Kabinet Wilopo [PDF]

Citation preview

BAB I PENDAHULUAN



A.



Latar Belakang Pada tanggal 17 Agustus 1950 Indonesia kembali ke Negara kesatuan, konstitusi yang dipakai adalah UUDS 1950. Dengan UUDS 1950 sistem pemerintahan berubah dari presidensil menjadi parlementer. Dengan demikian sejak tahun 1950 Indonesia memasuki era demokrasi parlementer atau liberal. Demokrasi Liberal lahir dari rangkaian kekecewaan empat tahun setelah proklamasi, berdasarkan keputusan Ronde Tofel Conferentie alias Konferensi Meja Bundar di Den Haag, negeri Belanda. Republik Indonesia



diharuskan



menambahkan



kata



“Serikat”



pada



namanya. Pelaksanaan demokrasi liberal sesuai dengan konstitusi yang berlaku saat itu, yakni Undang Undang Dasar Sementara 1950. Kondisi ini bahkan sudah dirintis sejak dikeluarkannya maklumat pemerintah tanggal 16 Oktober 1945 dan maklumat tanggal 3 November 1945, tetapi kemudian terbukti bahwa demokrasi liberal atau parlementer yang meniru sistem Eropa Barat kurang sesuai diterapkan di Indonesia. Pemerintahan Republik Indonesia dijalankan oleh suatu dewan mentri dan bertanggung jawab kepada parlemen (DPR). Sistem politik pada 1



masa demokrasi liberal telah mendorong lahirnya partai-partai politik, karena menganut sistem multi partai. Tahun 1950 sampai 1959 merupakan masa berkiprahnya parta-partai politik. Dua partai terkuat pada masa itu (PNI & Masyumi) silih berganti memimpin kabinet. Dalam kurun waktu 9 tahun terjadi 7 kali pergantian kabinet. Karena masing-masing partai bersaing memperebutkan pimpinan pemerintahan. Hai itu menimbulkan ketidakstabilan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan keamanan. Kabinet-kabinet yang berkuasa adalah kabinet Natsir, Sukiman, Wilopo, Ali Sastroamidjoyo I, Burhanudin Harahap, Ali Sastroamidjoyo II, dan Juanda.



B.



Rumusan Masalah Pada makalah ini rumusan masalah yang akan dibahas yaitu sebagai berikut : 1. 2. 3.



Bagaimana proses terbentuknya Kabinet Wilopo ? Apa sajakah partai-partai pendukung Kabinet wilopo ? Faktor–faktor apa saja yang menyebabkan Kabinet Wilopo



jatuh ?



C.



Tujuan Penulisan 1. Untuk mengetahui terbentuknya Kabinet Wilopo. 2. Untuk mengetahui partai–partai pendukung



Kabinet



Wilopo. 3. Untuk mengetahui faktor–faktor jatuhnya Kabinet Wilopo.



2



BAB II KABINET WILOPO DI ERA DEMOKRASI PARLEMENTER



A.



Proses Terbentuknya Kabinet Wilopo Setelah dimisionernya kabinet Soekiman dari jabatannya kembali Republik Indonesia dihadapkan pada permasalah yang sama, yakni kekosongan pemerintahan. Selama tiga puluh lima hari Indonesia mengalami krisis kabinet. Baru lima hari setelah pengunduran kabinet diterima Presiden memulai babak baru untuk melakukan hearing dengan para pimpinan partai-partai. Presiden hanya memanggil perwakilan dari pihak-pihak yang telah duduk di kursi kabinet Soekiman (Herbert Feith, 2009: 85). Dalam proses hearing tersebut disampaikan keinginan para pemimpin partai untuk membentuk kabinet baru yang kuat. Terdapat beberapa peristiwa yang terjadi sebelum Wilopo terpilih sebagai Perdana Menteri dalam kabinetnya, diantaranya : 1. Pembentukan Kabinet oleh Prawoto Mangkusasmito dan Sidik Djojosukarto Proses hearing yang dilakukan di istana merdeka yang telah dimulai sejak tanggal 28 Februari sampai 1 Maret 1952 telah membawa hasil. Pada tanggal 1 Maret pagi Preiden Soekarno Menunjuk Prawoto Mangkusasmito dari Masyumi dan 3



Sidik Djojosukarto dari PNI sebagai formatur kabinet yang baru (P. N. H. Simanjuntak, 2007 : 125). Dari kedua partai ini menyatakan bahwa keduanya telah siap dalam menghadapi pembentukan kabinet yang baru. Hal ini dapat dilihat dari persiapan yang matang yang dilakukan kedua partai. Masyumi telah menyusun program pemerintahan yang prinsipnya telah dikemukakan Natsir kepada Presiden pada saat proses hearing. Sedangkan



juru



bicara



PNI



sehari



sebelumnya



telah



menerangkan bahwa PNI sudah siap menghadapi pembentukan kabinet baik program, pencalonan menteri, maupun penunjukan formatur (Merdeka, Sabtu 1 Maret 1952). Dalam menjalankan tugas untuk membentuk kabinet baru yang kuat, presiden tidak memberi batasan waktu kepada kedua formatur, akan tetapi diharapkan agar selekas mungkin mengajukan daftar menterimenteri baru (Merdeka, Senin 3 Maret 1952). Kedua formatur mulai



melakukan



kesepakatan



perundinganperundingan



dalam



dua



partai



tersebut.



