Makalah Ekonomi  [PDF]

  • 0 0 0
  • Suka dengan makalah ini dan mengunduhnya? Anda bisa menerbitkan file PDF Anda sendiri secara online secara gratis dalam beberapa menit saja! Sign Up
File loading please wait...
Citation preview

Makalah STRUKTUR EKONOMI DAN BISNIS (Disusun Sebagai Syarat untuk Mata Kuliah Pengantar Bisnis yang diampu oleh Ng Syamsiah,B .SE.,MM) Oleh Della Adelina Putri Nento



- E2119019



Riski Haras



- E2119056



Uyan Hasan



- E2119009



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) ICHSAN POHUWATO 2020/2021



KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan hidayatnya kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Struktur Ekonomi dan Bisnis” dengan baik meskipun banyak kekurangan di dalamnya. Kami sangat berharap makalah ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita mengenai buku besar dan buku pembantu serta cara mempostingnya. Dalam penyusunan makalah ini, kami menyadari bahwa ada banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, baik dari segi penyusunan, bahasan, ataupun penulisannya. Oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun, khususnya dari dosen mata kuliah guna menjadi acuan dalam bekal pengalaman bagi kami untuk lebih baik lagi ke depannya. Marisa, 23 Maret 2020



Tim Penulis



i



DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR..................................................................................................................



i



DAFTAR ISI..............................................................................................................................



ii



BAB I.......................................................................................................................................



1



PENDAHULUAN.......................................................................................................................



1



A. Latar Belakang Masalah..............................................................................................



1



B. Rumusan Masalah.......................................................................................................



1



C. Tujuan Penulisan.........................................................................................................



2



BAB II......................................................................................................................................



3



PEMBAHASAN.........................................................................................................................



3



A.



Struktur Ekonomi dan Bisnis......................................................................................



3



B.



Perubahan terhadap Struktur Ekonomi dan Bisnis.....................................................



4



BAB III.....................................................................................................................................



7



PENUTUP................................................................................................................................



7



DAFTAR PUSTAKA...................................................................................................................



8



ii



BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Struktur ekonomi dipergunakan untuk menunjukkan komposisi atau susunan sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian. Sektor yang dominan atau yang diandalkan mempunyai kedudukan paling atas dalam struktur tersebut dan menjadi ciri khas dari suatu perekonomian. sektor ekonomi menjadi sumber mata pencaharian sebagian terbesar penduduk yang ada di Negara Indonesia serta menjadi penyerap tenaga kerja yang terbesar. Struktur ekonomi dipergunakan untuk menunjukkan komposisi atau susunan sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian. Sektor yang dominan atau yang diandalkan mempunyai kedudukan paling atas dalam struktur tersebut dan menjadi ciri khas dari suatu perekonomian. Struktur ekonomi yang tengah kita hadapi saat ini sesungguhnya merupakan suatu struktur yang transisional. Kita sedang beralih struktur yang agraris ke industrial  dari struktur yang etatis ke borjulis, dari sturktur yang kedesaan/tradisional ke kotaan/modern, sementara dalam hal birokrasi dan pengambilan keputusan mulai desentralis. Cita-cita untuk mewujudkan tantanan pemerintahan, politik, ekonomi dan sosial yang lebih adil menemui momentumnya dengan berakhirnya orde baru setelah diterjang badai krisis moneter dan ekonomi yang cukup kuat. Semangat reformasi juga bergulir di seluruh pelosok tanah air yaitu dengan berkembangnya tuntutan otonomi daerah untuk meningkatkan peran dan wewenang daerah dalam mengelola potensi ekonominya. B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana perkembangan investasi Ekonomi dan Bisnis? 2. Apakah dampak yang ditimbulkan dari investasi Ekonomi dan Bisnis?



1



C. Tujuan Penulisan 1. Untuk mengetahui Bagaimana perkembangan investasi Ekonomi dan Bisnis? 3. Untuk Mengetahui dampak yang ditimbulkan dari investasi Ekonomi dan Bisnis?



