Makalah Pemberdayaan Ekonomi Kelompok 1 ES-3D [PDF]

Citation preview

MAKALAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah “Pemberdayaan Ekonomi” Dosen Pengampu: Vida Maria Ulfa, M. M.



Disusun Oleh: Kelompok 1 1. Nur Nazilatul Falah



(126402202139)



2. Ria Alinda



(126402202148)



3. Siti Uswatun Khasanah



(126402202159)



4. Wella Nur Vira H.



(126402202169)



5. Alief Viery Ramadhani



(126402203179)



JURUSAN EKONOMI SYARIAH 3D FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN SATU TULUNGAGUNG SEPTEMBER 2021



KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penyusunan dapat menyelesaikan makalah dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Miskin” tepat pada waktunya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ke zaman yang penuh cahaya ilahi. Dengan terselesaikannya pembuatan makalah ini kami sebagai penyusun tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada : 1. Prof. Dr. Maftukhin, M.Ag. selaku Rektor UIN Satu Tulungagung. 2. Vida Maria Ulfa, M. M. selaku Dosen Pengampu mata kuliah Pemberdayaan Ekonomi 3. Orang tua yang mendukung baik secara materiil dan doa dalam pembelajaran pembuatan makalah ini. 4. Teman-teman Ekonomi Syariah kelas 3D. Demikian yang dapat kami sampaikan, kami menyadari bahwa makalah yang kami susun ini masih terdapat kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Untuk itu kami menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan ke arah kesempurnaan. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi kami maupun pembaca. Akhir kata kami sampaikan terima kasih. Tulungagung, 1 September 2021



Penyusun



i



KATA PENGANTAR.......................................................................................................i DAFTAR ISI......................................................................................................................ii BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang.........................................................................................................1 B. Rumusan Masalah....................................................................................................2 C. Tujuan .....................................................................................................................2 BAB II PEMBAHASAN A. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat....................................................................3 B. Pendekatan yang Tepat............................................................................................4 C. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat..........................................................................6 D. Tahap-Tahap Pemberdayaan Masyarakat................................................................9 E. Kedewasaan Sikap Masyarakat...............................................................................10 F. Sasaran Pemberdayaan............................................................................................11 G. Pendekatan Pemberdayaan......................................................................................14 BAB III PENUTUP A. Kesimpulan..............................................................................................................17 B. Saran........................................................................................................................18 DAFTAR PUSTAKA........................................................................................................19



ii



BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Indonesia merupakan negara yang sampai saat ini belum berhasil mengantisipasi kemiskinan. Masalah kemiskinan menjadi topik sentral di Indonesia, sejak masa reformasi dilanda krisis multi dimensional pada tahun 1998. Kemiskinan merupakan masalah utama pembangunan diberbagai bidang yang ditandai dengan kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian dan ketidakmampuan menyampaikan aspirasi. Secara sosial ekonomi kemiskinan dapat menjadi beban masyarakat, menyebabkan rendahnya kualitas dan produktifitas masyarakat serta rendahnya partisipasi aktif masyarakat. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam bentuk penerapan hukum dan undang-undang. Dalam pembukaan UndangUndang Dasar 1945, disebutkan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum dapat ditingkatkan apabila kemiskinan dapat dikurangi. Kemiskinan dapat dikurangi apabila ada pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan pemerataan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur serta akses berusaha dan memperoleh kesempatan kerja serta stabilitas keamanan dan tidak adanya gejolak sosial. Apabila pertumbuhan dan pemerataan tidak dapat dilaksanakan dan stabilitas keamanan tidak terkendali, akan berdampak meningkatnya tingkat kemiskinan. Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat. Melalui UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata dan berkesinambungan. Kewajiban tersebut bisa dipenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi sumber daya keuangannya secara optimal sehingga mampu menyelenggarakan proses pembangunan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi guna terciptanya kesejahteraanmasyarakat. 1