guna Hari



mencapai keempat



pembentukan kabinet, telah tercapai kemajuan yang pesat. Antara kedua formatur telah selesai mengadakan formulering program kabinet. Rencananya Eabu malam, 5 Maret 1952 formatur akan mengadakan pertemuan dengan wakil-wakil partai mulai dari PIR, Partai Katolik, Partai Buruh dan PSI. Dalam perundingan malam itu partai-partai menyetujui program kerja 4



yang diajukan oleh kedua formatur, Parindra memberi saran agar program kabinet harus mengutamakan hal-hal sebagai berikut: (Merdeka, 5-6 Maret 1952), 1) Menyelenggarakan keamanan dalam jangka pendek. 2) Menyelenggarakan kemakmuran rakyat yang riel dan efektif dalam jangka pendek. 3) Pemilu selekasnya 4) Menyederhanakan pemerintahan pusat, menyelenggarakan pemerintah daerah dan mengisi otonomi. 5) Menyelenggarakan perundang-undangan perburuhan yang baik. 6) Memasukan Irian Barat. 7) Mengganti Uni Statue dengan perjanjian biasa. 8) Politik luar negeri yang bebas dan aktif. Setelah dilakukan perundingan-perundingan mengenai program kerja giliran dalam kini kedua formatur dihadapkan dalam permasalahan



personalia.



Dalam



tubuh



masyumi



sendiri



terdapat perbedaan pandangan tentang siapa yang akan dicalonkan sebagai perdana menteri. Nahdlatul Ulama (NU) yang juga bagian dari Masyumi, telah mengadakan kongres yang juga dihadiri enam organisasi islam di Surabaya guna menetukan siapa yang dicalonkan menjadi Perdana Menteri. Dalam Perdana



kongres Menteri



tersebut



telah



ditetapkan



bahwa



harus



tetap



dipegang



oleh



jabatan



Soekiman



Wirjosenjojo. Selain menuntut kursi Perdana Menteri NU juga menghendaki kursi Menteri urusan agama dipegang oleh orangorang yang disetujuinya. Apabila tuntutan tersebutkan tidak 5



terpenuhi maka NU akan melepaskan diri dari Masyumi, atau setidaknya NU akan bersikap pasif dalam pembentukan kabinet baru (Merdeka, 10 Maret 1952). Konflik dalam tubuh Masyumi ini



membuat



Partai



koalisinya



yakni



PNI



mulai



enggan



melanjutkan usahanya. PNI tidak menyetuju tuntutan tersebut. Apabila tuntutan Masyumi tidak dicabut sudah dipastikan bahwa usaha kedua formatur akan menemukan kegagalan. Permasalahan mengenai personalia dalam tubuh kedua partai ini nampaknya menemui jalan buntu. Akhirnya Selasa, 18 Maret 1952, pukul 20.15 Prawoto dan Sidik terpaksa mengembalikan mandatnya kepada Presiden karena pembentukan kabinet baru mengalami banyak hambatan dan kesulitan. Kedua formatur sehari sebelumnya telah saling bertukar nota. Dalam nota Prawoto



Mangkusasmito



dijelaskan



bahwa



untuk



kabinet



selanjutnya kementrian luar negeri harusnya dipegang oleh PNI mengingat jatuhnya kabinet Soekiman dikarenakan persetujuan MSA dimana kementrian luar negeri dipegang oleh Masyumi. Dalam nota Prawoto maupun Sidik juga ditegaskan untuk membentuk kabinet baru yang kuat, mendapat dukungan yang besar dari parlemen dan rakyat. Menurut PNI kursi perdana menteri dan menteri luar negeri harusnya tidak ditangan satu partai (Merdeka, 10 Maret 1952). Kegagalan kabinet yang dibentuk hampir tiga mingu ini terletak pada perbedaan 6



interpretasi terhadap penempatan personalia atau formasi dalam tubuh kabinet. Selain itu menurut Sidik usaha-usaha membentuk kabinet ini terhalang oleh usul Prawoto yang menunjuk calon menteri Masyumi hanya dari kalangan Natsir. Sidik lebih suka bila semua kelompok dalam Masyumi mewakili (Merdeka,



20



Maret



1952).



