Landasan Sejarah Pendidikan [PDF]

Citation preview

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PENDIDIKAN Dini Febrianti S, Rama Mauilidin R.A, Robiatul A’dawiyah, Yulia Dewi S. Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, Jalan Semarang 5 Malang Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected],



ABSTRAK Pendidikan adalah suatu proses untuk mengembangkan generasi kita yang akan datang dalam aspek tingkah laku, moral, kecerdasan, dan lainlain agar bangsa kita menjadi bangsa yang kuat dan tak mudah goyah seiring dengan perkembangan zaman. Sejarah adalah semua hal yang telah dilakukan oleh nenek moyang kita yang akan memberikan efek yang sangat besar untuk masa depan bangsa. Semua hal yang ada di dunia ini pasti memiliki sejarah, pendidikan pun juga memiliki sejarah yang sangat luas, baik sejarah pendidikan di dunia, maupun sejarah pendidikan di Indonesia. Pada artikel ini akan difokuskan pada sejarah dari pendidikan di Indonesia. KATA KUNCI : pendidikan, sejarah PENDAHULUAN Pendidikan memiliki salah satu dari tujuannya yaitu untuk menentukan masa depan dari suatu bangsa. Bila tujuan dari pendidikan absrak maka kemajuan bangsa tersebut juga akan tidak jelas. Maka dari itu didalam suatu bangsa diperlukan pendidikan yang kuat dan kokoh yang nantinya akan memperkuat bangsa itu sendiri. Di indonesia telah terjadi beberapa kali perubahan dari kurikulum, sebenarnya hal ini sangat positif karena pendidikan yang ada saat ini harus bisa mengikuti perkembangan zaman, kita tidak bisa menggunkan kurikulum yang lalu untuk digunakan dimasa yang akan datang. Karena kebiasaan dan perkembangan yang ada pada zaman dahulu dengan yang ada pada zaman sekarang sangat berbeda, maka diperlukan adanya perubahan kurikulum.



Tetapi masyarakat indonesia sendiri menganggap bahwa hal tersebut membuat masyarakat ragu terhadap pemerintahan, karena masyarakat merasa bahwa mereka harus memulai dari nol tentang kurikulum yang baru, dan mereka cenderubg sulit untuk membiasakan diri agar bisa menerima kurikulum yang baru. Sehingga hal ini dapat memperhambat dari kemajuan pendidikan bagi bangsa indonesia. Maka dari itu kita perlu untuk membiasakan diri dengan kurikulum yang baru agar kita bisa memajukan pendidikan yang ada di bangsa kita ini dan mewujudkan citacita bangsa yakni mencerdaskan kehidupan bangsa yang dimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945.



SEJARAH PENDIDIKAN DUNIA Sejarah pendidikan dunia dimulai sejak 150 SM yang dimulai dari zaman Hellenisme, zaman pertengahan, zaman humanisme/renaissance, dan zaman reformasi serta zaman reformasi. Dalam artikel ini akan disinggung mengenai sejarah pendidikan dunia pada zaman: 1. Zaman realisme 2. Zaman Rasionalisme 3. Zaman Naturalisme 4. Zaman Developnmentalisme 5. Zaman Nasionalisme 6. Zaman Liberalisme, Positivisme, serta Individualisme 7. Zaman sosialisme. 



Zaman Realisme



Pendidikan diarahkan dan bersumber dari keadaan dunia, berbeda dari keadaan pendidikan sebelumnya. Zaman ini menggunakan pikiran yang praktis (Pidarta, 2009:



111-14).



Pada zaman



ini



pengetahuan



pengunderaan (Mudyahardjo, 2012:117).



diperoleh



dari



persepsi



Tokoh pendidikan pada zaman ini yaitu Francis bacon dan Johann Amos Comenius. Dan prinsip pendidikan zaman ini yaitu: a. Pendidikan lebih tinggi derajatnya dibanding pengajaran. b. Pengertian lebih utama dibanding hafalan c. Pelajaran dimulai dari yang paling mudah menuju yang paling sulit d. Pengetahuan didapat dari menemukan fakta khusus dan dibentuk menjadi kesimpulan e. Semua anak harus memperoleh hak untuk belajar (Pidarta,2009: 111-114) 



Zaman Rasionalisme



Pada zaman ini manusia berkuasa untuk bertindak sendiri untuk dirinya. Tokoh pendidikan zaman ini adalah John Locke dengan teorinya "leon Tabularasa", yakni medidik seperti menulis dikertas putih dengan kekuatan akal yang dimiliki manusia untuk membentuk pengetahuannya sendiri. Teori ini bisa menyebabkan manusia memgarah kepada hal negatif, seperti intelektualisme, individulaisme, dan meterialisme (Ibid:115) 



Zaman Naturalisme



Tokoh pendidikan pada zaman ini ialah J.J. Rousseau. Prinsip zaman ini adalah menentang kehidupan yang tidak wajar sebagai akibat korupsi, foya-foya. Naturalisme menghendaki keseimbangan antara rasio dengan hati dan alam yang berperan sebagai guru (Ibid: 115-116. Naturalisme menyatakan bahwa manusia dapat menemukan jalan kebenaran dalam diri sendiri (Mudyaharjo, 2012: 116) 



Zaman Developmentalisme



Konsep pada aliran ini adalah membentuk kepribadian yang harmonis dan meningkatkan derajat manusia. Pengembangan pendidikan menitikberatkan pada pegembangan pendidikan dasar dan universal (Mudyaharjo,2012:114). Tokoh aliran ini adalah Pestalozzi, Stanley Hall 



Zaman Nasionalisme



Konsep yang digunakan oleh aliran ini adalah menjunjung kedudukan negara. Materi pembelajarannya meliputi kewarganegaraan, kesusastraan nasional, dan



lain-lain. Akibat negatif dari konsep ini ialah munculnya sikap chauvinisme (Pidarta, 2009:120-121) 



Zaman Liberalisme, Positivisme, dan Individualisme



Liberalisme berpendirian bahwa pendidikan merupakan hal yang berfungsi untuk memperkokoh kedudukan penguasa yang dipelopori oleh Adam Smith. Dan siapa yang berpengetahuan ialah yang berkuasa, yang akhirnya akan membuat orang bersifat individulaisme. Positivisme adalah kepercayaan terhadap panca indera. Sehingga manusia akan mulai tidak mempercayai adanya tuhan. Tokok penganut konsep ini ialah August Comte (Ibid:121) 



Zaman Sosialisme



Menurut konsep ini masyarakat memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan individu. Maka dari itu pendidikan wajib dilaksanakan untuk keperluan-keperluas sosial. Tokoh yang menganut konsep ini ialah Paul Nartrop, George Kerchensteiner, John Dewey.



