Kesehatan Masyarakat [PDF]

  • 0 0 0
  • Suka dengan makalah ini dan mengunduhnya? Anda bisa menerbitkan file PDF Anda sendiri secara online secara gratis dalam beberapa menit saja! Sign Up
File loading please wait...
Citation preview

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG



Kementerian Kesehatan RI telah menetapkan Visi Pembangunan Kesehatan tahun 2010-2014 adalah “Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan”. Dengan Misi : 1) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani, 2) Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan, 3) Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan, 4) Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak sangat erat kaitannya dengan upaya pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan, upaya peningkatan status gizi ibu, bayi dan balita, dan upaya peningkatan cakupan imunisasi bagi ibu hamil dan bayi. Peran promosi kesehatan dalam meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) sangatlah penting, melalui upaya promosi kesehatan yang berkesinambungan akan tumbuh kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat akan pentingnya perilaku sehat seperti pemeriksaan kehamilan secara rutin, melahirkan di fasilitas kesehatan, ibu mengonsumsi makanan yang bergizi, ibu memberikan ASI kepada bayinya, dan ibu membawa bayinya untuk diimunisasi. Saya menyambut baik inisiasi penyusunan dan penerbitan buku Rencana Operasional Promosi Kesehatan Ibu dan Anak ini, yang dapat dijadikan acuan oleh setiap pengelola program terkait dalam mempromosikan kegiatan masing-masing terkait program Kesehatan Ibu dan Anak. Kepada semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan Promosi Kesehatan Ibu dan Anak diharapkan dapat berperan optimal sesuai tugas dan fungsinya masing-masing agar tujuan peningkatan status kesehatan ibu dan anak dapat terwujud. 1.2 RUMUSAN MASALAH 1. APA PENGERTIAN DARI ADVOKASI? 2. BAGAIMANA CARA PENDEKATAN ADVOKASI?



3. BAGAIMANA RUANG LINGKUP ADVOKASI? 4. APA PENGERTIAN KEMITRAAN? 5. APA SAJA RUANG LINGKUP KEMITRAAN? 6. BAGAIMANA PENDEKATAN KEMITRAAN? 7. APA PENGERTIAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT? 8. APA RUANG LINGKUP DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT? 9. BAGAIMANA RUANG LINGKUP DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT? 10. APA SAJA LANGKAH-LANGKAH DAN PERAN SERTA MASYARAKAT? 1.3 TUJUAN 1. UNTUK MENGETAHUI PENGERTIAN ADVOKASI 2. UNTUK MENGETAHUI PENDEKATAN DALAM ADVOKASI 3. UNTUK MENGETAHUI RUANG LINGKUP ADVOKASI 4. UNTUK MENGETAHUI PENGERTIAN KEMITRAAN 5. UNTUK MENGETAHUI PENDEKATAN DALAM KEMITRAAN 6. UNTUK MENGETAHUI RUANG LINGKUP KEMITRAAN 7. UNTUK MENGETAHUI PENGERTIAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 8. UNTUK MENGETAHUI RUANG LINGKUP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 9. UNTUK MENGETAHUI PENDEKATAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



BAB 2 PEMBAHASAN 2.1 PENGERTIAN, PENDEKATAN DAN RUANG LINGKUP ADVOKASI A. PENGERTIAN Advokasi merupakan upaya atau proses yang strategis dan terencana untuk mendapatkan komitmen dan dukungan dari pihak-pihak yang terkait(stakeholders). advokasi adalah kombinasi kegiatan individu dan sosial yang dirancang untuk memperoleh komitmen politis, dukungan kebijakan, penerimaan sosial dan sistem yang mendukung tujuan atau program kesehatan tertentu. Advokasi akan lebih efektif bila dilaksanakan dengan prinsip kemitraan, yaitu dengan membentuk jejaring advokasi atau forum kerjasama. B. PENDEKATAN Dengan pendekatan persuasive, secara dewasa, dan bijak, sesuai keadaan yang memungkinkan tukar fikiran secara baik (free choice). Menurut UNFPA dan BKKBN 2002, terdapat lima pendekatan utama dalam advokasi , yaitu : 1. 2. 3. 4. 5.



