Kebijakan Kesehatan Mental [PDF]

Citation preview

Tugas 5 Mata Kuliah: Kesehatan Mental Dosen: Rahmat Permadi, S.Psi., M.Psi., Psikolog Dr. Hj. Sitti Murdiana, S.Psi.,M.Psi.,Psikolog



Kebijakan Kesehatan Mental



Disusun oleh: Muhammad Idris Taqi (1871041061) Muhammad Farid Alfarizi (187042014) Maizani Aulia Kanata (1871042012) Miftahun jannah (187104003) Kelas D



Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar 2019



1. Perkenalan Kebijakan Kesehatan Mental



A. Kebijakan Kesehatan Mental Kebijakan Kesehatan mental adalah seperangkat nilai prinsip-prinsip untuk meningkatkan kesehatan mental dan mengurangi beban yang didapat pra gangguan mental dalam suatu populasi. Kebijakan juga menetapkan tingkat prioritas yang diberikan pemerintah untuk kesehatan mental dalam kaitannya kesehatan dan kebijakan sosial lainnya. Kebijakan dibuat untuk mencangkup periode yang cukup lama yaitu 5 sampai 10 tahun. Rencana Kesehatan mental adalah sebuah rincian yang akan dirumuskan untuk menjalankan strategi yang mendukung kesehatan mental, pencegahan gangguan mental, dan pencegahan penanganan, dan rehabilitasi kesehatan mental. Rencana memungkinakan mewujudkan visi, nilai-nilai, prinsip, dan tujuan yang akan ditetapkan dalam kebijakan. Sebuah rencana biasanya terdapat strategi, kerangka waktu, sumber daya yang dibutuhkan, target yang akan dicapai, indikator dan kegiatan. Program kesehatan mental adalah sebuah intervensi atau serangkaian intervensi yang berfokus untuk mempromosikan kesehatan mental, pencegahan gangguan mental, dan pengangan dan rehabilitasi gangguan mental. Biasanya kesehatan mental berfokus pada prioritas kesehatan mental yang lebih spesifik, dan seperti rencana kesehatan mental, program harus dirancang dengan baik,ada anggaran, dipantau, dan di evaluasi. Namun program sering dilaksanakan oleh divisi yang lebih kecil dan waktu yang pendek



B. Pentingnya Kebijakan 



Kebijakan memberikan gambaran umum, untuk tujuan yang akan dicapai dan memberikan dasar-dasar untuk tindakan masa depan.







Kebijakan memberikan kesehatan mental sebagai prioritas dengan beban penyakit yang ditanggungnya dan efektifitas intervensi dalam bidang ini.







Mereka



meningkatkan



prosedur



untuk



mengembangkan



dan



memprioritaskan aktifitas dan pelayanan kesehatan mental 



Mereka menjelaskan pelaku utama dalam bidang kesehatan mental dan menunjukan peran dan tanggung yang jelas







Mereka memfasilitasi kesepakatan untuk kegiatan kepada pelaku yang berbeda.



C. Cara Merumuskan Kebijakan Kesehatan mental didirikan dalam bagian yang kompleks kesehatan, kesejahteraan, dan kebijakan sosial umum. Bidang kesehatan mental dipengaruhi oleh bermacam-macam kebijakan yang tidak selalu berhubungan dengan kesehatan mental dengan tujuan untuk memaksimalkan efek positif ketika



merumuskan



kebijakan



kesehatan



mental



yang



perlu



mempertimbangkan lingkungan fisik dan sosial dimana seseorang hidup. Hal ini juga diperlukan untuk memastikan kerjasama lintas sektoral dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan dari: program pendidikan; kesehatan dan kesejahteraan kebijakan; kebijakan ketenagakerjaan; perumahan, perencanaan kota dan layanan kota; pemeliharaan hukum dan ketertiban; dan kebijakan khusus menangani muda atau tua



D. Instuisi yang bertanggung jawab untuk kebijakan kesehatan mental Kebijakan kesehatan mental diharapkan menjadi tanggung jawab pemerintah karena terdapat alasan-alasan sebagai berikut: 



Kesehatan berhubungan erat dengan perkembangan dan kualitas hidup







Gangguan mental sangat umum untuk menghasilkan beban signifikan pada penyakit di seluruh dunia







Pelaksanaan intervensi kesehatan mental atau kerja sama dalam kesehatan mental memerlukan partisipasi dari berbagai negara



E. Ruang Lingkup Kebijakan Hanya beberapa negara saja yang memiliki kebijakan umum atau sosial dengan beberapa komponen dari kesehatan mental. Dimana kebijakan itu berfokus pada promosi kesehatan mental. Ruang lingkup kebijakan kesehatan dibanyak negara dibatasi secara ekslusif untuk layanan psikiatri, namun fokus ini terlalu sempit dan tidak memungkinkan untuk respon yang lebih komprehensif untuk kebutuhan penduduk.



