Keberhasilan Ketahanan Nasional [PDF]

Citation preview

Keberhasilan Ketahanan Nasional Sejak merdeka negara Indonesia tidak luput dari gejolak dan ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa. Tetapi bangsa Indonesia mampu mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya dari agresi Belanda dan mampu menegakkan wibawa pemerintahan dari gerakan separatis. Ditinjau dari geopolitik dan geostrategi dengan posisi geografis, sumber daya alam dan jumlah serta kemampuan penduduk telah menempatkan Indonesia menjadi ajang persaingan kepentingan dan perebutan pengaruh antar negara besar. Hal ini secara langsung maupun tidak langsung memberikan dampak negatif terhadap segenap aspek kehidupan sehingga dapat mempengaruhi dan membahayakan kelangsungan hidup dan eksitensi NKRI. Untuk itu bangsa Indonesia harus memiliki keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional sehingga berhasil mengatasi setiap bentuk tantangan ancaman hambatan dan gangguan dari manapun datangnya. Hal inilah yang dinamakan ketahanan nasional. Ketahanan Nasional mempunyai aspek utama, yaitu Kesejahteraan dan Keamanan. Kesejahteraan dan Keamanan adalah dua aspek dari Ketahanan Nasional yang dapat dibedakan tetapi tak dapat dipisahkan. Sebab itu, mengusahakan terwujudnya Ketahanan Nasional hakikatnya merupakan satu proses membentuk Kesejahteraan dan Keamanan buat negara dan bangsa. Ada kalanya bangsa berada dalam tingkat perjuangan yang memerlukan titik berat pada Kesejahteraan, sedangkan pada tingkat perjuangan lain mungkin juga titik berat harus pada Keamanan . Namun sekalipun titik berat diletakkan pada salah satu aspek, aspek yang lain tidak boleh hilang sama sekali. Sebab seperti dalam ilmu hitung apabila kita kalikan satu angka dengan nol, hasilnya menjadi nol pula. Jadi kalau salah satu aspek sama sekali tidak diperhatikan, Ketahanan Nasional akan sama dengan nol atau tidak ada Ketahanan Nasional. Paling baik adalah kalau kita dapat membentuk kondisi harmonis antara Kesejahteraan dan Keamanan, meskipun hal itu tidak mudah tercapai.



Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, ketahanan nasional digunakan untuk menangkal adanya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan untuk menjamin kehidupan nasional yang termuat dalam ASTA GATRA (Trigatra dan Pancagatra). Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai ancaman yang ada dalam Pancagatra yang terdiri dari ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, social budaya, dan pertahanan dan keamanan (IPolEkSosbudHankam).



Ancaman dan tantangan di berbagai aspek kehidupan



Di bidang ideologi ancaman-ancaman berupa : 1. Campur tangan asing yang menyebabkan disintegrasi Tak dapat dipungkiri, diintegrasi selalu menjadi ancaman yang harus diwaspadai oleh Indonesia. Tidak jarang muncul intervensi negara asing,dengan maksud tertentu, yang turut mendorong terjadinya diintergrasi ini.Contohnya adalah yang terjadi sewaktu usaha pemisahan diri Timor Leste.Saat itu,para pejuang daerah mendapat bantuan senjata dari Negara Australia.Hal ini mengancam salah satu sila dalam Pancasila yaitu sila ketiga,”Persatuan Indonesia”. 2. Semakin besarnya pengaruh budaya asing Pada era globalisasi ini, penyebaran pengaruh suatu kebudayaan menjadi semakin mudah dilakukan melalui berbagai media yang ada. Pengaruh kebudayaan asing ini memberikan banyak keuntungan dari budayabudayanya yang positif, namun tidak jarang pula yang masuk justru adalah budaya yang negatif.Salah satu contoh budaya yang negatif ini adalah seks bebas .