SEJARAH PENDIDIKAN DI INDONESIA Sejarah pendidikan yang ada di Indinesia ini amatlah panjang.Pendidikan itu telah ada sejak zaman kuno / tradisional yang dimulai dengan zaman pengaruh agama Hindu dan Budha, zaman pengaruh Islam, zaman penjajahan, dan zaman merdeka (Pidarta, 2009.: 125). Mudyahardjo (2012) dan Nasution (2011) menguraikan masing-masing zaman tersebut secara lebih terperinci akan diuraikan mulai dari perjalanan sejarah pendidikan Indonesia: 



Zaman Pengaruh Hindu dan Budha Pengaruh dari pendidikan zaman Hinduisme and Budhisme datang ke



Indonesia sekitar abad ke-5. Hinduisme dan Budhisme adalah dua agama yang sangat berbeda , akan tetapi di Indonedia memiliki kecenderungan sinkretisme, yaitu keyakinan yang mempersatukan figur Siva dengan Budha sebagai satu sumber Yang Maha Tinggi. Hal ini terbukti dengan adanya motto Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu yaitu Sang Maha Tunggal yaitu Tuhan , (Mudyahardjo, 2012: 215). Pada masa ini pendidikan ini memiliki tujuan yang sama yaitu penyebaran dan pembinaan kehidupan keberagamaan Hindu dan Budha (Mudyahardjo, 217).







Zaman Pengaruh Islam (Tradisional) Agama Islam mulai masuk ke Indonesia pada akhir abad ke-13 dan muali



mencakup sebagia besar dari wilayah nusantara abad ke-16. Perkembangan pendidikan



agama



Islam



di



Indonesia



sejalan



dengan



perkembangan



penyebaran Islam di Nusantara, baik sebagai agama maupun sebagai arus kebudayaan (Mudyahardjo.: 221). Pendidikan agama Islam pada zaman ini disebut Pendidikan Islam Tradisional. Penyebutan demikian masih bersangkut paut dengan tujuan dari pendidikan agama islam sendiri yaitu mengabdi sepenuhnya kepada Allah SWT sesuai dengan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad S.A.W. Untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat yang kekal.



(Mudyahardjo.:



121-223)



metode



pendidikan



agama



Islam



ini



delaksanakan melalui perorangan seperti ulama ulama disuatu wilayah tertentu contohnya Wali Songa (di pulau Jawa), jadi dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pendidikan ini tidak dilaksankan terpusat. Sedangkan di luar Jawa, Pendidikan Islam yang dilakukan oleh perseorangan yang menonjol adalah di daerah Minangkabau (ibid.: 228-241). 



Zaman Pengaruh Nasrani (Khatolik dan Kristen) Datangnya para pelaut bangsa Portugis ini awalnya hanya ingin



memenuhi hasrat untuk petualangan, penjelajahan, dan penemuan berbagai daerah daerah strategis yang telah dilalui.(Mudyahardjo, 2012: 242). Di samping mencari kejayaan (glorious) dan kekayaan (gold), bangsa Portugis datang ke Timur (termasuk Indonesia) bermaksud pula menyebarkan agama yang mereka anut, yakni Katholik (gospel). Akhirnya para pedagang Portugis sampai pada bagian timur Indonesia dan mulai menetap dan mengeksploitasi rempah rempah yang ada.Akan tetapi kekuasaan bangsa Portugis ini melemah karena peperangan yang terjadi antar raja raja di Indonesia dan akhirnya dilenyapkan oleh Belanda pada tahun 1605 (Nasution, 2011: 4-5). Dalam satu kali



operasi perdagangan, mereka



menyertakan para paderi misionaris Paderi yang terkenal di Maluku, sebagai salah satu pijakan Portugis dalam menjalankan misinya, adalah Franciscus Xaverius dari orde Jesuit. Orde ini didirikan oleh Ignatius Loyola (1491-1556) dan memiliki tujuan yaitu segala sesuatu untuk keagungan yang lebih besar dari Tuhan (Mudyahardjo, 2012: 243). Pencapaian ini dapat diperoleh melalui tiga caraberikut : memberi khotbah, memberi pelajaran, dan pengakuan. Xaverius



memandang pendidikan sebagai alat yang ampuh untuk penyebaran agama (Nasution, 2012: 4-5). Nah yang dimaksudkan disini yaitu dengan memanfaatkan kepercayaan bangsa Indonesia yang tinggi terhadap agama akan memudahkan proses pendidikan yang berbasisi aga sehingga mudah diterima oleh masyarakat. Tak jauh berbeda dengan proses penyebaran pengaruk katolik pengaruh Kristen berasal dari orang-orang Belanda yang awalnya dating untuk mencari rempah rempah yang datang pertama kali tahun1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Demi menghindari persaingan di antarasesama Belanda, pemerintah Belanda mendirikan suatu kongsi dagang yang disebut VOC (vreenigds Oost Indische Compagnie) atau Persekutuan Dagang Hindia Belanda yang didirikan pada tahun 1602 (Mudyahardjo, 2012: 245). Sikap dari VOC sendiri terhadap pendidikan yakni dengan membiarkan proses pendidikan tradisional di Indonesia tetap berjalan, selain itu juga tetap memberikan kebebasan serta meberikan wewenang untuk mendirikan pendidikan tradisional yang tujuannya untuk menyebarkan agama Kristen. Selain semua usaha yang dilakukan oleh VOC juga melakukan pemusatan pendidikan ini di bagian timur Indonesia di mana Katholik telah berakar dan di Batavia (Jakarta), pusat administrasi colonial.Hal ini bertujuan untuk menghilangkan segala pengaruh katolik dan mnggantinya dengan pengaruh Kristen protestan.(Nasution, 2012:45). Menurut Rianti Nugroho (2008: 15-16) awal dari pendidikan modern ini ditandai denga berakhirnya politik tanam paksa dan diubah menjadi politik etis dan ini terjadi sejak akhir abad ke-18.Selanjutnya pendidikan “ongko loro” diperkenalkan bukan hanya sebagai elaborasi buah dari desakan kaum sosialis di negeri Belanda, mendapatkan



