Makalah ASP BAB 5 [PDF]

Citation preview

TEORI DAN KONSEP PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK



Dosen Pengampu: Muhammad Ahyaruddin SE., M.Sc.Ak



Disusun Oleh Devi Wahyuni (170301182) Nadia (170301118) Zulfa Kholidah (170301146)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PEKANBARU 2019



1



KATA PENGANTAR Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT serta shalawat dan salam saya sampaikan hanya bagi tokoh dan teladan kita Nabi Muhammad SAW. dengan diantara banyak nikmat Allah SWT yang membawa kita dari kegelapan ke dimensi terang yang memberi hikmah dan yang paling bermanfaat bagi seluruh umat manusia, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik dan tepat waktu. Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan makalah ini adalah untuk memenuhi persyaratan Ujian Akhir Semester (UAS) pada Mata Kuliah Kewirausahaan. Segala sesuatu yang salah datangnya hanya dari manusia dan seluruh hal yang benar datangnya hanya dari Allah SWT berkat adanya rahmat iman kepada Allah SWT, meski begitu tentu tugas ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat saya harapkan demi perbaikan pada tugas selanjutnya. Harapan kami semoga tugas ini bermanfaat bagi saya dan Pembaca lain pada umumnya.



Pekanbaru, 23 Oktober 2019



(Penulis)



2



DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Rumusan Masalah 1.3 Tujuan Masalah BAB II PEMBAHASAN 2.1 Pengertian Anggaran Sektor Publik 2.2 Fungsi Anggaran Sektor Publik 2.2.1 Anggaran Sebagai Alat Perencanaan 2.2.2 Anggaran Sebagai Alat Pengendalian 2.2.3 Anggaran Sebagai Alat Kebijakan Fiskal 2.2.4 Anggaran Sebagai Alat Politik 2.2.5 Anggaran Sebagai Alat Koordinasi Dan Komunikasi 2.2.6 Anggaran Sebagai Alat Penilaian Kinerja 2.2.7 Anggaran Sebagai Alat Motivasi 2.2.8 Anggaran Sebagai Alat untuk Menciptakan Ruang Publik 2.3 Tujuan Dan Karakteristik Anggaran Sektor Publik 2.4 Prinsip-prinsip Dalam Penganggaran Sektor Publik 2.5 Pendekatan Penganggaran Pada Sektor Publik 2.5.1 Pendekatan Tradisional 2.5.2 Pendekatan New Public Management 2.6 Perkembangan Teori Penganggaran Sektor Publik 2.7 Penganggaran Dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan DAFTAR PUSTAKA



i ii 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 5 5 6 9 11 12 12 13



3



BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang proses untuk mempersiapkan anggaran disebut dengan penganggaran. System penganggaran merupakan instrument dari mekanisme birokrasi pada suatu organisasi yang berfungsi sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya dalam bentuk barang dan jasa yang ada kedalam anggota organisasi. Dalam konteks negara sebagai sebuah organisasi, maka system penganggaran merupakan alat untuk mengalokasikan sumber daya dalam bentuk barang dan jasa yang ada kedalam masyarakat. Sesuai dengan perkembangan system administrasi public dan tuntutan masyarakat dalam konteks system social dan politik tertentu, berkembanglah system penganggaran negara atau yang dapat juga disebut dengan penganggaran sektor public. oleh karena anggaran sebagai instrument mekanisme birokrasi, maka anggaran merupakan alat akuntabilitas atas pengelolaan dana public dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang public. Selain itu juga, karena sebagai alat intuk mengalokasikan sumber daya untuk setiap program maupun aktivitas, maka penganggaran juga merupakan aktivitas yang penting. Begitu pentingnya aktivitas penganggaran ini pada organisasi sektor public, banyak teori penganggaran muncul dari teori-teori dalam administrasi public. 1.2 Rumusan Masalah 1. apa yang dimaksud dengan anggaran sektor public? 2. apa saja fungsi anggaran sektor public? 3. apa tujuan dan karakteristik anggaran sektor public? 4. Apa saja prinsip-prinsip dalam penganggaran sektor public? 5. Apa saja pendekatan penganggaran pada sektor public? 6. Bagaimana perkembangan teori penganggaran sektor public? 7. Bagaimana penganggaran dan standar pelayanan minimal ? 1.3 Tujuan Masalah 1. untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan anggaran sektor public? 2. untuk mengetahui apa saja fungsi anggaran sektor public? 3. untuk mengetahui apa tujuan dan karakteristik anggaran sektor public? 4. untuk mengetahui Apa saja prinsip-prinsip dalam penganggaran sektor public? 5. untuk mengetahui Apa saja pendekatan penganggaran pada sektor public? 6. untuk mengetahui Bagaimana perkembangan teori penganggaran sektor public? 7. untuk mengetahui Bagaimana penganggaran dan standar pelayanan minimal ?