Untuk mencapai tujuan negara, pemerintah harus menjalankan fungsinya dengan baik. Ryaas Rasyid mengemukakan fungsi pemerintahan yaitu melakukan pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan pengaturan.1 Dalam fungsi pelayanan, pemerintah sebagai aparatur negara berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam fungsi pembangunan, pemerintah sebagai pemacu pembangunan di wilayahnya, dimana pembangunan ini mencakup segala aspek kehidupan tidak hanya fisik tapi juga mental spriritual. Pemberdayaan dimaksud agar dapat mengeluarkan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat sehingga tidak menjadi beban pemerintah. Sedangkan pengaturan diterapkan sebagai regulator yang mengatur jalannya sistem pemerintahan sehingga tercipta kestabilan dalam berbagai bidang. Hal ini akan mempermudah pemerintah untuk mencapai tujuan negara. B. Rumusan Masalah 1.



Bagaimana pengertian pemberdayaan masyarakat?



2.



Bagaimana pendekatan pemberdayaan masyarakat yang tepat?



3.



Bagaimana tujuan pemberdayaan masyarakat?



4.



Bagaimana tahap-tahap pemberdayaan masyarakat?



5.



Bagaimana kedewasaan sikap masyarakat?



6.



Bagaimana sasaran pemberdayaan?



7.



Bagaimana pendekatan pemberdayaan?



C. Tujuan Pembahasan 1.



Untuk mengetahui pengertian pemberdayaan masyarakat



2.



Untuk mengetahui pendekatan pemberdadayaan masyarakat yang tepat



3.



Untuk mengetahui tujuan pemberdayaan masyarakat



4.



Untuk mengetahui tahap-tahap pemberdayaan masyarakat



5.



Untuk mengetahui kedewasaan sikap masyarakat



6.



Untuk mengetahui sasaran pemberdayaan



7.



Untuk mengetahui pendekatan pemberdayaan



Muhadam Labolo, Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pengembangannya, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 34 1



2



BAB II PEMBAHASAN A. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat Terdapat beberapa versi pengertian tentang apa itu pemberdayaan komunitas atau pemberdayaan masyarakat secara lebih terperinci dari beberapa ahli. Masing-masing dari mereka memiliki konsep pendapat yang berbeda-beda dan berikut ini adalah beberapa pedapat mereka tentang pemberdayaan masyarakat:2 Menurut Widjaja (2002:77) pemberdayaan masyarakat adalah pemberian wewenang pendelegasian wewenang atau pemberian otonomi kejajaran bawah yang intinya pemberdayaan upaya membangkitkan segala kemampuan yang ada untuk mencapai tujuan dan pemberdayaan diadakan agar daerah semakin mampu serta mandirian, maksudnya mampu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menunjukkan ciri sebagai masyarakat serta membangun kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Menurut Soeharto (2006:76) pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat serta potensi kemampuan yang mereka memiliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang sering terkait yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati dirinya, serta mengangkat



harkat



dan



martabatnya



secara



maksimal



untuk



bertahan



dan



mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya (widjaja.2003:169). Menurut Eko (2004:11) pemberdayaan merupakan sebuah gerakan dan proses berkelanjutan untuk membangkitkan potensi, memperkuat partisipasi, membangun peradaban dan kemandirian masyarakat. Menurut Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan dan kesadaran masyarakat. Repository UIN-SUSKA, “Pemberdayaan Masyarakat”, dalam http://repository.uinsuska.ac.id/12286/7/7.%20BAB%20%20II_2018194ADN.pdf, diakses 30 Agustus 2021 2