namun juga didasari kebutuhan pemerintah untuk



pegawai



negeri



jajaran



rendah



di



dalam



administrasi



pendudukannya.Dengan memanfaatkan bangsa Indonesia. Program pendidikan yang dijalankan oleh para penjajah Belanda pada akhirnya ditiru dan dikembangkan lagi guna mendapatkan system pendidikan yang baik serta sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Pendidikan Indonesia Pada Masa Penjajahan Belanda Pada akhir abad ke-18 menjelang abad ke-19, perusahaan VOC mengalami kemunduran sehingga tidak dapat berfungsi sebagi lembaga yang



mengatur pemerintahan dan masyarakat di daerah Hindia Timur. Pemerintahan diserahkan



kepada



pemerintahan



Belanda



yang



selanjutnya



mengatur



masyarakat dan pemerintahan di daerah jajahannya. Bersamaan dengan itu peristiwa tersebut terjadi pulalah perubahan pandangan tentang prinsip pendidikan baik di Eropa maupun di Hindia Belanda sendiri. Akibatnya timbullah prinsip pendidikan di daerah kolonial sebagai berikut : 



Pemerintah colonial berusaha tidak memihak salah satu agama tertentu.







Pendidikan diarahkan agar para tamatannya menjadi pencari kerja, terutama demi kepentingan kaum penjajah.







Sistem persekolahan disusun berdasarkan stratifikasi sosial yang ada dalam masyarakat.







Pendidikan diarahkan untuk membentuk golongan elite-sosial (penjilat penjajah) Belanda.



Dasar pendidikannya adalah dasar pendidikan Barat dan berorientasi pada pengetahuan dan kebudayaan Barat. Bermula dari prinsip inilah pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan bahwa kesempatan mendapatkan pendidikan diutamakan pada anak-anak bangsawan bumi putera serta tokohtokoh terkemuka dan pegawai kolonial yang diharapkan kelak mereka akan menjadi penyambung tangan-tangan penjajah sebagai upaya Belanda untuk memerintah secara tidak langsung kepada masyarakat dan bangsa Indonesia. (Ary H. Gunawan, 1985: 11).



Penyelengaraan pendidikan dimasa pemerintahan colonial Belanda cenderung membiarkan perkembangan pendidikan berbasis agama Islam di nusantara. Selama abad ke – 19 hingga zaman penjajahan Jepang terdapat tiga arahan yakni : 



Melanjutkan system lama, yakni dengan meneruskan tendidikan tradisional seperti pengajian kitab dan Al Quran.







Dengan mengadakan pembaharuan pada system lama yang sudah ada, seperti pesantren modern (pesantren Tebuireng yang ada di jombang). Yang dimaksudkan disini yakni tetap mempertahankan konsep dasar pendidikan tradisional yakni oesantren akan tetapi dengan pembaharuan system pendidikan.







Mendirikan sekolah berbasis aga dengan beberapa jenjang layaknya sekolah umum. (Redja .M, 2014: 257)



Selain beberapa poin poin diatas pemerintahan kolonia Belanda juga mulai mengadakan pedidikan untuk bumiputera akan tetapi dengan berbagai kecenderungan diantaranya : 



Aliran Liberalisme yang banyak berkembang di negeri Belanda, yang menghendaki adanya sifat netral dakam beragama, atau dalam kata lain pendidikan tidak diberikan / diajarkan didalam sekolah.







Politik Deskiminasi yang terjadi antara pribumi dengan golongan orang Eropa yang diatur dalam Algemene Bepalingen van Wetgeving pada tahun



1848.



Kemudian



ditetapkan



dalam



pasal



163



Indische



Staatsregeling 1 Januari 1926 yang menyatakanbehwa rakyat Indonesia dibagi atas 3 golongan yakni : 1. Orang Eropa 2. Bumiputera 3. Orang timur asing Tiga golongan ini mendapatkan perlakuan yang berbeda antara satu dengan yang lain, tentu yang mendapatkan fasilitas terbaik yakni orang orang Eropa dan menyusul orang orang bumiputera dan kemudian barulah orang timur asing. 



Pembukaan sekolah baru dan adanya perluasan yang dilakkukan demi mencapai tujuan dati pemerintah colonial Belanda akan pegawai / pegawai negeri ,mengengah dan rendah. (Redja .M, 2014: 259)



Pendidikan zaman colonial Belanda dalam abad ke – 19 



Dalam



penyelaenggaraan pendidikan dimasa



ini dapat



langsung



dibedakan menjadi 3 pembedaan ini berdasarkan pada siapa yang dapat mengenyam pendidikan didalam sekolah itu, 3 itu yakni : a. Sekolah dasar dan lanjuatan yang diperuntukkan untuk orang orang Eropa. b. Sekolah dasar negeri dan sekolah raja, sekolah ini diperutukkan pada golongan penduduk bumiputera, dan c. Sekolah kejuruan yang dapat diikuti oleh kedua golongan baik itu orang Eropa maupun bumiputera. (Redja .M, 2014: 260-261)







