Kybernology (Ilmu Pemerintahan) [PDF]

Citation preview

Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Penulis



: Taliziduhu Ndraha



Penerbit



: Rineka Cipta



Tahun Terbit



: 2015



Pikiran tentang ilmu pemerintahan mencakup aspek yang sangat luas. Mulai dari hal-hal sangat empirik, misalnya pelayanan kepada warga masyarakat, pada halhal yang mati atau abstrak yang menyangkut tradisi atau kepercayaan. Jadi mau tidak mau pemikiran tentang pemerintahan dimulai dari wacana ketuhanan dan berakhir pada keseharian manusia. Pemikiran tentang manusia sebagai penghuni alam semesta ilmu pemerintahan untuk mempelajari manusia sebagai penduduk alam semesta. Masyarakat membawa serta kemanusiaan dan kependudukan. Bangsa dan hubungannya dengan negara. Dalam sejarah Indonesia bangsa lain yang membentuk negara melalui proklamasi kemerdekaan. Jadi warga bangsa adalah membawa serta posisi sebagai makhluk, manusia, penduduk dan masyarakat. Pemikiran tentang negara membawa ilmu pemerintahan ke bidang kajian dan pemerintahan. Ibarat sebuah perusahaan, negara perlu diurus dan dikelola. Pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan, dalam hubungan pemerintahan pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan. Yang diperintah adalah sebuah konsep mengandung nilai-nilai antara lain manusia, orang, produk Emak warga masyarakat, warga bangsa, rakyat, dan consumer. Pemerintah dalam segi ini bukanlah pemerintah dalam konteks ini akan dikupas pemerintah sebagai bagian atau berasal dari yang diperintah. Hubungan terdapat dalam masyarakat suku atau masyarakat lainnya memilih pemerintahannya sendiri secara langsung berdasarkan konsensus awal. Posisi pemerintah sebagai bagian integral yang diperintahkan mengandung implikasi metodologik. Pada gilirannya pemerintah adalah konsumer produk-produknya sendiri. Oleh sebab itu populasi atau informan penelitian pemerintah selalu terdiri dari dua unit analisis atau dua kelompok pihak pemerintah dan pihak yang diperintah. Yang dimaksud tuntutan disini adalah hak baik bawahan atau yang disebut juga hak eksistensial, hak- hak yang terkait dengan suatu kewajiban atau kesepakatan. Dalam hukum pemerintahan, setiap hak dipenuhi melalui dan dilindungi oleh hukum.



Tuntutan adalah tingkat tertinggi realisasi penegakan pemenuhan dan perlindungan itu. Untuk memenuhi kebutuhan itu diperlukan alat yang di dalam ilmu ekonomi disebut barang dan jasa. Alat itu juga adalah kebutuhan. Semakin jelas dan beragam. Jasa dibedakan dengan layanan, sementara itu untuk pedulian yang terdiri dari kepedulian terhadap sesama dan kepedulian terhadap lingkungan dipandang sebagai kebutuhan yang semakin penting. Konsep pelayanan meliputi proses output dan outcome. Hasil pelayanan disebut layanan, maka layanan adalah layanan pendukung pemasaran. Pelayanan sebagai proses pelayanan sebagai output dan pelayanan sebagai outcome harus dapat dibedakan satu dengan lainnya dan karakteristik masing-masing di bidang privat harus pula dapat dibedakan dengan karakteristik masing-masing di bidang publik. Wewenang adalah kekuasaan yang sah. Jika wewenang terkait dengan tanggung jawab maka kewajiban terkait dengan hak, sedangkan hak berkaitan pula dengan posisi. Dalam hubungannya pemerintah, pihak satu merupakan kewajiban bagi pihak yang lain. Bertanggung jawab dalam hal pencapaian tujuan negara yang ditetapkan secara konstitusional. Dalam UUD 1945 hal ini tercantum didalam pembukaan yang berbunyi dunia segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Hubungan pemerintah adalah hubungan yang terjadi antara yang diperintah dengan terhadap yang lain pada suatu posisi dan peran. Hubungan pemerintah mengikuti pola sistem pada umumnya komunikasi maupun bentuk siklus. Hubungan pemerintah fungsi sebagai pengikat, penghubung koma pembeda, dan pembatas antara pemerintah dengan yang diperintah. Melalui hubungan itu disalurkan agar masuk dari pihak yang satu ke pihak yang lain, perintah dari atas dan laporan dari bawah dan seterusnya. Hubungan pemerintah yang sehat memerlukan keseimbangan yang dinamis antara pemerintah dengan yang diperintah. Keseimbangan yang dinamis itu tergantung pada pilihan terbaik antara hubungan perwakilan dengan hubungan langsung. Jika alternatif pertama yang dipilih maka hubungan antara sampel dengan populasi harus benar-benar terjamin. Demikianlah gejala keterwakilan ini menjadi salah satu bidang kajian ilmu pemerintahan sekarang dan kedepan. Dari monolog ke dialog. Pertanggungjawaban pemerintah sejauh ini bersifat monolog dikaitkan dengan prosedur dan aturan yang berlaku bahkan dengan basabasi yang sangat sensitif sopan santun dan bahasa retorika.



