Jurnal Kegiatan Mooc PPPK Guru [PDF]

Citation preview

JURNAL KEGIATAN MOOC PPPK GURU Nama Guru NIP Instansi No .



Hari / Tanggal



1



Senin, 24 Oktober 2022



: Hasan Kaloko : 198112252022211012 : Kementerian Agama Kabupaten Dairi (MIN 1 Dairi) Agend a Ke-



-



-



2



Selasa, 25 Oktober 2022



1



Judul Modul Pembelajaran Sambutan Kepala LAN RI Sambutan Deputi Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN LAN RI Sambutan Kepala Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN LAN RI



Wawasan Kebangsaan dan Nilai-nilai Bela Negara



Materi



Resume Materi



Soal Evaluasi



Jawaban Soal Evaluasi



Materi Kebijakan



Mempersiapkan SDM ASN untuk menyongsong masa depan yang bersih, kompeten dan profesional untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045



-



-



Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN



Value ASN untuk menyongsong masa depan yang lebih baik dengan cara salah satunya berifikir inofativ. Semua bangsa Penguasaan Valuas Penguasaan Literasi



-



-



Manajemen Penyelenggaraa n PPPK



Pembelajaran MOOC PPPK ada 3 bagian (sikap/prilaku bela negara, Nilai2 core Value Didalam penyelengaraan pemerintahan sebagai acuan PPPK dalam bekerja, kedudukan PPPK didalam pemerintahan)



-



-



Wawasan Kebangsaan



Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa (nation character) dan kesadaran terhadap sistem nasional (national system) yang bersumber dari Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera.



1. Menurut anda, apakah urgensi ASN harus berwawasan kebangsaan sehingga menjadi bagian kompetensi ASN ? 2. Uraikan secara singkat sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia ! 3. Menurut anda, apakah relevansi 4 konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara dalam mewujudkan profesionalitas ASN ?



1. Aparatur sipil negara wajib memiliki wawasan kebangsaan yang baik. Seseorang ketika sudah menjadi ASN akan menjadi merepresentasikan negara. Oleh karena itu seorang ASN harus dan wajib menjadi teladan bagi rakyat pada umumnya tentang perilaku yang mencerminkan wawasan kebangsaan yang baik. Dalam penerapan nilainilai tersebut, ASN memiliki 3 fungsi, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik; sebagai pelayan yang berintegritas tinggi ; sebagai perekat persatuan bangsa. 2. Sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia diawali dengan pergerakan nasional yang dilakukan dengan adanya rasa ketidakpuasan masyarakat Indonesia yang merasa terancam dan diperbudak,



sehingga beberapa tokoh bangsa melakukan beberapa gerakan nasional dimulai pada tanggal 20 Mei untuk pertamakalinya ditetapkan menjadi Hari Kebangkitan Nasional. Penetapan tanggal 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional dilatarbelakangi terbentuknya organisasi Boedi Oetomo di Jakarta tanggal 20 Mei 1908 sekira pukul 09.00. Para mahasiswa sekolah dokter Jawa di Batavia (STOVIA) menggagas sebuah rapat kecil yang diinisiasi oleh Soetomo. Pada 1908, beberapa mahasiswa Indonesia di Belanda mendirikan sebuah organisasi perkumpulan pelajar Indonesia yang bernama Indische Vereeniging. Di awal tahun 1925 Indonesische Vereeniging mengubah namanya, menggunakan terjemahan Melayu, menjadi Perhimpunan Indonesia (PI). Di bawah kepengurusan ketua baru Soekiman Wirjosandjojo diputuskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia yang berusaha dicapai lewat strategi solidaritas, swadaya, dan nonkooperasi, tidak hanya perlu memperhatikan aspek “kesatuan nasional” tetapi juga “kesetiakawanan internasional”. Sebagaimana Hari Kebangkitan Nasional, tanggal 28 OKtober untuk pertamakalinya ditetapkan menjadi Hari Sumpah Pemuda. Penetapan tanggal 28 Oktober sebagai Hari Sumpah Pemuda dilatarbelakangi Kongres Pemuda II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928 di Indonesische Clubgenbouw Jl. Kramat 106 Jakarta. Kongres Pemuda II sendiri merupakan hasil dari Kongres Pemuda I yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1926 di Vrijmetselaarsloge (sekarang Gedung Kimia Farma) Jalan Budi Utomo Jakarta Pusat. Kongres tersebut diikuti oleh beberapa perwakilan organisasi pemuda di Hindia Belanda, antara lain : Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Islamieten Bond, Sekar Roekoen, Jong Bataks Bond, Jong Stundeerenden, Boedi Oetomo, Indonesische Studieclub, dan Muhammadiyah. Muhammad Yamin, seorang pemuda berusia 23