Selain beberapa sekolah yang telah disebutkan ada pula sekolah dasar dan sekolah lanjutan Eropa sekolah sekolah ini hanya dapat dinikmati oleh orang orang Eropa saja diantaranya adalah sebgai berikut : a. Sekolah dasar Eropa (Europeesche Logere School atau ELS) yang berdiri tahun 1817 di Batavia, dari tahun ketahun sekolah dasar Eropa ini terus bertambah jumlahnya. Tak cuma sekolah negeri saja tetapi sekolah dasar Eropa yang didirikan tetapi sekolah swata juga sangat berkembang pesat didukung dengan pemisahan atara sekolah laki- laki dengan sekolah perempuan. pada sekolah ini hamper semua akan eropa dapat menikmati / mengenyam pendidikan dasar, meskipun fasilitanya masih dirasa kurang memadai. b. Sekolah lanjuatan (Gymnasium) Willem III pada tahun 1860 yang berada di Batavia.sekolah ini memiliki berbagai jurusan seperti pendidikan perwira, pegawai negeri atau akademi dagang dan kerajinan tangan. Setelah berdiri cukup lama Gymnasium diubah menjadi Hogere Bueger School (HBS). Selain nama yang berubah lama belajar yang ditetapkan pun berubah yang awalnya hanya 3 tahun belajar menjadi 5 tahun belajar. c. Pendidikan yang diperuntukkan untuk penduduk bumiputera terwujud karena adanya sebagai berikut : 1. Adanya surat edaran setra angket yang berisikan pendirian sekolah dasar yang dibiayai oleh keresidenan. Geraka ini dilakukan oleh Van den Bosch 2. Adanya keputusan raja unutk menyediakan 25 ribu golden yang diperuntukkan mendidik para pegawai negeri. 3. Pembagian sekolah dasar atas keputusan raja menjadi 3 yaitu sekolah dasar pertama (de schoolen der eerste klasse), sekolah dasar kelas dua (de schoolen der tweede klasse), dan sekolah raja (Hoofdenschool) 4. Yang terakhir merupakan sekolah kejuruan sekolah kejuruan yang pertama beridiri yakni sekolah Kristen yang berguna untuk membantu golongan peranakan Indo – Belanda untuk mencari penghidupan yang layak. Selain itu



juga ada sekolah pertukangan (Ambachtsschool) akan tetapi sekolah ini hanya diperuntukkna bagi orang Eropa. Yang selanjutnya ada sekolah guru (Kweekschool), ada pula sekolah yang didirikan untuk golongan gadis gadis Eropa (Institut voor de Oplei ding van Jonge Juffrouwen). Yang terakhir yakni sekolah dokter yang didirikanpada tahun 1851, oleh ahli kesehatan,tak berselang lama juga didirikan sekolah dokter jawa yang lama belajarnya 2 tahun setelah sd selama 5 tahun. (Redja .M, 2014: 260-265) Pendidikan Zaman Kolonial Belanda Abad ke -20 a. Penyelenggaraan pendidikannya berlandasan liberalism kapitalistik b. Tujuan diabad ke 20 ini masih menitik beratkan pada ekonomi, dengan pemenuhan kebutuhan buruh bagi pemilik modal Belanda. c. Menurut studi Pendidikan Kolonial Hindia Belanda (hollandsch Inlandsche Onderwijs Commissie)



yang debentuk pada ahun 1928-1929 yang



menunjukkan bahwa : 1. 2% dari penduduk yang ada di Indonesia telah memperoleh pendidikan Barat sehimgga dapat bberdiri sendi dalam kata lain mandiri 2. 83% lebih menjadi pekerja bayaran serta 15 % lainnya masih mengganggur. 3. Walau pun hamper sebagian besar telah menjadi pegawai bayaran akan tetapi upah yang didapat ,asih jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan gaji yang diterima orang orang Eropa. d. System yang berlaku pada persekolahaan di abad ke 20 ini dapat dibedakan menjadi 2 yakni : 1. System persekolahaan dengan tiga jenjang pendidikan, yaitu : a. Pendidikan rendah (Lagere Onderwijs) b. Pendidikan lanjutan (Middelbaar Onderwijs) c. Pendidikan tinggi (Hooger Onderwijs) 2. Sekolah rendah terdiri dari : a. Sekolah dengan bahasa pengantarnya menggunakan bahasa Belanda b. Sekolah Bumiputera dengan menggunkan bahasa pengantar melayu atau bahasa daerah. (Redja .M, 2014: 265-266)



Sejarah Pendidikan Indonesia Pada masa penjajahan Jepang denga datangnya Jepang ke nusantara dan manyabarkan gerakan 3- A. Gerakan 3-A tampaknya mampu memikat hati bangsa Indonesia. Gerakan 3-A dibentuk pada 29 April 1942 untuk menyebarkan propanda Jepang dengan upaya menarik simpati bangsa Indonesia. Semboyan tersebut membawa dampak yang amat besar bagi bangsa Indinesia baik secara ekonomi, militer, social serta pendidikan. Semasa penjajahan Jepang terjadi banyak perubahan yang terjadi pada kehidupan masyarakat Indonesia, yang awalnya mengikuti barbagai kekuasaan yang diberikan Belanda, yang khususnya di bidang pendidikan yang amat terfasilitasi menjadi beralih fungsi akan tetapi efek ini tak secra langsung dirasakan melainkan dapat dirasakan setelah melakukan pendidikan. Pada awal kedatangnya Jepang membuat pengakuan bahwa dia merupakan saudara tua dari Indonesia dan memberikan janji serta rayuan yang menjanjikan akan membantu bangsa Indonesia lepas dari belanggu penjajahan Belanda, akan tetapi itu semua hanyalah tipu politik yang sengaja dijalankan oleh Jepang. Jepang sendiri lebih tertarik pada suber daya yang dimiliki Indonesia dan akn memanfaatkan kekayaan alam dan sumber daya manusia bangsa Indonesia untuk kepentingan memenangkan perang mereka sendiri. Tidak hanya mengubah sektor ekonomi dan politik masyarakat Indonesia agar dapat dimanfaatkan oleh pemerintah Jepang, bahkan pada sektor pendidikan pun dijadikan sebagai sarana membantu keberhasilan militer Jepang.Yakni dengan penambahan pendidikan yang berbasis militer dan pelatihan yang menunjang kemiliteran.Dengan mengubah berbagai aspek yang ada pada bangsa Indonesia, Jepang juga tak melupakan untuk mengubah system pemdidikan yang ada di Indonesia yang nantinya lulusan ini akan dijadikan tentara perang serta buruh bagi Jepang. Menurut Rifa’i (2011: 85) tujuan sebenarnya pendidikan Jepang di zaman penjajahan Jepang tidaklah banyak yang dapat diuraikan sebab murid disibukkan dengan peperangan sehingga perhatian terhadap pendidikan sangat sedikit. Demhan kata lain Jepang berusaha mengalihkan perhatian para pelajar Indonesia akar lebih terfokuskan unruk mempelajari perang dan kemileteran. Rayuan dan janji Jepang kepada bangsa Indonesia mengatakan bahwa Jepang adalah saudara tua yang akan datang ke Indonesia untuk mencapai kemakmuran bersama di Asia Timur Raya atau yang terkenal dengan hakko ichiu



