MAKALAH Demokrasi Liberal [PDF]

Citation preview

MAKALAH SISTEM DAN STRUKTUR POLITIK EKONOMI INDONESIA MASA DEMOKRASI LIBERAL



MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 SRAGEN TAHUN PELAJARAN 2019/2020



i



KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat karuniaNya serta taufik dan hidayah-Nya lah kami dapat menyelesaikan makalah sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia masa demokrasi liberal ini dengan sebatas pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki. Kami berterima kasih kepada Ibu Titik Kusmiyati S.Pd selaku guru mata pelajaran sejarah dan wali kelas yang telah memberikan tugas ini. Kami berharap makalah ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita mengenai sistem dan struktur politik ekonomi indonesia di masa demokrasi liberal. Kami juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam tugas ini banyak kekurangan- kekurangan dan jauh dari sempurna. Untuk itu kami berharap adanya kritik,saran dan usulan demi kebaikan masa yang akan datang. Tak ada sesuatu yang sempurna tanpa saran yang membangun. Semoga makalah ini dapat dipahami oleh siapapun yang membacanya. Sebelumnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan- kesalahan kata yang kurang berkenan di hati dan kami mohon kritik dan saran yang membangun demi kebaikan di masa yang akan datang.



ii



DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR ........................................................................................... ii DAFTAR ISI ........................................................................................................... iii BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................... 1 A. Latar Belakang ............................................................................................ 1 B. Rumusan Masalah ....................................................................................... 1 C. Tujuan Penulisan ........................................................................................ 1 BAB II PEMBAHASAN ........................................................................................ 2 A. Perkembangan Politik Masa Demokrasi Liberal ........................................ 3 B. Perkembangan Ekonomi Masa Demokrasi Liberal .................................... 9 BAB III PENUTUP ................................................................................................ 17 A. Kesimpulan ................................................................................................. 17 B. Saran ............................................................................................................ 17



iii



BAB I PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Setelah dibubarkanya RIS, sejak tahun 1950 RI Melaksanakan demokrasi parlementer yang Liberal dengan mencontoh sistem parlementer barat, dan masa ini disebut Masa demokrasi Liberal. Indonesia dibagi manjadi 10 Provinsi yang mempunyai otonomi dan berdasarkan Undang – undang Dasar Sementara tahun 1950 yang juga bernafaskan liberal. Akibat pelaksanaan konstitusi tersebut, pemerintahan RI dijalankan oleh suatu dewan menteri (kabinet) yang dipimpin oleh seorang perdana menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen (DPR). Sistem politik pada masa demokrasi liberal telah mendorong untuk lahirnya partai – partai politik, karena dalam sistem kepartaian menganut sistem multi partai. Konsekuensi logis dari pelaksanaan sistem politik demokrasi liberal parlementer gaya barat dengan sistem multi partai yang dianut, maka partai –partai inilah yang menjalankan pemerintahan melalui perimbangan kekuasaan dalam parlemen dalam tahun 1950 – 1959. B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut, maka diperoleh permasalahan antara lain: 1. Bagaimana pelaksanaan demokrasi liberal di indonesia? 2. Bagaimana perkembangan politik masa demokrasi liberal? 3. Bagaimana perkembangan ekonomi masa demokrasi liberal? C. Tujuan pembahasan Tujuan pembuatan makalah ini adalah agar kita mengetahui Pelaksanaan Demokrasi Liberal di Indonesia. Perkembangan Politik Masa Demokrasi Liberal, Perkembangan Ekonomi Masa Demokrasi Liberal, serta untuk wawasan dan ilmu kami tentang demokrasi liberal di Indonesia