Setiap persoalan tidak terungkap tuntas dibungkus dengan praduga tak bersalah dan bukti tidak kuat. Sebaliknya dialog berlangsung jika pihak yang satu menganggap dan memperlakukan pihak yang lainnya sebagai pihak yang setara dan mempunyai kesempatan yang sama untuk tawar-menawar yang diakhiri dengan kompromi dengan ikhlas. Dialog dapat dilakukan antar kekuatan se generasi atau lintas generasi, dialog antar generasi dan lintas generasi itu yang terpenting. Menjalankan roda organisasi, gerakan lah relatif, seperti gerak roda. Roda bergerak pada sumbunya. Di sinilah terletak persentuhan antara gejala pemerintahan dengan gejala alam atau kondisi tertentu, sehingga berbagai gejala pemerintah dapat diterangkan melalui hukum fisika. Definisi manajemen pemerintah dalam hubungan itu terlihat melalui ruang lingkup ciri pokok kulikulernya antara lain asas dan sistem pemerintahan, hukum tata pemerintahan ekologi pemerintahan, fisika dan etika pemerintahan, praktik penyelenggaraan pemerintahan, kepemimpinan pemerintahan dan Reformasi Pembangunan Daerah. Tujuan organisasi pemerintahan sama dengan tujuan negara. Dimensi kinerja dapat diartikan proses Tindakan yang diambil menurut keputusan berdasarkan pilihan pelaku pemerintahan yang bersangkutan dan kesiapan memikul segala resikonya. Proses tersebut berlangsung di bawah empat control yang juga adalah prinsip organisasi, koordinasi sebagai hubungan timbal balik semua faktor dalam suatu situasi, koordinasi dengan kontak langsung antar manusia yang berkepentingan, koordinasi pada tahap awal Setiap kegiatan dan koordinasi sebagai sebuah proses berjalan terus menerus. Setiap organisasi atau udah gajian mempunyai kepala Katolik kepala atau lembaga yang lebih formal. Kepala adalah gejala kekuasaan. Sumber dari pihak lain. Kepemimpinan adalah gejala sosial kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain melalui dirinya sendiri dengan cara tertentu sehingga perilaku orang lain itu berubah atau tetap, menjadi interaktif. Orang yang terbukti memiliki kepemimpinan disebut pemimpin. Jadi pemimpin itu tidak given, melainkan achieved. Hasil kegiatan memimpin Suatu unit kerja disebut pimpinan. Kepemimpinan, nilainya, bervariasi jika nilainya ditambah menurut beberapa kondisi seperti fungsi bentuk atau tipologi, sifat, dan gaya. Kepemimpinan merupakan salah satu variabel yang sering dijadikan variabel penelitian.