sebagai landasan utama pendidikan pada zaman pendudukan Jepang.Dengan ini para penjajah Jepang mengambil kebijakan bahwa bahasa Belanda dilarangdipergunakan sama sekali baik dalam bahasa sehari hari maupun sebagai bahasa pengantar pendidikan diberbagai sekolah dasar. Dan Bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa pengantarresmi, baik di kantor-kantor maupun di sekolah-sekolah.Sedangkan bahasa Jepangmenjadi bahasa kedua setelah bahasa Indonesia . Selama masa kependudukan Jepang inilah bahasaIndonesia



berkembang



dan



dimodernkan



sehingga



menjadi



bahasapergaulan dan bahasa ilmiah (Rifa’i, 2011: 85). Dengan diberlakukannya ini bangsa Indonesia semakin yakin bahwa Jepang akan membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda secara utuh. Bahasa Indonesia dan berbagai bahasa daerah digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah. Permasalah tentang



bahasa Jawa sebagai



bahasa pengantar pendidikan ini dikarenakanrendahnya pengetahuan orang orang rendah tentang bahasa Indonesia sehingga untuk memudahkan dalam proses pembelajaran. Hal lain yang didapat dari penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar sekolah dasar yakni semakin luasnya penyebarab bahasa Indonesia menuju plosok plosok desa. Akan tetapi juga tak sedikit yang melanggar peraturan ini dengan tidak menerapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar sekolah dasar, ini semua terjadi karena keterbatasan pengajar serta guru- guru yang tak menguasai dengan baik bahasa Indinesia.



Semua sekolah sekolah yang ada di zaman Belanda diganti dengan sistem Jepang.Dimulai dari system pengajaran, bahasa pengantar, barbagai topic pembelajaran serta ditambahkannya beberapa materi keiliteran juga pelatihan perang. Selama Jepang menjajah Indonesia, hampir sepanjang hari hanya diisi dengan kegiatan latihan perang atau bekerja. Jika ada kegiatankegiatan sekolah, hal tersebut tidak jauh dengan konteks Jepang sedang berperang. Berikut ini merupaka daftar kegiatan kegiatan yang dikatakan berhubungan dengan sekolah tersebut antara lain: 1. Mengumpulkan batu dan pasir untuk kepentingan perang. 2. Membersihkan bengkel-bengkel dan asrama-asrama militer. 3. Menanam ubi-ubian dan sayur-sayuran di pekarangan sekolah untuk persediaan bahan makanan saat perang. 4. Menanam pohon jarak untuk bahan pelumas (Rifa’i, 2011: 83-84).



Di samping itu, murid setiap pagi wajib mengucapkan sumpah setia kepada Kaisar Jepang, lalu dilatih kemiliteran. Dengan mengucapkan sumpah setia ini bangsa Indonesia ini menjadi terikat secara tak langsung dan secra paksa harus terus mengikuti aturan aturan yang diberlakukan oleh Jepang.Pelajaranpelajaran yang diberikan pada masa penjajahan Jepang meliputi Sejarah Ilmu Bumi, Bahasa Indonesia (Melayu), Adat Istiadat, Bahasa Jepang, Ideologi Jepang, dan Kebudayaan Jepang. Untuk menyebarluaskan ideologi dan semangat Jepang, para pendidik maupun guru guru ditatar dan diberikan pelatihan secara khusus oleh pemimpin-pemimpin Jepang selama tiga bulan di Jakarta.setelah mendapatkan semua pelatihan selama tiga bulan di Jakarta para pendidik dan guru ini diharuskan untuk menyebarluaskan ideology dan semangat Jepang dengan cara menyisipkannya dalam proses pembeajaran di sekolah. Untuk menanamkan semangat Jepang itu kepada murid-murid, diajarkan bahasa Jepang, nyanyian-nyanyian perjuangan, atau nyanyian-nyanyian semangat kemiliteran (Rifa’i, 2011: 84-85). Menurut Soemanto dan Soeyarno dalam Rifa’i (2011: 85) memang kehadiran Jepang di Indonesia dapat menanamkan jiwa berani pada bangsa Indonesia. Akan tetapi semua itu demi kepentingan Jepang. Dengan kata lain Jepang melakukan berbagai latihan yang keras hanya untuk kepentingan Jepang sendiri, dan bangsa Indinesia hanya mendapatka sebagian kecil dari manfaat itu yakni dengan mulai adanya keberanian bangsa untuk bangkit serta yakin bahwa Indonesia bisa. Jepang memang mendorong dan memberikan kesematan seluas-luasnya kepada masyarakat Indonesia untuk memperoleh pendidikan. Akan tetapi dilihat dari hasilnya, kualitas siswa pada era Jepang bisa dikatakan lebih rendah dari pada masa Hindia Belanda. Hal ini disebabkan karena faktor dari guru dan siswa. Guru misalnya kualitasnya menurun karena pelatihan yang diberkan tidak maksimal, dan tenaga guru sangat terbatas. Selain itu, guru dan siswa mendapat beban tambahan. Beban tambahan tersebut menjadikan siswa dan guru tidak benar-benar berkosentrasi dalam pelajaran di kelas. Beban tambahan yang diberikan pada guru dan siswa seperti melakukan kerja bakti atau kinro hoshi untuk memperbaiki tempat umum, membangun dan memperbaiki infrastruktur, bekerja di pabrik-pabrik, berkerja di sawah, menanam pohon jarak, dan lainnya. Kerja bakti ini dilakukan oleh semua siswa bahkan siswa sekolah rendah pada jam pelajaran akibatnya sedikit waktu untuk belajar.