4



BAB II PEMBAHASAN TEORI DAN KONSEP PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK 2.1 PENGERTIAN ANGGARAN SEKTOR PUBLIC Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial(mardiasmo,2009). Anggaran adalah rencana kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk finansial, meliputi usulan pengeluaran yang diperkirakan untuk suatu periode waktu, serta usulan cara-cara memenuhi pengeluaran tersebut(sugijanto dkk, 1995 :22). Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disampulkan bahwa definisi anggaran adalah dokumen yang berisi estimasi kinerja, baik berupa penerimaan dan pengeluaran, yang disajikan dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada periode waktu tertentu dan menyertai masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja. 2.2 FUNGSI ANGGARAN SEKTOR PUBLIK 2.2.1 Anggaran Sebagai Alat Perencanaan Anggaran sektor public dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan , dan hasil yang diperoleh dari belanja pemerintahb tersebut. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk : 1. Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan. 2. Merencakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi alternative ditetapkan. 3. Mengalokasikan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi alternative pembiayaannya 4. Menentukan indicator kinerja dan tingkat pencapaian strategi 2.2.2 Anggaran Sebagai Alat Pengendalian Anggaran sebagai instrument pengendalian digunakan untuk menghindari pengeluaran yang terlalu besar(overspending), terlalu rendah(underspending), salah sasaran merupakan alat untuk mengawasi kondisi dan keuangan dan pelaksanaan operasionala program atau kegiatan pemerintah.Pengendalaian anggaran sektor public dapat dilakukan empat cara, yaitu : 1. Membandingkan kinerja actual dengan kinerja yang dianggarkan 2. Mengitung selisih anggaran (favourrable dan unfavorable variances) 3. Menemukan penyebab yang dapat dikendalikan (controllable) dan tidak dapat dikendalikan (uncontrollable) atau suatu varians) 4. Merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya.



5



2.2.3 Anggaran Sebagai Alat Kebijakan Fiscal Melalui anggaran organisasi sektor public dapat menentukan arah atas kebijakan tertentu. Anggaran sebagai alat kebijakan fiscal pemerintah, digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran sektor public dapat diketahui arah kebijakan fiscal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi dan estimasi ekonomi. 2.2.4 Anggaran Sebagai Alat Politik Pada sektor public, anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislative atas penggunaan dana public untuk kepentingan tertentu. Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-0prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tertentu. Anggaran tidak sekedar masalah teknis, melainkan diperlukan keterampilan berpolitik, membangun koalisi, keahlian bernegosiasi, dan pemahaman tentang manajemen keuangan sektor public yang memadai oleh para manajer public. Oleh karena itu, kegagalan dalam melaksanakan anggaran akan dapat menjatuhkan kepemimpinan dan kredibilitas pemerintah. 2.2.5 Anggaran Sebagai Alat Koordinasi Dan Komunikasi Melalui dokumen anggaran yang komprehensif, sebuah bagian atau unit kerja atau departemen yang merupakan sub organisasi dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang akan dilakukan oleh bagian / unit kerja lainnya. 2.2.6 Anggaran Sebagai Alat Penilaian Kinerja Kinerja eksekutif dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran, efektivitas daan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer public dinilai berdasarkan berapa hasil yang dicapai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan pnilaian kinerja. 2.2.7 Anggaran Sebagai Alat Motivasi Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar dapat bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang ditetapkan. 2.2.8 Anggaran Sebagai Alat Untuk Menciptakan Ruang Public Fungsi ini hanya berlaku pada organisasi sektor public, karena pada organisasi swasta anggaran merupakan dokumen rahasia yang tertutup untuk public.masyarakat dan elemen masyarakat lainnyan non pemerintah , seperti LSM, perguruan tinggi, organisasi keagamaan, dan organisasi masyarakat lainnya. Harus terlibat dalam proses penganggaran public. 2.3 TUJUAN DAN KARAAKTERISTIK ANGGARAN SEKTOR PUBLIK