Prawoto



berpendapat



bahwa



kegagalan formatur disebabkan oleh perbedaan antar keduanya mengenai personalia dan komposisi kabinet (Deliar Noer, 1987 : 223) 2. Pembentukan Kabinet oleh Wilopo Di hari yang sama, setelah membebaskan



Prawoto



dan



Sidik



dari



tugasnya



sebagai



formatur 19 Maret pagi, Presiden Soekarno menunjuk Wilopo dari PNI sebagai formatur untuk membentuk kabinet yang baru (Herbert Feith, 2009: 87). Keputusan ini disahkan cera resmi sesuai keputusan presiden no. 71 tahun 1952 (ANRI, 1962). Sebelum menunjuk Wilopo Presiden telah berunding dengan Mr. Tambunan, ketua parlemen (Merdeka, 20 Maret 1952) dan parlemen menyatakan mendukung keputusan tersebut. Dalam kabinet Soekiman, Wilopo yang menduduki kursi menteri perekonomian telah berperan aktif dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia pada saat itu, terutama ketika terjadi Krisis Beras, Wilopo mengeluarkan kebijakan yang bernama “Injeksi Beras”. 7



Formatur Wilopo, dalam usahanya membentuk kabinet baru telah banyak dipermudah, karena sebelumnya antara PNI dan Masyumi telah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal pokok. Wilopo dianggap sebagai orang yang tepat dalam memimpin pemerintahan (Wilopi 70 tahun, 1979 :113). Disamping itu mengenai program kerja, Wilopo sepakat dengan program kerja yang telah disusun Prawoto dan Sidik sehingga ia tinggal melanjutkannya. Dukungan terhadap Wilopo dalam melaksanakan tugasnya tidak hanya datang dari PNI, partai asalnya. Masyumi menyatakan mendukung Wilopo sebagai formatur kabinet yang baru.



Sedangkan



perkembangan



Masyumi



sebelum



aliran



Soekiman



menyatakan



akan



melihat



dukungannya



kepada



Formatur. Meskipun demikian Masyumi aliran ini akan tetap memberikan



orang-orangnya



apabila



diminta



oleh



formatur



meskipun aliran ini masih menuntut beberapa posisi dalam kabinet walaupun tuntutan ini tidak bersifat mutlak. Dukungan besar yang datang dari Masyumi dilatar belakangi sikap netral Wilopo, meskipun ia berasal dari PNI namun Wilopo juga senantiasa merangkul dan menjaga kedekatan dengan pemimpin partai Masyumi. Berbeda dengan Partai Masyumi, Partai Buruh dan Parindra akan melihat perkembangan pekerjan Wilopo terlebih dahulu sebelum menyatakan dukungannya. Demikian Pula dengan PSI yang belum menentukan sikapnya (Merdeka. 20-21 Maret 8



1952). Dengan banyaknya dukungan dari beberapa partai Wilopo dapat dengan mudah menentukan penempatan personalia dalam kabinet. Ketika sebelumnya PSI sempat meragukan tindakan Wilopo



dalam



menentukan



Personalia



terutama



ketika



memutuskan siapa saja orang masyumi yang akan duduk dalam kabinet. Mengingat keretakan yang terjadi dalam tubuh Masyumi akhirnya Wilopo menyerahkan wewenang pada Masyumi untuk menentukan calon-calonnya sendiri (Merdeka. 22 Maret 1952). Kebijakan yang diambil Wilopo ini membuat kalangan politisi menyatakan bahwa Wilopo dapat diterima oleh segenap partai. Sukses



mengatasi



permasalahan



dari



partai



Masyumi,



kini



keikutsertaan PIR dan Demokrat membawa hambatan baru bagi formatur Wilopo. Hal ini dikarenakan kedua fraksi ini mengajukan tuntutan mutlak terhadap beberapa kursi penting dalam cabinet (Merdeka. 22 Maret 1952). Selain itu komposisi dan personalia menjadi tugas rumah yang harus diselesaikan oleh formatur, namun soal ini dapat dipecahkan dengan adanya bantuan dari partai yang bersangkutan. Pada 27 Maret 1952 gabungan fraksi PIR dan Demokrat telah menyampaikan notanya kepada formatur kabinet. Nota tersebut berisi tentang penjelasan bahwa partainya telah menyampaikan bahwa PIR – Demokrat tidak ikut bergabung dalam kabinet baru. Meskipun demikian bukan berarti PIR – Demokrat akan menempatkan dirinya pada golongan oposisi. 9



Sebaliknya kedua fraksi ini siap membantu tiap-tiap tindakan pemerintah



(Merdeka.



27



Maret



1952).



Meskipun



demikian



formatur Wilopo masih sangat berharap bahwa kedua fraksi tersebut mau bergabung dalam parlemen, maka ia terus berusaha menjelaskan pada kedua fraksi meskipun usahanya mengalami kegagalan.