1



BAB II PEMBAHASAN



A. PERKEMBANGAN POLITIK MASA DEMOKRASI LIBERAL Seperti yang kita ketahui dalam perkembangan sejarah Indonesia bahwa negara Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan sistem demokrasi. Diharapkan hal ini bisa mewujudkan demokrasi berbau indonesia meski konsep dasar mengadopsi teori demokrasi luar. Berikut ini adalah salah satu analisis dialektik-historis pada penerapan demokrasi di Indonesia. Setelah dibubarkannya RIS, sejak tahun 1950 RI Melaksanakan demokrasi parlementer yang Liberal dengan mencontoh sistem parlementer barat, dan masa ini disebut Masa demokrasi Liberal. Indonesia dibagi manjadi 10 Provinsi yang mempunyai otonomi dan berdasarkan Undang – undang Dasar Sementara tahun 1950 yang juga bernafaskan liberal. Akibat pelaksanaan konstitusi tersebut, pemerintahan RI dijalankan oleh suatu dewan menteri (kabinet) yang dipimpin oleh seorang perdana menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen (DPR). Sistem politik pada masa demokrasi liberal telah mendorong untuk lahirnya partai – partai politik, karena dalam sistem kepartaian menganut sistem multi partai. Demokrasi Liberal berlangsung selama hampir 9 tahun, dalam kenyataanya rakyat Indonesia sadar bahwa UUDS 1950 dengan sisten Demoktasi Liberal tidak cocok dan tidak sesuai dengan. Pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengumumkan dekrit mengenai pembubaran Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945 serta tidak berlakunya UUDS 1950 karena dianggap tidak cocok dengan kedaan ketatanegaraan Indonesia. 1. Sistem Pemerintahan Tahun 1950 sampai dengan tahun 1959 merupakan masa berjayanya partaipartai politik pada pemerintahan Indonesia. Pada masa ini terjadi pergantian kabinet, partai-partai politik terkuat mengambil alih kekuasaan. PNI dan Masyumi merupakan partai yang terkuat dalam DPR, dan dalam waktu lima 2



tahun (1950 -1955) PNI dan Masyumi silih berganti memegang kekuasaan dalam empat kabinet. Adapun susunan kabinetnya sebagai berikut; a. Kabinet Natsir (6 September 1950 - 21 Maret 1951) Kabinet ini dilantik pada tanggal 7 September 1950 dengan Mohammad Natsir (Masyumi) sebagai perdana menteri. Merupakan kabinet koalisi yang dipimpin oleh partai Masyumi. Kabinet ini merupakan kabinet koalisi di mana PNI sebagai partai kedua terbesar dalam parlemen tidak turut serta, karena tidak diberi kedudukan yang sesuai. Kabinet ini kuat formasinya di mana tokoh – tokoh terkenal duduk di dalamnya, seperti Sri Sultan Hamengkubuwono IX,Mr.Asaat,Ir.Djuanda, dan Prof Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo. Program pokok dari Kabinet Natsir adalah: 1.



Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman.



2.



Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan.



3.



Menyempurnakan organisasi Angkatan Perang.



4.



Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat.



5.



Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat.



b. Kabinet Sukiman (27 April 1951 – 3 April 1952) Setelah Kabinet Natsir mengembalikan mandatnya pada presiden, presiden menunjuk Sartono (Ketua PNI) menjadi formatur, namun gagal, sehingga ia mengembalikan mandatnya kepada presiden setelah bertugas selama 28 hari (28 Maret-18 April 1951). Presiden Soekarno kemudian menunjukan Sidik Djojosukatro ( PNI ) dan Soekiman Wijosandjojo ( Masyumi ) sebagai formatur dan berhasil membentuk kabinet koalisi dari Masyumi dan PNI. Kabinet ini terkenal dengan nama Kabinet Soekiman ( Masyumi )- Soewirjo ( PNI ) yang dipimpin oleh Soekiman. Program pokok dari Kabinet Soekiman adalah: 1. Menjamin keamanan dan ketentraman 2. Mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbaharui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani. 3



3. Mempercepat persiapan pemilihan umum. 4. Menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya. 5. Di bidang hukum, menyiapkan undang – undang tentang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerja sama,penetapan upah minimum,dan penyelesaian pertikaian buruh. c. Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 3 Juni 1953) Pada tanggal 1 Maret 1952, Presiden Soekarno menunjukan Sidik Djojosukarto ( PNI ) dan Prawoto Mangkusasmito ( M Asyumi ) menjadi formatur, namun gagal. Kemudian menunjuk Wilopo dari PNI sebagai formatur. Setelah bekerja selama dua minggu berhasil dibentuk kabinet baru di bawah pimpinan Perdana Mentari Wilopo, sehingga bernama kabinet Wilopo. Kabinet ini mendapat dukungan dari PNI, Masyumi, dan PSI. Program pokok dari Kabinet Wilopo adalah: 1. Program dalam negeri : Menyelenggarakan pemilihan umum (konstituante, DPR, dan DPRD), meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan pendidikan rakyat, dan pemulihan keamanan. 2. Program luar negeri : Penyelesaian masalah hubungan IndonesiaBelanda,Pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia, serta menjalankan politik luar negeri yang bebas- aktif. 3. Kabinet Ali Sastroamijoyo I (31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955) Kabinet keempat adalah kabinet Ali Sastroamidjojo,yang terbentuk pada tanggal 31 juli 1953. Kabinet Ali ini mendapat dukungan yang cukup banyak dari berbagai partai yang diikutsertakan dalam kabinet, termasuk partai baru NU. Kabinet Ali ini dengan Wakil perdana Menteri Mr. Wongsonegoro (partai Indonesia Raya PIR). Program pokok dari Kabinet Ali Sastroamijoyo I adalah: 1) Meningkatkan