6



Anggaran bagi sektor public adalah alat untuk mencapai tujuan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat/ rakyat yang tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan public dan kesejahteraan masyarakat.Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang terintegrasi, karena output dari perencanaan adalah penganggaran, anggaran sektor public harus dapat merefleksikan perubahan prioritas kebutuhan dan keinginan masyarakat, serta dapat menentukan penerimaan dan pengeluaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Berdasarkan definisi diatas dan tujuan dari anggaran sektor public, maka anggaran sektor public memiliki karakteristik sebagai berikut : 1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan. 2. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa tahun, jangka pendek, menengah atau panjang. 3. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. 4. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak berwenang yang lebih tinggi dari penyusunan anggaran. 5. Sekali disusun anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu. Anggaran sektor public menjadi penting, karena : a. Sebagai alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan, menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. b. Adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat tidak terbatas dan terus berkembang, sedangjan sumber daya yang ada terbatas. c. Untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat, dalam hal ini anggaran berperan sebagai instrument akuntanbilitas public. 2.4 PRINSIP-PRINSIP DALAM PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK Beberapa Prinsip-Prinsip dalam Pengganggaran Sektor Publik sebagai Berikut : 1.) Otorisasi oleh legislative Anggaran public harus mendapatkan otorisasi dari legislative sebelum eksekutif dapat mengggunakan anggaran tersebut. 2.) Komprehensif/ Menyeluruh. Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana nonbudgetair pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif. 3.) Keutuhan anggaran. Semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah tercakup dalam dana umum. 4.) Nondiscretionary appropriation. Jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efisiensi, efektif. 5.) Periodik.



7



Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat tahunan atau multitahunan. 6.) Akurat. Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi yang dapat menyebabkan terjadinya pemborosan dan ketidakefisienan anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya underestimate pendapatan dan overistemate pengeluaran. 7.) Jelas Anggaran harus sederhana dan dipahami oleh masyarakat dan tidak membingungkan 8.) Transparan. Harus diinformasikan kepada masyarakat luas. 2.5 PENDEKATAN PENGANGGARAN PADA SEKTOR PUBLIK Dalam perkembangannnya anggaran sektor public telah menjadi instrument kebijakan multifungsi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi. Hal ini tercermin dalam komposisi dan besarnya anggaran yang secara langsung mereflesikan arah dan tujuan pelayananan public yang diharapkan. Anggaran sebagai alat perencanaan kegiatan publik dinyatakan dalam satuan moneter sekaligus dapat digunakan sebagai alat pengendalian. System perencanaan anggaran publik berkembang dan berubah sesuai dengan perkembangan manejemen sektor publik dan tuntutan yang muncul dalam masyarakat . Pada dasarnya terdapat beberapa jenis pendekatan dalam perencanaan dan penyusunaan anggaran sektor public. Pendekatan-pendekatan tersebut adalah sebagai berikut : 2.5.1 Pendekatan Tradisional Anggaran tradisonal merupakan pendekatan yang banyak digunakan dinegara berkembang, Ciri-ciri anggaran dengan pendekatan tradisional yaitu ( Mardiasmo, 2009) : 1. Cara penyusunan anggaran berdasarkan pendekatan incrementalism. Incrementalism yaitu Jumlah anggaran yang tahun tertentu dihitung berdasarkan jumlah tahun sebelumnya dengan tingkat kenaikan tertentu tanpa melakukan kajian yang mendalam. Pendekatan semacam ini dapat menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan riil, dan mnegakibatkan kesalahan yang terus berlanjut. 2. Struktur dan susunan anggaran yang bersifat line-item. Line time yang didasarkan atas dasar sifat dari penerimaan dan pengeluaran. Jenis anggaran ini relatif dianggap paling tua dan banyak megandung kelemahan. Metode line item sangat popular kareana penggunaannya dianggap paling mudah untuk dilaksanakan. 3. Cenderung sentralistis. 4. Bersifat spesifikasi. 5. Tahunan. 6. Menggunakan prinsip-prinsip anggaran bruto. Pendekatan tradisional terdiri atas tiga proses, adalah sebagai berikut (Nordiawan,2006). 8



