Dasar Akuntansi, Aset, Kewajiban, Ekuitas, sisi kiri, sisi kanan, sisi debit, sisi kredit, Saldo Normal, Balance, Akun, Buku Besar, Saldo Normal, Sisi Debit, Sisi Kredit
Siklus Akuntansi
Bukti Transaksi, Bukti Pembukuan, Jurnal, Posting, Buku Besar, Neraca Saldo sebelum Penyesuaian, Penyesuaian, Neraca Saldo setelah Penyesuaian, Laporan Keuangan
Referensi: 1. 2. 3. 4. 5.
PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Buletin Teknis (Bultek) Standar Akuntansi Pemerintahan No. 1 s/d 10 Interpretasi Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) No. 2 dan 3 PMK 238 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan Permendagri 13 tahun 2006 jo Permendagri 59 tahun 2007 jo Permendagri 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 6. SE Ditjen BAKD No.900/079/BAKD/2008 7. Mulyana, Budi, Handbook Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual, Berdasar SAP Akrual (PP 71/2010), 2012 8. Prof Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, Akuntansi Keuangan Daerah – SAP berbasis Akrual, Edisi 4, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2012
27
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Siklus Akuntansi Pemerintah Daerah
2.1. Persamaan Dasar Akuntansi dan Pencatatan Transaksi 2.1.1. Persamaan Dasar Akuntansi Konsep dasar yang digunakan dalam prinsip akuntansi adalah persamaan dasar akuntansi, yaitu : KEKAYAAN DAERAH
SUMBER - SUMBERNYA
Aset
Kewajiban
Sisi Kiri
Sisi Kanan
Sisi Debit
Sisi Kredit
Ekuitas
Persamaan dasar ini akan mendasari seluruh proses dalam siklus akuntansi, mulai dari pencatatan transaksi, pengklasifikasian, sampai pada penyusunan laporan keuangan seperti neraca. Secara garis besar, laporan neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah pada tanggal tertentu. Struktur neraca tersebut bisa dibuat dalam bentuk berimbang antara sisi kiriyaitu aset dengan sisikanan yaitu kewajiban dan ekuitas. Contoh Neraca
PEMERINTAH KOTA ABC NERACA PER 31 DESEMBER 20XX Aset
Utang
Uraian
Jumlah
Uraian
Jumlah
Aset Lancar
10.601.661.888
Utang Jangka Pendek
11.506.643.910
Investasi Jangka Panjang
3.648.306.899
Utang Jangka Panjang
4.138.819.678
Aset tetap
409.820.181.389 Ekuitas
Dana Cadangan
Ekuitas
Aset Lain-lain
1.198.172.729
Total Aset
425.268.322.906 Total Kewajiban dan Ekuitas
409.622.859.318 425.268.322.906
Berdasarkan Neraca Pemerintah Kota ABC diatas dapat dilihat kekayaan pemerintah daerah, sedangkan kewajiban dan ekuitas menunjukkan sumber dana atas kepemilikan aset atau kekayaan tersebut. Kekayaan pemerintah daerah bisa berupa aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya. Dalam hal ini sumber dana untuk memperoleh aset tersebut diklasifikasikan menjadi dua sumber utama, yaitu dari utang pemerintah daerah dan kekayaan bersih pemerintah daerah sendiri yang disebut ekuitas.
28
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Siklus Akuntansi Pemerintah Daerah
2.1.2. Aturan Debit dan Kredit Aturan debit dan kredit akan membantu kita dalam mencatat informasi ke dalam buku besar. Aturan ini dapat dipahami secara lebih mudah dengan melihat penggunaannya pada akun-akun bentuk T yang tercakup dalam persamaan akuntansi berikut ini: Aturan Debit Kredit Aktiva Akun- Akun Aktiva
kewajiban Akun- Akun kewajiban
Ekuitas Akun- Akun Ekuitas
Debit
Kredit
Debit
Kredit
Debit
Kredit
Untuk Penambahan
Untuk Pengurangan
Untuk Penambahan
Untuk Pengurangan
Untuk Penambahan
Untuk Pengurangan
Dalam akun-akun dari persamaan akuntansi di atas aturan debit dan kredit untuk Aset berlawanan arah dengan Kewajiban dan Ekuitas. Apabila suatu akun Aset bertambah, maka akun tersebut didebit dan jika berkurang, maka akun yang bersangkutan dikredit, sebaliknya, untuk akun Kewajiban dan Ekuitas dikredit untuk penambahan dan didebit untuk pengurangan. Saldo normal (normal balance) dari suatu akun adalah posisi yang bertambah menurut aturan debit dan kredit. Sebagai contoh adalah saldo normal dari akun kas adalah saldo debit, karena suatu Aset bertambah dengan mencatat pada posisi debit. Oleh karena itu, saldo normal adalah pada sisi yang positif, dimana saldo normal dari Aset adalah pada sisi debit, sebaliknya Kewajiban dan Ekuitas mempunyai saldo normal pada sisi kredit atau disebut akun-akun bersaldo kredit. Saldo-saldo normal dari akun-akun neraca digambarkan sebagai berikut: Saldo Normal Akun-Akun Neraca Aktiva Akun- Akun Aktiva
kewajiban Akun- Akun kewajiban
Saldo Normal Debit
Saldo Normal Kredit
Ekuitas Akun- Akun Ekuitas Saldo Normal Kredit
Ekuitas biasanya terdiri atas beberapa akun. Setiap akun ekuitas akan mempunyai saldo normal pada sisi kredit, apabila akun tersebut merupakan unsur penambahan dalam ekuitas contohnya yaitu pendapatan. Tetapi, apabila suatu akun merupakan unsur pengurangan dalam ekuitas, maka akun ini akan mempunyai saldo normal pada sisi debit misalnya akun beban.
29
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Siklus Akuntansi Pemerintah Daerah
2.1.3.
Pencatatan Dengan Akun
Akun dan Kegunaannya Media atau formulir utama yang dipakai untuk tujuan pengikhtisaran transaksi adalah akun (account). Media ini berguna untuk mencatat secara lengkap perubahan-perubahan yang terjadi dalam aset, kewajiban atau ekuitas tertentu selama sesuatu periode. Kelompok akun-akun yang digunakan dalam suatu organisasi disebut buku besar (ledger). Daftar dari akun-akun yang ada dalam entitas disebut daftar akun (chart of account). Akun-akun ini biasanya disajikan dalam daftar tersebut lengkap dengan nama dan nomor kode akunnya. Dengan menggunakan akun, maka informasi dapat diperoleh pada saat dibutuhkan dan laporan keuangan dapat disusun tepat waktu. Bentuk Akun Bentuk akun yang paling sederhana dan paling banyak digunakan adalah bentuk huruf “T” (T-account). Bentuk akun ini terdiri atas tiga bagian yaitu: (1) Nama akun dari masing-masing unsur aset, kewajiban dan ekuitas, diletakkan diatas garis horizontal pada huruf T, (2) Sisi kiri, (3) Sisi kanan dari huruf T. Sebagai contoh, akun kas dari suatu entitas dengan bentuk T: Bentuk Akun Model T Bentuk Akun Model T Kas Sisi Kiri
Sisi kanan
(Debit)
(Kredit)
Sisi kiri dari akun disebut sisi debit dan sisi kanan disebut sisi kredit. Bentuk akun lainnya yang lebih informatif dan lengkap adalah bentuk empat kolom yang digunakan dalam praktik. Bentuk empat kolom ini merupakan pengembangan dari akun bentuk T. Dua kolom tambahan diperlukan untuk menunjukkan saldo jumlah debit dan saldo jumlah kredit dari setiap akun. Contoh dari akun bentuk empat kolom dapat dilihat pada Tabel 2
30
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Siklus Akuntansi Pemerintah Daerah
Tabel 2
Contoh Bentuk Akun 4 (Empat) Kolom. Nama Akun : Kas Tanggal
Ket
Nomor Akun: 101 Ref
Debit
Kredit
Saldo Debit
Kredit
2011 Agust 7
......................
j.1
8.000.000
8.000.000
8
......................
j.1
0
14.000.000
10
......................
j.1
6.000.000
2.500.000
11.500.000
13
......................
j.1
0
3.000.000
8.500.000
Akun Kas pada Tabel 2 mempunyai saldo debit sebesar Rp8.000.000 setelah transaksi pertama diposting dari jurnal ke buku besar (akun) kas, dan mempunyai saldo debit sebesar Rp8.500.000 setelah posting transaksi keempat. Permendagri 13/2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mendesain bentuk akun 3 kolom sebagai berikut: PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA …… BUKU BESAR SKPD KODE REKENING NAMA REKENING PAGU APBD PAGU PERUBAHAN APBD Tanggal
Uraian
: ……………………………… : ……………………………… : ……………………………… : ……………………………… : ……………………………… Ref
Debet (Rp)
Kredit (Rp)
Saldo (Rp)
Bagan Akun Buku besar (Ledger) merupakan kumpulan dari akun-akun suatu organisasi yang saling berhubungan, berdasarkan Peraturan Menteri KeuanganNo. 238./PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Akuntansi Pemerintahan akun dikelompok kedalam tiga kelompok sebagai berikut : a. Akun Neraca : Aset, Kewajiban, dan ekuitas b. Akun Realisasi Anggaran : Pendapatan LRA, Belanja, Pembiayaan c. Akun Laporan Operasional : Pendapatan LO dan beban Daftar dari akun-akun yang dipergunakan oleh pemerintahan daerah dengan mencantumkan seluruh nama akun dan nomor kodenya disebut dengan bagan akun (chart of account). 31
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Siklus Akuntansi Pemerintah Daerah
Kodefikasi Akun sebagai berikut:
Neraca
Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Operasional
Kode
Uraian
Kode
Uraian
Kode
Uraian
1
Aset
4
Pendapatan LRA
7
Pembiayaan
2
Kewajiban
5
Belanja
8
Pendapatan LO
3
Ekuitas
6
Transfer
9
Beban
Bagan Akun Standar (BAS) untuk pemerintah pemerintah daerah dicantumkan sampai dengan level 3, sedangkan untuk pengembangan lebih detilnya, untuk pemerintah pusat ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, sedangkan untuk pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Hal ini untuk memberikan keseragaman pada level tertentu sekaligus memberikan fleksibilitas untuk mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Panduan penyusunan BAS untuk pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Permenkeu No. 238/ PMK.05/2011 sebagaimana diuraikan berikut ini: 1. Akun Neraca Aset Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
32
Kodefikasi
Uraian
Kodefikasi
Uraian
1
Aset
117
Persediaan
11
Aset Lancar.
199
Aset Untuk Dikonsolidasikan
111
Kas.
12
Investasi Jangka Panjang
112
Investasi Jangka Pendek
121
Investasi Jangka Panjang Non Permanen
113
Piutang Pendapatan
122
Investasi Jangka Panjang Permanen
114
Piutang Lainnya
13
Aset Tetap
115
Penyisihan Piutang
131
Tanah
116
Beban Dibayar Dimuka
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Siklus Akuntansi Pemerintah Daerah
Kodefikasi
Uraian
Kodefikasi
Uraian
132
Peralatan dan Mesin
141
Dana Cadangan
133
Gedung dan Bangunan
15
Aset Lainnya
134
Jalan, Irigasi, dan Jaringan
151
Tagihan Jangka Panjang
135
Aset Tetap Lainya
152
Kemitraan dengan Pihak Ketiga
136
Konstruksi Dalam Pengerjaan
153
Aset Tidak Berwujud.
137
Akumulasi Penyusutan
154
Aset Lain-lain
14
Dana Cadangan
Klasifikasi akun aset dapat dilihat pada tabel berikut:
Kodefikasi
Uraian
Kodefikasi
Uraian
2
Kewajiban
214
Pendapatan Diterima Dimuka.
21
Kewajiban Jangka Pendek.
215
Utang Beban
211
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
216
Utang Jangka Pendek Lainnya
22
Kewajiban Jangka Panjang
212
Utang Bunga
221
Utang Dalam Negeri
213
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
223
Utang Luar Negeri
224
Utang Jangka Panjang Lainnya
Kewajiban Kewajiban adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Klasifikasi dari akun Kewajiban sebagaimana tercantum pada tabel berikut:
Kodefikasi
Uraian
Kodefikasi
Uraian
3
Ekuitas
312
Ekuitas SAL
31
Ekuitas
313
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan
311
Ekuitas
Ekuitas Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal laporan. Klasifikasi Akun Ekuitas sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut: 33
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Siklus Akuntansi Pemerintah Daerah
Kodefikasi
Uraian
Kodefikasi
Uraian
9
Beban
916
Beban Bantuan Sosial
91
Beban Operasi
917
Beban Penyusutan
911
Beban Pegawai
918
Beban Penyisihan Piutang
912
Beban Barang.
919
Beban Lain-lain.
913
Beban Bunga
153
Aset Tidak Berwujud.
914
Beban Subsidi
154
Aset Lain-lain
915
Beban Hibah
2. Akun Laporan Realisasi Anggaran Akun Pendapatan-LRA Kodefikasi
Uraian
Kodefikasi
Uraian
92
Beban Transfer
916
Beban Bantuan Sosial
921
Bagi Hasil Pajak
917
Beban Penyusutan
922
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
918
Beban Penyisihan Piutang
923
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya
919
Beban Lain-lain.
153
Aset Tidak Berwujud.
924
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
154
Aset Lain-lain
925
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya
915
Beban Hibah
Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Klasifikasi Akun Pendapatan-LRA sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:
Kodefikasi
Uraian
93
Beban Non Operasional
Akun Beban Transfer-LO Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan. Klasifikasi Beban Transfer sebagai berikut: 34
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Siklus Akuntansi Pemerintah Daerah
Kodefikasi
Uraian
94
Beban Luar Biasa
Akun Beban Non Operasional Beban Non Operasional merupakan beban yang sifatnya tidak rutin. Akun Beban Luar Biasa Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi dari kejadian luar biasa.
2.2. Siklus Akuntansi Sistem akuntansi pemerintah daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam satu rangkaian proses yang disebut siklus akuntansi pemerintah daerah. PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (Kepala SKPKD) yang bertugas mengelola APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Siklus akuntansi merupakan tahap-tahap/langkah-langkah yang harus dilalui dalam suatu sistem akuntansi, termasuk akuntansi pemerintah daerah. Langkah-langkah tersebut meliputi 5 Langkah Utama + 2 Langkah Penyelesaian, yaitu: 1. Menganalisis transaksi berdasarkan bukti pembukuan dan mencatat transaksi dalam Buku Jurnal Finansial atau dan Buku Anggaran. 2. Mencatat penyesuaian akhir tahun berdasarkan bukti memorial di Buku Jurnal Finansial. 3. Melakukan posting ke Buku Besar; 4. Menyusun Neraca Saldo setelah penyesuaian; 5. Menyusun laporan keuangan berdasarkan Neraca Saldo Setelah Penyesuaian; 6. Membuat Jurnal penutup; 7. Menyusun Neraca Saldo setelah penutupan; Gambar 2.1. Alur Penyusunan Laporan Keuangan
BT
posting Valid, Sah, Lengkap
BP
35
Buku Besar
Laporan Keuangan
menjurnal
Jurnal
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Neraca lajur
Siklus Akuntansi Pemerintah Daerah
1.
Menganalisis transaksi dan mencatat transaksi di Buku Jurnal Finansial dan Buku Anggaran.
Langkah pertama dalam siklus akuntansi adalah menganalisis transaksi dan mencatat transaksi dalam buku jurnal. Menganalisis transaksi adalah proses untuk menentukan suatu transaksi sebagai transaksi keuangan dan transaksi non keuangan, dan menentukan suatu transaksi berpengaruh terhadap akun apa berdasarkan bukti pembukuan. Setelah tahapan analisis transaksi, selanjutnya transaksi dicatat dalam buku jurnal. Jurnal merupakan langkah pertama untuk mencatat transaksi. Berhubung di sektor pemerintah arus kas merupakan bagian dari transaksi yang paling sering terjadi dari penerimaan pajak/retribusi dan pengeluaran belanja, maka digunakan jurnal penerimaan kas untuk mencatat transaksi yang menyebabkan terjadinya arus kas masuk dan jurnal pengeluaran kas untuk mencatat transaksi yang menyebabkan terjadinya arus kas keluar. Transaksi non-kas, seperti jurnal penyesuaian, koreksi, reklasifikasi dan penutup dicatat di buku jurnal umum. Pada saat ini belum ada peraturan teknis (Permendagri) yang mengatur mengenai sistem pencatatan yang dilakukan guna melakukan pencatatan. Namun demikian, menurut beberapa literatur, seperti Budi Mulyana (Handbook AKD, 2012) dan Prof Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (Buku Akuntansi Keuangan Daerah – SAP berbasis Akrual, 2012) mengusulkan pencatatan dengan sistem pencatatan Triple Entry yaitu: • •
Double EntrySystem Untuk mencatat akun-akun aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LO dan Beban sehingga akan menghasilkan laporan berupa LO, LPE, Neraca,LAK, dan CaLK Single Entry System untuk mencatat akun-akun Pendapatan-LRA, Belanja dan Pembiayaan yang akan menghasilkan LRA dan LPSAL. Pencatatan ini mirip dengan pembukuan bendahara (yaitu dengan mencatat penerimaan atau pengeluaran kas).
Contoh format buku jurnal finansial.
Contoh format buku anggaran.
36
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Siklus Akuntansi Pemerintah Daerah
2. Membuat Penyesuaian Akhir Tahun berdasarkan Bukti Memorial di Buku Jurnal Finansial. Tahap selanjutnya dari siklus akuntansi di atas adalah membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian perlu dibuat untuk mengupdate saldo akun agar memenuhi konsep matching cost against revenue (penandingan yang match antara pendapatan dan beban dalam satu periode akuntansi) dan digunakannya basis akrual. Hal ini untuk memastikan bahwa pendapatan diakui pada periode diperolehnya pendapatan itu dan beban diakui pada periode terjadinya. Penyesuaian memungkinkan untuk melaporkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas di neraca pada tanggal neraca dan untuk melaporkan jumlah surplus atau defisit yang wajar di laporan operasional. Neraca saldo di atas mungkin belum memuat data laporan keuangan yang up-to-date, karena alasan-alasan berikut. a. Kejadian-kejadian tertentu, seperti pemakaian bahan pakai habis, tidak dijurnal setiap hari karena penjurnalan demikian tidak praktis. b. Beban yang terjadi karena berlalunya waktu, seperti berkurangnya manfaat gedung, persekot sewa dan asuransi, tidak dijurnal selama periode akuntansi. c. Beberapa akun, seperti beban listrik, mungkin belum dicatat karena tagihan dari PLN belum diterima. Dengan demikian, jurnal penyesuaian disusun untuk tujuan-tujuan berikut. a. Melaporkan semua pendapatan (¬revenues) yang diperoleh (earned) selama periode akuntansi. b. Melaporkan semua belanja (expenses) yang terjadi selama periode akuntansi. c. Melaporkan dengan akurat nilai aset pada tanggal neraca. Sedangkan nilai aset pada awal periode telah terpakai selama satu periode akuntansi yang dilaporkan. d. Melaporkan secara akurat kewajiban pada tanggal neraca. Dalam hal ini pembiayaan sebenarnya sudah terjadi, tapi belum dibayar. 3. Melakukan posting ke Buku Besar. Buku besar adalah sebuah buku yang berisi kumpulan rekening/akun/perkiraan (account).Buku besar atau yang merupakan kumpulan akun-akun digunakan untuk mencatat secara terpisah aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, dan pembiayaan. Proses pemindahan informasi transaksi dari jurnal ke buku besar disebut dengan posting. Posting ke buku besar sekaligus merupakan penggolongan dan peringkasan transaksi sebab tiap-tiap data transaksi dibawa ke masing-masing akun yang sesuai. Postingdapat dilakukan secara kronologis sebagaimana halnya penjurnalan, tetapi dapat juga secara periodik (mingguan atau bulanan). Postingmerupakan proses pemindahan jumlah rupiah dalam buku jurnal ke buku besar untuk masingmasing ayat jurnal. Nama akun dalam jurnal sama dengan nama buku besar. Oleh karena itu, jumlah rupiah dalam akun yang dijurnal atau dicatat di jurnal di posisi Debit, maka ketika dipindahkan ke buku besar jumlah rupiah tersebut diletakkan di kolom Debit juga. Adakalanya satu nama akun di jurnal berkali-kali, baik di posisi debit ataupun kredit. Meskipun dijurnal lebih dari satu kali, buku besar yang akan menampung akun tersebut tetap hanya satu buku besar. Dengan demikian, dalam buku besar Akun X misalnya, akan terlihat banyak transaksi untuk Akun X jika di dalam jurnal akun X dijurnal/dicatat berkali-kali. 37
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Siklus Akuntansi Pemerintah Daerah
Format Buku Besar sebagai berikut: PEMERINTAH KAB/KOTA ……………………….. BUKU BESAR SKPD KODE AKUN NAMA AKUN Tanggal
No. Bukti
Transaksi
: ………………………….. : ………………………….. : ………………………….. Ref
Debit
Kredit
Saldo
4. Penyusunan Necara Saldo setelah Penyesuaian. Neraca saldo adalah daftar/kumpulan akun beserta saldonya. Penyusunan Neraca saldo ini dilakukan dengan menuliskan kode dan nama akun beserta saldonya dalam dalam Neraca saldo dengan saldo debit atau kredit yang sesuai dengan saldo buku besar. Selanjutnya total kolom debit dan kolom kredit dihitung dan dituliskan di baris paling bawah untuk menunjukkan kesamaan saldo kolom debit/kredit. Format Neraca Saldo sebagai berikut:
PEMERINTAH KAB/KOTA ……………………….. NERACA SALDO SETELAH PENYESUAIAN PER TANGGAL 31 DESEMBER …….. SKPD
: ………………………….. Kode dan Nama Akun
TOTAL
38
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Saldo Debit
Kredit
Siklus Akuntansi Pemerintah Daerah
5. Menyusun Laporan Keuangan Setelah kertas kerja (neraca lajur) selesai dibuat, selanjutnya disusun laporan keuangan. Laporan keuangan pokok terdiri dari: a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL); c) Laporan Operasional (LO); d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); e) Neraca; f) Laporan Arus Kas (LAK); g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
6. Membuat Jurnal Penutup Jurnal penutup dilakukan setelah Laporan Keuangan disusun. Jurnal penutup dibuat untuk menihilkan semua akun nominal atau akun sementara yang dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional. Pada dasarnya jurnal ini dibuat agar akun-akun sementara tersebut tidak muncul sebagai saldo awal pada tahun berikutnya di buku besar. Di Pemerintahan Indonesia, seperti diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), jurnal penutup dibuat dengan memunculkan akun lawan dari akun pendapatan dan belanja, yakni akun Ikhtisar Surplus/ Defisit. Cara membuat jurnal penutup adalah dengan mendebit/mengkredit akun pendapatan/biaya dan mengkredit/mendebit akun Ikhtisar Surplus/Defisit. •
Tanggal
Kode Akun
Nama Akun
Debit
31/12/2012
8...
Pendapatan-LO ...
Xxx
•
39
Langkah pertama, menutup akun-akun pendapatan LO dan beban ke akun Ekuitas, dengan cara mendebet akun pendapatan LO, mengkredit akun Beban dan selisihnya dicatat ke akun Ekuitas.
8...
Pendapatan-LO ...
xxx
3...
Ekuitas
Xxx
Kredit
9...
Beban ...
xxx
9...
Beban ...
xxx
Utang Beban
xxx
Langkah kedua, menutup akun-akun pendapatan LRA, Belanja, dan Pembiayan ke akun SILPA (SIKPA), dengan cara membalik nama akun dan saldonya di buku anggaran. Akun pendapatan LRA dan penerimaan pembiayaan dituliskan kembali di kolom pengeluaran sejumlah saldonya, sedangkan akun belanja dan transfer dan pengeluaran pembiayaan, dituliskan kembali di kolom penerimaan sejumlah saldonya.
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Siklus Akuntansi Pemerintah Daerah
Tanggal
Kode Akun
Nama Akun
31/12/2012
4...
Pendapatan-LRA ...
7...
PenerimaanPembiayaan...
Debit
Kredit Xxx xxx
5...
Belanja ...
xxx
6...
Transfer ...
xxx
9...
Beban ...
xxx
Utang Beban
xxx
7. Menyusun Neraca Saldo Setelah Jurnal Penutupan Jurnal penutup kemudian diposting ke buku besar. Setelah diposting, saldo di buku besar tersebut akan bernilai nol atau nihil. Dengan demikian, pada awal tahun berikutnya tidak akan muncul saldo buku besar bersangkutan. Sehingga dengan demikian, saldo yang ada hanya saldo akun-akun riil yaitu akun-akun neraca atau persis seperti yang ditunjukkan di laporan keuangan berupa neraca. Format Neraca Saldo setelah Penutupan sama persis dengan format Neraca Saldo setelah Penyesuaian, hanya judulnya diganti Neraca Saldo setelah Penutupan.
40
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
TOPIK 3
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Akuntansi Keuangan Daerah
Deskripsi: Topik ini menjelaskan tentang Akuntansi Pendapatan dan Piutang, Akuntansi Belanja Barang dan Jasa, Beban dan Persediaan, Akuntansi Belanja Modal dan Aset Tetap, Akuntansi Pembiayaan, Investasi dan Kewajiban, Akuntansi Dana Cadangan dan Transaksi Non Anggaran, Akuntansi Koreksi Kesalahan, Jurnal Penyesuaian dan Jurnal Penutup. Tujuan: Setelah mempelajari topik ini peserta diharapkan mampu menjelaskan serta mampu menganalisis dan mencatat transaksi: 1. Akuntansi Pendapatan dan Piutang 2. Akuntansi Belanja Barang dan Jasa, Beban dan Persediaan 3. Akuntansi Belanja Modal dan Aset Tetap 4. Akuntansi Pembiayaan, Investasi dan Kewajiban 5. Akuntansi Dana Cadangan dan Transaksi Non Anggaran 6. Akuntansi Koreksi Kesalahan, Jurnal Penyesuaian dan Jurnal Penutup.
Sub Topik
Kata Kunci
Akuntansi Pendapatan dan Piutang
Definisi, Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan dan Piutang
Akuntansi Belanja Barang dan Jasa, Beban dan Persediaan
Definisi, Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Belanja Barang dan Jasa, Beban dan Persediaan
Akuntansi Belanja Modal dan Aset Tetap
Definisi, Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Belanja Modal, dan Aset Tetap
Akuntansi Pembiayaan, Investasi dan Kewajiban
Definisi, Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Pembiayaan, Investasi dan Kewajiban
Akuntansi Dana Cadangan dan Transaksi Non Anggaran
Definisi, Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Dana Cadangan dan Transaksi Non Anggaran
Akuntansi Koreksi Kesalahan, Jurnal Penyesuaian dan Jurnal Penutup
Definisi, Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan, Koreksi Kesalahan, Jurnal Penyesuaian, dan Jurnal Penutup
Referensi: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
42
PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Buletin Teknis (Bultek) Standar Akuntansi Pemerintahan No. 1 s/d 10 PMK 238 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan Permendagri 13 tahun 2006 jo Permendagri 59 tahun 2007 jo Permendagri 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah SE Ditjen BAKD No.900/079/BAKD/2008 Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No 2 dan 3 Mulyana, Budi, Handbook Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual, Berdasar SAP Akrual (PP 71/2010), 2012 Prof Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, Akuntansi Keuangan Daerah – SAP berbasis Akrual, Edisi 4, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2012
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Akuntansi Keuangan Daerah
3.1. Akuntansi Pendapatan dan Piutang 3.1.1.
Akuntansi Pendapatan
a. Definisi Definisi Pendapatan menurut SAP adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. b.
Klasifikasi Pendapatan Klasifikasi pendapatan menurut SAP (PP no 71/2010) yaitu: - Pendapatan Asli Daerah (PAD) - Pendapatan Transfer - Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Klasifikasi Pendapatan menurut Permendagri 13/2006: - Pendapatan Asli Daerah (PAD) - Dana Perimbangan - Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
c.
Prinsip Akuntansi Pendapatan Daerah-LRA - Pendapatan (secara umum) diakui pada saat telah disetor ke rekening Kas UmumDaerah. - Koreksi atas pengembalian pendapatan yang sifatnya tidak berulang (non recurring)atas pendapatan tahun berjalan, dicatat sebagai pengurang pendapatan. Sedangkan koreksi atas pengembalian pendapatan periode sebelumnya, dicatat sebagai belanja tidak terduga yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi. - Pengembalian yang sifatnya normal (sistemik) dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan periode berjalan atau sebelumnya dicatat sebagai pengurang pendapatan - Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
d.
Prinsip Akuntansi Pendapatan Daerah-LO
Berdasarkan SAP (PP No 71 tahun 2010) prinsip-prinsip akuntansi pendapatan-LO adalah: 1. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. 2. Klasifikasi pendapatan-LO menurut sumber pendapatan yaitu: a) Pendapatan Pajak-LO. b) Pendapatan Bukan Pajak –LO. 43
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Akuntansi Keuangan Daerah
c) Pendapatan Hibah-LO. d) Pendapatan Lainnya. 3. Pendapatan-LO diakui saat: a) Timbulnya hak atas pendapatan. Pendapatan-LO yang diakui saat timbulnya hak adalah: • •
Pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. b) Pendapatan direalisasi (adanya aliran masuk sumber daya ekonomi). Untuk mengakui Pendapatan-LO yang berupa hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa didahului adanya penagihan. 4. Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto. e.
Pencatatan Pendapatan Daerah-LRA di Buku Anggaran
Jurnal atas Pendapatan-LRA dibuat dalam kaitannya pemerintah Daerah sebagai entitas Akuntansi Anggaran, pencatatannya digunakan single entryyang sama persis seperti pencatatan di BKU yang nantinya akan menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Menurut Prof Halim dan Kusufi (2012), untuk mencatat pendapatan LRA digunakan buku anggaran yang meliputi kolom uraian akun, kolom penerimaan dan kolom pengeluaran. Hal ini untuk mengatasi kekeliruan pada pengakuan dan sekaligus membedakan mekanisme pencatatan jurnal double entry. Pendapatan yang dicatat disini adalah hanya pendapatan yang diterima secara tunai yang kode awalnya 4, 5, 6 dan 7. Perlu dicatat bahwa ketika ada transaksi terkait pendapatan, maka kemungkinannya adalah tunai atau kredit. Semua pendapatan selalu dicatat di buku jurnal finansial untuk menghasilkan Laporan Operasional (LO), sedangkan hanya yang menyangkut pendapatan tunai yang berkode 4, 5, 6 dan 7 yang dicatat di buku anggaran.
Kodefikasi
Uraian
Kodefikasi
Uraian
Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran
4
Pendapatan LRA
6
Transfer
5
Belanja
7
Pembiayaan
Contoh pencatatan pendapatan di buku anggaran:
Tanggal 2/2/2012
f.
Kode Akun 4...
Nama Akun Pendapatan LRA...
Penerimaan
Pengeluaran
xxx
Pencatatan Pendapatan Daerah-LO
Pengakuan Pendapatan-LO dalam kaitannya pemda sebagai entias akuntansi keuangan. Menurut Prof Halim dan Kusufi (2012), pencatatan pendapatan LO dilakukan menggunakan buku jurnal finansial yang meliputi kolom
44
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Akuntansi Keuangan Daerah
tanggal, kode dan nama akun, debit dan kredit serta kolom keterangan. Semua pendapatan dengan kode 8 dan 9 dicatat menggunakan mekanismedouble entry untuk nantinya menghasilkan Laporan Operasional.
Kodefikasi
Uraian
Kodefikasi
Uraian
Laporan Operasional
Laporan Operasional
8
9
Pendapatan LO
Beban
Contoh Jurnal penerimaan kas atas pajak dan langsung disetor ke kas daerah di buku jurnal finansial:
Tanggal 2/2/2012
Kode Akun 3... 8...
Nama Akun RK PPKD
Debit
Kredit
Xxx
Pendapatan-LO
Xxx
Contoh pencatatan di buku jurnal finansial atas diterbitkannya surat ketetapan pajak tetapi kas belum diterima:
Tanggal 2/2/2012
Kode Akun 1... 8...
Nama Akun Piutang ... Pendapatan-LO
Debit
Kredit
Xxx Xxx
g. Penyajian Pendapatan LRA disajikan di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sedangkan Pendapatan LO disajikan di Laporan Operasional (LO).
3.1.2.
Akuntansi Piutang
a. Definisi Piutang adalah hak tagih pemerintah kepada pihak lain yang belum diterima pembayarannya. Hak tagih tersebut bisa berasal dari kewenangan pemda misalnya untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah, atau hak tagih karena memberikan pinjaman kepada pihak lain.
45
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Akuntansi Keuangan Daerah
b.
Jenis Piutang
Jenis Piutang adalah: 1) Piutang Pendapatan Adalah piutang atas pendapatan pemerintah yang berupa: • • • • • • • •
Piutang Pajak. Piutang restribusi. Piutang hasil kekayaan daerah yang dipisahkan. Piutang lain-lain PAD yang sah. Piutang transfer pemerintah pusat. Piutang bantuan kekayaan. Piutang hibah. Piutang pendapatan lainnya.
2) Piutang Lainnya Yang termasuk piutang lain-lain adalah: •
Bagian lancar tagihan jangka panjang.
3) Pengakuan
c.
•
Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
•
Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.
Pencatatan Piutang
Contoh pencatatan jurnal di buku jurnal finansial saat timbulnya hak tagih (piutang):
Tanggal 2/2/2012
Kode Akun 1... 8...
Nama Akun Piutang ...
Debit
Kredit
Xxx
Pendapatan-LO
Xxx
d. Penyajian •
46
•
Disajikan sebagai aset lancar di Neraca sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan; Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya;
•
Aset Lancar diungkapkan pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Akuntansi Keuangan Daerah
3.2. Akuntansi Belanja Barang dan Jasa, Beban dan Persediaan 3.2.1.
Akuntansi Belanja Barang dan Jasa
a. Definisi Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah (PP No 71 th 2010). Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yg diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih (Permendagri 13/2006). b.
Klasifikasi Belanja
Di dalam APBD struktur belanja disusun berdasarkan Permendagri 13/2006 yaitu dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak berkaitan secara langsung dengan kegiatan, sedangkan belanja langsung adalah belanja yang berkaitan langsung dengan kegiatan. Menurut SAP (PP No 24 tahun 2010) belanja dikelompokkan sebagai belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga. Berikut perbandingan klasifikasi antara SAP dan APBD: SAP (PP No. 24 tahun 2005)
APBD (Permendagri No. 13 tahun 2006)
1. Belanja Operasi Belanja pegawai Belanja barang Bunga Subsidi Hibah Bantuan sosial
2. Belanja Tidak Langsung Belanja pegawai Belanja bunga Belanja subsidi Belanja hibah Belanja bantuan sosial Belanja bagi hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja tidak terduga
2. Belanja Modal
2. Belanja Langsung - Belanja pegawai - Belanja barang dan jasa - Belanja modal
3. Belanja Tak Terduga
47
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Akuntansi Keuangan Daerah
c.
Prinsip Pengakuan dan Pengukuran • •
•
d.
Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain LRA.
Pencatatan Belanja Barang dan Jasa • •
Jurnal atas belanja dibuat dalam kaitannya pemerintah Daerah sebagai entitas Akuntansi, pencatatannya digunakan single entry yang akan menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Contoh pencatatan belanja di buku anggaran:
Tanggal 2/2/2012
Kode Akun 5...
Nama Akun Belanja ...
Penerimaan
Pengeluaran Xxx
e. Penyajian Belanja akan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) setelah akun Pendapatan. 3.2.2. Akuntansi Beban a. Definisi Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban (PP No 71 tahun 2010). b.
Klasifikasi Beban 1) Beban Operasi • Beban Pegawai • Beban Barang • Beban Bunga • Beban Subsidi • Beban Hibah • Beban Bantuan Sosial • Beban Penyusutan Aset Tetap/Amortisasi • Beban Penyisihan Piutang • Beban Lain-lain
48
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Akuntansi Keuangan Daerah
2) Beban Transfer • • • • •
Beban Bagi Hasil Pajak Beban bagi Hasil Pendapatan lainnya Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya Beban Transfer Bantuan ke Desa Beban Transfer Bantuan Keuangan lainnya
3) Beban Non Operasional Beban yang sifatnya tidak rutin, misalnya berasal dari: • • •
Defisit penjualan aset non lancar Defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang Defisit dari kegiatan non operasional lainnya
4) Beban Luar Biasa Untuk mencatat beban atas kejadian luar biasa. Yang termasuk kejadian luar biasa adalah: • • • c.
Tidak bisa diramalkan pada awal tahun anggaran Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang Kejadiannya diluar kendali pemerintah
Prinsip Pengakuan dan Pengukuran Beban diakui saat: • Timbulnya kewajiban. Adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. • Terjadinya konsumsi aset. Adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/ atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. • Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Adalah saat terjadi penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/ berlalunya waktu. • Koreksi atas Beban (penerimaan kembali) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurang beban pada periode berjalan. Penerimaan kembali atas beban tahun sebelumnya akan dicatat sebagai pendapatan lain-lain pada periode berjalan.
d.
Pencatatan Beban
Jurnal atas Beban dibuat dalam kaitannya pemerintah Daerah sebagai entitas Keuangan, pencatatannya digunakan Double entry yang akan menghasilkan Laporan Operasional (LO) dan Neraca Pemda. •
49
Contoh pencatatan jurnal untuk mencatat beban di buku jurnal finansial dengan mekanisme Pembayaran GU/TU di SKPD:
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Akuntansi Keuangan Daerah
Tanggal 7/10/2012
•
Kode Akun 9...
Nama Akun Beban ...
Debit
Kredit
Xxx
1...
Kas di Bend. Pengeluaran
1...
Kas di Bend. Pengeluaran
3...
RK-PPKD
Xxx Xxx Xxx
Contoh pencatatan jurnal untuk mencatat beban di buku jurnal finansial dengan mekanisme Pembayaran LS di SKPD:
Tanggal 7/10/2012
Kode Akun 9... 3...
Nama Akun Beban ... RK-PPKD
Debit
Kredit
Xxx Xxx
e. Penyajian Beban dilaporkan dalam Laporan Operasional (LO). 3.2.3.
Akuntansi Persediaan
a. Definisi Aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Contoh persediaan: • • • • • • • •
50
Persediaan ATK Persediaan Benda Akun Persediaan obat-obatan Persediaan bibit Persediaan pupuk Persediaan bahan pembersih Persediaan bahan bangunan Persediaan amunisi
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Akuntansi Keuangan Daerah
b.
Prinsip Pengakuan dan Pengukuran • • • • •
c.
Persediaan dinilai dengan perhitungan fisik pada akhir periode. Persediaan yang berasal dari pembelian, maka di nilai berdasarkan biaya perolehan. Persediaan yang diperoleh dengan memproduksi sendiri maka dinilai berdasarkan biaya standar. Persediaan yang diperoleh dengan cara lain seperti hibah atu rampasan dinilai sebesar nilai wajar. Saldo persediaan tersebut dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir.
Pencatatan Persediaan
Contoh jurnal yang dibuat di buku jurnal finansial saat pembelian persediaan menggunakan mekanisme UP:
Tanggal 2/3/2012
Kode Akun 1... 1...
Nama Akun Persediaan ... Kas di Bend. Pengeluaran
Debit
Kredit
Xxx Xxx
d. Penyajian Persediaan dilaporkan dalam Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
3.3. AKUNTANSI BELANJA MODAL DAN ASET TETAP 3.3.1.
Akuntansi Belanja Modal
a. Definisi Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Kriteria belanja modal: • • •
51
pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang dengan demikian menambah aset pemerintah; pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah; perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Akuntansi Keuangan Daerah
b.
Prinsip Pengakuan dan Pengukuran • •
•
c.
Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain.
Pencatatan Belanja Modal •
Jurnal atas belanja tunai dibuat pencatatanya digunakan single entry di buku anggaran yang nantinya akan menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Contoh pencatatan belanja modal pembelian Aset Tetap secara tunai di buku anggaran sebagai berikut: Tanggal 2/3/2012
Kode Akun 5...
Nama Akun Belanja Modal...
Penerimaan
Pengeluaran Xxx
Yang perlu diingat adalah bahwa jika transaksi yang terjadi secara kredit (tidak tunai), maka TIDAK dicatat di buku anggaran, melainkan hanya pencatatan di buku jurnal finansial atas aset tetap yang diperoleh. d. Penyajian Belanja Modal dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). 3.3.2.
Akuntansi Aset Tetap
a. Definisi Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. b.
Klasifikasi Aset Tetap • Tanah • Peralatan dan Mesin • Gedung dan Bangunan • Jalan, Irigasi, dan Jaringan • Aset Tetap Lainnya • Konstruksi dalam Pengerjaan
c.
Prinsip Pengakuan dan Pengukuran •
52
Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Akuntansi Keuangan Daerah
•
• • • •
•
mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Sejalan dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar di muka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah setelah periode akuntansi berjalan. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Aset tetap dicatat sebesar nilai wajar apabila biaya perolehan tidak memungkinkan digunakan. Biaya perolehan atas pembelian aset meliputi: 1) Harga beli aset tetap. 2) Semua biaya yang dikeluarkan sampai aset tetap siap digunakan, termasuk: • biaya perjalanan dinas; • ongkos angkut; • biaya uji coba; • biaya konsultan, dll. Pengeluaran belanja untuk aset tetap setelah perolehan dapat dibedakan menjadi dua: 1) belanja untuk pemeliharaan yaitu belanja untuk mempertahankan kondisi aset tetap tersebut sesuai dengan kondisi awal. 2) belanja untuk peningkatan yaitu belanja yang memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, masa manfaat, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja. Belanja ini harus dikapitalisasi dan menambah nilai aset.
d. Penyusutan • • •
e.
Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Metode penyusutan yang dapat dipilih dan digunakan: garis lurus, saldo menurun berganda, unit produksi.
Pencatatan Aset Tetap
Pencatatan aset tetap dilakukan di buku jurnal finansial bersamaan dengan pencatatan belanja modal di buku anggaran jika belanja modal ini dilakukan secara tunai.
53
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Akuntansi Keuangan Daerah
Contoh pencatatan pembelian mobil ambulan secara tunai di buku jurnal finansial: Tanggal 2/3/2012
Kode Akun
Nama Akun
1...
Mobil Ambulan
3...
RK-PPKD
Debit
Kredit
Xxx Xxx
Contoh pencatatan belanja modal pembelian mobil ambulan secara tunai di buku anggaran: Tanggal 2/3/2012
Kode Akun 5...
Nama Akun
Penerimaan
Belanja Modal...