tahun yang saat itu menjadi Ketua Jong Sumatranen Bond, menyampaikan sebuah resolusi setelah mendengarkanpidato dari beberapa peserta kongres berupa 3 (tiga) klausul yang menjadi dasar dari Sumpah Pemuda.



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara Pasal 7 Ayat (3), nilai dasar Bela Negara meliputi : a. cinta tanah air; b. sadar berbangsa dan bernegara; c. setia pada Pancasila sebagai ideologi negara; d. rela berkorban untuk bangsa dan negara; dan e. kemampuan awal Bela Negara.



1. Menurut anda, apakah nilai-nilai dasar Beala Negara masih relevan saat ini ? 2. Jelaskan menurut pendapat anda, ancaman yang paling mungkin terjadi saat ini dan mengancam eksistensi NKRI ?



Nilai-Nilai bela Negara



Sistem Administrasi negara kesatuan Republik



1.



2.



Konstitusi atau UUD, yang bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut UUD 1945 hasil Amandemen I, II, III dan IV



1. Jelaskan kedudukan Pancasila dalam konteks penyelenggaraan negaraIndonesia 2. Jelaskan kedudukan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam



Nilai-nilai bela negara adalah cinta akan tanah air, kesadaran untuk berbangsa dan bernegara, dan yakin akan Pancasila menjadi dasar untuk kita lebih membela negara ini. Sikap dan perilaku warga negara yang didasari oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara, pada saat ini masih sangat relevan untuk dilakukan. Karena semangat untuk mencintai negara ini akan selalu ada dan hadir pada sikap dan perilaku warga negara. Ancaman yang paling berbahaya bagi keutuhan NKRI saat ini adalah ancaman dari internal kita sendiri seperti perpecahan karena isu Suku Agama Ras dan Antar Golongan (SARA) serta ancaman dari separatisme yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Ancaman dari dalam ini adalah sangat berbahaya karena sulit dideteksi karena akan menimbulkan kekacauan dan kerusuhan antar anak bangsa. Sedangkan kalau ancaman dari luar, maka kita punya kecenderungan untuk bersatu karena kita memiliki common sense sebagai anak bangsa dan memiliki common enemy ( musuh bersama) yang berasal dari luar



1. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Dalam kedudukannya yangdemikian Pancasila menempati kedudukan



Indonesia



terakhir pada tahun 2002 (UUD 1945) merupakan hukum dasar tertulis dan sumber hukum tertinggi dalam hierarkhi peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Atas dasar itu, penyelenggaraan negara harus dilakukan untuk disesuaikan dengan arah dan kebijakan penyelenggaraan negara yang berlandaskan Pancasila dan konstitusi negara, yaitu UUD 1945.



konteks penyelenggaraan negara Indonesia 3. Jelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 4. Jelaskan kedudukan batang tubuh dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 5. Jelaskan kedudukan dan peran ASN dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia



2.



3.



4.



5.



yang paling tinggi, sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional dalam tata hukum di Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan undang-undang yang berisi aturan dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Kedudukan UUD NRI tahun 1945 adalah sebagai hukum yang paling tinggi dan bersifat fundamental. Kedudukan UUD NRI Tahun 1945 adalah sebagai hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya, karena merupakan sumber legitimasi atau landasan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan di bawahnya. Sehingga semua peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dan harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Beberapa nilai yang terkandung dalam pembukaan UUD diantaranya adalah nilai keteguhan bangsa, nilai kebanggaan dan penghargaan bangsa, nilai spiritual dan nilai prinsip dasar negara. Pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan yaitu sebagai tertib hukum tertinggi, sedangkan didalam pasal-pasal Batang Tubuh UUD 1945 serta peraturan-peraturan hukum yang berada di bawahnya berlaku dan berdasarkan dalam nilainilai yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945. Profesi ASN berlandaskan pada prinsip nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, dan profesionalitas jabatan. Prinsip nilai dasar yang diterapkan oleh ASN mencakup berbagai hal yakni memegang teguh ideologi Pancasila, setia, dan mempertahankan UUD 1945 serta pemerintahan yang sah, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia,



serta menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Kedudukan ASN dalam NKRI sebagai unsur aparatur negara yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah.