a. Pihak lembaga yang memerlukan anggaran mengajukan permintaan anggaran kepada kepala eksekutif dan anggaran tersebut diperinci berdasarkan jenis pengeluaran yang hendak dibuat. b. Kepala eksekutif mengumpulkan permintaan anggaran dari berbagai lembaga, lalu anggaran ini dimodifikasi oleh kepala eksekutif ( dikonsolidasikan). Dari hasil moditifikasi tersebut, kepala eksekutif kemudian mengajukan permintaan secara keseluruhan untuk organisasi tersebut kepada lembaga legislatif dengan menggunakan perincian yang sama dengan anggaran yang diajukan sebelumnya oleh lembaga-lembaga dibawahnya ( dengan menggunakan pendekatan tradisional). c. Setelah merevisi jumlah permintaan anggaran, pihak legislatif kemudian menuliskan jumlah anggaran yang disetujui dengan menggunakan pendekatan tradisional. Data-data mengenai program atau kinerja mungkin dimasukkan dalam anggaran yang diperinci dengan menggunakan pendekatan tradisional. Masalah utama dalam anggaran tradisional tidak diperhatikannya konsep value for money. Akibatnya, setiap akhir tahun anggaran sering kali terjadi kelebihan anggaran yang pengalokasiannya kemudian dipaksakan pada aktivitas-aktivitas yang kurang penting. Aktivitas ini dimaksudkan untuk menghabiskan sisa anggaran. Apabila hal tersebut tidak dilakukan maka akan berdampak pada alokasi anggaran tahun berikutnya, sehingga kinerja dinilai berdasarkan habis tidaknya anggaran yang diajukan dan pada pertimbangan output yang dihasilkan dari aktivitas yang dilakukan dari aktivitas yang dilakukan dibandingkan dengan target kinerja yang kehendaki. Anggaran tradisional disusun berdasarkan penerimaan dan pengeluaran , bukan pada tujuan yang ingin dicapai dengan pengeluaran yang dilakukan . pendekatan tradisional digunakan sebagai dasar bagi elemen legislatif untuk mengendalikan elemen eksekutif. Penyusunan anggaran dengan menggunakan pendekatan tradisional memiliki beberapa kelebihan, yaitu bentuknya sederhana dan mudah dipersiapkan secara dimengerti oleh orang yang berkepentingan. Pendekatan tradisional memiliki beberapa kelemahan, antara lain, tidak adanya informasi yang memadai bagi pembuat keputusan, terlalu berorientasi pada pengendalian dan kurang memperhatikan proses perencanaan dan evaluasi.Dalam pendekatan tradisional ini lebih difokuskan pada input, sehingga mengakibatkan kurangnya perhatian pada pertimbangan jangka panjang dan pertimbangan lain yang relevan terhadap program organisasi secara keseluruhan. 2.5.2 Pendekatan New Public Management Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa model new public management mulai dikenal tahun 1980 dan kembai popular tahun 1990 yang mengalami beberapa bentuk konsep. Misalnya konsep “ managerialism”(Pollit:1993), “market –based public administration’’(Lan, Zhiyong, dan Rasenbloom, 1992),”post-bureauctatic paradigm” (Barzelay,1992). New public management berfokus pada manajemen sektor public yang beriorientasi pada kinerja bukan pada kebijakan.Oleh karena itu, bagian dari reformasi dari new public management adalah dengan kemunculannya manajemen berbasis kinerja adalah pengukuran 9