Budaya seks bebas amat bertentangan dengan adat ketimuran yang masih dianut sebagian besar warga Negara Indonesia dan paham ideologi pancasila,terutama sila pertama,”Ketuhanan Yang Maha Esa” dimana seks bebas ini bertentangan dengan norma-norma agama yang ada. 3. Pengaruh paham liberalisme dalam bidang ekonomi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita menganut ekonomi pancasila, namun pada kenyataannya semakin lama perekonomian Indonesia semakin condong ke paham liberal,yang salah satu pahamnya adalah persaingan bebas dimana yang kuatlah yang akan bertahan. Hal ini bertentangan dengan sila kedua dan sila kelima dari Pancasila yaitu,”Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Bila kita terus mengikuti paham yang kuatlah yang bertahan, maka rakyat kecil atau yang lemah akan kalah dan dimanfaatkan oleh yang kuat untuk mendapatkan keuntungan sebesar mungkin,sehingga kemanusiaan orang lemah tersebut terinjak-injak dan tidak ada lagi keadilan sosial, karena semua yang ada dimanfaatkan oleh yang kuat tanpa memedulikan saudara sebangsanya lagi. Saran penyelesaiannya : 1. Berpegang kepada ideologi pancasila Pada dasarnya para pendiri negarai Indonesia ini telah memikirkan nilai-nilai dasar yang paling sesuai bagi kepribadian Bangsa Indonesia,yaitu Pancasila.Maka,sudah sepatutnya sebagai bangsa Indonesia kita berusaha utntuk memahami makna sesungguhnya dari ideologi pancasila, sehingga ideologi Pancasila tersebut dapat kita gunakan sebagai pegangan yang sesuai dengan kepribadian bangsa kita dalam menghadapi tantangan global yang semakin beragam ini. 2. Kritis terhadap hal-hal yang ditawarkan kepada kita sebagai efek globalisasi



Tidak semua hal yang dibawa oleh kemajuan global itu sifatnya negatif, banyak juga dampak positif yang dihasilkannya.Oleh karena itu, kita harus lebih kritis lagi dalam memilah hal-hal asing yang ditawarkan kepada kita.Hal yang positif dapat kita terima untuk kemajuan diri kita,sementara dampak yang negatif sedapat mungkin kita tolak. 3. Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Dengan semakin mendekatkan diri dengan Tuhan dan ajaran agama, kita dapat menolak hal-hal negatif dari luar seperti seks bebas. Karena,pada dasarnya tidak ada agama yang baik yang mengajarkan umatnya untuk berbuat jahat. 4. Meningkatkan semangat persaudaraan antar sesama warga Negara Mengingat Indonesia merupakan Negara yang terdiri dari keberagaman suku,ras, maupun agama serta kebudayaan, maka salah satu ancaman yang paling sering terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah ancaman perpecahan. Ancaman perpecahan ini dapat kita minimalisir dengan meningkatkan rasa persaudaraan dan senasib sepenanggungan degan sesama warga Negara Indonesia.



Di bidang politik, ada ancaman berupa pemerintahan yang tidak aspiratif dan responsive atau bisa dikatakan diktator. Pemerintahan yang tidak mau mendengar aspirasi rakyat artinya pemerintah ini tidak demokratis (dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat). Padahal kita tahun system pemerintahan kita adalah system pemerintahan yang demokratis bukan totaliter (diktator). Meskipun telah diselenggarakannya PEMILU, hal ini tidak menjamin semua suara serta partisipasi rakyat mendapat bagian dalam pemerintahan. Ini dikareanakan masih sering terjadinya kecurangan dalam proses demokrasi ini, misalnya saja dengan masih banyaknya manipulasi suara rakyat untuk memenangkan kelompok tertentu smapi kepada tidak meratanya pemberian hak suara kepada rakyat (ada rakyat yang berhak menggunakan hak suaranya, tetapi tidak tercantum namanya dan sebaliknya). Mengatasinya dengan memberdayakan masyarakat untuk mengawasi pemerintahan melalui wakilnya yang duduk di lembaga legislative untuk mengawasi pemerintahan supaya tidak diktator (seperti yang terjadi pada zaman orde baru). Kemudian membuat aturan UU yang mengatur tentang pemerintahan anti-