Gaya kepemimpinan merupakan kombinasi antara variasi nilai kepemimpinan dengan variasi nilai kekepalaan. Beberapa jenis kepemimpinan yaitu, kepemimpinan transaksional dan kepemimpinan transformasional, kepemimpinan multibudaya, kepemimpinan lintas budaya. Kepala yang berkepentingan atau pemimpin yang adalah kepala adalah pelopor, Princess tema dan pemuka yang berada di depan, integrasikan dan memberi warna. Jadi dalam konsep kepemimpinan juga terkait erat fungsi manajemen. Kepemimpinan pemerintah dalam penerapan teori kepemimpinan di dalam bidang pemerintah. Oleh karena itu dapat juga dikatakan kepemimpinan pemerintah menunjukkan daerah perbatasan antara gejala kepemimpinan dengan gejala pemerintahan. Kepemimpinan dapat juga dilihat sebagai variabel bebas terhadap budaya suatu masyarakat atau organisasi sebagai variabel tergantung. Kepemimpinan berfungsi mengkoordinasikan semua kekuatan ke organisasian, termasuk lembagalembaga yang dapat dijadikan vehicles bagi sistem nilai input, eksternal maupun internal, yang bersama-sama kepemimpinan merupakan variabel bebas bagi budaya. Organisasi pemerintahan adalah organisasi birokratik. Pemerintahan lama formal sehingga strukturnya sukar berubah dan cenderung menentang perubahan, mengamati organisasi publik ketimbang organisasi privat. Struktur organisasinya pun formal. Maka setiap organisasi memiliki dua macam struktural, struktur formal dan struktur informal. Pemerintahan, perancangan struktur tidak hanya demi efektivitas dan efisien tetapi juga Demi keadilan. Bahkan unsur keadilan tersebut yang terpenting. Membangun sebuah organisasi persis seperti orang membangun sebuah rumah. Secara objektif, desain atau arsitektur sebuah rumah tinggal tertentu berbeda dengan desain sebuah gudang atau toko. Pada tujuan atau fungsi bangunan, bahan bangunan, serta kondisi, tuntunan lingkungan. Koordinasi pemerintahan dapat didefinisikan sebagai proses kesepakatan bersama secara mengikat kegiatan atau unsur pemerintahan yang berbeda-beda pada dimensi waktu, empat, komponen fungsi dan kepentingan antar pemerintah dengan antar yang diperintahkan sehingga di satu sisi semua kegiatan kedua belah pihak terarah pada tujuan pemerintahan yang telah ditetapkan bersama dan di sisi lain keberhasilan pihak yang satu tidak dirusak oleh keberhasilan pihak yang lain. Dinasti merupakan sebuah proses meliputi beberapa langkah. Sebagai proses input koordinasi adalah saling memberi informasi hal tertentu melalui pola komunikasi.



Hubungan antara sosiologi dengan kynernologi pada awalnya terdapat konsep-konsep sociological yang kemudian diambil (dipinjam) oleh kybernologi, sosiologi pemerintahan berusaha menjadi disiplin tersendiri, menempatkan diri pada perbatasan antara sosiologi dan kybernologi. Pada sisi lainnya secara teoritik terjadi juga hal yang sama walaupun dalam praktik tidak begitu gampang karena secara formal sosiologi lahir jauh lebih dulu ketimbang kybernologi. Kybernologi didorong oleh tuntutan perubahan mengalami kemajuan pesat, maka terjadinya proses dominatif, yang satu dominan terhadap yang lain, sehingga garis perbatasan berubah. Sosiologi pemerintahan dapat dikembangkan sejajar dengan pendekatan sosiologi politik, maka sosiologi pemerintahan perlu diperkaya dengan konsepkonsep dan metodologi disiplin lain, melalui pendekatan transdisiplin. Setiap pokok bahasan ilmu pemerintahan dan diuraikan ditinjau dan dikaji menurut pendekatan sosiologikal. Seni pemerintahan adalah eksplorasi, ekspresi, kemahiran, ketimbang yang sudah ada, dalam lingkungan yang berbeda dan serba berubah yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperoleh legitimasi dan trust dari yang diperintah.