kinerja organisasi sektor public yang berorientasi pada pengukuran outcome (hasil). Pendekatan new publik management digunakan untuk mengatasi kelemahan anggaran tradisional. . pendekatan new public management dalam system anggaran public memiliki karakteristik umum sebagai berikut : 1. Komprehensif /komparatif. 2. Terintegrasidan lintas departemen. 3. Proses pengambilan keputusan yang rasional. 4. Bersifat jangka panjang. 5. Spesifikasi tujuan dan pemerigkatan proses. 6. Analisis total cost dan benefit (termasuk opportunity cost). 7. Berorientasi pada input, output, outcome, bukan sekedar input. 8. Adanya pengawasan kinerja. Paradigma new publik management telah melahirkan beberapa teknik penganggaran dalam sektor publik, adalah sebagai berikut. 1. Anggaran Kinerja Anggaran dengan pendekatan kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolok ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan public.Anggaran dengan pendekatan kinerja sangat menekankan pada konsep value for money dan pengawasan atas kinerja output. Nordiawan (2006) menyebutkan bahwa anggaran kinerja memiliki beberapa karakterisik sebagai berikut : a. Mengklasifikasikan akun-akun dalam anggaran berdasarkan fungsi dan aktivitas serta unit organisasi dan rincian belanja. b. Menyelidiki dan mengukur aktivitas guna mendapatkan efisisensi maksimum dan standar biaya. c. Mendasarkan anggaran untuk periode yang akan datang pada biaya perunit standar dikalikan dengan jumlah unit aktivitas yang dipekirakan harus dilakukan pada periode tersebut. Penggunaan anggaran dengan pendekatan kinerja memiliki beberapa keunggulan, antara lain adanya pendelegsian wewenang dalam pengambilan keputusan, merangsang partisipasi dan memotivasi unit kerja, pengalokasian dana secara optimal dengan didasarkan efisisensi unit kerja, dan menghindarii pemborosan. Namun, anggaran kinerja memiliki beberapa kelemahan, sebagai berikut (Nordiawan,2006). 1. Hanya sedikit dari pemerintah pusat dan daerah yang memiliki staf anggaran atau akuntansi yang memiliki kemampuan memadai untuk mengidentifikasi unit pengukuran dan melaksanakan analisis biaya. 2. Banyak jasa dana aktivitas pemerintah tidak dapat berlangsung terukur dalam satuan unit output atau biaya perunit yang dapat dimengerti dengan mudah.



10



3. Akun-akun dalam pemerintahan telah secara khusus dibuat dengan dasar anggaran yang dikeluarkan (cash basis). 4. Aktivitas langsung diukur biayanya secara detail dan dilakukannya pengukuran lainnya tanpa adanya pertimbangan yang memadai apakah aktivitas tersebut perlu atau tidak. 2. Program Budgeting Pendekatan ini menekankan pada efektivitas penyusunan anggaran. Anggaran disusun berdasarkan pekerjaan atau tugas yang akan dijalankan. Metode penganggaran ini menekankan bahwa keputusan penganggaran harus didasarkan pada tujuan-tujuan atau output-output dari aktivitas pemerintahan daripada input untuk menghasilkan barang dan jasa pemerintah. 3. Zero Based Budgeting (ZBB) Dalam penyusunan zero based budgeting tahun ini, tidak berdasarkan pada tahun lalu, tapi berdasarkan kebutuhan saat ini. Keunggulan penggunanaan ZBB ini adalah dapat menghasilakan alokasi sumber daya secara efisien, focus pada value for money, dan memudahkan untuk mengidentifikasi terjadinya inefisiensi dan ketidakefektifan biaya. ZBB memiliki beberapa kelemahannya yaitu, proses penyusunan anggaran memakan waktu yang lama, terlalu teoritis dan tidak praktis, membutuhkan biaya yang besar dan menekankan manfaat jangka pendek. Dalam mengimplementasikan ZBB kadang menimbulkan masalah keprilakuan didalam organisasi. 4. Planning, Programming, and Budgeting System (PPBS) Planning, programming, and budgeting system (ppbs) merupakan suatu anggaran dimana pengeluara secara primer dikelompokkan dalam aktivitas-aktivitas yang didasarkan pada program kerja dan secara sekunder didasarkan pada jenis atau karakter objek dan kinerja.Konsep pbbs merupakan konsep yang memandang bahwa penyusunan anggaran merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses perencanaan dan perumusan program kegiatan suatu organisasi. Untuk pengimplementasikan PBBS, suatu organisasi harus mengembangkan kemampuan analisisnya untuk memahami secara mendalam tujuan organisasi, termasuk kemampuan mengembangkan program beserta indicator hasil untuk mencapai tujuan. Kelebihan dari planning, programming, and budgeting system (PPBS) ini adalah memudahkan dalam pendelegasian tanggung jawab dari atasan kepada bawahan. Kelemahan planning, programming, and budgeting system ini adalah dalam pengimplementasiannya membutuhkan biaya yang besar, karena system anggaran ini membutuhkan system informasi yang canggih, ketersediaan data yang lengkap, adanya system pengukuran dan staf yang memiliki kapabilitas yang tinggi, sehingga ini mengakibatkan sulitnya system ini diimplementasikan. Menurut Smith (1999) salah satu tujuan penerapan anggaran berbasis kinerja pada sebuah pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan efisisensi dan efektivitas dengan memfokuskan sumber daya menuju output yang krisis dan penting.penerapan anggaran berbasis kinerja pada 11