Ketidak



ikutsertaan



P.I.R



dan



Demokrat



tidak



menguarangi suara pendukung lahirnya kabinet Wilopo ini. Dukungan lebih luas didapat dari ikutnya PSI (Partai Sosialis Indonesia) dan PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia) dalam pemerintahan (Wilopo, 1976: 28). Selain itu kondisi politik semakin membaik dengan banyaknya dukungan partai-partai pada kabinet Wilopo hal ini ditunjukan dengan PKI yang sejak jatuhnya kabinet Amir Syarifudin terus menurus dalam oposisi, mendukung kabinet Wilopo maka Badan Permusyawaratan Partaipartai jadi kehilangan artinya dan sejak saat itu berhenti melakukan kegiatan-kegiatannya (Soebagijo I. N, 1982: 79). Dengan adanya hubungan-hubungan politik baru ini, otomatis berakhirlah



aksi-aksi



pemogokan



yang



terjadi



pada



masa



pemerintahan Kabinet Soekiman. Pada 30 Maret 1952 formatur Wilopo pada pukul 12.30 telah menyerahkan susunan kabinet kepada Presiden (Merdeka, 31 Maret 1952). Menanggapi hal tersebut Presiden menerangkan bahwa susunan tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu sambil menunggu Wakil Presiden 10



Moh. Hatta yang pada saat itu masih berada di luar kota. Hal ini menimbulkan Protes dari Wakil Ketua I DPR Mr. A. M. Tambunan, karena



dianggap



inkonstitutional



dan



belum



pernah



terjadi



sebelumnya (Wilopo 70 Tahun, 1979 : 113). Disisi lain Jusuf Wibisono dan Sayuti Melik mendukung tindakan Presiden tersebut. Hal ini dikarenakan melihat NU yang posisinya menjadi ambigu pasca keluar dari Masyumi, selain itu adanya kebingungan PNI dalam menentukan posisi siapa yang akan duduk sebagai menteri luar negeri (Herbert Feith. 2009 : 93). Terlepas dari semua itu setelah semua masalah dirundingkan dan dibicarakan akhirnya kabinet baru resmi dibentuk. Kamis, 3 April 1952, Presiden melantik Kabinet Wilopo secara resmi (Merdeka, 4 April 1952). Dengan dilantiknya kabinet yang baru menandai berakhirnya masa kekosongan pemerintahan yang telah berlangsung selama 40



hari.



Setelah



proses



pelantikan



kabinet



baru



langsung



dilakukan upacara timbang terima pemerintahan dari kabinet sebelumnya, yaitu Kabinet Soekiman kepada Kabinet Wilopo pada pukul 13.00 sampai pukul 13.15 (ANRI, 1952). Dalam upacara tersebut dihadiri seluruh menteri dari Kabinet Soekiman yang telah demisioner, seluruh menteri dari Kabinet Wilopo, Presiden dan Wakil presiden. Proses verbal dan Proses timbang terima antara masing-masing menteri antara menteri pada kabinet yang telah dimisioner dan menterimenteri baru berlangsung pada 11



tangal 5 April 1952 (ANRI, 1964). Hal ini dilakukan untuk membulatkan program kerja dan menyelesaikan permasalahanpermasalah yang masih mengganjal dalam tubuh parlemen terutama mengenai personalia dalam tubuh kabinet. B.



Susunan Kabinet Wilopo Wilopo sebagai formatur dalam melaksanakan tugasnya untuk membentuk kabinet baru yang kuat setelah jatuhnya Kabinet



Soekiman



telah



melakukan



usaha



yang



maksimal.



Akhirnya pada tanggal 30 April 1952 pukul 12.30 WIB Wilopo mendatangi Presiden dan menyampaikan daftar susunan kabinet yang telah selesai disusunnya. Rencanya dalam kabinet baru ini akan ada enam belas kementerian, susunannya sebagai berikut: (Merdeka, 31 Maret 1952) 1. Perdana Menteri : Mr. Wilopo (PNI) 2. Wakil Perdana Menteri : Prawoto Mangkusasmito (Masyumi) 3. Menteri Luar Negeri : Mukarto (PNI) 4. Menteri Dalam Negeri : Mr. Moh. Roem (Masyumi) 5. Menteri Perekonomian : Mr. Sumanang (PNI) 6. Menteri Pertahanan : Sultan Hamengkubuwono (tak berpartai) 7. Menteri Keuangan : Dr. Sumitro (PSI) 8. Menteri Kehakiman : Mr. Lukman Wirjadinata (PSI) 9. Menteri Pertanian : Sardjan (Masyumi ) 10. Menteri Kesehatan : Dr. J. Leimena (Parkindo) 11. Menteri Urusan Pegawai : Raden Pandji Suroso (Parindra) 12. Menteri Pekerjaan Umum : Ir. Suwarto (Partai Khatolik) 13. Menteri Perhubungan : Ir. Djuanda (tak berpartai) 14. Menteri Pendidikan, Pengajaran dan kebudayaan : Dr. Bahder Djohan (tak berpartai) 15. Menteri Penerangan : Arnold Monomutu (PNI) 16. Menteri Agama : Fakih Usman (Masyumi) 17. Menteri Perburuhan : Iskandar Tedjakusuma (Partai Buruh) 18. Menteri Sosial : Anwar Tjokroaminoto (PSII)



12



Susunan yang diajukan formatur Wilopo ini tidak langsung diterima oleh Presiden. Pada 1 April 1952 pukul 19.30 Presiden Soekarno mengumumkan susunan Kabinet Wilopo, setelah dua hari lamanya mempertimbangkan daftar susunan yang telah diadjukan



oleh



formatur



(Merdeka.



