Makalah Krisis Moneter [PDF]

Citation preview

BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang Peredaran uang beredar perlu menjadi suatu syarat kehati-hatian yang dilakukan oleh Bank Central selaku otoritas moneter ketika sampai di masyarakat. Hal ini menjadi suatu pemikiran yang sangat penting untuk bisa otoritas moneter menjaga kestabilan moneter, sehingga terciptanya kondisi perekonomian yang harmonis. Keharmonisan kondisi moneter dalam perekonomian dapat terlihat bagaimana kondisi di dunia usaha tetap bisa menghasilkan output yang tinggi. Peran dan kebijakan moneter akan berbanding terbaik dengan kebijakan pemerintah. Suatu sisi yang harus menjaga suatu perekonomian agar berjalan dengan baik dan berkesinambungan serta mampu berjalan sesuai dengan arah pembangunan. Suatu kondisi inflasi yang sangat besar, ketika jumlah uang beredar, tentunya stabilitas moneter harus dijaga secara maksimal dengan menyerap uang dari masyarakat dengan mengadakan kebijakan menaikan tingkat suku bunga agar terserap dana dari masyarakat, sebaliknya ketika keadaan lagi deflasi, kelesuan dari perekonomian, Bank Indonesia, melakukan kebijakan untuk menyebarkan uang di masyarakat, dengan cara menurunkan tingkat suku bunga, agar bergerak sektor riil secara baik. Pentingnya kebijakan moneter ini, merupakan stimulus yang berharga bagi perekonomian. Kestabilan makroekonomi yang telah dicapai ini bukanlah sesuatu yang diperoleh secara cumacuma. Kestabilan makroekomi ini merupakan hasil dari sebuah upaya yang konsisten yang dilakukan oleh Bank Indonesia bersama Pemerintah melalui kebijakan moneter, perbankan, dan fiskal. Di bidang moneter, strategi kebijakan moneter untuk secara konsisten diarahkan pada kestabilan harga melalui pencapaian target inflasi jangka panjang dengan tetap memberikan ruang gerak pada pemulihan ekonomi jika inflasi bergerak pada arah yang kondusif. Di bidang perbankan, restrukturisasi dan reformasi sektor perbankan terus dilakukan untuk memperbaiki struktur neraca perbankan sekaligus memperkuat infrastuktur menuju sistem



1



perbankan yang tangguh yang ikut memberikan kontribusinya dalam menciptakan stabilitas sistem keuangan. Kestabilan moneter dan makro ini juga didukung oleh keberhasilan pemerintah dalam konsolidasi fiskal sehingga kesinambungan keuangan pemerintah dapat terjaga Kestabilan moneter dan makroekonomi yang telah kita capai ini adalah sebuah kondisi yang harus kita jaga keberadaannya. I.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas kami dapat merumuskan masalah sebagai berikut: 1. Apa Pengertian Krisis Moneter dan Kebijakan Moneter? 2. Apa yang Menjadi Tolak Ukur Stabilitas Mineter? 3. Bagaimana Sistem Perbankan dan Moneter Indonesia? 4. Bagaiamana Peranan Kebijakan di Negara Berkembang? 5. Bagaimana Peranan Bank Indonesia dalam Stabilitas Keuangan? I.3 Tujuan Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dalam penulisan makalah ini sebagai berikut: 1. Untuk Mengetahui Apa Pengertian Krisis Moneter dan Kebijakan Moneter 2. Untuk Mengetahui Apa yang Menjadi Tolak Ukur Stabilitas Moneter 3. Untuk Mengetahui Bagaimana Sistem Perbnkan dan Moneter Indonesia 4. Untuk Mengetahui Bagaimana Peranan Kebijakan di Negara Berkembang 5. Untuk Mengetahui Bagaimana Peranan Bank Indonesia dalam Stabilitas Keuangan