dasarnya diharapkan akan mereformasi kualitas dan proses pengambilahan keputusan anggaran yang lebih rasional dalam menentukan alokasi sumber daya ekonomi sehingga kegiatan pemerintahan dapat dijalankan dengan lebih efektif dan efisien. 2.6 PERKEMBANGAN TEORI PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK Gilbran dan Sekwat menyatakan bahwa perkembangan teori penganggaran selama ini hanyalah proses mekanikal yang hanya untuk mengalokasikan sejumlah uang, tanpa memperhatikan pertanyaan normatif dan nilai-nilai sosial politik yang melingkupinya, dan hal ini sudah disadari sejak tujuh puluh tahun yang lalu oleh V.O Key (1940). Oleh karena itu perlu untuk dikaji ulang teori penganggaran yang ada saat ini sehingga dirasa perlu arah alternatif baru dalam pengembangan teori penganggaran yang lebih heuristics. Gilbran dan Sekwat menggunakan definisi teori menurut Bacharach (1999) yang menyatakan bahwa teori adalah sebuah pernyataan tentang hubungan-hubungan dalam dunia nyata yang dibuat dala rerangka kepercayaan/keyakinan tentang bagaimana dunia ini bekerja. Teori harus dapat menjawab pertanyaan seperti bagaimana, kapan, dan mengapa, serta menyediakan sebuah model umum yang membantu peneliti memformulasikan berbagai macam pertanyaan yang dapat menyerdehanakan kompleksitas realitas. Gilbran dan Sekwat mencatat bahwa secara historis pengaruh arus pemikiran yang menekankan pada analisis sains dan kemajuan teknologi terhadap perkembangan teori penganggaran publik pada periode tahun 1896-1920 berhasil memisahkan bentuk penganggaran dari nilai-nilai, perilaku, makna, dan lingkungan sosial politik. Teori penganggaran publik tidak lepas daro perkembangan teori administrasi publik dan teori organisasi. Para pemikir (scholars) pada masa periode tersebut berhasil menunjukkan masalah-masalah ketidakefesienan dan efektivitas operasional pemerintahan dengan menggunakan instrumen-instrumen yang dibangun berdasarkan rasionalitas teknikal. Pelaku gerakan pembaruan diinspirasi oleh Woodrow Wilson (1987). Frank Goodnow (1900),Leonard White (1926), dan Luther Gullick dan Lyndall Urwick (1937). Lewis (1997, hlm. 157-159; dalam Gilbran dan Sekwat) menunjukkan fakta bahwa gerakan manajemen sains dan manajemen administratif berpengaruh signifikan dalam membentuk kekuatan politik dan ideologi sehingga menuntut diberlakukannya Budgeting and Accounting Act tahun 1921 berfokus pada pengendalian. Undang-undang ini menerapkan line-item budget yang terpusat pada eksekutif dengan membentuk sebuah dinas yang dinamakan dengan General Accounting Office yang memiliki kemampuan teknis untuk membantu Kongres (lembaga legislatif) dalam pembuatan keputusan anggaran. Line item budget membagi pengeluaran (belanja) ke dalam item-item yang rinci dari belanja pemerintah dan tampak lebih mengutamakan untuk pengendalian biaya dan meningkatkan efesiensi sehingga menghasilkan disiplin fiskal. Para pemikir pada saat itu meyakini bahwa disiplin fiskal yang lebih besar mensyarakat sentralisasi, manajemen top-down, dan secara alamiah meyakini bahwa pertanggungjawabkan anggaran seharusnya melekat pada eksekutif. Sebagai konsekuensi, line item budget dikembangkan sebagai metode penganggaran eksekutif 12