2



BAB II PEMBAHASAN A. Struktur Ekonomi dan Bisnis Sektor ekonomi yang dominan atau yang diandalkan adalah sektor ekonomi yang menjadi sumber mata pencaharian sebagian terbesar penduduk serta menjadi penyerap tenaga kerja yang terbesar. Sektor ekonomi yang dominan atau andal dapat juga berarti sektor yang memberikan sumbangan terbesar terhadap produk nasional dengan laju pertumbuhan yang tinggi, yang menjadi ciri khas dari suatu perekonomian. Perekonomian Indonesia yang industrialisasi pada saat ini sesungguhnya belum mutlak, tetapi masih sangat dini. Industrialisasi di Indonesia barulah berdasarkan kontribusi sektoral dalam membentuk PDB atau pendapatan nasional. Industrialisasi yang ada belum didukung dengan kontribusi sektoral dalam penerapan tenaga dan angkatan kerja. Apabila kontribusi sektoral dalam menyumbang pendapatan dan dalam penerapan tenaga kerja diperbandingkan, maka struktur ekonomi Indonesia ternyata masih dualisme. Struktur perekonomian Indonesia yang industrialisasi pada saat ini sesungguhnya belum mutlak, tetapi masih sangat dini. Industrialisasi di Indonesia barulah berdasarkan kontribusi sektoral dalam membentuk PDB atau pendapatan nasional. Industrialisasi yang ada belum didukung dengan kontribusi sektoral dalam penerapan tenaga dan angkatan kerja. Apabila kontribusi sektoral dalam menyumbang pendapatan dan dalam penerapan tenaga kerja diperbandingkan, maka struktur ekonomi Indonesia ternyata masih dualisme. Pada umumnya negara-negara berkembang (developing countries) termasuk Indonesia disebut negara agraris dan negara-negara yang termasuk negara-negara belum berkembang (under developed countries) yang pertaniannya masih sangat tradisional dikategorikan negara agraris tradisional, sedangkan sebagian laju pertumbuhan ekonomi banyak disumbangkan oleh sektor industri. Negara-negara amerika Serikat, Jerman, Inggris, Perancis, Italy, Jepang dan Kanada yang termasuk negara industri maju, negara-negara Eropa dan negaranegara lainnya termasuk negara industri.



3



Pergeseran sturktur ekopnomi secara makro-sektoral senada dengan pergeserannya dengan keruanngan, ditinjau dari sudut pandang keruangan, struktur perekonomian telah bergeser dari struktur pedesaan menjadi struktur perkotaan. Hal ini dapat kita lihat dan kita rasakan sejak Pelita I hingga era reformasi sekarang ini. Kemajuan perekonomian di kota-kota jauh lebih besar dibandingkan dengan di pedesaan., hal ini disebabkan pembangunan industriindustri pengolahan di daerah perkotaan dan juga makin berkembangnya sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi. Dengan demikian jumlah penduduk yang tinggal di kawasan pedesaan menjadi lebih sedikit, hal ini bukan semata-mata karena perpindahan pendudik dari pedesaan ke kota untuk bekerja di pabrik-pabrik tetapi juga karena mekar dan berkembangnya kota-kota khusunya di pulau Jawa sehingga terjadi penumoukan penduduk disini. Disamping itu juga kehidupan masyarakat seharihari semakin modern yang tercermin dari perilaku konsumtif masyarakat dan juga penerapan teknologi modern untuk proses produksi oleh perusahaanperusahaan. B. Perubahan terhadap Struktur Ekonomi dan Bisnis Struktur ekonomi dapat pula dilihat berdasarkan tinjauan birokrasi pengambila keputusan. Dilihat dari sudut tinjauan ini, struktur ekonomi dapat dibedakan



menjadi



struktur



ekonomi



yang



terpusat



(sentralisasi)



dan



desentralisasi. Berdasarkan tinjauan birokrasi pengambilan keputusan, dapat dikaikan bahwa struktur perekonomian Indonesia selama era pembangunan jangka panjang tahap pertama adalah sentralistis. Dalam struktur ekonomi yang sentralistis pembuatan keputusannya lebih banyak ditetapkan oleh pemerintah pusat atau kalangan atas pemerintahan. Pemerintah daerah atau kalangan pemerintahan dibawah, beserta masyarakkkat dan mereka yang tidak memiliki akses ke pemrintahan pusat, cenderungnya mereka hanya menjadi pelaksana saja, dan dalam pembuatan perencanaan hanya sekedar sebagai pendengar. Struktur birokrasi pengambilan keputusan yang sentralistis ini terpelihara rapi selama pemerintahan orde baru, hal ini disebabkan oleh budaya atau kultur masyarakat Indonesia yang paternalistik. Walaupun Indonesia sudah merdeka 4



stengah abad dan menuju era globalisasi namun budaya ini masih sulit untuk ditngalkan, dan bahkan cenderung dipertahankan. Struktur perekonomian yang etatis dan sentralistis berkaitan erat. Pemerintah Pusat menganggap bahwa Pemerintah Daerah belum cukup mampu untuk diserahi tugas untuk melaksanakan pembangunan ekonomi. Argumentasi yang sering dijadikan legitimasi adalah karena sebagai negara sedang berkembang yang barau mulai melakukan proses pembangunan. Sehingga dalam kondisi yang demikian diperlukan peran sekaligus dukungan pemerintah sebagai agen pembangunan, sehingga menjadikannya etatis, dan sekaligus dibutuhkan pemerintahan yang kuat. Namun demikian sejak awal pembangunan jangka panjang tahap kedua (PJP II) struktur perekonomian yang etatis dan sentralistis tersebut secara berangsur mulai berkurang kadarnya. Keinginan untuk melakukan desentralisasi dan demokratisasi ekonomi makin besar. Perubahan rezim pemerintahan dari orde baru ke rezim pemerintahan era reformasi telah membawa angin segar bagi pemerintahan di daerah untuk melaksanakan pembangunan ekonomi. Hal ini seiring dengan mulai diberlakukannya UU Nomor 22 tahun 1999 dan telah diubah menjadi UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka terjadi perubahan struktur perekonomian yang etatis menjadi egaliter, yang tadinya sentralistis menjadi desentralistis. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan struktur ekonomi yang ada saat ini adalah: a. Produktivitas tenaga kerja per sektor secara keseluruhan b.