2. Pengembangan Kebijakan Kesehatan Mental: Tahap-tahap Penting Sangat penting untuk memiliki perencanaan waktu dalam pikiran kita ketika mendekati kebijakan kesehatan mental. Perbedaan elemen kebijakan, rencana, dan program mungkin membutuhkan skala waktu yang berbeda. Adapun tahap-tahap dalam mengembangkan kebijakan, A. Tahap 1. Mengumpulkan Informasi dan data untuk pengembangan kebijakan Kebijakan yang baik tergantung dengan informasi mengenai kebutuhan kesehatan jiwa pendudukan dan sistem kesehatan mental dan jasa yang ditawarkan, penting untuk mengetahui informasi sekitar dan kejadian masalah kesehatan mental. Perencana juga memerlukan mana masalah tertentu yang perlu diatasi. Terdapat beberapa kriteria yang mungkin bisa membantu mengapa masalah tersebut harus ditangani: 



besarnya mereka







keparahan mereka







pentingnya mereka







kerentanan mereka terhadap manajemen







biaya mereka, yaitu dampak sosial dan ekonomi mereka



Kita juga harus mendapatkan data dari negara-negara lain misalnya data dari sumber daya manusia dan sumber Keuangan. Perlunya informasi sumber daya manusia di suatu negara yang mencangkup jumlah dari: 



psikolog







perawat psikiatri







terapis okupasi (bekerja di kesehatan mental atau tersedia untuk bekerja di kesehatan mental)







pekerja sosial (bekerja di kesehatan mental atau tersedia untuk bekerja di kesehatan mental)







praktisi tradisional



Harus juga memiliki data persebaran dari sumber daya manusia ini. Untuk melihat ketersediaan tenaga ahli ini dalam daerah yang miskin atau daerah yang Makmur. Diperlukan juga data mengenai sumber keuangan, struktur pelayanan, dan pandangan dan sikap tenaga kesehatan. Kebutuhan dapat ditemukan dengan metode berikut: a. Penelitian Formal: Studi epidemiologis pada insiden dan prevalensi gangguan mental dan cacat yang terkait dengan mereka dapat dilakukan baik pada populasi umum atau dalam populasi khusus. Studi tersebut dapat memberikan informasi yang berguna tetapi umumnya mahal dan memerlukan teknologi yang tidak selalu tersedia di negara-negara berkembang. Dalam beberapa kasus, informasi yang diperoleh di satu negara dapat diekstrapolasi kepada orang lain dengan karakteristik budaya dan sosial yang sama. b. Penelitian Cepat: analisis data sekunder dari sistem informasi yang ada, wawancara singkat dengan informan kunci dan diskusi



kelompok yang melibatkan orangdengan gangguan mental, keluarga, penjaga dan staf kesehatan . B. Tahap 2. Mengumpulkan bukti untuk strategi yang efektif Setelah penilaian kebutuhan penduduk untuk kesehatan mental telah dirumuskan perlu untuk mengumpulkan bukti tentang strategi yang efektif dan intervensi. Bukti tersebut dapat diperoleh dengan mengunjungi layanan lokal di negara yang bersangkutan, mengunjungi negara-negara lain, dan mengkaji literatur nasional dan internasional. a. Bukti dari negara atau daerah: Bukti utama datang dari evaluasi kebijakan sebelumnya, rencana dan program. proyek percontohan dan pengalaman lokal juga merupakan sumber informasi yang sangat baik. b. Bukti dari negara atau daerah lain: Bukti dapat dikumpulkan paling berguna dari negara atau wilayah dengan fitur budaya dan sosio-ekonomi yang sama karena terkadang memiliki masalah yang sama juga. c. Bukti dari Literatur: Dengan meninjau literatur adalah mungkin untuk belajar pelajaran dari evaluasi kebijakan kesehatan mental nasional atau regional.