atau top-down. Oleh karena, line item budget memfokuskan pada item-item belanja dari pada tujuan atau fungsi dari belanja, maka metode ini tidak memberikan perhatian pada dasar pengalokasian sumber daya dan penjelasan berdasar aktifas anggaran sehingga pendekatan ini tidak mempunyai nilai prediktif. Metode penganggaran program pertama kali diperkenalkan oleh pemerintah federal Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Pemerintahan federal Amerika Serikat menggantikan penganggaran kinerja dengan penganggaran program. Metode penganggaran baru ini menekankan bahwa keputusan penganggaran harus didasarkan pada tujuan atau output dari aktifitas pemerintahan dari pada input untuk menghasilkan barang dan jasa pemerintah. Teknologi penganggaran ini tergantung pada metodologi dari program peramalan dan analisis sistem, dan seperti yang diutarakan oleh Pilegge, metode ini adalah penganggaran yang lebih canggih dari pada sebelumnya. Penganggaran program berfokus pada tujuan-tujuan pengeluaran pemerintah, tetapi metode ini masih mendasarkan pada perbaikan rasionalitas dalam pembuatan keputusan penganggaran (Pilegge, 1992: 75; dalam Gilbran dan Sekwat). Berdasarkan perjalanan historis selama ini dari perkembangan teori penganggaran publik yang tidak lepas dari pengaruh perkembangan lingkungan filosofi, ideologi, paradigma dan budaya pada saat teori tersebut muncul,yang lebih menekankan pada analisis sains dan kemajuan teknologi,sehingga menyebabkan teori penganggaran lebih bersifat rasionalitas ternikal dan terpisah dari konteks lingkungan dan perilaku yang melingkupinya. Oleh karena itu, Gilbran dan Sekwat menawarkan pendekatan alternatif baru dalam mengembangkan teori penganggaran yaitu dengan menggunakan pendekatan teori sistem terbuka (open system theory). Teori sistem terbuka memulai analisis dengan organisasi secara keseluruhan dan meneliti perilaku individu dengan melihat lokasi dan fungsi pada sistem yang lebih besar. Tipologi sistem dapat membantu menjelaskan aktivitas pemerintah sebagai satu kesatuan susunan interaktif yang menyatukan banyak jaringan internal dan eksternal sosial, politik, dan ekonomi.secara eksplisit model ini mengakui kompleksitas administrasi publik, organisasi, dan penganggaran dan saling keterkaitan mereka terhadap masyarakat luas. Gilbran dan Sekwat menyarrankan 4 argumentasi berikut ini: 1. Teori penganggaran seharusnya selalu sadar bagaimana individu beraksi,lokasi mereka, fungsi dan interaksi pada sebuah sistem yang lebih besar. 2. Kajian tentang penganggaran seharusnya pertama kali ditujukan ke makro, kemudian kemudian konteks mikro sistem penganggaran seharusnya memandang anggaran hanya sebagai hasil dari sistem yang dinamis dari multi rasionalitas yang mengoperasikan secara berbeda dalam bagian yang berbeda atas proses penganggaran. Hal ini akan membantu fokus kajian pada input, output, dan sistem penganggaran organisasi baik secara keseluruhan maupun bagian, tanpa mengganggu secara keseluruhan dalam waktu yang sama. 3. Sebuah teori tentang penganggaran seharusnya menjelaskan bagaimana interaksi antara tingkat makro pemerintah memengaruhi perilaku partisipan pada subsistem penganggaran dan membantu untuk menentukan kekuatan apa yang memengaruhi tujuan kebijakan, 13



