Konflik Politik Kepentingan Di Indonesia [PDF]

Citation preview

KONFLIK POLITIK KEPENTINGAN DI INDONESIA Konflik dapat diartikan sebagai sebuah proses dimana suatu pihak mempunyai persepsi bahwasanya pihak lain sudah mempengaruhi secara negatif kepentingan salah satu pihak. Pengertian konflik ini memiliki cakupan yang luas, mulai dari ketidakselarasan tujuan organisasi, ketidak samaan interpretasi fakta dan masih banyak lainnya. Konflik sendiri memiliki beberapa macam, antara lain konflik sosial, konflik antar rasial, konflik pribadi, dan juga konflik politik. Pembahasan kali ini akan terfokus pada konflik politik, konflik politik merupakan bagian dari konflik sosial, namun sumber-sumbernyam cakupannya, serta dimensinya berbeda. Perlu diingat, jika tak semua konflik sosial tergolong sebagai konflik politik. Konflik adalah suatu hal yang wajar dan tak bisa dihindari di dalam interaksi antar manusia dikehidupan sehari-hari. Hal tersebut dapat dipicu beberagai persoalan, misalnya perbedaan kepentingan, perbedaan latar belakang, pola pikir. Yang menjadi penting bila terjadi konflik ialah, pihak-pihak yang sedang terlibat dalam suatu konflik harus berupaya menyelesaikan dengan mencaari solusi atau jalan tengah dari persoalan. Bila penyelesaian tak kunjung didapati, konflik akan berkembang lebih besar. Politik, seperti yang sudah banyak orang ketahui, sangat erat dengan kekuasaan. Pada umumnya siapa yang menguasai politik maka pihak tersebutlah yang berkuasa. Konflik politik dapat di artikan sebagai perasaingan, perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan, atau pertentangan antara pihak-pihak yang sedang terlibat didalam ranah politik. Terjadinya konflik politik bisa disebabkan akibat penyebab konflik antar golongan, sehingga dalam konflik politik merupakan sebagai upaya untuk mepertahankan maupun meraih kekuasaan, sebab dari kekuasaan tersebut keputusan maupun kebijakan dapat dikeluarkan oleh suatu negara atau pemerintah. Kekuasaan diranah poltitik suatu negara meliputi lembaga legislatik, yudikatif dan juga eksekutif.



Konflik politik dalam artian yang lebih sempit dapat diartikan sebagai sebuah perlawanan maupun pertentangan kelompok masyarakat yang tidak sepakat atau tidak sesuai dengan kebijakan, sikap, maupun keputuan dari pemerintah yang sedang berkuasa. Adapun contoh konflik politik sangatlah banyak, berikut merupakan kasus konflik politik yang terjadi di Indonesia : Konflik Politik Partai Demokrat. Konflik di tubuh Partai Demokrat menarik perhatian publik. Pasalnya, belum setahun Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memimpin, prahara di partai berlambang bintang mercy yang dipimpinnya mengalami gugatan dari para pendiri partai. Pakar komunikasi politik dari Universitas Nasional Lely Arrianie menilai konflik internal Partai Demokrat yang berujung Kongres Luar Biasa (KLB) akibat kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang lemah. Menurutnya konflik internal partai politik hampir semua mengalami dan lazim terjadi, mulai dari orde baru, PDI kepemimpinan Suryadi berhadapan dengan Megawati Soekarno Putri, PKB Muhaimin Iskandar versus PKB Ali Maskur Musa (Gus Dur), PPP Romahurmuziy lawan PPP Djan Faridz, lalu kepengurusan Golkar Abu Rizal Bakrie tanding dengan Golkar Agung Laksono, Partai Hanura dan Berkarya. Fenomena di Partai Demokrat ini berbeda, sepertinya memang apa yang mereka duga yang mereka tuduhkan dari kelompok KLB di Sumatera Utara itu yang menyatakan sepertinya Demokrat ini ingin dibawa ke politik dinasti, seolaholah yang berhak memimpin partai itu hanyalah orang-orang yang dari trahnya SBY. Keputusan menetapkan AHY menjadi pemimpin Demokrat dianggap sebagai pemimpin karbitan tanpa melalui proses politik yang panjang. Kata Lely kesalahan terbesar partai politik tidak pernah menyiapkan kadernya secara meritokrasi. AHY seperti di karbit, berbeda dengan adiknya (Ibas) yang notabene sudah lebih dulu terjun ke politik, yang pernah menjadi ketua fraksi meskipun juga seperti dipaksakan dan sebagainya,” ungkap Lely yang juga Presidium Asosiasi Ilmuwan



Komunikasi



Politik



Indonesia



(AIKPI).



Prosesi



peralihan



kemimpinan Partai Demokrat dianggap tidak semestinya, yang nampaknya relasi



patron klien dibangun demikian kuat karena SBY adalah patronnya, sedangkan kader-kadernya adalah si kliennya. Pakar hukum tata negara sekaligus pengamat politik, Refly Harun mengatakan, penyelesaian konflik internal partai politik sangat mudah. Yakni menggunakan Pasal 32 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Pasal 32 ayat 1 berbunyi, perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur dalam AD/ART. Dua, penyelesaian internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik. Ayat 3, Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada kementerian. Empat, Penyelesaian internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus diselesaikan paling lambat 60 hari. Lima, putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat mengikat secara internal dalam hal yang berkenaan dengan kepengurusan. maka yang harus dilakukan Kementerian Hukum dan HAM adalah menyerahkan persoalan ini kepada internal Partai Demokrat.  Kesimpulan : Konflik politik dapat di artikan sebagai perasaingan, perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan, atau pertentangan antara pihak-pihak yang sedang terlibat didalam ranah politik. Terjadinya konflik politik bisa disebabkan akibat penyebab konflik antar golongan, sehingga dalam konflik politik merupakan sebagai upaya untuk mepertahankan maupun meraih kekuasaan, sebab dari kekuasaan tersebut. Konflik di tubuh Partai Demokrat . Pasalnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di partai yang dipimpinnya mengalami gugatan dari para pendiri partai. Pakar komunikasi politik dari Universitas Nasional Lely Arrianie menilai konflik internal Partai Demokrat yang berujung Kongres Luar Biasa (KLB) akibat kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang lemah. Keputusan menetapkan AHY menjadi pemimpin Demokrat dianggap sebagai pemimpin karbitan tanpa melalui proses politik yang panjang.



Penyelesaian konflik internal partai politik sangat mudah. Yakni menggunakan Pasal 32 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Pasal 32 ayat 1 berbunyi, perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur dalam AD/ART. Referensi : https://hukamnas.com/contoh-konflik-politik https://www.beritasatu.com/politik/753699/pakar-konflik-di-demokrat-akibatlemahnya-kepemimpinan-ahy https://nasional.sindonews.com/read/361900/13/penyelesaian-konflik-partaidemokrat-sangat-mudah-begini-caranya-1615492985