3



Rabu, 26 Oktobe r 2022



1



Analisis Isu Kontemporer



Perubahan lingkungan startegis



Isu-isu startegis kontemporer



Teknik Analisis Isu



Ada enam komponen modal Insani dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis (Ancok, 2002), yaitu : 1.Modal Intelektual 2. Modal Emosional 3. Modal Sosial 4. Modal ketabahan (adversity) 5. Modal etika/moral 6. Modal Kesehatan (kekuatan) Fisik/Jasmani Isu-isu Strategis Kontemporer : 1. korupsi 2. Narkoba 3. Terorisme/radikalisme 4. Money Loundring 5. Proxy war 6. Kejahatan Mass Communication (Cyber Crime, Hate Speech, Dan Hoax) Teknik-Teknik Analisis Isu : 1. Teknik Tapisan Isu, teknik tapisan dengan menetapkan rentang penilaian (1-5) pada kriteria; Aktual, Kekhalayakan, Problematik, dan Kelayakan. 2. Teknik Analisis Isu : teknik mapping, Fishbone diagram, anaisis



-



-



-



-



-



-



4



Kamis, 27 Oktobe r 2022



1



Kerangka Kesiapsiagaa Kesiapsiagaan n Bela Negara Bela Negara



Kemampuan awal bela negara



Rencana aksi bela negara



swot 3. Analisis Kesenjangan atau Gap Analysis : Gap Analysis adalah perbandingan kinerja aktual dengan kinerja potensial atau yang diharapkan. Bentuk kesiapsiagaan bela negara adalah kemampuan setiap PNS/PPPK untuk memahami dan melaksanakan kegiatan olah rasa, olah pikir, dan olah tindak dalam pelaksanaan kegiatan keprotokolan yang di dalamya meliputi pengaturan tata tempat, tata upacara (termasuk kemampuan baris berbaris dalam pelaksaan tata upacara sipil dan kegiatan apel), tata tempat, dan tata penghormatan yang berlaku di Indonesia sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Kemampuan awal bela negara, yaitu : Kesehatan Jasmani dan Mental; Kesiapsiagaan Jasmani dan Mental; Etika, Etiket dan Moral; serta Kearifan Lokal. A. Program Rencana Aksi bela Negara ( berupa tabel) B. Penyususnan Rencana Aksi Bela Negara : dilakkan 2 Tahap, yaitu: tahap 1, Tahapan ini dilakukan pada saat On Campus, dan tahap 2 , Tahapan ini dilakukan pada saat Off Campus,



-



-



-



-



-



-



Kegiatan kesiapsiagaan bela negara



5



Jum'at, 28 Oktobe r 2022



2



Beorientasi Pelayanan



Konsep pelayanan Publik



Berorientasi Pelayanan



6



Sabtu, 29 Oktobe r 2022



2



Akuntabel



Potret Pelayanan Publik Negeri Ini



Kesiapan Kesiapsiagaan Bela negara Yaitu diantaranya : A. Baris Berbaris dan Tata Upacara B. Keprotokolan C. Kewaspadaan Diri D. Membangun Tim E. Caraka Malam dan Api Semangat Bela Negara Ada tiga unsur penting dalam pelayanan publik khususnya dalam konteks ASN, yaitu 1) penyelenggara pelayanan publik yaitu ASN/Birokrasi, 2) penerima layanan yaitu masyarakat, stakeholders, atau sektor privat, dan 3) kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan. Dalam lingkungan pemerintahan banyak faktor yang mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya inovasi pelayanan publik, diantaranya komitmen dari pimpinan, adanya budaya inovasi, dan dukungan regulasi. Adanya kolaborasi antara pemerintah, partisipasi masyarakat, dan stakeholders terkait lainnya perlu dibangun sebagai strategi untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya inovasi. Tugas berat Anda sebagai ASN adalah ikut menjaga bahkan ikut berpartisipasi dalam proses menjaga dan meningkatkan kualitas layanan tersebut. Karena, bisa jadi, secara aturan dan payung