2



April



1952).



Dalam



pertimbangan tersebut diputuskan untuk merubah sedikit susunan kabinet, yaitu Menteri Luar Negeri tidak dipegang oleh Mukarto Notowidigdo. Wilopo sendiri yang akan mendudukikursi sebagai menteri luar negeri ad interim, disamping ia duduk sebagai perdana menteri (Merdeka, 2 April 1952). Hal ini dianggap baik untuk kepentingan negara. Kebijakan ini masih terus menjalani proses perundingan antara Perdana Menteri Wilopo dan Presiden Soekarno. Mengingat apabila Wilopo yang duduk pula sebagai menteri Luar Negeri, maka akan banyak persoalan pula yang muncul. Pada 3 April 1952, Mangunsarkoro juru bicara PNI menerangkan



bahwa



semalam



sebelumnya



telah



terjadi



perundingan antara Perdana Menteri dan Presiden. Akhirnya Presiden menyetujui diangkatnya Mukarto sebagai Menteri Luar Negeri (Merdeka, 3 April 1952). Duduknya Mukarto dalam kabinet merupakan elemen penting dalam susunan kabinet. Akhirnya susunan kabinet Wilopo kembali seperti draft susunan yang diajukan pada Presiden awalnya. Kabinet Wilopo resmi dilantik pada 3 April 1952 dengan susunan PNI dan Masyumi masing13



masing empat orang, PSI dua orang, PKRI, Parkindo, Parindra, Partai Buruh dan PSII, masing-masing satu orang dan tiga orang tak berpartai lainnya (Wilopo 70 tahun, 1979 : 113). Wilopo sendiri masih menjadi Perdana Menteri merangakap Menteri Luar Negeri ad Interin sejak 3 April 1952 sampai 29 April 1952. Hal ini tercantum dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia no. 99 Tahun 1952 (ANRI, 1952).



C.



Program Kabinet Wilopo Dalam melaksanakan pemerintahannya, program Kabinet Wilopo tidak banyak berbeda dengan Kabinet sebelumnya, setidaknya ada enam program Kabinet Wilopo, yaitu : 1. Organisasi Negara a. Melaksanakan pemilihan umum untuk



konstituante dan



Dewan -dewan Daerah (konstituante, DPR, dan DPRD). Program untuk menyelenggarakan pemilu ini merupakan program yang diutamakan dalam kabinet Wilopo. b. Menyelesaikan penyelenggaraan dan mengisi



otonomi



daerah. c. Menyederhanakan organisasi pemerintah pusat. 2. Kemakmuran a. Memajukan tingkat penghidupan rakyat dan mempertinggi produksi nasional, terutama bahan makanan rakyat, dan b. Melanjutkan usaha perubahan agraria 3. Keamanan



14



Menjalankan keamanan



segala



dengan



sesuatu



untuk



kebijaksanaan



mengatasi



sebagai



masalah



negara



hukum,



menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara, dan mengembangkan



tenaga



masyarakat



untuk



menjamin



keamanan dan ketentraman.



4.



Perburuhan



Memperlengkap



perundang-undangan



perburuhan



untuk



meningkatkan derajat kaum buruh guna menjamin proses produksi nasional. 5.



Pendidikan dan Pengajaran Mempercepat



usaha-usaha



perbaikan



untuk



pembaharuan



pendidikan dan pengajaran. 6. Luar Negeri a. Mengisi politik luar negeri yang bebas dan aktif yang sesuai dengan kewajiban kita dalam kekeluargaan bangsa-bangsa dan dengan kepentingan nasional menuju perdamaian dunia. b. Menyelesaikan penyelenggaraan perhubungan Indonesia Belanda



atas



berdasarkan



dasar



Unie-statuut



perjanjian



menjadi



internasional



hubungan



biasa



dan



menghilangkan hasil-hasil Konferensi Meja Bundar yang merugikan rakyat dan Negara.



15



c. Meneruskan perjuangan memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Indonesia secepatnya.



D.



