Kelompok 3 - Rational and Incremental [PDF]

  • 0 0 0
  • Suka dengan makalah ini dan mengunduhnya? Anda bisa menerbitkan file PDF Anda sendiri secara online secara gratis dalam beberapa menit saja! Sign Up
File loading please wait...
Citation preview

Rational and Incremental Planning DK 184805 Teori Perencanaan



Anggota Kelompok



08211840000008



08211840000015



08211840000028



08211840000031



Dea Mahendra



Gita Rama M



Dosen Pengampu MK Siti Nurlaela Sonjaya, Ph.D.



Selvi Aini M F



Djamiatur R



Outline Pembahasan



01



Rational Planning



02



Incremental Planning



03



Isu-Isu Rasionalitas



04



Perbandingan Teori



01 Rational Planning



Sejarah Rational Planning -



Rational Planning pertama kali diadaptasi pada perencanaan kota pada 1960-an. Terdapat transisi pemikiran:



Science rather than an art (Allmendinger, 2009)



Apa Itu Rational Planning? -



-



Prosedur teoritis yang fokus pada proses perencanaan (Faludi, 1973) Metode atau proses terbaik dalam melaksanakan perencanaan (Taylor, 1998) - terbaik karena memiliki reasoning yang persuasif (berbasis fakta dan studi yang valid) Hasil menjadi unbiased dan memiliki reasoning yang persuasif (Taylor, 1998).



Since societies are made up of many people and all with different views, it is logical to think that decisions affecting large groups of people should be unbiased. Therefore, according to Karl Mannheim, a planner reflecting the ideals of social historian and economist Max Weber, planning should be objective (Allmendinger, 2009).



1



Tahap Rational Planning (Taylor, 1998)



Identifikasi masalah



2



Identifikasi opsi alternatif untuk menyelesaikan masalah



3



Terdapat detail evaluasi pada setiap alternatif



4



Implementasi pada alternatif yang terbaik



5



Monitoring pada setiap alternatif yang dipilih



Rational planning mempertimbangkan masalah baru yang tidak terselesaikan dengan solusi saat ini. Sehingga, rational planning akan menjadi loop (kontinu)



Siklus Rational Planning Larz T Anderson's Planning Process, 1995



Step 1-3 Proses Pemahaman



Step 4-6 Proses Desain Kreativitas



Step 7-9 Proses Pengelolaan dan Administrasi Program Kegiatan



Siklus Rational Planning



By Gregg "Tommy" Thompson | Published December 12, 2012



Karakter Rational Planning Kelebihan 1. 2. 3. 4. 5.



Optimal pada permasalahan yang simpel Proses yang ditentukan Versatile Expert Driven Analisis yang komprehensif



Kekurangan 1. 2. 3. 4. 5.



Tidak bisa dipakai pada kasus yang kompleks Sedikit input dari publik Pendekatan top-down Tidak bisa memprediksi kondisi sosial Tidak bisa menyambungkan semua faktor dalam analisis



Pertimbangan Rational Planning Rational planning was designed as a scientific way to approach planning (Faludi, 1973)



The problem is that city planning is not a natural science. Town planning is a social problem; social issues are never solved but only resolved time and time again. There isn’t an exact formula to answer the problems of town planning.



Model rational planning juga memiliki kekurangan yakni: -



-



Model ini berasumsi bahwa kita “harus” bisa mendapatkan informasi yang cukup (dalam hal kualitas dan kuantitas), begitu juga dalam proses penyusunan alternatif yang membutuhkan pengetahuan mengenai sebab-akibat dari masing-masing alternatif. Mengasumsikan rasional, kriteria dapat terukur dan disepakati Mengasumsikan pengetahuan yang akurat, stabil, dan lengkap mengenai seluruh preferensi alternatif Mengasumsikan rasional, masuk akal, dan non-politik



Kondisi tersebut menjadikan: -



Membutuhkan waktu yang banyak Membutuhkan sumber data atau informasi



02 Incremental Planning



Sejarah Pada akhir masa akhir revolusi industri era, Lindblom mengembangkan teori Incrementalism melalui essay “The Science of Muddling Through”. Tulisan tersebut ditulis untuk membantu pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan pendekatan lain dalam membuat kebijakan Tujuan dari perspektif baru Inkrementalisme adalah agar pembuat kebijakan menghindari membuat perubahan sebelum mereka benar-benar terlibat dan memikirkan masalah secara rasional.