-



-



Soal Pilihan Ganda : Materi Pokok 1. Konsep Pelayanan Publik (Halaman 3033)



1.B 2.C 3.C 4. B 5.A 6.C 7.C 8.D 9.B 10.A



Soal Pilihan Ganda : Materi Pokok 2. Berorientasi pelayanan (Halaman 47-50)



1.C 2.B 3.D 4.D 5.A 6.C 7.B 8.A 9.A 10.B



a. Banyak perbaikan yang terjadi di layanan publik yang bisa ditemukan di keseharian Anda, pilihlah salah satu kasus yang pernah Anda alami, dan tulislah perubahan/perbaikan yang terjadi dari kondisi sebelumnya.



a.



Banyak perbaikan yang terjadi di layanan publik yang bisa ditemukan di keseharian saya, salah satu kasus yang pernah saya alami yaitu dalam hal pengurusan adminisitrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam hal penguRUsan data kependudukan masih ada beberapa oknum yang melakukan



hukum sudah memadai, namun, secara pola pikir dan mental, harus diakui, masih butuh usaha keras dan komitment yang ekstra kuat.



b. Masih ada beberapa layanan publik yang belum berubah dari versi buruknya, pilihlah salah satu layanan yang Anda ketahui masih belum berubah tersebut, dan tuliskan harapan perubahan yang Anda inginkan. c. Lihatlah video unik pada tautan ini yang berakting terkait sebuah layanan yang sudah berubah dari bentuk selebelumnya: https://www.instagram.com/reel/CX 3Oa0rJoQ7/?utm_medium=share_sh eet dan tuliskan pendapat Anda.



b.



c.



pencaloan dalam hal pengurusan administrasi kependudukan. Jika langsung pribadi yang mengurus petugas selalu mempersulit untuk penyelesaian kelengkapan administrasi kependudukan. Namun jika melalui calo maka segala kelengkapan pengurusan berupa berkasberkas ditiadakan. Perubahan/perbaikan yang terjadi dari kondisi sebelumnya setelah saya laporkan kepada kepala dinas maka satu persatu sistem yang mereka terapkan secara perlahan tidak ada lagi. Masih ada beberapa layanan publik yang belum berubah dari versi buruknya, salah satu layanan yang saya ketahui masih belum berubah yaitu Seorang sekretaris desa selama masa pengabdiannya di Desa A dinilai bagus. Ia memberikan pelayanan prima terhadap publik. Soal pengurusan KK dan E-KTP juga cepat dan efisien sehingga memuaskan publik. Tetapi, suatu ketika ia dimutasi karena prestasinya itu, ia menempati jabatan baru yang tentunya lebih layak dari sebelumnya. Ia ditempatkan di desa lain. Karena posisi jabatannya kosong, kepala desa kemudian menggantikan posisi sekdes pada orang lain yang menangani bidang lain. Karena begitu cepat sekdes pertama mutasi sehingga tidak ada transfer ilmu atau proses pengkaderan matang di bidang pelayanan KK dan E-KTP. Akhirnya timbul berbagai masalah pelayanan publik dan membuat kualitas kinerja pemerintah desa menjadi turun. Harapan saya dalam hal proses mutasi jabatan diharapkan mempertimbangkan orang yang dimutasi . Menurut video tersebut sudah ada perubahan dalam hal pelayanan publik pengurusan suratsurat. Si petugas sudah menerapkan dengan birokrasi yang jujur, bersih tanpa korupsi. Meskipun orang yang mau mengurus surat-surat mencoba untuk memberikan imbalan akan tetapi si petugas menolaknya. harapan saya sistem seperti inilah yang sangat kita nantikan di semua



pelayanan publik khususnya kepada masyarakat bawah.



Konsep Akuntabilitas



Aspek - Aspek akuntabilitas mencakup beberapa hal berikut yaitu akuntabilitas adalah sebuah hubungan, akuntabilitas berorientasi pada hasil, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan, akuntabilitas memerlukan konsekuensi, serta akuntabilitas memperbaiki kinerja.



1. Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, sering kita dengan istilah kata responsibilitas dan akuntabilitas. Kedua kata tersebut mempunyai arti dan makna yang berbeda. Apa yang membedakan antara responsibilitas dan akuntabilitas dilihat dari pengertiannya? Dan berikan pendapat anda terkait konsep responsibiltas dan akuntabilitas tersebut? 2. Bacalah kembali pembuka Bab II yang dikutip dari Laporan Tahun 2020 Ombudsman Republik Indonesia, menurut Anda, bagaimana kasus itu bila dilihat dari konteks Akuntabilitas? 3. Dalam hal pelayanan publik, masih sering diketemukan keluhan dari masyarakat terhadap kinerja pelayan publik. Masyarakat merasakan kinerja yang lambat, berbelit-belit, maupun tidak efisien ketika berhadapan dengan pelayan publik ataupun birokrasi publik. Padahal sejatinya sebagai abdi negara, birokrasi publik harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, Menurut anda, seberapa penting nilai-nilai akuntabilitas publik jika dikaitkan dengan fenomena tersebut? Jelaskan.



1. Perbedaan akuntabilitas dan responsibilitas adalah akuntabilitas merupakan tanggung jawab pimpinan yang berkaitan dengan keputusan dan hasil yang diraih dalam tugasnya Sedangkan Responsibiltas merupakan pengejawantahan tanggung jawab oleh suatu perusahaan sebagai anggota masyarakat dalam mematuhi hukum dan bertindak sesuai dengan nilai nilai masyarakat. akuntabilitas lebih mengacu pada pertanggung jawaban keberhasilan atau kegagalan pencapaian organisasi sedangkan responsibilitas berhubungan kewajiban melaksanakan wewenang atau amanah yang diterima. Akuntabilitas mempertanggung jawabkan pelaksanaan wewenang atau amanah tersebut. 2. Laporan tahun 2020 ombudsman republik indonesia, menurut anda, bila dilihat dari konteks akuntabilitas kepolisian dalam hal ini sebagai penegak hukum sudah memiliki tanggung jawab penuh atas, pikiran, perbuatan, cara kerja, serta setiap keputusan yang dibuat dalam penyelesaian kasus yang dialami oleh sdr. romi. kepolisian sudah berupaya memediasi untuk berdamai antara pelapor dengan tersangka. meskipun awalnya kasus ini membuat pelapor merasa tidak puas sehingga membuat laporan kepada ombudsman karena kedua belah pihak akhirnya sepakat untuk berdamai. 3. Dalam hal pelayanan publik, masih sering diketemukan keluhan dari masyarakat terhadap kinerja pelayan publik. Masyarakat merasakan kinerja yang lambat, berbelit-belit, maupun tidak efisien ketika berhadapan dengan pelayan publik ataupun birokrasi publik. Padahal sejatinya sebagai abdi negara, birokrasi publik harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, Menurut saya, sangat penting nilai-nilai akuntabilitas publik jika dikaitkan dengan fenomena tersebut karena



1. Studi kasus hal 46 2. Mengisi Tabel hal 48



Panduan Prilaku Akuntabel



Hal-hal yang penting diperhatikan dalam membangun lingkungan kerja yang akuntabel adalah: 1) kepemimpinan, 2)transparansi, 3) integritas, 4) tanggung jawab (responsibilitas), 5) keadilan, 6) kepercayaan, 7)keseimbangan, 8) kejelasan, dan 9) konsistensi.



tujuan Akuntabilitas adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Penyelanggara pemerintah harus memahami bahwa mereka harus mempertanggung jawabkan hasil kerja kepada publik. 1. Untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung dimensi Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum, Akuntabilitas Proses, Akuntabilitas Program, serta Akuntabilitas Kebijakan. Berdasarkan studi kasus di halaman 46 ini menerut saya studi kasus tersebut termasuk dimensi Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum. Pemerintah Pusat maupun daerah sudah memulai program pengadaan barang dan jasa dengan mekanisme secara elektronik yang disebut e-procurement. Tujuannya adalah pertama, agar tidak ada main mata antara pengada proyek dan pihak yang mengadakan proyek (Meminimalisir Kasus KKN). Kedua, agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dapat dilaksanakan dengan cepat dan teratur. Jadi dengan menerapkan program ini sehingga terwujud penyelenggaraan pemerintahan yang jujur, bersih tanpa korupsi dan memiliki Untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung 3 dimensi yaitu Akuntabilitas kejujuran dan hukum, Akuntabilitas proses, Akuntabilitas program, dan Akuntabilitas kebijakan. 2. Kondisi apa yang membuat cerita di video itu berpotensi menjadi kasus Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan video singkat tersebut dengan gratifikasi bisa menimbulkan adanya tindak korupsi dalam hal proses lelang. Maka sebagai bagian dari ASN mari kita dukung dan kita tolak gratifikasi. Jenis tindak pidana korupsi apa yang relevan dengan cerita di video itu