2



BAB II ISI 2.1. Pengertian Krisis Moneter dan Kebijakan Moneter Krisis Moneter adalah krisis finansial yang dimulai pada Juli 1997 di Thailand, dan memengaruhi mata uang, bursa saham dan harga aset lainnya di beberapa negara Asia, sebagian Macan Asia Timur. Peristiwa ini juga sering disebut krisis moneter (“krismon”) di Indonesia. Krisis ini membawa berbagai masalah di Indonesia, terutama di bidang ekonomi. Tingginya krisis menyebabkan memperparah perekonomian di Indonesia. Melemahnya pertumbuhan perekonomian Indonesia yang disebabkan oleh merosotnya nilai tukar dollar Amerika, diperparah lagi oleh peristiwa dalam dunia perdagangan seperti yang diungkapkan oleh Adwin S. Atmadja dalam Jurnal Akuntansi dan keuangan tahun 1999 bahwa krisis ekonomi di Indonesia terjadi akibat adanya Domino Effect dari terdepresiasinya mata uang Thailand (bath) dan negara lainya, dimana salah satunya telah mengakibatkan terjadinya lonjakan harga barang-barang yang diimpor Indonesia dari luar negeri yang menyebabkan lonjakan harga dalam negeri secara drastis. Dari berbagai latarbelakang penyebab terjadinya krisis moneter tersebut mengakibatkan beberapa masalah ekonomi seperti inflasi yang tinggi dan masalah sosial yang tak kunjung selesai seperti pengangguran. Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat berupa standar bunga pinjaman, kapitalisasi untuk bank atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain. Kebijakan moneter dilakukan antara lain dengan mengatur suku bunga, giro wajib minimum, intervensi dipasar valuta asing dan sebagai tempat terakhir bagi bank-bank untuk meminjam uang apabila mengalami kesulitan likuiditas. Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu : 3



1.



Kebijakan Moneter Ekspansif / Monetary Expansive Policy



Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang edar 2.



Kebijakan Moneter Kontraktif / Monetary Contractive Policy



Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang edar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy) Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain : 1.



Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation) Operasi pasar terbuka adalah cara



mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang. 2.



Fasilitas Diskonto (Discount Rate) Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah duit yang



beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum kadangkadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang. 3.



Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio) Rasio cadangan wajib adalah



mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio. 4.



Himbauan Moral (Moral Persuasion) Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk



mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia. 4



Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap hargaharga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005 Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang . Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter seperti uang beredar atau suku bunga dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Secara operasional, pengendalian sasaran-sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen, antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Bank Indonesia juga dapat melakukan cara-cara pengendalian moneter berdasarkan Prinsip Syariah. 2.2. Tolak Ukur Stabilitas Moneter Tolak ukur stabilitas moneter, diantaranya : a. Laju Inflasi b. Suku Bunga c. Nilai Tukar Mata Uang d. Ekspektasi Masyarakat Tolak ukur stabilitas moneter yang dilihat dari inflasi mendorong Bank Indonesia untuk melakukan kebijakan sebagai otoritas moneter dengan menaikan tingkat suku bunga, agar minat masyarakat untuk menabung tinggi, sehingga kondisi di sektor akan stabil dan tidak terjadi efek kenaikan harga yang tinggi. Kenaikan harga tinggi menyebabkan daya beli akan rendah dan tidak bergairahnya sektor riil sehingga perlu dilakukan stabilisasi dengan menaikan tingkat suku bunga. Selain menjaga suku bunga, Bank Indonesia perlu menstabilkan dari sisi perubahan nilai tukar rupiah, agar tetap menjaga kestabilan harga-harga di dalam negeri dan faktor penarik bagi



5



luar negeri. Memang ada kalanya nilai tukar rupiah yang rendah, dapat menarik dari sisi daya beli luar negeri dan memberikan dampak positif dalam pembangunan. 2.3. Sistem Perbankan dan Moneter Indonesia Bank-bank atau lembaga-lembaga yang ikut menciptakan uang giral termasuk dalam sistem moneter. Di Indonesia, yang digolongkan ke dalam sistem moneter adalah otoritas yaitu Bank Indonesia, dan bank pencipta uang giral. Oleh karena itu, sistem perbankan merupakan bagian dari suatu sistem moneter. Fungsi pokok otoritas moneter antara lain: a. Mengeluarkan uang kertas dan logam b. Menciptakan uang primer c. Memelihara cadangan devisa nasional d. Mengawasi sistem moneter Fungsi sistem moneter 1. Menyeleggarakan mekanisme lalu lintas pembayaran yang efisien sehingga mekanisme tersebut dapat dilakukan secara cepat, akurat dan dengan biaya yang relatif kecil. 2. Melakukan fungsi intermediasi guna mempercepat pertumbuhan ekonomi. 3. Menjaga kestabilan tingkat bunga melalui kebijakan moneter.6 2.4. Peranan Kebijakan Moneter di Negara Berkembang Tugas kebijakan moneter pada umumnya jauh lebih berat dan rumit jika dibandingkan dengan di negara maju. Ada beberapa faktor menyebabkan hal ini. Pertama, tugas untuk menciptakan penawaran uang yang cukup sehingga pertambahannya dapat selalu selaras dengan jalannya pembangunan yang memerlukan disiplin kuat di kalangan penguasa moneter dan juga di pihak pemerintah. Kekurangan modal, dan terbatasnya pendapatan pemerintah sering kali menimbulkan dorongan yang sangat kuat bagi pemerintah untuk meminjam secara berlebihan pada bank Sentral. Jika ini, dilakukan laju pertambahan jumlah uang tunai dan akan menjadi lebih cepat dari yang diperlukan. Kedua, Bank sentral di negara berkembang harus lebih teliti