Pengeluaran Xxx
Selanjutnya jika aset tetap tersebut telah digunakan, maka di setiap akhir tahun harus dibuat jurnal penyusutan aset tetap di buku jurnal finansial. Contoh pencatatan penyusutan di buku jurnal finansial setiap akhir tahun: Tanggal 31/12/2012
Kode Akun
Nama Akun
9...
Beban Penyusutan...
1...
Akum. Penyusutan ..
Debit
Kredit
Xxx xxx
f. Penyajian Penyajian aset tetap dalam lembar muka neraca sebagai berikut: Aset
Aset Aset Tetap Tanah
xxx
Peralatan dan Mesin
xxx
Gedung dan Bangunan
xxx
Jalan, Irigasi dan Jaringan
xxx
Aset Tetap Lainnya
xxx
Akumulasi Penyusutan
(xxx)
Konstruksi dalam Pengerjaan
xxx
Total Aset Tetap
xxx
54
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Akuntansi Keuangan Daerah
3.4. Akuntansi Pembiayaan, Investasi dan Kewajiban 3.4.1.
Akuntansi Pembiayaan
a. Definisi Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Jenis Pembiayaan terdiri dari dua, mencakup penerimaan dan pengeluaran pembiayaan Penerimaan pembiayaan mencakup: • Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); • Pencairan dana cadangan; • Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; • Penerimaan pinjaman daerah; • Penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan • penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan mencakup: • Pembentukan dana cadangan; • Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; • Pembayaran pokok utang; dan • Pemberian pinjaman daerah. b.
Prinsip Pengakuan dan Pengukuran • •
c.
Penerimaan pembiayaan akan diakui pada saat telah diterima di rekening kas umum daerah. Pengeluaran pembiayaan akan diakui pada saat telah dibayarkan dari rekening kas umum daerah.
Pencatatan Pembiayaan • •
Jurnal pembiayaan pencatatanya digunakan single entry yang akan menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Contoh pencatatan Penerimaan Pembiayaan di buku anggaran:
Tanggal 2/3/2012
55
Kode Akun 7...
Nama Akun Penerimaan Pembiayaan
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Penerimaan xxx
Pengeluaran
Akuntansi Keuangan Daerah
•
Contoh pencatatan Pengeluaran Pembiayaan di buku anggaran:
Tanggal 2/3/2012
Kode Akun 7...
Nama Akun
Penerimaan
Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran Xxx
d. Penyajian Pembiayaan akan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
3.4.2.
Akuntansi Investasi
a. Definisi Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. b. Klasifikasi Investasi diklasifikasikan menjadi: Investasi jangka Pendek, yaitu investasi yang memenuhi kriteria: a. diharapkan dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama setahun atau kurang ditujukan dalam rangka manajemen kas. b. berisiko rendah atau bebas dari perubahan atau pengurangan harga yang signifikan. Contoh: investasi dalam saham dan investasi dalam obligasi. Investasi Jangka Panjang Dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial yang dimiliki lebih dari dua belas bulan. Sifat penanaman: • •
c.
Prinsip Pengakuan dan Pengukuran •
56
permanen : Investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan contoh: Penyertaan modal pemerintah daerah non permanen : Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki tidak berkelanjutan contoh: Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lain, Dana Bergulir, Investasi dalam proyek pembangunan
Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan.
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Akuntansi Keuangan Daerah
•
d.
Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.
Pencatatan Investasi
Pencatatan Investasi dilakukan di buku jurnal finansial. Adapun contoh pencatatan investasi oleh Pemerintah Daerah di buku jurnal finansial sebagai berikut: Tanggal
Kode Akun
2/3/2012
1... 1...
Nama Akun Investasi ... Kas di Kasda
Debit
Kredit
Xxx Xxx
e. Penyajian Investasi akan dilaporkan dalam Neraca dan diungkapkan dalan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Daerah.
3.4.3.
Akuntansi Kewajiban
a. Definisi Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. b.
Klasifikasi Kewajiban
Kewajiban diklasifikasikan menjadi: 1) Kewajiban Jangka Pendek Adalah Kewajiban yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Jenis Kewajiban Jangka Pendek:
57
• • • • •
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK). Utang Bunga. Bagian Lancar utang jangka panjang. Pendapatan diterima dimuka. Utang Beban.
•
Utang jangka pendek lainnya.
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Akuntansi Keuangan Daerah
2) Kewajiban Jangka Panjang Adalah Kewajiban yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Jenis Kewajiban Jangka Panjang:
c.
•
Utang dalam negeri.
•
Utang luar negeri.
•
Utang jangka panjang lainnya.
Prinsip Pengakuan dan Pengukuran •
• • •
d.
Kewajiban diakui jika besar kemungkinan sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
Pencatatan Kewajiban
Transaksi kewajiban dicatat di buku jurnal finansial. Contoh jurnal timbulnya kewajiban:
Tanggal 2/3/2012
e.
Kode Akun
Nama Akun
1...
Kas di Kasda ...
2...
Utang ...
Debit
Kredit
Xxx Xxx
Penyajian dan Pelaporan
Kewajiban akan dilaporkan di Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
3.5. Akuntansi Dana Cadangan 3.5.1.
Akuntansi Dana Cadangan
a. Definisi Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang relatif besar yang tidak bisa dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
58
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Akuntansi Keuangan Daerah
b.
Pencatatan Dana Cadangan
Akun Pembentukan Dana Cadangan merupakan transaksi pembiayaan, sehingga pencatatannya dilakukan di buku anggaran. Berkaitan dengan transaksi pembentukan dana cadangan ini juga mengakibatkan akun kas di Kasda bergeser ke akun Dana Cadangan, sehingga atas transaksi ini juga dicatat di buku jurnal finansial. Contoh Pencatatan pengeluaran pembiayaan pembentukan dana cadangan di buku anggaran. Tanggal
Kode Akun
2/3/2012
7...
Nama Akun
Penerimaan
Pengeluaran Pembiayaan - Pembentukan Dana Cadangan
Pengeluaran xxx
Contoh Pencatatan dana cadangan di buku jurnal finansial. Tanggal
Kode Akun
2/3/2012
Nama Akun
1...
Dana Cadangan
1...
Kas di Kasda
Debit
Kredit
Xxx Xxx
c. Penyajian Dana Cadangan perupakan akun yang dilaporkan di Neraca bagian aset.
3.5.2.
Akuntansi Transaksi Non Anggaran
a. Definisi Adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan pemerintah. Contohnya: Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Kiriman Uang. Jenis Transaksi Non Anggaran •
59
•
Perhitungan Fihak Ketiga : kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar (SPM) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman Uang : mutasi kas antar rekening kas negara/daerah.
•
Transaksi yang tidak tercantum dalam APBD
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Akuntansi Keuangan Daerah
b.
Pencatatan Transaksi Non Anggaran
Pencatatan transaksi non anggaran (transitoris) dilakukan di buku jurnal finansial. Contoh pencatatan Penerimaan PFK di buku jurnal finansial: Tanggal 2/3/2012
Kode Akun 1...
Nama Akun Kas di Bend. Pengeluaran
2...
Debit
Kredit
Xxx
Utang PFK
Xxx
Contoh pencatatan pembayaran utang PFK: Tanggal 2/3/2012
Kode Akun 2... 1...
Nama Akun Utang PFK
Debit
Kredit
Xxx
Kas di Bend. Pengeluaran
Xxx
c. Penyajian Tansaksi non Anggaran akan disajikan di Neraca dan dalam Laporan Arus Kas.
3.6. Akuntansi Koreksi Kesalahan, Jurnal Penyesuaian dan Jurnal Penutup 3.6.1. • • • • •
Akuntansi Koreksi Kesalahan adalah merupakan koreksi terhadap kesalahan dalam membuat jurnal dan telah diposting ke buku besar. Setiap kesalahan dikoreksi segera setelah diketahui/kesalahan ditemukan. Contoh kesalahan: kesalahan pembebanan akun, kesalahan nominal, dan sebagainya. Kesalahan pencatatan dapat terjadi baik di buku jurnal finansial maupun buku anggaran. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Berdasarkan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, kesalahan menurut sifatnya dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu kesalahan tidak berulang dan kesalahan berulang dan sistemik yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Kesalahan tidak berulang Adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi lagi. a) Kesalahan yang terjadi pada periode berjalan. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang
60
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Akuntansi Keuangan Daerah
mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun Belanja, maupun pendapatan-LO atau akun Beban. b) Kesalahan yang terjadi pada periode sebelumnya. • Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun Belanja, maupun akun pendapatan-LO dan akun Beban. •
Tanggal 2/3/2012
Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lainLRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih. Contoh kesalahan dan koreksi belanja: Misalnya terjadi pengembalian belanja pegawai tahun lalu karena salah perhitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan jurnal sebagai berikut: Pencatatan koreksi kesalahan di buku jurnal finansial Kode Akun 1... 9...
Tanggal 2/3/2012
Nama Akun Kas di Kasda
Debit
Kredit
Xxx
Beban Pegawai
Xxx
Pencatatan koreksi kesalahan di buku anggaran: Kode Akun 4...
Nama Akun Pendapatan Lain-lain LRA
Penerimaan
Pengeluaran
Xxx
• Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset yang bersangkutan. Contoh : misalnya pengadaan aset tetap yang di-markup dan setelah setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap. • Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan
61
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Akuntansi Keuangan Daerah
pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabaila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas. Contoh: terjadi pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah perhitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain-lain LO.
• Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih. Contoh: penyetoran bagian laba perusahaan daerah yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih. • Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas. Contoh : pengembalian pendapatan DAU karena kelebihan transfer oleh pemda dikoreksi dengan mengurangi akun Ekuitas dan mengurangi saldo kas. • Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih. •
Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.
• Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.
Contoh : misalnya terjadi kesalahan pencatatan pembelian peralatan dan mesin salah dicatat pada akun jalan, irigasi dan jaringan, dibetulkan dengan jurnal koreksi dengan membalik jurnal yang salah dan memunculkan jurnal yang benar atau mengurangi akun jalan, irigasi dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin.
2) Kesalahan berulang dan sistemik • Adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis 62
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Akuntansi Keuangan Daerah
transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan LRA maupun pendapatan LO yang bersangkutan.
•
3.6.2.
Jurnal Penyesuaian
•
Jurnal penyesuaian dibuat setiap akhir tahun periode pelaporan di buku jurnal finansial.
•
Tujuannya yaitu untuk mencatat akun terhutang/accrual, ditangguhkan/defferal, koreksi, dan ayat jurnal lain yang diperlukan untuk memutakhirkan akun-akun neraca dan akun-akun pendapatan LO dan Beban.
•
Jurnal Penyesuaian. 1. Akun terhutang/accrual adalah untuk mengakui kewajiban yang belum dibayar atau hak pemda yang belum diterima sampai dengan akhir tahun anggaran. 2. Akun Tangguhan/defferal adalah kas yang sudah diterima atau dibayarkan tetapi sampai akhir tahun anggaran belum menjadi hak/ kewajiban Pemda.
•
Contoh pencatatan Jurnal Penyesuaian di buku jurnal finansial.
•
Contoh Penyesuaian atas akun akrual (terhutang):
Tanggal 31/12/2012
Kode Akun 1... 8...
•
Piutang
Debit
Kredit
Xxx
Pendapatan LO
9...
Beban
2...
Utang Beban
Xxx Xxx xxx
Contoh Penyesuaian atas akun defferal (ditangguhkan pengakuannya):
Tanggal 31/12/2012
Kode Akun 2... 8...
63
Nama Akun
Nama Akun Pendapatan diterima Dimuka
Debit Xxx
Pendapatan
9...
Beban
2...
Utang Beban
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Kredit
Xxx Xxx xxx
Akuntansi Keuangan Daerah
3.6.3.
Jurnal Penutup
•
Adalah jurnal yang dibuat untuk tujuan mengenolkanseluruh saldo akun-akun laporan operasional dan laporan realisasi anggaran.
•
Langkah pertama, menutup akun-akun pendapatan LO dan beban ke akun Ekuitas, dengan cara mendebet akun pendapatan LO, mengkredit akun Beban dan selisihnya dicatat ke akun Ekuitas.
Tanggal 31/12/2012
•
8...
Nama Akun Pendapatan-LO ...
Debit
Kredit
Xxx
8...
Pendapatan-LO ...
xxx
3...
Ekuitas
Xxx
9...
Beban ...
xxx
9...
Beban ...
xxx
Utang Beban
xxx
Langkah kedua, menutup akun-akun pendapatan LRA, Belanja, dan Pembiayan ke akun SILPA (SIKPA), dengan cara membalik nama akun dan saldonya di buku anggaran. Akun pendapatan LRA dan penerimaan pembiayaan dituliskan kembali di kolom pengeluaran sejumlah saldonya, sedangkan akun belanja dan transfer dan pengeluaran pembiayaan, dituliskan kembali di kolom penerimaan sejumlah saldonya.
Tanggal 31/12/2012
64
Kode Akun
Kode Akun
Nama Akun
4...
Pendapatan-LRA ...
7...
PenerimaanPembiayaan...
Penerimaan
Xxx xxx
5...
Belanja ...
xxx
6...
Transfer ...
xxx
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Pengeluaran
TOPIK 4
Sistim dan Prosedur Penerimaan Kas di PPKD
Sistim Dan Prosedur Penerimaan Kas di PPKD
Deskripsi:
Topik ini menjelaskan tentang penyusunan laporan keuangan di SKPD yang meliputi penjelasan tentang sistem akuntansi SKPD, struktur anggaran SKPD dan ilustrasi proses akuntansi SKPD. Tujuan:
Setelah mempelajari topik ini peserta mampu menyusun Laporan Keuangan SKPD meliputi LRA, LO, LPE dan Neraca, yang ditandai dengan: 1. mampu menjelaskansistem akuntansi SKPD. 2. mampu menjelaskan struktur anggaran SKPD. 3. mampu mempraktekkan proses penyusunan laporan keuangan SKPD
Sub Topik Sistem Akuntansi SKPD
Struktur Anggaran SKPD
Kata Kunci Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Pendapatan, Belanja, Surplus/Defisit Pencatatan Transaksi, Posting ke Buku Besar, Penyesuaian, Neraca Saldo, Laporan Keuangan SKPD
Proses Akuntansi SKPD
Referensi: 1. 2. 3. 4. 5.
PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Buletin Teknis (Bultek) Standar Akuntansi Pemerintahan No. 1 s/d 10 Interpretasi Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) No. 2 dan 3 PMK 238 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan Permendagri 13 tahun 2006 jo Permendagri 59 tahun 2007 jo Permendagri 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 6. SE Ditjen BAKD No.900/079/BAKD/2008 7. Mulyana, Budi, Handbook Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual, Berdasar SAP Akrual (PP 71/2010), 2012 8. Prof Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, Akuntansi Keuangan Daerah – SAP berbasis Akrual, Edisi 4, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2012
66
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Sistim Dan Prosedur Penerimaan Kas di PPKD
4.1. Sistem Akuntansi SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unit pemerintahan di lingkungan pemda selaku pengguna anggaran, yang dapat berbentuk dinas, badan, dan kantor ataupun satuan. Sebagai pengguna anggaran, SKPD harus menyelenggarakan sistem akuntansi guna menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang dikelolanya. Di dalam sistem pengelolaan APBD mengharuskan seluruh penerimaan uang oleh SKPD disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah dan pengeluaran dilakukan dari rekening Kas Umum Daerah. Istilah Kas Umum Daerah sering juga disebut Kas Daerah atau sering disingkat Kasda. Pengelola Kasda adalah PPKD yang secara otomatis adalah BUD. Dengan demikian, walaupun SKPD telah memiliki dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), aliran kas masuk ke pengguna anggaran yang berasal dari pendapatan daerah harus disetorkan ke Kas Daerah. Demikian juga untuk setiap pembayaran belanja SKPD, uang yang digunakan adalah uang yang berasal dari Kas Daerah yang dibayarkan baik dengan cara pembayaran langsung (LS) oleh BUD ke pihak penerima pembayaran ataupun melalui bendahara pengeluaran SKPD dengan mekanisme uang persediaan/ tambah uang persediaan (UP/GU/TU). Mekanisme di atas akan menimbulkan hubungan antara SKPD dengan PPKD (selaku BUD). Untuk tujuan akuntansi, hubungan antara berbagai SKPD dan PPKD selaku BUD dapat dipandang dari dua aspek berikut : a. Aspek hubungan keuangan; hubungan antara SKPD dan PPKD dapat dipandang sebagai hubungan antara kantor pusat dan kantor cabang. PPKD diperlakukan sebagai kantor pusat, sementara itu SKPD-SKPD diperlakukan sebagai kantor cabang. b. Aspek pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran; hubungan antara SKPD dan PPKD sebagai entitas yang mandiri, sehingga SKPD dan PPKD masing-masing mempunyai tanggung jawab untuk menyusun laporan keuangannya masing-masing. Hubungan kantor pusat dan cabang yang diaplikasikan pada akuntansi di SKPD dan PPKD ini dapat dilihat dengan digunakannya akun Rekening Koran PPKD (RK-PPKD) pada setiap SKPD. Sementara itu, PPKD menggunakan akun Rekening Koran SKPD (RK-SKPD). Dengan demikian, akun RK-SKPD dan akun RK-PPKD merupakan akun resiprokal yang mencerminkan hubungan timbal-balik keuangan antara PPKD (selaku BUD) dan SKPD (selaku pengguna anggaran). Akuntansi SKPD dan PPKD di dalam bahan ajar ini menggunakan pendekatan akuntansi kantor pusat dan kator cabang (Home Office-Branch Accounting) sebagaimana mengacu kepada referensi yang diterbitkan oleh Ditjen BAKD Kementerian Dalam Negeri. yaitu berdasarkan Surat Edaran Nomor 900/316/BAKD tanggal 5 April 2007 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah, dan Surat Edaran Nomor 900/743/BAKD tanggal 4 September 2007 tentang Handbook Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. Selanjutnya, sebagaimana telah dijelaskan topik/bahasan siklus akuntansi pemerintah daerah, diingatkan kembali mekanisme pencatatan transaksi triple entry record system, yaitu pencatatan transaksi melalui
67
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Sistim Dan Prosedur Penerimaan Kas di PPKD
pembuatan jurnal di buku jurnal finansial dan atau pencatatan transaksi di buku anggaran dengan penjelasan: a. Untuk mencatat transaksi yang melibatkan akun pendapatan LO dan Beban serta akun-akun neraca yaitu aset, kewajiban, ekuitas, menggunakan mekanisme penjurnalan di buku jurnal finansial yaitu dengan men-debit atau meng-kredit akun yang terlibat; b. Untuk mencatat transaksi yang melibatkan akun-akun pendapatan LRA, Belanja, Transfer, Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan, menggunakan mekanisme single entry (seperti pencatatan di Buku Kas Umum oleh Bendahara) yaitu mencatat pendapatan LRA dan penerimaan pembiayaan tunai di kolom penerimaan dan mencatat Belanja, Transfer dan Pengeluaran Pembiayaan tunai di kolom pengeluaran. Dengan demikian, laporan keuangan berupa Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Neraca dihasilkan dari proses akuntansi sebagaimana biasanya yang dimulai dari penjurnalan (pembukuan double entry). Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran dihasilkan dari pembukuan single entry yang mirip dengan Buku Kas Umum yang diselenggarakan oleh bendahara.
4.2. Struktur Anggaran SKPD Transaksi anggaran apa saja yang akan terjadi di SKPD, hal itu sudah tergambar di dalam anggaran (DPA) SKPD yang bersangkutan. Dengan adanya pembagian kewenangan yang jelas dalam hal penganggaran dan pelaksanaannya antara PPKD dan Kepala SKPD, maka tidak akan terjadi tumpang tindih (overlap) penganggaran antara PPKD dan SKPD. Penganggaran pendapatan dan belanja yang tidak dianggarkan di dalam DPA PPKD, akan dianggarkan di dalam DPA SKPD. Sementara itu, penganggaran pembiayaan seluruhnya merupakan kewenangan PPKD sehingga anggaran pembiayaan tidak akan muncul di dalam DPA SKPD. Dengan demikian struktur anggaran SKPD sebagaimana tertuang di dalam DPA SKPD terdiri dari: a. Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD); b. Anggaran Belanja Tidak Langsung; dan c. Anggaran Belanja Langsung Perlu diingat bahwa tidak semua SKPD memiliki kewenangan untuk memungut PAD. Kewenangan untuk memungut PAD berupa pajak daerah berada pada SKPKD sedangkan SKPD tertentu memiliki kewenangan untuk memungut retribusi.
4.3. Proses Akuntansi SKPD – Ilustrasi Untuk memberikan pemahaman yang lebih efisien dan efektif tentang penerapan akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual untuk SKPD, berikut ini akan langsung diberikan ilustrasi soal dan jawabannya secara komprehensif mulai dari jurnal, buku besar, neraca saldo sampai disusunnya laporan keuangan SKPD.
68
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Sistim Dan Prosedur Penerimaan Kas di PPKD
Adapun untuk menyederhanakan ilustrasi, transaksi akan dibuat secara ringkas per jenis transaksi, bukan per tanggal transaksi karena penekanannya di sini adalah pemahaman tentang bagaimana penjurnalan untuk setiap jenis transaksi yang biasa terjadi pada SKPD, hingga akhirnya dihasilkan laporan keuangan SKPD. 1. Ilustrasi Akuntansi SKPD-berbasis akrual. Pemkab Adil Makmur mulai menerapkan akuntansi berbasis akrual berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010, yang mulai diterapkan sejak T.A. 2012. Berikut ini adalah data-data akuntansi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Adil Makmur. ASET
Rp
Aset Lancar Kas di Bendahara Pengeluaran*) Persediaan Total Aset Lancar
KEWAJIBAN
Rp
Kewajiban Jangka Pendek 1.500
Utang PPh dan PPn
Rp1.500
500 2.000
Aset Tetap
EKUITAS
Tanah
250.000
Gedung/Bangunan
240.000
Peralatan dan Mesin
149.000
Total Aset Tetap
639.000
TOTAL ASET
641.000
Ekuitas**
639.500
TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS
641.000
*) Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan potongan PPh/PPN yang belum disetor ke Kas Negara s.d. akhir tahun 2010. **)Akun Ekuitas di dalam SAP Akrual tidak dibagi lagi menjadi Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Diinvestasikan, dsb., karena akun Ekuitas di sini sudah merupakan Ekuitas yg bersifat full accrual.
Ringkasan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Dinas Perhubungan untuk T.A. 2012 adalah sebagai berikut : Uraian
Jumlah
Retribusi
Rp 24.000.000
Belanja
Belanja
Belanja Tidak Langsung: Belanja Pegawai
Rp 1.500.000.000
Belanja Langsung: Belanja Pegawai
Rp 65.000.000
Belanja Barang dan Jasa
150.000.000
Belanja Modal Total Belanja Langsung Total Belanja
69
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
120.000.000 Rp 335.000.000 Rp 1.835.000.000
Sistim Dan Prosedur Penerimaan Kas di PPKD
Untuk menyederhanakan ilustrasi, transaksi yang terjadi selama Tahun Anggaran 2012 di Dinas Perhubungan diringkaskan sebagai berikut :
Tanggal
Transaksi
1/1/2012
Bendahara pengeluaran menyetorkan potongan PPh/PPN sebesar Rp1.500.000 ke rekening Kas Negara, berdasarkan bukti transaksi berupa SSP (Surat Setoran Pajak Pusat)
2/2/2012
Bendahara pengeluaran menerima uang persediaan (UP) dari BUD sebesar Rp50.000.000 berdasarkan bukti transaksi berupa SP2D UP.
3/3/2012
Total realisasi belanja gaji dan tunjangan selama setahun sebesar Rp1.487.500.000 berdasarkan bukti transaksi berupa SP2D-LS Gaji dan Tunjangan.
4/4/2012
Total realisasi belanja modal yang seluruhnya untuk pengadaan peralatan dan mesin sebesar Rp110.000.000 berdasarkan bukti transaksi berupa SP2D-LS Belanja modal.
5/5/2012
Total realisasi belanja barang dan jasa untuk konsumsi yang dibayar secara LS sebesar Rp55.000.000 berdasarkan SP2D-LS Belanja Barang dan Jasa.
6/6/2012
Surat Ketetapan Retribusi (SKR) yang diterbitkan selama T.A 2012 sebesar Rp27.000.000. Dari jumlah tersebut, pendapatan retribusi yang diterima bendahara penerimaan sebesar Rp25.500.000. Pendapatan tsb telah disetor seluruhnya ke rekening Kas Daerah, berdasarkan bukti transaksi berupa STS (Surat Tanda Setoran).
7/7/2012
Total SP2D GU yang diterima selama tahun berjalan meliputi pengesahan belanja yang dibayar dengan UP dan sekaligus pengisian kembali UP yang terpakai dengan rincian sbb: Belanja Langsung
Jumlah
Belanja Pegawai (honor-honor)
Rp 53.750.000
Belanja Barang dan Jasa
Rp 62.500.000
Total
Rp116.250.000
Catatan: a) Pengakuan/pencatatan belanja yang dibayar dari UP selama tahun berjalan dapat dilakukan dengan dua alternatif berikut: 1) Pada saat diterimanya SP2D GU; atau 2) Pada saat SPJ UP telah disahkan oleh PA dan/atau SPJ Administratif/Fungsional Bendahara Pengeluaran yang telah disahkan oleh PA/KPA. Di dalam ilustrasi ini digunakan pendekantan (1) di mana pengakuan belanja yang dibayar dari UP diakui pada saat diterimanya SP2D GU. Hal ini dengan pertimbangan bahwa pengesahan SPJ UP secara final adalah jika telah diterbitkannya SP2D GU oleh BUD. b) Pengakuan belanja akrual yang masih harus dibayar dapat dilakukan pada akhir tahun melalui jurnal penyesuaian
70
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Sistim Dan Prosedur Penerimaan Kas di PPKD
Tanggal 8/8/2012
Transaksi Belanja UP yang terakhir telah disahkan dengan diterimanya SP2D GU Nihil (bukti transaksi pengesahan belanja UP tanpa pengisian UP yang terpakai) untuk belanja sbb: Belanja Langsung
Jumlah
Belanja Pegawai (honor-honor)
Rp 11.000.000
Belanja Barang dan Jasa
Rp 27.500.000
Total
Rp 38.500.000
Catatan: Bagi Pemda yang tidak menggunakan bukti berupa SP2D GU Nihil ataupun SP2D TU Nihil, akan menggunakan bukti pengesahan SPJ penggunaan UP/GU/TU berupa SPJ UP/GU/TU dan/atau SPJ Administratif/Fungisonal Bendahara Pengeluaran. 9/9/2012
Sisa UP telah disetor seluruhnya pada akhir tahun ke rekening Kas Daerah sebesar Rp 11.500.000. Berdasarkan bukti transaksi berupa STS.
10/10/2012
PPh/PPN yang dipotong/dipungut oleh bendahara pengeluaran selama tahun berjalan telah disetor seluruhnya ke rekening Kas Negara sebesar Rp19.750.000. Berdasarkan bukti transaksi berupa SSP.
31/12/2012
Berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan, diketahui persediaan yang masih tersisa pada akhir tahun 2012 sebesar Rp1.000.000.
31/12/2012
Berdasarkan kebijakan akuntansi Pemkab Adil Makmur, penyusutan aset tetap mulai diterapkan terhitung T.A. 2012. Semua aset tetap yang dapat disusutkan dihitung penyusutannya dengan metode garis lurus dengan asumsi nilai residu nol. Gedung dan Bangunan disusutkan dengan tarif penyusutan sebesar 2,5% per tahun, sedangkan peralatan dan mesin disusutkan dengan tarif penyusutan sebesar 10% per tahunnya. Semua aset tetap (kecuali tanah dan Konstruksi Dalam Pekerjaan) yang diperoleh pada tahun berjalan diasumsikan telah dapat disusutkan untuk setahun penuh.
31/12/2012
Tagihan belanja barang dan jasa berupa belanja langganan daya dan jasa untuk bulan Desember 2012 sebesar Rp15.325.000 belum terbayarkan.
Diminta: Susunlah Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Adil Makmur Tahun 2012 meliputi: a. Laporan Operasional b. Laporan Perubahan Ekuitas c. Neraca d. Laporan Realisasi Anggaran
71
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Sistim Dan Prosedur Penerimaan Kas di PPKD
2. Penyelesaian soal Dilakukan dengan 5 langkah sebagai berikut: 1. Analisis Transaksi dan Penjurnalan di Buku Jurnal Finansial atau dan Pencatatan di Buku Anggaran •
Guna memudahkan penyusunan laporan keuangan secara manual, maka digunakan daftar akun sesuai yang diatur di PMK 238 yaitu hanya sampai dengan level 3. Contoh: akun kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran dan Kas di Kasda diambil hanya sampai level 3 yaitu kas. Kode Akun 111
Kas
199
Aset Untuk Dikonsolidasikan (RK SKPD)
311
Ekuitas
313
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan (RK PPKD)
511
Belanja Pegawai
911
Beban Pegawai
Dst ...
• •
Nama Akun
Dst ...
Seluruh transaksi dicatat di buku jurnal finansial meliputi akun dengan kode awal 1-Aset, 2-Kewajiban,3-Ekuitas serta 8-Pendapatan LO dan 9-Beban. Setiap transaksi yang melibatkan akun dengan kode awal 4-pendapatan LRA, 5-Belanja, 6-Transfer dan 7-Pembiayaan dan dilakukan secara tunai/melibatkan kas, maka selain dicatat di buku jurnal finansial juga dicatat di buku anggaran.
2.
Pencatatan Penyesuaian di Buku Jurnal Finansial
3.
Posting ke Buku Besar
4.
Penyusunan Neraca Saldo Setelah Penyesuaian
5.
Penyusunan Laporan Keuangan: a. Laporan Operasional b. Laporan Perubahan Ekuitas c. Neraca d. Laporan Realisasi Anggaran LANGKAH 1: Analisis Transaksi dan Penjurnalan di Buku Jurnal Finansial atau dan Pencatatan di Buku Anggaran
72
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Sistim Dan Prosedur Penerimaan Kas di PPKD
BUKU JURNAL FINANSIAL Tanggal
73
Kode dan Nama Akun
Ref
Debit
01/01/2012
111 Kas
01/01/2012
117 Persediaan
01/01/2012
131 Tanah
250.000.000
01/01/2012
133 Gedung dan Bangunan
240.000.000
01/01/2012
132 Peralatan dan Mesin
149.000.000
01/01/2012
211 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
01/01/2012
311 Ekuitas
01/01/2012
211 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
01/01/2012
111 Kas
02/02/2012
111 Kas
02/02/2012
313 Ekuitas untuk Dikonsolidasikan
03/03/2012
911 Beban Pegawai
03/03/2012
313 Ekuitas untuk Dikonsolidasikan
04/04/2012
132 Peralatan dan Mesin
04/04/2012
313 Ekuitas untuk Dikonsolidasikan
05/05/2012
912 Beban Barang
05/05/2012
313 Ekuitas untuk Dikonsolidasikan
06/06/2012
113 Piutang Pendapatan
06/06/2012
812 Pendapatan Retribusi Daerah-LO
1.500.000 500.000
1.500.000 639.500.000 1.500.000 1.500.000 50.000.000 50.000.000 1.487.500.000 1.487.500.000 110.000.000 110.000.000 55.000.000 55.000.000 27.000.000 27.000.000
06/06/2012
111 Kas
06/06/2012
113 Piutang Pendapatan
07/07/2012
313 Ekuitas untuk Dikonsolidasikan
07/07/2012
111 Kas
07/07/2012
911 Beban Pegawai
53.750.000
07/07/2012
912 Beban Barang
62.500.000
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Kredit
25.500.000 25.500.000 25.500.000 25.500.000
Sistim Dan Prosedur Penerimaan Kas di PPKD
BUKU JURNAL FINANSIAL Tanggal
Kode dan Nama Akun
Ref
Debit
07/07/2012
313 Ekuitas untuk Dikonsolidasikan
08/08/2012
911 Beban Pegawai
11.000.000
08/08/2012
912 Beban Barang
27.500.000
08/08/2012
111 Kas
Kredit 116.250.000
38.500.000
BUKU ANGGARAN Tanggal
Kode dan Nama Akun
Penerimaan
Pengeluaran
03/03/2012
511 Belanja Pegawai
04/04/2012
522 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.487.500.000
05/05/2012
512 Belanja Barang dan Jasa
06/06/2012
412 Pendapatan Retribusi Daerah-LRA
07/07/2012
511 Belanja Pegawai
53.750.000
07/07/2012
512 Belanja Barang dan Jasa
62.500.000
110.000.000 55.000.000 25.500.000
08/08/2012
511 Belanja Pegawai
11.000.000
08/08/2012
512 Belanja Barang dan Jasa
27.500.000
LANGKAH 2: Pencatatan Penyesuaian di Buku Jurnal Finansial BUKU JURNAL FINANSIAL Tanggal
74
Kode dan Nama Akun
31/12/2012
117 Persediaan
31/12/2012
912 Beban Barang
31/12/2012
917 Beban Penyusutan
31/12/2012
137 Akumulasi Penyusutan
31/12/2012
912 Beban Barang
31/12/2012
215 Utang Beban
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Ref
Debit
Kredit
500.000 500.000 31.900.000 31.900.000 15.325.000 15.325.000
Sistim Dan Prosedur Penerimaan Kas di PPKD
LANGKAH 3 : Posting ke Buku Besar
BUKU BESAR SKPD KODE AKUN NAMA AKUN
: Dinas Perhubungan : 111 : Kas Finansial
Tanggal
Transaksi
Ref
Debit
01/01/2012
Saldo Awal
1.500.000
01/01/2012
Penyetoran Potongan PPh dan PPN ke kas negara
-
02/02/2012
Menerima UP
06/06/2012 07/07/2012
Kredit
Saldo
-
1.500.000
1.500.000
-
50.000.000
-
50.000.000
Menerima pendapatan retribusi
25.500.000
-
75.500.000
Menerima SP2D GU
-
25.500.000
50.000.000
08/08/2012
Menerima SP2D GU Nihil
-
38.500.000
11.500.000
09/09/2012
Menyetorkan sisa UP
-
11.500.000
-
10/10/2012
Menerima potongan PPh/PPN
19.750.000
-
19.750.000
10/10/2012
Menyetorkan potongan PPh/PPN
-
19.750.000
-
BUKU BESAR SKPD KODE AKUN NAMA AKUN
: Dinas Perhubungan : 113 : Piutang Pendapatan Finansial
Tanggal
Transaksi
06/06/2012
SKR diterbitkan
06/06/2012
Menerima pendapatan retribusi
Ref
Kredit
27.000.000
-
27.000.000
25.500.000
1.500.000
-
0
75
Debit
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Saldo
Sistim Dan Prosedur Penerimaan Kas di PPKD
BUKU BESAR SKPD KODE AKUN NAMA AKUN
: Dinas Perhubungan : 117 : Persediaan Finansial
Tanggal
Transaksi
Ref
Debit
Kredit
Saldo
01/01/2012
Saldo Awal
500.000
-
500.000
31/12/2012
Jurnal penyesuaian
500.000
-
1.000.000
BUKU BESAR SKPD KODE AKUN NAMA AKUN
: Dinas Perhubungan : 131 : Tanah Finansial
Tanggal 01/01/2012
Transaksi
Ref
Saldo Awal
Debit 250.000.000
Kredit -
Saldo 250.000.000
BUKU BESAR SKPD KODE AKUN NAMA AKUN
: Dinas Perhubungan : 132 : Peralatan dan Mesin Finansial
Tanggal
Transaksi
Ref
Debit
Kredit -
01/01/2012
Saldo Awal
149.000.000
04/04/2012
Membeli peralatan dan mesin secara LS
110.000.000
Saldo 149.000.000 259.000.000
-
BUKU BESAR SKPD KODE AKUN NAMA AKUN
: Dinas Perhubungan : 133 : Gedung dan Bangunan Finansial
Tanggal 01/01/2012
76
Transaksi
Ref
Saldo Awal
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Debit 149.000.000
Kredit -
Saldo 149.000.000
Sistim Dan Prosedur Penerimaan Kas di PPKD
BUKU BESAR SKPD KODE AKUN NAMA AKUN
: Dinas Perhubungan : 133 : Gedung dan Bangunan Finansial
Tanggal 04/04/2012
Transaksi
Ref
Membeli peralatan dan mesin secara LS
Debit
Kredit
110.000.000
Saldo 259.000.000
-
BUKU BESAR SKPD KODE AKUN NAMA AKUN
: Dinas Perhubungan : 137 : Akumulasi Penyusutan Finansial
Tanggal 31/12/2012
Transaksi
Ref
Debit
Jurnal penyesuaian
Kredit -
Saldo
31.900.000
31.900.000
BUKU BESAR SKPD KODE AKUN NAMA AKUN
: Dinas Perhubungan : 211 : Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Finansial
Tanggal
77
Transaksi
Ref
Debit
Kredit
Saldo
-
1.500.000
1.500.000
01/01/2012
Saldo Awal
01/01/2012
Penyetoran Potongan PPh dan PPN ke kas negara
1.500.000
-
-
10/10/2012
Menerima potongan PPh/PPN
-
19.750.000
19.750.000
10/10/2012
Menyetorkan potongan PPh/PPN
19.750.000
-
-
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Sistim Dan Prosedur Penerimaan Kas di PPKD
BUKU BESAR SKPD KODE AKUN NAMA AKUN
: Dinas Perhubungan : 215 : Utang Beban Finansial
Tanggal 31/12/2012
Transaksi
Ref
Debit
Jurnal penyesuaian
Kredit -
15.325.000
Saldo 15.325.000
BUKU BESAR SKPD KODE AKUN NAMA AKUN
: Dinas Perhubungan : 311 : Ekuitas Finansial
Tanggal 01/01/2012
Transaksi
Ref
Debit
Saldo Awal
Kredit -
639.500.000
Saldo 639.500.000
BUKU BESAR SKPD KODE AKUN NAMA AKUN
: Dinas Perhubungan : 313 : Ekuitas untuk Dikonsolidasikan Finansial
Tanggal 02/02/2012
78
Transaksi
Ref
Menerima UP
Debit
Kredit
Saldo
-
50.000.000
50.000.000
03/03/2012
Membayar Gaji Pegawai
-
1.487.500.000
1.537.500.000
04/04/2012
Membeli peralatan dan mesin secara LS
-
110.000.000
1.647.500.000
05/05/2012
Membeli barang dan jasa secara LS
-
55.000.000
1.702.500.000
07/07/2012
Menerima SP2D GU
25.500.000
-
1.677.000.000
-
116.250.000
1.793.250.000
11.500.000
-
1.781.750.000
07/07/2012
Menerima SP2D GU
09/09/2012
Menyetorkan sisa UP
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Sistim Dan Prosedur Penerimaan Kas di PPKD
BUKU BESAR SKPD KODE AKUN NAMA AKUN
: Dinas Perhubungan : 911 : Beban Pegawai Finansial
Tanggal
Transaksi
03/03/2012
Membayar Gaji Pegawai
07/07/2012 08/08/2012
Ref
Debit
Kredit
Saldo
1.487.500.000
-
1.487.500.000
Menerima SP2D GU
53.750.000
-
1.541.250.000
Menerima SP2D GU Nihil
11.000.000
-
1.552.250.000
BUKU BESAR SKPD KODE AKUN NAMA AKUN
: Dinas Perhubungan : 912 : Beban Barang Finansial
Tanggal 05/05/2012
Transaksi
Ref
Membeli barang dan jasa secara LS
Debit
Kredit
55.000.000
-
Saldo 55.000.000
07/07/2012
Menerima SP2D GU
62.500.000
-
117.500.000
08/08/2012
Menerima SP2D GU Nihil
27.500.000
-
145.000.000
31/12/2012
Jurnal penyesuaian
-
500.000
144.500.000
31/12/2012
Jurnal penyesuaian
15.325.000
-
159.825.000
BUKU BESAR SKPD KODE AKUN NAMA AKUN
: Dinas Perhubungan : 917 : Beban Penyusutan Finansial
Tanggal 31/12/2012
79
Transaksi
Ref
Jurnal penyesuaian
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Debit 31.900.000
Kredit -
Saldo 31.900.000
Sistim Dan Prosedur Penerimaan Kas di PPKD
BUKU BESAR SKPD KODE AKUN NAMA AKUN
: Dinas Perhubungan : 412 : Pendapatan Retribusi Daerah-LRA Finansial
Tanggal 06/06/2012
Transaksi
Ref
Menerima pendapatan retribusi daerah
Debit 25.500.000,00
Kredit -
Saldo 25.500.000,00
BUKU BESAR SKPD KODE AKUN NAMA AKUN
: Dinas Perhubungan : 511 : Belanja Pegawai Finansial
Tanggal
Transaksi
Ref
Debit
Kredit
Saldo
03/03/2012
Membayar Gaji Pegawai
-
1.487.500.000
1.487.500.000
07/07/2012
Menerima SP2D GU untuk belanja pegawai
-
53.750.000
1.541.250.000
08/08/2012
Menerima SP2D GU untuk belanja pegawai
-
11.000.000
1.552.250.000
BUKU BESAR SKPD KODE AKUN NAMA AKUN
: Dinas Perhubungan : 512 : Belanja Barang dan Jasa Finansial
Tanggal
80
Transaksi
Ref
Debit
Kredit
Saldo
05/05/2012
Membeli barang dan jasa secara LS
-
55.000.000
55.000.000
07/07/2012
Menerima SP2D GU untuk belanja barang dan jasa
-
62.500.000
117.500.000
08/08/2012
Menerima SP2D GU untuk belanja barang dan jasa
-
27.500.000
145.000.000
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Sistim Dan Prosedur Penerimaan Kas di PPKD
BUKU BESAR SKPD KODE AKUN NAMA AKUN
: Dinas Perhubungan : 522 : Belanja Modal Peralatan dan Mesin Finansial
Tanggal 04/04/2012
Transaksi
Ref
Membeli peralatan dan mesin secara LS
Debit -
Kredit
Saldo
110.000.000
110.000.000
LANGKAH 4: Penyusunan Neraca Saldo Setelah Penyesuaian Pemerintah Kabupaten Adil Makmur
NERACA SALDO SETELAH PENYESUAIAN per Tanggal 31 Desember 2012
SKPD
: Dinas Perhubungan
Finansial
Kode dan Nama Akun Kode dan Nama Akun
Saldo Debit
Kredit
111
111 Kas
113
113 Piutang Pendapatan
117
117 Persediaan
131
131 Tanah
132
132 Peralatan dan Mesin
Rp259.000.000
Rp0
133
133 Gedung dan Bangunan
Rp240.000.000
Rp0
137
137 Akumulasi Penyusutan
Rp0
Rp31.900.000
211
211 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Rp0
Rp0
215
215 Utang Beban
Rp0
Rp15.325.000
311
311 Ekuitas
Rp0
Rp639.500.000
313
313 Ekuitas untuk Dikonsolidasikan
Rp0
Rp1.781.750.000
812
812 Pendapatan Retribusi Daerah-LO
Rp0
Rp27.000.000
911
911 Beban Pegawai
Rp1.552.250.000
Rp0
912
912 Beban Barang
Rp159.825.000
Rp0
917
917 Beban Penyusutan
Rp31.900.000
Rp0
Rp2.495.475.000
Rp2.495.475.000
Jumlah
Rp0
Rp0
Rp1.500.000
Rp0
Rp1.000.000
Rp0
Rp250.000.000
Rp0
Ket: Jumlah kolom debit dan kredit pada Neraca Saldo di atas harus seimbang (balance), apabil tidak, berarti ada kesalahan yang mungkin terjadi pada saat mencatat jumlah pada jurnal, buku besar, atau pada saat memindahkan saldo rekening buku besar ke neraca saldo, atau mungkin salah menempatkan posisi saldo, misalnya yang seharusnya di debit tetapi ditempatkan di kredit, atau sebaliknya.