Kerja bakti ini bahkan menjadi bagian kurikulum sehingga proses pembelajaran yang lain menjadi terganggu. Tidak hanya itu, proses belajar-mengajar juga terganggu dengan adanya kushukeiho atau tanda peringatan dari bahaya serangan udara. Peringatan serangan udara ini berupa sirene atau kentongan, dan ketika berbunyi siswa harus mengigit sepotong karet dan menyembunyikan diri di lubang perlindungan yang dibangun di halam sekolah. Kejadian seperti ini sering berlangsung(Aiko Kurasawa, 368). Siswa dan guru-guru yang selesai mengikuti pelatihan akan diberi ijazah. Nilai dikeluarkan sesuai dan diberikan untuk hasil pendidikan. Namun sayang, sejauh ini belum ditemui data yang akurat tentang sistem skor dan penilaian pada masa pendidikan Jepang. Pada masa ini, hal yang penting dicatat adalah Jepang lebih menekankan untuk menghasilkan militer dan tenaga buruh, yang membuat usaha untuk pendidikan lanjutan menjadi kurang. Pendidikan dasar dan masyarakat melek huruf lebih ditekankan daripada penciptaan orang dengan kecakapan dan keahlian yang baik. Menurut Aiko Kurasawa (1993: 362), pada akhir tahun pendudukan Jepang euforia sekolah sudah merosot dan siswa banyak yang mengalami dropout. Hal ini disebabkan karena krisis ekonomi sehingga siswa harus keluar dari sekolah untuk bekerja demi memenuhi kekurangan tenaga kerja akibat dari romusha.



PERKEMBANGAN PENDIDIKAN PADA MASA PEMBANGUNAN 



Pendidikan Masa Orde Lama



A.



Kebijakan Pendidikan



Pada masa itu pemerintah membagi tingkatan pendidikan menjadi Sekolah Dasar (SD),



Sekolah



Menengah



Pertama (SMP) ,



Sekolah



Menengah



Atas(SMA), dan Perguruan Tinggi. Untuk meningkatkan kualitas guru, didirikan pendidikan guru yang



diberi nama KPK-PKB, SG 2 tahun, SGA/KPG,



kursus B-1 dan kursus B-2. (Rianti Nugroho, 2008: 16). Oleh karena itu, secara garis besar pendidikan di awal kemerdekaan diupayakan untuk dapat menyamai dan



mendekati



sistem



pendidikan



di



negara-negara



maju,



khususnya dalam mengejar ketertinggalan di berbagai sektor kehidupan. B.



Sistem Pendidikan



Sistem pendidikan yang berlaku sejak tahun 1945-1950 adalah sebagai berikut: A.



Pendidikan Rendah



Pendidikan yang terendah di Indonesia sejak awal kemerdekaan yang disebut dengan Sekolah Rakyat (SR) lama pendidikannya semula 3 tahun. Maksud pendirian SR ini adalah selain meningkatkan taraf pendidikan pada masa sebelum kemerdekaan juga dapat menampung hasrat yang besar dari mereka yang hendak



bersekolah.



Kurikulum



SR



diatur



sesuai dengan



putusan Menteri PKK tanggal 19 nopember 1946 NO 1153/Bhg A yang menetapkan daftar pelajaran SR B.



Pendidikan Guru



Dalam periode antara tahun 1945-1950 dikenal tiga jenis pendidikan guru yaitu Sekolah Guru B (SGB), Sekolah Guru C (SGC), Sekolah guru A (SGA). C.



Pendidikan Umum



Ada dua jenis pendidikan Umum yaitu sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah Tinggi (SMT). a). SMP pada periode ini setelah keluarnya surat keputusan menteri PPK tahun 1946 maka diadakannya pembagian A dan B mulai kelas II sehingga terdapat kelas II A,IIB, IIIA dan IIIB. Dibagian A diberikan sedikit ilmu alam dan ilmu pasti.tetapi lebih banyak diberikan pelajaran bahasa dan praktek administrasi.D ibagian B sebaliknya diberikan Ilmu Alam dan Ilmu Pasti. b). SMT merupakan pendidikan tiga tahun setelah SMP dan setelah lulus dapat melanjutkan ke perguruan tinggi. Rencana pembelajaran yang berlaku



yaitu: isinya



memenuhi kebutuhan nasional, bahasa



pengantarnya adalah bahasa Indonesia, mutunya setingkat dengan SMT menjelang kemerdekaan.



D.



Pendidikan Kejuruan , ada 2 macam yaitu : a). Pendidikan ekonomi Sekolah ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga administrasi atau pembukuan, sedangkan penyelenggaraan sekolah dagang tersebut dilaksanakan oleh inspektur sekolah dagang. Pendidikan ini dilaksanakan selama 3tahun sesudah Sekolah Rakyat (SR). b). Pendidikan Kewanitaan Pendidikan ini dilaksanakan selama 4 tahun setelah SMP.



E.



Pendidikan Teknik



Bertujuan untuk menciptakan tenaga ahli teknik yang benar-benar menguasai bidangnya. F.



Pendikan Tinggi



Kebijakan yang diambil pada Orde Lama dalam bidang pendidikan tinggi yaitu mendirikan universitas di setiap provinsi. Kebijakan ini bertujuan untuk lebih memberikan



kesempatan memperoleh pendidikan tinggi. Pada waktu itu



pendidikan tinggi yang bermutu terdapat di Pulau Jawa seperti UI, IPB, ITB, Gajah Mada, dan UNAIR.



Kurikulum Pendidikan 1.



Kurikulum Pendidikan Periode tahun 1945-1950



Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah dalam bahasa Belanda “leer plan” artinya rencana pelajaran. (Ary H. Gunawan, 1986: 48). Kurikulum yang berjalan saat itu dikenal dengan sebutan “Rencana Pelajaran SR 1947”. Orientasi Rencana Pelajaran SR 1947 yang diutamakan adalah: pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Pada kurikulum ini , bahan pelajaran yang semula bersifat Belanda diganti menjadi bersifat Indonesia yang



bertujuan memupuk



rasa kebangsaan,



misalnya



dengan menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional.



