Kerangka Acuan Kerja DBD [PDF]

Citation preview

KERANGKA ACUAN KERJA PROGRAM P2 DBD



PENGELOLA PROGRAM DBD



PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG



DINAS KESEHATAN PUSKESMAS TABA ATAS TAHUN 2019



A. Pendahulan Dewasa ini, pembangunan kesehatan di Indonesia dihadapkan pada masalah dan tantangan yang muncul sebagai akibat terjadinya perubahan sosial ekonomi dan perubahan lingkungan strategis, baik secara nasional maupun global. Penerapan desentralisasi di bidang kesehatan dan pencapaian sasaran Millenium Development Goals (MDGs) merupakan contoh masalah dan tantangan yang perlu menjadi perhatian seluruh stakeholder bidang kesehatan, khususnya para pengelola program, dalam menyusun kebijakan dan strategi agar pelaksanaannya menjadi lebih efisien dan efektif. Program pencegahan dan pengendalian penyakit menular telah mengalami peningkatan capaian walaupun penyakit infeksi menular masih tetap menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menonjol terutama TB, Malaria, HIV-AIDS, DBD dan Diare. Angka kesakitan DBD di Indonesia masih tergolong tinggi, yaitu sebanyak 202.314 Penderita dan 1.593 kematian pada tahun 2017. Sedangkan pada penyakit malaria walaupun kasuh telah menurun yaitu berjumlah 465.764 kasus positif pada tahun 2010 menjadi 209.413 kasus pada tahun 2015, namun masih tetap menjadi penyakit yang wajib diwaspadai masyarakat. Target pengendalian DBD tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kementrian Kesehatan 2010-2014 dan KEPMENKES 1457 tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal yang menguatkan pentingnya upaya pengendalian penyakit DBD di Indonesia hingga ke tingkat kabupaten Kabupaten/Kota bahkan sampai ke desa. Melalui pelaksanaan program pengendalian penyakit DBD dan Malaria diharapkan dapat berkontribusi menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular Indonesia.



B. Latar Belakang Penyakit DBD dan Malaria merupakan penyakit yang menjadi masalah kesehatan masyarakat dan endemis di hampir seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia. Untuk penyakit DBD, sejak ditemukan pertama kali pada tahun 1968 hingga saat ini jumlah kasus DBD dilaporkan meningkat dan penyebarannya semakin meluas mencapai seluruh provinsi di Indonesia (33 Provinsi). Penyakit ini seringkali menimbulkan KLB di beberapa daerah endemis tinggi DBD. Sejak tahun 2005, Nampak adanya kecendrungan penurunan CFR DBD. Sedikit peningkatan Nampak pada tahun 2009. Kecendrungan penurunan tersebut tidak Nampak pada IR DBD per 100.000 penduduk. IR DBD sejak tahun 2006 hingga 2010 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2010 jumlah kasus DBD yang dilaporkan sebanyak 155.777 penderita (IR : 65,57/100.000 penduduk) dengan jumlah kematian sebanyak 1.358 (CFR 0,87 %). Sedangkan malaria merupakan penyakit yang telah merenggut begitu banyak korban, terkhusus di wilayah kerja Puskesmas Taba Atas Kabupaten Lebong, di tahun 2017 dan tahun 2018 terdapat persamaan kasus penyakit malaria yaitu sebanyak 1 kasus dan kematian pada tahun 2017 sebanyak 1 kasus.



C. Tujuan 1.



Umum Untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mencegah dan melindungi diri dari penularan DBD melalui perilaku (PSN DBD dan Malaria) dan kebersihan lingkungan.



2.



Khusus a.



Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan DBD dan Malaria.



b.



Menurunkan jumlah kelompok masyarakat yang berisiko terhadap penularan DBD dan Malaria.



c.



Melaksanakan penanganan penderita sesuai standar



d.



Menurunkan angka kesakitan DBD dan Malaria



e.



Menurunkan angka kematian akibat DBD dan Malaria.



D. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan 1.



Surveilans epidemiologi Surveilans pada pengendalian penyakit DBD dan Malaria meliputi kegiatan surveilans kasus secara aktif maupun pasif, surveilans vector (Aedes sp dan anopheles), surveilans laboratorium dan surveilans terhadap factor risiko penularan penyakit seperti pengaruh curah hujan, kenaikan suhu dan kelembaban serta surveilans akibat adanya perubahan iklim (climate change).



2.



Penemuan dan tatalaksana kasus Penyediaan sarana dan prasarana untuk melakukan pemeriksaan dan penanganan penderita di Puskesmas dan rumah sakit.



3.