Adanya modernisasi dalam proses peningkatan nilai tambah bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi.



c. Kreativitas dan penerapan teknologi yang disertai kemampuan untuk memperluas pasar produk/jasa  yang dihasilkannya. d. Kebijakan pemerintah yang mendorong pertumbuhan dan pengembangan sektor dan komoditi unggulan. e. Ketersediaan infrastruktur yang menentukan kelancaran aliran distribusi barang dan jasa serta mendukung proses produksi. f. Kegairahan masyarakat untuk berwirausaha dan melakukan investasi secara terus-menerus. 5



g. Adanya pusat-pusat pertumbuhan baru yang muncul dalam wilayah daerah. h. Terbukanya perdagangan luar daerah dan luar negeri melalui ekspor-impor. Kepastian pemasaran atas produk-produk propinsi Gorontalo terutama pertanian dan perkebunan merupakan daya tarik bagi para investor untuk menanam investasinya di bidang tersebut. Pemasaran komoditas unggulan di bidang pertanian dan perkebunan ada yang sebatas untuk pasar lokal, tapi ada juga yang mencakup pasar nasional bahkan internasional. Hubungan yang baik antara pemerintah dengan para investor dan calon investor ditandai dengan berbagai peraturan baik peraturan pemerintah pusat maupun peraturan daerah (perda) tentang investasi dan perdagangan yang memberikan berbagai fasilitas kemudahan bagi para calon investor. Banyaknya para pengusaha dan investor yang berinvestasi dan berusaha di propinsi Gorontalo mengindikasikan adanya relasi yang baik antara pemerintah dengan para pengusaha. Secara umum aktivitas ekonomi di propinsi Gorontalo cukup berkembang yang ditandai dengan tingginya mobilitas barang dan tenaga. Kenyataan ini bisa dimaklumi jika mengingat KATIMIN merupakan tempat persinggahan dan jalur penghubung bagi daerah lainnya terutama yang melalui transportasi laut.



6



BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Pergeseran sturktur ekopnomi secara makro-sektoral senada dengan pergeserannya dengan keruanngan, ditinjau dari sudut pandang keruangan, struktur perekonomian telah bergeser dari struktur pedesaan menjadi struktur perkotaan. Hal ini dapat kita lihat dan kita rasakan sejak Pelita I hingga era reformasi sekarang ini. Kemajuan perekonomian di kota-kota jauh lebih besar dibandingkan dengan di pedesaan., hal ini disebabkan pembangunan industriindustri pengolahan di daerah perkotaan dan juga makin berkembangnya sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi. B. Saran Untuk mendukung keberhasilan suatu pembangunan ekonomi suatu daerah sebaiknya mengelola dengan baik sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya modal, serta keahlian atau kewirausahaan dan teknologi di negaranya. 



Sumber



daya



manusia



sangat



menentukan



keberhasilan



pembangunan ekonomi melalui jumlah dan kualitas penduduk. Dengan memiliki modal, sumber-sumber ekonomi yang potensial dapat diubah menjadi sumber daya ekonomi rill. Dan dengan memiliki kemampuan mengkoordinasi faktor produksi, pengetahuan, dan teknologi serta mengombinasikan faktor-faktor produksi sangat membantu usaha peningkatan produksi. 



7



DAFTAR PUSTAKA Edy Suandi Hamid, 2005, Formula Alternatif Dana Alokasi Umum (DAU) Upaya Mengatasi Ketimpangan Fiskal dalam Era Otonomi Daerah, UII Press, Yogyakarta Imamudin Yuliadi, 2001, Analisis Makroekonomi Indonesia Pendekatan IS-LM, tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Imamudin Yuliadi 2010, Makalah Analisis Ekonomi Propinsi Gorontalo Khusaini,



Mohammad,



2006,



Ekonomi



Publik:



Desentralisasi



Fiskal



dan



Pembangunan Daerah, Malang, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya (BPFE UNIBRAW). Republik Indonesia, 2004, Undang–Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Jakarta, Republik Indonesia



8