keamanan



menyelenggarakan Pemilu. 4



dan



kemakmuran



serta



segera



2) Pembebasan Irian Barat secepatnya. 3) Pelaksanaan politik bebas-aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB. 4) Penyelesaian Pertikaian politik. Hasil atau prestasi yang berhasil dicapai oleh Kabinet Ali Sastroamijoyo I yaitu; Persiapan Pemilihan Umum untuk memilih anggota parlemen yang akan diselenggarakan pada 29 September 1955, menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika tahun 1955 dan memiliki pengaruh dan arti penting dagi solidaritas dan perjuangan kemerdekaan bangsa – bangsa Asia – Afrika dan juga membawa akibat yang lain, seperti : a) Berkurangnya ketegangan dunia. b) Australia dan Amerika mulai berusaha menghapuskan politik rasdiskriminasi di negaranya. c) Belanda mulai repot menghadapi blok afro- asia di PBB, karena belanda masih bertahan di Irian Barat. d. Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956) Kabinet Ali selanjutnya digantikan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap. Burhanuddin Harahap berasal dari Masyumi., sedangkan PNI membentuk oposisi. Program pokok dari Kabinet Burhanuddin Harahap adalah: a) Mengembalikan kewibawaan pemerintah, yaitu mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah. b) Melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat terbentuknya parlemen baru c) Masalah desentralisasi, inflasi, pemberantasan korupsi d) Perjuangan pengembalian Irian Barat e) Politik Kerjasama Asia-Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif. f) Kabinet Ali Sastroamijoyo Ii (20 Maret 1956 – 4 Maret 1957)



5



Ali Sastroamijoyo kembali diserahi mandate untuk membentuk kabinet baru pada tanggal 20 Maret 1956. Kabinet ini merupakan hasil koalisi 3 partai yaitu PNI, Masyumi, dan NU. Program pokok dari Kabinet Ali Sastroamijoyo II adalah Program kabinet ini disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun yang memuat program jangka panjang, sebagai berikut : a) Perjuangan pengembalian Irian Barat b) Pembentukan



daerah-daerah



otonomi



dan



mempercepat



terbentuknya anggota-anggota DPRD. c) Mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai. d) Menyehatkan perimbangan keuangan negara. e) Mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat. Selain itu program pokoknya adalah, 



Pembatalan KMB







Pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan lima tahun, menjalankan politik luar negeri bebas aktif







Melaksanakan keputusan KAA.



e. Kabinet Djuanda ( 9 April 1957- 5 Juli 1959) Kabinet ini merupakan zaken kabinet yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam bidangnya. Dipimpin oleh Ir.Juanda. Program pokok dari Kabinet Djuanda adalah Programnya disebut Panca Karya yaitu: 