Pengendalian vektor Upaya pengendalian vektor dilaksanakan pada fase nyamuk dewasa dan jentik nyamuk. Pada fase nyamuk dewasa dilakukan dengan cara pengasapan untuk memutuskan rantai penularan antara nyamuk yang terinfeksi kepada manusia. Pada fase jentik dilakukan upaya PSN dengan kegiatan 3M Plus : a.



Secara fisik dengan menguras, menutup dan memamnfaatkan barang bekas.



b.



Secara kimiawi dengan larvasidasi



c.



Secara biologis dengan pemberian ikan



d.



Cara lainnya ( menggunakan repellent, obat nyamuk bakar, kelambu, memasang kawat kasa, dan lain-lain)



Kegiatan pengamatan vektor di lapangan dilakukan dengan cara : a.



Mengaktifkan peran dan fungsi Juru Pemantau Jentik (Jumantik) dan dimonitor oleh petugas puskesmas.



b.



Membuat dan melaksanakan Pemberantasan Sarang Nyamuk setiap hari Jumat di wilyah Puskesmas Taba Atas



c.



Pemeriksaan jentik berkala (PJB) setiap 3 bulan sekali dan dilaksanakan oleh petugas puskesmas.



d.



Pemantauan wilayah setempat (PWS) dan dikomunikasikan kepada pimpinan wilayah pada rapat koordinasi bulanan, yang menyangkut hasil pemeriksaan Angka Bebas Jentik (ABJ).



4.



Peningkatan peran serta masyarakat Sasaran peran serta masyarakat terdiri dari keluarga melalui peran KK dan organisasi kemasyarakatan atau LSM, murid sekolah melalui UKS dan pelatihan guru, tatanan institusi (kantor, tempat-tempat umum dan tempat ibadah).



5.



Sistem kewaspadaan dini (SKD) dan penanggulangan KLB Upaya SKD DBD ini sangat oenting dilakukan untuk mencegah terjadinya KLB dan apabila telah terjadi KLB dapat segera ditanggulangi dengan cepat dan tepat. Upaya dilapangan yaitu dengan melaksanakan kegiatan penyelidikan epidemiologi (PE) dan penanggulangan seperlunya meliputi foging focus, penggerakan masyarakat dan penyuluhan untuk PSN serta larvasidasi. Demikian pula kesiapsiagaan di RS untuk dapat menampung pasien DBD, baik penyedian tempat tidur, sarana logistik, dan tenaga medis, paramedis dan laboratorium yang siaga 24 jam. Pemerintah daerah menyiapkan anggaran untuk perawatan bagi pasien tidak mampu.



6.



Penyuluhan Promosi kesehatan tentang penyakit DBD tidak hanya menyebarkan leaflet atau poster tetapi juga ke arah perubahan perilaku dalam pemberantasan sarang nyamuk sesuai dengan kondisi setempat. Metode ini antara lain dengan COMBI, PLA, dan sebagainya.



7.



Kemitraan/jejaring kerja Disadari bahwa penyakit DBD tidak dapat diselesaikan hanya oleh sektor kesehatan saja, tetapi peran lintas program dan lintas sektor terkait sangat besar. Wadah kemitraan telah terbentuk melalui SK KEPMENKES 581/1992 dan SK MENDAGRI 441/1994 dengan nama Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL). Organisasi ini merupakan wadah koordinasi dan jejaring kemitraan dalam pengendalian DBD.



8.



Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat kelurahan/desa sampai ke pusat yang menyangkut pelaksanaan pengendalian DBD, dimulai dari input, proses, output dan outcome yang dicapai pada setiap tahun.



E. Cara melaksanakan kegiatan 1.



Pemberdayaan masyarakat Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian penyakit DBD merupakan salah satu kunci keberhasilan upaya pengendalian DBD. Untuk mendorong meningkatnya peran aktif masyarakat, maka KIE, pemasaran sosial, advokasi dan berbagai upaya penyuluhan kesehatan lainnya dilaksanakan secara intensif dan berkesinambungan melalui berbagai media massa maupun secara berkelompok atau individual dengan memperhatikan aspek sosial budaya yang local spesifik.



2.



Peningkatan kemitraaan berwawasan bebas dari penyakit DBD Upaya pengendalian DBD tidak dapat dilaksanakan oleh sektor kesehatan saja, peran sektor terkait pengendalian penyakit DBD sangat menentukan. Oleh sebab itu maka identifikasi stake-holders baik sebagai mitra maupun pelaku potensial merupakan langkah awal dalam menggalang, meningkatkan dan mewujudkan kemitraan. Jejaring kemitraan diselenggarakan melalui pertemuan berkala guna memadukan berbagai sumber daya yang tersedia di masing-masing mitra. Pertemuan berkala sejak dari tahap perencanaan sampai tahap pelaksanaan, pemantauan dan penilaian melalui wadah Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL DBD) di berbagai tingkatan administrasi.