81
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Sistim Dan Prosedur Penerimaan Kas di PPKD
LANGKAH 5: Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Adil Makmur Dinas Perhubungan
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
Nomor Urut
Uraian
1
2
3
8
1
Pendapatan-LO
81
2
Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO
811
3
Pendapatan Pajak Daerah-LO
812
4
Pendapatan Retribusi Daerah-LO
813
5
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO
-
819
6
Lain-Lain PAD yang Sah-LO
-
7
82
Jumlah
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d. 6)
Rp27.000.000
27.000.000
82
8
Pendapatan Transfer – LO
821
9
Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat
-
822
10
Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat – Lainnya
-
823
11
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
-
829
12
Bantuan Keuangan
-
13
JumlahPendapatan Transfer (9 s.d. 12)
-
83
14
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO
831
15
Pendapatan Hibah
-
832
16
Pendapatan Lainnya
-
17
JumlahLain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (15 s.d. 16)
-
84
18
Pendapatan Non Operasional-LO
85
19
Pos Luar Biasa
20
JUMLAH PENDAPATAN (7+13+17+18+19))
9
21
Beban
91
22
Beban Operasi
911
23
Beban Pegawai
912
24
Beban Barang
159.825.000
913
25
Beban Bunga
-
914
26
Beban Subsidi
-
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Rp27.000.000
1.552.250.000
Sistim Dan Prosedur Penerimaan Kas di PPKD
Nomor Urut
Uraian
Jumlah
915
27
Beban Hibah
-
916
28
Beban Bantuan Sosial
-
917
29
Beban Penyusutan
918
30
Beban Penyisihan Piutang
-
919
31
Beban Lain-lain
-
92
33
Beban Transfer
921
34
Bagi Hasil Pajak
-
922
35
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
-
923
36
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya
-
924
37
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
-
925
38
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya
-
39
Jumlah Beban Transfer (34 s.d. 38)
-
32
31.900.000
Jumlah Beban Operasi (23 s.d. 31)
Rp1.743.975.000
93
40
Beban Non Operasional
-
94
41
Beban Luar Biasa
-
43 44
JUMLAH BEBAN (32+39+40+41) SURPLUS/DEFISIT (20 – 43)
Rp1.743.975.000 (Rp1.716.975.000)
Pemerintah Kabupaten Adil Makmur Dinas Perhubungan
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
Nomor Urut
Uraian
Jumlah
1
2
3
1
Ekuitas Awal
2
Surplus/Defisit – LO
3
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:
Rp (1.716.975.000)
4
Koreksi Nilai Persediaan
Rp -
5
Selisih Revaluasi Aset Tetap
Rp -
6
Lain-lain
Rp -
7
83
Rp639.500.000
Ekuitas Akhir (1 s.d. 6)
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Rp (1.077.475.000)
Sistim Dan Prosedur Penerimaan Kas di PPKD
Pemerintah Kabupaten Adil Makmur Dinas Perhubungan
NERACA
31 Desember 2012
No
Uraian
Jumlah Tahun 2011
1
1
Aset
11
2
Aset Lancar
111
3
Kas
112
4
113
Rp1.500.000,00
Rp-
Investasi Jangka Pendek
Rp-
Rp-
5
Piutang Pendapatan
Rp-
Rp1.500.000,00
114
6
Piutang Lainnya
Rp-
Rp-
115
7
Penyisihan Piutang
Rp-
Rp-
116
8
Beban Dibayar Dimuka
Rp-
Rp-
117
9
Persediaan
Rp500.000,00
Rp1.000.000,00
199
10
Aset Untuk Dikonsolidasikan
Rp-
Rp-
Rp2.000.000,00
Rp2.500.000,00
11
Jumlah Aset Lancar (3 s.d. 10)
12
12
Investasi Jangka Panjang
121
13
Investasi Jangka Panjang Non Permanen
Rp-
Rp-
122
14
Investasi Jangka Panjang Permanen
Rp-
Rp-
Rp-
Rp-
15
Jumlah Investasi Jangka Panjang (13 s.d. 14)
13
16
Aset Tetap
131
17
Tanah
Rp250.000.000,00
Rp250.000.000,00
132
18
Peralatan dan Mesin
Rp149.000.000,00
Rp259.000.000,00
133
19
Gedung dan Bangunan
Rp240.000.000,00
Rp240.000.000,00
134
20
Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Rp-
Rp-
135
21
Aset Tetap Lainya
Rp-
Rp-
136
22
Konstruksi Dalam Pengerjaan
Rp-
Rp-
137
23
Akumulasi Penyusutan
Rp-
Rp(31.900.000,00)
Rp639.000.000,00
Rp717.100.000,00
Rp-
Rp-
Rp-
Rp-
24
Jumlah Aset Tetap (17 s.d. 23)
14
25
Dana Cadangan
141
26
Dana Cadangan
27
84
Tahun 2012
Jumlah Dana Cadangan (26)
15
28
Aset Lainnya
151
29
Tagihan Jangka Panjang
Rp-
Rp-
152
30
Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Rp-
Rp-
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Sistim Dan Prosedur Penerimaan Kas di PPKD
No
Uraian
Jumlah Tahun 2011
31
Aset Tidak Berwujud
Rp-
Rp-
154
32
Aset Lain-lain
Rp-
Rp-
33
Jumlah Aset Lainnya (29 s.d. 32)
Rp-
Rp-
34
JUMLAH ASET (42+36+33+24+20)
Rp641.000.000,00
Rp719.600.000,00
2
35
Kewajiban
21
36
Kewajiban Jangka Pendek
211
37
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Rp1.500.000,00
Rp-
212
38
Utang Bunga
Rp-
Rp-
213
39
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Rp-
Rp-
214
40
Pendapatan Diterima Dimuka
Rp-
Rp-
215
41
Utang Beban
Rp-
Rp15.325.000,00
216
42
Utang Jangka Pendek Lainnya
Rp-
Rp-
Rp1.500.000,00
Rp15.325.000,00
43
85
Tahun 2012
153
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (37 s.d. 42)
22
44
Kewajiban Jangka Panjang
221
45
Utang Dalam Negeri
Rp-
Rp-
223
46
Utang Luar Negeri
Rp-
Rp-
224
47
Utang Jangka Panjang Lainnya
Rp-
Rp-
48
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (45 s.d. 47)
Rp-
Rp-
22
44
Kewajiban Jangka Panjang
221
45
Utang Dalam Negeri
Rp-
Rp-
223
46
Utang Luar Negeri
Rp-
Rp-
224
47
Utang Jangka Panjang Lainnya
Rp-
Rp-
48
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (45 s.d. 47)
Rp-
Rp-
49
JUMLAH KEWAJIBAN (43+48)
Rp1.500.000,00
Rp15.325.000,00
3
50
Ekuitas
31
51
Ekuitas
311
52
Ekuitas
Rp639.500.000,00
Rp(1.077.475.000,00)
312
53
Ekuitas SAL
Rp-
Rp-
313
54
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan
Rp-
Rp1.781.750.000,00
55
JUMLAH EKUITAS (52 s.d. 54)
Rp639.500.000,00
Rp704.275.000,00
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Sistim Dan Prosedur Penerimaan Kas di PPKD
No
Uraian
Jumlah Tahun 2011
56
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (49+55)
Rp641.000.000,00
Tahun 2012 Rp719.600.000,00
Pemerintah Kabupaten Adil Makmur Dinas Perhubungan
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
Nomor Urut
86
Uraian
1
2
4
1
Pendapatan-LRA
41
2
Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA
411
3
Pendapatan Pajak Daerah-LRA
412
4
Pendapatan Retribusi Daerah-LRA
413
5
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA
414
6
Lain-Lain PAD yang Sah-LRA
7
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d. 6)
42
8
Pendapatan Transfer – LRA
421
9
422
Anggaran Setelah Perubahan 3
Realisasi
4
5
Rp-
Rp-
Rp24.000.000
Rp25.500.000
Rp-
Rp-
Rp-
Rp-
Rp24.000.000
Rp25.500.000
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan
Rp-
Rp-
10
Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat Lainnya
Rp-
Rp-
423
11
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
Rp-
Rp-
424
12
Bantuan Keuangan
Rp-
Rp-
13
JumlahPendapatan Transfer
(9 s.d. 12)
Rp-
Rp-
43
14
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA
431
15
Pendapatan Hibah
Rp-
Rp-
432
16
Pendapatan Lainnya
Rp-
Rp-
17
JumlahLain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (15 s.d. 16)
Rp-
Rp-
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
%
106%
106%
Sistim Dan Prosedur Penerimaan Kas di PPKD
18
JUMLAH PENDAPATAN (7 + 13 + 17)
Rp24.000.000
Rp25.500.000
106%
5
19
Belanja
51
20
Belanja Operasi
511
21
Belanja Pegawai
Rp1.565.000.000
Rp1.552.250.000
99%
512
22
Belanja Barang dan Jasa
Rp150.000.000
Rp145.000.000
97%
513
23
514
24
Belanja Bunga
Rp-
Rp-
Belanja Subsidi
Rp-
Rp-
515
25
Belanja Hibah
Rp-
Rp-
516
26
Belanja Bantuan Sosial
Rp-
Rp-
Rp1.715.000.000
Rp1.697.250.000
Rp -
Rp-
Rp120.000.000
Rp110.000.000
27 28
Belanja Modal
521
29
Belanja Modal Tanah
522
30
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
523
31
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Rp-
Rp-
524
32
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Rp-
Rp-
525
33
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Rp-
Rp-
Rp120.000.000
Rp110.000.000
Rp-
Rp-
Rp-
Rp-
Rp1.835.000.000
Rp1.807.250.000
34
Jumlah Belanja Modal (29 s.d. 33)
53
35
Belanja Tak Terduga
531
36
Belanja Tak Terduga
37
Jumlah Belanja Tak Terduga (36)
38
Jumlah Belanja (27 + 34 + 37)
6
39
Transfer
61
40
Transfer Bagi Hasil Pendapatan
611
41
Transfer Bagi Hasil Pajak
Rp-
Rp-
612
42
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
Rp-
Rp-
62
43
Transfer Bantuan Keuangan
621
44
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya
Rp-
Rp-
622
45
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
Rp-
Rp-
623
46
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya
Rp-
Rp-
47
87
Jumlah Belanja Operasi (21 s.d. 26)
52
Jumlah Transfer (40 s.d. 46)
48
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (38 + 47)
49
SURPLUS/DEFISIT (18 – 48)
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Rp-
Rp-
Rp1.835.000.000
Rp1.807.250.000
Rp(1.811.000.000)
Rp(1.781.750.000)
99%
92%
92%
98%
98%
TOPIK 5
Sistim dan Prosedur Pengeluaran Kas di SKPD
Sistim Dan Prosedur Pengeluaran Kas di SKPD
Deskripsi:
Topik ini menjelaskan tentang sistem akuntansi PPKD dan proses penyusunan laporan keuangan PPKD. Tujuan:
Setelah mempelajari topik ini: 1. Peserta mampu menjelaskan sistem akuntansi PPKD 2. Peserta mampu mempraktekkan proses penyusunan laporan keuangan PPKD yang terdiri dari LRA, LPSAL, LO, LPE, dan Neraca.
Sub Topik Sistem Akuntansi PPKD
Proses Akuntansi PPKD
Kata Kunci Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan Pencatatan Transaksi, Posting ke Buku Besar, Penyesuaian, Neraca Saldo, Laporan Keuangan PPKD
Referensi: 1. 2. 3. 4. 5.
PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Buletin Teknis (Bultek) Standar Akuntansi Pemerintahan No. 1 s/d 10 Interpretasi Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) No. 2 dan 3 PMK 238 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan Permendagri 13 tahun 2006 jo Permendagri 59 tahun 2007 jo Permendagri 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 6. SE Ditjen BAKD No.900/079/BAKD/2008 7. Mulyana, Budi, Handbook Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual, Berdasar SAP Akrual (PP 71/2010), 2012 8. Prof Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, Akuntansi Keuangan Daerah – SAP berbasis Akrual, Edisi 4, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2012
89
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Sistim Dan Prosedur Pengeluaran Kas di SKPD
5.1. Sistem Akuntansi PPKD Di dalam Pasal 98 Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan sebagai berikut: 1. Pada SKPKD disusun RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) -SKPD dan RKA-PPKD. 2. RKA-SKPD memuat program/kegiatan yang dilaksanakan oleh PPKD selaku SKPD; 3. RKA-PPKD digunakan untuk menampung: a) pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah; b) belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga; dan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Berdasarkan aturan tersebut di atas, sistem akuntansi yang harus diselenggarakan di SKPKD terdiri dari: 1. Sistem Akuntansi SKPD (SKPKD dalam kapasitas selaku SKPD), menghasilkan laporan keuangan SKPD berupa LRA, LO, LPE dan Neraca serta CaLK selaku SKPD pada umumnya. 2. Sistem Akuntansi PPKD terdiri dari: a) Sistem Akuntansi PPKD sebagai BUD, menghasilkan laporan keuangan PPKD berupa LRA, LO, LPE, dan Neraca, serta CaLK selaku PPKD. b) Sistem Akuntansi Konsolidator Pemda, menghasilkan laporan keuangan Pemda (laporan keuangan gabungan) secara lengkap berupa LRA, Laporan Perubahan SAL, LO, LPE, Neraca, LAK, dan CaLK. Akuntansi untuk SKPKD dalam kapasitasnya sebagai SKPD tidak ada perbedaan dengan akuntansi pada SKPD lainnya, sebagaimana yang telah dibahas pada Bab IV. Oleh karena itu, pembahasan di dalam bab ini adalah akuntansi untuk PPKD dalam rangka pelaksanaan DPA-PPKD. Di samping itu, sebagaimana telah dijelaskan di Bab IV, bahwa di dalam sistem pengelolaan APBD mengharuskan seluruh penerimaan uang oleh SKPD disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah dan pengeluaran dilakukan dari rekening Kas Umum Daerah (Kasda). Pengelola Kasda adalah PPKD yang secara otomatis adalah BUD. Oleh karena itu, di dalam akuntansi PPKD meliputi juga akuntansi transaksi resiprokal antara PPKD (selaku BUD) dengan SKPD (selaku pengguna anggaran). Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa akuntansi transaksi resiprokal (transaksi timbal-balik) antara PPKD dan SKPD tersebut diselenggarakan dengan metode akuntansi “hubungan kantor pusat dan cabang” (Home Office-Branch Accounting). Untuk mencatat transaksi resiprokal tersebut, SKPD menggunakan akun “RK-PPKD”, sedangkan PPKD akan menggunakan akun RK-SKPD (ditulis sesuai dengan nama SKPD-nya masing-masing). Selanjutnya, mekanisme akuntansi untuk PPKD pun tetap menggunakan triple entry record system, sehingga konsisten dengan pembahasan pada bab sebelumnya.
90
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Sistim Dan Prosedur Pengeluaran Kas di SKPD
5.2. Proses Akuntansi PPKD – Ilustrasi Untuk memberikan pemahaman yang lebih efisien dan efektif tentang penerapan akuntansi pemda berbasis akrual untuk PPKD, berikut ini akan langsung diberikan ilustrasi soal dan jawabannya. Adapun untuk menyederhanakan ilustrasi, transaksi akan dibuat secara ringkas per jenis transaksi, bukan per tanggal transaksi karena penekanannya di sini adalah pemahaman tentang bagaimana penjurnalan untuk setiap jenis transaksi yang biasa terjadi pada PPKD, hingga akhirnya dihasilkan laporan keuangan PPKD. 1. Ilustrasi Akuntansi PPKD Data yang tersedia untuk pelaksanaan akuntansi PPKD sebagai berikut: Pemerintah Kabupaten Adil Makmur
PPKD NERACA SALDO Per 1 Januari 2012
No. Rek
Nama Rek
Debit
1.1.1.x
Kas di Kas Daerah
35.750.654.000
1.2.1.x
Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah
10.000.000.000
3.1.1.x
Ekuitas Jumlah
Kredit
45.750.654.000 45.750.654.000
45.750.654.000
Keterangan mengenai neraca saldo di atas:
•
•
• • •
Akun Ekuitas di dalam SAP Akrual tidak dibagi lagi menjadi Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Diinvestasikan, dsb., karena akun Ekuitas di sini sudah merupakan Ekuitas yg bersifat full accrual. PPKD selaku BUD tidak memilik utang jangka pendek, seperti utang PFK, karena potongan pajak pusat maupun iuran Taspen, Askes, dan sebagainya, telah disetor seluruhnya ke para fihak yang terkait. PPKD tidak memilik utang jangka panjang. Semua sisa UP di Bendahara Pengeluaran SKPD telah disetor sampai dengan akhir tahun lalu (31 Des 2011). Semua pendapatan yang diterima bendahara penerimaan SKPD telah disetorkan ke rekening Kasda sampai dengan akhir tahun lalu (31 Des 2011).
Informasi Tambahan: •
91
Saldo SiLPA awal tahun 2012 sebesar Rp35.750.654.000,-
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Sistim Dan Prosedur Pengeluaran Kas di SKPD
Ringkasan DPA PPKD T.A. 2012 sebagai berikut : Pemerintah Kabupaten Adil Makmur
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PPKD Tahun Anggaran 2012
No. Urut
Uraian
(1)
(2)
(3)
1
PENDAPATAN
1.2
Pendapatan Dana Perimbangan
1.2.1
Pendapatan Dana Bagi Hasil
1.2.2
Pendapatan Dana Alokasi Umum
255.000.000.000
1.2.3
Pendapatan Dana Alokasi Khusus
45.500.000.000
1.3
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
1.3.1
Pendapatan Hibah
Jumlah Dana Perimbangan
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Jumlah Pendapatan
54.350.000.000
354.850.000.000 354.850.000.000
2
BELANJA
2.2
Belanja Tidak Langsung
2.2.1
Belanja Bunga
-
2.2.2
Belanja Subsidi
-
2.2.3
Belanja Hibah
2.2.4
Belanja Bantuan Sosial
2.2.5
Belanja Bagi Hasil
2.2.6
Belanja Bantuan Keuangan
2.000.000.000
2.2.7
Belanja Tak Terduga
2.500.000.000
Jumlah Belanja
8.000.000.000
Surplus /Defisit: [1]-[2]
3.500.000.000 -
346.850.000.000
3.
Pembiayaan
3.1.
Penerimaan Pembiayaan
3.1.1
SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya
3.1.2
Pencairan Dana Cadangan
-
3.1.3
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
-
3.1.4
Penerimaan Pinjaman Daerah
3.1.5
Penerimaan Piutang Daerah Jumlah Penerimaan Pembiayaan
92
Anggaran setelah Perubahan
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
35.750.654.000
25.000.000.000 60.750.654.000
Sistim Dan Prosedur Pengeluaran Kas di SKPD
No. Urut
Uraian
Anggaran setelah Perubahan
3.2
Pengeluaran Pembiayaan
3.2.1
Pembentukan Dana Cadangan
5.000.000.000
3.2.2
Penyertaan Modal Daerah
2.500.000.000
3.2.3
Pembayaran Pokok Utang
3.2.4
Pemberian Pinjaman Daerah Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
7.500.000.000
Pembiayaan Neto [3.1] –[3.2]
53.250.654.000
SiLPA Tahun Anggaran Berkenaan*) [Surplus/Defisit + Pembiayaan Neto]
400.100.650.000
*)Perlu diingat bahwa SiLPA pada DPA PPKD belum mencerminkan SiLPA Pemda yang sebenarnya, karena SiLPA di DPA PPKD bukan SiLPA dari APBD secara keseluruhan.
Ringkasan transaksi PPKD selama T.A. 2012 sebagai berikut.: Tanggal
Transaksi
1/1/2012
Jumlah total realisasi pendapatan dana perimbangan T.A. 2012 berdasarkan Nota Kredit Rekening Koran Bank adalah Rp dengan rincian sbb.: Pendapatan DBH 55.850.000.000 Pendapatan DAU 250.000.000.000 Pendapatan DAK 45.500.000.000 Jumlah 351.350.000.000
2/2/2012
Jumlah total pendapatan SKPD yang telah disetorkan ke rekening Kasda berdasarkan STS dan Nota Kredit Rekening Koran Bank adalah Rp 35.467.546.000 Jumlah total SP2D LS yang diterbitkan kepada seluruh SKPD adalah Rp. 390.756.540.000
93
3/3/2012
Jumlah potongan dan penyetoran PFK yang dilakukan oleh BUD atas SP2D LS yang diterbitkan kepada seluruh SKPD adalah sbb: Jumlah dipungut Jumlah disetor Potongan PPh dan PPN 32.650.386.000 32.540.654.000 Potongan Taspen 18.120.000.000 18.120.000.000 Potongan Askes 1.560.430.000 1.560.430.000 Jumlah 52.330.816.000 52.221.084.000
4/4/2012
Jumlah total SP2D UP/GU dan TU yang diterbitkan kepada seluruh SKPD adalah Rp 3.576.000.000
5/5/2012
Jumlah total sisa UP dan TU yang disetorkan kembali oleh seluruh SKPD ke rekening Kasda adalah Rp 124.760.000
6/6/2012
Jumlah total SP2D LS realisasi belanja tidak langsung PPKD terdiri dari: Belanja Bantuan Sosial 3.500.000.000 Belanja Bantuan Keuangan 2.000.000.000 Jumlah 5.500.000.000
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Sistim Dan Prosedur Pengeluaran Kas di SKPD
Tanggal
Transaksi
7/7/2012
Jumlah penerimaan pinjaman jangka panjang dari Pemerintah Pusat berdasarkan bukti transfer dan/atau Nota Kredit Rekening Koran Bank sebesar Rp 25.000.000.000
8/8/2012
Jumlah SP2D LS untuk pembentukan dana cadangan sebesar Rp 5.000.000.000
9/9/2012
Jumlah SP2D LS untuk penambahan penyertaan modal di perusahaan daerah sebesar Rp2.500.000.000
31/12/2012
DAU yang belum diterima sd akhir tahun 2012 sebesar Rp 5.000.000.000
31/12/2012
Beban bunga yang terutang atas pinjaman jangka panjang sebesar Rp250.000.000
Diminta: Susunlah Laporan Keuangan PPKD Kabupaten Adil Makmur Tahun 2012 meliputi: a. Laporan Operasional b. Laporan Perubahan Ekuitas c. Neraca d. Laporan Realisasi Anggaran 2. Penyelesaian soal Dilakukan dengan 5 langkah sebagai berikut: 1. Analisis Transaksi dan Penjurnalan di Buku Jurnal Finansial atau dan Pencatatan di Buku Anggaran •
• •
94
Guna memudahkan penyusunan laporan keuangan secara manual, maka digunakan daftar akun sesuai yang diatur di PMK 238 yaitu hanya sampai dengan level 3. Contoh: akun kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran dan Kas di Kasda diambil hanya sampai level 3 yaitu kas. Kode Akun
Nama Akun
111
Kas
199
Aset Untuk Dikonsolidasikan (RK SKPD)
311
Ekuitas
313
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan (RK PPKD)
511
Belanja Pegawai
911
Beban Pegawai
Dst ...
Dst ...
Seluruh transaksi dicatat di buku jurnal finansial meliputi akun dengan kode awal 1-Aset, 2-Kewajiban,3-Ekuitas serta 8-Pendapatan LO dan 9-Beban. Setiap transaksi yang melibatkan akun dengan kode awal 4-pendapatan LRA, 5-Belanja, 6-Transfer dan 7-Pembiayaan dan dilakukan secara tunai/melibatkan kas, maka selain dicatat di buku jurnal finansial juga dicatat di buku anggaran.
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Sistim Dan Prosedur Pengeluaran Kas di SKPD
2.
Pencatatan Penyesuaian di Buku Jurnal Finansial
3.
Posting ke Buku Besar
4.
Penyusunan Neraca Saldo Setelah Penyesuaian
5.
Penyusunan Laporan Keuangan: a. Laporan Operasional b. Laporan Perubahan Ekuitas c. Neraca d. Laporan Realisasi Anggaran LANGKAH 1:
Analisis Transaksi dan Penjurnalan di Buku Jurnal Finansial atau dan Pencatatan di Buku Anggaran
BUKU JURNAL FINANSIAL Tanggal
95
Kode dan Nama Akun
Ref
Debit
01/01/2012
111 Kas
35.750.654.000
01/01/2012
122 Investasi Jangka Panjang Permanen
10.000.000.000
01/01/2012
311 Ekuitas
01/01/2012
111 Kas
01/01/2012
821 Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat
02/02/2012
111 Kas
02/02/2012
199 Aset Untuk Dikonsolidasikan
03/03/2012
199 Aset Untuk Dikonsolidasikan
03/03/2012
111 Kas
04/04/2012
111 Kas
04/04/2012
211 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
04/04/2012
211 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
04/04/2012
111 Kas
05/05/2012
199 Aset Untuk Dikonsolidasikan
05/05/2012
111 Kas
06/06/2012
111 Kas
06/06/2012
199 Aset Untuk Dikonsolidasikan
07/07/2012
916 Beban Bantuan Sosial
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Kredit
45.750.654.000 351.350.000.000 351.350.000.000 35.467.546.000 35.467.546.000 390.756.540.000 390.756.540.000 52.330.816.000 52.330.816.000 52.221.084.000 52.221.084.000 3.576.000.000 3.576.000.000 124.760.000 124.760.000 3.500.000.000
Sistim Dan Prosedur Pengeluaran Kas di SKPD
07/07/2012
924 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
07/07/2012
111 Kas
08/08/2012
111 Kas
08/08/2012
221 Utang Dalam Negeri
09/09/2012
141 Dana Cadangan
09/09/2012
111 Kas
10/10/2012
122 Investasi Jangka Panjang Permanen
10/10/2012
111 Kas
11/11/2012
113 Piutang Pendapatan
11/11/2012
821 Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat
12/12/2012
913 Beban Bunga
12/12/2012
212 Utang Bunga
2.000.000.000 5.500.000.000 25.000.000.000 25.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 250.000.000 250.000.000
BUKU ANGGARAN Tanggal
96
Kode dan Nama Akun
Ref
Penerimaan
Pengeluaran
01/01/2012
711 Penggunaan SILPA
01/01/2012
421 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
07/07/2012
516 Belanja Bantuan Sosial
3.500.000.000
07/07/2012
622 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
2.000.000.000
08/08/2012
714 Pinjaman Dalam Negeri
09/09/2012
721 Pembentukan Dana Cadangan
5.000.000.000
10/10/2012
722 Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah
2.500.000.000
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
35.750.654.000 351.350.000.000
25.000.000.000
Sistim Dan Prosedur Pengeluaran Kas di SKPD
LANGKAH 2 :
Pencatatan Penyesuaian di Buku Jurnal Finansial
BUKU JURNAL FINANSIAL Tanggal
Kode dan Nama Akun
Ref
11/11/2012
113 Piutang Pendapatan
11/11/2012
821 Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat
12/12/2012
913 Beban Bunga
12/12/2012
212 Utang Bunga
LANGKAH 3 :
Debit
Kredit
5.000.000.000 5.000.000.000
250.000.000 250.000.000
Pencatatan Penyesuaian di Buku Jurnal Finansial
BUKU BESAR SKPD KODE AKUN NAMA AKUN
: PPKD : 111 : Kas Finansial
Tanggal 01/01/2012
97
Transaksi
Ref
Debit
Saldo Awal
Kredit
Saldo
35.750.654.000
-
35.750.654.000
351.350.000.000
-
387.100.654.000
35.467.546.000
-
422.568.200.000
-
390.756.540.000
31.811.660.000
52.330.816.000
-
84.142.476.000
01/01/2012
Pendapatan dana perimbangan
02/02/2012
Menerima penyetoran pendapatan dari SKPD
03/03/2012
Menerbitkan SP2D LS ke seluruh SKPD
04/04/2012
Memotong/memungut PPh, PPN, Taspen, Askes
04/04/2012
Menyetor PPh, PPN, Taspen dan Askes
-
52.221.084.000
31.921.392.000
05/05/2012
Menerbitkan SP2D UP/GU/TU
-
3.576.000.000
28.345.392.000
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Sistim Dan Prosedur Pengeluaran Kas di SKPD
BUKU BESAR SKPD KODE AKUN NAMA AKUN
: PPKD : 111 : Kas Finansial
Tanggal
Transaksi
06/06/2012
Menerima sisa UP dan TU dari seluruh SKPD
07/07/2012
Memberikan bantuan sosial dan keuangan
08/08/2012
Menerima pinjaman jk panjang dari Pemerintah Pusat
09/09/2012 10/10/2012
Ref
Debit
Kredit
Saldo
124.760.000
-
28.470.152.000
-
5.500.000.000
22.970.152.000
25.000.000.000
-
47.970.152.000
Membentuk dana cadangan
-
5.000.000.000
42.970.152.000
Menambah penyertaan modal di perusahaan daerah
-
2.500.000.000
40.470.152.000
BUKU BESAR SKPD KODE AKUN NAMA AKUN
: PPKD : 113 : Piutang Pendapatan Finansial
Tanggal 11/11/2012
Transaksi
Ref
Debit
Mencatat pendapatan terutang
Kredit
Saldo
5.000.000.000
-
5.000.000.000
BUKU BESAR SKPD KODE AKUN NAMA AKUN
: PPKD : 199 : Aset Untuk Dikonsolidasikan Finansial
98
Tanggal
Transaksi
02/02/2012
Menerima penyetoran pendapatan dari SKPD
03/03/2012
Menerbitkan SP2D LS ke seluruh SKPD
Ref
Debit
Kredit -
Saldo
35.467.546.000
(35.467.546.000)
390.756.540.000
355.288.994.000
05/05/2012
Menerbitkan SP2D UP/GU/TU
3.576.000.000
-
358.864.994.000
06/06/2012
Menerima sisa UP dan TU dari seluruh SKPD
-
124.760.000
358.740.234.000
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Sistim Dan Prosedur Pengeluaran Kas di SKPD
BUKU BESAR SKPD KODE AKUN NAMA AKUN
: PPKD : 122 : Investasi Jangka Panjang Permanen Finansial
Tanggal
Transaksi
01/01/2012
Saldo Awal
10/10/2012
Menambah penyertaan modal di perusahaan daerah
Ref
Debit
Kredit
Saldo
10.000.000.000
-
10.000.000.000
2.500.000.000
-
12.500.000.000
BUKU BESAR SKPD KODE AKUN NAMA AKUN
: PPKD : 141 : Dana Cadangan Finansial
Tanggal 09/09/2012
Transaksi
Ref
Membentuk dana cadangan
Debit
Kredit
5.000.000.000
Saldo -
5.000.000.000
BUKU BESAR SKPD KODE AKUN NAMA AKUN
: PPKD : 212 : Utang Bunga Finansial
99
Tanggal
Transaksi
12/12/2012
Beban bunga terutang atas pinjaman jangka panjang
Ref
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Debit -
Kredit
Saldo
250.000.000
250.000.000
Sistim Dan Prosedur Pengeluaran Kas di SKPD
BUKU BESAR SKPD KODE AKUN NAMA AKUN
: PPKD : 221 : Utang Dalam Negeri Finansial
Tanggal 01/01/2012
Transaksi
Ref
Debit
Saldo Awal
-
Kredit
Saldo
45.750.654.000
45.750.654.000
BUKU BESAR SKPD KODE AKUN NAMA AKUN
: PPKD : 311 : Ekuitas Finansial
Tanggal 01/01/2012
Transaksi
Ref
Debit
Saldo Awal
-
Kredit
Saldo
45.750.654.000
45.750.654.000
BUKU BESAR SKPD KODE AKUN NAMA AKUN
: PPKD : 821 : Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat Finansial
Tanggal
100
Kredit
Saldo
01/01/2012
Pendapatan dana perimbangan
Transaksi
Ref
-
351.350.000.000
351.350.000.000
11/11/2012
Mencatat pendapatan terutang
-
5.000.000.000
356.350.000.000
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Debit
Sistim Dan Prosedur Pengeluaran Kas di SKPD
BUKU BESAR SKPD KODE AKUN NAMA AKUN
: PPKD : 913 : Beban Bunga Finansial
Tanggal 12/12/2012
Transaksi
Ref
Beban bunga terutang atas pinjaman jk panjang
Debit
Kredit
250.000.000
Saldo -
250.000.000
BUKU BESAR SKPD KODE AKUN NAMA AKUN
: PPKD : 916 : Beban Bantuan Sosial Finansial
Tanggal 07/07/2012
Transaksi
Ref
Memberikan bantuan sosial dan keuangan
Debit
Kredit
3.500.000.000
Saldo -
3.500.000.000
BUKU BESAR SKPD KODE AKUN NAMA AKUN
: PPKD : 924 : Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Finansial
Tanggal 07/07/2012
101
Transaksi
Ref
Memberikan bantuan sosial dan keuangan
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Debit 2.000.000.000
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Kredit
Saldo -
2.000.000.000
Sistim Dan Prosedur Pengeluaran Kas di SKPD
BUKU BESAR SKPD KODE AKUN NAMA AKUN
: PPKD : 421 : Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Finansial
Akun, Pengeluaran
Tanggal 01/01/2012
Transaksi
Ref
Menerima pendapatan dana perimbangan
Debit
Kredit
351.350.000.000
Saldo -
351.350.000.000
BUKU BESAR SKPD KODE AKUN NAMA AKUN
: PPKD : 516 : Belanja Bantuan Sosial Finansial
Tanggal 07/07/2012
Transaksi
Ref
Debit
Memberikan bantuan sosial dan keuangan
Kredit -
3.500.000.000
Saldo 3.500.000.000
BUKU BESAR SKPD KODE AKUN NAMA AKUN
: PPKD : 622 : Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Finansial
Tanggal 07/07/2012
102
Transaksi
Ref
Menerima pinjaman jk panjang dari Pemerintah Pusat
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Debit
Kredit -
2.000.000.000
Saldo 2.000.000.000
Sistim Dan Prosedur Pengeluaran Kas di SKPD
BUKU BESAR SKPD KODE AKUN NAMA AKUN
: PPKD : 714 : Pinjaman Dalam Negeri Finansial
Tanggal 08/08/2012
Transaksi
Ref
Menerima pinjaman jk panjang dari Pemerintah Pusat
Debit
Kredit
25.000.000.000
Saldo -
25.000.000.000
BUKU BESAR SKPD KODE AKUN NAMA AKUN
: PPKD : 721 : Pembentukan Dana Cadangan Finansial
Tanggal 09/09/2012
Transaksi
Ref
Debit
Pembentukan dana cadangan
Kredit -
5.000.000.000
Saldo 5.000.000.000
BUKU BESAR SKPD KODE AKUN NAMA AKUN
: PPKD : 722 : Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah Finansial
103
Tanggal
Transaksi
10/10/2012
Penyertaan modal pemerintah di perusahaan daerah
Ref
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Debit
Kredit -
2.500.000.000
Saldo 2.500.000.000
Sistim Dan Prosedur Pengeluaran Kas di SKPD
LANGKAH 4 : Penyusunan Neraca Saldo Setelah Penyesuaian
Pemerintah Kabupaten Adil Makmur
NERACA SALDO SETELAH PENYESUAIAN per Tanggal 31 Desember 2012 SKPD : PPKD
Tanggal
Transaksi Kode dan Nama Akun
111
111 Kas
113
113 Piutang Pendapatan
199
199 Aset Untuk Dikonsolidasikan
122
122 Investasi Jangka Panjang Permanen
141
141 Dana Cadangan
211
Saldo Debit
Kredit
40.470.152.000
-
5.000.000.000
-
358.740.234.000
-
12.500.000.000
-
5.000.000.000
-
211 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
-
109.732.000
212
212 Utang Bunga
-
250.000.000
221
221 Utang Dalam Negeri
-
25.000.000.000
311
311 Ekuitas
-
45.750.654.000
821
821 Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat
-
356.350.000.000
913
913 Beban Bunga
250.000.000
-
916
916 Beban Bantuan Sosial
3.500.000.000
-
924
924 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
2.000.000.000
-
Jumlah
104
Finansial
427.460.386.000
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
427.460.386.000
Sistim Dan Prosedur Pengeluaran Kas di SKPD
LANGKAH 5: Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Adil Makmur PPKD
LAPORAN OPERASIONAL Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
Nomor Urut
Uraian
Jumlah
2
3
1 8
1
Pendapatan-LO
81
2
Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO
811
3
Pendapatan Pajak Daerah-LO
Rp-
812
4
Pendapatan Retribusi Daerah-LO
Rp-
813
5
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO
Rp-
6
Lain-Lain PAD yang Sah-LO
Rp-
819
7 82
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d. 6)
8
Pendapatan Transfer – LO
821
9
Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat
822
10
Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat – Lainnya
Rp-
823
11
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
Rp-
829
12
Bantuan Keuangan
Rp-
Rp356.350.000.000
13
JumlahPendapatan Transfer (9 s.d. 12)
83
14
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO
831
15
Pendapatan Hibah
Rp-
832
16
Pendapatan Lainnya
Rp-
17 84 85
JumlahLain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (15 s.d. 16)
18
Pendapatan Non Operasional-LO
19
Pos Luar Biasa
20
105
Rp-
JUMLAH PENDAPATAN (7+13+17+18+19))
Rp356.350.000.000
Rp-
Rp356.350.000.000
9
21
Beban
91
22
Beban Operasi
911
23
Beban Pegawai
912
24
Beban Barang
Rp-
913
25
Beban Bunga
Rp250.000.000
914
26
Beban Subsidi
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Rp-
Rp-
Sistim Dan Prosedur Pengeluaran Kas di SKPD
Nomor Urut
Uraian
Jumlah
915
27
Beban Hibah
Rp-
916
28
Beban Bantuan Sosial
917
29
Beban Penyusutan
Rp-
918
30
Beban Penyisihan Piutang
Rp-
919
31
Beban Lain-lain
Rp-
32
Rp3.500.000.000
Jumlah Beban Operasi (23 s.d. 31)
Rp3.750.000.000
92
33
Beban Transfer
921
34
Bagi Hasil Pajak
Rp-
922
35
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
Rp-
923
36
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya
924
37
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
38
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya
925
39
Jumlah Beban Transfer (34 s.d. 38)
RpRp2.000.000.000 RpRp2.000.000.000
93
40
Beban Non Operasional
Rp-
94
41
Beban Luar Biasa
Rp-
43
JUMLAH BEBAN (32+39+40+41)
44
SURPLUS/DEFISIT (20 – 43)
Rp5.750.000.000 Rp350.600.000.000
Pemerintah Kabupaten Adil Makmur PPKD
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012 Nomor Urut
Uraian
Jumlah
1
2
3
1
Ekuitas Awal
2
Surplus/Defisit – LO
3
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:
Rp350.600.000.000
4
Koreksi Nilai Persediaan
Rp-
5
Selisih Revaluasi Aset Tetap
Rp-
6
Lain-lain
Rp-
7
106
Rp45.750.654.000
Ekuitas Akhir (1 s.d. 6)
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Rp396.350.654.000
Sistim Dan Prosedur Pengeluaran Kas di SKPD
Pemerintah Kabupaten Adil Makmur
PPKD NERACA
31 Desember 2012
No
Uraian
Jumlah Tahun 2011
11
2
Aset Lancar
111
3
Kas
112
4
Investasi Jangka Pendek
Rp-
113
5
Piutang Pendapatan
Rp-
Rp5.000.000.000,00
114
6
Piutang Lainnya
Rp-
Rp-
115
7
Penyisihan Piutang
Rp-
Rp-
116
8
Beban Dibayar Dimuka
Rp-
Rp-
117
9
Persediaan
Rp-
Rp-
199
10
Aset Untuk Dikonsolidasikan
Rp-
Rp358.740.234.000,00
Rp35.750.654.000,00
Rp404.210.386.000,00
11
Jumlah Aset Lancar (3 s.d. 10)
Rp35.750.654.000,00
Rp40.470.152.000,00 Rp
-
12
12
Investasi Jangka Panjang
121
13
Investasi Jangka Panjang Non Permanen
Rp-
Rp-
122
14
Investasi Jangka Panjang Permanen
Rp10.000.000.000,00
Rp12.500.000.000,00
15
Jumlah Investasi Jangka Panjang (13 s.d. 14)
Rp10.000.000.000,00
Rp12.500.000.000,00
13
16
Aset Tetap
131
17
Tanah
Rp-
Rp-
132
18
Peralatan dan Mesin
Rp-
Rp-
133
19
Gedung dan Bangunan
Rp-
Rp-
134
20
Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Rp-
Rp-
135
21
Aset Tetap Lainya
Rp-
Rp-
136
22
Konstruksi Dalam Pengerjaan
Rp-
Rp-
137
23
Akumulasi Penyusutan
Rp-
Rp-
Rp-
Rp-
Rp-
Rp5.000.000.000,00
Rp-
Rp5.000.000.000,00
24
Jumlah Aset Tetap (17 s.d. 23)
14
25
Dana Cadangan
141
26
Dana Cadangan
27
Jumlah Dana Cadangan (26)
15
28
Aset Lainnya
151
29
Tagihan Jangka Panjang
Rp-
Rp-
152
30
Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Rp-
Rp-
153
31
Aset Tidak Berwujud
Rp-
Rp-
154
32
Aset Lain-lain
Rp-
Rp-
Rp-
Rp-
33
107
Tahun 2012
Jumlah Aset Lainnya (29 s.d. 32)
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Sistim Dan Prosedur Pengeluaran Kas di SKPD
No
Uraian
Jumlah Tahun 2011
34
Tahun 2012
Rp45.750.654.000,00
Rp421.710.386.000,00
2
35
Kewajiban
21
36
Kewajiban Jangka Pendek
211
37
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Rp-
Rp109.732.000,00
212
38
Utang Bunga
Rp-
Rp250.000.000,00
213
39
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Rp-
Rp-
214
40
Pendapatan Diterima Dimuka
Rp-
Rp-
215
41
Utang Beban
Rp-
Rp-
216
42
Utang Jangka Pendek Lainnya
Rp-
Rp-
43
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (37 s.d. 42)
Rp-
Rp359.732.000,00
22
44
Kewajiban Jangka Panjang
221
45
Utang Dalam Negeri
Rp-
Rp25.000.000.000,00
223
46
Utang Luar Negeri
Rp-
Rp-
224
47
Utang Jangka Panjang Lainnya
Rp-
Rp-
48
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (45 s.d. 47)
Rp-
Rp25.000.000.000,00
49
JUMLAH KEWAJIBAN (43+48)
Rp-
Rp25.359.732.000,00
50
Ekuitas Rp45.750.654.000,00
Rp396.350.654.000,00
3
108
JUMLAH ASET (42+36+33+24+20)
31
51
Ekuitas
311
52
Ekuitas
312
53
Ekuitas SAL
Rp-
Rp-
313
54
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan
Rp-
Rp-
55
JUMLAH EKUITAS (52 s.d. 54)
Rp45.750.654.000,00
Rp396.350.654.000,00
56
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (49+55)
Rp45.750.654.000,00
Rp421.710.386.000,00
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
TOPIK 6
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (KONSOLIDASIAN)
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Konsolidasian)
Deskripsi:
Topik ini menjelaskan tentang reformasi akuntansi pemerintahan, Standar Akuntansi Pemerintahan dan konsep dasar akuntansi pemerintahan, prinsip akuntansi dan pelaporan, jenis dan bentuk laporan keuangan, serta keterkaitan antar laporan keuangan. Tujuan:
Setelah mempelajari topik ini, peserta: 1. Mampu menjelaskan reformasi keuangan negara 2. Mampu menjelaskan Standar Akuntansi Pemerintahan 3. Mampu menjelaskan konsep dasar akuntansi pemerintahan 4. Mampu menjelaskan prinsip akuntansi dan pelaporan 5. Mampu menjelaskan jenis dan bentuk laporan keuangan 6. Mampu menjelaskan keterkaitan antar laporan keuangan
Sub Topik Laporan Keuangan Konsolidasian
Kata Kunci Kertas Kerja Penyusunan LRA Konsolidasian, Kertas Kerja Penyusunan
Laporan Arus Kas
LO Konsolidasian, Kertas Kerja Penyusunan Neraca Konsolidasian Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, Aktivitas Transitoris
Catatan atas Laporan Keuangan
Penyusunan CaLK, Format CaLK, Sistematika CaLK
Referensi: 1. 2. 3. 4.
PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Buletin Teknis (Bultek) Standar Akuntansi Pemerintahan No. 1 s/d 10 PMK 238 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan Permendagri 13 tahun 2006 jo Permendagri 59 tahun 2007 jo Permendagri 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 5. SE Ditjen BAKD No.900/079/BAKD/2008 6. Mulyana, Budi, Handbook Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual, Berdasar SAP Akrual (PP 71/2010), 2012 7. Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi, Akuntansi Keuangan Daerah – SAP berbasis Akrual, Edisi 4, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2012
110
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Konsolidasian)
6.1. Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian (LKK) Proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesungguhnya merupakan pekerjaan sederhana secara logika, karena pada dasarnya hanya menjumlahkan akun-akun yang sifatnya sama di dalam laporan keuangan dari seluruh SKPD ditambah dengan akun-akun yang ada dalam laporan keuangan PPKD. Khusus untuk penggabungan neraca, ada akun yang harus dieliminasi yaitu akun resiprokal yang hanya mencakup dua akun, yaitu akun RK-PPKD lawan RK-SKPD. Problem dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian lebih kepada volume pekerjaan yang relatif besar, sehingga membutuhkan energi ekstra, kecermatan, ketelitian dan tentunya kesabaran dalam melakukan verifikasi dan rekonsiliasi. Problem tersebut bisa diatasi secara signifikan dengan menggunakan software aplikasi akuntansi, namun perlu diingat bahwa software hanya sekedar tools atau alat bantu yang tidak sepenuhnya bisa menggantikan tugas-tugas tenaga akuntansi. Berikut adalah ilustrasi kertas kerja penyusunan LKK, dengan asumsi bahwa di dalam setiap kertas kerja yang disajikan hanya terdiri dari dua entitas akuntansi yaitu, entitas akuntansi PPKD dan entitas akuntansi gabungan seluruh SKPD. Ilustrasi akan disajikan dengan sistematika sebagai berikut: • • •
Kertas Kerja Penyusunan LRA Konsolidasian Kertas Kerja Penyusunan LO Konsolidasian Kertas Kerja Penyusunan Neraca Konsolidasian
PEMERINTAH KABUPATEN ABC Kertas Kerja
Penyusunan Laporan Operasional Konsolidasian Untuk TA yang Berakhir 31 Desember 20XX (dalam ribuan Rupiah)
Kode Rek
Uraian
8.
PENDAPATAN
8.1
Pendapatan Asli Daerah
PPKD (Realisasi)
Pendapatan pajak daerah1)
Saldo Gabungan (Pemda) (Realisasi)
23.700.000
23.700.000
Pendapatan retribusi daerah2)
7.686.900
7.686.900
Pendapatan hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan
3.500.000
3.500.000
633.646
633.646
35.520.546
35.520.546
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Jumlah PAD
111
∑SKPD (Realisasi)
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Konsolidasian)
8.2
Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil Dana Alokasi Umum3) Dana Alokasi Khusus Jumlah Pendapatan Transfer
8.3
-
55.850.000
255.000.000
-
255.000.000
45.500.000
-
45.500.000
356.350.000
-
356.350.000
-
-
-
356.350.000
35.520.546
391.870.546
-
215.567.500
215.567.500
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah JUMLAH PENDAPATAN
9.
55.850.000
BEBAN Beban Pegawai-Gaji dan Tunjangan Beban Pegawai-Honor
-
1.576.000
1.576.000
Beban Barang dan Jasa 4)
-
12.139.690
12.139.690
Beban Bunga5)
250.000
250.000
Beban Bantuan Sosial
3.500.000
-
3.500.000
Beban Bantuan Keuangan
2.000.000
-
2.000.000
Beban Tak Terduga
-
Beban Penyusutan6)
-
45.750.000
45.750.000
5.750.000
275.033.190
280.783.190
350.600.000
(239.512.644)
111.087.356
JUMLAH BEBAN SURPLUS/(DEFISIT) KEGIATAN OPERASIONAL7)
Keterangan LO: 1) Pendapatan pajak daerah tahun berjalan yang telah diterima sebesar Rp23.659.500.000. Jumlah tersebut seluruhnya berasal dari pajak daerah yang diakui tahun berjalan, dalam arti tidak ada yang berasal dari pembayaran piutang pajak daerah tahun lalu. Untuk pengakuan pendapatanLO yg berbasis akrual, jumlah pajak daerah yang diterima tersebut ditambah dengan piutang pendapatan pajak daerah tahun berjalan yang belum diterima pembayarannya sebesar Rp 40.500.000, sehingga jumlah pendapatan pajak daerah yang dilaporkan di LO seluruhnya berjumlah Rp 23.700.000.000. 2) Pendapatan retribusi daerah tahun berjalan yang ditelah diterima sebesar Rp7.674.400.000. Jumlah tsb seluruhnya berasal dari retribusi daerah yang diakui tahun berjalan, dalam arti tidak ada yang berasal dari pembayaran piutang retribusi tahun lalu. Untuk pengakuan pendapatanLO yg berbasis akrual, jumlah retribusi yang diterima tersebut ditambah dengan piutang retribusi tahun berjalan yang belum diterima pembayarannya sebesar Rp12.500.000, sehingga jumlah pendapatan retribusi yang dilaporkan di LO seluruhnya berjumlah Rp7.686.900.000. 3) Jumlah pendapatan DAU yang dilaporkan di LRA adalah jumlah yang telah diterima (basis kas). Sementara di dalam LO, jumlah pendapatan DAU yang diakui adalah jumlah yang seharusnya diterima tahun berjalan yaitu sebesar Rp255.000.000.000,- (basis akrual). 4) Belanja barang dan jasa yang dilaporkan di LRA sebesar Rp12.064.280.000,- merupakan belanja yang telah dibayar (dipertanggungjawabkan) pada tahun berjalan. Jumlah tersebut seluruhnya merupakan beban tahun berjalan, dalam arti tidak ada pembayaran untuk membayar utang 112
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Konsolidasian)
belanja barang dan jasa tahun lalu. Oleh karena itu, jumlah beban barang dan jasa yg dilaporkan di LO (basis akrual) berasal dari jumlah belanja barang dan jasa yang telah dilaporkan di LRA ditambah dengan belanja barang dan jasa tahun berjalan yang sudah terjadi tetapi belum dibayar (utang belanja) yaitu sebesar Rp110.410.000, dan dikurangi dengan kenaikan saldo persediaan akhir sebesar Rp35.000.000,-, sehingga total beban barang dan jasa di LO sebesar Rp12.139.690.000,- (Rp12.064.280.000 + Rp110.410.000 – Rp35.000.000). 5) Di LRA tidak terdapat belanja bunga, karena belum ada belanja bunga yang sudah dibayar. Namun bunga yang terutang pada tahun berjalan atas pinjaman jangka panjang kepada pemerintah pusat sebesar Rp250.000.000 sudah dapat diakui di LO sebagai beban bunga tahun berjalan. 6) Di dalam LO tidak ada belanja modal, karena belanja modal merupakan belanja untuk memperoleh aset tetap dan aset lain-lain yang memiliki manfaat lebih dari satu tahun, sehingga di dalam entitas akuntansi keuangan pengaruh dari transaksi belanja modal langsung dicatat dengan mendebit akun aset yang bersangkutan (bukan dengan jurnal korolari). Namun di sisi lain, harus ada pengakuan penyusutan atas aset yang dikapitalisasi tersebut sebagai beban penyusutan yang harus dilaporkan di LO. Di sisi lain, akumulasi penyusutan dilaporkan di Neraca sebagai contra account atas akun aset tetap. Beban penyusutan hanya ada di LO SKPD, karena di Neraca PPKD tidak pernah ada akun aset tetap. 7) Dalam ilustrasi ini diasumsikan tidak ada transaksi surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan juga tidak ada transaksi luar biasa. Di samping itu di LO tidak akan pernah disajikan akun transaksi pembiayaan, karena pemibiayaan itu bukan pendapatan maupun beban. Sehingga LO dalam ilustrasi di atas hanya disajikan sampai ‘Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional. PEMERINTAH KABUPATEN ABC Kertas Kerja Konsolidasi
Penyusunan Neraca Daerah Konsolidasian Per 31 Desember 20XX (dalam ribuan rupiah)
Kode Rek
Nama Rekening
PPKD
∑SKPD
Ayat Eliminasi Debit
Neraca Konsolidasian
Kredit
ASET Aset Lancar Kas di Kas Daerah
40.470.152
-
40.470.152
Kas di Bendahara Penerimaan
-
-
Kas di Bendahara Pengeluaran
-
-
Piutang Pajak Daerah
40.500
40.500
Piutang Retribusi
12.500
12.500
Piutang DAU
5.000.000
Persediaan Total Aset Lancar
113
45.470.152
-
5.000.000
235.000
235.000
288.000
45.758.152
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Konsolidasian)
Kode Rek
Nama Rekening
PPKD
∑SKPD
Ayat Eliminasi Debit
Neraca Konsolidasian
Kredit
Aset Non Lancar Investasi Jangka Panjang
12.500.000
-
12.500.000
Aset Tetap
-
915.000.000
915.000.000
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap2)
-
(45.750.000)
(45.750.000)
Nilai Buku Aset Tetap Dana Cadangan Aset Lainnya Total Aset Non Lancar
-
869.250.000
869.250.000
5.000.000
-
5.000.000
-
350.000
350.000
17.500.000
869.600.000
RK-∑SKPD1)
358.740.234
-
887.100.000
TOTAL ASET
421.710.386
869.888.000
932.858.152
109.732
-
109.732
110.410
110.410
358.740.234
-
KEWAJIBAN Kewajiban Pendek
Jangka
Utang PFK3) Utang Belanja Utang Bunga
250.000
-
250.000
Total Kewajiban jangka Pendek
359.732
110.410
470.142
Pinjaman kepada Pemerintah Pusat
25.000.000
-
25.000.000
TOTAL KEWAJIBAN
25.359.732
110.410
25.470.142
Ekuitas Awal Tahun
45.750.654
750.550.000
796.300.654
Surplus (Defisit)-LO
350.600.000
(239.512.644)
111.087.356
Kewajiban Panjang
Jangka
EKUITAS
RK-PPKD1)
358.740.234
358.740.234
-
TOTAL EKUITAS AKHIR TAHUN
396.350.654
869.777.590
907.388.010
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS
421.710.386
869.888.000
932.858.152
Keterangan: 1) ∑RK-SKPD = ∑RK-PPKD = Total SP2D LS SKPD (+) Total SP2D UP/GU/TU SKPD (-) Pengembalian Sisa UP/GU/TU dari SKPD (-) Pendapatan SKPD yang telah disetor ke Kasda.
114
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Konsolidasian)
2) Penyusutan aset tetap di asumsikan baru diakui tahun ini, sehingga jumlah akumulasi penyusutan sama dengan jumlah beban penyusutan yang diakui tahun ini. 3) Utang PFK adalah uang potongan PPh/PPN yang belum disetor ke Kas Negara.
6.2. Laporan Arus Kas Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum adalah unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum negara/daerah dan/atau kuasa bendaharawan umum negara/daerah. Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Terdapat sedikit perbedaan pada klasifikasi dan unsur LAK versi SAP berbasis CTA (PP 24/2005) dan LAK versi SAP berbasis akrual (PP 71/2010). Perbedaan itu secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 3. Tabel 3
Perbandingan LAK berbasis CTA dengan LAK berbasis Akrual Uraian
LAK (SAP berbasis CTA)
Klasifikasi
1. 2. 3. 4.
Aktivitas Operasi Aktivitas Investasi Non-Keuangan Aktivitas Pembiayaan Aktivitas Non-Anggaran
Aktivitas Investasi Non-Keuangan
Mencakup penerimaan /pengeluaran kas dari transaksi penjualan/pembelian aset tetap.
Aktivitas Investasi
Aktivitas Pembiayaan
Mencakup penerimaan / pengeluaran kas dari transaksi perolehan/penjualan investasi jangka panjang, penarikan/pembayaran pinjaman, pembentukan/pencairan dana Mencakup transaksi penerimaan/ pengeluaran kas dari transaksipenarikan/ pembayaran pinjaman. Mencakuppenerimaan/pengeluaran kas daritransaksi di luar APBD, sepertitransaksi PFK, contoh iuran Taspen, Askes.
Substansi sama hanya beda istilah, di sini menggunakan istilah aktivitas transitoris
Sumber : diolah penulis dari PP 24/2005 dan PP 71/2010
115
Aktivitas Operasi Aktivitas Investasi Aktivitas Pendanaan Aktivitas Transitoris
Mencakup penerimaan/pengeluaran kas transaksipenjualan / pembelian aset tetap,perolehan/ penjualan investasijangka panjang, pembentukan/ pencairan dana cadangan
Aktivitas Pendanaan Aktivitas non Anggaran
LAK (SAP berbasis Akrual) 1. 2. 3. 4.
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Konsolidasian)
1.
Aktivitas Operasi
Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi.Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkankemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untukmembiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari: a. b. c. d. e. f.
Penerimaan Perpajakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)/Retribusi Penerimaan Hibah Penerimaan Bagian Laba perusahaan negara/daerah dan Investasi Lainnya Penerimaan Lain-lain/penerimaan dari pendapatan Luar Biasa Penerimaan Transfer
Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk: a. b. c. d. e. f. g. h. 2.
Pembayaran Pegawai Pembayaran Barang Pembayaran Bunga Pembayaran Subsidi Pembayaran Hibah Pembayaran Bantuan Sosial Pembayaran Lain-lain/Kejadian Luar Biasa Pembayaran Transfer
Aktivitas Investasi
Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kasbruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuanuntuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat dimasa yang akan datang. Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari: a. b. c. d. e.
116
Penjualan Aset Tetap Penjualan Aset Lainnya Pencairan Dana Cadangan Penerimaan dari Divestasi Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Konsolidasian)
Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari: a. b. c. d. e. 3.
Perolehan Aset Tetap Perolehan Aset Lainnya Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Pemerintah Pembelian Investasi dalam bentuk Sekuritas
Aktivitas Pendanaan
Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utangjangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutangjangka panjang dan utang jangka panjang.Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kasyang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain: a. b. c. d.
Penerimaan utang luar negeri Penerimaan dari utang obligasi Penerimaan kembali pinjaman kepada pemerintah daerah Penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan negara
Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain: a. b. c. d. 4.
Pembayaran pokok utang luar negeri Pembayaran pokok utang obligasi Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada pemerintah daerah Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada perusahaan negara
Aktivitas Transitoris
Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidaktermasuk dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potonganTaspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/daerah. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK dan penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran.
117
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Konsolidasian)
Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran transitoris seperti kiriman uang keluar dan pemberian uang persediaan kepada bendahara pengeluaran. 5.
Ilustrasi Penyusunan LAK
Ilustrasi penyusunan LAK berikut ini menggunakan data LRA Konsolidasian yang telah dibuat di atas, ditambah informasi lain yang relevan, sepert data mengenai arus kas masuk/keluar dari transaksi transitoris (non anggaran). PEMERINTAH KABUPATEN ABC
Kertas Kerja Laporan Arus Kas Konsolidasian
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011 (dalam ribuan rupiah)
URAIAN
2011
2010
Arus Kas Masuk Penerimaan Pajak Daerah
23.659.500
Xxx
Penerimaan Retribusi daerah
7.674.400
Xxx
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan
7.674.400
Xxx
Daerah yang Dipisahkan
3.500.000
Xxx
633.646
Xxx
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Penerimaan Dana Bagi Hasil
55.850.000
Xxx
Penerimaan Dana Alokasi Umum
250.000.000
Xxx
Penerimaan Dana Alokasi Khusus
45.500.000
Xxx
Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah
45.500.000
Xxx
yang Sah Jumlah Arus Masuk
386.817.546
xxx
217.143.500
xxx
12.064.280
xxx
-
xxx
Pembayaran Bantuan Sosial
3.500.000
xxx
Pembayaran Bantuan Keuangan
2.000.000
xxx
-
xxx
Jumlah Arus Keluar
234.707.780
xxx
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktlvitas Operasi
152.109.766
xxx
Arus Kas Keluar Pembayaran Pegawai Pembayaran Barang dan Jasa Pembayaran Bunga
Pembayaran Tidak Terduga
118
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Konsolidasian)
URAIAN
2011
2010
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Arus Kas Masuk Penerimaan Penjualan Aset Tetap
-
xxx xxx xxx
Jumlah Arus Masuk
xxx
Arus Kas Keluar Pembayaran Perolehan Aset Tetap Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal pada BUMD Jumlah Arus Keluar Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi
165.000.000
xxx
5.000.000
xxx
2.500.000
xxx
172.500.000
xxx
(172.500.000)
xxx
25.000.000
xxx
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Arus Kas Masuk Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Pusat Jumlah Arus Masuk Arus Kas Keluar
xxx -
Jumlah Arus Keluar Jumlah Arus Kas Bersih dart Aktivitas Pendanaan
xxx 25.000.000
xxx
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS Arus Kas Masuk Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga
52.330.816
xxx
Jumlah Arus Masuk
52.330.816
Xxx
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga
52.221.084
Xxx
Jumlah Arus Keluar
52.221.084
Xxx
109.732
Xxx
Arus Kas Keluar
Jumlah Arus Kas Bersih dart Aktivitas Transitoris Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode
119
4.719.498
Xxx
Saldo Awal Kas
35.750.654
Xxx
Saldo Akhir Kas
40.470.152
35.750.654
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Konsolidasian)
6.3. Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan Laporan keuangan merupakan informasi yang kompleks dan disusun berdasarkan standar tertentu yang dapat berpotensi menimbulkan kesalahpahaman antara penyusun dan pengguna laporan keuangan. Kesalahpahaman yang terjadi di kalangan pengguna laporan keuangan dapat disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan yang berbeda dengan penyusun laporan keuangan. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, laporan keuangan harus disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan. CaLK pada dasarnya harus mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: 1. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. 2. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan. 3. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya. 4. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan. 5. Mengungkapkan informasi untuk akun-akun aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas. 6. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan. Format Catatan atas Laporan Keuangan dapat dilihat pada Tabel 4. Tabel 6.1
Format Catatan Atas Laporan Keuangan CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN……..
Bab I
Bab II
120
Pendahuluan 1.1
Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
1.2
Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
1.3
Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan
Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD 2.1
Ekonomi makro
2.2
Kebijakan Keuangan
2.3
Indikator pencapaian target inerja APBD
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Konsolidasian)
Bab III
Bab IV
Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 3.1
Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
3.2
Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
Kebijakan Akuntansi 4.1
Entitas pelaporan keuangan daerah
4.2
Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
4.3
Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
4.4
Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan
Bab V
Penjelasan Akun-akun Laporan Keuangan 5.1
Rincian dan penjelasan masing-masing akun-akun pelaporan keuangan
5.2
Pengungkapan atas akun-akun aset dan ewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual.
Bab VI
Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan
Bab VII
Penutup
1
Merujuk pada PP nomor 71 tahun 2010 paragraf 75.
Sistematika penulisan CALK Memuat penjelasan mengenai sistematika isi CALK dengan menggunakan struktur CaLK seperti yang ditetapkan Permendagri 13/2006. Adapun isi dari setiap bab dalam CaLK adalah sebagai berikut: Bab 1 Pendahuluan 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Berisi maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan. 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Memuat penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan SKPD. Landasan hukum yang menjadi rujukan adalah yang paling mengikat sebagai dasar hukum penyajian laporan keuangan, antara lain tetapi tidak terbatas pada: 1) Pasal 23 ayat (1) UUD 1945. 2) Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 3) Pasal yang menyangkut pertanggungjawaban dari Undang-undang tentang APBN dan Perda APBD.
121
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Konsolidasian)
4) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 5) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
1.3. Sistematika penulisan CALK Memuat penjelasan mengenai sistematika isi CALK dengan menggunakan struktur CaLK seperti yang ditetapkan Permendagri 13/2006. Bab II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD Bab ini memberikan penjelasan mengenai informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. 2.1 Ekonomi Makro Untuk membantu pembaca Laporan Keuangan, Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana perkembangan posisi dan kondisi keuangan/fiskal suatu entitas serta bagaimana hal tersebut tercapai.Oleh karena itu, suatu entitas harus menyajikan informasi mengenai perbedaan yang penting posisi dan kondisi keuangan/fiskal periode berjalan bila dibandingkan dengan periode sebelumnya, dibandingkan dengan anggaran, dan dengan rencana lainnya sehubungan dengan realisasi anggaran. Termasuk dalam penjelasan perbedaan adalah perbedaan asumsi ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan anggaran dibandingkan dengan realisasinya. Untuk dapat mengungkapkan perkembangan keadaan ekonomi makro dan keuangan SKPD/Pemerintah Daerah, diperlukan suatu kriteria. Kriteria ini dituangkan sebagai data mengenai kebijakan ekonomi makro dan kebijakan keuangan. Kondisi ekonomi makro yang perlu diungkapkan dalam CaLK adalah asumsi-asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBD berikut tingkat capaiannya. Indikator ekonomi makro tersebut antara lain Produk Domestik Bruto/Produk Domestik Regional Bruto, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar, harga minyak, tingkat suku bunga dan neraca pembayaran. Penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang mendasari laporan keuangan SKPD disesuaikan dengan landasan penyusunan APBD, perkembangannya dalam Perubahan APBD, hingga pelaksanaan APBD akhir tahun anggaran. Informasi yang disajikan memuat tentang posisi dan kondisi ekonomi makro periode berjalan yang dbandingkan dengan periode sebelumnya. dan penjelasan-penjelasan atas perubahan anggaran yang dilakukan pada SKPD. Serta dijelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan asumsi makro ekonomi yang membawa dampak terhadap fluktuasi asumsi yang ditetapkan. Misalnya, dapat diisi dengan berbagai penjelasan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penyusunan APBD seperti asumsi makro yang meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah dan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 3 bulan dan hal yang paling mempengaruhi anggaran pendapatan dan belanja secara material. 2.2 Kebijakan Keuangan Memuat penjelasan mengenai kebijakan keuangan yang ditetapkan pemerintah daerah sampai dengan akhir tahun anggaran yang berimplikasi terhadap perubahan Neraca SKPD. Informasi didalamnya memuat posisi dan kondisi keuangan daerah selama periode berjalan yang dibandingkan dengan periode sebelumnya, membandingkan anggaran dengan realisasi anggaran SKPD serta dijelaskan 122
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Konsolidasian)
mengenai faktor yang melatarbelakangi adanya kebijakan keuangan oleh pemerintah daerah sehingga terjadi perubahan posisi keuangan. 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD Bagian ini berisi tentang penjelasan mengenai indikator pencapaian target kinerja. Indikator tersebut dapat menyajikan informasi pencapaian yang menyangkut efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan SKPD. Dua tabel di bawah ini dapat menjadi contoh bagi pengungkapan masingmasing indikator kinerja ekonomi makro dari sudut kebijakan moneter dan indikator kinerja ekonomi dari sudut kebijakan fiskal. Indikator pencapaian kinerja dapat dilihat melalui kinerja fiskal, seperti contoh berikut: (dalam jutaan rupiah)
Uraian
APBD
(UU No/ tahun Perda No/ tahun) Pertumbuhan Ekonomi (Persen) Tingkat Inflasi (persen) Nilai Tukar rupiah (Rp/US$) Suku Bunga SBI-3 Bulan (Persen) Harga Minyak (US$ / barel) Produksi Minyak (juta barel/hari)
Selanjutnya, CaLK sebisanya memuat ringkasan indikator kinerja program hingga ke sasarannya. Sebagai contoh, dapat ditampilkan sebagai berikut: Instansi: Inspektorat No 1
123
Program - Kegiatan Peningkatan Pengawasan Aparatur Negara
Indikator Hasil - Keluaran
Satuan
Peningkatan nilai temuan dari tahun lalu.
2%
Jumlah Instansi yang Laporan Keuangannya sesuai SAP
Instansi
Audit Operasional
Laporan Hasil Audit
Laporan
Audit Kinerja
Laporan Hasil Audit
Laporan
Asistensi SAP
Jumlah Asistensi
Kejadian
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Sasaran
10
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Konsolidasian)
Bab III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan. Menyajikan ikhtisar keuangan selama setahun dimana informasi tersebut terdiri atas ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan dan hambatan serta kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Bagian ini juga harus dapat menjelaskan perubahan anggaran yang penting selama periode berjalan dibandingkan dengan anggaran yang pertama kali disahkan oleh DPRD, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, serta masalah lainnya yang dianggap perlu oleh manajemen entitas untuk diketahui pembaca laporan keuangan. 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian sasaran kinerja fiskal dan moneter Pada bagian ini perlu menjelaskan kinerja keuangan entitas dan mengikhtisarkan indikator dan pencapaian kinerja kegiatan operasional yang berdimensi keuangan dalam suatu periode pelaporan. Hal ini karena kebutuhan pengguna laporan keuangan pemerintah tidak hanya melihat entitas dari sisi perubahan aset bersih saja, namun lebih dari itu, pengguna laporan keuangan pemerintah sangat tertarik dengan kinerja pemerintah bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Keberhasilan pencapaian kinerja dapat diketahui berdasarkan tingkat efisiensi dan efektivitas suatu program. Efisiensi dapat diukur dengan membandingkan keluaran (output) dengan masukan (input). Sedangkan efektivitas diukur dengan membandingkan hasil (outcome) dengan target yang ditetapkan. Pembahasan mengenai kinerja keuangan harus dihubungkan dengan tujuan dan sasaran dari rencana strategis pemerintah dan indikator sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Ikhtisar pembahasan kinerja keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus: (a) Menguraikan strategi dan sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan; (b) Memberikan gambaran yang jelas atas realisasi dan rencana kinerja keuangan dalam satu entitas pelaporan; dan (c) Menguraikan prosedur yang telah disusun dan dijalankan oleh manajemen untuk dapat memberikan keyakinan yang beralasan bahwa informasi kinerja keuangan yang dilaporkan adalah relevan dan andal. Keterkaitan pelaporan CaLK ini dengan Renstra pun harus tegas terlihat yang menyatakan bahwa pembahasan mengenai kinerja keuangan harus dihubungkan dengan tujuan dan sasaran dari rencana strategis pemerintah dan indikator. 3.2 Faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja Dalam kondisi tertentu, entitas pelaporan belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan, misalnya jumlah unit pembangunan bangunan sekolah dasar. Penjelasan mengenai hambatan dan kendala yang ada, misalnya kurangnya ketersediaan lahan, perlu dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Hambatan dan kendala yang dimaksud merupakan hambatan yang dapat dikendalikan maupun yang tidak. Seluruh perbedaaan signifikan dari capaian per program dapat diuraikan secara naratif untuk menjelaskan faktor pendukung dan penghambatpencapaian kinerja. Atas realisasi belanja, misalnya, CaLK dapat menguraikan faktor penghambat yang menyebabkan pencairan anggaran lambat. Sebagai contoh, dapat diuraikan di sini bahwa pada tahun anggaran berjalan merupakan tahun anggaran pertama pelaksanaan sistem anggaran terpadu (unified budget), di mana belanja pemerintah kota tidak dibedakan lagi menjadi belanja rutin dan belanja pembangunan. 124
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Konsolidasian)
Pelaksanaan sistem baru ini memerlukan penyesuaian-penyesuaian, dan salah satu akibatnya adalah terlambatnya pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Terlambatnya pengesahan DIPA ini mengakibatkan realisasi belanja jauh di bawah yang dianggarkan dalam APBD. Contoh lain dari pengungkapan kendala adalah sebagai berikut. Dari target yang telah ditentukan, ternyata tidak dapat tercapai yang disebabkan oleh, antara lain: (berikut adalah contoh penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak) a. tertundanya implementasi dari beberapa kebijakan perpajakan b. musibah banjir dan bencana alam lainnya di beberapa wilayah c. rendahnya tingkat transaksi perekonomian pada periode ini Tidak tercapainya target Pendapatan Bukan Pajak pada periode ini antara lain disebabkan: a. terdapat beberapa pihak yang belum/tidak menyetor angsuran tuntutan ganti rugi sebagaimana seharusnya, b. realisasi pada jenis pendapatan penjualan, sewa, jasa dan bunga pada periode ini tidak sesuai dengan target pada anggarannya. Hambatan dan Kendala mengenai realiasi belanja misalnya dapat diuraikan dengan menjelaskan dan menguraikan penyebab realisasi belanja melebihi/jauh dibawah anggaran dan hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan realisasi belanja baik berupa hambatan dari internal maupun dari eksternal. Misalnya, terlambatnya pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung disebabkan proses lelang yang lama dan baru mulai dilaksanakan pada akhir tahun anggaran sehingga dana yang terserap baru Rp. xxx.xxx.xxx atau xx% dari anggaran. Bab IV. Kebijakan Akuntansi Pada bagian ini dijelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan metodemetode penerapannya yang secara material mempengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Pengungkapan juga harus meliputi pertimbangan-pertimbangan penting yang diambil dalam memilih prinsip-prinsip yang sesuai. Kebijakan akuntansi terdiri dari basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan. Adapun sub bab yang perlu untuk dibahas adalah sebagai berikut: 4.1 Entitas pelaporan Berisi penjelasan mengenai organisasi sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah. Hal ini karena pengungkapan entitas pelaporan yang membentuk suatu laporan keuangan untuk tujuan umum akan sangat membantu pembaca laporan untuk dapat memahami informasi keuangan yang disajikan pada laporan keuangan. Pembaca laporan akan mempunyai kerangka dalam memahami informasi yang ada. Ketiadaan informasi mengenai entitas pelaporan dan komponennya mempunyai potensi kesalahpahaman pembaca dalam mengidentifikasi permasalahan yang ada. Walaupun sudah disinggung dalam Bagian I, uraian ringkas mengenai entitas pelaporan dapat diulang pada Bagian awal dari Bab IV ini. Hal ini akan lebih memperjelas domisili dan bentuk hukum suatu entitas 125
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Konsolidasian)
dan jurisdiksi tempat entitas tersebut berada serta seluruh unit kerja yang terkait dalam penyajian laporan keuangan yang diuraikan dalam CaLK ini. 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD. Walaupun Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan telah menyarankan penggunaan basis akuntansi tertentu untuk penyusunan laporan keuangan pemerintah, pernyataan penggunaan basis akuntansi yang mendasari laporan keuangan pemerintah semestinya diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Pernyataan tersebut juga termasuk pernyataan kesesuaiannya dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Hal ini akan memudahkan pembaca laporan tanpa harus melihat kembali basis akuntansi yang tertera pada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Mengingat pemakaian basis akuntansi kas menuju akrual, maka bagian ini akan berisi uraian mengenai penerapan basis kas dan basis akrual. Akan tetapi, bagian ini pun akan menjadi tempat bagi penjelasan tentang pemakaian basis akrual penuh, jika memang hal itu sudah diterapkan. Sebagai contoh, penjelasan mengenai basis akuntansi ini adalah sebagai berikut: a) Basis akuntansi dalam pencatatan realisasi APBD yaitu basis kas, b) Basis akuntansi dalam pencatatan dan penyajian Neraca, dalam hal ini aset, kewajiban, dan ekuitas, yaitu basis akrual. 4.3 Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Berisi informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan rekening laporan keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas). Dalam bagian ini disajikan proses penetapan nilai setiap aset, kewajiban, dan ekuitas. Informasi pengukuran yang dimaksud adalah menggambarkan nilai perolehan historis (yaitu aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas) atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal dan ekuitas dicatat sebesar selisih antara aset dengan kewajiban. Hal ini karena pengguna laporan keuangan perlu mengetahui basis–basis pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan. Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan basis pengukuran tersebut. 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah Pada dasarnya seluruh kebijakan akuntansi dijelaskan dalam bagian 4.2 dari Bab IV. Namun demikian, setiap entitas perlu mempertimbangkan jenis kegiatan- kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan informasi untuk pengakuan pendapatan pajak, retribusi dan bentuk-bentuk lainnya dari iuran wajib dan juga kurs. Kebijakan akuntansi dapat menjadi signifikan walaupun nilai akun-akun yang disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak material. Selain itu, perlu pula diungkapkan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan yang tidak diatur dalam Pernyataan Standar ini. Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang penting, sedapat mungkin menjelaskan berbagai kebijakan akuntansi atas elemen-elemen utama laporan keuangan seperti pendapatan, belanja, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dimuat dalam bagian 4.4 dari CaLK, kebijakan akuntansi yang hendak dijelaskan pada intinya adalah penjelasan mengenai basis dan kebijakan akuntansi yang mendasari pelaksanaan akuntansi pemerintahan yang menghasilkan Laporan Keuangan. Kebijakan akuntansi yang perlu dijelaskan adalah 126
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Konsolidasian)
kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam mengakui, mencatat dan melaporkan seluruh hal yang terkait dalam Laporan Keuangan. Contoh penjelasan mengenai kebijakan akuntansi yang mencakup pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban dan ekuitas adalah sebagai berikut: a) b) c) d)
Pengakuan Pendapatan pada saat kas diterima pada Kas Umum Daerah Pengakuan Belanja pada saat kas dikeluarkan dari Kas Umum Daerah Pengakuan Pembiayaan pada saat kas diterima pada/keluar dari Kas Umum Daerah Jenis-jenis sumber daya/kekayaan yang dapat dikelompokkan sebagai aset secara umum dan aset secara khusus yang terdiri dari aset lancar, investasi, aset tetap, dana cadangan. Selain itu, dalam bagian ini pun diuraikan cara penilaiannya. Tentang aset tetap misalnya, bagian ini menguraikan bahwa aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Jenis-jenis kewajiban yang dapat dikelompokkan kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Mengingat instrumen keuangan yang berkaitan dengan kewajiban jangka panjang mengandung kompleksitas yang masih belum banyak diketahui awam, bagian ini perlu ditambahi dengan penjelasan mengenai aspek-aspek khusus yang berkaitan dengan berbagai instrumen hutang jangka panjang seperti obligasi dan lain-lain. Penjelasan mengenai Kewajiban jangka panjang , misalnya, dapat mengulas tentang Fixed rate Bonds (FR), atau Hedge bonds (HB), atau surat utang. Fixed rate bonds-FR adalah obligasi yang memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan, dan dibayarkan secara periodik setiap enam bulan. Tingkat kupon obligasi jenis FR berkisar antara, misalnya, 10 persen sampai 16,5 persen, yang terdiri dari 23 seri, dengan masa jatuh tempo berkisar antara tahun 2005 sampai 2014 (posisi per akhir tahun 200x) Hedge bonds (HB) adalah obligasi lindung nilai yang berbunga mengambang, dan terdiri dari enam seri. Tingkat bunga per tahun obligasi jenis ini adalah sebesar SIBOR (Singapore Interbank Offered rate) ditambah dua persen, dihitung atas jumlah nominal yang telah disesuaikan terhadap perubahan kurs rupiah terhadap USD, dan dibayarkan empat kali dalam setahun (quarterly). Pada saat jatuh tempo, sebagimana terms and condition-nya, HB dapat diganti dengan obligasi lain. Penjelasan mengenai Ekuitas harus meyakinkan bahwa ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dengan utang pemerintah. BAB V. Penjelasan Akun-akun Laporan Keuangan SKPD Mengungkapkan dan menjelaskan akun-akun akuntansi pada laporan keuangan SKPD/entitas akuntansi. Apabila terdapat entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan berbasis akrual atas pendapatan dan belanja harus mengungkapkan akun-akun aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual dan menyajikan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas. Memuat penjelasan akun-akun laporan keuangan, terdiri atas pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, dan komponen-komponen laporan arus kas. Bagian ini dapat menjawab tujuan khusus CaLK yaitu : Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan 127
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Konsolidasian)
yang belum disajikan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan. Selain itu, pada bagian ini, CaLK perlu menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan lainnya serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk penyajian wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lain. Pengungkapan informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat memberikan informasi lain yang belum disajikan dalam bagian lain laporan keuangan. Sub bahasannya adalah : 5.1 Rincian dan penjelasan akun-akun Laporan Keuangan 5.1.1. Pendapatan. Untuk CaLK SKPD, akun pendapatan hanya terdiri atas akun pendapatan asli daerah. 5.1.2 Belanja. Untuk CaLK SKPD, akun belanja hanya terdiri atas akun belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal.
Contoh Tabel Rincian Realisasi Belanja Modal Kode MAK.
Uraian Belanja Modal (BM)
Anggaran Setelah Revisi
Realisasi Belanja
Persentase
1
2
3
4
5=(4/3)x100%
531111
BM Tanah
Rp.
Rp.
………….%
532111
BM Peralatan dan Mesin
Rp.
Rp.
………….%
533111
BM Gedung dan Bangunan
Rp.
Rp.
………….%
534111
BM Jalan dan Jembatan
Rp.
Rp.
………….%
534112
BM Irigasi
Rp.
Rp.
………….%
534113
BM Jaringan
Rp.
Rp.
………….%
535111
BM Fisik Lainnya
Rp.
Rp.