Partai- partai Pendukung Kabinet Wilopo Kabinet



Wilopo



mendapat



dukungan



koalisi



dari



PNI,



Masyumi dan PSI. Akan tetapi, kedua partai itu (PNI dan Masyumi) sejak



permulaannya



memang



merupakan



mitra



yang



tidak



bersemangat untuk bekerja sama. Berlangsung penyusunan kembali kekuatan-kekuatan politik secara besar – besaran. PNI semakin mencurigai motivasi – motivasi keagamaan dari beberapa pemimpin



Masyumi



dan



mencari



sekutu-sekutu



untuk



membantunya menunda pemilihan umum, karena merasa takut bahwa Masyumi mungkin akan meraih kemenangan yang sangat besar. PKI dengan strategi front persatuan nasionalnya, bersedia menawarkan bantuannya kepada PNI dan tidak mencela kabinet seperti yang dilakukannya terhadap kabinet sebelumnya. Semua orang yang ditangkap dalam operasi pembersihan anti komunis pada tahun 1951 kini dibebaskan. PKI maupun PNI merupakan partai-partai yang dukungan utamanya berasal dari kalangan orang-orang Jawa abangan, aliansi kedua partai itu mungkin merupakan aliansi yang wajar walaupun juga mengandung benihbenih persaingan.



16



Hatta dan Sjahrir, yang pada tahun 1931 telah dikeluarkan dari Perhimpunan Indonesia oleh kaum komunis, menganggap PKI sebagai suatu ancaman yang muncul kembali. Oleh karena itu para pengikut dan pengagum mereka dalam Masyumi dan PSI menjadi semakin benar-benar anti PKI dan kedua partai itu semakin erat hubungannya. Partai – partai tersebut dipersatukan pula oleh persamaan keduanya yang memiliki kaum intelektual Sumatera yang berpendidikan Belanda sebagai pemimpin – pemimpin nasional. Partai



Sosialis



Indonesia



(PSI)



didukung



oleh



kaum



intelektual Jakarta tetapi hanya mendapat sedikit dukungan umum dikota-kota lainnya. PSI berpengaruh di kalangan pejabat tinggi pemerintahan dan mempunyai pendukung di kalangan tentara pusat. Sedangkan Masyumi mewakili kepentingan-kepentingan politik Islam. Basis politik Masyumi terdiri atas kaum muslim yang taat, termasuk sebagian besar kaum borjuis pribumi, para kyai dan ulama, serta kaum gerilya Hizbullah dan Sabilillah yang didemobilisasikan. Basis utama Partai Nasional Indonesia (PNI) ialah didalam birokrasi dan kalangan para pegawai kantor. Di daerah pedesaan Jawa partai ini memiliki daya tarik yang sangat besar bagi masyarakat



muslim



nominal



(abangan).



Demikian



pula



PNI



mendapat banyak dukungan di daerah-daerah Kristen di luar Jawa 17



dan di Bali yang menganut agama Hindu, dimana juga terdapat perasaan-perasaan anti Islam. Pada mulanya basis PKI terutama adalah kaum buruh perkotaan dan perusahaan pertanian yang diorganisasikan melalui federasi



serikat



SOBSI



(Sentral



Organisasi



Buruh



Seluruh



Indonesia), yang sepenuhnya dikendalikan oleh PKI. Kemudian partai ini melebarkan sayap ke sektor-sektor kemasyarakatan lainnya, termasuk kaum tani, yang menjadikannya kehilangan banyak sifat proletarnya. Motivasi partai-partai mendukung pemerintahan yaitu agar mereka duduk di dalam parlemen dengan praktik “politik dagang sapi” yang hanya menguntungkan segelintir elite politik. Hal ini berkaitan dengan koalisi dari dua atau lebih partai politik untuk membentuk



kabinet



(pemerintahan),



dimana



masing-masing



partai berada dalam keadaan memberikan penawaran untuk menempatkan orang-orangnya guna mengisi pos-pos kementrian tertentu, dengan demikian praktik politik dagang sapi lebih berorientasi pada kekuasaan dan kepentingan sebuah partai politik, ketimbang kepentingan rakyat banyak.



E.



Faktor - faktor yang Menyebabkan Kabinet Wilopo Jatuh Beberapa hal yang perlu dicatat adalah pada masa kabinet Wilopo,



terjadi



peningkatan 18



hasil



tambang



minyak



yang



menguntungkan sehingga bisa mengimbangi kemerosotan ekspor hasil bumi, meluasnya korupsi dan kemewahan pun dibatasi. Namun,



dalam



menjalankan



tugasnya,



muncul



beberapa



hambatan yang harus dihadapi pada masa kabinet Wilopo antara lain : 1. Masalah ekonomi yaitu adanya kondisi krisis ekonomi yang disebabkan Indonesia



karena



jatuhnya



sementara



Penerimaan



negara



harga



kebutuhan menjadi



barang-barang



impor



menurun.



terus



ekspor



meningkat.