C. Konsultasi dan Negoisasi Proses pengembangan kebijakan kesehatan mental sebagian besar bersifat politis. Pada tingkatan yang lebih rendah, ini melibatkan tindakan teknis dan pembangunan sumber daya. Banyak individu, organisasi, dan komunitas berpartisipasi, masing-masing dengan nilai, minat, basis kekuatan, kekuatan dan kelemahan tertentu. Banyak interaksi, perjuangan, dan negosiasi dapat diharapkan terjadi. Peran Kementerian Kesehatan adalah untuk mendengarkan berbagai pelaku kepentingan dan untuk membuat proposal yang



menyatukan pandangan mereka yang berbeda dengan bukti yang berasal dari pengalaman nasional dan internasional. Kompromi yang aktif sebagian besar pemegang utama mungkin diperlukan dalam rangka untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan kesehatan mental.



D. Pertukaran dengan Negara Lain Berbagi pengalaman dengan negara lain dapat membantu suatu negara untuk mengenai kemajuan-kemajuan dari negara yang lebih maju dan mengenai pengalaman kreatif dan biaya yang lebih rendah dalam perkembgangan negara. Seorang ahli internasional juga dapat membantu dalam hal ini.



E. Menetapkan visi, nilai-nilai, prinsip, dan tujuan Ketika informasi sudah dikumpulkan dari berbagai sumber melalui langkah-langkah dari 1 sampai 4 sekarang kebijakan dapat di buat dengan menggambarkan visi, nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan tujuan untuk kesehatan mental. 







Visi: Visi biasanya menetapkan harapan yang tinggi untuk kesehatan mental, menggambarkan apa yang diinginkan untuk negara atau wilayah. Namun, harus realistis, meliputi apa yang mungkin sesuai dengan sumber daya yang tersedia dan teknologi. Nilai-nilai dan prinsip-prinsip: Negara atau wilayah memiliki nilai sendiri terkait dengan kesehatan dan gangguan mental. Selama proses perumusan kebijakan kesehatan mental perlu mengkaji nilai dan prinsip yang harus di angkat







Tujuan: Laporan Kesehatan Dunia 2000 (WHO, 2000a) mengidentifikasi tiga tujuan kebijakan kesehatan. Ini dapat digunakan sebagai kerangka kerja untuk menentukan visi, nilainilai, prinsip-prinsip dan tujuan dari kebijakan kesehatan mental. Yaitu:



 Meningkatkan kesehatan penduduk: ini adalah tujuan utama atau mendefinisikan sistem kesehatan. sektor lain dalam sebuah negara dapat berkontribusi untuk mencapai kesehatan yang lebih baik untuk populasi tapi ini bukan tujuan utama mereka.  Menanggapi harapan masyarakat: tujuan sosial ini, umum untuk banyak sektor, menyangkut cara di mana individu atau kelompok dalam masyarakat ingin diperlakukan oleh fasilitas atau layanan tertentu.  Memberikan perlindungan finansial terhadap biaya yang kesehatan buruk: Tujuan ini dibagi oleh semua sistem sosial. Ini ada hubungannya dengan pembiayaan yang adil, apakah sistem kesehatan dibayar secara sosial atau dibiayai oleh pembelian individu



F. Tentukan Area Langkah berikutnya adalah menerjemahkan tujuan dari kebijakan kesehatan mental ke daerah-daerah untuk dilaksanakan tindakannya. Agar efektif kebijakan kesehatan mental harus mempertimbangkan pengembangan simultan dari beberapa daerah. Area yang dimasukan dapat bervariasi antar negara atau wilayah dan dalam peristiwa bersejarah. beberapa area umum dapat diidentifikasi di sebagian besar kebijakan yang dikembangkan selama 20 tahun terakhir antara lain: o Pembiayaan o Legislasi dan hak asasi manusia o Organisasi jasa o sumber daya manusia dan pelatihan o Promosi, pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi



o pengadaan obat esensial dan distribusi o pembelaan o Perbaikan mutu o Sistem Informasi o Penelitian dan evaluasi kebijakan dan layanan o kerja sama lintas sektoral