Membentuk Dewan Nasional







Normalisasi keadaan RI







Melancarkan pelaksanaan Pembatalan KMB







Perjuangan pengembalian Irian Jaya







Mempergiat/mempercepat proses Pembangunan



6



Hasil atau prestasi yang berhasil dicapai oleh Kabinet Djuanda yaitu. Mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia melalui Deklarasi Djuanda, Mengadakan Musyawarah Nasional (Munas) untuk meredakan pergolakan di berbagai daerah. Kendala/ Masalah yang dihadapi oleh kabinet ini sebagai berikut. 2. Sistem Kepartaian Sistem kepartaian masa demokrasi liberal di Indonesia sudah ada sejak jaman dulu. Berdasarkan sejarah sistem kepartaian yang digunakan saat pemilihan umum pertama kali sampai pemilihan umum tahun 2009 menganut sistem multi partai. Tetapi pada masa pemerintahan Soeharto terdapat sistem kepartaian multi partai yang terbatas. Jadi hanya terdapat tiga partai saja yaitu PPP, PDI dan Golkar. Kemudian muncullah sistem politik masa demokrasi liberal yang menciptakan partai partai baru. Misalnya PIR atau Partai Indonesia Raya, NU dan lain lain. Partai itulah yang kemudian berlomba mendapatkan kursi parlemen. Namun terdapat dua partai yaitu Masyumi dan PNI yang tergolong kuat dalam parlemen. Kedua partai inilah yang saling bergantian dalam memegang kekuasaan empat kabinet. Misalnya kabinet Wilopo dipegang oleh partai PNI, kabinet Natsir dipegang oleh partai Masyumi, dan kabinet Soekirman dipegang oleh partai PNI. Partai politik ialah suatu organisasi yang dibentuk oleh beberapa anggota dengan kesamaan cita cita, orientasi dan nilai nilai politik. Partai politik tersebut bertujuan untuk mendapatkan, mempertahankan, dan merebut kekuasaan yang bersifat konstitusional. Dengan begitu sistem kepartaian masa demokrasi liberal berkaitan dengan kekuasaan. Adanya parlemen seperti MPR dan DPR termasuk dalam memenuhi kebutuhan perangkat organisasi dalam partai politik. Presiden Soekarno pada tanggal 23 Agustus 1945 telah mengumumkan partai tunggal bernama Partai Nasional Indonesia. Namun partai yang diinginkan oleh Presiden Soekarno tidak dapat terwujud. Pada tanggal 3



7



November 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat sebagai wujud inspirasi pembentukan partai yang baru. Sistem kepartaian masa demokrasi liberal pernah mengeluarkan Maklumat Politik pada tanggal 3 November 1945. Maklumat tersebut dikeluarkan Moh. Hatta sebagai peraturan pemerintah dalam memfasilitasi suara rakyat yang bineka. Maklumat Pemerintah pada 3 November 1945 berisi : 



Adanya sekelompok partai yang disukai pemerintah yang membantu memimpin seluruh aliran partai dalam masyarakat teratur.







Partai tersebut diharapkan pemerintah telah tersusun sebelum pemilihan badan anggota perwakilan rakyat yang berlangsung pada Januari 1946. Berdasarkan maklumat pemerintah pada sistem kepartaian masa



demokrasi liberal diatas, terdapat beberapa partai politik yang didirikan yaitu : 1. Pada tanggal 7 November 1945 mendirikan Masyumi atau Majelis Syuro Muslimin yang diketuai oleh Dr. Sukirman Wiryosanjoyo. 2. Pada tanggal 29 Januari 1945 mendirikan PNI atau Partai Nasional Indonesia yang diketuai oleh Sidik Joyosukarto. 3. Pada tanggal 20 November 1945 mendirikan PSI atau Partai Sosialis Indonesia yang diketuai oleh Amir Syarifuddin. 4. Pada tanggal 7 November 1945 mendirikan PKI atau Partai Komunis Indonesia yang diketuai oleh Mr. Moh. Yusuf. 5. Pada tanggal 8 November 1945 mendirikan PBI atau Partai Buruh Indonesia yang diketuai oleh Nyono. 6. Pada tanggal 8 November 1945 mendirikan PRJ atau Partai Rakyat Jelata yang diketuai oleh Sutan Dewanis. 7. Pada tanggal 10 November 1945 mendirikan Parkindo atau Partai Kristen Indonesia yang diketuai oleh Ds. Probowinoto. 8. Pada tanggal 20 November 1945 mendirikan PRS atau Partai Rakyat Sosialis yang diketuai oleh Sutan Syahrir. 8



9. Pada tanggal 17 Desember 1945 mendirikan Permai atau Partai Marhaen Indonesia yang diketuai oleh JB Assa. 10. Pada tanggal 8 Desember 1945 mendirikan PKRI atau Partai Katholik Republik Indonesia yang diketuai oleh IJ Kassimo. Dalam sistem kepartaian masa demokrasi liberal terdapat ciri ciri yang membedakannya dengan sistem lainnya. Berikut ciri ciri partai politik pada masa demokrasi liberal : 



Terjadinya konflik dalam bidang politik tidak bersifat ideologis kepartaian, namun telah diganti menjadi kepentingan.







Adanya kubu partai pada jalur ideologi maupun jalur partai.







Kepartaian berorientasi pada susuan partai seperti priyayi, santri maupun abangan.







Konflik yang terdapat pada internal partai politik dipengaruhi oleh konflik internal pada TNI AD.