………….%
Jumlah
Rp
Rp
………….%
5.1.3 Aset Berisi penjelasan akun aset seperti aset lancar, aset tetap, aset lain-lain. Aset Tetap Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai aset tetap per sebesar Rp dengan perincian sebagai berikut: 128
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Konsolidasian)
Tabel Daftar Aset Tetap Nama Aset Tetap
Saldo Awal
1
2
Mutasi Tambah 3
Saldo Akhir
Kurang 4
5
Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Jumlah
Mutasi tambah aset tetap terdiri dari: • Pembelian Rp • Penyelesaian Pembangunan Rp • Transfer dari unit lain Rp • Hibah (masuk Rp • dst
Mutasi kurang aset tetap terdiri dari : • Penghapusan Rp • Transfer ke unit lain Rp • Koreksi Pencatatan Rp • Hibah (keluar) Rp • Dan seterusnya Pada sesi ini diungkapkan pula aset-aset pada satuan kerja yang masih mengalami permasalahan sehingga belum bisa dimasukkan dalam Neraca. Contoh aset seperti ini adalah tanah-tanah yang dikuasai pemerintah kota tetapi dalam status sengketa, aset-aset yang secara faktual diperoleh dari hibah namun belum dapat dibukukan karena belum ada berita acara serah terimanya, penambahan nilai gedung tempat kerja bukan milik sendiri yang nilainya memenuhi syarat kapitalisasi. 5.1.4 Kewajiban Berisi penjelasan akun kewajiban seperti kewajiban jangka panjang dan jangka pendek 5.1.5 Ekuitas Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan akun ekuitas lancar (SKPD), ekuitas investasi (SKPKD) dan ekuitas cadangan (SKPKD). 129
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Konsolidasian)
5.2 Pengungkapan atas akun-akun aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas untuk entitas pelaporan yang menggunakan akuntansi berbasis akrual penuh. Bagian ini berisi kebijakan akuntansi yang diharuskan Standar Akuntansi Pemerintah dan pengungkapan atas akun-akun aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual. Entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan berbasis akrual atas pendapatan dan belanja harus mengungkapkan akun-akun aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual dan menyajikan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas. Pada entitas pelaporan yang sudah menggunakan asas akrual murni, suatu proses pengadaan yang belum tuntas sampai pada pengeluaran seluruh belanja dari kas negara dan penerimaan Berita Acara Serah Terima Barang mungkin sudah membukukan komitmen kontrak yang ditandatangani sebagai dasar pencatatan aset tetap dengan nilai sebesar nilai kontrak. Di pihak lain, entitas yang menggunakan asas kas menuju akrual mungkin baru mencatat aset tetap dalam akun Konstruksi dalam Pengerjaan dengan nilai sebesar nilai yang tercantum dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan. Perbedaan ini akan dapat lebih dimaklumi jika entitas yang menggunakan asas akrual murni menyajikan rekonsiliasinya dengan basis kas menuju akrual. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan mengijinkan entitas pelaporan menyusun laporan keuangannya dengan basis akrual untuk pendapatan dan belanja. Entitas pelaporan tersebut harus menyediakan informasi tambahan termasuk rincian mengenai output entitas dan outcome dalam bentuk indikator kinerja keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan. Hal ini dimaksudkan agar pembaca laporan dapat memahami akun-akun aset dan kewajiban yang timbul dikarenakan penerapan basis akrual pada akun-akun pendapatan dan belanja, seperti pendapatan yang diterima di muka, biaya dibayar di muka, dan biaya penyusutan/depresiasi. Akun-akun aset dan kewajiban tersebut merupakan akibat dari penerapan basis akrual atas akun-akun pendapatan dan belanja. Dengan demikian maka rekonsiliasi yang diharapkan akan dapat menunjukkan bahwa pengguna basis akrual murni akan mencatatkan kewajiban dan akumulasi penyusutan yang lebih besar daripada yang menggunakan basis kas menuju akrual, terutama jika rekonsiliasi terjadi pada tahun berjalan jika aset sudah dicatat sebagai aset tetap. Tujuan dari rekonsiliasi adalah untuk menyajikan hubungan antara Laporan Kinerja Keuangan dengan Laporan Realisasi Anggaran. Laporan rekonsiliasi dimulai dari penambahan/penurunan ekuitas yang berasal dari Laporan Kinerja Keuangan yang disusun berdasarkan basis akrual. Nilai tersebut selanjutnya disesuaikan dengan transaksi penambahan dan pengurangan aset bersih dikarenakan penggunaan basis akrual yang kemudian menghasilkan nilai yang sama dengan nilai akhir pada Laporan Realisasi Anggaran. Oleh karena pada akuntansi berbasis akrual penuh digunakan Laporan Kinerja Keuangan sebagai laporan yang menunjukkan hasil operasi anggaran, maka rekonsiliasi dapat dimulai dari catatan yang tercantum pada Laporan Kinerja Keuangan. Sebagai contoh, rekonsiliasi dilakukan dengan menggunakan asumsi data keuangan sebagai berikut:
130
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Konsolidasian)
Transaksi Tanggal 31 Des: Kontrak pengerjaan bangunan senilai Rp3 milyar, menurut Berita Acara Kemajuan Pekerjaan baru selesai 60% dan baru dibayar Rp1,5 milyar
Catatan dengan Basis Akrual Penuh
Catatan dengan Basis Kas Menuju Akrual
Laporan Kinerja Keuangan:
Laporan Realisasi Anggaran:
(Db) Belanja Modal Rp3 M
(Db) Belanja Modal Rp1,5 M Neraca:
Neraca: (Kr) Kas Rp 1,5 M (Kr) Hutang Rp1,5 M (Db) Bangunan Rp 3 M (Kr) Diinvestasikan dalam Aset Tetap Rp3 M
(Kr) Kas Rp 1,5 M (Db) Konstruksi dalam Pengerjaan Rp1,8 M (Kr) Hutang Rp300 juta (Kr) Diinvestasikan dalam Aset Tetap Rp1,5 M
Berdasarkan contoh di atas, maka rekonsiliasi antara kedua basis adalah sebagaimana jurnal rekonsiliasi berikut: Diinvestasikan dalam Aset Tetap Rp 1,500 juta Hutang 1,200 juta Konstruksi dalam Pengerjaan 1,800 juta Bangunan Rp 3,000 juta Belanja Modal RP 1,500 juta
Dengan jurnal di atas, maka catatan di dalam Laporan Kinerja Keuangan dan neraca entitas berbasis akrual penuh akan sama dengan catatan seandainya ia mencatat dengan basis kas menuju akrual. Bab VI Penjelasan atas Informasi-informasi Non-Keuangan SKPD Penjelasan yang dimaksud adalah informasi-informasi yang belum disajikan dalam bagian Laporan Keuangan seperti domisili, sifat entitas, penggantian manajemen, pergantian undang-undang, kejadian yang mempunyai dampak sosial, dan lain-lain. Dengan demikian, Catatan atas Laporan Keuangan juga harus mengungkapkan informasi yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi pembaca laporan. Suatu entitas pelaporan mengungkapkan hal-hal berikut ini apabila belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, yaitu: a. domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta jurisdiksi tempat entitas tersebut berada; b. penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya; c. ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya. Catatan atas Laporan Keuangan juga harus mengungkapkan kejadian-kejadian penting selama tahun pelaporan, seperti: a. Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan. b. Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru. 131
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Konsolidasian)
c. Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca. d. Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan. e. Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan yang harus ditanggulangi pemerintah. Komitmen atau kejadian kontinjensi yang perlu disajikan adalah berbagai kejadian, yang umumnya berkaitan dengan litigasi atau penuntutan atau penggugatan yang menjadikan pemerintah sebagai pihak tergugat. Keberatan atas ketetapan pajak, tuntutan restitusi pajak, atau aksi masal untuk menuntut ganti rugi, adalah contoh-contoh populer untuk kejadian kontinjensi. Sepanjang tuntutan ini belum mampu menghasilkan kemungkinan nilai restitusi atau ganti rugi yang harus dibayar oleh negara secara meyakinkan maka kejadian ini cukup diungkapkan secara naratif dengan atau tanpa menyebut potensi kerugian yang ditimbulkan. Kejadian kontinjensi yang berkemungkinan mendatangkan keuntungan bagi pemerintah, atas dasar kehati-hatian tidak perlu dicatatkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. BAB VII Penutup. Berisi simpulan-simpulan penting tentang Laporan Keuangan.
132
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
TOPIK 7
ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Deskripsi:
Topik ini menjelaskan pengertian, tujuan dan manfaat, metode dan teknik analisis, keterbatasan analisis laporan keuangan dan ilustrasi analisis laporan keuangan Tujuan:
Setelah mempelajari topik ini diharapkan peserta mampu : 1. mendefinisikan pengertian laporan keuangan pemerintah daerah 2. menjelaskan tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan Pemda 3. menguraikan bentuk bentuk dan teknik analisis laporan keuangan Pemda 4. menerapkan teknik laporan keuangan pemerintah daerah 5. menafsirkan hasil laporan keuangan pemerintah daerah
Sub Topik Pendahuluan Metoda dan Teknik Analisis Keterbatasan Analisis Laporan Keuangan Ilustrasi Analisis Laporan Keuangan
Kata Kunci Pengertian, Tujuan dan Manfaat Analisis Laporan Keuangan Analisis Horizontal, Analisis Vertikal, Analisis Rasio
Data historis, bersifat umum, kuantitatif dan taksiran Ilustrasi, Analisis Laporan Keuangan
Referensi: 1. 2. 3. 4.
134
PP 60/2008tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah; PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; SE Ditjen BAKD No.900/079/BAKD/2008 Tim Penyusun Handbook Program Pendidikan Non Gelar Auditor Sektor Publik, Analisis Laporan Keuangan Daerah, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, 2007
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
7.1. Pendahuluan Sejak berlakunya PP 71/2010, maka setiap pengelola keuangan daerah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan CaLK. Dengan bertambahnya komponen laporan pemerintah daerah tersebut, seyogyanya terdapat pula perkembangan teknik analisis laporan keuangan pemerintah daerah, agar pengguna laporan keuangan memiliki dasar memadai dalam mengevaluasi kondisi dan kinerja keuangan pemerintah daerah, yang pada akhirnya hasil analisis laporan keuangan tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan anggaran daerah di masa mendatang. Supaya laporan keuangan lebih berarti dan mudah dipahami oleh para pembaca laporan keuangan, maka perlu dilakukan analisis atas laporan keuangan tersebut. Analisis laporan keuangan dapat dilakukan dengan mengidentifikasi akun-akun laporan tersebut menjadi unit informasi yang lebih rinci dan melihat hubungan antara satu dengan yang lainnya guna mengetahui kondisi keuangan entitas tersebut untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan.
7.2. Pengertian Secara singkat analisis laporan keuangan dapat diartikan sebagai upaya untuk mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan suatu entitas tertentu. Untuk itu, seseorang yang melakukan analisis atas laporan keuangan perlu menguraikan pos-pos laporan tersebut menjadi unit informasi yang lebih rinci dan melihat hubungan antara satu dengan yang lainnya guna mengetahui kondisi keuangan entitas tersebut untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Analisis laporan keuangan dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik analisis tertentu dalam melihat ukuran dan hubungan unsur laporan keuangan. Hasil analisis tersebut diharapkan dapat meminimalkan bahkan menghilangkan penilaian yang bersifat dugaan, ketidakpastian, pertimbangan pribadi dan lain sebagainya. Analisis laporan keuangan dapat menunjukkan adanya kesalahan proses akuntansi. Dengan demikian akan menambah keyakinan pengguna laporan atas data atau informasi yang tersedia sehingga pengambilan keputusannya menjadi lebih akurat. Karakteristik dari analisis laporan keuangan dapat disusun sebagai berikut: • Fokus pada laporan keuangan utama Fokus analisis ditujukan pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. • Memuat analisis hubungan Dalam hal ini, analisis laporan keuangan menguraikan hubungan pos-pos dalam satu laporan keuangan, hubungan pos-pos antar laporan keuangan, serta perbandingan dan kecenderungan pos-pos tersebut.
135
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
• Memuat implikasi dan prediksi Analisis laporan keuangan dapat digunakan untuk mengevaluasi dampak kejadian atau transaksi masa lalu sekaligus untuk meramalkan prospek keuangan di masa mendatang. • Dipengaruhi oleh kemampuan analis Bila terdapat beberapa analis atas satu informasi yang sama, kemungkinan masing-masing analis dapat memberikan hasil analisis yang berbeda, tergantung pada kemampuan atau ketajaman masing-masing analis.
“
Arti penting analisis laporan keuangan memberi informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka pengambilan keputusan. Analisis laporan keuangan dapat digunakan untuk menilai kemampuan entitas memenuhi kewajiban termasuk penyediaan dana, mengevaluasi prestasi manajemen termasuk mengetahui kondisi keuangan entitas.
“
7.3. Tujuan dan Manfaat Secara umum telah kita peroleh pemahaman bahwa tujuan analisis laporan keuangan adalah untuk menilai kondisi dan kinerja keuangan dari suatu entitas. Adapun tujuan dari analisis laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk hal-hal berikut ini. • • • • • •
Meyakini ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengetahui kondisi keuangan pemerintah daerah. Mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajibannya. Mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan dana kegiatan. Mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan program-programnya. Mengetahui potensi pemerintah daerah dalam menghasilkan sumber daya.
Adapun manfaat analisis laporan keuangan, antara lain sebagai berikut: • Menyediakan tambahan penjelasan atas data dan informasi keuangan termasuk informasi yang tidak secara eksplisit disajikan di dalam laporan keuangan. • Mengetahui kesalahan dan hal-hal yang bersifat tidak konsisten yang terkandung dalam laporan keuangan. • Mengetahui sifat-sifat dari hubungan baik antar-pos maupun antar laporan, yang dapat digunakan untuk prediksi, rating, dan lain sebagainya. • Menilai perkembangan dan pencapaian yang diperoleh oleh suatu entitas serta membuat proyeksi keuangan di masa mendatang. • Dapat mengevaluasi kondisi keuangan entitas masa lalu, saat ini, dan perkiraan di masa yang akan datang. • Dapat mengetahui komposisi struktur keuangan entitas, sehingga dapat memahami situasi dan kondisi keuangan yang dialami oleh suatu entitas. 136
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
7.4. Metode dan Teknik Analisis Metode dan teknik analisis yang tepat diperlukan untuk melakukan analisis laporan keuangan. Tujuannya agar laporan keuangan tersebut dapat memberikan informasi dengan maksimal dan para pemakai hasil analisis tersebut akan menafsirkannya dengan mudah. Adapun tahapan melakukan analisis laporan keuangan adalah sebagai berikut: 1. Memperoleh data keuangan dan pendukung yang diperlukan untuk periode yang akan dianalisis. 2. Mengukur atau menghitung dengan menggunakan rumus-rumus tertentu, sesuai dengan standar yang biasa digunakan secara cermat dan teliti, sehingga hasil yang diperoleh benarbenar tepat. 3. Melaksanakan kalkulasi dengan memasukkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan ke dalam formula secara cermat. 4. Menafsirkan hasil perhitungan dan pengukuran yang telah dibuat. 5. Memberikan rekomendasi yang dibutuhkan sehubungan dengan tersebut. Dalam praktik, secara umum terdapat dua macam metode analisis laporan keuangan yang biasa dipakai, yaitu analisis horizontal dan analisis vertikal. Analisis Horizontal Dalam analisis horizontal akan dilakukan perbandingan antara satu periode dengan periode berikutnya. Analisis ini juga dikenal dengan analisis kecenderungan (trend). Analisis trend merupakan suatu teknik analisis yang mencoba untuk mengidentifikasi pola-pola dari kecenderungan (perubahan yang terjadi dalam beberapa periode yang telah lalu) sebagai dasar dari evaluasi dan prediksi keadaan atau perubahan di masa datang. Secara umum dari hasil analisis ini akan terlihat antara lain: angka-angka dalam Rupiah, angka-angka dalam persentase, kenaikan atau penurunan jumlah Rupiah, kenaikan atau penurunan dalam persentase. Suatu perubahan tentunya dapat diakibatkan oleh adanya interaksi dari sejumlah faktor. Apabila faktorfaktor tersebut diperkirakan dapat menyebabkan perubahan terhadap data yang kita, maka dalam hal ini dapat digunakan sebab-akibat. Penggunaan regresi linear sederhana dan regresi berganda merupakan contoh dari sebab-akibat.Sementara itu, apabila hanya disusun satu model dengan menggunakan hubungan antara variabel tanpa memperhatikan apakah yang satu mempengaruhi yang lain atau tidak, maka kita melakukan analisis kecenderungan sederhana. Analisis kecenderungan sederhana dimaksudkan hanya untuk mengetahui kecenderungan suatu akun (naik atau turun) dengan membandingkan angka-angka untuk akun yang sama dari laporan beberapa tahun berurutan, tanpa mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi perubahan dari akun tersebut. Kelemahan dari analisis kecenderungan dengan tahun dasar adalah tidak dapat diketahui secara langsung berapa rata-rata kenaikan per tahun. Untuk mengatasi problem tersebut, kita dapat menggunakan analisis kecenderungan bergerak (dari tahun-ke-tahun) untuk mengetahui rata-rata kenaikan per tahun.
137
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Teknik analisis ini pada dasarnya sama dengan teknik analisis rasio komparatif hanya di sini melibatkan data beberapa tahun agar dapat diperoleh rata-rata kenaikan pertahunnya. Selanjutnya, rata-rata kenaikan per tahun tersebut dapat digunakan untuk mengestimasi kenaikan yang normal untuk tahun berikutnya. Beberapa langkah yang dilakukan untuk menerapkan teknik Analisis Trend: 1. Buat sumbu vertikal Y (yang menunjukkan variabel dependen) dan sumbu horizontal X merupakan variabel independen. 2. Data yang tersedia dari contoh di atas, kemudian dibuat scatter plot, yaitu kumpulan titik-titik koordinat (X,Y). 3. Dengan jalan observasi atau pengamatan langsung terhadap bentuk scatter plot, dapat ditarik sebuah garis yang kira-kira mendekati pola dari titik koordinat yang ada. Dari diagram di atas kemudian diprediksi kejadian untuk tahun-tahun yang akan datang. Analisis ini juga dapat dipakai untuk mengidentifikasi adanya keanehan atau ketidakteraturan yang terjadi. Dengan membandingkan garis kecenderungan dengan sebaran titik-titik yang ‘tidak mengikuti aturan’ misalnya terlalu jauh dari garis kecenderungan. Kemudian dapat diteliti penyebab terjadinya situasi tersebut. Metode ini mempunyai kelemahan yaitu pembuatan garis kecenderungan bersifat subyektif. Artinya, bila ada beberapa orang diminta untuk menarik garis kecenderungan, maka kemungkinan akan diperoleh garis kecenderungan lebih dari satu, sebab masing-masing orang mempunyai pilihan sendiri sesuai dengan anggapannya garis mana yang mewakili diagram pencar. Oleh karena itu, metode ini tidak dapat memberikan alasan yang kuat secara ilmiah untuk digunakan sebagai alat analisis. Analisis selanjutnya akan menggunakan regresi sederhana maupun berganda dengan memakai bantuan komputer. Karakteristik analisis horizontal sebagai berikut: 1. Bertujuan untuk mengetahui arah atau kecenderungan suatu akun laporan keuangan. 2. Membutuhkan time series data selama beberapa tahun. 3. Dilakukan dengan membandingkan (menghubungkan) angka-angka untuk akun yang sama dari laporan beberapa tahun yang berurutan. 4. Analisis kecenderungan sederhana, dengan tahun dasar atau bergerak, membandingkan angka-angka untuk akun yang sama dari laporan beberapa tahun yang berurutan, tanpa mengidentifikasi variabel yang mempengaruhi perubahan akun tersebut. 5. Analisis kecenderungan dengan diagram pencar dilakukan dengan penarikan garis kecenderungan yang mendekati (mengikuti) pola dari sebaran titik-titik dalam grafik. Analisis vertikal Analisis vertikal (hubungan) merupakan analisis yang dilakukan hanya untuk satu periode laporan keuangan, dengan cara melakukan analisis antara akun-akun yang ada, dalam satu periode pelaporan keuangan. Analisis hubungan yang dapat dilakukan atas unsur dalam laporan keuangan, adalah sebagai berikut: 1. Analisis atas akun yang ada di neraca. 2. Analisis atas akun yang ada di laporan realisasi anggaran (LRA). 3. Analisis atas akun yang ada di laporan arus kas (LAK).
138
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
4. Analisis atas akun yang ada di laporan operasional (LO). 5. Analisis rasio. Hubungan antar akun-akun di dalam neraca adalah sebagai berikut: 1. Total aset harus sama dengan total kewajiban ditambah ekuitas. 2. Ekuitas menunjukkan jumlah aset bersih pemerintah daerah. Oleh karena itu, total ekuitas harus sama dengan selisih antara total aset dengan kewajiban. 3. Jumlah SiLPA di dalam ekuitasadalah jumlah total kas dikurangi utang perhitungan pihak ketiga (potongan Taspen, Askes, PPh dan PPn) dan pendapatan yang ditangguhkan. Hubungan antar akun laporan realisasi anggaran (LRA) dan APBDsebagai berikut: 1. Bila anggaran direncanakan defisit (negatif), maka jumlah pembiayaan neto harus positif, dengan jumlah minimal sama dengan jumlah defisit tersebut (jumlah pembiayaan neto positif berarti jumlah penerimaan pembiayaan lebih besar dari jumlah pengeluaran pembiayaan). 2. Pembiayaan neto negatif hanya diijinkan bila anggaran direncanakan surplus, dan jumlah surplus minimal sama dengan jumlah pembiayaan neto yang negatif tersebut (jumlah pembiayaan neto negatif berarti jumlah penerimaan pembiayaan lebih kecil dari jumlah pengeluaran pembiayaan). 3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) akan muncul dari beberapa kondisi berikut: a. Bila jumlah pembiayaan neto positif lebih besar dari pada jumlah defisit, maka selisihnya menjadi SiLPA. b. Bila terjadi surplus dan pembiayaan neto positif. c. Bila terjadi pembiayaan neto negatif tetapi surplusnya lebih besar. Hubungan berikut dapat digunakan dalam menilai kebenaran angka dalam laporan arus kas: 1. Saldo kas pada akhir tahun harus sama dengan jumlah kas pada akhir tahun di Neraca. 2. Jumlah arus kas masuk bagi aktivitas operasi dapat sama dengan jumlah pendapatan daerah dikurangi penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan (dalam laporan realisasi anggaran). 3. Jumlah arus kas keluar dari aktivitas operasi sama dengan jumlah total belanja (dalam laporan realisasi anggaran) tetapi tidak termasuk belanja modal. 4. Jumlah arus kas masuk dari aktivitas investasi aset non-keuangan sama dengan jumlah pendapatan dari penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan (dalam laporan realisasi anggaran). 5. Jumlah arus kas keluar dari aktivitas investasi aset non-keuangan sama dengan jumlah belanja modal di laporan realisasi anggaran. 6. Jumlah arus kas keluar dari aktivitas pembiayaan harus sama dengan jumlah pengeluaran pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran. Untuk mengetahui hubungan antara laporan realisasi anggaran dan neraca, dilakukan analisis sebagai berikut: 1. Bila ada belanja modal dalam laporan realisasi anggaran, maka jumlah aset tetap di dalam neraca harus bertambah dengan jumlah yang sama. 2. Bila ada penerimaan pembiayaan berupa penerimaan pinjaman dalam laporan realisasi anggaran, maka jumlah kewajiban (utang) di dalam neraca harus bertambah dengan jumlah
139
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
yang sama. Demikian sebaliknya, jika terjadi pengeluaran pembiayaan berupa pembayaran pinjaman, jumlah kewajiban di dalam neraca harus berkurang dengan jumlah yang sama. 3. Bila ada penerimaan pembiayaan berupa penggunaan dana cadangan dalam laporan realisasi anggaran, maka jumlah dana cadangan (aset) di dalam neraca harus berkurang dengan jumlah yang sama. Demikian sebaliknya, jika terjadi pengeluaran pembiayaan berupa pembentukan dana cadangan, jumlah dana cadangan (aset) di dalam neraca harus bertambah dengan jumlah yang sama. 4. Bila ada penerimaan pembiayaan berupa penjualan investasi perusahaan daerah dalam laporan realisasi anggaran, maka jumlah investasi jangka panjang (aset) di dalam neraca harus berkurang dengan jumlah yang sama. Demikian sebaliknya, jka terjadi pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal dalam perusahaan daerah, jumlah investasi jangka panjang (aset) di dalam neraca harus bertambah dengan jumlah yang sama. 5. SiLPA pada kelompok ekuitas di neraca harus sama dengan jumlah SiLPA (akhir tahun) di laporan realisasi anggaran. SiLPA di neraca diperoleh dengan perhitungan: jumlah total kas dikurangi kewajiban pada PFK (potongan Taspen, Askes, dan PPh dan PPn yang belum disetor). Analisis Rasio Analisis rasio merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan akun-akun yang ada dalam satu laporan keuangan atau akun-akun antara laporan keuangan neraca dan laporan realisasi anggaran. Analisis rasio dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis sebagai berikut: 1. Likuiditas, untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utang (kewajiban) jangka pendek. Rasio ini bisa diukur dengan rasio lancar dan rasio kas. 2. Solvabilitas, untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar semua utangnya yang akan jatuh tempo. Rasio ini bisa diukur dengan rasio uang terhadap aset atau rasio utang terhadap ekuitas. 3. Leverage,untuk mengukur perbandingan antara ekuitas (kekayaan bersih pemerintah daerah) dengan total utang. 4. Kemandirian, untuk mengukur tingkat kemandirian pemerintah daerah dalam mendanai aktivitas sebagai indikator tingkat partisipasi masyarakat lokal terhadap pembangunan daerah, indikator perkembangan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Rasio ini dapat diukur dengan membandingkan jumlah PAD terhadap jumlah DAU ditambah jumlah pinjaman (selain utang PFK dan utang pajak PPn/PPh).
140
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Contoh Analisis Rasio Rasio Kemandirian
(Pendapatan Asli Daerah) (Dana perimbangan+Pinjaman)
Ratio Pertumbuhan PAD
Rasio Maks Pinjaman (maks 75%)
DSCR (minimal 2,5 Kali)
Rasio Keselarasan Belanja
Ratio Utang Perkapita
(PADt-PAD(t-1)) PAD_(t-1) (Sisa Pinjaman+Pinjaman yang Diusulkan) (Jumlah Penerimaan Umum APBD Tahun Sebelumnya) ({PAD+DAU+(DBH-DBH DR) }-Belanja wajib) (Angsuran Pokok+Bunga+Biaya Pinjaman Lainnya) (Belanja Tidak Langsung) (Belanja Langsung) (Total Utang) (Jumlah Penduduk) (Total Utang)
Rasio Utang terhadap Aset tetap
(Aset Tetap) (Beban Bunga Jangka Panjang)
Rasio Bunga Utang Terhadap PAD
Rasio Utang Terhadap PAD
PAD PAD Utang
7.5. Keterbatasan Analisis Laporan Keuangan Akurasi analisis laporan keuangan sangat tergantung pada akurasi dan validitas angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, pada analisis laporan keuangan itu sendiri terdapat keterbatasan yang inheren, antara lain sebagai berikut: 1. Sifat laporan keuangan adalah historis. Laporan keuangan menyajikan informasi mengenai transaksi dan kejadian pada masa lalu bukan kondisi saat ini. Akuntansi bukan merupakan satu-satunya sumber informasi dalam proses pengambilan keputusan ekonomis. 2. Informasi dalam laporan keuangan adalah bertujuan umum Informasi dalam laporan keuangan tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi secara khusus bagi setiap kelompok pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknis, dan pengguna laporan diasumsikan memahami
141
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
bahasa teknis akuntansi dan sifat dari informasi yang dilaporkan. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman dasar akuntansi dan Standar Akuntansi Pemerintahan. 3. Penggunaan taksiran dalam laporan keuangan Di dalam penyusunan laporan keuangan tidak dapat dihindari adanya penggunaan estimasi akuntansi, yang cenderung bersifat subyektif, misal: estimasi atas kemungkinan tidak tertagihnya piutang, estimasi masa manfaat atau umur ekonomis aset tetap, dan lain sebagainya. 4. Hakikat laporan keuangan adalah informasi kuantitatif Informasi laporan keuangan berupa informasi kuantitatif keuangan, sehingga hasil analisis laporan keuangan juga bersifat kuantitatif. Sedangkan informasi yang dibutuhkan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja pemerintah bukan hanya informasi kuantitatif, tetapi juga informasi kualitatif. Contoh informasi kualitatif yang relevan dengan analisis laporan keuangan adalah opini auditor independen mengenai laporan keuangan pemerintah daerah, alasan-alasan tidak tercapainya target pajak daerah atau meningkatnya jumlah defisit anggaran. 5. Laporan keuangan lebih menggambarkan kinerja keuangan Laporan keuangan yang menjadi obyek analisis adalah laporan keuangan yang lebih menggambarkan kinerja keuangan. Meskipun APBD disusun dengan pendekatan kinerja, akan tetapi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tidak dapat dilihat dalam laporan realisasi anggaran, melainkan dalam laporan kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian, analisis laporan keuangan dapat dikatakan lebih cenderung pada analisis kinerja keuangan. Namun demikian, analisis dapat dikembangkan sampai kepada analisis kinerja program/kegiatan dengan mengumpulkan data-data mengenai rencana dan realisasi program/kegiatan berikut target dan capaian kinerjanya.
142
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
TOPIK 8
REVIU DAN PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Reviu Dan Pemeriksaan laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Deskripsi:
Topik ini menjelaskan perbedaan reviu dan pemeriksaan laporan keuangan serta ruang lingkup, perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan laporan hasil reviu laporan keuangan Tujuan:
Setelah mempelajari topik ini, peserta: 1. Mampu menjelaskan dasar-dasar pemeriksaan keuangan 2. Mampu menjelaskan teknik pemeriksaan dan pengendalian intern 3. Mampu menjelaskan temuan dan hasil laporan pemeriksaan 4. Mampu menjelaskan komunikasi pemeriksaan
Sub Topik
Kata Kunci
Dasar-Dasar Pemeriksaan Keuangan
Pengertian, Perbedaan Reviu dan Pemeriksaan Laporan Keuangan, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
Teknik Pemeriksaan dan Pengendalian Intern
Bukti, Prosedur Pemeriksaan, Pengendalian Intern
Temuan dan Hasil Laporan Pemeriksaan
Temuan, Hasil Laporan Pemeriksaan (LHP), Surat Representasi (Representation Letter)
Komunikasi Pemeriksaan
Pengertian, Komunikasi Pemeriksa dengan Auditan, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemeriksaan, Kiat-Kiat
Referensi: 1. Arens, Alvin A and James K Loebbecke, Auditing, An Integrated Approach. Prentice Hall International, Englewood Cliffs, 5th edition, 2010 2. PP 60/2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 3. Permendagri 4/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah jo Permendagri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Permendagri No 23 Tahun 2007 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah 6. BPK RI, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara(SPKN), 2007. 7. BPKP, Teknik Komunikasi Audit, Edisi 4, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan, 2007
144
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Reviu Dan Pemeriksaan laporan Keuangan Pemerintah Daerah
8.1. Pendahuluan Saat ini audit atau khusus dalam sektor pemerintahan digunakan istilah pemeriksaan, merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang baik. Secara etimologi, istilah audit berasal dari bahasa latin ‘audire’ yang berarti mendengar. Secara tradisional auditing dapat dipahami sebagai upaya pemeriksaan atas informasi akuntansi untuk mendapat kayakinan bahwa informasi tersebut telah disajikan secara wajar (true and fair). Jika mengacu kepada definisi audit, akan tampak perbedaan antara definisi audit sektor privat/swasta dengan audit sektor pemerintahan. Pada sektor swasta terdapat perbedaan makna untuk audit dengan pemeriksaan (examination), sedangkan pada sektor pemerintahan penggunaan kata pemeriksaan dan pengauditan hingga saat ini masih memiliki kata yang bermakna sama. Sebagai pengantar berikut adalah definisi audit dari sektor privat atau swasta. 1. Definisi Audit Audit adalah suatu proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara obyektif yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menentukan tingkat kesesuaian antarapernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan (Arens, et.al., 2010). Beberapa ciri-ciri atau komponen audit didasarkan pada definisinya adalah: •
Proses sistematis: Rangkaian langkah atau prosedur yang logis, terstruktur dan terorganisasi.
•
Untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti-bukti secara obyektif: Dengan dasar pemeriksaan / pengujian atas asersi dan menetapkan hasilnya tanpa bias (melenceng dari tujuan awal) atau berprasangka (buruk maupun baik) terhadap pembuat asersi.
•
Pernyataan-pernyataan (asersi) tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi: Asersi merupakan suatu pernyataan, atau suatu rangkaian pernyataan secara keseluruhan, oleh pihak yang bertanggung jawab atas penyataan tersebut untuk digunakan oleh pihak lain. Perbedaan mendasar asersi dengan pernyataan biasa adalah pada asersi adanya pertanggung jawaban atas pernyataan tersebut ketika digunakan oleh pihak lain. Contoh asersi: laporan keuangan, SPT, dan lain-lain.
145
•
Tingkat kesesuaian: Seberapa sesuai asersi-asersi tersebut dapat dicocokkan dengan kriteria yang telah ditentukan.
•
Kriteria yang telah ditetapkan: Standar penilaian untuk asersi-asersi atau pernyataan-pernyataan. Kriteria dapat berupa peraturan khusus yang ditetapkan oleh dewan legislatif, anggaran atau pengukur performa lain yang ditetapkan manajemen, atau PABU (Prinsip Akuntansi Berterima Umum). MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Reviu Dan Pemeriksaan laporan Keuangan Pemerintah Daerah
•
Menyampaikan hasil: Hasil dilaporkan dalam laporan tertulis yang mengindikasikan tingkat kesesuaian antara asersi dan kriteria yang telah ditentukan. Tujuan pengauditan (pemeriksaan) adalah untuk menambah kredibilitas pernyataan manajemen sehingga pihak yang berkepentingan dapat memakai informasi dengan penjaminan yang memadai bahwa informasi tersebut bebas dari salah saji material.
•
Pihak yang berkepentingan: Pihak yang menggunakan laporan audit atau laporan hasil pemeriksaan.
2. Jenis-Jenis Auditor Berdasarkan Organisasinya (Entitas): Berdasarkan pemberi kerja atau tempat auditor bekerja, auditor dapat diklasifikasikan menjadi: a. Akuntan Publik (External Auditor/Independent Auditor). b. Pemeriksa Internal (Internal Auditor). c. Auditor Pemerintah (Goverment Auditor): BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan), BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atau Inspektorat di instansi Pemerintah.
8.2. Dasar-Dasar Pemeriksaan Keuangan 1. Pengertian, Tujuan dan Dasar Hukum Pemeriksaan Keuangan Berdasarkan pasal 1 undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pemeriksaan (keuangan negara) didefinisikan sebagai proses identifikasi masalah, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut ayat 1 pasal 4 Undang-Undang tersebut, jenis-jenis pemeriksaan adalah Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu. Ayat 2 pasal 4 UU yang sama menyatakan bahwa pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Selanjutnya Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) menyatakan bahwa pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran laporan keuangan. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable) apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum (PABU) di Indonesia atau basis komprehensif selain prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Selain untuk memberikan opini, pemeriksaan keuangan juga ditujukan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian intern (SPI) serta mengidentifikasi kemungkinan adanya penyimpangan dari ketentuan peraturan perundangan, kecurangan (fraud), serta ketidakpatutan (abuse). Dasar hukum pemeriksaan keuangan meliputi: a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. b. Undang Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. c. Undang Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 146
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Reviu Dan Pemeriksaan laporan Keuangan Pemerintah Daerah
d. Undang Undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. e. Undang Undang nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. 2. Perbedaan Reviu dan Pemeriksaan Laporan Keuangan Dalam praktik, pelaksanaan kegiatan reviu seringkali dianggap memiliki persamaan dengan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan. Untuk menghindari hal tersebut, maka perlu diberikan batasan-batasan yang membedakan antara kegiatan reviu dengan kegiatan pemeriksaan. Perbedaan paling utama adalah tujuan pemeriksaan dengan reviu. Tujuan pemeriksaan (laporan) keuangan yaitu untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable) apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan PABU atau basis akuntansi komprehensif selain PABU di Indonesia. Sedangkan tujuan reviu laporan keuangan adalah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan SPI yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Oleh karena itu, reviu tidak mencakup suatu pengujian atas kebenaran substansi dokumen sumber seperti perjanjian kontrak pengadaan barang/ jasa, bukti pembayaran/kuitansi, serta berita acara fisik atas pengadaan barang/jasa, dan prosedur lainnya yang biasanya dilaksanakan dalam sebuah pemeriksaan. Berbeda dengan pemeriksaan, reviu tidak mencakup pengujian terhadap SPI, catatan akuntansi, dan pengujian atas respon terhadap permintaan keterangan melalui perolehan bahan bukti, serta prosedur lainnya seperti yang dilaksanakan dalam suatu pemeriksaan. Sebagai contoh, dalam hal pengadaan barang modal yang nilainya material, proses reviu hanya meyakinkan bahwa pengadaan barang telah dicatat dalam Aset Tetap, sedang dalam pemeriksaan, harus dilakukan pengujian bahwa prosedur pengadaan barang tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal lain yang membedakan reviu dengan pemeriksaan adalah pelaksanaan aktivitas. Reviu dilakukan secara internal, dalam hal ini oleh auditor pada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), sedangkan pemeriksaan dilakukan oleh auditor eksternal yaitu pemeriksa pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Berdasarkan ayat 1 pasal 49 Peraturan Pemerintah (PP) nomor 60 tahun 2008, APIP terdiri dari BPKP; Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern; Inspektorat Provinsi; dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, yang melaksanakan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah adalah Inspektorat Provinsi untuk Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota untuk Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota. 3. Ruang Lingkup Pemeriksaan Keuangan Ruang lingkup pemeriksaan meliputi hal-hal berikut ini: • • • • •
147
Anggaran dan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan. Posisi aset, kewajiban dan ekuitas. Arus kas dan saldo kas akhir sesuai dengan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) dalam laporan realisasi anggaran dan ekuitas dalam neraca; dan Pengungkapan informasi yang diharuskan seperti disebutkan dalam SAP. Selain itu, pemeriksaan juga menguji efektivitas pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaporan keuangan dalam Laporan Keuangan.
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Reviu Dan Pemeriksaan laporan Keuangan Pemerintah Daerah
8.3. Standar Pemeriksaan Keuangan Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sesuai Peraturan BPK RI nomor 01 tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. SPKN memuat persyaratan profesional pemeriksa, mutu pelaksanaan pemeriksaan, dan persyaratan laporan pemeriksaan yang profesional. Tujuan Standar Pemeriksaan ini adalah untuk menjadi ukuran mutu bagi para pemeriksa dan organisasi pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. SPKN ini berlaku bagi: a. Badan Pemeriksa Keuangan. b. Akuntan Publik atau pihak lainnya yang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara, untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan. c. Aparat Pengawas Internal Pemerintah, satuan pengawasan intern maupun pihak lainnya dapat menggunakan SPKN sebagai acuan dalam menyusun standar pengawasan sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya.
8.4. Metodologi dan Tahapan Pemeriksaan Keuangan 1. Metodologi Pemeriksaan Metodologi pemeriksaan keuangan terdiri dari tiga tahap pemeriksaan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan. •
Tahap Perencanaan Tahap perencanaan pemeriksaan meliputi 10 langkah kegiatan, yaitu: (1) Pemahaman Tujuan Pemeriksaan dan Harapan Penugasan, (2) Pemenuhan Kebutuhan Pemeriksa, (3) Pemahaman atas Entitas, (4) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Sebelumnya, (5) Pemahaman atas Sistem Pengendalian Intern, (6) Pemahaman dan Penilaian Risiko, (7) Penetapan Materialitas Awal dan Kesalahan Tertoleransi, (8) Penentuan Metode Uji Petik, (9) Pelaksanaan Prosedur Analitis Awal, dan (10) Penyusunan Program Pemeriksaan dan Program Kegiatan Perseorangan.
•
Tahap Pelaksanaan Tahap pelaksanaan pemeriksaan meliputi tujuh langkah kegiatan, yaitu: (1) Pelaksanaan Pengujian Analitis Terinci, (2) Pengujian Sistem Pengendalian Intern, (3) Pengujian Substantif Atas Transaksi dan Saldo Akun, (4) Penyelesaian Penugasan, (5) Penyusunan Konsep Temuan Pemeriksaan (TP), (6) Perolehan Tanggapan Resmi dan Tertulis, dan (7) Penyampaian TP.
•
Tahap Pelaporan Langkah pelaporan pemeriksaan meliputi lima langkah kegiatan, yaitu: (1) Penyusunan Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan, (2) Penyampaian Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Pejabat
148
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Reviu Dan Pemeriksaan laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Entitas Yang Berwenang, (3) Pembahasan Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Pejabat Entitas Yang Berwenang, (4) Perolehan Surat Representasi, dan (5) Penyusunan Konsep Akhir dan Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan. Metodologi pemeriksaan tersebut digambarkan oleh BPK-RI dalam Gambar3. Gambar 8.1. Metodologi Pemeriksaan atas LKPD
Ukuran Kinerja Pemerintahan:
Standar Pemeriksaan Panduan Manajemen Pemerintahan Tujuan & Harapan Penugasan Perencanaan Pemeriksaan 1 2
Pemahaman Tujuan Pemeriksaan dan Harapan Penugasan Pemenuhan Kebutuhan Pemeriksa
Pelaksanaan Pemeriksaan 11 Pelaksanaan Pengujian Analitis Terinci 12 Pengujian Sistem Pengendalian Intern 13 Pengujian Subtantif Atas Transaksi, Saldo
Pelaporan Hasiol Pemeriksaan 20 Penyusunan Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan
21 Pembahasan Konsep Laporan Hasil
Pemeriksaan Dengan Penanggungjawab
Akut
3
Pemahaman atas Entitas
4
Penentuan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Sebelumnya
5
Pemahaman Sistem Pengendalian Intern
6
Pemahaman dan Penilaian Resiko
7
Penetapan Materialitas Awal dan Kesalahan Tertolerir
8
Peninjauan Metode Uji Petk
9
Pelaksanaan Prosedur Analitis Awal
17 Pembahasan Dengan Pejabat Entitas
Penyusunan Program
18 Perolehan Tanggapan Resmi & Tertulis
Perorangan
19 Penyampaian Temuan Pemeriksaan
10 Pemeriksaan dan Program Kerja
Pendapatan Belanja dan Pembiayaan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana Arus Kas
14
Penyelesaian Penugasan: Reviu Kewajiban Kontijensi Reviu Kontrak Jangka Panjang Identifikasi Kejadian Setelah Tanggal Neraca
22 Penyampaian dan Pembahasan Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Pejabar Entitas yang Berwenang
23 Perolehan Surat Representasi 24 Penyusunan Konsep Akhir dan
Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan
15 Penyusunan Ikhtisar Koreksi 16
Penyusunan Konsep Temuan Pemeriksaan yang Berwenang
SUPERVISI - KENDALI dan PENJAMINAN MUTU ( Supervision, Quality, Assurance )
2. Asersi Manajemen Kewajaran laporan keuangan sangat ditentukan kualitas berbagai asersi manajemen yang terkandung dalam laporan keuangan karena dalam pelaksanaan pemeriksaan, tim pemeriksa BPK akan menguji asersi manajemen (Kepala Daerah dan para Kepala SKPD/SKPKD/PPKD) atas laporan keuangan pemerintah daerah. 149
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Reviu Dan Pemeriksaan laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Asersi (assertion) adalah pernyataan manajemen yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan. Pernyataan tersebut dapat bersifat implisit atau eksplisit. Berdasarkan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 04/K/1-III.2/5/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, asersi yang diuji mencakup 5 aspek, yaitu: (1) keberadaan dan keterjadian, (2) kelengkapan, (3) hak dan kewajiban, (4) penilaian dan pengalokasian, dan (5) penyajian dan pengungkapan. a. Asersi Keberadaan dan Keterjadian (existence or occurrence) berhubungan dengan aspek: • Apakah Aset, kewajiban dan ekuitas yang tercantum dalam neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) memang benar-benar ada (exist) per tanggal neraca. • Apakah pendapatan serta belanja yang dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan CaLK memang benar-benar telah terjadi (occurred) selama periode pelaporan. • Apakah transaksi operasional, investasi, pembiayaan dan transaksi non anggaran yang mempengaruhi kas yang dilaporkan dalam Laporan Arus Kas (LAK) dan CaLK memang benar-benar telah terjadi (occurred) selama periode pelaporan. b. Asersi Kelengkapan (completeness) berhubungan dengan jaminan bahwa semua transaksi dan rekening yang seharusnya telah disajikan dalam laporan keuangan memang telah tercermin dalam laporan keuangan dan tidak ada hal-hal yang material (signifikan) yang tertinggal dan tidak diungkapkan. c. Asersi Hak dan Kewajiban (rights and obligation) berhubungan dengan keyakinan bahwa Aset yang disajikan dalam laporan keuangan memang benar-benar hak entitas dan bahwa hutang yang disajikan dalam laporan keuangan memang benar-benar kewajiban entitas per tanggal laporan keuangan. d. Asersi Penilaian (valuation) berhubungan dengan keyakinan bahwa akun-akun yang disajikan dalam laporan keuangan telah mencerminkan nilai yang semestinya. e. Asersi Penyajian dan Pengungkapan (presentation and disclosure) berhubungan dengan jaminan bahwa akun-akun yang disajikan dalam laporan keuangan telah diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan secara semestinya. Sebagai contoh, Neraca Kabupaten AAA tanggal 31 Desember 2011 mencantumkan rekening kas sebesar Rp. 99.800.765.000 Pada hakikatnya manajemen membuat dua asersi eksplisit (keberadaan dan penilaian), yaitu: 1) Bahwa kas tersebut benar-benar ada pada tanggal 31 Des 2012; 2) Bahwa jumlah kas tersebut yang benar adalah Rp 99.800.765.000. f. Selain dua asersi eksplisit manajemen juga membuat tiga buah asersi implisit (kelengkapan, hak dan kewajiban, sertapenyajian/pengungkapan) sebagai berikut: 1) Bahwa semua kas yang seharus dilaporkan memang telah dimasukkan dalam jumlah tersebut secara lengkap. 2) Bahwa semua kas yang dilaporkan pada tanggal 31 Desember 2012 tersebut adalah milik Kabupaten AAA. 3) Bahwa tidak ada batasan apapun terhadap penggunaan kas yang dilaporkan tersebut.