G. Mengidentifikasi Peran Utama dan Tanggung Jawab berbagai Sektor Sektor-sektor utama yang dibutuhkan untuk mengambil peran dan tanggung jawab khusus meliputi: 



lembaga pemerintah (kesehatan, pendidikan, pekerjaan, kesejahteraan sosial, perumahan, keadilan):







institusi akademik;







Asosiasi profesional;







kesehatan umum dan pekerja kesehatan mental;







konsumen dan keluarga kelompok;







penyedia;







lembaga swadaya masyarakat (LSM);







petugas kesehatan tradisional



3. Mengembangkan rencana kesehatan mental Setelah kebijakan kesehatan mental, perlu untuk merumuskan rencana untuk menlaksanakan tujuan yang diidentifikasi dengan membangun proses yang telah ditetapkan untuk pengembangan kebijakan. Informasi tentang kebutuhan penduduk, pengumpulan bukti, konsultasi, negosiasi, dan pertukaran dengan negara lain, yang diperlukan untuk pengembangan kebijakan, harus digunakan dan diperluas dalam perumusan rencana. Konsultasi dan negosiasi tambahan harus dilakukan dan informasi baru yang diperlukan harus dikumpulkan. Langkah



selanjutnya adalah menentukan strategi, kegiatan, kerangka waktu, indikator dan target dan sumber daya yang diperlukan untuk rencana tersebut. A. Langkah 1 Menentukan strategi dan kerangka waktu Strategi adalah aspek inti dari rencana kesehatan mental nasional atau regional. Strategi mewakili garis tindakan yang dianggap memiliki probabilitas tertinggi untuk berhasil menerapkan kebijakan kesehatan mental dalam populasi tertentu.



Strategi sering dirumuskan dengan melakukan analisis



SWOT, yaitu dengan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang terkait dengan layanan dan program kesehatan mental saat ini. Kerangka waktu juga harus didefinisikan untuk setiap strategi. Penting untuk mencantumkan tahun dimulainya yang dimaksudkan dan durasi masingmasing strategi. Beberapa strategi perlu tetap berfungsi secara terus menerus dan tanpa batas. Yang lain hanya akan beroperasi untuk jangka waktu terbatas. Sering terjadi bahwa strategi tidak dapat diimplementasikan secara penuh sejak tahun dimulainya karena tidak ada sumber daya atau kapasitas yang cukup. Dalam kasus ini perlu untuk menentukan sejauh mana strategi akan dilaksanakan pada tahun pertama dan berapa banyak yang akan ditambahkan setiap tahun berikutnya.



B. Langkah 2 Tetapkan Indikator dan target Setelah strategi telah ditentukan, mereka harus dipecah menjadi target dan indikator spesifik yang disusun untuk kemudian menilai apakah rencana itu efektif atau tidak.Strategi harus memiliki target yang jelas tentang apa yang harus dicapai dan, sebagaimana telah disebutkan, kerangka waktu untuk mencapainya. Harus jelas bagaimana kegiatan individu akan berkontribusi pada target.



C. Langkah 3 Tentukan Kegiatan Utama Ada dua alasan penting untuk membuat daftar kegiatan secara rinci. Yang paling penting itu memastikan bahwa langkah-langkah penting tidak dilewatkan dan setiap komponen yang diperlukan untuk memenuhi tujuan dipikirkan dengan cermat. Kedua, tidak sepele untuk menandai kesuksesan seseorang. Jika seseorang hanya menetapkan kegiatan yang besar dan sangat sulit untuk dicapai, sulit untuk mencatat kemajuan dan merasa bahwa tujuan besar sedang dicapai. Ini bisa sangat mendemotivasi. Kegiatan harus ditetapkan dalam kerangka waktu, dan jika kerangka waktu ini realistis dan bahkan tercapai, dimungkinkan untuk terus diperkuat oleh pencapaian seseorang sendiri. Rencana tersebut juga harus menentukan siapa yang akan bertanggung jawab untuk setiap kegiatan. Rencana itu tidak hanya perlu mengatakan apa yang harus dilakukan tetapi juga siapa yang harus melakukannya. Jika ada berbagai mitra yang terlibat dalam suatu kegiatan, maka semua mitra ini harus dimasukkan. Pertimbangan



akhir



dari



sebuah



rencana



adalah



mencoba



memperkirakan apa hambatan atau penundaan yang mungkin terjadi dalam merealisasikan aktivitas tertentu. Ini tidak dilakukan untuk memberikan alasan bawaan ketika aktivitas belum selesai sesuai jadwal, tetapi untuk mengantisipasi dan mengatasi hambatan ini. Ini juga memberikan pengawas yang memeriksa dan melewati rencana pemahaman tentang mengapa kegiatan tertentu diberikan periode waktu tertentu.