Dengan



keadaan



ekonomi yang semikin sulit dan upaya pembentukan militer yang memenuhi standar profesional, maka anggota militer yang tidak



memenuhi



syarat



(berpendidikan



rendah)



perlu



dikembalikan kepada masyarakat. Hal ini tentu menimbulkan protes dikalangan militer. Kalangan yang terdesak dipimpin oleh Kolonel



Bambang



Sugeng



menghadap



presiden



dan



mengajukan petisi penggantian KSAD Kolonel A.H. Nasution. Hal ini menimbulkan kericuhan dikalangan militer dan menjurus kearah kericuhan. 2. Terjadi defisit kas negara karena penerimaan negara yang berkurang banyak terlebih setelah terjadi penurunan hasil panen sehingga membutuhkan biaya besar untuk mengimport beras. 3. Munculnya gerakan sparatisme dan sikap provinsialisme yang mengancam



keutuhan



bangsa yang 19



harus



segera



diselesaikan. Di beberapa tempat, terutama di Sumatera dan Sulawesi



timbul



rasa



tidak



puas



terhadap



pemerintahan



pusat. Semua itu disebabkan karena rasa ketidakpuasan akibat alokasi dana dari pusat ke daerah yang tidak seimbang. Daerah merasa bahwa sumbangan yang mereka berikan kepada pusat hasil ekspor lebih besar dari pada yang dikembalikanke daerah. 4. Munculnya sentimen kedaerahan akibat ketidakpuasan terhadap pemerintahan. Mereka juga menuntut diperluasanya hak otonomi daerah. Timbul pula perkumpulan–perkumpulan yang berlandaskan semangat kedaerahan seperi, paguyuban Daya Sunda di Bandung dan Gerakan Pemuda federal Republik Indonesia di Makassar. Keadaan ini sudah tentu membahayakan bagi kehidupan negara kesatuan. 5. Reorganisasi (profesionalisasi tentara) : menimbulkan kericuhan di kalangan militer yang menjurus ke arah perpecahan. Terjadi Peristiwa 17 Oktober 1952 yaitu adanya konflik ditubuh angkatan darat (tentara) dan politisi sipil (DPR) yang diawali dari upaya pemerintah untuk menempatkan TNI sebagai alat sipil sehingga muncul sikap tidak senang dikalangan partai politik sebab dipandang akan membahayakan kedudukannya. Peristiwa ini diperkuat dengan munculnya masalah intern dalam TNI sendiri yang berhubungan dengan kebijakan KSAD A.H Nasution



yang



ditentang



oleh



Kolonel



Bambang



Sugeng



sehingga ia mengirim petisi mengenai penggantian KSAD 20



kepada menteri pertahanan yang dikirim ke seksi pertahanan parlemen sehingga menimbulkan perdebatan dalam parlemen. Konflik



semakin



diperparah



menjelekkan



kebijakan



memulihkan



keamanan



menyebabkan



dengan



Kolonel di



muncul



adanya



Gatot



Sulawesi



Subroto



Selatan.



demonstrasi



di



surat



yang dalam



Keadaan



berbagai



ini



daerah



menuntut dibubarkannya parlemen. Peristiwa 17 Oktober 1952 adalah peristiwa demonstrasi rakyat terhadap presiden yang menuntut untuk pembubaran parlemen serta meminta presiden memimpin langsung pemerintahan sampai diselenggarakannya pemilu. Sementara itu TNI-AD yang dipimpin Nasution juga menghadap



presiden



dan



menyarankan



agar



parlemen



dibubarkan. Tetapi saran tersebut ditolak dengan alasan bahwa presiden tidak mau menjadi dikatator, tetepi khawatir juga apabila tuntutan tentara dipenuhi presiden akan ditunggangi 7.



mereka. Dalam perkembangan selanjutnya muncul golongan yang anti peristiwa 17 Oktober 1952 dari Angkatan Darat sendiri. Menteri Pertahanan, Sekertaris Jendral Ali Budihardjo dan sejumlah perwira yang merasa bertanggung jawab atas peristiwa 17 Oktober 1952 diantaranya KSAP T.B. Simatupang dan KSAD A.H. Nasution



mengundurkan



Nasution



kemudian



diri



dari



digantikan



21



jabatannya.



oleh



Kedudukan



Bambang



Sugeng.



Walaupun peristiwa 17 Oktobert 1952 tidak menyebabkan jatuhnya kabinet Wilopo, tetapi peristiwa ini mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat terahadap pemerintah. 6. Munculnya Peristiwa Tanjung Morawa mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur (Deli). Perkebunan tersebut adalah perkebunan milik orang asing, yaitu perkebunan kelapa sawit, teh, dan tembakau. Sesuai dengan perjanjian KMB pemerintah mengizinkan pengusaha asing untuk kembali ke Indonesia 8.



dan



mengembalikan



lahan



perkebunan



mereka



kembali serta memiliki tanah-tanah perkebunan. Pemerintah menyetujui tuntutan dari pengusaha asing ini dengan alasan akan menghasilkan devisa dan akan menarik modal asing lainnya msuk ke Indonesia. Tanah perkebunan di Deli yang telah ditinggalkan pemiliknya selama masa Jepang telah digarap oleh para petani di Sumatera Utara dan dianggap miliknya. Sehingga pada tanggal 16 Maret 1953 muncullah aksi kekerasan untuk mengusir para petani liar Indonesia yang dianggap telah mengerjakan tanah tanpa izin tersebut. Para petani tidak mau pergi sebab telah dihasut oleh PKI. Para petanipun melakukan protes kepada polisi dan disambut oleh tembakan polisi sehingga jatuh korban dikalangan rakyat.