INCREMENTAL PLANNING



Model Incremental: -



Inkrementalisme, teori pembuatan kebijakan publik, yang menyatakan bahwa kebijakan dihasilkan dari proses interaksi dan adaptasi timbal balik di antara banyak aktor yang mendukung nilai-nilai yang berbeda, mewakili kepentingan yang berbeda, dan memiliki informasi yang berbeda.



-



-



Kritik dari teori rational planning yang terlalu rigid dan tidak realistik Mengubah secara kecil dari status quo (evolution rather than revolution) Bergantung pada perbandingan terbatas yang berurutan untuk mencapai tujuan jangka pendek yang realistis Menyertakan kesepakatan dari kelompok yang berbeda



Asumsi 1.



Tidak ada solusi yang tepat karena waktu, uang, informasi, dan kemampuan mental para perencana tidak mencukupi (Kinyashi 2006; M)



2.



Perencana dianggap rasional 'terbatas' (Larsen 2003; Mitchell 2002) dimana: - menyederhanakan dunia yang kompleks menjadi model yang lebih mudah - sering tidak tahu masalah yang tepat - tidak selalu dapat menentukan definisi tujuan dan ukuran yang jelas



3.



Dengan demikian, perencana dianggap kurang sebagai 'ahli'. Tugasnya terutama untuk menentukan jenis masalah yang harus dipecahkan dan menengahi antara pandangan dan kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus (Mitchell 2002; Hostovsky 2007)



Karakter Incremental Planning Kelebihan 1. 2.



3.



4.



Perubahan bertahap: lebih dapat diterima Bijaksana secara politis: Karena tidak melibatkan perubahan radikal dan lengkap, ia mudah diterima dan oleh karena itu prosesnya bijaksana. Fleksibilitas: memungkinkan seseorang untuk melihat perubahan dengan sangat cepat ketika kebijakan diterapkan. Menghindari konflik (kesepakatan di antara para pengambil keputusan)



Kekurangan 1.



2. 3. 4.



Beagle Fallacy: dengan hanya berfokus pada perubahan bertahap, organisasi berada dalam bahaya kehilangan arah yang lebih luas dalam memenuhi mandat mereka. Masa lalu tidak cukup untuk memprediksi masa depan Lebih cocok untuk komunitas kecil Bukan untuk area di mana perubahan mendasar diperlukan



Rational



Incremental



Ketersediaan teori



Teori tersedia secara cukup



Teori terbatas



Rumusan masalah



Pertanyaan baru



Modifikasi pertanyaan lama



Ketersediaan sumber daya



Banyak sumber daya



Sumber daya terbatas



Durasi studi



Studi dalam waktu yang panjang



Studi dalam waktu singkat



Keterkaitan dengan isu kebijakan lain



Banyak terkait pada isu kebijakan lain



Sedikit terkait pada isu kebijakan lain



Reaksi atas Hasil



Berbagai kebijakan bisa saja diterima secara politik



Opsi kebijakan yang sangat terbatas oleh realitas politik



Levy, J. 2000



Diskusi Perencanaan rasional dan perencanaan inkremental tidak cukup untuk menyelesaikan proyek perencanaan kota dengan sukses hingga implementasi. Mereka terhalang oleh pengaruh:



RATIONAL Tidak mengakui politisasi, faktor terbesar dalam implementasi (Hoch, 2009).



INCREMENTAL POLITIK



ETIKA



(Guba & Lincoln, 1989 dikutip oleh Hostovsky, 2005)



Perencanaan harus objektif dan tidak memihak tetapi tetap mengingat keterbatasan yang mungkin dihadapi rencana pada tahap implementasi terkait dengan politisasi dan kelompok kepentingan khusus



Percaya pluralisme: Kekuatan untuk menggerakkan inisiatif tidak harus datang dari orang yang berada pada posisi tertinggi, melainkan kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan dan kekuasaan khusus (Merelman, 2004).