150
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Reviu Dan Pemeriksaan laporan Keuangan Pemerintah Daerah
8.5. Teknik Pemeriksaan dan Pengendalian Intern Pemeriksaan pada dasarnya dapat diartikan sebagai proses sistematis yang dikerjakan oeh orang yang independen dan kompeten, untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti, mencocokkan informasi yang terkandung dalam bukti dengan kriteria yang telah ditetapkan dan melaporkan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, dalam pemeriksaan diperlukan pengetahuan atas bukti pemeriksaan, teknik/prosedur untuk mendapatkan bukti, serta jenis-jenis laporan yang akan dihasilkan. 1. Bukti dan Prosedur Pemeriksaan Bukti pemeriksaan adalah semua informasi yang digunakan pemeriksa untuk menentukan apakah informasi yang sedang diperiksa telah dinyatakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Standar pemeriksaan keuangan menyatakan bahwa bukti audit yang kompeten harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diperiksa. Dengan demikian terdapat 2 (dua) syarat bukti pemeriksaan yaitu kecukupan dan kompetensi bukti. Kompetensi bukti adalah tingkat keyakinan bahwa bukti tersebut dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Kompetensi suatu bukti tergantung dari relevansi, pengetahuan langsung pemeriksa, keaslian bukti, independensi yang menyajikan, kualifikasi individu, objektifitas, keefektifan pengendalian intern, dan ketepatan waktu. Jenis-jenis bukti pemeriksaan yang dikumpulkan dan dievaluasi oleh pemeriksa meliputi: • • • • • • • •
Bukti Analitis (Analytical Evidence). Bukti Dokumentasi (Documentary Evidence). Konfirmasi (Confirmation). Pernyataan Tertulis (Written Representation). Bukti Matematis (Mathematical Evidence). Bukti Lisan (Oral Evidence). Bukti Fisik (Physical Evidence). Bukti Elektronik (Electronic Evidence).
Untuk mendapatkan bukti-bukti pemeriksaan tersebut diperlukan prosedur dan teknik-teknik pemeriksaan. Prosedur pemeriksaan adalah langkah dan teknik yang diambil pemeriksa selama pelaksanaan pemeriksaan. Prosedur dan teknik dalam pemeriksaan keuangan meliputi: • • • • • • • 151
analitical procedures, tracing, inspecting, vouching, confirming, observing, inquiring,
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Reviu Dan Pemeriksaan laporan Keuangan Pemerintah Daerah
• • •
counting, reperforming, dan computer-assisted audit techniques.
2. Pengendalian Intern Dalam Pemeriksaan Keuangan Pengendalian merupakan proses yang dilakukan oleh manajemen pemerintahan yang memberikan jaminan memadai bahwa tujuan pemerintahan dapat tercapai. Pengendalian intern dalam kenyataannya terdiri dari prosedur standar, kebijaksanaan, struktur organisasi, sistem informasi dan monitoring yang menjamin secara memadai bahwa tujuan pemerintahan dapat berjalan secara efektif, efisien dan ekonomis, peraturan perundangan dipatuhi dan pelaporan disajikan secara handal. Dalam pemeriksaan keuangan, agar suatu pemeriksaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka langkah pertama yang harus dilakukan pemeriksa dalam pekerjaan pemeriksaannya adalah memahami dan menguji berjalannya SPI pada entitas yang diperiksa. Pemerintah (auditan) harus menjamin SPI yang dibuat sudah efektif agar opini yang diberikan baik. Pada konteks inilah terdapat hubungan antara pengendalian intern dengan pemeriksaan. Jika pengendalian intern dianggap efektif oleh pemeriksa, maka pemeriksa dapat mengurangi aktivitas pelaksanaan pengujian yang ekstensif. Sebaliknya jika pengendalian intern dianggap lemah, maka pemeriksa harus melakukan pengujian substantif dengan ekstensif. Dalam kondisi SPI sangat lemah, pemeriksa dapat memberikan opini tidak memberikan pendapat (disclaimer). Unsur-unsur SPI Pemerintah dijelaskan dalam pasal 3 PP 60 tahun 2008: a. lingkungan pengendalian; b. penilaian risiko; c. kegiatan pengendalian; d. informasi dan komunikasi; dan e. pemantauan pengendalian intern.” Walaupun dalam mengevaluasi SPIP, auditor harusnya mengevaluasi keseluruhan unsur tersebut, namun dalam pelaksanaan pemeriksaannya, pemeriksa lebih banyak mengevaluasi unsur kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan penilaian risiko.
8.6. Temuan dan Laporan Hasil Pemeriksaan Pada akhir tahap pelaksanaan pemeriksaan keuangan, pemeriksa menyusun konsep temuan pemeriksaan yang kemudian akan disampaikan kepada pejabat yang bertanggungjawab untuk mendapatkan tanggapan. Temuan pemeriksaan ini kemudian akan dimasukkan dalam laporan hasil pemeriksaan. Temuan Pemeriksaan (TP) atas laporan keuangan yang diperiksa merupakan permasalahan yang ditemukan oleh pemeriksa yang perlu dikomunikasikan kepada pihak yang terperiksa. Permasalahan tersebut meliputi:
152
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Reviu Dan Pemeriksaan laporan Keuangan Pemerintah Daerah
1. Ikhtisar Koreksi Ikhtisar Koreksi merupakan rekapitulasi koreksi atau penyesuaian (adjustments) yang diusulkan tim pemeriksa kepada pemerintah daerah. Koreksi pemeriksaan yang dimasukkan tersebut merupakan koreksi terhadap LKPD yang di atas nilai TE dan secara keseluruhan di atas nilai materialitas. Koreksi pemeriksaan tersebut menggambarkan penyajian LKPD yang tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan kecukupan pengungkapan. Jurnal koreksi hanya pada akun utama pada LKPD. Penyesuaian pada buku dan sistem akuntansi dilakukan kemudian. Selain itu, koreksi terhadap kecukupan pengungkapan merupakan koreksi pada catatan atas laporan keuangan LKPD. 2. Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Kelompok temuan kelemahan SPI dibagi dalam subkelompok temuan berikut ini: •
•
•
Temuan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan yang mengungkap kelemahan sistem pengendalian terkait kegiatan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan yang dapatmempengaruhi keandalan pelaporan keuangan dan pengamanan atas aset. Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja mengungkap kelemahan pengendalian terkait dengan pemungutan dan penyetoran penerimaan negara/daerah serta pelaksanaan program/kegiatan pada entitas yang diperiksa dan dapat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan serta membuka peluang terjadinya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kelemahan struktur pengendalian intern mengungkap kelemahan yang terkait dengan ada/ tidak adanya struktur pengendalian intern atau efektivitas struktur pengendalian intern yang ada dalam entitas yang diperiksa dan berpengaruh terhadap efektivitas sistem pengendalian intern secara keseluruhan.
3. Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan-undangan Kelompok temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dibagi dalam subkelompok berikut ini: •
•
•
•
153
Temuan kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah yaitu mengungkap permasalahan berkurangnya kekayaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Temuan potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah yaitu mengungkap adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa datang berupa berkurangnya kas, surat berharga, dan aset nyata dan pasti jumlahnya. Temuan kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah yang mengungkap adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Temuan administrasi yang mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset maupun operasional perusahaan, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian atau potensi kerugian negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah, tidak mengurangi hak negara/ daerah, (kekurangan penerimaan), tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Reviu Dan Pemeriksaan laporan Keuangan Pemerintah Daerah
•
Temuan Indikasi Tindak Pidana mengungkap adanya perbuatan yang diduga memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan.
8.7. Tanggapan Manajemen atas Temuan Setelah draft Temuan Pemeriksaan disusun oleh pemeriksa, maka langkah-langkah berikutnya atas Temuan Pemeriksaan meliputi: 1. Pembahasan Konsep Temuan Pemeriksa dengan Pejabat Entitas yang Berwenang Setelah Konsep Temuan Pemeriksaan disampaikan ketua tim pemeriksa kepada pemerintah daerah, tim pemeriksa membahas temuan tersebut dengan pejabat pemerintah daerah yang berwenang antara lain kepala daerah/sekretaris daerah atau PPKD. 2. Perolehan Tanggapan Resmi dan Tertulis Pemeriksa memperoleh tanggapan resmi dan tertulis atas Konsep Temuan Pemeriksaan dari pejabat pemerintah daerah yang berwenang dalam hal ini kepala daerah/sekretaris daerah atas nama kepala daerah. Tanggapan tersebut akan diungkapkan dalam Temuan Pemeriksaan atas LKPD. 3. Penyampaian Temuan Pemeriksaan atas LKPD Pemeriksa dalam hal ini Ketua Tim menyampaikan Temuan Pemeriksaan atas LKPD kepada kepala daerah dan/atau sekretaris daerah. Penyampaian Temuan Pemeriksaan atas LKPD tersebut merupakan akhir dari pekerjaan lapangan pemeriksaan LKPD. Hal ini merupakan batas tanggung jawab pemeriksa terhadap kondisi laporan keuangan yang diperiksa. Pemeriksa tidak dibebani tanggung jawab atas suatu kondisi yang terjadi setelah tanggal pekerjaan lapangan tersebut. Oleh karena itu, tanggal penyampaian temuan pemeriksaan tersebut merupakan tanggal laporan hasil pemeriksaan atau tanggal surat representasi pemerintah daerah.
8.8. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Hasil pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa dituangkan secara tertulis ke dalam suatu bentuk laporan yang disebut dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). LHP merupakan bukti penyelesaian penugasan bagi pemeriksa yang dibuat dan disampaikan kepada Pemberi Tugas, yakni BPK-RI. Laporan tertulis berfungsi untuk: (1) Mengkomunikasikan hasil pemeriksaan kepada pejabat pemerintah, yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Membuat hasil pemeriksaan terhindar kesalah pahaman; (3) Membuat hasil pemeriksaan sebagai bahan untuk tindakan perbaikan oleh instansi terkait dan (4) Memudahkan tindak lanjut untuk menentukan apakah tindakan perbaikan yang semestinya telah dilakukan.
154
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Reviu Dan Pemeriksaan laporan Keuangan Pemerintah Daerah
1. Jenis-jenis Laporan Hasil Pemeriksaan Dalam pemeriksaan tahunan atas laporan keuangan pemerintah daerah, Badan Pemeriksa Keuangan akan menerbitkan laporan hasil pemeriksaan (LHP), yang terdiri dari: a.
Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
LHP menyatakan opini BPK-RI atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).Opini pemeriksaan BPK terhadap LKPD menggunakan opini standar sesuai Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, yaitu: 1) Wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion). Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, realisasi anggaran, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan standar akuntansi keuangan (SAK) di Indonesia. 2) Wajar dengan pengecualian (qualified opinion). Pendapat wajar dengan pengecualian, menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, realisasi anggaran, dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia, kecuali dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. 3) Pendapat tidak wajar (adverse opinion). Pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, realisasi anggaran, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. 4) Menolak memberikan pendapat (disclaimer opinion). Pernyataan tidak memberikan pendapat menyatakan bahwa pemeriksa tidak memberikan pendapat atas laporan keuangan, jika bukti pemeriksaan tidak cukup untuk membuat kesimpulan.
“
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota/Kabupaten tidak menjamin pejabat daerah itu bebas dari kasus korupsi. Opini WTP hanya penilaian atas baiknya tata kelola keuangan yang dilakukan oleh pemprov/pemkot/pemkab. WTP tidak menjamin tidak ada korupsi.
Sumber: http://inspektorat.purworejokab.go.id/wtp-bukan-berarti-bebas-korupsi/, 2012
155
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
“
Reviu Dan Pemeriksaan laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Perkembangan opini pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah dapat di grafik berikut ini: Gambar 8.2 Perkembangan Pemberian Opini BPK 2006-2012
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0
WTP
WDP
TW
TMP
Sumber: BPK RI
Sesuai dengan hal di atas, maka selain kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan dan kecukupan pengungkapan, opini didasarkan pula kepada kepatuhan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern yang berpengaruh terhadap laporan keuangan. Laporan yang memuat kepatuhan dan sistem pengendalian intern dapat dilaporkan terpisah. b.
Laporan Kepatuhan atas Pengendalian Intern
Pemeriksa harus melaporkan kelemahan pengendalian intern atas pelaporan keuangan yang dianggap sebagai “kondisi yang dapat dilaporkan”. Beberapa contoh “kondisi yang dapat dilaporkan” seperti yang dirumuskan dalam SPAP adalah sebagai berikut: 1) Tidak ada pemisahan tugas yang memadai sesuai dengan tujuan pengendalian yang layak. 2) Tidak ada reviu dan persetujuan yang memadai untuk transaksi, pencatatan akuntansi atau output dari suatu sistem. 3) Tidak memadainya berbagai persyaratan untuk pengamanan Aset. 4) Bukti kelalaian yang mengakibatkan kerugian, kerusakan atau penggelapan Aset. 5) Bukti bahwa suatu sistem gagal menghasilkan output yang lengkap dan cermat sesuai dengan tujuan pengendalian yang ditentukan oleh entitas yang diperiksa, karena kesalahan penerapan prosedur pengendalian. 6) Bukti adanya kesengajaan mengabaikan pengendalian intern oleh orang-orang yang mempunyai wewenang, sehingga menyebabkan kegagalan tujuan menyeluruh sistem tersebut. 7) Bukti kegagalan untuk menjalankan tugas yang menjadi bagian dari pengendalian intern, seperti tidak dibuatnya rekonsiliasi atau pembuatan rekonsiliasi tidak tepat waktu. 8) Kelemahan dalam lingkungan pengendalian, seperti tidak adanya tingkat kesadaran yang memadai tentang pengendalian dalam organisasi tersebut. 156
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Reviu Dan Pemeriksaan laporan Keuangan Pemerintah Daerah
9) Kelemahan yang signifikan dalam desain atau pelaksanaan pengendalian intern yang dapat mengakibatkan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak langsung dan material atas laporan keuangan. 10) Kegagalan untuk melakukan tindak lanjut dan membentuk sistem informasi pemantauan tindak lanjut untuk secara sistematis dan tepat waktu memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam pengendalian intern yang sebelumnya telah diketahui. Dalam melaporkan kelemahan pengendalian intern atas pelaporan keuangan, pemeriksa harus mengidentifikasi “kondisi yang dapat dilaporkan” yang secara sendiri-sendiri atau secara kumulatif merupakan kelemahan yang material. Pemeriksa harus menempatkan temuan tersebut dalam perspektif yang wajar. c.
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundangan, Kecurangan (fraud) dan Ketidakpatutan (abuse)
Standar Pemeriksaan mengharuskan pemeriksa untuk melaporkan kecurangan dan penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BPK. Dalam hal pemeriksa menyimpulkan bahwa ketidakpatuhan atau penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan telah terjadi atau kemungkinan telah terjadi, maka BPK harus menanyakan kepada pihak yang berwenang tersebut dan atau kepada penasihat hukum apakah laporan mengenai adanya informasi tertentu tentang penyimpangan dari ketentuan peraturan perundangundangan tersebut akan mengganggu suatu proses penyidikan atau proses peradilan. Apabila laporan hasil pemeriksaan akan mengganggu proses penyidikan atau peradilan tersebut, BPK harus membatasi laporannya, misalnya pada hal-hal yang telah diketahui oleh umum (masyarakat). Selain ketiga laporan tersebut di atas, BPK dapat menyampaikan laporan tambahan sesuai dengan kebutuhan. Contoh: pemeriksa dapat menyampaikan hasil transparansi fiskal pada pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 2. Langkah-langkah Penyusunan dan Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Pelaporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan meliputi lima langkah, yaitu: • •
• • •
157
Penyusunan konsep laporan hasil pemeriksaan. Konsep laporan hasil pemeriksaan disusun oleh ketua tim pemeriksa dan disupervisi oleh pengendali teknis. Penyampaian konsep laporan hasil pemeriksaan kepada Pejabat Entitas yang Berwenang. Konsep LHP yang telah disetujui penanggung jawab harus disampaikan kepada pimpinan entitas sebelum batas akhir waktu penyampaian Laporan keuangan yang telah diperiksa sesuai ketentuan yang berlaku bagi entitas. Pembahasan konsep hasil pemeriksaan dengan Pejabat Entitas yang Berwenang. Konsep LHP yang telah disetujui penanggung jawab dibahas bersama dengan pimpinan entitas yang diperiksa. Perolehan surat representasi, dan Penyusunan konsep akhir dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan. Langkah ini terdiri dari dua kegiatan, yaitu: (1) Penyusunan konsep akhir LHP, dan (2) Penyampaian LHP kepada pihakpihak yang diwajibkan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangan.
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Reviu Dan Pemeriksaan laporan Keuangan Pemerintah Daerah
3. Surat Representasi Sesuai SPAP SA Seksi 333 [PSA No.17] Representasi Manajemen, pemeriksa harus memperoleh surat representasi yang dilampiri dengan LKPD yang akan disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD. Surat representasi tersebut menggambarkan representasi resmi dan tertulis dari pemerintah daerah atas berbagai keterangan, data, informasi, dan laporan keuangan yang disampaikan selama proses pemeriksaan berlangsung. Surat tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah. Hal tersebut akan mempengaruhi opini. Apabila surat representasi dan lampirannya tidak diperoleh sampai dengan penerbitan laporan hasil pemeriksaan, ketua tim pemeriksa dan atau pengendali teknis menyampaikan laporan hasil pemeriksaan dengan opini tidak dapat menyatakan pendapat kepada penanggung jawab untuk disetujui. Surat tersebut harus ditandatangani kepala daerah dan diberi tanggal yang sama dengan tanggal pembahasan konsep LHP atau tanggal LHP. Contoh Surat Representasi dapat dilihat pada halaman berikut:
158
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Reviu Dan Pemeriksaan laporan Keuangan Pemerintah Daerah
[Kop Pemerintah Daerah ] Nomor : Lampiran : Perihal : Surat Representasi Manajemen
Jakarta, Mei 2006 Kepada Yth. [Anggota IV/Kepala Perwakilan ….. ] Badan Pemeriksa Keuangan RI Jl. ………………………………………………… Jakarta/…………….
Kami memberikan surat representasi ini sehubungan dengan pemeriksaan Badan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Daerah ……….. Tahun 200X, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 200X, Laporan Arus Kas, Neraca per 31 Desember 200X, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Kami menegaskan bahwa kami bertanggungjawab atas penyajian laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Representasi surat ini diberikan terbatas pada hal-hal yang material. Sesuatu dipandang material, tanpa melihat besarnya, namun juga menyangkut salah saji informasi akuntansi yang mempengaruhi pertimbangan wajar pengguna laporan keuangan, yang mengandalkan kepercayaan pada informasi laporan keuangan yang dimaksud. Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbaik, representasi berikut ini telah kami buat kepada Tim BPK RI selama pemeriksaan: 1.
Laporan keuangan yang disebut di atas telah kami sajikan sesuai dengan SAP.
2.
Kami telah menyediakan semua data material dan informasi yang diperlukan kepada Tim BPK-RI.
3.
Semua transaksi yang material sudah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan.
4.
Semua rekening atas nama perjabat terkait dengan jabatannya dalam pemerintahan sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan.
5.
[Pemerintah Daerah ] memiliki hak penuh atas aset yang dimiliki, dan tidak terdapat gadai atau penjaminan atas aset tersebut.
6.
Sampai dengan saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam laporan keuangan.
7.
Semua kewajiban material sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan.
8.
Tidak terdapat tagihan yang belum dinyatakan dan harus dinyatakan tapi belum diungkapkan.
9.
[Pemerintah Daerah ] telah memenuhi semua aspek perjanjian kontrak yang akan mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan jika terjadi pelanggaran.
10. Tidak terdapat peristiwa atau transaksi material yang terjadi setelah tanggal 31 Desember 200X yang belum dicatat dan diungkapkan dalam catatan laporan keuangan. 11. Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan dan diungkapkan dalam catatan laporan keuangan. 12. Kami bertanggung jawab untuk penyelenggaraan dan memelihara sistem pengendalian intern. 13. Kami telah menilai efektifitas sistem pengendalian intern dalam hal: a. Keandalan pelaporan keuangan: transaksi-transaksi telah dicatat, dan diringkas secara memadai untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan aset telah dilindungi dari kehilangan yang disebabkan oleh pengambilalihan, penggunaan atau pelepasan hak yang tidak sah. b. Ketaatan pada peraturan yang berlaku: transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berdampak langsung dan material terhadap laporan keuangan. 14. Kami telah menyampaiakn semua kelemahan signifikan yang ada pada perancangan dan pelaksanaan pengendalian intern yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan [Pemerintah Daerah …… ] dalam mencapai tujuan pengendalian intern dan mengindikasikan kelemahan-kelemahan yang material. 15. Kami bertanggungjawab atas penyelenggaraan sistem pengelolaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang keuangan negara dan SAP. 16. Kami telah mengidentifikasi dan mengungkapkan semua peraturan dan undang-undang yang berdampak langsung dan material terhadap penentuan jumlah dalam laporan keuangan. 17. Kami telah menyampaikan semua kejadian ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat representasi ini dibuat sebagai penjelasan atas hasil pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan [Pemerintah Daerah ….. ]. [Nama Pemerintah Daerah ] [Kepala Daerah ] [Nama Kepala Daerah ]
159
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Reviu Dan Pemeriksaan laporan Keuangan Pemerintah Daerah
8.9. Komunikasi dalam Pemeriksaan Interaksi antara auditor dengan auditan dan dengan pihak lain memerlukan komunikasi. Oleh karena itu, komunikasi merupakan salah satu aspek penting dalam pemeriksaan.Komunikasi dalam pemeriksaan dimulai dari saat pertama kami mendatangi auditan untuk memperkenalkan diri hingga auditor menyerahkan laporan hasil pemeriksaan, bahkan diteruskan hingga pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Dengan demikian, sepanjang proses pemeriksaan yang dilakukannya, seorang pemeriksa memerlukan keterampilan berkomunikasi untuk menghasilkan pemeriksaan yang terbaik. 1. Pengertian dan Tujuan Komunikasi Dalam Pemeriksaan Komunikasi adalah bagian integral dalam pemeriksaan yaitu mulai dari perencanaan penugasan, pelaksanaan pengujian hingga pemantauan tindak lanjut. Komunikasi dapat didefinisikan sebagai transmisi informasi dan pemahaman melalui penggunaan simbol-simbol biasa atau umum. Proses komunikasi merupakan tahap-tahap antara komunikator dengan komunikan yang menghasilkan pentransferan dan pemahaman makna. Proses komunikasi meliputi 5 (lima) bagian, yakni: sumber komunikasi (komunikator); pesan; penerima (komunikan); media dan efek. Orang yang menyampaikan pesan
unikator Kom
ikan un
Me di
Sarana atau saluran yang mendukung pesan bila komunikan jauh tempatnya atau banyak jumlahnya.
Dapat berupa ide, informasi, keluhan, keyakinan, himbauan dan anjuran dengan bantuan bahasa, gerak-gerik, ekspresi wajah, gambar, warna dan isyarat lainnya.
Ko m
a
Efek
an Pes
Dampak sebagai pengaruh dari pesan.
Orang yang menerima pesan
Dengan menerapkan keterampilan berkomunikasi, pelaksanaan pemeriksaan akan berjalan secara efektif (dapat mencapai hasil-hasil yang diinginkan) dan efisien (proses pemeriksaan berlangsung lancar sehingga sumber daya benar-benar digunakan untuk mencapai tujuan pemeriksaan itu). Komunikasi selama pelaksanaan pemeriksaan terjadi antara tiga pihak, yaitu: komunikasi pemeriksa dengan rekan satu tim; komunikasi pemeriksa dengan pihak auditan; dan komunikasi pemeriksa dengan pihak-pihak luar.
160
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Reviu Dan Pemeriksaan laporan Keuangan Pemerintah Daerah
2. Komunikasi Antara Pemeriksa dengan Auditan Interaksi antara pemeriksa dengan auditan, pada umumnya terjadi dalam kegiatan-kegiatan tersebut: a. b. c. d. e. f.
Pada saat memperkenalkan diri dan menyerahkan surat tugas audit. Pada saat mengumpulkan informasi umum. Pada saat mengumpulkan bukti-bukti audit. Pada saat akan berhubungan dengan pihak ketiga. Pada saat membicarakan temuan hasil audit. Pada saat pemantauan tindak lanjut.
Pemeriksa dituntut untuk mengadakan hubungan insani dengan auditan. Hubungan insani tersebut ditunjukkan dengan tidak adanya saling menyakiti tetapi saling menghargai, tanpa saling merugikan tetapi berusaha untuk sama-sama merasakan manfaat dari hasil kerjasamanya. Seorang pemeriksa harus berkomunikasi secara etis, ramah, sopan, menghargai dan menghormati orang lain. Auditan janganlah dipandang sebagai objek, melainkan sebagai subjek atau individu yang memiliki kepribadian tersendiri. Dengan diciptakannya hubungan insani oleh pemeriksa, diharapkan pemeriksa dan auditan merasa puas dengan pemeriksaan yang dilakukan dan auditan percaya dengan fungsi pemeriksaan. Salah satu persyaratan untuk dapat mempraktikan hubungan insani, adalah mengetahui tentang psikologi, khususnya mengenai perilaku seseorang di dalam lingkungannya. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam hubungan psikologis antara pemeriksa dengan auditan adalah: a. Bahwa setiap manusia pada dasarnya selalu ingin diperlakukan secara terhormat dan ingin selalu dihargai. b. Bahwa manusia itu satu sama lain berbeda. c. Bahwa setiap tingkah laku manusia mempunyai tujuan tertentu, misalnya untuk dapat memuaskan kebutuhan-kebutuhannya, walaupun kebutuhan itu tidak selalu merupakan hal yang harus diperoleh, tetapi sesuatu yang mereka inginkan. Dalam hal ini seorang pemeriksa yang baik akan selalu berusaha untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan apa saja yang diingini auditan, supaya dapat memberikan motivasi yang tepat untuk bisa bekerjasama. d. Bahwa setiap orang mempunyai keinginan untuk dapat memilih serta bekerja sesuai dengan kehendaknya serta perasaannya.
“
Pemeriksa seyogyanya menempatkan auditan sebagai subjek atau rekan kerja untuk membangun komunikasi dan suasana psikologis yang baik, sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan efektif dan efisien
“
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Komunikasi dalam Pemeriksaan Dalam praktik banyak faktor yang mempengaruhi hubungan (komunikasi) antara pemeriksa dan auditan yang dapat dikelompokkan dalam: a. Peran. Sesuai dengan fungsinya, pemeriksa mempunyai kewenangan untuk melakukan verifikasi atas dokumen, wawancara, konfirmasi, inspeksi dan lain-lain terhadap auditan. Oleh karena itu 161
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Reviu Dan Pemeriksaan laporan Keuangan Pemerintah Daerah
auditan mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi dan melayani pemeriksa sehingga situasi ini memberikan keuntungan bagi auditor berupa “conformity pressure” kepada auditan. b. Image. Image yang positif adalah bahwa seorang pemeriksa harus jujur, tegas dan menjunjung tinggi kebenaran. c. Atribut Pribadi. Pangkat/Jabatan, pendidikan, usia, penampilan, pengalaman dan prestasi merupakan atribut-atribut pribadi yang dapat memberikan pengaruh positif ataupun negatif dalam hubungan antara pemeriksa dan auditan. d. Atribut Organisasi. Atribut organisasi pertama yang dapat memberikan pengaruh adalah kedudukan hirarkis organisasi. Semakin tinggi kedudukan organisasi pemeriksaan (unit pemeriksa), makin tinggi pula nilai yang diberikan oleh auditan. e. Perilaku. Dalam mendapatkan informasi dari auditan maka pemeriksa harus memperhatikan faktor perilaku seperti sopan, halus dalam tutur kata, hormat pada orang lain, sikap rukun, tahu diri, simpatik dan mudah menolong. f. Jenis-jenis Pemeriksaan. General audit akan memberikan respon yang sewajarnya dari auditan daripada pemeriksaan khusus yang diarahkan untuk menemukan kecurangan. g. Temuan Pemeriksaan. Apabila selama pemeriksaan pemeriksa menemukan sesuatu yang dapat mengancam kedudukan auditan maka besar kemungkinan auditan akan bersikap bermusuhan. h. Kebijaksanaan Pemerintah. Dalam hal ini kebijakan yang menekankan pentingnya pengawasan melekat dan pengawasan fungsional berdampak conformity pressure. i. Suasana Setempat. Pemeriksa yang menghadapi auditan di daerah (dimana kepatuhan terhadap birokrasi masih sangat tinggi) umumnya akan diterima dan dilayani dengan baik.
“
“
Penting untuk dicatat bahwa semua faktor-faktor diatas tidak terlepas dari pengaruh budaya nasional, lokal dan budaya organisasi
4. Kiat-kiat Menghadapi Pemeriksa Menghadapi pemeriksa jangan menjadi beban, sebab mereka pun juga manusia, seorang pekerja yang sedang menjalankan tugasnya sebagai pemeriksa. Berikut ini beberapa kiat menghadapi pemeriksa: a. Pemeriksa adalah tamu organisasi, sambut seperti laiknya menyambut tamu. Buatlah pemeriksa senyaman mungkin saat berkunjung. Image anda sebagai tuan rumah yang baik akan membekas di benak pemeriksa, sehingga awal kebaikan inilah yang akan membuka kebaikan-kebaikan lainnya. b. Pemeriksa adalah manusia, jadi tidak perlu kita takut karenanya. Saat berkenalanatau jeda tanyakan hal-hal kecil mengenai pemeriksa seperti tinggal dimana, keluarganya, dan sebagainyauntuk mencairkan suasana dan membuat proses pemeriksaan berjalan dengan lebih santai. c. Identifikasi kriteria yang akan dijadikan acuan pemeriksa sehingga wajib diketahui oleh auditan. Kriteria yang dijadikan acuan pemeriksa dalam pemeriksaan tergantung dari tujuan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan keuangan kriteria tersebut meliputi: •
162
Standar akuntansi pemerintahan (SAP)
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Reviu Dan Pemeriksaan laporan Keuangan Pemerintah Daerah
• • d.
e.
f.
Sistem pengendalian intern pemerintahan (SPIP) Peraturan-peraturan perundangan yang menaungi dan wajib ditaati oleh entitas yang sedang diperiksa Pahamilah dengan baik dokumen-dokumen di atas dan pastikan anda memahami betul standar, prosedur dan peraturan yang tertuang. Identifikasi/kuasai seluk-beluk proses operasional entitas. Pahami dengan baik keseluruhan proses operasional organisasi anda. Bila perlu gunakan diagram alir (flow chart) untuk membantu anda dalam memetakan input– proses – output organisasi anda. Biasanya pemeriksa akan betul-betul menanyakan anda tentang ketiga tahapan ini. Karena dari situ pemeriksa mengetahui apa yang sebetulnya menjadi tugas dan wewenang anda serta dokumen atau prosedur serta rekaman apa yang harusnya anda miliki. Ingat, pemeriksa adalah orang luar organisasi yang tidak memahami tugas dan wewenang anda kecuali dari apa yang anda utarakan. Setiap proses memiliki bukti berupa kuitansi, catatan, laporan, sertifikat dan sebagainya. Persiapkan semua sesuai dengan prosesnya. Pastikan anda memiliki bukti pelaksanaan untuk setiap proses yang dilakukan. Susun rekaman tersebut dan letakkan di tempat yang rapi dan mudah anda cari, karena kemampuan telusur (traceability) merupakan salah satu tolok ukur dalam pemeriksaan. Jawab pertanyaan pemeriksa dengan memberikan fakta dan data, sehingga bagi pemeriksa fakta dan data tersebut dapat dijadikan dasar untuk memberikan saran perbaikan dan penyempurnaan. Biasakan untuk menjawab pertanyaan pemeriksa dengan bukti, bukan sekedar jawaban lisan semata. Artinya, jika pemeriksa bertanya tentang tugas dan tanggung jawab anda, sangat dianjurkan untuk menjelaskan hal tersebut sambil menunjukkan uraian tugas (job description) anda. Hindari asumsi atau jawaban asal-asalan yang membuat pemeriksa berpikiran Anda bukanlah orang yang jujur. Meskipun demikian, rasanya tidak mungkin jika auditan diperiksa tanpa adanya temuan. Temuan yang perlu anda hindari adalah temuan yang bersifat signifikan. Adapun temuan minor sebisa mungkin Anda tekan dengan betul-betul memahami dan menerapkan persyaratan yang diminta oleh SPIP. Anggaplah temuan minor dari pemeriksa sebagai bahan perbaikan di masa mendatang.
5. Pendekatan Dalam Menyelesaikan Temuan Selain kita-kiat umum dalam menghadapi pemeriksa sebagaimana tersebut diatas, berikut ini kiatkiat untuk menyelesaikan temuan. Perlu diketahui bahwa walaupun seharusnya pemeriksa memiliki karakteristik kualitas yang tinggi, dalam praktik tidak selalu demikian adanya. Berikut ini merupakan kondisi yang bisa saja terjadi: a) Pemeriksa juga manusia yang bisa saja salah. b) Menurut auditan umumnya pemeriksa dianggap lebih ahli daripada auditan walaupun dalam kenyataannya tidak selalu demikian. c) Temuan kadang tidak didasarkan pada bukti yang kuat, lengkap dan relevan serta argumentasi logis. d) Temuan terkadang tidak jelas kriteria yang digunakan.
163
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Reviu Dan Pemeriksaan laporan Keuangan Pemerintah Daerah
e) Temuan yang buktinya lemah bisa menjadi fitnah dan berpotensi menjadi pembunuhan karakter pihak tertentu. f) Pemeriksa terkadang memiliki kepentingan finansial kepada auditan. Misalnya pemeriksa ingin menjual jasa tertentu kepada auditan dengan menggunakan perusahaan lain. g) Pemeriksa memiliki kewenangan yang kuat sehingga pemeriksa terkadang arogan dan tidak mau menerima kebenaran. Dengan demikian penyelesaian temuan sebaiknya harus berhati-hati jangan sampai justru menimbulkan permasalahan lain yang lebih serius. Kelemahan mendasar dalam sistem pemeriksaan keuangan oleh BPK adalah tidak terdapatnya mekanisme check and balance. BPK yang membuat standar pemeriksaan, yang melaksanakan, dan mengawasi pelaksanaan standar tersebut. Sehingga jika terjadi perbedaan pendapat antara pemeriksa dengan auditan maka kemungkinan besar yang dianggap benar adalah pemeriksa. Auditan dapat saja mengajukan keberatan kepada struktur internal BPK baik kepada pengendali teknis, kepada penanggung jawab maupun Majelis Kehormatan Dewan Etik. Seharusnya terdapat dewan kehormatan yang mengawasi pelaksanaan standar ini berada di luar organisasi BPK yang merupakan organisasi independen untuk mengawasi pelaksanaan standar dan menjadi organisasi yang dapat menyelesaikan perbedaan antara pemeriksa dan auditan. Beberapa pendekatan dan cara-cara praktis penyelesaian temuan adalah: a. Penjelasan Sebagai Pembelaan Temuan material dapat diselesaikan tanpa menjatuhkan sanksi kepada auditan melalui penjelasan sebagai pembelaan. Misalnya pemeriksa mendapatkan temuan sementara bahwa saat mobil dinas dicat di bengkel ternyata masih terdapat pengeluaran BBM untuk kendaraan dinas tersebut. Setelah dilakukan wawancara diperoleh penjelasan bahwa selama mobil dinas tersebut dikerjakan proses pengecatannya di bengkel, ternyata oleh pihak bengkel, auditan diberi pinjaman mobil untuk kelancaran operasi auditan yang bersangkutan. Oleh karena itu bukti pendukung berupa surat dan catatan dari bengkel atau atasan langsungnya mengenai peminjaman kendaraan pengganti tersebut dapat menjadi bukti tambahan bahwa pengeluaran BBM pada masa pengecatan tidaklah mengada-ada. Contoh lain misalnya kasus temuan berupa pembangunan gedung kantor ternyata menggunakan atap dari kayu yang masih muda. Sehingga gedung tersebut baru setahun dipakai atapnya sudah hampir patah. Akibatnya biaya pemeliharaan gedung pada tahun kedua meningkat. Pemeriksa melihat hal tersebut sebagai kejanggalan sehingga meneliti secara detil dan diketahui bahwa kayu untuk atap sebagian ternyata masih merupakan kayu yang masih muda. Hal ini terjadi karena pengawas (supervisor) bangunan secara tidak sengaja menerima kayu yang masih muda tersebut. Tanggung jawab ini tidak hanya terkena pada supervisor yang bersangkutan saja tetapi secara tanggung renteng juga mengenai atasannya kecuali jika atasan yang bersangkutan telah melakukan pengendalian intern yang cukup. Jika atasan yang bersangkutan misalnya menunjukkan bukti bahwa dia telah membuat kebijakan pencegahan melalui organisasi, prosedur, pencatatan, otorisasi dan lain-lain bahwa kayu yang masih muda tidak boleh diterima maka atasan yang bersangkutan dapat terbebas dari tanggung renteng. b. Janji Auditan Melakukan Perbaikan Jika temuan yang diajukan oleh pemeriksa menyangkut perbaikan SPI maka jika auditan meyakini bahwa pemeriksa memang benar dan beralasan kuat maka auditan dapat berjanji melakukan perbaikan. Misalnya jika terdapat prosedur yang kurang baik dalam pembayaran gaji anggota
164
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Reviu Dan Pemeriksaan laporan Keuangan Pemerintah Daerah
DPRD, maka auditan dapat berjanji bahwa kejadian tersebut tidak akan diulangi di masa yang akan datang. Lebih lanjut, pada bulan Desember tahun 2012 pemegang kas telah menerima SPM Gaji untuk bulan Januari tahun 2013. SPM ini harusnya dicairkan pada tahun 2013. Akan tetapi pemegang kas mencairkannya pada akhir Desember 2012 dengan alasan bahwa pada tanggal 1 Januari merupakan tahun baru dan bank libur. Tidak ada kerugian negara, tetapi gaji ini harus di bebankan pada laporan realisasi anggaran pada tahun 2012. Pemeriksa menemukan kejadian ini dan membuat management letter bahwa hal tersebut tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Contoh lain, misal ditemukan oleh pemeriksa bahwa pemerintah daerah tidak memiliki Kartu Aset Tetap sehingga semua aset tetap yang dimiliki tidak tercatat dengan baik. Akibatnya aset tetap tersebut mudah sekali hilang atau digelapkan. Temuan seperti ini dapat diselesaikan dengan janji melakukan perbaikan atas SPI. c. Perbaikan Atas Temuan Administratif Pelaporan Jika temuan pemeriksa merupakan temuan administratif misalnya terjadi kesalahan pencatatan dan pelaporan yang tidak menimbulkan kerugian negara, maka auditan dapat langsung menerima temuan tersebut jika memang demikian adanya. Temuan seperti ini lazim sekali terjadi dalam pemeriksaan keuangan. Misalnya laporan realisasi anggaran satker terjadi kesalahan pencatatan rekening. Biaya foto copy dibebankan ke rekening biaya ATK. Koreksi semacam ini lazim dan tidak perlu dipermasalahkan selama memang ini benar adanya. d. Penyelesaian di Tempat Jika terdapat kerugian negara misalnya jika kesalahan ini bukan kesengajaan maka auditan dapat melakukan pembayaran ke kas daerah atau pemerintah pada saat proses pemeriksaan dilakukan. Dengan demikian pemeriksa dapat mengeluarkan temuan tersebut dari laporan hasil pemeriksaan. Akan tetapi jika kesalahan ini mengandung unsur kecurangan maka pemeriksa dapat memandang kasus tersebut sebagai kasus korupsi dan terdapat unsur tindak pidana. Hanya saja, beda kesalahan dengan kecurangan adalah tipis. Kecurangan adalah kesalahan yang disengaja dan ada unsur merugikan negara. Sedangkan kesalahan adalah hal yang tidak disengaja mungkin karena auditan tidak memahami peraturan perundangan yang berlaku. 6. Memenangkan Negosiasi Dengan Pemeriksa Setelah segala jenis bahan pembelaan telah disiapkan dan argumentasi yang kuat telah disusun maka selebihnya adalah bagaimana auditan mampu memenangkan negosiasi dengan pemeriksa. Berikut kiatkiat memenangkan negosiasi dengan pemeriksa: a. Terlebih dahulu kenali: • siapa saja yang akan menjadi lawan bicara, sifat dan kepribadian, ego, bagaimana tingkat sensitifitas dan sebagainya. • posisi atau jabatan mereka dalam organisasi. • seberapa besar pengaruh masing-masing orang dalam masalah pokok yang menjadi agenda pembahasan. • apakah hadirin merupakan pengambil keputusan atau bukan. b. Kemampuan kita untuk memilih lingkungan yang tepat. • Lokasi yang tepat • Suasana yang hangat • Posisi masing-masing pihak 165
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Reviu Dan Pemeriksaan laporan Keuangan Pemerintah Daerah
c. Mulai dengan kalimat-kalimat hangat dan bersahabat untuk mencairkan suasana sebelum negosiasi berlangsung. d. Hindarkan negosiasi yang konfrontatif. Konfrontasi terkadang tidak menyelesaikan masalah. Pemeriksa kadang merasa terhina jika auditan terlalu lugas dalam menyangkal temuan pemeriksa walaupun yang disampaikan oleh auditan benar adanya. e. Berpura-pura bodoh itu kadang pintar. Dengan beberapa pengecualian, manusia cenderung membantu orang yang mereka anggap kurang pintar daripada mengambil keuntungan dari mereka. Kadang dengan berpura-pura bodoh kita diberikan waktu untuk memikirkan kembali dan waktu itu kita gunakan untuk mengumpulkan informasi dan meneliti lagi lebih mendalam. f. Jangan biarkan pihak pemeriksa menjadi notulis. Pada waktu berdiskusi dan bernegosiasi tidak semua hal dibicarakan dalam komunikasi verbal. Karena itu ada baiknya auditan yang menulis notulen. g. Pelajari dulu dengan seksama lingkup pekerjaan dan kontrak yang dibuat. Pekerjaan yang tidak terdapat dalam kontrak tetapi dilaksanakan oleh pihak ketiga dalam kenyataan, cenderung tidak dianggap sebagai penambah komponen biaya oleh pemeriksa. Sebaliknya, pekerjaan yang ada dalam kontrak tetapi tidak dilaksanakan oleh pihak ketiga akan menjadi kerugian negara.