6



dan berhati-hati mengawasi perkembangan penerimaan valuta asing dan mengawasi kegiatan dalam sektor luar negeri (ekspor dan impor). Kegiatan di sektor ini sangat mudah menimbulkan inflasi negar tersebut, karena harga mentah yang diekspor selalu naik turun. Maka, penerimaan dari kegiatan ekspor selalu mengalami perubahan yang tidak teratur. Adakalanya tingkat kenikan yang besar sekali, dan ada kalanya sangat merosot, akibat dari naik turunnya pendapatan ekspor kepada ketabilan ekonomi dan kelancaran pembangunan. Dengan meningkatkan ketelitian dari kebijakan moneter yang lebih berhati terhadap pengeluaran uang dalam negeri dan perdagangan luar negeri, ketabilan jumlah uang beredar akan lebih terarah dan akan menjadi penyeimbang dalam kebijakan yang dilakukan untuk pengeluaran pemerintah yang dapat disebuut dengan kebijakan fiskal. Efektifitas kebijakan moneter yang dapat terlihat bagaimana mengembangkan sektor pedesaan dengan baik untuk menyalurkan ke dalam unit yang membutuhkan. Berkaitan dengan lembaga ekonomi, terkandung konsep mengenai pasar desa dan kemudian konsep modern mengenai agropolitan, kota pertanian sebagai pusat perdagangan dan pelayanan jasa masyarakat pertanian. Lembaga pasar dan agropolitan ini memfasilitasi proses terbentuknya pasar dan ekonomi pasar. Perdagangan dan jasa membutuhkan alat pembayaran yaitu uang. Karena itu, perkembangan pasar ikut menumbuhkan proses monetisasi pedesaan. Di daerah pedesaan, bank akan memiliki corak tersendiri yang diwarnai oleh perilaku masyarakat pedesaan. Karena itu, kemudian timbul konsep, mengenai Bank Pedesaan (rural bank) sebagai lembaga intermediasi untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Di Indonesia, Bank rakyat Indonesia (BRI) merupakan model bank pedesaaan dengan ciri BRI Unit desanya yang berhasil memfasilitasi proses monetisasi pedesaan. Untuk negera berkembang, diperlukan suatu kerjasama dengan setiap Bank Umum agar mampu sebagai Bank yang dapat memberikan pinjaman selaras dengan kebijakan pemerintah untuk membantu permodalan pada UMKM. Namun prinsip penggunaan modal yang diberikan kepada UMKM, diperlukan perhatian yang selektif agar bisa menjadi cara untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi. Terhadap lembaga asing, juga diperlukan sautu kehati-an dalam melakukan seleksi, agar terjadinya profesionalisme dalam tindakan yang bersifat kebijakan moneter.



7



2.5. Peranan Bank Indonesia dalam Stabilitas Keuangan Bank Indonesia memiliki lima peran utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Kelima peran utama yang mencakup kebijakan dan instrumen dalam menjaga stabilitas sistem keuangan itu adalah : 



Pertama, Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain







melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Kedua, Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga







keuangan yang sehat, khususnya perbankan. 8 Ketiga, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bila terjadi gagal bayar (failure to settle) pada salah satu peserta dalam sistem sistem pembayaran, maka akan timbul risiko potensial yang cukup serius







dan mengganggu kelancaran sistem pembayaran. Keempat, melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Melalui pemantauan secara macroprudential, Bank Indonesia dapat memonitor kerentanan sektor keuangan dan mendeteksi potensi kejutan (potential shock) yang berdampak pada







stabilitas sistem keuangan. Kelima, Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistim keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai lender of the last resort (LoLR).