03 Isu-Isu Rasionalitas



Keterkaitan Rasionalitas dalam Perencanaan ● Profesi perencana menganggap rasionalitas merupakan dasar dalam setiap tindakannya ● Peran utama profesi perencana adalah sebagai pemberi informasi kepada publik dan sebagai pelaksana analisis/perhitungan ● Jika dilihat secara rasional, kedua peran profesi perencana tersebut bersifat kontradiktif. Namun secara tindakan, perencana tetap harus menggunakan rasionalitas sebagai dasar pengambilan keputusan.



The Rationality Issue in Land-Use Planning (Tore Sager, 1999)



Keterkaitan Rasionalitas dalam Perencanaan Disiplin ilmu Perencanaan muncul jauh sebelum perang dunia ke-2, namun rasionalitas dalam perencanaan mulai digunakan pada prosedur perencanaan ketika perang dunia ke-2 berjalan



Solusi atas kehancuran besar akibat perang dunia ke-2 di eropa adalah Rencana Marshal



Perencana merupakan salah satu profesi yang dirasa dapat mengimplementasikan rencana tersebut karena profesi perencana selalu berpedoman pada pendekatan utopianisme



Instrumen Rasionalitas Instrumen rasionalitas secara umum dapat tercermin dari ‘mode sinoptik perencanaan’ dalam melakukan proses pengambilan keputusan pada setiap permasalahan perencanaan dengan langkah sebagai berikut: 1.



Identifikasi masalah



2.



Perumusan tujuan



3.



Pencarian opsi pemecahaan masalah



4.



Penilaian dampak



5.



Evaluasi komparatif



6.



Rekomendasi/saran



The Rationality Issue in Land-Use Planning (Tore Sager, 1999)



Rasionalitas Terbatas 1



Simon ● Ketika mengimplementasikan sebuah perencanaan, Simon selalu berpedoman pada suatu Instrumental Framework. Simon berpendapat bahwa rasionalitas terbentuk dari kesatuan struktur yang utuh (Simon, 1983) ● Dengan rasionalitas yang terbatas, peran planner dan pengambil kebijakan menjadi berkurang. ● Pembatasan rasionalitas juga mempengaruhi seorang perencana dalam melakukan teknik analisis



The Rationality Issue in Land-Use Planning (Tore Sager, 1999)



Rasionalitas Terbatas . 2



Lindblom ● Pada akhir 1950-an, Lindblom menyarankan bahwa setiap praktisi bertindak secara terputus-putus dan bertahap (Lindblom, 1959). ● Pendapat Lindblom didasarkan atas keterbatasan kapasitas manusia dan keterbatasan hal praktis yang selalu ada, seperti kendala waktu dan biaya. ● Lindblom menganggap ‘tindakan terputus-putus’ tersebut merupakan hal yang rasional, mengingat adanya alasan instrumental yang terbatas.



The Rationality Issue in Land-Use Planning (Tore Sager, 1999)



Rasionalitas Sosial 1



Diesing ● Diesing mengambil sikap yang berbeda dari Simon dan Lindblom. Diesing merumuskan bahwa rasionalitas dicerminkan dalam beberapa bentuk (Diesing, 1962). ● Bentuk-bentuk tersebut dibedakan berdasarkan kepribadian individu, seperti: rasionalitas teknis, rasionalitas ekonomi, rasionalitas sosial dan rasionalitas legal dan rasionalitas substantif (Diesing, 1962). ● Rasionalitas sosial merupakan karakteristik pilihan bernalar yang menyangkut perbandingan beberapa alternatif menurut kemampuannya (Diesing, 1962).



The Rationality Issue in Land-Use Planning (Tore Sager, 1999)



Rasionalitas Sosial 2



Faludi ● Faludi berpendapat bahwa dalam perencanaan membutuhkan pengetahuan mengenai perumusan tujuan, pengorganisasian, dan tata cara bekerja sama dalam pelaksanaannya (Faludi, 1986). ● Faludi tidak setuju dengan pendapat Diesing mengenai diperlukan beberapa rasionalitas yang berbeda untuk mencapai suatu tujuan perencanaan. Faludi menyatakan bahwa integrasi dan penguasaan masalah dapat dicapai melalui peningkatan dalam proses perencanaannya.



