Makalah Komunikasi Politik [PDF]

Citation preview

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau mengubah sikap, pendapat, perilaku baik langsung maupun tidak langsung. Sedangkan politik adalah kajian tentang kekuasaan atau seni memerintah. Dalam praktiknya, Komunikasi politik sangat kental dalam kehidupan sehari-hari. Sebab dalam aktifitas sehari-hari tidak satupun manusia tidak berkomunikasi dan kadang-kadang sudah terjebak dalam analisis dan kajian komunikasi politik. Pada konteksnya Kehidupan politik memiliki persamaan dengan dunia komersial. Keduanya memiliki merek yang dikenal oleh masyarakat. Berbicara mengenai masalah politik dan merek di Indonesia, jika merujuk



Wasesa



(2011:2)



kekuatan



dari



branding



adalah



kemampuan



untuk



memformulasikan keunggulan-keunggulan sebuah gerakan politik menjadi sebuah persepsi tunggal yang mudah diingat dan mampu



mendorong



pengambilan



keputusan target



audience secara cepat. Jika mengambil contoh dari merek-merek komersial, kita hampir tidak pernah lagi menyebut “air mineral” tetapi langsung menyebut merek Aqua, Nestle atau Ades. Setiap menyebut salah satu merek tersebut maka dalam benak kita sudah terbayang keunggulan setiap merek. Branding ini juga yang akan membuat citra politik atau tokohtokoh politik sama dengan merek komersial. Ketika menyebut merek politik,harapannya



partai



atau



tokoh



masyarakat sudah mampumenggambarkan keunggulan-keunggulan



dari partai maupun tokoh politik dalam benak mereka. Pembentukan



citra



tentunya



didukung oleh pengolahan pesan yang disampaikan, media yang mempublikasikan serta komunikator yang menyampaikan isi pesan tersebut. Public Relations menurut Wasesa (2011:115), dimanfaatkan bukan untuk polesan luar saja melainkan dalam konteks yang lebih mendalam yang berbasis pada kepribadian sang tokoh politik. Seringkali yang terjadi PR hanya berfokus pada tampilan luar saja tapi konten dalamnya tidak diperhatikan sehingga masyarakat sering terkejut dengan sang 1



tokoh. Contoh kasus jika merujuk Wasesa (2011:115) ketika presiden menegur peserta rapat yang tertidur dalam kongres partai Demokrat. Presiden yang berupaya tampil dengan citra santun sebagai sosok presiden yang dapat menjadi teladan rakyat, tibatiba citranya rusak karena sikap tersebut. Dengan positioning sebagai presiden yang santun, sikap kecil ini jadi tampak mengganggu keseluruhan citra Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Berbeda kalau memang SBY diposisikan sebagai presiden yang tegas dan cepat bereaksi ketika terjadi sesuatu. Pencitraan dibangun melaui strategi PR politik. Strategi ini dipilih sebagai strategi untuk pencitraan karena jika merujuk Wasesa (2011:120), strategi ini memiliki keunggulan dari political advertising. Keunggulan itu diantaranya, kredibilitas pesan lebih kuat karena lebih banyak memanfaatkan third party endorser atau third program endorser. Biaya



relatif



lebih rendah



karena tidak perlu membeli space di media. Selain



itu,keterampilan penyampaian pesan dikembangkan melalui simulasi lingkungan sosial. Dari keunggulan pasti memiliki juga sisi kelemahan, yaitu proses penciptaan kredibilitas membutuhkan waktu lebih karena pesan harus dibangun berdasarkan keyakinan dan jangkauan tidak dapat



langsung



bersamaan.



Dalam



hal



ini yang ideal tentu saja



mengkombinasikan kedua strategi sehingga akan lebih efisien.



1.2 Rumusan Permasalahan 1. Mengapa PR politik sangat penting dalam membuat citra ? 2. Bagaimana peranan PR politik dalam strategi komunikasi ? 1.3 Tujuan 1. Mengetahui pentingnya PR politik dalam citra 2. Menjelaskan peranan PR politik dalam strategi komunikasi 1.4 Manfaat 1. Manfaat Teoritis Makalah ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah dan masukan atau bahan pertimbangan bagi semua pihak akan perkembangan komunikasi, khususnya di bidang public relations dalam upayanya mencapai praktek public relations yang baik. 2.