totaliter. UU perlu dibuat karena pemerintahan kita berdasarkan atas hukum (rechstaat) artinya apa yang dilakukan pemerintah harus sesuai dengan UU yang berlaku dalam suatu negara. Di bidang ekonomi, kemiskinan menjadi ancaman bagi ketahanan nasional. Adalah satu kenyataan bahwa kemiskinan masih terdapat dalam jumlah besar di Indonesia. Meskipun jumlah rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan sudah dapat kita kurangi secara mencolok, yaitu dari sekitar 70 persen pada tahun 1970 menjadi sekitar 15 persen pada tahun 1993, namun itu masih meliputi tidak kurang dari 27 juta orang. Satu jumlah yang sama dengan jumlah penduduk satu negara ukuran menengah seperti Canada (28 juta) dan jauh di atas penduduk Malaysia (19 juta). Padahal rakyat Indonesia yang hidup sedikit di luar garis kemiskinan juga masih tergolong miskin sekali. Maka dengan begitu jumlah penduduk Indonesia yang masih hidup miskin banyak sekali. Kondisi penduduk demikian tidak mendukung adanya Ketahanan Nasional yang kuat, malahan melemahkannya. Seperti telah diuraikan, Ketahanan Nasional terdiri dari Kesejahteraan dan Keamanan yang dapat dibedakan tetapi tidak dipisahkan. Kalau masih banyak sekali penduduk Indonesia miskin, sekalipun ada kecenderungan akan membaik, maka Kesejahteraan pada waktu ini belum tinggi. Karena itu juga Keamanan belum dalam kondisi yang cukup baik. Oleh karena itu Kemiskinan merupakan tantangan yang harus dapat diatasi secepat mungkin untuk dapat mewujudkan Ketahanan Nasional yang tangguh. Kemiskinan itu dapat dilihat secara absolut dan relatif. Dilihat secara absolut kita mempunyai tingkat kemiskinan sebagaimana diindikasikan oleh penghasilan per kapita yang sekarang sebesar 730 dollar AS atau sekitar Rp 1.500.000 per tahun. Pada umumnya penghasilan yang dinilai memadai adalah kalau sudah di atas 2.000 dollar AS atau sekitar Rp 4.500.000 per tahun. Jadi keadaan kita secara absolut baru sepertiga yang dinilai normal. Padahal angka Rp 1.500.000 per capita / tahun itu jauh dari gambaran keadaan penghasilan penduduk yang sebenarnya. Sebab ada yang segolongan kecil yang kaya sekali dengan penghasilan per capita mungkin tidak kalah dari penduduk di negara maju, jadi lebih dari 20.000 dollar AS atau Rp 45 juta setahun. Sedangkan mayoritas penduduk di bawah Rp 1.500.000, bahkan mungkin sekali di bawah Rp 1.000.000 per tahun. Secara relatif kondisi penghasilan bangsa Indonesia masih amat parah juga, karena



harus dibandingkan dengan penghasilan per capita bangsa-bangsa yang lain, khususnya yang tinggal sekitar kita. Kita adalah bangsa termiskin di lingkungan ASEAN menurut laporan World Bank Atlas 1995. Singapore adalah terkaya dengan $ 19.310, Malaysia $ 3.160, Thailand $ 2.040, Filipina $ 830, sedangkan Brunei Darussalam menurut majalah Asia Week 10 Februari 1995 $ 18.500. Maka jelas sekali bahwa kita baik secara absolut maupun relatif masih tergolong bangsa yang miskin, apalagi kalau melihat penghasilan mayoritas penduduk yang di bawah Rp 1.000.000 atau $ 500. Meskipun sekitar 5 persen penduduk Indonesia tidak kalah hidupnya dari rata-rata penduduk Singapore. Untuk mengatasi kemiskinan, kita harus meningkatkan mutu sumber daya manusia supaya bisa bersaing dengan penduduk negara lain supaya kita memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan negara lain. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia bisa dilakukan denga cara memperbaiki mutu pendidikan kita, memberikan beasiswa bagi penduduk yang tidak mampu namun memiliki kemampuan misalnya dengan program BOS yang sedang digalakkan pemerintah. Selain itu untuk menurunkan tingkat kemiskinan, pemerintah perlu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya melihat kuantitasnya namun kualitasnya. Artinya pertumbuhan ekonomi harus dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang luas supaya tingkat pengangguran menurun dan kemiskinan lambat laun bisa dihilangkan. Pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup, namun pertumbuhan ekonomi harus diikuti dengan spread effect (efek sebaran) artinya harus merata ke seluruh lapisan masyarakat, sehingga gap antara kaya dan miskin menjadi kecil. Struktur ekonomi yang berkesinambungan juga bisa digunakan untuk menghadapi ancaman kemiskinan. Struktur ekonomi bisa dilihat dalam APBN kita, dimana dalam APBN bisa kita lihat apakah belanja pembangunan lebih banyak dari belanja rutin. Belanja pembangunan digunakan untuk pembangunan daerah tertinggal, KUR, PNPM yang fungsinya untuk memberantas kemiskinan. Selain kemiskinan, ancaman di bidang ekonomi adalah praktek monopoli perusahaan besar yang bisa menghabisi usaha-usaha kecil dan menengah. Jika praktek monopoli dibiarkan saja, maka perekonomian bukan lagi berdasarkan demokrasi ekonomi dimana harga ditentukan oleh penjual, kemudian supply barang bisa diatur-atur oleh penjual sehingga kalau barang langka, maka harga pasti meningkat. Caranya sebenarnya