The Rationality Issue in Land-Use Planning (Tore Sager, 1999)



Rasionalitas Substansial Mannheim dan Friedman ● Mannheim membedakan rasionalitas menjadi ‘rasionalitas fungsional’ dan ‘rasionalitas substantif’ dan berpendapat bahwa perencanaan harus bersifat objektif dan tidak boleh memihak pada satu kelompok tertentu. ● Friedman berpendapat bahwa pengetahuan harus digabungkan dengan pengalaman untuk mencapai rasionalitas yang lebih besar dalam upaya pengambilan keputusan. Friedmann juga berpendapat agar kemungkinan perencanaan rasional digabungkan dengan perencanaan transaktif.



The Rationality Issue in Land-Use Planning (Tore Sager, 1999)



Rasionalitas Komunikatif 1



Habermas ● Konsep ‘rasionalitas komunikatif’ dikembangkan oleh Habermas pada tahun 1970-an. Habermas membedakan tiga aspek dari tindakan komunikatif yaitu aspek fungsional, aspek koordinasi, dan aspek sosialisasi (Habermas, 1987). ● Kunci dari pemahaman Habermas adalah dalam sebuah dialog atau forum tidak ada yang bisa mendominasi. Hal yang boleh mendominasi dan menjadi kekuatan yang diperhitungkan adalah argumen yang valid. ● Profesi perencana diasumsikan sering menggunakan rasionalitas komunikatif, seperti contoh: Ketika membahas ide atau data untuk proyek yang bersifat kontroversial. Jika teori rasionalitas komunikatif Habermas dipraktikan dengan benar, forum tersebut dapat menyelesaikan konflik dan menemukan keputusan bersama diantara pihak-pihak yang memiliki perbedaan pandangan.



The Rationality Issue in Land-Use Planning (Tore Sager, 1999)



Rasionalitas Komunikatif 2



Forester ● Forester adalah orang pertama yang menunjukkan relevansi dari teori tindakan komunikasi Habermas untuk suatu perencanaan. ● Dalam praktek perencanaan, rasionalitas komunikatif tidak harus sempurna dalam praktiknya karena perencana bukan sepenuhnya sebagai prosesor/pengolah fakta tetapi lebih kepada pengorganisasi. ● Rasionalitas komunikatif digunakan sebagai upaya demokratisasi dalam pengambilan keputusan publik.



The Rationality Issue in Land-Use Planning (Tore Sager, 1999)



Rational Planning:



Adakah dampak dari ideologi rasionalitas?



Alur Pembahasan The Rational / Comprehensive Paradigm



Antipotical Ideologies



New Political Epistemology of Planning



Planning & Politics



The Unitary Public Interest Model Primary of Social Justice



The Politics of Positive Discrimination



Rational/ Comprehensive Paradigm



● Pendekatan yang mengoptimalkan rasionalitas dalam proses pengambilan keputusan. ● Didukung oleh banyak ahli perencanaan, namun ada juga yang mempertanyakan sisi rasional dari teoritis ● Paradigma ini terus berkembang, dan persistensi nya tidak sebatas perumusan teoritis saja namun hingga pada praktik perencanaan. ● Akibatnya adalah salah satu bangsa perencana sangat memahami disiplin mereka sebagai disiplin intrinsik teknis, yang tujuan utama dan seolah-olah tidak dapat ditolak adalah mengejar rasionalitas dan ketertiban tanpa memihak → menghalangi mereka untuk mengadopsi bahkan interpretasi politik yang paling jauh dari pekerjaan mereka. ● Tidak ingin di debat → Padahal paradigma rasionalitas itu sendiri terbuka untuk kritik. ● Namun penerimaan planner terhadap ideology tersebut sangat besar sehingga mengaburkan pandangan terhadap hal lainnya.