3.



Peningkatan Profesionalisme Pengelola Program SDM yang terampil dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu unsur penting dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan program pengendalian DBD.



4.



Desentralisasi Optimalisasi pendelegasian wewenang pengelolaan kegiatan pengendalian DBD kepada pemerintah kabupaten/kota, melalui SPM bidang kesehatan.



5.



Pembangunan Berwawasan Kesehatan Lingkungan Meningkatkan mutu lingkungan hidup yang dapat mengurangi resiko penularan DBD kepada manusia, sehingga dapat menurunkan angka kesakitan akibat infeksi Dengue/DBD.



F. Sasaran 1. Individu, keluarga dan masyarakat di tujuh tatanan dalam PSN yaitu tatanan rumah tangga, institusi pendidikan, tempat kerja, tempat-tempat umum, tempat penjual makanan, fasilitas olahraga dan fasilitas kesehatan yang secara keseluruhan di daerah terjangkit DBD mampu mengatasi masalah termasuk melindungi diri dari penularan DBD di dalam wadah organisasi kemasyarakatan yang ada dan mengakar di masyarakat. 2.



Lintas program dan lintas sektor terkait termasuk swasta/dunia usaha, LSM dan organisasi kemasyarakatan mempunyai komitmen dalam penanggulangan penyakit DBD.



3.



Penanggung jawab program mampu membuat dan menetapkan kebijakan operasional dan menyusun prioritas dalam pengendalian DBD.



4.



SDM bidang kesehatan Kabupaten/kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.



G. Jadwal pelaksanaan kegiatan No 1 2



Nama Kegiatan



5



6 7 8 9



No



2 3 4



5



6



2



3



4



Waktu Kegiatan 5 6 7 8 9



10 11 12



Surveilans epidemiologi Penemuan dan tatalaksana kasus Pengendalian vektor Peningkatan peran serta masyarakat System kewaspadaan dini (SKD) dan penanggulangan KLB Penyuluhan Kemitraan/Jejaring Kerja Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) Monitoring dan evaluasi



3 4



1



1



Kegiatan Surveilans epidemiologi Penemuan dan tatalaksana kasus Pengendalian vektor Peningkatan peran serta masyarakat



System kewaspadaan dini (SKD) dan penanggulangan KLB Penyuluhan



7



Kemitraan/Jejaring Kerja



8



Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)



9



Monitoring dan evaluasi



Lintas Program Pelaksana Tugas PJ Surveilans Pelaksana



Lintas Sektoral Pelaksana Tugas Kades Pendamping Kader Pelaksana Kader Pelaksana



PJ Surveilans



Pelaksana



PJ Surveilans PROMKES



Pelaksana Kader Pendamping Camat Kapolsek Danramil Kades Kader Pendamping Kader



Pelaksana Pendamping Pendamping Pendamping Pelaksana Pelaksana Pelaksana



Pendamping Kader Toma Kades Promkes Pendamping Camat PJ UKM Pendamping Kapolsek Koordinator PSN Pendamping Danramil Kades Kader TIM Satgas PSN Pelaksana Camat Kapolsek Danramil Kades Kader Surveilans Pendamping PJ UKM Pendamping



Pendamping Pendamping Pendamping Pendamping Pendamping Pendamping Pelaksana Pelaksana Pendamping Pendamping Pendamping Pelaksana Pelaksana -



Survexilans



Promkes



H. Pembiayaan Pembiayaan kegiaatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit DBD berasal dari dana BOK Puskesmas Taba Atas.



I. Evaluasi Pelaksanaan dan Pelaporan Evaluasi terhadap pelaksaan kegiatan dilaksanakan setiap sebulan sekali saat lokmin bulanan dan laporan dikirim ke Dinkes kabupaten. Pelaporan menggunakan format laporan yang telah disediakan dan dikomuentasikan.



J. Pencatatan, Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan 1.



Pencatatan kegiatan dilaksanakan oleh programmer/pelaksana kegiatan dengan menggunakan computer mode entri dan olah data



2.



Pelaporan dilakukan setiap sebulan sekali melalui lokmin Puskesmas, dan dikirimkan kepada Dinas Kesehatan secara berjenjang dengan menggunakan format yang terstandar setiap bulan.



3.



Evaluasi kegiatan meliputi evaluasi proses yakni cakupan perbulan dan evaluasi hasil dilakukan pada akhir tahun sebagai bentuk kinerja program.



Mengetahui Penanggung Jawab Program



Ns. Manahan Agung OS S.Kep NIP. 199210102019021006



Penanggung Jawab UKM



Atasan Langsung Kepala Puskesmas Taba Atas



Sukirman, Amd. Kep, SKM NIP. 196804121989121002



Sumiati, SKM NIP. 197607212005022000