D. Langkah 4 Tentukan biaya, sumber daya yang tersedia, dan anggaran a. Hitung biaya setiap strategi yang diprioritaskan dan total biaya rencana untuk setiap tahun. Biaya kesehatan biasanya mencakup investasi modal dan pengeluaran berulang seperti sumber daya manusia dan barang habis pakai (misalnya obat-obatan dan penyelidikan laboratorium).



b. Rencana kesehatan mental juga harus mempertimbangkan bagaimana sumber daya akan dibiayai. Di sebagian besar negara ada campuran dana negara (perpajakan umum), asuransi sosial, donor, asuransi swasta dan pembayaran langsung. Selain itu sejumlah sektor seperti tenaga kerja pendidikan, peradilan dan perumahan perlu menganggarkan untuk kesehatan mental. c. Sesuaikan kerangka waktu strategi dan kegiatan dengan jumlah sumber daya keuangan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan lembaga swasta terhadap kesehatan mental untuk setiap tahun pelaksanaan rencana tersebut.



4. Mengembangkan program kesehatan mental Selain kebijakan dan rencana strategis dan rinci, penting untuk memiliki program dengan tujuan yang sangat difokuskan untuk promosi kesehatan mental, pencegahan gangguan mental, dan pengobatan dan rehabilitasi. Sebuah program sering diimplementasikan dalam divisi administrasi yang lebih kecil atau untuk jangka waktu lebih pendek dari rencana strategis. Program harus fokus pada tujuan tertentu yang diidentifikasi dan memerlukan perhatian khusus untuk alasan tertentu pada waktu tertentu. Sebagai contoh, program dapat dirancang dan dilaksanakan di berbagai bidang seperti: -



Kekerasan terhadap perempuan



-



Fetal Alcohol Syndrome



-



pengungsi



-



Mengamankan fasilitas kesehatan mental



-



Hari Kesehatan Dunia



-



Pengobatan epilepsy



Mengembangkan dan menerapkan program tidak dapat dilakukan secara sembarangan dan harus mengikuti langkah-langkah yang digariskan dalam rencana. Program harus karenanya mengikuti prosedur berikut: 



Menentukan strategi dan kerangka waktu berdasarkan penelitian dan informasi yang dikumpulkan







Indikator set dan target







Tentukan kegiatan utama dan bagaimana dan oleh siapa ini akan dilaksanakan







Menentukan biaya dan sumber daya yang tersedia dan arah program sesuai







Mengatur proses monitoring dan evaluasi



5. Pelaksanaan isu kebijakan, rencana dan program Sebuah kebijakan kesehatan mental dapat diimplementasikan melalui strategi prioritas yang diidentifikasi oleh rencana dan intervensi prioritas yang diidentifikasi oleh rencana / program. Pelaksanaan strategi dan intervensi memerlukan beberapa tindakan . Tindakan utama berhubungan dengan: penyebaran kebijakan; dukungan politik dan pendanaan; organisasi -supportive; daerah demonstrasi; pemberdayaan penyedia; koordinasi lintas sektoral; interaksi antara pelayanan kesehatan dan beberapa stakeholder (termasuk alokasi dana, manajemen, pembelian layanan dan regulasi). A. Langkah 1 Menyebarluaskan kebijakan Penting untuk mentri kesehatan dan Kawasan untuk menyebarluaskan kebijkaan yang baru secara merata



B. Langkah 2 Menghasilkan dukungan politik dan pendanaan Setelah kebijakan yang telah ditulis, kegiatan partisipasi pemangku kepentingan dan komunikasi aktif harus dimulai. Kegiatan ini harus



berlangsung selama beberapa bulan untuk memastikan bahwa dukungan politik yang cukup dan dana yang diberikan untuk implementasi. Para profesional kesehatan mental dalam pelayanan kesehatan harus terlibat dalam wawancara dan pertemuan dengan otoritas pelayanan mereka sendiri dan departemen lain, seperti yang dari kesejahteraan sosial, pekerjaan / tenaga kerja, pendidikan, keadilan, lingkungan, perumahan, keuangan dan perdagangan dan industri. Mereka juga harus mengadakan wawancara dan pertemuan dengan perwakilan dari lembaga-lembaga lainnya, seperti parlemen, pengadilan keadilan, polisi, pemerintah daerah dan kota. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk menunjukkan pentingnya kesehatan mental. Pihak berwenang harus dibuat sadar bahwa gangguan mental merupakan proporsi yang signifikan dari beban penyakit