Melibatkan para pemimpin Bekerja dengan media massa Membangun kemitraan Mobilisasi massa Membangun kapasitas



C. RUANG LINGKUP Ruang lingkup advokasi sangat bervariasi. Bisa bersifat lokal, nasional bahkan internasional. Kasus yang sebenarnya bersifat lokal kadang menjadi kasus nasional karena pada kenyataannya pihak oposisi melibatkan instansi yang bersifat nasional. Sebaliknya kasus yang bersifat nasional, dapat ditarik oleh seorang pemerhati menjadi kasus lokal atau bahkan dalam dimensi yang lebih sempit misalnya ke dalam lingkup instansi. Pada kasus flu burung, setelah ditemukannya beberapa kasus di Indonesia pada 2005 serta ditemukannya virus H5N1 pada populasi unggas di beberapa negara di



Eropa, kasus yang tadinya bersifat regional berkembang menjadi kasus internasional. Dampaknya adanya antisipasi alokasi penyediaan dana yang lebih besar dari negara donor serta kesiapan tiap- tiap negara dalam mengantisipasi pandemi flu burung. 2.2 PENGERTIAN, PENDEKATAN DAN RUANG LINGKUP KEMITRAAN A. PENGERTIAN Di Indonesia istilah Kemitraan atau partnership masih relative baru, namun demikian prakteknya di masyarakat sebenarnya sudah terjadi sejak zaman dahulu. Sejak nenek moyang kita telah mengenal istilah gotong royong yang sebenarnya esensinya kemitraan. 1. Kerjasama antar kelompok, organisasi dan Individu 2. Bersama-sama mencapai tujuan tertentu (yang disepakati bersama) 3. Saling menanggung resiko dan keuntungan. Oleh karena itu membangun kemitraan harus didasarkan pada hal-hal berikut: 1. Kesamaan perhatian (Commont interest) atau kepentingan 2. Saling mempercayai dan menghormati 3. Tujuan yang jelas dan terukur 4. Kesediaan berkorban baik waktu, tenaga maupun sumber daya yang lain. B. PENDEKATAN 1. Kerjasama antar kelompok, organisasi dan individu 2. Besama-sama mencapai tujuan tertentu (yang disepakati bersama) 3. Saling menanggung resiko dan keuntungan. C. RUANG LINGKUP Adapun ruang lingkup kemitraan secara garis besar adalah: a. Persiapan b. Inisiasi kemitraan c. Pelaksanaan kerjasama d. Pelaporan



e. Publikasi hasil pelaksanaan 2.3 PENGERTIAN, PENDEKATAN DAN RUANG LINGKUP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT A. PENGERTIAN Upaya untuk meningkatkan, memampukan masyarakat sehingga mampu untuk hidup mandiri. Pemberdayaan masyarakat (community empowerment) kini telah dijadikan sebuah strategi dalam membawa masyarakat dalam kehidupan sejahtera secara adil dan merata. Strategi ini cukup efektif memandirikan masyarakat pada berbagai bidang, sehingga dibutuhkan perhatian yang memadai. Oleh kerena itu, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Achmad Suyudi mengingstruksikan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menggerakkan masyarakat melakukan upaya-upaya pencegahan penyakit. Sasaran pemberdayaan masyarakat adalah ditujukan pada perorangan, keluarga, dan masyarakat umum. Menurut Sharma ada 8 unsur dasar advokasi 1. Penetapan tujuan advokasi 2. Pemanfaatan data dan riset untuk advokasi 3. Identifikasi khalayak sasaran advokasi 4. Pengembangan dan penyampain pesan advokasi 5. Membangun koalisi 6. Membuat presentasi yang persuasif 7. Penggalangan dana untuk advokasi 8. Evaluasi upaya advokasi B. RUANG LINGKUP Pemberdayaan harus dilakukan secara terus menerus, komperhensif, dan simultan smpai amabang tercapainya keseimbangan yang dinamis antara pemerintah dan yang diperintah. Menurut Ndrahan dalam I nyoman sumaryadi (2005:145) diperlukan berbagai program pemberdayaan: 1. Pemberdayaan politik



Pemberdayaan politik bertujuan meningkatkan bargaining position yang diperintah terhadap pemerintah. Melalui bargaining tersebut, yang diperintah mendapatkan apa yang merupakan haknya dalam bentuk barang, jasa, layanan, dan kepedulian tanpa merugikan orang lain.