166
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
LEMBAR KERJA PESERTA (LKP)
Lembar Kerja Peserta (LKP)
1.
Soal Latihan Persamaan Dasar akuntansi
Berikut di bawah ini disajkan data Neraca Awal Pemerintah Kabupaten Mudah Sekali: Kode Akun
Nama Akun
Saldo
111
Kas
100
113
Piutang Pendapatan
200
116
Beban Dibayar Dimuka
80
117
Persediaan
131
Tanah
1000
50
132
Peralatan dan Mesin
2000
133
Gedung dan Bangunan
5000
137
Akumulasi Penyusutan
800
211
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
150
214
Pendapatan Diterima Dimuka
300
215
Utang Beban
250
221
Utang Dalam Negeri
2500
Saudara diminta: Susunlah Neraca Awal Kabupaten Mudah Sekali dengan menuliskan kode dan nama akun beserta saldonya ke dalam format Neraca sebagai berikut: Kode Akun
Nama Akun
Saldo
Kode Akun
ASET
168
Nama Akun
Saldo
KEWAJIBAN
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
EKUITAS
...
...
...
...
Total Aset
...
Total Kewajiban dan Ekuitas
...
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Lembar Kerja Peserta (LKP)
2. Soal Latihan Siklus Akuntansi (Akuntansi SKPD) Pemkab Aman Sentosa mulai menerapkan akuntansi berbasis akrual berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010. Berikut ini adalah data akuntansi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemkab Aman Sentosa. ASET
Rp
KEWAJIBAN
Aset Lancar
Rp
Kewajiban Jangka Pendek
Kas *)
1.500
Persediaan
Utang Perhitungan Pihak Ketiga
1.500
500
Total Aset Lancar
2.000
Aset Tetap
EKUITAS
Tanah
250.000
Gedung dan Bangunan
240.000
Peralatan dan Mesin
149.000
Total Aset Tetap
Ekuitas**
639.500
639.000 TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS
641.000
*) Kas merupakan Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan potongan PPh/PPN yang belum disetor ke Kas Negara s/d akhir tahun **)Akun Ekuitas di dalam SAP Akrual tidak dibagi lagi menjadi Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Diinvestasikan, dsb., karena akun Ekuitas di sini sudah merupakan Ekuitas yg bersifat full accrual.
RINGKASAN DPA Ringkasan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Dinas Kesehatan untuk T.A. 2012 adalah sbb.: Uraian Retribusi
Jumlah Rp
24.000.000
Rp
1.500.000.000
Belanja Belanja Tidak Langsung: Belanja Pegawai Belanja Langsung: Belanja Pegawai
Rp
Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Total Belanja Langsung Total Belanja
65.000.000 150.000.000 120.000.000
Rp
335.000.000
Rp
1.835.000.000
TRANSAKSI Untuk menyederhanakan ilustrasi, transaksi yang terjadi selama Tahun Anggaran 2012 di Dinas Kesehatan diringkaskan sbb: a) Bendahara pengeluaran menyetorkan potongan PPh/PPN sebesar Rp1.500.000 ke rekening Kas Negara, berdasarkan bukti transaksi berupa SSP (Surat Setoran Pajak Pusat). b) Bendahara pengeluaran menerima uang persediaan (UP) dari BUD sebesar Rp50.000.000 169
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Lembar Kerja Peserta (LKP)
berdasarkan bukti transaksi berupa SP2D UP. c) Total realisasi belanja gaji dan tunjangan selama setahun sebesar Rp1.487.500.000 berdasarkan bukti transaksi berupa SP2D-LS Gaji dan Tunjangan. d) Total realisasi belanja modal yang seluruhnya untuk pengadaan peralatan dan mesin sebesar Rp110.000.000 berdasarkan bukti transaksi berupa SP2D-LS Belanja Barang dan Jasa. e) Total realisasi belanja barang dan jasa berupa ATK yang dibayar secara UP sebesar Rp25.000.000 dan sudah diterbitkan SP2D-GU nya. f) Surat Ketetapan Retribusi (SKR) yang diterbitkan selama T.A 2012 sebesar Rp27.000.000. Dari jumlah tersebut, pendapatan retribusi yang diterima bendahara penerimaan sebesar Rp25.500.000. Pendapatan tsb telah disetor seluruhnya ke rekening Kas Daerah, berdasarkan bukti transaksi berupa STS (Surat Tanda Setoran). g) Sisa UP disetor seluruhnya pada akhir tahun ke rekening Kas Daerah berdasarkan bukti transaksi berupa STS. DATA PENYESUAIAN AKHIR TAHUN h) Persediaan yang masih tersisa pada akhir tahun diestimasi sebesar Rp1.000.000. i) Penyusutan aset tetap Gedung dan Bangunan disusutkan sebesar Rp6.000.000, sedangkan peralatan dan mesin disusutkan sebesar Rp31.900.000. j) Tagihan belanja barang dan jasa berupa belanja langganan daya dan jasa untuk bulan Desember 2012 sebesar Rp15.325.000 belum terbayarkan. DAFTAR AKUN (Chart of Accounts) Kode Akun
170
Nama Akun
H/D
1
Aset
H
11
Aset Lancar
H
111
Kas
D
112
Investasi Jangka Pendek
D
113
Piutang Pendapatan
D
114
Piutang Lainnya
D
115
Penyisihan Piutang
D
116
Beban Dibayar Dimuka
D
117
Persediaan
D
199
Aset Untuk Dikonsolidasikan (RK SKPD)
D
12
Investasi Jangka Panjang
H
121
Investasi Jangka Panjang Non Permanen
D
122
Investasi Jangka Panjang Permanen
D
13
Aset Tetap
H
131
Tanah
D
132
Peralatan dan Mesin
D
133
Gedung dan Bangunan
D
134
Jalan, Irigasi, dan Jaringan
D
135
Aset Tetap Lainya
D
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Lembar Kerja Peserta (LKP)
Kode Akun
171
Nama Akun
H/D
136
Konstruksi Dalam Pengerjaan
D
137
Akumulasi Penyusutan
D
14
Dana Cadangan
H
141
Dana Cadangan
D
15
Aset Lainnya
H
151
Tagihan Jangka Panjang
D
152
Kemitraan dengan Pihak Ketiga
D
153
Aset Tidak Berwujud
D
154
Aset Lain-lain
D
2
Kewajiban
H
21
Kewajiban Jangka Pendek
H
211
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
D
212
Utang Bunga
D
213
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
D
214
Pendapatan Diterima Dimuka
D
215
Utang Beban
D
216
Utang Jangka Pendek Lainnya
D
22
Kewajiban Jangka Panjang
H
221
Utang Dalam Negeri
D
223
Utang Luar Negeri
D
224
Utang Jangka Panjang Lainnya
D
3
Ekuitas
H
31
Ekuitas
H
311
Ekuitas
D
312
Ekuitas SAL
D
313
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan (RK PPKD)
D
4
Pendapatan-LRA
H
41
Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA
H
411
Pendapatan Pajak Daerah-LRA
D
412
Pendapatan Retribusi Daerah-LRA
D
413
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA
D
414
Lain-Lain PAD yang Sah-LRA
D
42
Pendapatan Transfer – LRA
H
421
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
D
422
Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat - Lainnya
D
423
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
D
424
Bantuan Keuangan
D
43
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA
H
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Lembar Kerja Peserta (LKP)
Kode Akun
172
Nama Akun
H/D
431
Pendapatan Hibah
D
432
Pendapatan Lainnya
D
5
Belanja
H
51
Belanja Operasi
H
511
Belanja Pegawai
D
512
Belanja Barang dan Jasa
D
513
Belanja Bunga
D
514
Belanja Subsidi
D
515
Belanja Hibah
D
516
Belanja Bantuan Sosial
D
52
Belanja Modal
H
521
Belanja Modal Tanah
D
522
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
D
523
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
D
524
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
D
525
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
D
53
Belanja Tak Terduga
H
6
Transfer
H
61
Transfer Bagi Hasil Pendapatan
H
611
Transfer Bagi Hasil Pajak
D
612
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
D
62
Transfer Bantuan Keuangan
H
621
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya
D
622
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
D
623
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya
D
7
Pembiayaan
H
71
Penerimaan Pembiayaan
H
711
Penggunaan SILPA
D
712
Pencairan Dana Cadangan
D
713
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
D
714
Pinjaman Dalam Negeri
D
715
Penerimaan Kembali Piutang
D
716
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir
D
72
Pengeluaran Pembiayaan
H
721
Pembentukan Dana Cadangan
D
722
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah
D
723
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri
D
724
Pemberian Pinjaman Daerah
D
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Lembar Kerja Peserta (LKP)
Kode Akun
173
Nama Akun
H/D
8
Pendapatan-LO
H
81
Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO
H
811
Pendapatan Pajak Daerah-LO
D
812
Pendapatan Retribusi Daerah-LO
D
813
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO
D
819
Lain-Lain PAD yang Sah-LO
D
82
Pendapatan Transfer – LO
H
821
Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat
D
822
Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat – Lainnya
D
823
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
D
824
Bantuan Keuangan
D
83
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO
H
831
Pendapatan Hibah
D
832
Pendapatan Lainnya
D
84
Pendapatan Non Operasional-LO
H
85
Pos Luar Biasa Pos Luar Biasa
H
9
Beban
H
91
Beban Operasi
H
911
Beban Pegawai
D
912
Beban Barang
D
913
Beban Bunga
D
914
Beban Subsidi
D
915
Beban Hibah
D
916
Beban Bantuan Sosial
D
917
Beban Penyusutan
D
918
Beban Penyisihan Piutang
D
919
Beban Lain-lain
D
92
Beban Transfer
H
921
Bagi Hasil Pajak
D
922
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
D
923
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya
D
924
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
D
925
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya
D
93
Beban Non Operasional
H
94
Beban Luar Biasa
H
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
FORM PROSES PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD
Form Proses Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
PEMERINTAH KAB/KOTA ................................ SKPD ...................................................
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2012 dalam rupiah
Kode
No 2
8
1
Pendapatan-LO
81
2
Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO
811
3
Pendapatan Pajak Daerah-LO
812
4
Pendapatan Retribusi Daerah-LO
813
5
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO
819
6
Lain-Lain PAD yang Sah-LO
7
175
Uraian
1
Jumlah 3
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d. 6)
82
8
Pendapatan Transfer – LO
821
9
Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat
822
10
Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat – Lainnya
823
11
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
829
12
Bantuan Keuangan
13
JumlahPendapatan Transfer (9 s.d. 12)
83
14
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO
831
15
Pendapatan Hibah
832
16
Pendapatan Lainnya
17
JumlahLain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (15 s.d. 16)
84
18
Pendapatan Non Operasional-LO
85
19
Pos Luar Biasa
20
JUMLAH PENDAPATAN (7+13+17+18+19)
9
21
Beban
91
22
Beban Operasi
911
23
Beban Pegawai
912
24
Beban Barang
913
25
Beban Bunga
914
26
Beban Subsidi
915
27
Beban Hibah
916
28
Beban Bantuan Sosial
917
29
Beban Penyusutan
918
30
Beban Penyisihan Piutang
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Form Proses Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Kode 919
No 31
Uraian
Jumlah
Beban Lain-lain
32
Jumlah Beban Operasi (23 s.d. 31)
92
33
Beban Transfer
921
34
Bagi Hasil Pajak
922
35
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
923
36
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya
924
37
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
925
38
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya
39
Jumlah Beban Transfer (34 s.d. 38)
93
40
Beban Non Operasional
94
41
Beban Luar Biasa
43 44
JUMLAH BEBAN (32+39+40+41) SURPLUS/DEFISIT (20 – 43)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PEMERINTAH KAB/KOTA ................................ SKPD ................................................... LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 dalam rupiah
No
Uraian
2012
2011
1
2
3
4
1
Ekuitas Awal
2
Surplus/Defisit – LO
3
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:
4
Koreksi Nilai Persediaan
5
Selisih Revaluasi Aset Tetap
6 7
176
Lain-lain Ekuitas Akhir (1 s.d. 6)
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Form Proses Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
PEMERINTAH KAB/KOTA .................................. SKPD ...............................
NERACA
PER 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 dalam rupiah
Kode
No
Uraian
Jumlah Tahun 2012
1
1
Aset
11
2
Aset Lancar
111
3
Kas
112
4
Investasi Jangka Pendek
113
5
Piutang Pendapatan
114
6
Piutang Lainnya
115
7
Penyisihan Piutang
116
8
Beban Dibayar Dimuka
117
9
Persediaan
199
10
Aset Untuk Dikonsolidasikan
11 12
12
Investasi Jangka Panjang
121
13
Investasi Jangka Panjang Non Permanen
122
14
Investasi Jangka Panjang Permanen
13
16
Aset Tetap
131
17
Tanah
132
18
Peralatan dan Mesin
133
19
Gedung dan Bangunan
134
20
Jalan, Irigasi, dan Jaringan
135
21
Aset Tetap Lainya
136
22
Konstruksi Dalam Pengerjaan
137
23
Akumulasi Penyusutan
15
24
Jumlah Investasi Jangka Panjang (13-14)
Jumlah Aset Tetap (17 s.d. 23)
14
25
Dana Cadangan
141
26
Dana Cadangan
27
177
Jumlah Aset Lancar (3 s.d. 10)
Jumlah Dana Cadangan (26)
15
28
Aset Lainnya
151
29
Tagihan Jangka Panjang
152
30
Kemitraan dengan Pihak Ketiga
153
31
Aset Tidak Berwujud
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Tahun 2011
Form Proses Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Kode
No
Uraian
Jumlah Tahun 2012
154
178
32
Aset Lain-lain
33
Jumlah Aset Lainnya (29 s.d. 32)
34
JUMLAH ASET (11+15+24+27+33)
2
35
Kewajiban
21
36
Kewajiban Jangka Pendek
211
37
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
212
38
Utang Bunga
213
39
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
214
40
Pendapatan Diterima Dimuka
215
41
Utang Beban
216
42
Utang Jangka Pendek Lainnya
43
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (37 s.d. 42)
22
44
Kewajiban Jangka Panjang
221
45
Utang Dalam Negeri
223
46
Utang Luar Negeri
224
47
Utang Jangka Panjang Lainnya
48
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (45 s.d. 47)
49
JUMLAH KEWAJIBAN (43+48)
3
50
Ekuitas
31
51
Ekuitas
311
52
Ekuitas
312
53
Ekuitas SAL
313
54
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan
55
JUMLAH EKUITAS (52 s.d. 54)
56
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (49+55)
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Tahun 2011
Form Proses Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
PEMERINTAH KAB/KOTA ................................ SKPD ...................................................
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2012 dalam rupiah
Kode
No
1
Anggaran Setelah Perubahan 2012
Realisasi 2012
3
4
5
2
4
1
Pendapatan-LRA
41
2
Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA
411
3
Pendapatan Pajak Daerah-LRA
412
4
Pendapatan Retribusi Daerah-LRA
413
5
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA
414
6
Lain-Lain PAD yang Sah-LRA
7
179
Uraian
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d. 6)
42
8
Pendapatan Transfer – LRA
421
9
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan
422
10
Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat Lainnya
423
11
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
424
12
Bantuan Keuangan
13
JumlahPendapatan Transfer (9 s.d. 12)
43
14
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA
431
15
Pendapatan Hibah
432
16
Pendapatan Lainnya
17
JumlahLain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (15 s.d. 16)
18
JUMLAH PENDAPATAN (7 + 13 + 17)
5
19
Belanja
51
20
Belanja Operasi
511
21
Belanja Pegawai
512
22
Belanja Barang dan Jasa
513
23
Belanja Bunga
514
24
Belanja Subsidi
515
25
Belanja Hibah
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Form Proses Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Kode
No
516
26 27
Belanja Bantuan Sosial Jumlah Belanja Operasi (21 s.d. 26)
52
28
Belanja Modal
521
29
Belanja Modal Tanah
522
30
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
523
31
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
524
32
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
525
33
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
34
Jumlah Belanja Modal (29 s.d. 33)
53
35
Belanja Tak Terduga
531
36
Belanja Tak Terduga
37 38
Jumlah Belanja Tak Terduga (36) Jumlah Belanja (27 + 34 + 37)
6
39
Transfer
61
40
Transfer Bagi Hasil Pendapatan
611
41
Transfer Bagi Hasil Pajak
612
42
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
62
43
Transfer Bantuan Keuangan
621
44
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya
622
45
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
623
46
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya
47
180
Uraian
Jumlah Transfer (41 s.d. 46)
48
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (38 + 47)
49
SURPLUS/DEFISIT (18 – 48)
7
50
Pembiayaan
71
49
Penerimaan Pembiayaan
711
51
Penggunaan SILPA
712
52
Pencairan Dana Cadangan
713
53
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
714
54
Pinjaman Dalam Negeri
715
55
Penerimaan Kembali Piutang
716
56
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Anggaran Setelah Perubahan 2012
Realisasi 2012
Form Proses Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Kode
No
Uraian
57
Jumlah Penerimaan Pembiayaan (51 s.d. 56)
72
58
Pengeluaran Pembiayaan
721
59
Pembentukan Dana Cadangan
722
60
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah
723
61
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri
724
62
Pemberian Pinjaman Daerah
63
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (59 s.d. 62)
64
PEMBIAYAAN NETO (57 – 63)
65
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (49 + 64)
Anggaran Setelah Perubahan 2012
Realisasi 2012
PEMERINTAH KAB/KOTA ................................ SKPD ...................................................
LAPORAN SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL) PER TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 dalam rupiah
No
Uraian
2012
2011
1
2
3
4
1
Saldo Anggaran Lebih Awal
2
Penggunaan SAL sbg Penerimaan Pemb. Th Berjalan
3
Subtotal (1-2)
4
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
5
Subtotal (3+4)
6
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
7
Lain-lain
8
Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)
SOAL TOPIK III 1. Diskusikan dan jelaskantentang akuntansi pendapatan dan piutang, meliputi: a. Definisi b. Pengakuan dan Pengukuran c. Pencatatan d. Penyajian dan Pengungkapan di laporan keuangan
181
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Form Proses Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
2. Diskusikan dan jelaskan tentang akuntansi belanja barang dan jasa, beban, dan persediaan, meliputi: a. Definisi b. Pengakuan dan Pengukuran c. Pencatatan d. Penyajian dan Pengungkapan di laporan keuangan 3. Diskusikan dan jelaskan tentang akuntansi belanja modal dan aset tetap, meliputi: a. Definisi b. Pengakuan dan Pengukuran c. Pencatatan d. Penyajian dan Pengungkapan di laporan keuangan 4. Diskusikan dan jelaskan tentang akuntansi pembiayaan, investasi dan kewajiban, meliputi: a. Definisi b. Pengakuan dan Pengukuran c. Pencatatan d. Penyajian dan Pengungkapan di laporan keuangan 5. Diskusikan dan jelaskan tentang akuntansi dana cadangan dan transaksi non anggaran, meliputi: a. Definisi b. Pengakuan dan Pengukuran c. Pencatatan d. Penyajian dan Pengungkapan di laporan keuangan 6. Diskusikan dan jelaskan tentang akuntansi koreksi kesalahan, jurnal penyesuaian, dan jurnal penutup, meliputi: a. Definisi b. Pengakuan dan Pengukuran c. Pencatatan d. Penyajian dan Pengungkapan di laporan keuangan SOAL TOPIK IV Untuk meningkatkan pemahaman atas akuntansi SKPD, Silahkan Anda mengerkan soal berikut ini !
182
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Form Proses Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Bahari menerima DPA T.A. 2012 dengan ringkasan anggaran sbb.: Pendapatan Retribusi
Rp
450.000.000
Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan
Rp
1.020.000.000
Belanja Pegawai-Belanja Honor
Rp
100.000.000
Belanja Barang dan Jasa
Rp
280.000.000
Belanja Modal
Rp
200.000.000
Total Anggaran Belanja
Rp
1.600.000.000
Adapun Neraca awal Dinas Pariwisata per 1 Januari 2012 adalah sbb: Dinas Pariwisata - Pemkab Bahari
NERACA
Per 1 Januari 2012
Uraian
Jumlah (Rp)
Uraian
ASET
KEWAJIBAN
Aset Lancar
Kewajiban jk Pendek
Jumlah (Rp) -
Kas di Bendahara Penerimaan
-
Kas di Bendahara Pengeluaran
-
EKUITAS
Piutang
-
Ekuitas
2.150.550.000
Persediaan
550.000
Total Aset Lancar
550.000
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA
2.150.550.000
Aset Tetap Tanah
600.000.000
Peralatan dan Mesin
750.000.000
Gedung dan Bangunan
800.000.000
Total Aset Tetap
2.150.000.000
TOTAL ASET
2.150.550.000
Transaksi realisasi anggaran selama T.A. 2012 sebagai berikut: A. Ringkasan transaksi selama Triwulan I s.d. III (Jan s.d. Sept) T.A. 2012 1) Penerimaan Uang Persediaan (UP) pada awal Januari 2012 dengan bukti SP2D-UP sebesar Rp. 10.000.000.
183
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Form Proses Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
2) Ringkasan data mengenai belanja yang dibayar secara langsung (LS) dengan bukti SP2D-LS dan belanja UP yang telah disahkan pertanggungjawabannya dengan bukti SP2D-GU selama Januari s.d September 2012 adalah sebagai berikut:
Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan
Rp
747.000.000
Belanja Pegawai-Belanja Honor
Rp
13.000.000
Belanja Barang dan Jasa
Rp
243.000.000
Belanja Modal-Gedung
Rp
150.000.000
Belanja gaji dan tunjangan dan belanja modal harus dibayar secara langsung (LS), sedangkan belanja honor dan belanja barang dan jasa dapat dibayarkan dengan UP/TU.
3) Pendapatan retribusi yang diterima/disetor ke Kasda sebesar Rp 300.710.000 B.
Transaksi selama triwulan IV (Oktober-Des) T.A. 2012 adalah sbb.:
Transaksi selama Oktober: a) Diterima SP2D-LS Gaji dan Tunjangan sebesar Rp 83.000.000 b) Diterima SP2D-TU (Tambah Uang Persediaan) sebesar Rp 85.000.000. Dana TU tersebut akan digunakan untuk membayar honor nara sumber kegiatan diklat dan honor paniti. c) Diterima SP2D-LS untuk pembelian 5 unit komputer dengan nilai total sebesar Rp44.000.000. d) Dibayar honor nara sumber sebesar Rp 75.000.000 dan honor panitia sebesar Rp 10.000.000. Dari pembayaran honor tersebut telah dipotong PPh sebesar Rp11.750.000. e) Potongan PPh sebesar Rp 11.750.000 (butir d) telah disetorkan ke rekening Kas Negara. f) Belanja honor di atas (butir d) telah disahkan pertanggungjawabannya dengan menerima SP2D-TU Nihil. (Keterangan: SP2D TU Nihil bukan merupakan pengisian kembali dana TU, tetapi hanya merupakan bukti pengesahan SPJ pengguna dana TU). g) Pendapatan retribusi yang diterima/disetor ke Kasda sebesar Rp 45.500.000 Transaksi selama November: a) Diterima SP2D-LS Gaji dan Tunjangan sebesar Rp 83.700.000 b) Dibayar ATK dan penggandaan sebesar Rp 8.800.000 (catat ke Belanja Barang dan Jasa). Dari pembayaran belanja tsb dipotong PPh sebesar Rp120.000 dan PPn sebesar Rp 800.000. c) Diterima SP2D-GU atas belanja barang dan jasa sebesar Rp8.800.000 d) Dibayar belanja listrik dan telepon masing-masing sebesar Rp 1.560.000 dan 2.500.000 (catat ke Belanja Barang dan Jasa). e) Disetor ke rekening Kas Negara.PPh sebesar Rp120.000 dan PPn sebesar Rp800.000. f) Pendapatan retribusi yang diterima/disetor ke Kasda sebesar Rp 55.650.000 Transaksi selama Desember: a) Diterima SP2D-LS Gaji dan Tunjangan sebesar Rp 83.700.000 b) Dibayar biaya pemeliharaan kendaraan sebesar Rp850.000 (catat ke Belanja Barang dan Jasa). c) Dibayar belanja listrik dan telepon masing-masing sebesar Rp 1.450.000 dan 2.635.000 (catat ke Belanja Barang dan Jasa). 184
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Form Proses Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
d) Diterima SP2D GU-Nihil atas pertanggungawaban penggunaan UP yang terakhir. Adapun sisa UP yang ada telah disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Daerah. (Keterangan: SP2D GU Nihil bukan merupakan pengisian kembali UP yang terpakai, tetapi hanya merupakan bukti pengesahaan SPJ penggunaan UP yang terakhir di bulan Desember.) e) Pendapatan retribusi yang diterima/disetor ke Kasda sebesar Rp 65.850.000 C. Data untuk penyesuaian akhir Tahun Anggaran 2012: a) Persediaan yang masih ada pada akhir tahun yaitu ATK dan persediaan obat-obatan dengan total sebesar Rp1.200.000. Adapun total pembelian persediaan selama tahun berjalan sebesar Rp16.500.000 b) Pendapatan retribusi yang sudah menjadi hak pemda (telah diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi-nya) tetapi belum diterima pembayarannya dari wajib retribusi sampai akhir tahun 2012 sebesar Rp2.500.000. c) Beban penyusutan aset tetap, yang mulai diterapkan tahun ini, telah dihitung berdasarkan metode garis lurus sebesar Rp53.750.000 DIMINTA: 1. 2. 3. 4. 5.
Lakukan Pencatatan Transaksi di Buku Jurnal Finansial dan Buku Anggaran Lakukan Pencatatan Penyesuaian di Buku Jurnal Finansial Lakukan Posting ke buku besar Susunlah Neraca Saldo setelah penyesuaian SusunlahLaporan Keuangan meliputi : a. Laporan Operasional (LO) b. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) c. Neraca d. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
185
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Form Proses Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
DAFTAR AKUN (Chart of Accounts) Kode Akun
186
Nama Akun
H/D
1
Aset
H
11
Aset Lancar
H
111
Kas
D
112
Investasi Jangka Pendek
D
113
Piutang Pendapatan
D
114
Piutang Lainnya
D
115
Penyisihan Piutang
D
116
Beban Dibayar Dimuka
D
117
Persediaan
D
199
Aset Untuk Dikonsolidasikan (RK SKPD)
D
12
Investasi Jangka Panjang
H
121
Investasi Jangka Panjang Non Permanen
D
122
Investasi Jangka Panjang Permanen
D
13
Aset Tetap
H
131
Tanah
D
132
Peralatan dan Mesin
D
133
Gedung dan Bangunan
D
134
Jalan, Irigasi, dan Jaringan
D
135
Aset Tetap Lainya
D
136
Konstruksi Dalam Pengerjaan
D
137
Akumulasi Penyusutan
D
14
Dana Cadangan
H
141
Dana Cadangan
D
15
Aset Lainnya
H
151
Tagihan Jangka Panjang
D
152
Kemitraan dengan Pihak Ketiga
D
153
Aset Tidak Berwujud
D
154
Aset Lain-lain
D
2
Kewajiban
H
21
Kewajiban Jangka Pendek
H
211
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
D
212
Utang Bunga
D
213
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
D
214
Pendapatan Diterima Dimuka
D
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Form Proses Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Kode Akun
187
Nama Akun
H/D
215
Utang Beban
D
216
Utang Jangka Pendek Lainnya
D
22
Kewajiban Jangka Panjang
H
221
Utang Dalam Negeri
D
223
Utang Luar Negeri
D
224
Utang Jangka Panjang Lainnya
D
3
Ekuitas
H
31
Ekuitas
H
311
Ekuitas
D
312
Ekuitas SAL
D
313
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan (RK PPKD)
D
4
Pendapatan-LRA
H
41
Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA
H
411
Pendapatan Pajak Daerah-LRA
D
412
Pendapatan Retribusi Daerah-LRA
D
413
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA
D
414
Lain-Lain PAD yang Sah-LRA
D
42
Pendapatan Transfer – LRA
H
421
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
D
422
Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat - Lainnya
D
423
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
D
424
Bantuan Keuangan
D
43
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA
H
431
Pendapatan Hibah
D
432
Pendapatan Lainnya
D
5
Belanja
H
51
Belanja Operasi
H
511
Belanja Pegawai
D
512
Belanja Barang dan Jasa
D
513
Belanja Bunga
D
514
Belanja Subsidi
D
515
Belanja Hibah
D
516
Belanja Bantuan Sosial
D
52
Belanja Modal
H
521
Belanja Modal Tanah
D
522
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
D
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Form Proses Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Kode Akun
188
Nama Akun
H/D
523
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
D
524
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
D
525
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
D
53
Belanja Tak Terduga
H
6
Transfer
H
61
Transfer Bagi Hasil Pendapatan
H
611
Transfer Bagi Hasil Pajak
D
612
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
D
62
Transfer Bantuan Keuangan
H
621
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya
D
622
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
D
623
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya
D
7
Pembiayaan
H
71
Penerimaan Pembiayaan
H
711
Penggunaan SILPA
D
712
Pencairan Dana Cadangan
D
713
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
D
714
Pinjaman Dalam Negeri
D
715
Penerimaan Kembali Piutang
D
716
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir
D
72
Pengeluaran Pembiayaan
H
721
Pembentukan Dana Cadangan
D
722
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah
D
723
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri
D
724
Pemberian Pinjaman Daerah
D
8
Pendapatan-LO
H
81
Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO
H
811
Pendapatan Pajak Daerah-LO
D
812
Pendapatan Retribusi Daerah-LO
D
813
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO
D
819
Lain-Lain PAD yang Sah-LO
D
82
Pendapatan Transfer – LO
H
821
Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat
D
822
Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat – Lainnya
D
823
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
D
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Form Proses Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Kode Akun
189
Nama Akun
H/D
824
Bantuan Keuangan
D
83
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO
H
831
Pendapatan Hibah
D
832
Pendapatan Lainnya
D
84
Pendapatan Non Operasional-LO
H
85
Pos Luar Biasa Pos Luar Biasa
H
9
Beban
H
91
Beban Operasi
H
911
Beban Pegawai
D
912
Beban Barang
D
913
Beban Bunga
D
914
Beban Subsidi
D
915
Beban Hibah
D
916
Beban Bantuan Sosial
D
917
Beban Penyusutan
D
918
Beban Penyisihan Piutang
D
919
Beban Lain-lain
D
92
Beban Transfer
H
921
Bagi Hasil Pajak
D
922
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
D
923
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya
D
924
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
D
925
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya
D
93
Beban Non Operasional
H
94
Beban Luar Biasa
H
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
FORM PROSES PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD
Form Proses Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
BUKU JURNAL FINANSIAL SKPD
: ...................................
Tanggal
Nomor Bukti
PEMERINTAH KAB/KOTA ........................................ JURNAL UMUM
Kode dan Nama Akun
Saldo
191
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Ref
Debit
Kredit
Form Proses Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
BUKU JURNAL FINANSIAL
SKPD
: ...................................
Tanggal
192
Nomor Bukti
PEMERINTAH KAB/KOTA ........................................ BUKU ANGGARAN
Kode dan Nama Akun
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Ref
Penerimaan
Pengeluaran
Form Proses Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
BUKU BESAR
193
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Form Proses Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
194
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Form Proses Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
NERACA SALDO PEMERINTAH KAB/KOTA ......................................... NERACA SALDO PER TANGGAL 31 DESEMBER 2012 SKPD
: ...................................
Kode dan Nama Rekening
Ref
Saldo
Saldo Tanggal … …………………. …….. PPK SKPD
………………………… NIP ………………….
195
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Form Proses Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
LAPORAN OPERASIONAL
PEMERINTAH KAB/KOTA ................................ SKPD ................................................... LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2012 (dalam rupiah)
Kode
No
Uraian
Jumlah
1
2
3
8
1
Pendapatan-LO
81
2
Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO
811
3
Pendapatan Pajak Daerah-LO
812
4
Pendapatan Retribusi Daerah-LO
813
5
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO
819
6
Lain-Lain PAD yang Sah-LO
7
196
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d. 6)
82
8
Pendapatan Transfer – LO
821
9
Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat
822
10
Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat – Lainnya
823
11
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
829
12
Bantuan Keuangan
13
JumlahPendapatan Transfer (9 s.d. 12)
83
14
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO
831
15
Pendapatan Hibah
832
16
Pendapatan Lainnya
17
JumlahLain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (15 s.d. 16)
84
18
Pendapatan Non Operasional-LO
85
19
Pos Luar Biasa
20
JUMLAH PENDAPATAN (7+13+17+18+19)
9
21
Beban
91
22
Beban Operasi
911
23
Beban Pegawai
912
24
Beban Barang
913
25
Beban Bunga
914
26
Beban Subsidi
915
27
Beban Hibah
916
28
Beban Bantuan Sosial
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Form Proses Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Kode
No
Uraian
917
29
Beban Penyusutan
918
30
Beban Penyisihan Piutang
919
31
Beban Lain-lain
32
Jumlah
Jumlah Beban Operasi (23 s.d. 31)
92
33
Beban Transfer
921
34
Bagi Hasil Pajak
922
35
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
923
36
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya
924
37
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
925
38
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya
39
Jumlah Beban Transfer (34 s.d. 38)
93
40
Beban Non Operasional
94
41
Beban Luar Biasa
43 44
JUMLAH BEBAN (32+39+40+41) SURPLUS/DEFISIT (20 – 43)
PEMERINTAH KAB/KOTA ................................ SKPD ...................................................
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (dalam rupiah)
No
Uraian
2012
2011
1
2
3
4
1
Ekuitas Awal
2
Surplus/Defisit – LO
3
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:
4
Koreksi Nilai Persediaan
5
Selisih Revaluasi Aset Tetap
6
Lain-lain
7
197
Ekuitas Akhir (1 s.d. 6)
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Form Proses Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
PEMERINTAH KAB/KOTA .................................. SKPD ...............................
NERACA
PER 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (dalam rupiah)
Kode
No
Uraian
Jumlah Tahun 2012
1
1
Aset
11
2
Aset Lancar
111
3
Kas
112
4
Investasi Jangka Pendek
113
5
Piutang Pendapatan
114
6
Piutang Lainnya
115
7
Penyisihan Piutang
116
8
Beban Dibayar Dimuka
117
9
Persediaan
199
10
Aset Untuk Dikonsolidasikan
11 12
12
Investasi Jangka Panjang
121
13
Investasi Jangka Panjang Non Permanen
122
14
Investasi Jangka Panjang Permanen
15
Jumlah Investasi Jangka Panjang (13-14)
13
16
Aset Tetap
131
17
Tanah
132
18
Peralatan dan Mesin
133
19
Gedung dan Bangunan
134
20
Jalan, Irigasi, dan Jaringan
135
21
Aset Tetap Lainya
136
22
Konstruksi Dalam Pengerjaan
137
23
Akumulasi Penyusutan
24
Jumlah Aset Tetap (17 s.d. 23)
14
25
Dana Cadangan
141
26
Dana Cadangan
27
198
Jumlah Aset Lancar (3 s.d. 10)
Jumlah Dana Cadangan (26)
15
28
Aset Lainnya
151
29
Tagihan Jangka Panjang
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Tahun 2011
Form Proses Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Kode
No
Uraian
Jumlah Tahun 2012
152
30
Kemitraan dengan Pihak Ketiga
153
31
Aset Tidak Berwujud
154
32
Aset Lain-lain
33
Jumlah Aset Lainnya (29 s.d. 32)
34
JUMLAH ASET (11+15+24+27+33)
2
35
Kewajiban
21
36
Kewajiban Jangka Pendek
211
37
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
212
38
Utang Bunga
213
39
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
214
40
Pendapatan Diterima Dimuka
215
41
Utang Beban
216
42
Utang Jangka Pendek Lainnya
43 22
44
Kewajiban Jangka Panjang
221
45
Utang Dalam Negeri
223
46
Utang Luar Negeri
224
47
Utang Jangka Panjang Lainnya
48
199
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (37 s.d. 42)
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (45 s.d. 47)
49
JUMLAH KEWAJIBAN (43+48)
3
50
Ekuitas
31
51
Ekuitas
311
52
Ekuitas
312
53
Ekuitas SAL
313
54
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan
55
JUMLAH EKUITAS (52 s.d. 54)
56
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (49+55)
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Tahun 2011
Form Proses Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PEMERINTAH KAB/KOTA ................................ SKPD ...................................................
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2012 (dalam rupiah)
Kode
No
Uraian
Anggaran Setelah Perubahan 2012
1
2
3
4
1
Pendapatan-LRA
41
2
Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA
411
3
Pendapatan Pajak Daerah-LRA
412
4
Pendapatan Retribusi Daerah-LRA
413
5
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA
414
6
Lain-Lain PAD yang Sah-LRA
7
200
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d. 6)
42
8
Pendapatan Transfer – LRA
421
9
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan
422
10
Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat Lainnya
423
11
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
424
12
Bantuan Keuangan
13
JumlahPendapatan Transfer (9 s.d. 12)
43
14
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang SahLRA
431
15
Pendapatan Hibah
432
16
Pendapatan Lainnya
17
JumlahLain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (15 s.d. 16)
18
JUMLAH PENDAPATAN (7 + 13 + 17)
5
19
Belanja
51
20
Belanja Operasi
511
21
Belanja Pegawai
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Realisasi 2012 4
% 5
Form Proses Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Kode
No
512
22
Belanja Barang dan Jasa
513
23
Belanja Bunga
514
24
Belanja Subsidi
515
25
Belanja Hibah
516
26
Belanja Bantuan Sosial
27
Jumlah Belanja Operasi (21 s.d. 26)
52
28
Belanja Modal
521
29
Belanja Modal Tanah
522
30
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
523
31
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
524
32
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
525
33
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
34
Jumlah Belanja Modal (29 s.d. 33)
53
35
Belanja Tak Terduga
531
36
Belanja Tak Terduga
37
Jumlah Belanja Tak Terduga (36)
38
Jumlah Belanja (27 + 34 + 37)
6
39
Transfer
61
40
Transfer Bagi Hasil Pendapatan
611
41
Transfer Bagi Hasil Pajak
612
42
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
62
43
Transfer Bantuan Keuangan
621
44
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya
622
45
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
623
46
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya
47
201
Uraian
Jumlah Transfer (41 s.d. 46)
48
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (38 + 47)
49
SURPLUS/DEFISIT (18 – 48)
7
50
Pembiayaan
71
49
Penerimaan Pembiayaan
711
51
Penggunaan SILPA
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Anggaran Setelah Perubahan 2012
Realisasi 2012
%
Form Proses Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Kode
No
712
52
Pencairan Dana Cadangan
713
53
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
714
54
Pinjaman Dalam Negeri
715
55
Penerimaan Kembali Piutang
716
56
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir
57
Jumlah Penerimaan Pembiayaan (51 s.d. 56)
72
58
Pengeluaran Pembiayaan
721
59
Pembentukan Dana Cadangan
722
60
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah
723
61
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri
724
62
Pemberian Pinjaman Daerah
63
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (59 s.d. 62)
64 65
202
Uraian
PEMBIAYAAN NETO (57 – 63) SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (49 + 64)
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Anggaran Setelah Perubahan 2012
Realisasi 2012
%
Form Proses Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PEMERINTAH KAB/KOTA .......................... SKPD ...................................................
LAPORAN SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL) PER TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (dalam rupiah)
No
Uraian
2012
2011
2
3
4
1 1
Saldo Anggaran Lebih Awal
2
Penggunaan SAL sbg Penerimaan Pemb. Th Berjalan
3
Subtotal (1-2)
4
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
5
Subtotal (3+4)
6
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
7
Lain-lain
8
Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)
SOAL TOPIK V TUGAS: Untuk meningkatkan pemahaman akuntansi PPKD, silahkan Anda mengerjakan soal berikut ini. A. Neraca Saldo Awal Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kabupaten Langit Biru PPKD
Neraca Saldo Per 1 Januari 2012
Nama Rek
Debit (Rp)
Kas di Kas Daerah
45.750.765.000
Piutang DAU
15.000.000.000
Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah
25.000.000.000
Ekuitas Jumlah
203
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Kredit (Rp)
85.750.765.000 85.750.765.000
85.750.765.000
Form Proses Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
B. Ringkasan DPA PPKD T.A. 2012 Pemerintah Kabupaten Langit Biru
Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD Tahun Anggaran 2012
No. Urut
Uraian
(1)
(2)
1
PENDAPATAN
1.2
Pendapatan Dana Perimbangan
1.2.1
Pendapatan Dana Bagi Hasil
40.350.000.000
1.2.2
Pendapatan Dana Alokasi Umum
275.000.000.000
Pendapatan Dana Alokasi Khusus
25.000.000.000
Jumlah Dana Perimbangan
340.350.000.000
1.2.3 1.3 1.3.1
(3)
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Pendapatan Hibah
-
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
-
Jumlah Pendapatan
340.350.000.000
2
BELANJA
2.2
Belanja Tidak Langsung
2.2.1
Belanja Bunga
-
2.2.2
Belanja Subsidi
-
2.2.3
Belanja Hibah
-
2.2.4
Belanja Bantuan Sosial
5.000.000.000
2.2.5
Belanja Bagi Hasil
-
2.2.6
Belanja Bantuan Keuangan
2.500.000.000
2.2.7
Belanja Tak Terduga
4.500.000.000
Jumlah Belanja
12.000.000.000
Surplus /Defisit: [1]-[2]
204
Anggaran stlh Perubahan
328.350.000.000
3.
Pembiayaan
3.1.