2. Kurikulum Pendidikan Periode tahun 1951-1969 Fokus kurikulum ini adalah pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral (Panca wardhana). Mata pelajaran diklasifikasikan dalam lima kelompok bidang studi: moral, kecerdasan, emosional/artistik, keterampilan, dan jasmaniah. Pada kurikulum 1964 ini, arah pendidikan mulai kearah lingkup praksis. Artinya bahwa setiap pelajaran yang diajarkan disekolah dapat berkorelasi positif dengan fungsional praksis siswa dalam masyarakat (pelajaran dari sekolahan dapat diaplikasikan di kehidupan masyarakat). 



Pendidikan Masa Orde Baru



A.



Kebijakan Pendidikan



Orde baru berlangsung dari tahun 1968 hingga 1998. Kebijakan pendidikan orde baru terangkum pada program REPELITA . Target



utama



pembangunan



pendidikan nasional pada Repelita I (1969-1974) adalah pendidikan dasar 9 tahun



yang



semakin



meluas



dalam



waktu



15 tahun,



serta



perbaikan



kualitas,



akses,



dan



relevansi



pendidikan



yang



semakin terarah



demi



peningkatan sumber daya manusia (SDM) Indonesia (Mohammad Ali, 2009: 16). Namun pada prakteknya, target pemenuhan pendidikan dasar selama 9 tahun masih sulit untuk dijalankan, salah satu kesulitan yang utama adalah



ketidakmampuan masyarakat dalam hal memenuhi biaya pendidikan.



Sehingga pemerintah Orde Baru mengurangi menjadi program Wajib Belajar 6 Tahun dengan target pengentasan pendidikan dasar hingga lulus Sekolah Dasar



(SD),



Madrasah Ibtidaiyah (MI), atau jenjang pendidikan lain yang



sederajat. Program ini pun mencapai hasil yang diharapkan hanya dalam waktu kurang dari 10 tahun sehingga program sebelumnya, yakni Wajib Belajar 9 Tahun, dirasa sudah bisa untuk diterapkan. Sedangkan pada Repelita II (1974 -1979), strategi kebijakan pendidikan nasional meliputi empat butir, yaitu: peningkatan kualitas pendidikan, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan,



relevansi



pendidikan,



dan efisiensi pendidikan



(Mohammad



Yamin, 2009: 99). Pemerintah orde baru mengeluarkan kebijakan bahwa mata pelajaran Kewarganegaraan dihapuskan dan diganti dengan mata pelajaran PMP yang menekankan bahwa setiap siswa dan warga negara pada umumnya harus taat dan patuh terhadap negara tanpa dikenalkan dengan hak-haknya, karena matapelajaran Kewarganegaraan yang mengajarkan sikap



kritis



kepada



peserta didik dikhawatirkan bisa menimbulkan efek yang tidak baik. B.



Sistem Pendidikan



Sistem pendidikan pada pemerintah Orde Baru mengikuti rumusan pendidikan hasil pemikiran Ki Hadjar Dewantara ini dengan nama “Tiga Jalur



Sistem



Pendidikan Nasional” yang ditetapkan melalui Undang-Undang Tahun 1982. Namun pemerintah Orde Baru lebih mengedepankan dua jalur utama dalam pelaksanaan sistem



pendidikan nasional,



yaitu Pendidikan Umum



dan



Pendidikan Khusus. Jalur Pendidikan Umum merupakan jalur pendidikan formal yang terdiri dari jenjang pendidikan dasar (dari SD hingga SMP atau yang sederajat), jenjang pendidikan menengah (dari SMP hingga SMA atau yang sederajat), dan jenjang pendidikan tinggi (universitas). Sedangkan Pendidikan Khusus adalah jalur pendidikan yang dibentuk untuk menyiapkan peserta didik sebelum memasuki lapangan kerja. Jalur ini dikenal juga dengan nama pendidikan kejuruan dan dilaksanakan pada tingkat menengah pertama, tingkat menengah atas, hingga tingkat tinggi.



C. Kurikulum Pendidikan 1. Kurikulum 1968 Kurikulum pertama Orde Baru hampir sama dengan kurikulum 1964 namun ada perubahan yang dilakukan pendidikan



berupa penggantian struktur kurikulum



dari Pancawardhana



menjadi



pembinaan



jiwa



Pancasila,



pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum ini menjadi awal dimasukkannnya konsep-konsep pedagogis meskipun tetap berada di dalam pengawasan pemerintah.



2. Kurikulum 1975 Inti dari kurikulum1975 bahwa kurikulum ini berupaya agar pendidikan lebih efektif



dan efisien berdasar MBO



(Management



by Objective). Metode,



materi, dan tujuan pengajaran dirumuskan secara detail dalam Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI) atau yang kemudian dikenal dengan



istilah



“satuan



pelajaran”,



yaitu rencana pelajaran setiap satuan



bahasan.



3. Kurikulum 1984 Kurikulum 1984 mengedepankan process skill approach yang dianggap lebih penting dalam pelaksanaan pendidikan. Peran siswa dalam kurikulum ini menjadi mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) atau Student Active Leaming (SAL).



4. Kurikulum 1994 Produk dari kurikulum ini yaitu adanya penambahan mata pelajaran yang cukup signifikan, termasuk muatan nasional hingga muatan lokal. B Menurut Darmaningtyas (2004)



bahwa hal yang paling menonjol dari Kurikulum



1994 adalah adanya dominasi mata pelajaran matematika dan bahasa (meliputi bahasa Indonesia dan Inggris) dalam seluruh jenjang pendidikan. Kondisi ini berbanding terbalik dengan sangat minimnya pelajaran kesenian (Darmaningtyas, 2004). 



Pendidikan Masa Reformasi



A.



Kebijakan Pendidikan



Kebijakan dari pemerintah mengenai pendidikan yaitu pelaksanaan pendidikan berubah dari sentralistik (orde lama) menjadi desentralistik. Bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen (20%) dari anggaran pendapatan dan belanja negara, serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Dengan didasarkan oleh UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, yang diperkuat dengan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, maka pendidikan digiring pada pengembangan lokalitas, di mana keberagaman sangat diperhatika



B.