3



Peraturan Pemerintah/PP No. 72 Tahun 2005 tentang desa yang menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di desa ditunjukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan dan program serta kegiatan yang sesuai dengan esensi dan perioritas kebututuhan masyarakat. Menurut Soeharto (2006:61) peran program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui bantuan dana yang dapat diciptakan dari kegiatan sosial ekonomi harus menganut beberapa prinsip sebagai berikut: 1. Mudah diterima dan didayagunakan oleh masyarakat kelompok sasaran (acceptable) 2. Dikelola oleh masyarakat secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan (accountable) 3. Memberikan pendapatan yang memadai dan mendidik masyarakat untuk mengelola kegiatan secara ekonomis (profitable) 4. Hasilnya dapat dilestarikan oleh masyarakat (sustainable) 5. Pengelola dan pelestarian hasil dapat dengan mudah dan digulirkan dan dikembangkan oleh masyarakat dalam lingkup yang lebih luas. Prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat menurut Drijver dan Sajise dalam (sutrisno, 2005:18) ada lima macam yaitu: 1. Pendekatan dari bawah (button up approach) pada kondisi ini pengelola dan para stakeholder setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudian mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untuk mencapai tujuan dirumuskan sebelumnya. 2. Partisipasi (participation) dimana setiap actor yang terlibat memiliki kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan. 3. Konsep berkelanjutan merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruh lapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapat diterima secara sosial dan ekonom. 4. Keterpaduan yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal, ragional dan nasional. Program pemberdayaan masyarakat dengan cara memberikan bantuan dana harus mengandung unsur-unsur yang biasa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Program tersebut harus bisa mendidik masyarakat untuk mengelola kegiatan secara ekonomi.



4



Dari beberapa kutipan definisi mengenai pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan para ahli, dapat diambil kesimpulan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya oleh seseorang atau sekelompok orang yang terorganisir khususnya pemerintah daerah setempat untuk memotivasi, mendorong, membangkitkan, membantu dan memberdayakan seluruh potensi yang terdapat pada masyarakat setempat guna meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat lewat program yang telah terencana dan terstruktur serta berkelanjutan. Selain itu partisipasi masyrakat dan seluruh pihak yang berkepentingan secara aktif dan cooperatif sangat diperlukan untuk mensukseskan program yag telah dijalankan. Bentuk dari pemberdayaan masyarakat bisa bermacam-macam seperti pemberian pendidikan dan pelatihan pengolahan potensi SDA setempat atau pemberian edukasi mengenai cara mengelola dan memaksimalkan sumber daya atau kawasan setempat agar lebih bermanfaat dan produktif bagi masyarakat. B. Pendekatan yang Tepat Salah satu faktor yang dapat mendukung tercapainya sasaran kegiatan pemberdayaan masyarakat sangat di pengaruhi oleh jenis pendekatan yang di gunakan dalam melakukan kegiatan tersebut. Supaya masyarakat yang menjadi kelompok sasaran kegiatan pemberdayaan bersikap terbuka dalam menerima berbagai bentuk unsur inovasi yang semuanya itu di maksudkan agar mereka dapat melepaskan diri dari berbagai aneka rupa keterbelakangan, isolasi sosial, keterpurukan serta ketertinggalan dalam berbagai sektor masyarakat. Kemiskinan merupakan suatu kondisi masyarakat miskin yang ditolak oleh manusia, tetapi kenyataannya sulit untuk dihindarkan. Berdasarkan pengalaman yang terjadi bahwa selama ini bangsa Indonesia belum pernah terbebas dari kemiskinan. Pemerintahan di Era Orde Baru cenderung menggunakan pendekatan top-down dalam melaksanakan program pembangunan. Masyarakat hanya sebagai obyek program pembangunan, sehingga mematikan segala potensi dan kreatifitas yang dimiliki oleh masyarakat, pada akhirnya kesenjangan semakin lebar antara masyarakat kaya dan miskin. Sementara pemerintahan pada rezim reformasi, belajar dari pengalaman sejarah, dalam pelaksanakan kebijakan pemerintah senantiasa bertumpu pada pendekatan Bottom up, dimana masyarakat diposisikan sebagai subyek atau aktor pembangunan, sehingga masyarakat turut berpartisipasi dalam program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah.3 Atma Ras, “Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan”, dalam https://journal.unhas.ac.id, diakses 30 Agustus 2021 3