2. Pemberdayaan Ekonomi Pemberdayaan ekonomi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan yang diperintah sebagai konsumen untuk berfungsi sebagai penanggung dampak negative pertumbuhan, pemikul bebean pembangunan, dan penderita kerusakan lingkungan. 3. Pemberdayaan social budaya Pemberdayaan social budaya bertujuan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui human investment guna meningkakan nilai manusia dan perilaku seadil-adilnya terhadap manusia. 4. Pemberdayaan Lingkungan Pemberdayaan lingkungan dimaksudkan sebagai program perawatan dan pelestarian lingkungan, supaya antara yang diperintah



dan



lingkungannya



terdapat



menguntungkan.



2.4 LANGKAH DAN PERAN SERTA MASYARAKAT Langkah – langkah PSM



hubungan



saling



1. Pertemuan / Pendekatan Tingkat DesaA 2. Survey Mawas Diri ( Community Self Survey / CSS ) 3. Musyawarah Masyarakat Desa 4. Pelatihan Kader 5. Pelaksanaan Upaya Kesehatan Oleh Masyarakat 6. Pembinaan Pelestarian Kegiatan 7. Pengenalan Sosio – Budaya Masyarakat Setempat Secara umum, Langkah – langkah dalam mengembangkan Peran Serta Masyarakat adalah : 1. Melaksanakan penggalangan, pemimpin dan organisasi di masyarakat melalui dialog untuk mendapatkan dukungan 2. Meningkatkan



kemampuan



masyarakat



dalam



mengenal



dan



memecahkan masalah keluarga maupun masyarakat dengan menggali dan menggerakkan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat, apabila diperlukan bantuan dari luar bentuknya hanya berupa perangsang atau pelengkap sehingga tidak semata-mata bertumpu pada bantuan tersebut. 3. Menumbuhkan dan mengembangkan peran serta masyarakat dalam pembagunan kesehatan peran serta masyarakat didalam pembangunan kesehatan dapat diukur dengan makin banyaknya jumlah anggota masyarakat yang mau memanfaatkan pelayanan kesehatan seperti memanfaatkan puskesmas, polindes, puskesmas pembantu, mau hadir ketika ada kegiatan penyuluhan kesehatan, mau menjadi peserta tabulin,JPKM, dan lain-lain. 4. Mengembangkan semangat gotong-royong dalam pembangunan kesehatan, semangat gotong-royong yang merupakan warian budaya masyarakat Indonesia hendaknya dapat juga ditentukan dalam upaya pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Adanya semangat gotong roryong ini dapat diukur dengan melihat apakah masyarakat



bersedia



bekerjasama



dalam



peningkatan



sanitasi



lingkungan, penggalakan gerakan 3M dalam upaya pemberantasan penyakit demam berdarah dan sebagainya.



5. Bekerja bersama masyarakat, dalam setiap pembangunan kesehatan hendaknya pemerintah atau petugas kesehatan menggunakan prinsip bekerja untuk dan bersama masyarakat. Maka akan meningkatkan motifasi dan kemampuan masyrakat karena adanya bimbingan, dorongan, alih pengetahuan dan keterampilan dari tenaga kesehatan kepada masyarakat. 6. Menggalang kemitraan dengan LSM dan organisasi kemasyarakatan yang ada dimasyarakat. Prinsip lain dari PSM dibidang kesehatan adalah pemerintah dan tenaga kesehatan hendaknya memanfaatkan dan bekerjasama dengan LSM serta organisasi kemasyarakatan yang ada di tempat tersebut. Dengan demikian, upaya pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat lebih berhasil guna (efektif) dan berdaya guna (efisien). 7. Penyerahan pengembalian keputusan kepada masyarakat. Semua bentuk upaya penggerakan PSM dibidang kesehatan apabila ingin berhasil dan berkesinambungan hendaknya bertumpu pada budaya dan adat setempat.



BAB 3 PENUTUP 3.1 KESIMPULAN Advokasi merupakan upaya atau proses yang strategis dan terencana untuk mendapatkan komitmen dan dukungan dari pihak-pihak yang terkait(stakeholders). advokasi adalah kombinasi kegiatan individu dan sosial yang dirancang untuk memperoleh komitmen politis, dukungan kebijakan, penerimaan sosial dan sistem yang mendukung tujuan atau program kesehatan tertentu. Advokasi akan lebih efektif bila dilaksanakan dengan prinsip kemitraan, yaitu dengan membentuk jejaring advokasi atau forum kerjasama.



3.2 SARAN