Sosok figur Soekarno diperkuat dalam berbagai partai politik.







Sistem kepartaian masa demokrasi liberal menganut sistem multi partai yang memiliki tujuan untuk mempermudah pengontrolan lebih lanjut mengenai perjuangan. Menurut pendapat Moh. Hatta, sistem ini dibentuk untuk mengukur tingkat kekuatan perjuangan negara kita serta meminta pertanggungjawaban dari pemimpin barisan perjuangan.



B. PERKEMBANGAN EKONOMI MASA DEMOKRASI LIBERAL Faktor yang menyebabkan keadaan ekonomi tersendat adalah sebagai berikut : 1) Setelah pengakuan kedaulatan dari Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, bangsa Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan seperti yang telah ditetapkan dalam KMB. Beban tersebut berupa hutang luar negeri sebesar 1,5 Triliun rupiah dan utang dalam negeri sejumlah 2,8 Triliun rupiah. 2) Defisit yang harus ditanggung oleh Pemerintah pada waktu itu sebesar 5,1 miliar. 9



3) Indonesia hanya mengandalkan satu jenis ekspor terutama hasil bumi yaitu pertanian dan perkebunan. 4) Politik keuangan Pemerintah Indonesia tidak di buat di Indonesia melainkan dirancang oleh Belanda. 5) Pemerintah Belanda tidak mewarisi nilai-nilai yang cukup untuk mengubah sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional. 6) Belum memiliki pengalaman untuk menata ekonomi secara baik, belum memiliki tenaga ahli dan dana yang diperlukan secara memadai. 7) Situasi keamanan dalam negeri yang tidak menguntungkan berhubung banyaknya pemberontakan dan gerakan sparatisisme di berbagai daerah di wilayah Indonesia. 8) Tidak stabilnya situasi politik dalam negeri mengakibatkan pengeluaran pemerintah untuk operasi-operasi keamanan semakin meningkat. 9) Kabinet terlalu sering berganti menyebabakan program- program kabinet yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan, sementara program baru mulai dirancang. 10) Angka pertumbuhan jumlah penduduk yang besar. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi kondisi perekonomian masa demokrasi liberal : 1) Gunting Syafruddin Kebijakan ini adalah pemotongan nilai uang (sanering). Caranya memotong semua uang yang bernilai Rp2,50 ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya. Kebijakan ini dilakukan oleh Menteri Keuangan Syafrudin Prawiranegara pada masa pemerintahan RIS. Tindakan ini dilakukan pada tanggal 20 maret 1950 berdasarkan SK Menteri Nomor 1 PU Tanggal 19 maret 1950. Tujuannya untuk menanggulangi defisit anggaran sebesar Rp5,1 Miliar. Dampaknya rakyat kecil tidak dirugikan karena yang memiliki uang Rp2,50 keatas hanya orang-orang kelas mengengah dan kelas atas. Kebijakan ini dapat mengurangi jumlah uang yang beredar sehingga pemerintah mendapat 10



kepercayaan dari pemerintah Belanda dengan mendapati pinjaman sebesar Rp200 juta. 2) Sistem Ekonomi Gerakan Benteng Sistem ekonomi Gerakan Benteng merupakan usaha pemerintah Republik Indonesia untuk mengubah struktur ekonomi yang berat sebelah yang dikakukan pada masa Kabinet Natsir yang direncanakan oleh Sumitro Joyohadikusumo (Menteri Perdagangan). Program ini bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional (pembangunan ekonomi indonesia). Programnya yaitu sebagai berikut. 



Menumbuhkan kelas pengusaha dikalangan bangsa indonesia.







Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional.







Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing dan diberikan bantuan kredit.



Para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang menjadi maju. 3) Nasionalisasi de javasche bank Adalah salah satu upaya (Program perbaikan ekonomi) yang dilakukan oleh pemerintah negara republik indonesia pada masa demokrasi liberal untuk mengatasi permasalahan permasalahan yang terjadi di bab keuangan khususnya keuangan negara jawaban krisisnya ekonomi dengan impian supaya keuangan baik dinegara maupun masyarakat menjadi baik lantaran memang dikala itu kondisi ekonomi negara indonesia dikala itu dapat dikatakan sangat jelek. Program Perbaikan ekonomi ini dibuat oleh seorang kabinet nomor urut dua sehabis mohammad natsir yang berjulukan soekiman (27 April 1951 - 3 April 1952), Setelah terbentuknya agenda ini kemudian pemerintah mengangkat syarifudin prawiranegara sebagai presiden agenda ini, dan ini tercantum dalam keputusan presiden RI No. 123 Tanggal 12 Juli 1951. 11