5



Adapun beberapa jenis pendekatan yang tepat digunakan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin yaitu: 1. Pendekatan Mikro Dalam hal ini kegiatan pemberdayaan dilakukan pada kelompok sasaran sifatnya individual misalnya dalam bentuk konseling, bimbingan serta pengendalian stres yang mana tujuannya tentu saja dimaksudkan untuk melatih serta memberi bimbingan bagi para kelompok sasaran (penerima manfaat) untuk melaksanakan kegiatannya sehari-hari, dengan kata lain model pendekatan ini biasa juga disebut dengan pendekatan yang berpusat pada tugas. 2. Pendekatan Mezzo Tidak seperti halnya dengan pendekatan mikro yang mana pemberdayaan dilakukan secara individual maka justru dalam pendekatan ini pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok penerima manfaat. Dalam hal ini tujuan kegiatan pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien dengan harapan pemanfaatan kelompok dapat difungsikan sebagai media, pendidikan, pelatihan dan interfensi sehingga diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan keterampilan, kesadaran, membentuk sikap serta meningkatkan kemampuan kelompok sasaran (penerima manfaat) dalam mengatasi berbagai pesoalan yang mereka hadapi. 3.



Pendekatan Makro Untuk tipe pendekatan ini biasa juga disebut sebagai strategi sistem besar dengan alasan penerima manfaat (klien) diarahkan pada suatu lingkungan yang lebih luas. Selain itu ada beberapa jenis strategi yang bisa dikategorikan dalam pendekatan makro diantaranya perencanaan sosial, aksi sosial, kampanye, perumusan kebijakan, lobbying serta manajemen konflik. Disamping itu pendekatan ini juga melihat para penerima manfaat (kelompok sasaran) sebagai kelompok yang memiliki kemampuan dalam memahami baik itu situasi mereka sendiri maupun cara memilih strategi yang dinilai tepat untuk mengatasinya.



Disamping sejumlah pendekatan yang biasa digunakan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana disebutkan di atas maka ada pula beberapa jenis pendekatan yang dapat digunakan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yang mengacu pada landasan filosofi dan prinsip-prinsip pemberdayaan yang mencakup: 1.



Pendekatan Kesejahteraan.



6



Dengan menggunakan pendekatan ini fokus utamanya lebih dipusatkan pada kegiatan pemberian bantuan kepada masyarakat termasuk di dalamnya bagi mereka yang menghadapi musibah seperti bencana alam apakah itu berupa, letusan gunung berapi, kekeringan yang berkepanjangan atau dalam bentuk bencana alam yang lain. 2.



Pendekatan Pembangunan berkelanjutan Adapun kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dengan menggunakan model pendekatan ini yang mana harus terjamin keberlanjutannya dan tidak boleh menciptakan ketergantungan serta lebih difokuskan pada upaya untuk meningkatkan kemandirian, keswadayaan serta kemampuan masyarakat.



4. Pendekatan Partisipatif (pemberdayaan) Dalam hal ini perlu di lakukan berbagai bentuk kegiatan pelatihan di kalangan kelompok sasaran (klien) agar mereka bisa melepaskan diri dari kemiskinan, keterpurukan serta ketinggalan sehingga mereka dapat membentuk suatu kelompok yang maju dan mandiri serta bebas dari aneka ragam ketidakberdayaan.4 Menurut Kartasasmita (1997), menyatakan pemberdayaan masyarakat hendaknya mengikuti pendekatan: 1. Upaya yang terarah (targeted) 2. Harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi penerima manfaat 3. Menggunakan pendekatan kelompok. 5 C. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat



terutama



dari



kemiskinan



dan



keterbelakangan/kesenjangan/ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencukupi/layak. Kebutuhan dasar itu mencakup pangan, pakaian, papan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Sedangkan keterbelakangan, misalnya produktivitas yang rendah, sumber daya manusia yang lemah, terbatasnya akses pada tanah padahal ketergantungan pada sektor pertanian masih sangat kuat, melemahnya pasar-pasar lokal/tradisional karena dipergunakan untuk memasok



Andi Haris, “Memahami Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Pemanfaatan Media”, Journal Unhas, XIII (2), 50-62 (Makassar: Jupiter, 2014), hal.55-56 5 Munawar Noor , “Pemberdayaan Masyarakat”, Jurnal Ilmiah CIVIS, I (2), 87-99 (Semarang: Core, 2011), hal. 96 4



7



kebutuhan perdagangan internasional. Dengan perkataan lain masalah keterbelakangan menyangkut struktural (kebijakan) dan kultural.6 Menurut Mardikanto (2015) terdapat enam tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu: 1.