Sistem Pendidikan



Pemerintah memperkenalkan model “Manajemen Berbasis Sekolah”. Sementara untuk mengimbangi kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas, maka dibuat sistem “Kurikulum Berbasis Kompetensi”. Memasuki tahun 2003 pemerintah membuat UU No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menggantikan UU No 2 tahun 1989 dan sejak saat itu pendidikan dipahami sebagai: “Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.” C.



Kurikulum Pendidikan



1.



Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004



Pada pelaksanaan kurikulum ini, posisi siswa kembali ditempatkan sebagai subjek dalam proses pendidikan dengan terbukanya ruang diskusi untuk memperoleh suatu pengetahuan. Siswa justru dituntut untuk aktif dalam memperoleh informasi. Kembali peran guru diposisikan sebagai fasilitator dalam perolehan suatu informasi. Kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi, sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif.



2.



Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006



Inti dari kurikulum ini adalah pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan sekolah dalam hal ini guru dituntut untuk



mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Jadi pada kurikulum ini sekolah sebagai satuan pendidikan berhak untuk menyusun dan membuat silabus pendidikan sesuai dengan kepentingan siswa dan kepentingan lingkungan. Namun, dalam kurikulum ini unsure pendidikan praksis lebih ditekankan dari pada unsur teoritis. Setiap kebijakan yang dibuat oleh satuan terkecil pendidikan dalam menentukan metode pembelajaran dan jenis mata ajar disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan lingkungan sekitar.



3.



Kurikulum 2013 (K-13)



Kurikulum 2013 memiliki tiga aspek penilaian yaitu aspek pengetahuan , aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku.



Terdapat mata pelajaran yang



dirampingkan dan ada yang diperbanyak. Mata pelajaran yang dirampingkan yaitu seperti bahasa Indonesia dan IPS. Sedangkan mata pelajaran yang ditambahkan seperti matematika. Adapun tujuan kurikulum 2013 yaitu untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun dalam prakteknya K-13 belum berjalan dengan baik, karena adanya persoalan seperti belum adanya buku pegangan guru dan belum tersedia buku paket. KESIMPULAN Sejarah pendidikan ada yang sejarah pendidikan di dunia dan ada sejarah pendidikan di indonesia. Sejarah pendidikan dunia ada 7 zaman, yakni zaman



Realisme,



zaman



rasionalisme,



zaman



naturalisme,



zaman



developmentalisme, zaman nasiolaisme, zaman liberalisme individualisme positivisme, dan zaman sosialisme. Pendidikan pra-kemerdekaan ada tiga periode, yakni pendidikan berlandaskan keagamaan, kepentingan penjajah dan perjuangan kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, telah muncul kurikulum, system persekolahan, dan juga banyak warga Indonesia yang mengenyam bangku sekolah. Hal ini disebabkan oleh pendidikan yang ada pada zaman dahulu.



SARAN Semua masyarakat indonesia harus mengetahui lebih detail tentang pendidikan terutama sejarah pendidikan di indonesia. Dengan demikian kita semua dapat merasakan perjuangan yang dulu telah di perjuangkan untuk mengenyam pendidikan dan kita bisa



meningkatkan mutu dari



pendidikan tersebut.



DAFTAR PUSTAKA Adnan Buyung Nasution. Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997. Aiko Kurasawa, 1993, Mobilisasi dan Kontrol; Studi tentang perubahan sosial di pedesaan Jawa 1942-1945, Jakarta: Yayasan Karti Sarana dan Gramedia. Ary H. Gunawan. 1985. Kebijakan-Kebijakan Pendidikan Di Indonesia. Jakarta: Bina Aksara Darmaningtyas. Pendidikan yang Memiskinkan. Yogyakarta: Galangpress Group, 2004. H. A. R. Tilaar. Kekuasaan dan Pendidikan: Suatu Tinjauan dari Perspektif Studi Kultural. Magelang: IndonesiaTera, 2003. Hasbullah. 2008. Dasar-dasar Ilmu Pendidikan. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Helius Sjamsuddin. 1993. Sejarah Pendidikan Di Indonesia Zaman Kemerdekaan (1945-1950). Departeman Pendidikan Dan Kebudayan: Jakarta. Makmuri Sukarno, “Perguruan Taman Siswa: Kasus Pendidikan Berbasis Masyarakat Menghadapi Negara”, dalam Masyarakat Indonesia: Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), No. 2, 2008. Mohammad Ali. Pendidikan untuk Pembangunan Nasional: Menuju Bangsa Indonesia yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi. Jakarta: Grasindo, 2009. Mohammad Yamin. Menggugat Pendidikan Indonesia. Yogyakarta: Ar Ruz Media, 2009.



Mudyahardjo, Redja. 2012. Pengantar Pendidikan: Sebuah Studi Awal tentang Dasar-Dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Mudyahardjo, Redja. 2014. Pengantar Pendidikan: Sebuah Studi Awal tentang Dasar-Dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Nasution, S. 2011. Sejarah Pendidikan Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara. Pidarta, Made. 2009. Landasan Pendidikan: Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia. Jakarta: PT Rineka Cipta. Rianti Nugroho. 2008. Pendidikan Indonesia: Harapan, Visi, dan Strategi. Jogjakarta: Pustaka



Pelajar.



Rifa’i, Muhammad. 2011. Sejarah Pendidikan Nasional Dari Masa Klasik Hingga Modern. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. Rohman, Arif. 2009. Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan. Yogyakarta: LaksBang Mediatama Yogyakarta. Sarino Mangoenpranoto. Menuju Demokrasi Pendidikan di Indonesia. Yogyakarta: Majelis Luhur Taman Siswa, 1984. Shuttleworth, Mary Bernice. Human Rights Education: A Phenomenological Explication. Fielding Graduate University: ProQuest, 2008. Sokardjo, M. dan Komarudin, Ukim. 2009. Landasan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya.Jakarta: Rajawali Pers. UU No.20 Tahun 2003