C. Langkah 3 Mengembangkan organisasi yang mendukung Organisasi yang mendukung kebijakan kesehatan mental harus hadir di semua divisi administratif dan geografis negara atau sistem kesehatan daerah (Asioli, 2000). Tingkat berikut, yang mungkin memerlukan adaptasi dengan keadaan di masing-masing negara atau wilayah, dapat dipertimbangkan.  



Menteri Kesehatan kabupaten Kesehatan







tim kesehatan mental masyarakat







tim perawatan kesehatan primer



D. Langkah 4. Mengatur proyek percontohan di daerah demonstrasi Disarankan bahwa pelayanan kesehatan membangun



proyek



percontohan di daerah demonstrasi (s) di mana kebijakan, rencana dan program dapat dilaksanakan lebih cepat dan dievaluasi lebih menyeluruh daripada di tempat lain di negara ini. Wilayah demonstrasi bisa menjadi wilayah geografis atau sektor kota besar, asalkan itu adalah perwakilan dari mayoritas penduduk



negara itu. Pengetahuan yang bisa di dapat dari area demonstrasi sangat penting untuk keberhasilan kebijakan dan rencana di seluruh negeri



E. Langkah 5. Memberdayakan penyedia kesehatan mental Penyedia dalam sistem kesehatan tim atau lembaga yang memberikan intervensi kesehatan bagi penduduk. Kedua penyedia layanan kesehatan umum dan penyedia layanan kesehatan mental yang spesifik memberikan intervensi kesehatan mental. Beberapa intervensi yang disediakan oleh lembaga di luar sektor kesehatan. Karakteristik penyedia mungkin memiliki pengaruh yang kuat pada cara di mana intervensi kesehatan mental yang disampaikan. Penyedia yang ideal adalah tim multidisiplin kecil yang terdiri dari orang-orang dari berbagai bidang yang menggabungkan keterampilan mereka dan menggunakan kebijaksanaan kolektif mereka untuk menangani lebih efektif dengan kompleksitas kesehatan mental penduduk. Enam jenis penyedia layanan kesehatan dapat dibedakan, masingmasing membutuhkan insentif tertentu: -



penyedia kesehatan mental masyarakat;



-



penyedia kesehatan mental swasta;



-



tenaga kesehatan tradisional;



-



kelompok saling membantu;



-



nonpemerintah, sukarela dan amal organisasi;



-



konsumen kesehatan mental dan keluarga sebagai penyedia



F. Langkah 6. Memperkuat koordinaas lintas sectoral Dalam kasus ini tugas profesional kesehatan mental dalam pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut:  mengkoordinasikan kegiatan dengan para profesional dan departemen lain untuk merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi intervensi kesehatan mental. 



mendukung profesional kesehatan mental di kabupaten kesehatan dalam rangka meningkatkan koordinasi antara tim-tim lokal kesehatan dan tim dari sektor lain (tim distrik misalnya kesehatan pertemuan, tim sosial lokal dan tim kesehatan mental dengan tujuan untuk mengembangkan program pada ibu dan bayi ikatan di masyarakat miskin).



G. Langkah 7. Meningkatkan interaksi antara para pemangku kepentingan Dalam rangka untuk memastikan pengiriman intervensi kesehatan mental yang merespon kebutuhan populasi itu perlu untuk beberapa interaksi terjadi antara para pemangku kepentingan. Interaksi ini terjadi pada berbagai tingkat organisasi suatu negara atau wilayah 



Interaksi antara pelayanan kesehatan dan pemangku kepentingan nasional atau regional lainnya



 



Interaksi antara kabupaten kesehatan dan pelayanan kesehatan Interaksi antara kabupaten kesehatan dan penyedia







Interaksi antara konsumen dan penyedia



6. Promosi dan pencegahan 



Mengembangkan ibu dan ikatan bayi di komunitas miskin: Intensif interven-tions yang melibatkan kunjungan rumah selama beberapa tahun, dukungan orang tua, pelatihan keterampilan hubungan, saran pada sumber daya masyarakat dan bantuan dalam kaitannya dengan



tujuan pendidikan dan pekerjaan orang tua. Ada bukti dari perkembangan kognitif ditingkatkan bayi, masalah perilaku lebih sedikit selama masa remaja dan risiko depresi yang lebih rendah.  pencegahan non-spesifik: Memerangi pelecehan anak, ditinggalkannya orang tua dan trauma di migran dan pengungsi; intervensi multisektoral yang ditujukan untuk memerangi kemiskinan, isolasi dalam negeri, ketidakberdayaan (dihasilkan, misalnya, dari tingkat rendah pendidikan dan ketergantungan ekonomi) dan penindasan perempuan. 



promosi kesehatan mental di sekolah: Intervensi disampaikan oleh



guru terlatih baik di tingkat sekolah dasar dan menengah termasuk keterampilan hidup untuk pencegahan HIV / AIDS, pencegahan penyalahgunaan zat, promosi kesehatan mental dan pencegahan kekerasan. 



Mengembangkan keterampilan mengatasi dan hubungan teman sebaya



baik di antara anak-anak sekolah: Intervensi yang dilakukan di sekolahsekolah dengan baik semua anak-anak atau hanya kelompok berisiko tinggi, termasuk peningkatan perkembangan kognitif, pelatihan keterampilan sosial dan keterampilan untuk mengatasi perasaan negatif, pengembangan sikap positif terhadap sekolah, mengendalikan kemarahan dan memahami perasaan. Ada bukti untuk peningkatan kompetensi kognitif, kurang rekan penolakan, kurang rasa malu dan kompetensi sosial yang lebih.



7. Prinsip untuk pengembangan pedoman kesehatan mental a) Pedoman harus difokuskan pada hasil konsumen ditingkatkan: Jika memungkinkan, pedoman harus menargetkan perubahan positif yang dihargai oleh konsumen dalam kesehatan mental individu, kelompok orang atau populasi (misalnya kualitas hidup, tingkat fungsional).



b) Pedoman harus didasarkan pada bukti terbaik yang tersedia: Terlepas dari penelitian kuantitatif dan tinjauan sistematis, data harus juga diperoleh dari penelitian kualitatif yang dirancang dengan baik. Namun, karena kedua jenis penelitian kesehatan mental jarang terjadi di negara berkembang, metode lain harus dipertimbangkan, misalnya kesepakatan di antara sekelompok ahli dan adaptasi pedoman yang dikembangkan oleh daerah atau negara lain. c) Proses pembangunan pedoman harus multidisiplin dan harus melibatkan konsumen: Jika pedoman yang relevan orang-orang yang diharapkan untuk menggunakan dan manfaat dari mereka harus memainkan bagian dalam perkembangan mereka. Orang-orang ini adalah pekerja kesehatan umum, tenaga kesehatan mental, perwakilan dari kelompok konsumen dan keluarga yang relevan, spesialis kesehatan masyarakat dan perwakilan dari kelompok-kelompok profesional. Keterlibatan mereka akan meningkatkan penerimaan dan kepatuhan dengan pedoman. d) Pedoman harus fleksibel dan mudah beradaptasi dengan keadaan yang berbeda: Mereka harus mempertimbangkan perbedaan dalam populasi, pengaturan geografis, ketersediaan sumber daya, dan harapan konsumen, nilai-nilai dan preferensi. Dalam hubungan ini, pedoman nasional harus disesuaikan dengan realitas regional dan lokal. e) Pedoman harus dikembangkan sesuai dengan kendala pada sumber: Jika mungkin suatu penilaian ekonomi harus dimasukkan dalam pedoman, terutama di mana data biaya dapat membantu untuk memilih antara pilihan pengobatan dan mempengaruhi manajerial atau keputusan pembelian.



f) Pedoman harus ditinjau dan diperbarui secara teratur: Mereka harus ditinjau setelah periode yang tepat, biasanya tiga sampai lima tahun, dan ketika bukti baru telah tersedia.



DAFTAR PUSTAKA Funk, Michelle. 2004. Mental Health Policy, Plans, and Programmes. Switzerland:World Health Organization.