Manfaat Praktis



2



Makalah ini diharapkan memberi wawasan, pengetahuan, dan pengalaman dalam menerapkan teori ke dalam praktek sesungguhnya. Serta diharapkan bermanfaat untuk mahasiswa khususnya dalam bidang Public Relation.



BAB II 3



PEMBAHASAN 2.1 Definisi Public Relations Politik Public relations menurut Edward L. Bernays (dikutip dalam Widjaja, 2008:3) dibagi menjadi tiga pengertian yaitu, untuk memberi penerangan kepada masyarakat, pembujukan langsung terhadap masyarakat untuk mengubah sikap dan tindakan, serta usaha mengintegrasikan sikap dan tindakan masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini PR memperhatikan sikap publik, serta merencanakan dan melakukan program kegiatan untuk memperoleh penerimaan dan dukungan publik. Setelah melihat arti dari PR saat ini akan diuraikan mengenai arti dari kata politik itu sendiri. Menurut Lasswell (dikutip dalam Ardial, 2010:23), politik dirumuskan sebagai siapa, memperoleh apa, kapan, dan bagaimana caranya (who, gets, what, when, how). Selain itu politik juga dipahami sebagai bagaian nilai-nilai oleh yang berwenang, kekuasaan, dan pemegang kekuasaan. Pengaruh dan tindakan diarahkan untuk mempertahankan dan memperluas tindakan lainnya. Definisi lain tentang politik diungkapkan oleh Robert Dahl (dikutip dalam Ardial, 2010:23), politik adalah aturan, kekuasaan, pengaruh, wewenang, dan pemerintahan sebagai cakupan politik. Meskipun demikian Rush dan Althof (dikutip dalam Ardial, 2010:24), mengakui bahwa kekuasaan dapat dipandang sebagai titik sentral studi politik sehingga proses politik adalah gabungan peristiwa yang berhubungan satu sama lain berdasarkan kekuasaan. Uraian di atas menjelaskan mengenai arti dari PR dan politik secara terpisah. Melihat pengertian dari PR dan politik, jika dikaitakan kedalam kajian politik maka makna dari PR politik pun akan berubah, seperti yang diungkapkan oleh Stromback: Political Public Relations is the management process by which organization or individual actor for political purposes, through put communication and action, seeks to influence and to establish by maintain beneficial relationships and reputations with its key put help support its mission and achieve its goals (Stromback 2011:23). Dapat disimpulkan bahwa PR politik merupakan proses manajemen bagi organisasi maupun individu kaitanya dengan tujuan politik, dengan menggunakan komunikasi dan aksi 4



harapannya dapat memperoleh tujuan utama melalui hubungan dan reputasi yang baik (citra positif) 2.2 Perbedaan Public Relation dengan Public Relation Politik Sekalipun PR Politik merupakan termasuk dalam anatomi PR namun Stromback dan Kiousis (2013, p. 4) mengidentifikasikan beberapa perbedaan antara political public relations dengan public relations secara umum, yakni sebagai berikut: a. Political public relations meliputi seluruh aktivitas-aktivitas public relations yang dilakukan oleh organisasi dan individu untuk tujuan politik, termasuk partai politik dan kandidatnya, sektor-sektor pemerintah dan publik, serikat pekerja, bisnis komersial, kelompok kepentingan, dan organisasi non profit yang berusaha mempengaruhi proses atau hasil dalam politik. b. Political public relations tidak saja berpusat pada aspek komunikasi semata namun juga membutuhkan aksi atau tindakan. Seorang aktor politik yang lihai bermain citra tidak akan memperoleh dukungan publik dalam periode waktu yang panjang apabila representasi tidak berbanding lurus dengan realitasnya yang terbentuk. c. Political public relations menekankan pentingnya relationship setara dengan reputasi. Reputasi bukan outcome atau dampak dari kinerjanya. Relationship dan reputasi bekerja secara paralel dalam PR Politik. d. Political public relations dalam konteks tertentu membutuhkan penerapan model tradisional PR seperti publicity dan public information sekalipun dipandang tidak ideal. PR Politik tidak sekedar mengenai ada atau tidaknya divisi maupun departemen PR yang harus dimiliki oleh aktor politik. Bukan pula konsultan komunikasi yang tersedia pada saat menjelang pemilihan umum. PR Politik lebih banyak menuntut adanya karakter dan kapasitas aktor politik menguasai kebutuhan publik serta membangun sinergi harmonis dengan para stakeholders. Sekalipun strategi, teknik serta taktis PR dibutuhkan namun integritas aktor politik menjadi core business dalam proses keberlangsungan politik.