The Unitary Public - Interest Model ● ●



● ● ●







Tujuan perencanaan pada dasarnya dibagi secara universal dan melampaui kepentingan kelompok apa pun. Lebih mengadopsi fundamental konsensual dibanding konfliktif terhadap pandangan masyarakat 🡪 padahal faktanya tidak seperti itu. Konsisten digunakan dan menjadi pendukung paradigma rasional. Kekuatan model ini, setidaknya di Amerika Utara, dipengaruhi oleh kedekatan historis dan geografis. Adanya kritik perlawanan di th 1960-an dengan munculnya gerakan advokasi, meskipun pada akhirnya ideologi ini masih digunakan dan memiliki pengaruh dominan bahkan menjadi kode etik resmi perencana Amerika. Semakin mendukung paham fungsi perencanaan yang apolitis dan hanya untuk kepentingan publik.



Planning and Politics ●



Bagaimana hubungan Planning dan Politik?















Kritik yang konsisten dilontarkan pada planner di Kanada adalah mereka memiliki pemahaman tunggal tentang apa itu perencanaan. Keputusan benar pada sebuah perencanaan yang diberikan bergantung pada nilai-nilai yang sudah ada sebelumnya 🡪 menghilangkan konsep profesionalisme Kritik tersebut bukan hal baru namun para perencana bertahan baik dalam kegagalan untuk memahaminya atau menolaknya sama sekali. Contoh yang pertama adalah artikel terbaru oleh Howe dan Kaufman (1979 )( 3) 🡪 mengakui bahwa mungkin kritik tersebut valid, tapi sudah usang. Mereka berkaca pada perencana Amerika yang politisasinya meningkat, menganggap bahwa mereka telah dipolitisasi hanya karena mengikuti proses politik lokal (ex. Lobby dengan pemerintah). Dan mereka, sebagai penganut apolitisasi, menganggap ini bahaya.



Planning and Politics ●



Bagaimana hubungan Planning dan Politik?







● ●



Makna “politik” jauh lebih luas dari sekedar “melibatkan politisi”. Tapi bisa dimulai dengan mengakui bahwa perencanaan pada kenyataannya memberikan sangat sedikit jawaban benar dan salah, tetapi sebaliknya, memberikan jawaban yang sebagian besar bergantung pada landasan politik dan nilai filosofis seseorang Perencanaan menjadi politis adalah bahwa hal tersebut bersifat desentralisasi 🡪 Apakah benar perencanaan adalah kegiatan teknis utama tanpa ketergantungan yang melekat pada pilihan nilai politik? Penolakan para perencana untuk mengakui hal tersebut penting dari pekerjaan mereka memiliki konsekuensi bencana. Perencana terlibat dengan masalah politik, dan semakin cepat planner mengenalinya itu semakin baik. Masalahnya adalah perencana frustasi sendiri oleh ketidakmampuan mereka dalam menyelesaikan masalah 🡪 lebih baik bagi mereka untuk mengadopsi satu perspektif daripada berbicara ideologi yang ideal.



New political epistemology of planning ❏















Langkah pertama dan paling mendasar dalam rekonstruksi epistemologi politik perencanaan adalah pengakuan sederhana bahwa perencanaan bukanlah ilmu yang bebas nilai. Kerangka perspektif analitis yang digunakan berasal dari Neo-Marxis berpendapat bahwa fungsi perencanaan kota adalah manifestasi lokal tertentu dari peran umum negara dalam kapitalisme maju. Planning terlihat menjalankan dwifungsi dalam mendukung kapitalis : memfasilitasi kapitalis (ex. Penyediaan infrastruktur publik) serta membantu melegitimasi efek kerusakan yang mungkin disebabkan. Meskipun tidak lengkap, Neo-Marxis setidaknya lebih kuat dalam diagnosis dan menjadi titik awal serta memberi petunjuk apa saja yang harus diperbaiki.



The Primacy Social Justice ●



Perspektif mana yang akan digunakan?