4) Sistem Ekonomi Ali Baba Adapun tujuan dari sistem ekonomi adalah untuk memperbaiki perekonomian, dan juga melakukan peningkatan ekonomi kaum pribumi. Di masa itu kaum pribumi belum bisa mengikuti perkembangan dari kaum non pribumi, keturunan Eropa, Arab dan China. Sebab itu pemerintah melakukan usaha dalam menyelesaikan keadaan dengan mengharuskan pengusaha non pribumi agar melakukan kerja sama dalam perusahaannya dengan pengusaha pribumi. Sebab itu pemerintah melakukan usaha dalam menyelesaikan keadaan dengan mengharuskan pengusaha non pribumi agar melakukan kerja sama dalam perusahaannya dengan pengusaha pribumi. Tujuan sistem ekonomi Ali baba: 1. Untuk memajukan pengusaha pribumi. 2. Agar para pengusaha pribumi bekerjasama memajukan ekonomi pribumi nasional. 3. Pertumbuhan dan perkembangan pengusaha swasta nasional dalam rangka merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi. 4. Memajukan ekonomi Indonesia perlu adanya kerjasama antara pengusaha pribumi dan non pribumi. Pelaksanaan sistem ekonomi Ali baba: a) Pengusahaan pribumi diwajibkan untuk memberi latihan dan tanggung jawab kepada tenaga rakyat indonesia agar menduduk jabatan staf b) Pemerintah menyediakan kredit da lisensi bagi usaha swata c) Pemerintah melindungi agar dapat bersaing dengan perusahaan asing. Kegagalan sistem ekonomi Ali baba: a) Pengusaha pribumi kurang pengalaman dalam memperoleh bantuan kredit dari pemerintah b) Indonesia menerapkan sistem liberal,mengutamakan persaingan bebas c) Pengusaha pribumi belum sanggup bersaing di pasar bebas.



12



5) Persaingan Financial Ekonomi(Finek) Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap dikirim delegasi ke Jenewa untuk merundingkan masalah finansial-ekonomi antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda. Misi ini dipimpin oleh Anak Agung Gde Agung. Pada tanggal 7 Januari 1956 dicapai kesepakatan rencana persetujuan Finek, yang berisi: • Persetujuan Finek hasil KMB dibubarkan. • Hubungan Finek Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. • Hubungan Finek didasarkan pada Undang-undang Nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain antara kedua belah pihak. Hasilnya pemerintah Belanda tidak mau menandatangani, sehingga Indonesia mengambil langkah secara sepihak. Tanggal 13 Februari 1956 Kabinet Burhanuddin Harahap melakukan pembubaran Uni Indonesia- Belanda secara sepihak. Tanggapan : Dampaknya adalah banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, sedangkan pengusaha pribumi belum mampu mengambil alih perusahaan Belanda tersebut. 6) Rencana Pembagunan Lima Tahun(RPLT) Pada masa pemerintahan Kabinet Ali Sastroamijoyo II, dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, atau yang pada saat itu disebut Biro Perancang Negara dipimpin oleh Ir. Djuanda sebagai Menteri Perancang Negara. Biro ini berhasil menyelesaikan penyusunan Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT) yang akan dilaksanakan antara tahun 1956 - 1961, dengan perkiraan biaya mencapai 12,5 milyar Rupiah. DPR menyetujui Rencana Undang Undang RPLT ini pada tanggal 11 November 1958. RPLT ini pada akhirnya tidak dapat dilaksanaka dengan baik disebabkan antara lain: a) Ekspor dan pendapatan Indonesia merosot drastis akibat dari depresi ekonomi Amerika Serikat dan Eropa sejak akhir 1957 sampai awal 1958.