5



Penempatan PR juga diidentifikasikan secara berbeda oleh Stromback dan Kiousis (2013, p. 4- 6) apabila ditinjau dari domain dimana PR tersebut berada. Mereka menjelaskan sepuluh aspek perbedaan antara konteks politik dengan konteks korporat : a. Politik selalu berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan normatif yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Hal ini berangkat dari fakta bahwa politik bersentuhan dengan otoritas pembuatan keputusan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pembuat kebijakan demokratis dan semua pihak yang bekerja di pemerintahan dan sektor publik harus selalu mempertimbangkan kepentingan umum. Hal ini berbeda dengan ranah korporat dimana pertimbangan akan kepentingan publik bersifat opsional atau tidak wajib. b. Jumlah publik dan pemangku kepentingan dalam politik lebih besar dibandingkan jumlah publik dalam konteks korporat, karena semua orang atau warga negara dapat termasuk sebagai pemangku kepentingan dalam politik. c. Jumlah regulasi dan tingkat transparansi dalam politik lebih besar dibandingkan dalam korporat. d. Mata uang utama dalam bisnis ialah kapital atau modal, akan tetapi mata uang utama dalam politik adalah ide dan kekuasaan sehingga produk yang dihasilkan dalam politik lebih bersifat intangible. Namun, hubungan antara organisasi atau aktor politik dengan produk politiknya lebih kuat daripada hubungan antara produk atau jasa dalam bisnis. e. Proses politik pada akhirnya menentukan siapa yang menang dan kalah. Misalnya dalam pemilihan umum, kemenangan seseorang berarti kekalahan yang lain. Dalam hal ini kompromi mungkin saja terjadi, namun tidak semua orang bisa mendapatkan hasil kebijakan seperti yang diinginkan. Serangkaian kebijakan yang diterima berarti penolakan serangkaian kebijakan yang lain. f. Organisasi dan aktor politik lebih banyak bergantung pada media berita dan pemberitaannya dibandingkan sektor bisnis komersial. Organisasi politik tidak dapat mengontrol komunikasi mereka bagaimana mereka dan kepentingan yang mereka wakili direpresentasikan kepada publik yang berbeda-beda dan berjumlah besar. Oleh karena itu, 6