Saat para perencana dapat meninggalkan netralitas apolitis, satu-satunya jalan moral yang terbuka bagi perencana adalah untuk berpihak pada yang kurang beruntung. Argumen yang mirip dengan para perencana advokasi, namun mereka bertentangan dengan birokrasi 🡪 Perencana advokasi tidak memiliki kekuatan. Apa yang sedang diadvokasi adalah peninggian eksplisit pengejaran keadilan sosial ke posisi prioritas dalam epistemologi perencanaan yang baru dipolitisasi. Secara konkret, prinsip ini diterjemahkan ke dalam tindakan melalui kegiatan praktisi perencanaan melalui pendekatan The Politics of Positive Discrimination.



The Politics of Positive Discrimination ●



● ● ●



Diawali dengan meng-eksplisitkan pertanyaan tentang siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan dari proposal perencanaan. Setelah itu, menurut pandangan peneliti, para perencana harus mempraktikkan politik diskriminasi positif. Sebagian besar proposal perencanaan mendiskriminasi dalam hal apa pun 🡪 Pihak yang kurang beruntung dijadikan penerima manfaat. Yang diadvokasi adalah alokasi yang sistematis dan tidak proporsional dari manfaat proposal perencanaan masa depan untuk memastikan bahwa posisi absolut dan relatif dari yang kurang beruntung ditingkatkan. Prinsip diskriminatif positif harusnya juga diterapkan pada proses perencanaan juga seperti Dokumen AMDAL dan sosial 🡪 semakin berfokus pada pihak kurang beruntung sebagai prioritas utama, semakin dapat mencapai kesetaraan peluang dan kesetaraan hasil.



Namun, dalam hal politisasi, apakah tidak berharap terlalu banyak kepada para perencana yang pada akhirnya hanya memberikan rekomendasi kepada penguasa politik?



04



Perbandingan Teori Perencanaan



S Klasifikasi Teori Perencanaan



Synoptic (Rational)



I



Incremental



T



Transactive



A



Advocacy



R Comparison of Current Planning Theories: Counterparts and Contradictions (Hudson, 1979)



Radical



Synoptic (Rational Approach) Tahapan 1) penetapan tujuan 2) identifikasi kebijakan alternatif 3) evaluasi sarana terhadap tujuan 4) pelaksanaan keputusan ● Perencanaan sinoptik biasanya melihat masalah dari sudut pandang sistem yang menggunakan model konseptual atau model matematis. ● Kekuatannya terletak pada kemudahan untuk memahami metode yang digunakan dalam penanganan isu-isu yang fundamental



Incremental ● Incremental mengkritik synoptic karena kegagalannya menyadari keterbatasan kognitif dari para pembuat keputusan, sehingga seharusnya perencanaan tidak dilakukan hanya dengan kontrol yang berasal dari pusat ● Harusnya perencanaan disampaikan melalui pendekatan demokratis, negosiasi dan tawar menawar antar stakeholder. ● Rencana yang dibangun bersifat step-by-step yang berangkat dari intuisi, pengalaman, aturan praktis yang sudah pernah dilakukan, serta melakukan kegiatan konsultasi terus menerus.



Comparison of Current Planning Theories: Counterparts and Contradictions (Hudson, 1979)



Transactive ● Berfokus pada perumusan kebijakan berdasar hasil dialog face-to-face kepada orang-orang yang terdampak terhadap kebijakan



Advocacy ● Membela kepentingan yang lemah untuk melawan kepentingan pihak yang memiliki kekuatan



Radical Terdapat 2 aliran



● Aliran aktivis spontan, yang digerakkan dari idealis dan berfokus pada personal growth, bebas dari intervensi pihak penguasa



● Berfokus pada



● Aliran yang lebih kritis dan holistik,



perencanaan yang inklusif, tidak eksklusif berdasar kehendak pihak tertentu ● Berperan dalam penegakan social justice



melihat dari skala yang lebih besar dalam proses sosial, seperti struktur kelas, ekonomi, dll ● Planner hanya berfungsi sebagai mediator, negosiator, atau aktivis



Comparison of Current Planning Theories: Counterparts and Contradictions (Hudson, 1979)



Perbandingan Berdasarkan Kriteria Kriteria Public interest Human dimension Feasibility