Dengan demikian, Bank Indonesia sangat berperan dalam menjalankan kebijakan moneter secara makro prudential dengan instrumen yang telah ada. Bank Indonesia akan menjalankan suatu kebijakan untuk melihat bagaimana proses kebijakan moneter bisa terlaksana dengan baik dan tidak menimbulkan suatu permasalahan secara makro ekonomi. Namun banyak permasalahan yang timbul sebagai dampak dari persoalan mikro ekonomi seperti asuransi yang sangat berpengaruh dengan perekonomian dan sebagai control yang lebih jelas, dibuatlah lembaga yang memantau kebijakan moneter dengan fungsi mikro prudential yang sudah dibentuk yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan : 1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel,



8



2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan 3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan dan sektor Pasar Modal . Dengan berkolaborasinya Bank Indonesia dan Otoritas jasa keuangan, tentunya akan memudahkan tugas dalam mengawasi segala permasalahan hingga ke bagian yang terkecil. 2.6. Esensi Kebijakan Moneter dalam Pembangunan Bank Sentral adalah lembaga yang melaksanakan pengendalian moneter dengan melakukan serangkaian kebijakan moneter. Yang dimaksud dengan kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah dalam mengatur jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga. Kebijakan moneter bertujuan untuk mengawasi dan mempengaruhi kestabilan, kegiatan dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Sentral berupa kebijakan kuantitatif dan kualitatif. 1. Kebijakan Kuantitatif a. Open Market Operation (menjual atau membeli surat berharga) Bank Sentral melakukan jual beli surat-surat berharga untuk mempengaruhi jumlah uang beredar. Jika terjadi kelebihan uang beredar, Bank Sentral mengambil kebijakan moneter dengan menjual SBI (Sertifikat Bank Indonesia), sehingga sebagian uang masyarakat yang beredar dapat ditarik. Sebaliknya, bila perekonomian kekurangan jumlah uang beredar, untuk mendorong perekonomian pemerintah membeli SBI. 9 b. Reserve Requirement (Mempengaruhi cadangan minimum) Bank Indonesia menetapkan dana cadangan tetap bank umum pada Bank Indonesia. Bank Indonesia dapat membuat perubahan atas tingkat cadangan minimum yang harus disimpan bank umum. Seandainya Bank Sentral mengganggap bahwa jumlah uang beredar sudah terlalu banyak, bank umum telah berlebihan dalam menyalurkan kreditnya maka bank sentral dapat



9



menaikan cadangan wajibnya, demikian pula sebaliknya. Dengan adanya kenaikan cadangan wajib, akan mengurangi ekspansi kredit. c. The Discount Rate (Mempengaruhi tingkat bunga diskonto) Bank Indonesia dapat merubah, menaikan atau menurunkan suku bunga untuk mempengaruhi peredaran uang. Bila permintaan uang meningkat, Bank Indonesiamenaikan tingkat suku bunga pinjaman yang berakibat mengurangi permintaan kredit dan memperbesar juga uang beredar dan sebaliknya.10 2. Kebijakan Kualitatif a. Selective Credit Control (Pengawsan terhadap kredit) Pemberian kredit pada sektor produktif. Yang diawasi adalah corak pinjaman dan bentuk investasi yang dilakukan Bank Umum. b. Moral Suasion Bank Sentral dapat melakukan himbauan menggunakan tulisan atau lisan berupa ajakan untuk untuk melakukan atau tidak suatu tindakan tertentu. Misalnya, Bank Indonesia mengajak bankbank nasional maupun Bank Asing mengusahakan penurunan tingkat bunga. 10



10



BAB III KESIMPULAN Kesimpulannya, pada tahun 1997 Indonesia mengalami kegoncangan perekonomian akibat kirisis yang berkepanjangan. Dengan kebijakan moneter yang di ambil pemerintah atau tepatnya Bank Indonesia yaitu dengan menekan lajunya uang beredar dan menstabilkan suku bunga SBI perekonomian Indonesia semakin membaik. Akibat adanya pengalaman krisis moneter tersebut DPR membuat persetujuan yaitu Undang Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang mengamanatkan suatu perubahan yang sangat mendasar dalam hal pengelolaan moneter. Dalam UU tersebut, pemikiran ulang ini diformulasikan dalam suatu tujuan kebijakan moneter yang jauh lebih fokus dibandingkan dengan UU sebelumnya, yaitu “mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah”.



11



DAFTAR PUSTAKA Maya, M, Umar., 2015, Peran dan Kebijakan Moneter Terhadap Perekonomian, Jurnal Wira Ekonomi Mikroskill. http://oliph-s.blogspot.com/2012/04/krisis-ekonomi-dan-kebijakan-moneter-di.html?m=1



12