Penerimaan Pembiayaan
3.1.1
SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya
45.750.765.000
3.1.2
Pencairan Dana Cadangan
-
3.1.3
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
-
3.1.4
Penerimaan Pinjaman Daerah
20.000.000.000
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Form Proses Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
3.1.5
Penerimaan Piutang Daerah
-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan
65.750.765.000
3.2
Pengeluaran Pembiayaan
3.2.1
Pembentukan Dana Cadangan
3.2.2
Penyertaan Modal Daerah
3.2.3
Pembayaran Pokok Utang
3.2.4
Pemberian Pinjaman Daerah
2.500.000.000
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
2.500.000.000
Pembiayaan Neto [3.1] –[3.2]
63.250.765.000
SILPA PPKD Akhir Tahun Anggaran [Surplus/Defisit + Pembiayaan Neto]
391.600.765.000
C. Ringkasan transaksi PPKD selama T.A. 2012 a) Jumlah total realisasi pendapatan dana perimbangan berdasarkan Nota Kredit Rekening Koran Bank adalah sbb.: Uraian Pendapatan DBH
Jumlah (Rp) 38.500.000.000
Pendapatan DAU*)
290.000.000.000
Pendapatan DAK
22.500.000.000
Jumlah
351.000.000.000
*) Keterangan: dari jumlah pendapatan DAU tersebut termasuk penerimaan Piutang DAU sebesar Rp15.000.000.000.
b) Jumlah total pendapatan SKPD yang telah masuk ke rekening Kasda berdasarkan STS dan Nota Kredit Rekening Koran Bank adalah Rp 145.430.875.000 c) Jumlah total SP2D LS yang diterbitkan kepada seluruh SKPD adalah Rp.445.765.190.000 d) Jumlah potongan PFK yang berasal dari realisasi anggaran 2012 adalah Rp52.330.750.000. Uang PFK tersebut telah disetorkan seluruhnya kepada para fihak ketiga terkait. e) Jumlah total SP2D UP/GU dan TU yang diterbitkan kepada seluruh SKPD adalah Rp45.000.000.000 f) Jumlah total sisa UP dan TU yang disetorkan kembali oleh seluruh SKPD ke rekening Kasda adalah Rp 250.760.000 g) Jumlah total SP2D LS untuk belanja tidak langsung PPKD terdiri dari: Uraian
205
Jumlah(Rp)
Belanja Bantuan Sosial
5.000.000.000
Belanja Bantuan Keuangan
2.500.000.000
Belanja Tak Terduga
1.500.000.000
Jumlah
9.000.000.000
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Form Proses Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
h) Jumlah penerimaan pinjaman jk panjang dari Pemerintah Pusat berdasarkan bukti transfer dan/atau Nota Kredit Rekening Koran Bank sebesar Rp20.000.000.000 i) Jumlah SP2D LS untuk penambahan penyertaan modal di perusahaan daerah sebesar Rp2.000.000.000 Keterangan tambahan untuk penyesuian akhir tahun: j) Pada akhir tahun diakui piutang atas DBH yang masih harus diterima. Sementara untuk sisa anggaran DAK tidak dapat diklaim lagi mengingat progres kegiatan sampai akhir tahun tidak mencapai 100%. Diminta: 1) Lakukan pencatatan transaksi pada buku jurnal finansial (termasuk penyesuaian) atau dan buku anggaran atas transaksi di atas; 2) Lakukan Posting ke buku besar 3) Susunlah Neraca Saldo setelah penyesuaian 4) Susunlah LO-PPKD untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Des 2012. 5) Susunlah LPE PPKD 6) Susunlah Neraca PPKD per 31 Des 2012 7) Susunlah LRA PPKD untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Des 2012.
DAFTAR AKUN (Chart of Accounts) Kode Akun
206
Nama Akun
H/D
1
Aset
H
11
Aset Lancar
H
111
Kas
D
112
Investasi Jangka Pendek
D
113
Piutang Pendapatan
D
114
Piutang Lainnya
D
115
Penyisihan Piutang
D
116
Beban Dibayar Dimuka
D
117
Persediaan
D
199
Aset Untuk Dikonsolidasikan (RK SKPD)
D
12
Investasi Jangka Panjang
H
121
Investasi Jangka Panjang Non Permanen
D
122
Investasi Jangka Panjang Permanen
D
13
Aset Tetap
H
131
Tanah
D
132
Peralatan dan Mesin
D
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Form Proses Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Kode Akun
207
Nama Akun
H/D
133
Gedung dan Bangunan
D
134
Jalan, Irigasi, dan Jaringan
D
135
Aset Tetap Lainya
D
136
Konstruksi Dalam Pengerjaan
D
137
Akumulasi Penyusutan
D
14
Dana Cadangan
H
141
Dana Cadangan
D
15
Aset Lainnya
H
151
Tagihan Jangka Panjang
D
152
Kemitraan dengan Pihak Ketiga
D
153
Aset Tidak Berwujud
D
154
Aset Lain-lain
D
2
Kewajiban
H
21
Kewajiban Jangka Pendek
H
211
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
D
212
Utang Bunga
D
213
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
D
214
Pendapatan Diterima Dimuka
D
215
Utang Beban
D
216
Utang Jangka Pendek Lainnya
D
22
Kewajiban Jangka Panjang
H
221
Utang Dalam Negeri
D
223
Utang Luar Negeri
D
224
Utang Jangka Panjang Lainnya
D
3
Ekuitas
H
31
Ekuitas
H
311
Ekuitas
D
312
Ekuitas SAL
D
313
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan (RK PPKD)
D
4
Pendapatan-LRA
H
41
Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA
H
411
Pendapatan Pajak Daerah-LRA
D
412
Pendapatan Retribusi Daerah-LRA
D
413
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA
D
414
Lain-Lain PAD yang Sah-LRA
D
42
Pendapatan Transfer – LRA
H
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Form Proses Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Kode Akun
208
Nama Akun
H/D
421
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
D
422
Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat - Lainnya
D
423
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
D
424
Bantuan Keuangan
D
43
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA
H
431
Pendapatan Hibah
D
432
Pendapatan Lainnya
D
5
Belanja
H
51
Belanja Operasi
H
511
Belanja Pegawai
D
512
Belanja Barang dan Jasa
D
513
Belanja Bunga
D
514
Belanja Subsidi
D
515
Belanja Hibah
D
516
Belanja Bantuan Sosial
D
52
Belanja Modal
H
521
Belanja Modal Tanah
D
522
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
D
523
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
D
524
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
D
525
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
D
53
Belanja Tak Terduga
H
6
Transfer
H
61
Transfer Bagi Hasil Pendapatan
H
611
Transfer Bagi Hasil Pajak
D
612
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
D
62
Transfer Bantuan Keuangan
H
621
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya
D
622
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
D
623
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya
D
7
Pembiayaan
H
71
Penerimaan Pembiayaan
H
711
Penggunaan SILPA
D
712
Pencairan Dana Cadangan
D
713
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
D
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Form Proses Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Kode Akun
209
Nama Akun
H/D
714
Pinjaman Dalam Negeri
D
715
Penerimaan Kembali Piutang
D
716
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir
D
72
Pengeluaran Pembiayaan
H
721
Pembentukan Dana Cadangan
D
722
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah
D
723
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri
D
724
Pemberian Pinjaman Daerah
D
8
Pendapatan-LO
H
81
Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO
H
811
Pendapatan Pajak Daerah-LO
D
812
Pendapatan Retribusi Daerah-LO
D
813
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO
D
819
Lain-Lain PAD yang Sah-LO
D
82
Pendapatan Transfer – LO
H
821
Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat
D
822
Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat – Lainnya
D
823
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
D
824
Bantuan Keuangan
D
83
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO
H
831
Pendapatan Hibah
D
832
Pendapatan Lainnya
D
84
Pendapatan Non Operasional-LO
H
85
Pos Luar Biasa Pos Luar Biasa
H
9
Beban
H
91
Beban Operasi
H
911
Beban Pegawai
D
912
Beban Barang
D
913
Beban Bunga
D
914
Beban Subsidi
D
915
Beban Hibah
D
916
Beban Bantuan Sosial
D
917
Beban Penyusutan
D
918
Beban Penyisihan Piutang
D
919
Beban Lain-lain
D
92
Beban Transfer
H
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Form Proses Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Kode Akun
210
Nama Akun
H/D
921
Bagi Hasil Pajak
D
922
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
D
923
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya
D
924
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
D
925
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya
D
93
Beban Non Operasional
H
94
Beban Luar Biasa
H
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
FORM PROSES PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SPKD
Form Proses Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
BUKU JURNAL FINANSIAL PPKD
: ...................................
Tanggal
Nomor Bukti
PEMERINTAH KAB/KOTA ........................................ JURNAL UMUM
Kode dan Nama Akun
Saldo
212
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Ref
Debit
Kredit
Form Proses Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
BUKU JURNAL FINANSIAL PPKD
: ...................................
Tanggal
213
Nomor Bukti
PEMERINTAH KAB/KOTA ........................................ BUKU ANGGARAN
Kode dan Nama Akun
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Ref
Penerimaan
Pengeluaran
Form Proses Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
BUKU BESAR
214
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Form Proses Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
215
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Form Proses Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
PEMERINTAH KAB/KOTA .........................................
NERACA SALDO
PER TANGGAL 31 DESEMBER 2012 PPD
: ...................................
Kode dan Nama Rekening
Ref
Saldo
111 Kas 113 Piutang Pendapatan 117 Persediaan 131 Tanah 132 Peralatan dan Mesin 133 Gedung dan Bangunan 137 Akumulasi Penyusutan 211 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 215 Utang Beban 311 Ekuitas 313 Ekuitas untuk Dikonsolidasikan (RK PPKD) 812 Pendapatan Retribusi Daerah-LO 911 Beban Pegawai 912 Beban Barang 917 Beban Penyusutan
Saldo Tanggal … …………………. …….. PPK SKPD
………………………… NIP …………………. LAPORAN OPERASIONAL
216
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Form Proses Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
PEMERINTAH KAB/KOTA ................................ SKPD ...................................................
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2012 (dalam rupiah)
Kode
No
Uraian
Jumlah
2
3
1 8
1
Pendapatan-LO
81
2
Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO
811
3
Pendapatan Pajak Daerah-LO
812
4
Pendapatan Retribusi Daerah-LO
813
5
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO
819
6
Lain-Lain PAD yang Sah-LO
7 82
8
Pendapatan Transfer – LO
821
9
Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat
822
10
Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat – Lainnya
823
11
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
829
12
Bantuan Keuangan
13
JumlahPendapatan Transfer (9 s.d. 12)
83
14
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO
831
15
Pendapatan Hibah
832
217
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d. 6)
16
Pendapatan Lainnya
17
JumlahLain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (15 s.d. 16)
84
18
Pendapatan Non Operasional-LO
85
19
Pos Luar Biasa
20
JUMLAH PENDAPATAN (7+13+17+18+19)
9
21
Beban
91
22
Beban Operasi
911
23
Beban Pegawai
912
24
Beban Barang
913
25
Beban Bunga
914
26
Beban Subsidi
915
27
Beban Hibah
916
28
Beban Bantuan Sosial
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Form Proses Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Kode
No
Uraian
917
29
Beban Penyusutan
918
30
Beban Penyisihan Piutang
919
31
Beban Lain-lain
32
Jumlah
Jumlah Beban Operasi (23 s.d. 31)
92
33
Beban Transfer
921
34
Bagi Hasil Pajak
922
35
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
923
36
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya
924
37
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
925
38
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya
39
Jumlah Beban Transfer (34 s.d. 38)
93
40
Beban Non Operasional
94
41
Beban Luar Biasa
43 44
JUMLAH BEBAN (32+39+40+41) SURPLUS/DEFISIT (20 – 43)
PEMERINTAH KAB/KOTA ................................ PPKD ...................................................
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (dalam rupiah)
No
Uraian
2012
2011
1
2
3
4
1
Ekuitas Awal
2
Surplus/Defisit – LO
3
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:
4
Koreksi Nilai Persediaan
5
Selisih Revaluasi Aset Tetap
6
Lain-lain
7
218
Ekuitas Akhir (1 s.d. 6)
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Form Proses Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
PEMERINTAH KAB/KOTA .................................. PPKD ...............................
NERACA
PER 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (dalam rupiah)
Kode
No
Uraian
Jumlah Tahun 2012
1
1
Aset
11
2
Aset Lancar
111
3
Kas
112
4
Investasi Jangka Pendek
113
5
Piutang Pendapatan
114
6
Piutang Lainnya
115
7
Penyisihan Piutang
116
8
Beban Dibayar Dimuka
117
9
Persediaan
199
10
Aset Untuk Dikonsolidasikan
11 12
Investasi Jangka Panjang
121
13
Investasi Jangka Panjang Non Permanen
122
14
Investasi Jangka Panjang Permanen
15
Jumlah Investasi Jangka Panjang (13-14)
13
16
Aset Tetap
131
17
Tanah
132
18
Peralatan dan Mesin
133
19
Gedung dan Bangunan
134
20
Jalan, Irigasi, dan Jaringan
135
21
Aset Tetap Lainya
136
22
Konstruksi Dalam Pengerjaan
137
23
Akumulasi Penyusutan
24
Jumlah Aset Tetap (17 s.d. 23)
14
25
Dana Cadangan
141
26
Dana Cadangan
27 15
219
Jumlah Aset Lancar (3 s.d. 10)
12
28
Jumlah Dana Cadangan (26) Aset Lainnya
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Tahun 2011
Form Proses Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Kode
No
Uraian
Jumlah Tahun 2012
151
29
Tagihan Jangka Panjang
152
30
Kemitraan dengan Pihak Ketiga
153
31
Aset Tidak Berwujud
154
32
Aset Lain-lain
33
Jumlah Aset Lainnya (29 s.d. 32)
34
JUMLAH ASET (11+15+24+27+33)
2
35
Kewajiban
21
36
Kewajiban Jangka Pendek
211
37
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
212
38
Utang Bunga
213
39
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
214
40
Pendapatan Diterima Dimuka
215
41
Utang Beban
216
42
Utang Jangka Pendek Lainnya
43 22
44
Kewajiban Jangka Panjang
221
45
Utang Dalam Negeri
223
46
Utang Luar Negeri
224
47
Utang Jangka Panjang Lainnya
48
220
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (37 s.d. 42)
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (45 s.d. 47)
49
JUMLAH KEWAJIBAN (43+48)
3
50
Ekuitas
31
51
Ekuitas
311
52
Ekuitas
312
53
Ekuitas SAL
313
54
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan
55
JUMLAH EKUITAS (52 s.d. 54)
56
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (49+55)
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Tahun 2011
Form Proses Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PEMERINTAH KAB/KOTA ................................ SKPD ...................................................
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2012 (dalam rupiah)
Kode
No
Uraian
Anggaran Setelah Perubahan 2012
1
2
3
4
1
Pendapatan-LRA
41
2
Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA
411
3
Pendapatan Pajak Daerah-LRA
412
4
Pendapatan Retribusi Daerah-LRA
413
5
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA
414
6
Lain-Lain PAD yang Sah-LRA
7 42
8
Pendapatan Transfer – LRA
421
9
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan
422
10
Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat Lainnya
423
11
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
424
12
Bantuan Keuangan
13
JumlahPendapatan Transfer (9 s.d. 12)
43
14
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang SahLRA
431
15
Pendapatan Hibah
432
16
Pendapatan Lainnya
17
JumlahLain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (15 s.d. 16)
18
JUMLAH PENDAPATAN (7 + 13 + 17)
19
Belanja
5
221
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d. 6)
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Realisasi 2012 4
% 5
Form Proses Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Kode
No
51
20
Belanja Operasi
511
21
Belanja Pegawai
512
22
Belanja Barang dan Jasa
513
23
Belanja Bunga
514
24
Belanja Subsidi
515
25
Belanja Hibah
516
26
Belanja Bantuan Sosial
27
Jumlah Belanja Operasi (21 s.d. 26)
52
28
Belanja Modal
521
29
Belanja Modal Tanah
522
30
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
523
31
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
524
32
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
525
33
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
34
Jumlah Belanja Modal (29 s.d. 33)
53
35
Belanja Tak Terduga
531
36
Belanja Tak Terduga
37
Jumlah Belanja Tak Terduga (36)
38
Jumlah Belanja (27 + 34 + 37)
6
39
Transfer
61
40
Transfer Bagi Hasil Pendapatan
611
41
Transfer Bagi Hasil Pajak
612
42
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
62
43
Transfer Bantuan Keuangan
621
44
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya
622
45
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
623
46
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya
47
7 222
Uraian
Jumlah Transfer (41 s.d. 46)
48
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (38 + 47)
49
SURPLUS/DEFISIT (18 – 48)
50
Pembiayaan
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Anggaran Setelah Perubahan 2012
Realisasi 2012
%
Form Proses Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Kode
No
Uraian
71
49
Penerimaan Pembiayaan
711
51
Penggunaan SILPA
712
52
Pencairan Dana Cadangan
713
53
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
714
54
Pinjaman Dalam Negeri
715
55
Penerimaan Kembali Piutang
716
56
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir
57
Jumlah Penerimaan Pembiayaan (51 s.d. 56)
72
58
Pengeluaran Pembiayaan
721
59
Pembentukan Dana Cadangan
722
60
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah
723
61
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri
724
62
Pemberian Pinjaman Daerah
63
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (59 s.d. 62)
64 65
Anggaran Setelah Perubahan 2012
Realisasi 2012
%
PEMBIAYAAN NETO (57 – 63) SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (49 + 64) LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PEMERINTAH KAB/KOTA .......................... SKPD ...................................................
LAPORAN SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL) PER TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (dalam rupiah)
223
No
Uraian
2012
2011
1
2
3
4
1
Saldo Anggaran Lebih Awal
2
Penggunaan SAL sbg Penerimaan Pemb. Th Berjalan
3
Subtotal (1-2)
4
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Form Proses Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
5
Subtotal (3+4)
6
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
7
Lain-lain
8
Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)
SOAL TOPIK VII LATIHAN Lakukanlah horizontal, vertikal dan rasio atas laporan keuangan dari contoh laporan keuangan yang ada pada lampiran Handbook ini. • • •
Neraca Laporan realisasi anggaran Laporan arus kas
•
Informasi lain yang diperlukan.
ILUSTRASI
ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN KOTA ABC TAHUN XXX
RUMUS Rasio Kemandirian
Rasio Pertumbuhan PAD Rasio Maksi Pinjaman (maksimal 75% DSCR(minimal 2,5 kali)
Rasio Keselarasan Belanja
224
Analisis Laporan Keuangan Tahun xxx
Pendapatan Asli Daerah
156.523.829.302,02
Dana Perimbangan+Pinjaman
616.391.578.819,00
(PADt-PAD(t-1))
(156.523.829.302,02-131.857.486.293,95)
(PADt-1)
131.857.486.293,95
=
25,39%
=
19,71%
=
19,71%
(Sisa Pinjaman+Pinjaman yang diusulkan)
(111.927.975.180,5+0)
(Jumlah Penerimaan Umum APBD Tahun Sebelumnya)
13.183.551.515,5
({PAD+DAU+(DBH-DBH DR) }-Belanjan Wajib)
(156.523.302,02+ 376.145.000.000+(730.858.131)) =
(Angsuran Pokok+Bunga+Biaya Pinjaman lainnya)
(Belanja Tidak Langsung)
553.821.593.113,07
(Belanja Langsung)
267.319.889.649,55
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
=
207,17%
Form Proses Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
RUMUS Rasio Utang perkapita
Rasio Utang terhadap aset tetap Rasio bunga utang thd PA
Rasio utang terhadap PAD
Analisis Laporan Keuangan Tahun xxx
(Total Utang)
14.410.134.217,34
(Jumlah Penduduk)
1.575.140
Total Utang
14.410.134.217,34
Aset Tetap
3.101.449.550.822,38
(beban bunga jangka panjang) PAD
156.523.302,02
Utang
14.410.134.217,34
PAD
156.523.829.302,02
=
9.148,48
=
0,46%
=
25,39%
=
0,09
SOAL TOPIK VIII ILUSTRASI KASUS Video Case: LKPD 2011 Kabupaten Melawi (Kal-bar) mendapat Opini Tidak Wajar Diskusikan kemungkinan penyebab sebuah kabupaten (misal Melawi pada taun 2011) mendapat opini tidak wajar dan apa yang seyogyanya dilakukan oleh pemrintah daerah untuk memperbaiki system pelaporan keuangan yang mereka miliki sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang transparan, akuntabel dan sesuai dengan SAP.
225
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Lampiran - Lampiran
DAFTAR PUSTAKA A. Buku Literatur 1. Arens, Alvin A and James K Loebbecke, Auditing, An Integrated Approach. Prentice Hall International, Englewood Cliffs, 5th edition, 2010 2. Bastian, Indra, 2006, Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar, Penerbit Erlangga, Jakarta (IB) 3. BPK RI, 2007, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. 4. DJPK, 2012, Handbook Akuntansi Pemda 5. Mulyana, Budi, Handbook Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual, Berdasar SAP Akrual (PP 71/2010), 2012 6. Prof Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, Akuntansi Keuangan Daerah – SAP berbasis Akrual, Edisi 4, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2012 7. Freeman, Robert J. dan Craig D. Shoulders. 2003. Governmental and Nonprofit Accounting. Person Education, Prentice Hall. 7 th Edition. 8. Mardiasmo, 20XX, Akuntansi Sektor Publik, Penerbit Andi, Yogyakarta. B. Peraturan Perundangan 1. Undang-undang RI No 32/2004 tentang Pemerintah Daerah 2. Undang-Undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 3. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4. Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah; 5. PP 60/2008 6. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Buletin Teknis (Bultek) Standar Akuntansi Pemerintahan No. 1 s/d 10 8. Interpretasi Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) No. 2 dan 3 9. Permendagri 13 tahun 2006 jo Permendagri 59 tahun 2007 jo Permendagri 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah jo Permendagri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Permendagri No 23 Tahun 2007 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah 12. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah; 13. PMK 238 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan 14. SE Ditjen BAKD No.900/079/BAKD/2008
226
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Lampiran - Lampiran
LAMPIRAN - LAMPIRAN Lampiran 1 Bagan Alir Akuntansi dan Pertanggungjawaban Akuntansi dan Pertanggungjawaban
Akuntansi SKPD (D.1)
Laporan Keuangan SKPD (D.2)
Neraca Saldo SKPD
LK PEMDA (LRA, Neraca, LAK, CALK)
Laporan Keuangan PEMDA (D.4)
LK SKPD (LRA, Neraca, CALK)
LK Perusahaan Daerah
LK PEMDA (LRA, Neraca, LAK, CALK Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (D.5)
LK SKPD (LRA, Neraca, CALK
Akuntansi SKPKD (D.3)
Pembahasan LK PEMDA (D.6)
LK Perusahaan Daerah Penjabaran LRA
LK PEMDA (LRA, Neraca, LAK, CALK)
BERUPA PERDA LK Perusahaan Daerah Penjabaran LRA
Sumber : Dep. Dalam Negeri, Bagan Alir Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 2006
227
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Lampiran - Lampiran
Lampiran 2 Bagan Alir Akuntansi SKPD (1) PPK SKPD
D.1. Akuntansi SKPD Akuntansi Pengeluaran Kas
Akuntansi Penerimaan Kas
Dari C. 2. 1
15 Penatausahaan Penerimaan
SPJ Pengeluaran
SPJ Pengeluaran
PENJURNALAN
Akuntansi Aset
Akuntansi Selain Kas
PENGELOLAAN BARANG / HUTANG DAERAH
PENGELOLAAN BARANG / HUTANG DAERAH
A
SP2D
Bukti Transaksi
B
Bukti Transaksi
Pembuatan Bukti Memorial
Pembuatan Bukti Memorial
Bukti Memorial
Bukti Memorial
PENJURNALAN
PENJURNALAN
PENJURNALAN
Jurnal Penerimaan Kas
Jurnal Penerimaan Kas
Jurnal Umum
Jurnal Umum
POSTING A
B
Terdiri dari: 1. BA Penerimaan Barang 2. SK Penghapusan Barang 3. SK Mutasi Barang 4. BA Pemusnahan Barang 5. BA Serah Terima Barang 6. BA. Penilaian 7. BA Penyelesaian Pekerjaan
Buku Besar SKPD
PEMBUATAN NERACA SALDO
Terdiri dari: 1. BA Penerimaan Barang 2. SK Penghapusan Barang 3. Surat Pengiriman barang 4. SK Mutasi Barang 5. BA Pemusnahan Barang 6. BA Serah Terima Barang 7. BA. Penilaian
NERACA SALDO
23
Ke. D.2. Laporan Keuangan SKPD 103
Sumber : Dep. Dalam Negeri, Bagan Alir Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 2006
228
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Lampiran - Lampiran
Lampiran 3 Bagan Alir Akuntansi SKPD (2) D.1. Akuntansi SKPD Akuntansi Penerimaan Kas
PPK SKPD Akuntansi Pengeluaran Kas
Akuntansi Aset
Akuntansi Selain Kas
PPK-SKPD menjurnal:
SPJ Penerimaan
SPJ Pengeluaran
SP2D
• SPJ Penerimaan dalam Register Jurnal Penerimaan Kas. • SPJ Pengeluaran dan SP2D dalam Register Jurnal Pengeluaran Kas. • Bukti memorial transaksi Aset Tetap dalam Register Jurnal Umum. • Bukti memorial transaksi Selain Kas dalam Register Jurnal Umum.
Bukti Penerimaan
Bukti Transaksi
Bukti Memorial transaksi Aset Tetap dibuat berdasarkan bukti transaksi yang terdiri dari: • BA Penerimaan Barang • SK Penghapusan Barang • SK Mutasi Barang • BA Pemusnahan Barang • BA Serah Terima Barang • BA Penilaian • BA Penyelesaian Pekerjaan
Register Jurnal Pengeluaran Kas
Jurnal-jurnal tersebut PPK-SKPD diposting ke Register Buku Besar SKPD.
Bukti Memorial transaksi Selain Kas dibuat berdasarkan bukti transaksi yang terdiri dari: • BA Penerimaan Barang • SK Penghapusan Barang • Surat Pengiriman Barang • SK Mutasi Barang • BA Pemusnahan Barang • BA Serah Terima Barang • BA Penilaian
Register Jurnal Umum
Register Buku Besar SKPD
Neraca Saldo SKPD
Berdasarkan Buku Besar SKPD, PPK SKPD membuat Neraca Saldo SKPD.
Sumber : Dep. Dalam Negeri, Bagan Alir Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 2006
229
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Lampiran - Lampiran
Lampiran 4 Bagan Alir Laporan Keuangan SKPD (1) D.2. Laporan keuangan SKPD
Neraca Saldo SKPD
23
Laporan Keuangan SKPD (LRA, Neraca, CALK)
Pembuatan LK SKPD
Dari D.1. Akuntansi SKPD Laporan Keuangan SKPD (LRA, Neraca, CALK) Laporan Keuangan SKPD (LRA, Neraca, CALK)
Otorisasi
SURAT PERNYATAAN
Laporan Keuangan SKPD (LRA, Neraca, CALK)
PPK SKPD
24
Ke D.4. Laporan Keuangan Pemda
Pengguna Anggaran
SURAT PERNYATAAN
PPKD
Sumber : Dep. Dalam Negeri, Bagan Alir Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 2006
230
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Lampiran - Lampiran
Lampiran 5 Bagan Alir Laporan Keuangan SKPD (2)
D.2. Laporan keuangan SKPD Neraca Saldo SKPD
SURAT PERNYATAAN
SURAT PERNYATAAN
PPK SKPD
Laporan Keuangan SKPD (LRA, Neraca, CALK)
Berdasarkan Neraca Saldo SKPD, PPK SKPD menyusun Laporan Keuangan SKPD yang terdiri dari: • Laporan Realisasi Anggaran • Neraca • Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan SKPD (LRA, Neraca, CALK)
PPK SKPD menyerahkan Laporan Keuangan SKPD kepada Pengguna Anggaran untuk diotorisasi.
Laporan Keuangan SKPD (LRA, Neraca, CALK)
Pengguna Anggaran menyerahkan Laporan Keuangan SKPD berikut Surat Pernyataan kepada PPKD
Pengguna Anggaran
Pengguna Anggaran mengotorisasi Laporan Keuangan SKPD, dan membuat Surat Pernyataan.
Laporan Keuangan SKPD (LRA, Neraca, CALK)
PPKD
Sumber : Dep. Dalam Negeri, Bagan Alir Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 2006
231
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Lampiran - Lampiran
Lampiran 6 Bagan Alir Akuntansi SKPKD (PPKD) (1) D.1. Akuntansi SKPD Nota Kredit
Akuntansi Aset
B
Buku Besar Kas
Jurnal Penerimaan/ Pengeluaran Kas
Nota Debet
Laporan Arus Kas
Akuntansi Aset
PENGELOLAAN BARANG / HUTANG DAERAH
PENGELOLAAN BARANG / HUTANG DAERAH
Bukti Transaksi
Bukti Transaksi
Pembuatan Bukti Memorial
Pembuatan Bukti Memorial
Bukti Memorial
Bukti Memorial
PENJURNALAN
Jurnal Umum
Pembuatan Laporan Keuangan
POSTING
PENJURNALAN
Laporan Posisi Kas Harian
Laporan Posisi Kas Harian dilampiri: 1. Nota Debet 2. Nota Kredit
A Laporan Posisi Kas Harian
PENJURNALAN Jurnal Umum
PENJURNALAN
PENJURNALAN
Jurnal Penerimaan Kas
Jurnal Pengeluaran Kas
POSTING A
Terdiri dari: 1. BA Penerimaan Barang 2. SK Penghapusan Barang 3. SK Mutasi Barang 4. BA Pemusnahan Barang 5. BA Serah Terima Barang 6. BA. Penilaian 7. BA Penyelesaian Pekerjaan
B
Terdiri dari: 1. BA Penerimaan Barang 2. SK Penghapusan Barang 3. Surat Pengiriman barang 4. SK Mutasi Barang 5. BA Pemusnahan Barang 6. BA Serah Terima Barang 7. BA. Penilaian
PEMBUATAN NERACA SALDO
A
NERACA SALDO Laporan Arus Kas
PEMBUATAN LK SKPKD 25
LK Pemda (LRA, Neraca, LAK, CALK)
Ke D.4. Laporan Keuangan Pemda
Akuntansi Akuntansi BUD Sumber : Dep. Dalam Negeri, Bagan Alir Siklus Keuangan Penerimaan Kas Pengelolaan Pengeluaran KasDaerah berdasarkan Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 2006
232
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Lampiran - Lampiran
Lampiran 7 Bagan Alir Akuntansi SKPKD (PPKD) (2) D.1. Akuntansi SKPD Berdasarkan Buku Besar Kas, BUD membuat Laporan Arus Kas dan Laporan Posisi Kas Harian.
Nota Kredit Register Jurnal Penerimaan/ Pengeluaran Kas
BUD menjurnal Nota Kredit dan Nota Debet ke dalam Register Jurnal Penerimaan/Pengeluaran Kas.
BUD kemudian memposting jurnal tersebut ke dalam Buku Besar Kas.
Nota Debet
Bukti Transaksi
Bukti Transaksi
Bukti Memorial
Bukti Memorial
Register Jurnal Umum
Register Jurnal Umum
Fungsi Akuntansi juga menjurnal Bukti Memorial transaksi Aset / Hutang dan Bukti Memorial transaksi Selain Kas ke dalam Register Jurnal Umum.
Laporan Posisi Kas Harian
BUD menyerahkan Laporan Arus Kas dan Laporan Posisi Kas Harian yang dilampiri Nota Kredit dan Nota Debet kepada Fungsi Akuntansi SKPKD.
Laporan Posisi Kas Harian
Register Jurnal Penerimaan Kas
Laporan Arus Kas
Register Jurnal Pengeluaran Kas
Berdasarkan Laporan Posisi Kas Harian, Fungsi Akuntansi SKPKD melakukan penjumlahan dalam Register Jurnal Penerimaan Kas dan Register Jumlah Pengeluaran Kas.
Buku Besar SKPKD
Fungsi Akuntansi SKPKD memposting jurnal-jurnal tersebut ke dalam Buku Besar SKPKD.
Neraca Saldo SKPKD
Laporan Keuangan SKPKD (LRA, Neraca, LAK, CALK) Fungsi Akuntansi menggabungkan Neraca Saldo dan Laporan Arus Kas dalam menyusun Laporan Keuangan SKPKD (LRA, Neraca, CALK).
Laporan Arus Kas Berdasarkan Buku Besar SKPKD, Fungsi Akuntansi membuat Neraca Saldo SKPKD.
Sumber : Dep. Dalam Negeri, Bagan Alir Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Permendagri No 13 Tahun 2006 Akuntansi Akuntansi tentang Pedoman Pengelolaan BUD Keuangan Daerah, 2006 Kas Penerimaan Pengeluaran Kas
233
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Lampiran - Lampiran
Lampiran 8 Bagan Alir Laporan Keuangan Pemda (2) D.1. Akuntansi SKPD
PenjabaranLRA
25
LK Pemda (LRA, Neraca, LAK, CALK) Perusahaan Daerah
Konsolidasi (Penggabungan) LK Pemda (LRA, Neraca, LAK, CALK)
LK Pemda (LRA, Neraca, LAK, CALK) LK Perusahaan Daerah
24
LK Pemda (LRA, Neraca, LAK, CALK)
Otorisasi
LK Pemda (LRA, Neraca, LAK, CALK)
LK Pemda (LRA, Neraca, LAK, CALK) LK Perusahaan Daerah
LK Perusahaan Daerah
LK Pemda (LRA, Neraca, LAK, CALK) LK Perusahaan Daerah SURAT PERNYATAAN KDH
LK Pemda (LRA, Neraca, LAK, CALK)
Pembuatan Surat Pernyataan KDH
LK Perusahaan Daerah
26 LK Pemda (LRA, Neraca, LAK, CALK) LK Perusahaan Daerah
KDH
PPKD
SEKDA
Fungsi Akuntansi SKPKD
Sumber : Dep. Dalam Negeri, Bagan Alir Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 2006
234
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Lampiran - Lampiran
Lampiran 9 Bagan Alir Laporan Keuangan Pemda (2) D.4. Laporan Keuangan PEMDA Laporan Keuangan SKPD (LRA, Neraca, CALK)
Fungsi Akuntansi SKPKD melakukan konsolidasi (penggabungan) Laporan Keuangan SKPD, yang diserahkan oleh PPKD.
Laporan Keuangan SKPD (LRA, Neraca, CALK)
PenjabaranLRA
KONSOLIDASI
Laporan Keuangan SKPKD (LRA, Neraca, LAK, CALK)
Laporan Keuangan PEMDA dan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah diserahkan oleh Fungsi Akuntansi SKPKD ke PPKD untuk diotorisasi.
Proses konsolidasi tersebut menghasilkan Laporan Keuangan Pemda dan Penjabaran LRA.
Laporan Keuangan Pemda tersebut disertai oleh Laporan Keuangan Perusahaan Daerah.
Perusahaan Daerah
LK Pemda (LRA, Neraca, LAK, CALK) LK Perusahaan Daerah
Setelah mengotorisasi Laporan Keuangan PEMDA dan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah, PPKD kemudian menyerahkan kedua laporan tersebut kepada SEKDA.
LK Pemda (LRA, Neraca, LAK, CALK) LK Perusahaan Daerah
SEKDA meneruskan kedua laporan tersebut kepada Kepala Daerah.
LK Pemda (LRA, Neraca, LAK, CALK) LK Perusahaan Daerah
LK Pemda (LRA, Neraca, LAK, CALK) LK Perusahaan Daerah
KDH
PPKD
SEKDA
Fungsi Akuntansi SKPKD
Sumber : Dep. Dalam Negeri, Bagan Alir Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 2006
235
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Lampiran - Lampiran
Lampiran 10 Bagan Alir Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (1) D.1. Akuntansi SKPD Dari D.4. Laporan Keuangan Pemda
26
LK Pemda (LRA, Neraca, LAK, CALK)
Surat Pernyataan KDH
Penyampaian LK paling lambat 3 bulan setelah TA berakhir
LK Pemda (LRA, Neraca, LAK, CALK)
LK Perusahaan Daerah
LK Perusahaan Daerah
Surat Pernyataan KDH
LK Pemda (LRA, Neraca, LAK, CALK)
27
YA
LK Perusahaan Daerah
Ke D.5. Pembahasan LK Pemda
Pemeriksaan
MELEWATI BATAS WAKTU
Pemeriksaan diselesaikan paling lambat 2 bulan setelah penerimaan LK Pemda
PenjabaranLRA
Laporan Hasil Pemeriksaan
LK Pemda (LRA, Neraca, LAK, CALK) LK Perusahaan Daerah
Laporan Hasil Pemeriksaan
LK Pemda (LRA, Neraca, LAK, CALK) LK Perusahaan Daerah
Laporan Hasil Pemeriksaan
LK Pemda (LRA, Neraca, LAK, CALK) LK Perusahaan Daerah
Tanggapan dan Penyesuaian
PenjabaranLRA
KDH
BPK
Laporan Hasil Pemeriksaan
Fungsi Akuntansi SKPKD
Sumber : Dep. Dalam Negeri, Bagan Alir Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 2006
236
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Lampiran - Lampiran
Lampiran 11 Bagan Alir Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (2) D.1. Akuntansi SKPD LK Pemda (LRA, Neraca, LAK, CALK)
Surat Pernyataan KDH
LK Perusahaan Daerah
Surat Pernyataan KDH
KDH menyerahkan LK Pemda, LK Perusahaan Daerah beserta Surat Penyataan KDH kepada BPK.
BPK melakukan pemeriksaan atas LK PEMDA dan LK Perusahaan Daerah. Pemeriksaan diselesaikan Pembahasan paling lambat 2 bulan setelah diterimanya LK.
LK Pemda (LRA, Neraca, LAK, CALK)
BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Laporan Keuangan yang telah diperiksa kepada KDH.
LK Perusahaan Daerah
Laporan Hasil Pemeriksaan
Laporan Hasil Pemeriksaan
LK Pemda (LRA, Neraca, LAK, CALK) LK Perusahaan Daerah
LK Pemda (LRA, Neraca, LAK, CALK)
KDH meneruskan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Laporan Keuangan yang telah diperiksa kepada Fungsi Akuntansi untuk disesuaikan.
LK Pemda (LRA, Neraca, LAK, CALK) LK Perusahaan Daerah Laporan Hasil Pemeriksaan
LK Perusahaan Daerah PenjabaranLRA
Fungsi Akuntansi menyerahkan Laporan Keuangan yang disertai Penjabaran LRA kepada KDH Fungsi Akuntansi melakukan pernyesuaian dan menyiapkan tanggapan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan. Fungsi Akuntansi juga menambahkan penjabaran LRA ke Laporan Keuangan.
LK Pemda (LRA, Neraca, LAK, CALK) LK Perusahaan Daerah
PenjabaranLRA Tanggapan dan Penyesuaian
KDH
PPK SKPKD
Fungsi Akuntansi SKPKD
Sumber : Dep. Dalam Negeri, Bagan Alir Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 2006
237
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Lampiran - Lampiran
Lampiran 12 Bagan Alir Pembahasan Laporan Keuangan Pemda (1) D.1. Akuntansi SKPD
Dari D.5. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Raperda Pertanggungjawaban APBD
LK Pemda (LRA, Neraca, LAK, CALK) LK Perusahaan Daerah Paling lambat 6 bulan setelah Tahun Anggaran Berakhir
Penjabaran LRA
LK Pemda (LRA, Neraca, LAK, CALK) Persetujuan bersama paling lambat 1 bulan sejak diterimanya Raperda
Pembahasan
LK Pemda (LRA, Neraca, LAK, CALK) LK Perusahaan Daerah
LK Perusahaan Daerah Penjabaran LRA
Perda Pertanggungjawaban APBD yang harus dipublikasikan
Penjabaran LRA
KDH
PPK SKPKD
Sumber : Dep. Dalam Negeri, Bagan Alir Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 2006
238
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Lampiran - Lampiran
Lampiran 13 Bagan Alir Pembahasan Laporan Keuangan Pemda (2) D.1. Akuntansi SKPD
LK Pemda (LRA, Neraca, LAK, CALK) LK Perusahaan Daerah
Berupa Raperda Pertanggungjawaban APBD
LK Pemda (LRA, Neraca, LAK, CALK) LK Perusahaan Daerah Penjabaran LRA
Penjabaran LRA
DPRD melakukan pembahasan terhadap LK Pemda, LK Perusahaan Daerah, dan Penjabaran LRA. Persetujuan bersama dicapai paling lambat 1 bulan sejak diterimanya Raperda Pertanggungjawaban APBD.
KDH menyerahkan LK Pemda, LK Perusahaan Daerah, dan Penjabaran LRA (Berupa Rependa Pertanggungjawaban APBD) kepada DPRD.
Berupa Perda Pertanggungjawaban APBD
LK Pemda (LRA, Neraca, LAK, CALK) LK Perusahaan Daerah Penjabaran LRA
KDH
PPK SKPKD
Raperda yang disetujui ditetapkan menjadi Perda Pertanggungjawaban APBD (LK Pemda, Perusahaan Daerah, Penjabaran LRA). Perda ini harus dipublikasikan.
Sumber : Dep. Dalam Negeri, Bagan Alir Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 2006
239
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Lampiran - Lampiran
Lampiran 14 Artikel Penyimpangan Laporan Keuangan Pemda
Penyimpangan laporan keuangan pemda dan BUMD capai Rp1,17 triliun Online: Selasa, 02 April 2013 | 18:14 wib ET
JAKARTA, kabarbisnis.com: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 1.871 kasus dugaan pelanggaran aturan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di semester II 2012. Nilainya mencapai Rp 1,17 triliun. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo mengatakan, temuan atas ribuan kasus tersebut sebagian besar terjadi pada pemeriksaan LKPD sebanyak 1.793 kasus dengan nilai Rp1,15 triliun. “Selebihnya terjadi pada pemeriksaan BUMD,” ungkap Hadi di Jakarta, Selasa (2/4/2014). Hadi mengatakan, pada Semester II-2012 BPK memeriksa sebanyak 94 LKPD provinsi/kabupaten/kota tahun anggaran 2011. Sehingga, pada 2012 BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas 520 LKPD tahun anggaran 2011 dari 524 pemda yang wajib menyusun LKPD. “Masih terdapat empat pemda yang terlambat menyerahkan LKPD ke BPK. Selain itu, kami juga telah memeriksa dua LKPD 2010 dan sembilan laporan keuangan PDAM 2011,” ujarnya Hadi menambahkan, terhadap 94 LKPD 2011, BPK memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas 33 LKPD, opini tidak wajar (TW) diberikan kepada tiga LKPD dan tidak memberikan pendapat (TMP) pada 58 LKPD. Dikatakan, hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan bahwa pemda tingkat provinsi dan kota memperoleh opini yang lebih baik dibandingkan dengan pemda kabupaten. “Jadi, pemda kabupaten perlu didorong untuk memperbaiki pengelolaan dan pelaporan keuangannya,” ujar Hadi. Secara garis besar, penyebab LKPD pemda tidak memperoleh opini WTP di 2011, menurut Hadi, disebabkan oleh aset yang belum dilakukan inventarisasi dan penilaian. Selain itu,pemda juga belum melakukan pembatasan lingkup pemeriksaan serta ada kelemahan pada pengelolaan kas, piutang, persediaan, investasi belanja barang/jasa dan belanja modal. “Terhadap sembilan laporan keuangan PDAM 2011 yang diperiksa BPK pada Semester II-2012, opini WTP diberikan kepada dua PDAM, opini WDP kepada tiga PDAM dan opini TMP kepada empat PDAM,” pungkasnya. kbc11
240
MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