Action potential Substantive theory Self reflective



Synoptic



Incremental



Transactive



Advocacy



Radical



Public Interest ● ●



Mengaplikasikan teori berdasarkan masalah sosial yang dinilai signifikan untuk mendapatkan hasil yang sejalan dengan kepentingan publik Pertanyaan yang digunakan untuk menelisik ○ ○



“Haruskah konflik yang muncul di antara kelompok diabaikan dalam perencanaan demi mencari konsensus?” “Haruskah konflik tersebut menjadi fokus untuk mendefinisikan kepentingan publik dan mengupayakan perencanaan yang terorganisir untuk mencapai distribusi manfaat yang lebih adil?”



Radikal dan Advokasi



Transaktif dan Inkremental



Perencanaan didasarkan berdasarkan konflik yang mewakili kepentingan publik



Perencanaan didasarkan pada dialog dan negosiasi di antara kepentingan plural



Sinoptik Kepentingan publik dapat didukung bila sejalan dengan hasil realitas objektif



Human Dimension ● ●



Berfokus pada domain personal dan spiritual atas dampak dari implementasi kebijakan Pertanyaan yang digunakan untuk menelisik ○



“Haruskah kebijakan lebih mengarah pada konteks penilaian yang holistik, tidak hanya mengacu pada data ilmiah dan teknis, tetapi juga pada realitas subjektif, seperti pertimbangan budaya, estetika, psikologis, ideologis, proses sosial, ekologi, dan sejarah?”



Transaktif



Radikal



Memberikan ruang pada proses psikososial dan kelembagaan, sehingga dapat mendukung personal growth baik bagi perencana maupun masyarakat



Menekankan peran kehendak bebas manusia dan kekompakan ideologi, sehingga memberikan kekuatan cukup efektif untuk menjalankan perencanaan



Feasibility ●



Tolok ukur kemudahan teori untuk dipelajari dan diterapkan, sehingga perencanaan lebih mudah untuk diatur







Pertanyaan untuk menelisik ○



“Bagaimana seseorang menerjemahkan kompleksitas sebuah teori menjadi sederhana tanpa jatuh ke dalam perangkap kesalahan dalam menginterpretasikan model ke dalam realitas?”



Synoptic Teknik analisisnya lebih mudah untuk dipahami, berdasarkan data dan kemampuan analitis



Incremental



Advocacy, Transactive, Radical



Perencanaan dilaksanakan secara step-by-step, sehingga lebih mudah untuk diterapkan. Memiliki lembaga yang terorganisir



Proses implementasi lebih kompleks dan tolok ukur yang digunakan lebih abstrak



Action Potential ●



Kemampuan untuk menerapkan ide-ide yang ada dalam praktik, serta mampu menawarkan solusi efektif baru untuk permasalahan yang muncul



Synoptic Walaupun strategi sudah ditetapkan dari hasil analisis yang menyeluruh, masih memungkinkan adanya penyimpangan dari strategi awal. Bahkan, rentan terhadap rencana yang tidak pernah mencapai tahap implementasi



Incremental, Transactive, Advocacy “Planning” lebih berfokus pada kontinuitas aksi secara langsung dibandingkan memproduksi dokumen rencana



Radical Perencanaan berfokus pada pembuatan rencana jangka panjang, namun tidak efektif karena masyarakat tidak mampu membedakan kontradiksi dalam pembuatan sistem dan proses implementasi



Substantive Theory ●



Penjelasan deskriptif dan normatif dari teori mengenai masalah sosial dan bagaimana memproses perubahan sosial



Radikal, Transaktif, Incremental Kemungkinan untuk bias dalam memberikan solusi perubahan sosial yang terjadi lebih kecil, karena terdapat proses dialog, negosiasi yang seluruhnya didapat dari masyarakat



Synoptic dan Advocate Cenderung tunduk pada teori prosedur. Memiliki kemungkinan bias yang lebih besar, karena objektivitas yang digunakan juga merupakan framework yang dapat bias, karena realitas didapatkan secara subjektif (tidak dari masyarakat).