13



b) Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia sebagai salah satu strategi dalam perjuangan pembebasan Irian Barat menimbulkan gejolak ekonomi. c) Ketegangan antara pusat dan daerah yang sering berkembang menjadi pemberontakan sehingga banyak daerah yang memilih melaksanakan kebijakannya masing-masing. Kesimpulan: Rencana pembangunan lima tahun (RPLT) 1956 -1961 tidak dijalankan karena ada beberapa masalah baik dari eksternal maupun internal 7) Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap) Pada masa Kabinet Ali Sastrowidyoningrat 2 terjadi ketegangan antara pusat dan daerah. Masalah tersebut untuk sementara waktu dapat teratasi dengan Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap). Tujuan diadakan Munap adalah untuk mengubah rencana pembangunan agar dapat dihasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh untuk jangka panjang. Rencana tersebut dapat dilaksanakan dengan baik karena: 1. Adanya kesulitan dalam menentukan prioritas. 2. Terjadi ketegangan politik. 3. Timbul pemberontakan PRRI/ Permesta. Kelebihan dari pelaksanaan Demokrasi Liberal sebagai berikut; 1. Menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika tahun 1955. 2. Penyelenggaraan pemilu untuk yang pertama kalinya dalam sejarah Republik Indonesia secara demokratis pada 29 September 1955 (memilih anggota DPR) dan 15 Desember 1955 (memilih konstituante). 3. Pembatalan seluruh perjanjian KMB. KMB 4. Indonesia dapat mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia melalui Deklarasi Djuanda 5. Pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia. 14



6. Masa ini bisa dikatakan sebagai masa paling demokratis selama republik ini berdiri. Kegagalan dari pelaksanaan Demokrasi Liberal yaitu; 



Instabilitas Negara karena terlalu sering terjadi pergantian kabinet. Hal ini menjadikan pemerintah tidak berjalan secara efisien sehingga perekonomian Indonesia sering jatuh dan terinflasi.







Timbul berbagai masalah keamanan







Sering terjadi konflik dengan pihak militer seperti pada peristwa 17 Oktober 1952.







Memudarnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah akibat lemahnya sistem pemerintahan.







Sering terjadi konflik antar partai politik dalam pemerintahan untuk mendapatkan kekuasaan.







Praktik korupsi meluas.







Kesejahteraan rakyat terbengkalai karena pemerintah hanya terfokus pada pengembangan bidang politik bukan pada ekonomi.



Akhir Masa Demokrasi Liberal di Indonesia. Kekacauan politik ini membuat keadaan negara menjadi dalam keadaan darurat. Hal ini diperparah dengan Dewan Konstituante yang mengalami kebuntuan dalam menyusun konstitusi baru, sehingga Negara Indinesia tidak memiliki pijakan hukum yang mantap. Kegagalan konstituante disebabkan karena masing-masing partai hanya mengejar kepentingan partainya saja tanpa mengutamakan kepentingan negara dan Bangsa Indonesia secara keseluruhan. Masalah utama yang dihadapi konstituante adalah tentang penetapan dasar negara. Terjadi tarik-ulur di antara golongan-golongan dalam konstituante. Sekelompok partai menghendaki agar Pancasila menjadi dasar negara, namun sekelompok partai lainnya menghendaki agama Islam sebagai dasar negara. Pemungutan suara dilakukan 3 kali dan hasilnya yaitu suara yang setuju selalu



15



lebih banyak dari suara yang menolak kembali ke UUD 1945, tetapi anggota yang hadir selalu kurang dari dua pertiga. Dalam situasi dan kondisi seperti itu, beberapa partai politik mengajukan usul kepada Presiden Soekarno agar mendekritkan berlakunya kembali UUD 1945 dan pembubaran Konstituante. Oleh karena itu pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang berisi sebagai berikut; o Tidak berlakunya UUDS 1950 Setelah keluarnya dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan tidak diberlakukannya lagi UUDS 1950, maka secara otomatis sistem pemerintahan Demokrasi Liberal tidak berlaku lagi di Indonesia.



16



BAB III PENUTUP



A. Kesimpulan Dalam perkembangan Demokrasi Indonesia, Indonesia sudah mengalami beberapa kali pergantian sistem politik dan pemimpin. Namun dengan sejalannya demokrasi itu Indonesia sampai saat ini masih saja belum menemukan sistem Demokrasi yang tepat. Banyak permasalahan yang datang dalam pencarian sistem Indonesia maupun jiwa para pemimpinnya.



B. Saran Entah mengapa sampai saat ini Indonesia masih tertinnggal oleh negara lain, tapi patut kita ketahui bahwa perubahan itu tidak ada dengan sendirinya. Kita sebagai rakyat Indonesia lah yang harus memulai perubahan itu. Dimulai dari penetapan sistem politik yang benar-benar tepat dan juga para anak bangsa yang harus memperbaharuinya dengan perubahan yang membawa Indonesia maju.



17