F.



Berakhirnya Kekuasaan Kabinet Wilopo



22



Akibat peristiwa Tanjung Morawa muncullah mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap kabinet Wilopo. Peristwa Tanjung Morawa ini dijadikan sarana oleh kelompok yang antikabinet dan pihak oposisi lainnya untuk mencela pemerintah. Akibatnya Kabinet wilopo mengembalikan mandatnya kepada presiden pada tanggal 2 Juni 1953 tanpa menunggu mosi itu diterima oleh parlemen.



BAB III PENUTUP A.



Simpulan



23



Dari hasil uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Pada tanggal 1 Maret 1952, Presiden Soekarno menunjukan Sidik Djojosukarto (PNI) dan Prawoto Mangkusasmito (Masyumi) menjadi formatur, yang diminta oleh Presiden Soekarno kepada formatur ialah sebuah kabinet yang kuat dan mendapat dukungan cukup dari parlemen. Usaha kedua formatur untuk membentuk kabinet yang kuat menemui kagagalan. Pada tanggal 19 kedua formatur itu mengembalikan mandatnya dan Presiden Soekarno menunjuk Mr. Wilopo (PNI) sebagai formatur baru. 2. Program kerja kabint Wilopo : Mempersiapkan pemilihan umum, Berusaha mengembalikan Irian Barat ke dalam pangkuan RI, Meningkatkan



keamanan



dan



kesejahteraan,



Memperbarui



bidang pendidikan dan pengajaran, Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif. 3. Kabinet Wilopo mendapat dukungan koalisi dari PNI, Masyumi dan PSI. Partai Sosialis Indonesia (PSI) didukung oleh kaum intelektual Jakarta. PSI berpengaruh di kalangan pejabat tinggi pemerintahan dan mempunyai pendukung di kalangan tentara pusat. Sedangkan Masyumi mewakili kepentingan-kepentingan politik Islam. Basis politik Masyumi terdiri atas kaum muslim yang taat, termasuk sebagian besar kaum borjuis pribumi, para kyai dan ulama. Basis utama Partai Nasional Indonesia (PNI) 24



ialah didalam birokrasi dan kalangan para pegawai kantor. Di daerah pedesaan Jawa partai ini memiliki daya tarik yang sangat besar bagi masyarakat muslim nominal (abangan). 4. Akibat peristiwa Tanjung Morawa muncullah mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap kabinet Wilopo. Peristiwa ini dijadikan sarana oleh kelompok yang anti kabinet dan pihak oposisi lainnya untuk mencela pemerintah. Akibatnya Kabinet wilopo mengembalikan mandatnya kepada presiden pada tanggal 2 Juni 1953 tanpa menunggu mosi itu diterima oleh parlemen.



B.



Saran 1. Sebaiknya program-program yang dilaksanakan oleh Kabinet Wilopo dijalankan sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia dan untuk tetap menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia. Hal ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita dimasa sekarang agar kejadian demikian tidak terjadi lagi pada pemerintahan yang sekarang. 2. Hendaknya di dalam kabinet antar anggota parlemen yang berbeda partai tidak saling menjatuhkan.



DAFTAR PUSTAKA



25



ANRI. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 71 Tahun 1952. ANRI. Upacara Timbang Terima Pemerintahan dari Kabinet Sukiman kepada Kabinet Wilopo pada Tanggal 3 April 1952. ANRI. Timbang Terima Perdana Menteri Dr. Sukiman Wirjosandjojo – Perdana Menteri Mr. Wilopo. Deliar Noer. 1987. Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965. Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafity. Herbert Feith. 2009. The Wilopo Cabinet 1952-1953 : A Turning Point in Post Revolutionary Indonesia. New York: Cornel University Press. Lapian.A.B. dkk. 1996. Terminologi Sejarah 1945-1950 & 1950 – 1959. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. P.N.H Simanjuntak, 2007. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: PT.Grasindo. Posponegoro, MD. 1984. Sejarah Nasional Indonesia VI. Jakarta : Balai Pustaka. Ricklefs, MC. 1991. Sejarah Indonesia Modern. Jakarta : Grafiti. Soebagijo I. N. “Wilopo Negarawan yang Jatmika dan Bersahaja”. Prisma. No. 4 April 1982. Tahun XI. Suwarno. 2012. Sejarah Penerbit Ombak.



Politik



Indonesia



Wilopo 70 Tahun. Jakarta: Gunung Agung, 1979



26



Modern. Yogyakarta



: