Kehidupan Politik Dan Ekonomi Pada Masa Orde Baru [PDF]

Citation preview

KEHIDUPAN POLITIK DAN EKONOMI PADA MASA ORDE BARU



KELOMPOK 6 :  Eneng Melinda  Fuji Yunita  Ghina Rafina N.A  Lisma Nur’aini  Nitia Nurhamila KELAS : XII MIA 1



MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) 1 BANDUNG TAHUN 2017



KEHIDUPAN POLITIK DAN EKONOMI PADA MASA ORDE BARU A. KEHIDUPAN POLITIK PADA MASA ORDE BARU 1) Melakukan pembaharuan menuju perubahan seluruh tatanan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara 2) Menyusun kembali kekuatan bangsa menuju stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur 3) Menetapkan demokrasi Pancasila guna melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuensi 4) Melaksanakan pemilihan secara teratur serta penataan pada lembaga-lembaga negara  Politik dalam negeri 1) Pembentukan kabinet pembangunan 2) Selanjutnya, setelah sidang MPRS tahun 1968 menetapkan Suharto sebagai presiden untuk masa jabatan 5 tahun maka dibentuklah kabinet yang baru dengan nama “KABINET PEMBANGUNAN” dengan tugas yang disebut “PANCAKRINDA”. 3) Pembubaran PKI dan organisasi masanya 4) Penyederhanaan dan pengelompokan partai 5) Pemilihan umum 6) Peran ganda ABRI 7) Pemasyarakatan P4 (Pedoman, Penghayatan, dan Pengalaman Pancasila) 8) Mengadakan penentuan pandapat rakyat (perpera) di Irian Barat dengan disaksikan oleh wakil PBB pada tanggal 2 Agustus 1969  Politik luar negeri 1) Kembali menjadi anggota PBB 2) Normalisasi hubungan dengan beberapa negara 3) Pemilihan hubungan dengan Singapura 4) Pemilihan hubungan dengan Malaysia 5) Rakyat sabah diberi kesempatan menegaskan kembali keputusan yang telah mereka ambil mengenai kedudukan mereka dalam pederasi Malaysia 6) Pemerintah kedua belah pihak menyetujui pemulihan hubungan diplomatik 7) Peresmian persetujuan pemulihan hubungan Indonesia-Malaysia oleh Adam Malik dan Tun Abdul Rajak dilakukan di Jakarta tanggal 11 Agustus 1966 dan ditandatagani persetujuan Jakarta (Jakarta Accord)



B. KEHIDUPAN EKONOMI PADA MASA ORDE BARU Pada masa demokrasi terpimpin negara bersama aparat ekonominya mendominasi seluruh kegiatan ekonomi sehingga memakikan potensi dan kreasi unitunit ekonomi swasta. Sehingga, pada permulaan orde baru program pemerintah berorientasi pada usaha penyelamatan ekonomi nasional terutama pada usaha mengendalikan tingkat inflasi. Penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat, tindakan pemerintah ini dilakukan karena adanya kenaikan harga pada awal tahun 1966 yang menunjukkan tingkat inflasi kurang lebih 650% setahun. Hal itu menjadi penyebab kurang lancarnya program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah menempuh cara sebagai berikut: 1) Stabilitas dan rehabilitas ekonomi 2) Kerja sama luar negeri 3) Pembangunan nasional



PENATAAN KEHIDUPAN POLITIK DAN EKONOMI MASA ORDE BARU A. Pembentukan Kabinet Pembangunan Kabinet pertama pada masa peralihan kekuasaan adalah kabinet Ampera dengan tugasnya Dwi Darma kabinet Ampera yaitu, menciptakan stabilitas politik dan stabilitas ekonomi sebagai persyaratan untuk melaksanakan pembangunan nasional. Program catur karya Ampera yang terkenal: a) memperbaiki kehidupan rakyat terutama dibidang sandang dan pangan b) melaksanakan pemilihan umum dalam batas waktu yang ditetapkan yaitu, tanggal 5 Juli 1968 c) melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif untuk kepentingan nasional d) melanjutkan perjuangan anti imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manipestasinya B. Penyederhanaan Partai Politik Pada tahun 1973 setelah dilaksanakan pemilihan umum yang pertama pada masa orde baru, pemerintah melaksanakan penyederhanaan dan penggabungan (fusi) partai-partai politik menjadi tiga kekuatan sosial politik. Kekuatan sosial politik itu adalah: 1) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan gabungan dari PNI, partai katolik, partai murba, IPKI, dan parkindo



2) Golongan karya C. Pemilihan Umum Selama masa orde baru pemerintah berhasil melaksanakan 6 kali pemilu yaitu, tahun 1971, 1977, 1985, 1987, dan 1997. Pada pemilu 1997 yang merupakan pemilu terakhir pada masa orde baru penyelenggaraan pemilu yang teratur selama masa pemerintahan orde baru telah menimbulkan kesan bahwa demokrasi di Indonesia telah berjalan dengan baik. Apalagi pemilu berlangsung dengan asas LUBER (Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia). D. Peran Ganda (Dwi Fungsi) ABRI Untuk menciptakan stabilitas politik, pemerintah orde baru memberikan peran ganda kepada ABRI yaitu peran Hankam dan sosial. Peran ganda ABRI ini kemudian terkenal dengan sebutan Dwi Fungsi ABRI. Timbulnya pemberian perang ganda pada ABRI karena adanya pemikiran bahwa TNI adalah tentara pejuang dan pejuang tentara. Kedudukan TNI dan POLRI dalam pemerintahan adalah sama. E. Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila Pada tanggal 12 April 1976 presiden Suharto mengemukakan gagasan mengenai pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila, yang terkenal dengan nama Ekaprasatya Pancakarsa atau pedoman penghayatan dan pengamatan Pancasila (P4). Sejak tahun 1985 pemerintahan menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal dan kehidupan berorganisasi. Demikian beberapa kegiatan pembangunan disegala bidang yang telah ditempuh oleh pemerintah orde baru dibawah pimpinan presiden Suharto pelita demi pelita. Pelaksanaan pembangunan dengan tahap-tahap pelita itu akan terus dijalankan sampai pelita VIVI bahkan seterusnya sampai masyarakat adil dan makmur yang kita cita-citakan itu dapat tercapai.