organisasi politik membutuhkan media massa dan para jurnalisnya sebagai media komunikasi serta watch dog penjaga yang bersikap kritis terhadap pemegang kekuasaan politik. g. Tingkatan konflik dalam politik lebih tinggi dibandingkan dalam konteks korporat. Politik berkaitan dengan pertarungan serta pertentangan ide-ide, wacana dan kekuasaan. Proses politik akan menghasilkan pihak yang menang dan yang kalah. Keputusan politik juga memiliki implikasi sejumlah besar pemangku kepentingan dan seluruh bagian masyarakat. Tingkat ketajaman konflik juga dipengaruhi oleh keterampilan mempengaruhi media mengingat media memiliki kecenderungan yang kuat untuk lebih fokus pada konflik politik. h. Manajemen dan komunikasi krisis dalam politik berbeda dengan konteks korporat. Hal ini karena pihak oposisi dan media dapat berkepentingan memunculkan persepsi mengenai krisis dalam politik dan siapa yang bertanggung jawab terhadap krisis tersebut. Maka, krisis dalam konteks politik lebih bersifat sebagai persepsi daripada kondisi objektif yang sebenarnya. i. Organisasi politik bergantung lebih banyak pada anggota, aktivis, dan relawan daripada organisasi-organisasi komersial. Karyawan yang dibayar memiliki peran yang lebih kecil dalam organisasi politik, dibandingkan dalam konteks korporat. Organisasi politik lebih banyak mengandalkan relawan dan anggotanya, sehingga organisasi politik memiliki kebutuhan yang lebih besar untuk merekrut, mengorganisir dan memobilisasi relawan dan pendukungnya. j. Ukuran kesuksesan dan “keputusan membeli” dalam konteks politik dan korporat sangat berbeda. Dalam konteks korporat, kesuksesan diukur berdasarkan indikator finansial, seperti penjualan, pangsa pasar, harga saham dan profit. Dalam konteks politik, ukuran objektif dalam kesuksesan hanya dapat dilihat saat hari pemilihan umum, saat aktor politik berhasil mengumpulkan jumlah suara, terlegitimasi dan terimplementasinya keputusan politiknya. 2.3 Peran Public Relation Politik 



IDENTITAS, Public relations diharapkan dapat menciptakan seseuatu identitas seseorang atau sebuah organisasi yang tepat. Identitas tersebut harus memiliki nilia-nilai kuat yang 7



berkaitan dengan orang atau perusahaan tersebut. Bagaimana public relations dapat membuat suatu identitas yang baik dan positif? Public relations harus lebih kreatif dan jujur dalam proses pembuat identitas tersebut. 



KOMUNIKASI, setelah identitas tersebut dibuat dengan matang dan tepat, pesan identitas tersebut dikemas dengan baik dan menarik untuk dikomunikasinya oleh praktisi Public Relations dengan media cetak atau elektronik atau mungkin dengan media langsung berdiskusi dengan public yang bekaitan.







INTERPRETASI, pesan yang dikomunikasi oleh praktisi public relations diharapkan memberi stimulus sehingga terjadi proses pemaknaaan pesan oleh public terhadap pesan tersebut.







PERSEPSI, pesan yang diinterpretasikan oleh public akan menjadi perang kognitif bagi si penerima pesan (komunikan), jika komunikan tersebut bersifat pasif,kemungkinan pesan tersebut dapat diterima dengan mudah dan cepat dimengerti, tetapi bila komunikan tersebut bersifat lebih kritis maka akan menjadi suatu tantangn bagi praktisi public relations bagaimana untuk menyelarasakan atau mencapai harapan persepsi public terhadap citra seseorang atau organisasi tersebut.







CITRA, pembuatan identitas yang baik dan kuat, begitu juga mengkomunikasikan pesannya dengan efektif dan tepat, sehingga interpretasi pesan dapat berjalan dengan mudah dan memberikan hasilkan persepsi publikyang diharapkan, maka citra positif dari seseorang atau organisasi sudah terbentuk dengan berhasil yang dilakukan oleh peran praktisi public relations.







REPUTASI, memiliki citra yang baik atau positif , atau lebih sederhananya menjadi popular hal tersebut tidaklah cukup. Pembanguan citra harus disertai bagaimana dapat menghasilkan suatu reputasi yang nyata dan selaras dengan apa yang dibangun melalui identitas positif yang melekat pada citranya. Citra yang memiliki karakter,dan karakter harus memiliki identitas yang kuat, karakter bagaikan pohon, sedangkan reputasi bagikan bayangan. Dimana ada pohon selalu ada bayangan.