Self Reflective ●



Kemampuan untuk terbuka terhadap kritik dan kontra



Synoptic



Incremental



Segala keputusan harus didasarkan pada data objektif. Proses pengujian dan pemberian umpan balik terbatas



Penuh dengan agenda tersembunyi dan proses tawar menawar yang mendorong semua pihak untuk menyimpan kepentingan politis mereka



Radikal Terbuka terhadap ide selama selaras dengan perubahan yang diperjuangkan dalam nilai sosial



Transactive Terbuka selama menggunakan dialog dan pengembangan hubungan interpersonal yang saling percaya



Advocacy Bergantung kepentingan kolektif yang sedang diperjuangkan, serta sejalan dengan aspirasi kaum ‘lemah’



Kesimpulan ❏







Mixed Scanning atau pendekatan campuran bisa menjadi jembatan atas keputusan yang fundamental dan komprehensif (rational/synoptic) dipadukan dengan keputusan step-by-step yang lebih implementatif (incremental) Sinoptik memiliki lingkup penanganan masalah yang lebih luas dan objektif, tetapi memiliki titik buta yang serius. Sehingga diperlukan kepekaan untuk melakukan pendekatan teori lain dalam menangani kompleksitas masalah, dalam hal ini incremental planning



Terima Kasih



Diskusi



Apa ada persyaratan tertentu bagi suatu perencanaan untuk memenuhi kriteria logis dan rasional seperti yg sudah kalian jelaskan tadi (persyaratan tertentu bagi suatu perencanaan bisa dikatakan logis dan rasional)?



Dwi Andi Ramadhanti 08211840000014



Jawaban Diskusi Perencanaan yang memenuhi kriteria rasionalitas hendaknya mengikuti framework yang akan diacu secara keseluruhan. Hal tersebut dikarenakan cara berpikir rasional menuntut untuk merencanakan suatu objek atau permasalahan yang dihadapi secara komprehensif sehingga rasionalitas dalam perencanaan harus dibentuk dari satu kesatuan struktur yang utuh. Perencanaan disebut logis dan rasional apabila: ● Perencanaan dapat memfokuskan pada proses perencanaannya. ● Perencanaan melihat masalah dari sudut pandang sistem yang menggunakan model konseptual atau model matematis. ● Perencanaan berbasis fakta dan studi yang valid dalam rangka menghasilkan rencana yang tidak bias



Jawaban Diskusi Sebaliknya, perencanaan yang tidak rasional adalah perencanaan yang datang/dilakukan secara tiba-tiba. Seharusnya perencanaan bukanlah sebuah ramalan melainkan harus menemukan sebuah alasan atau pertimbangan yang jelas. Untuk menemukan pertimbangan yang logis, maka sebuah perencanaan bisa mengikuti prosedur/tahapan yang jelas, yakni rational planning. Namun rational planning sendiri menuai perdebatan karena prosesnya yang sulit diimplementasikan sehingga ada penyesuaian yang dilakukan yang menyebabkan adanya variasi “rational planning” yang menurut Alexander (2000) dibagi menjadi beberapa jenis seperti yang ada di gambar sebelah kanan:



Gambar Tipe-Tipe Rasionalitas Sumber: Gellner, 1992



Jawaban Diskusi Beberapa macam rational planning dan karakternya adalah sebagai berikut 1. Traditional rational planning (ideal state): prosesnya melalui deliberasi expert yang merencanakan secara teknokratis (keilmuan) dan disusun dengan kriteria yang terukur performanya 2. Instrumental rationality: menghubungkan means dan ends, proses untuk mencapai masa depan yang dispesifikkan dalam program, aksi, dan outputnya 3. Substantive rationality: merencanakan dengan menghitung dampak dari setiap rencana 4. Bounded rationality: komprehensivitas yang dibatasi (perubahan secara bertahap) 5. Communicative rationality: pelibatan pihak diluar planner (adanya bargaining untuk menghasilkan mutual consensus)



Sehingga kesimpulannya, perencanaan yang logis adalah yang memiliki landasan yang jelas. Apapun pendekatan yang digunakan oleh perencana, poin krusial pada perencanaan yang logis adalah “persuasive reasoning” yang dimilikinya.