bagaimana tujuan penganggaran dipandang, dan apa yang cocok serta hasil yang dihasilkan dari interaksi ini. 4. Tingkat pemisahan atas subsistem penganggaran dengan menerapkan tingkat rasionalitas yang berbeda, model ini menyediakan kita dengan sebuah metode yang menguatkan beberapa masalah metodologi pada teori penganggaran tradisional. 2.7 PENGANGGARAN DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) Tujuan penyusunan anganggaran adalah untuk mendukung terselenggaranya penyediaan pelayanan dasar yang bermuara pada penciptaan kesejahteraan masyarakat. Ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak di peroleh oleh setiap warga secara minimal tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Ritonga,2010). Menurut Permendagri Nomor 6 Tahun 2007 pasal 4, pelayanan dasar adalah bagian dari pelaksanaan urusan wajib pemerintah dan memiliki karakteristik sebagai pelayanan yang sangat mendasar, berhak diperoleh oleh setiap warga secara minimal, dijamin ketersediannya oleh konstitusi dan konvensi internasional; didukung data dan informasi terbaru yang lengkap ; serta tidak menghasilkan keuntungan materi. Adapun tahapan mekanisme penganggaran kegiatan-kegiatan untu tercapainya SPM adalah sebagai berikut (Ritonga, 2010:131-132). 1. Menyelaraskan antara capaian SPM yang terdapat di RPJMD dengan program-program urusan wajib pemerintah ke dalam kebijakan umum anggran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS). 2. Menyusun rincian kegiatan untuk masing-masing program dalam rangka pencapaian SPM dengan mengacu pada indikator kinerja, dan batas waktu pencapaian SPM yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 3. Menentukan urusan prioritas kegiatan-kegiatan untuk menmcapai SPM. Salah satu metode untuk menentukan prioritas kegiatan adalah dengan metode analytic hierarchy process (AHP). 4. Menentukan besarnya plafon anggaran untuk masing-masing kegiatan dengan menggunakan ASB. Sebagaimana dijelaskan di atas, penganggaran memiliki peranan yang penting dalam kesuksesan penerapan SPM. Tanpa anggaran yang memadai dan mencukupi, pemerintah tidak dapat melaksanakan SPM sesuai dengan yang telah di tetapkan. Oleh karena itu harus memperhatikan prinsip-prinsip perhitungan anggaran pada SPM, meskipun menggunakan pendekatan pemnbiayaan berbasis kegiatan sebagai berikut (Ritonga,2010:137-138). 1. Pembiayaan mengacu pada program/ langkah kegiatan 2. Investasi fisik hanya untuk sarana/prasarana yang terkait langsung dengan penerapan SPM. 3. Tidak menghitung kebutuhan belanja secara keseluruhan dan menghitung seluruh langkah kegiatan tanpa memandang sumber biaya. 4. Perhitungan kebutuhan biaya dengan memperhatikan capaian sebelumnya. 5. Tidak menghitung kebutuhan belanja per unit kerja. 14



BAB IV KESIMPULAN System penganggaran merupakan instrument dan mekanisme birokrasi pada suatu organisasi yang berfungsi sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya dalam bentuk barang dan jasa yang ada kedalam anggota organisasi.. sesuai dengan perkembangan system administrasi public dan tuntutan masyarakat dalam konteks system social dan politik tertentu, berkembanglah system penganggaran negara atau yang dapat disebut juga dengan penganggaran sektor public. Pada dasarnya terdapat beberapa jenis pendekatan dalam perencanaan dan penyusunan anggaran sektor public. Pendekatan-pendekatan tersebut yaitu : 1. Pendekatan tradisional 2. Pendekatan new public management a. Pendekatan kinerja b. Pendekatan penganggaran program c. Pendekatan system perencanaan dan penganggaran terpadu d. Pendekatan anggaran berbasil nol Dalam konteks pemerintahan diindonesia, teori dan konsep penganggaran yang digunakan adalah penganggaran berbasis kinerja. Implementasi anggaran berbasis Kinerja masyarakatnya adanya analisis standar belanja (ASB) dan standar pelayanan minimal (SPM). Meskipun penganggaran berbasis kinerja memiliki kelemahan secara teoritis sebagaimana dijelaskan oleh Gibran dan sekwat, namun konsep penganggaran ini yang dianggap relevan untuk diterapkan diindonesia sesuai dengan kondisi saat ini. Sedangkan , penerapan penganggaran berbasis kinerja mensyaratkan adanya ASB dan SPM sebagai indicator dan tolak ukur dalam mengukur kinerja anggaran pemerintah.



15



DAFTAR PUSTAKA



1. Halim, Abdul & M. Syam Kusufi.2014. Akuntansi Sektor Publik,edisi ke-2, Jakarta: Salemba Empat



16