diawali dengan adanya gratifikasi. Pihak di dalam video itu yang akan terjerat dalam kasus korupsi si pemberi dan si penerima. Kondisi yang bisa menjadikan cerita di dalam video itu menjadi sebuah kasus Tindak Pidana Korupsi karena adanya gratifikasi. Dampak yang akan terjadi ke depannya bila cerita tersebut menjadi sebuah kasus Tindak Pidana Korupsi akan berdampak pada perekonomian menyumbang banyak untuk meningkatnya kemiskinan masyarakat di sebuah negara. Dampak korupsi melalui pertumbuhan ekonomi adalah kemiskinan absolut. Sementara dampak korupsi terhadap ketimpangan pendapatan memunculkan kemiskinan relatif. Menurut saya yang dilaukan oleh Pejabat Lelang sudah benar karena diawali dari penolakan gratifikasi . Selain Pemenang Lelang dan Pejabat Lelang, yang bisa berperan agar kasus itu tidak terjadi adalah para panitia lelang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Bila saya harus memilih salah satu peran dalam video itu, yang akan saya lakukan adalah menolak gratifikasi dan melaporkan kepada pihak yang berwajib



Akuntabel dalam Konteks Organisasi Pemerintahan



Ada 2 jenis umum konflik kepentingan yaitu keuangan(Penggunaan sumber daya lembaga termasuk dana, peralatan atau sumber daya aparatur untuk keuntungan pribadi) dan nonkeuangan (Penggunaan posisi atau wewenang untuk membantu diri sendiri dan /atau orang lain).



1. Studi kasus hal 61 2. Mengisi Tabel hal 63



Konflik kepentingan adalah situasi yang timbul di mana tugas publik dan kepentingan pribadi bertentangan. Ada dua jenis umum Konflik Kepentingan yaitu Keuangan (Penggunaan sumber daya lembaga termasuk dana, peralatan atau sumber daya aparatur untuk keuntungan pribadi) dan NonKeuangan (Penggunaan posisi atau wewenang untuk membantu diri sendiri dan / atau orang lain). Ada contoh studi kasus seperti berikut: Bahwa ada seseorang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menunjuk satu pemenang tender proyek pengadaan barang dan jasa publik tanpa melalui proses yang akuntabel dan transparan (terindikasi ada permainan atau kongkalikong antara pemberi dan penerima proyek). Dilihat dari jenis umum konflik kepentingan, temasuk jenis konflik kepentingan



pribadi. Berdasarkan tulisan tersebut, Kondisi yang membuat berita itu berpotensi menjadi kasus Tindak Pidana Korupsi adanya SPPD fiktif, dan dugaan mark up anggaran. Jenis tindak pidana korupsi yang relevan dengan berita itu Kerugian Keuangan Negara. Pihak di dalam berita itu yang akan terjerat dalam kasus korupsi ASN di Pemerintah Kota Dumai, pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) bagian umum, bagian keuangan, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Dumai. Kondisi yang bisa menjadikan cerita di dalam berita itu menjadi sebuah kasus Tindak Pidana Korupsi DIAWALI DARi temuan BPK dengan adanya temuan SPPD Fiktif dan mark up anggaran yang melibatkan ASN di Pemerintah Kota Dumai. Dampak yang akan terjadi ke depannya setelah berita itu terjadi meningkatnya kemiskinan masyarakat Karena dampak korupsi terhadap ketimpangan pendapatan memunculkan kemiskinan relatif. Bila Saya harus memilih salah satu peran dalam berita itu, yang akan saya lakukan adalah memberikan sanksi kepada ASN yang terlibat dalam tindak pidana korupsi tersebut. Kondisi apa yang membuat berita itu berpotensi menjadi kasus Tindak Pidana Korupsi disebabkan temuan fiktif dari SPPD ASN dan adanya mark up anggaran sehingga menimbulkan kerugian negara. Jenis tindak pidana korupsi yang relevan dengan berita itu kerugian Keuangan negara.