telah dilakukan pemerintah dimana telah dibuat KPPU (Komisi Pengawasan Persaingan Usaha) untuk mengawasi perusahaan untuk tidak melakukan monopoli, selain itu kembalikan lagi prinsip ekonomi yang telah diungkapkan di dalam pasal 33 UUD 1945 dimana ekonomi berdasar usaha bersama (ayat 1). Baik secara global maupun dalam lingkup kawasan Asia, khususnya Asia Tenggara, Indonesia berada dalam suatu lingkungan yang ditandai dengan berbagai pertentangan. Di beberapa kawasan pertentangan ini telah atau sewaktu-waktu dapat menjelma menjadi konflik bersenjata. Kekuatiran akan akibat perang umum maupun kemungkinan eskalasi perang terbatas, menyebabkan makin berkembangnya suatu bentuk perang yang sering disebut perang revolusioner. Infiltrasi, subversi sampai pada kerusuhan dan pemberontakan bersenjata merupakan tahap-tahap dari bentuk perang ini, yang total sifatnya, baik dalam obyek, maupun metode, sehingga tidak satupun aspek kehidupan bangsa yang luput dari ancaman ini. Suatu gejala lain yang perlu mendapat perhatian pula adalah teror internasional dengan tindakan seperti pembajakan dan penyanderaan, suatu cara baru untuk mencapai suatu tujuan politik.Beberapa bentuk gangguan dalam negeri yang setiap saat dapat dihadapi dan perlu mendapat perhatian bidang pertahanan keamanan negara antara lain: gangguan terhadap persatuan dan kesatuan bangsa, gangguan keamanan wilayah laut Nusantara, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, gangguan infiltrasi dan subversi serta pemberontakan bersenjata yang biasanya berkaitan dengan usaha pihak asing, gangguan kejahatan narkotik, gangguan kejahatan dengan kekerasan serta berbagai bentuk gangguan yang disebabkan oleh ketegangan sosial. Sungguhpun perhatian lebih dipusatkan pada masalah keamanan dalam negeri serta rongrongan yang lebih bersifat infiltrasi dan subversi, kewaspadaan nasional terhadap segala bentuk ancaman dan tantangan merupakan sesuatu yang mutlak, untuk memelihara kelangsungan hidup bangsa dan mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan serta melaksanakan pembangunan di segala bidang untuk mencapai ketahanan nasional yang tinggi. Faktor-faktor yang perlu diperhitungkan dalam menghadapi masalah pertahanan dan keamanan adalah perkembangan lingkungan internasional dan regional, pertentangan dan konflik bersenjata yang terjadi di beberapa kawasan, pengaruh resesi ekonomi dan perkembangan



lingkungan hidup di dalam negeri sendiri. Suasana ketidakpastian menuntut agar bangsa Indonesia lebih menyadari kenyataan dan meningkatkan upaya untuk memelihara daya tangkal yang efektif. Cara mengatasinya adalah Pembangunan TNI (untuk ancaman luar negeri) dan Polri (untuk ancaman dalam negeri) perlu dilanjutkan (dimulai dari Repelita II), misalnya meningkatkan kesejahtreaan TNI /Polri (masalah mencukupi kebutuhan fisik manusia), deteriorisasi materiil dan sarana dan prasarana maupun pendidikan mencakup persenjataan untuk menjada keamanan dalam dan luar negeri. Karena anggaran yang terbatas, sehingga untuk belanja modal (membeli perlengkapan persenjataan) tidak dimungkinkan di Indonesia. Untuk mengatasi keterbatasan dana adalah memanfaatkan tenaga / perusahaan dalam negeri artinya biasanya pesawat atau tank yang dipesan dari luar negeri, maka dibuat saja di negeri sendiri, misalnya yang telah dilakukan saat ini dimana tank dibuat oleh perusahaan di Indonesia. Masalah lemahnya pendidikan juga mempengaruhi aspek ekonomi Indonesia yang juga akan berujung pada kemiskinan. Hal ini dikarenakan, di era globalisasi seperti saat ini ilmu pengetahuan serta pendidikan memegang peranan penting untuk membangun suatu negara. Negara yang pendidikan serta pengetahuannya terbelakang akan sulit mengalami perkembangan serta kemajuan sehingga memudahkannya untuk masuk ke dalam negara yang terbelakang. Selain itu juga ada anggapan bahwa maju atau mundurnya suatu negara tergantung pada pendidikan yang dienyam oleh rakyatnya. Karena dengan pendidikan dan IPTEK yang dimilikinya,rakyat dapat ikut serta aktif dalam membangun negaranya khususnya di bidang perekonomian dengan memanfaatkan perdagangan bebas yang ada. Sehingga pemecahan masalah di bidang ekonomi juga harus menitik beratkan pada pemberian pendidikan yang memadai bagi rakyatnya, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang besar bagi pengembangan serta kemanjuan bangsanya khususnya di bidang perdagangan. Di bidang sosial budaya, ancaman terbesarnya adalah tidak bisanya rakyat Indonesia mempertahankan kebhinekaan yang ada. Dimana keberaganan budaya dan suku bangsa yang seharusnya menjadi pemersatu bangsa malah sering dijadikan alat untuk memecah belahkan bangsa. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya konflik yang terjadi akibat dari perbedaan ras dan golongan. Dimana setiap anggota dari suku dan budaya yang ada beranggapan kalau kebudayaan serta suku merekalah yang paling baik dan tidak mengindahkan kebudayaan serta suku lainnya yang ada di tengah masyarakat. Sikap mementingkan kepentingan golongan di bandingkan



dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan ini jugalah yang dapat memecah belahkan persatuan yang ada, dimana masing-masing pihak berupaya untuk mencapai tujuannya dengan mengesampingkan tujuan nasional secara keseluruhan. Selain itu juga perbedaan agama sering memacu timbulnya konflik yang ada di masyarakat. Dimana terdapat paham yang membedabedakan ajaran agama yang satu dengan yang lain, yang kemudian akan mengakibatkan terbentuknya gap antara pemeluk agama yang satu dengan pemeluk agama yang lain. Perbedaan agama serta aliran kepercayaan yang ada di Indonesia inilah yang paling berdampak besar terhadap perpecahan serta merupakan ancaman yang serius di bidang sosial budaya. Masalah perbedaan status serta starta dalam masyarakat juga merupakan ancaman di bidang sosial budaya, dimana terdapat perbedaan yang mencolok antara majikan dan bawahan serat antara yang kaya dan yang miskin. Ini juga berpotensi untuk memicu terjadinya konflik dalam masyarakat jika perbedaan tersebut terlalu mencolok. Perbedaan ini bukan hanya dalam status yang dimiliki saja tetapi biasanya juga terhadap perlakuan yang mereka peroleh, seperti hal nya orang kaya selalu diutamakan kepentingannya di bandingkan dengan yang miskin. Solusi untuk permasalahan ini adalah perlunya sikap toleransi antar sesama, dimana semua anggota masyarakat harus menghormati serta menghargai hak serta kepentingan sesamanya, mengutamakan serta memprioritaskan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Selain itu ancaman yang perlu diperhatikan di bidang pertahanan dan keamanan adalah ancaman terhadap kedaulatan NKRI. Jangan sampai kejadian di Desember 2002 terulang, dimana Pulau Sigitan dan Pulau Sipadan diambil oleh negara lain. Apalagi kita tahu RI memiliki batas wilayah dilaut dengan 10 negara tetangga, yaitu dengan India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Philipina, Palau, PNG, Australia dan Timor Leste berbatasan dengan RI di darat. Baik perbatasan di laut maupun di darat masalah penegasan dan penetapan batas internasional tersebut sampai sekarang belum tuntas karena masih ada kantung-kantung sepanjang garis batas yang belum tertutup (belum ada kesepakatan bersama dalam penentuan batas negara maupun yang bermasalah). Sebagai contoh, di perbatasan darat antara RI - Malaysia di Kalimantan terdapat 10 permasalahan batas yang masih perlu penyelesaian. Mengatasi hal ini



adalah memperkuat pengamanan di daerah batasan dengan menempatkan TNI di daerah perbatasan. Selain itu pemerintah harus tegas dan mengambil tindakan cepat untuk melakukan negosiasi dengan pemerintahan negara lain tentang batas wilayah. Jika tindakan represif tidak berjalan, kita bisa saja melakukan konfontrasi dengan negara yang bersangkutan seperti yang dilakukan Indonesia kepada Malaysia tahun 1960-an.



Ketahanan Nasional Makalah ini diajukan untuk memenuhi tugas Pendidikan Kewarganegaran.



Di susun oleh : Yurike Natalia Nico Racy Nur Pertiwi Manda Fadiyah Reyner



2007130095 2007130054 2009120108 2009120130