2.4 Jenis Public Relation politik 8



McNair (2011) mengidentifikasikan terdapat empat jenis aktivitas PR Politik yaitu : 1. Melakukan manajemen media. Manajemen media merupakan kegiatan-kegiatan yang sengaja dirancang untuk menjawab kebutuhan dan tuntutan media. Dalam konteks ini, PR Politik memaksimalkan akses serta meningkatkan pemberitaan politisi di media tanpa mengeluarkan biaya. 2. PR Politik melakukan tinjauan mengenai pengelolaan citra (image management). Di satu sisi, pengelolan citra ditujukan untuk citra pribadi politisi atau individu. Citra ini harus dibentuk dan disesuaikan dengan tujuan organisasi, di sisi lain, pengelolaan juga dilakukan pada citra organisasi politik. 3. PR Politik seharusnya mengembangkan komunikasi internal organisasi. Kegiatan ini meliputi menyiapkan saluran komunikasi. Sama halnya yang dilakukan perusahaan modern saat ini yakni rutin mendukung komunikasi internalnya guna memaksimalkan efisiensi organisasi. Demikian pula dengan partai politik, harus mengembangkan struktur komunikasi internal yang efektif. 4. Kegiatan manajemen informasi. Di era informasi ini, dibutuhkan pengelolaan pesan sehingga publik memperoleh informasi yang memadai mengenai aktor politik dan kebijakannya. Informasi adalah senjata ampuh dalam politik guna membangun opini publik serta menyebarkan pengaruh.



2.5 contoh aplikasi Public Relation Politik 



Kemenangan Soesilo Bambang Yudhoyono dua kali berturut-turut.



Terpilihnya pasangan SBY-JK sebagai presiden dan wakil presiden merupakan hasil kerja media dengan sentuhan PR Politik dan iklan politik. Pada pemilu legislative tahun 2009, Partai Demokrat mampu memenangkan pemilu dengan kegiatan PR Politik yang terencana dengan menggunakan SBY sebagai agent voter yang sangat popular sehingga personifikasi SBY mampu menjadi target voter bagi democrat. Kemenangan itu berlanjut pada pemilu presiden yang dimenangkan oleh pasangan SBY-Boediono. Dari berbagai hasil survey perilaku pemilih membuktikan bahwa tingkat elektabilitas SBY pada saat itu memang paling tinggi sehingga siapapun pasangannya tidak akan mampu ditandingi oleh pasangan lain.



9



Terlepas dari itu, personalitas SBY sebagai tokoh politik paling populer tidak serta merta muncul. Penampilan dan gaya komunikasi SBY kepada khalayak yang tertata, runut dan menarik adalah kerja-kerja professional PR yang selalu mendampinginya selama itu. Bahkan dalam berbagai kesempatan penampilan di depan publik, SBY dikelola oleh tim kampanye yang solid dan professional bahkan setelah ia menjadi presiden sekalipun.



BAB III PENUTUP



10



3.1 Kesimpulan PR politik merupakan proses manajemen bagi organisasi maupun individu kaitanya dengan tujuan politik, dengan menggunakan komunikasi dan aksi harapannya dapat memperoleh tujuan utama melalui hubungan dan reputasi yang baik (citra positif). Ada beberapa peran PR politik yaitu identitas, komunikasi, interpretasi, persepsi, citra dan reputasi. Jenis-jenis aktivitas PR politik yaitu melakukan manajemen media, PR politik melakukan tinjauan mengenai pengelolaan citra (image management), PR politik seharusnya mengembangkan komunikasi internal organisasi, kegiatan manajemen informasi. Salah satu contoh PR politik yaitu kemenangan Bpk SBY dua kali berturut-turut. 3.2 Saran Menyadari bahwa makalah kami masih jauh dari kata sempurna, kedepannya kami akan lebih fokus dan detail dalam menjelaskan tentang makalah di atas dengan sumber-sumber lebih banyak yang tentunya dapat di pertanggung jawabkan.



DAFTAR PUSTAKA



11



Lampe, Ilyas. 2010. Konsep dan Aplikasi Public Relations Politik Pada Kontestasi Politik di Era Komunikasi. JURNAL ACADEMIA Fisip Untad. Volume 2, No. 2. Indrayani, Inri Inggrit. 2015. Mengkaji PR politik: Sebuah Tinjauan Teoritis dan Empiris. Surabaya. Brahmana, Bima Aulia. 2013. Manajemen Public Relations Politik dalam Upaya Memperbaiki Citra Positif. Malang



12