Perbaikan Kelembagaan Dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan diharapkan dapat memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha. Kelembagaan yang baik akan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan kelembagaan yang ada, sehingga lembaga tersebut dapat secara maksimal menjalankan fungsinya. Dengan demikian tujuan lembaga tersebut akan mudah dicapai. Target-target yang telah disepakati oleh seluruh anggota dalam lembaga tersebut mudah direalisasikan.



2.



Perbaikan Usaha Setelah kelembagaan mengalami perbaikan, maka diharapkan dalam berimplikasi kepada adanya perbaikan bisnis dari lembaga tersebut. Diharapkan memperbaiki bisnis yang mampu memberikan kepuasan kepada seluruh anggota dan juga memberikan manfaat yang luas kepada seluruh masyarakat. Hal ini juga diharapkan mampu mengembangkan lembaga tersebut, sehingga mampu memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan seluruh anggota yang bersangkutan.



3.



Perbaikan Pendapatan Perbaikan



bisnis



diharapkan



akan



berimplikasi



kepada



peningkatan



pendapatan dari seluruh anggota lembaga tersebut termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat. 4. Perbaikan Lingkungan Lingkungan pada saat ini banyak mengalami kerusakan yang disebabkan oleh ulah manusia. Hal ini degan alasan umtuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Padahal bila kualitas manusia tinggi, yang salah satu faktornya adalah memiliki pendidikan yang tinggi atau memiliki intelektual yang baik maka manusia tidak akan merusak lingkungan. 5. Perbaikan Kehidupan Tingkat kehidupan masyarakat dapat dilihat dari berbagai indicator atau berbagai faktor. Dengan pendapatan yang baik diharapkan ada korelasi dengan keadaan lingkungan yang membaik pula. Pada akhirnya pendapatan dan lingkungan 6



Cholisin , “Pemberdayaan Masyarakat”, dalam http://staffnew.uny.ac.id, diakses 30 Agustus 2021



8



yang membaik diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat. 6. Perbaikan Masyarakat Bila setiap keluarga memiliki kehidupan yang baik, maka akan menghasilkan kehidupan kelompok masyarakat yang memiliki kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik berarti didukung oleh lingkungan “fisik dan sosial” yang lebih baik sehingga diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.7 D. Tahap-Tahap Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan masyarakat memiliki tujuh tahapan atau langkah yang dilakukan sebagai berikut “Soekanto, 1987:63”: 1. Tahap persiapan Pada tahapan ini ada dua tahapan yang harus dikerjakan yaitu pertama, penyimpangan petugas yaitu tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh community woker dan kedua penyiapan lapangan yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara non-direktif. 2. Tahap pengkajian “assessment” Pada tahapan ini yaitu proses pengkajian dapat dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini petugas harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan “feel needs” dan juga sumber daya yang dimiliki klien. 3. Tahap perencanaan alternative program atau kegiatan Pada tahapan ini petugas sebagai agen perubahan “exchange agent” secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan. 4. Tahap pemfomalisasi rencana aksi Pada tahapan ini agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Di samping itu juga petugas membantu memformalisasikan gagasan mereka ke dalam bentuk tertulis terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana. 7



Dedeh Maryani dan Ruth Roselin, Pemberdayaan Masyarakat, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hal.



9-10



9



5. Tahap pelaksanaan “implementasi” progam atau kegiatan Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerja sama antar petugas dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahapan ini karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik melenceng saat dilapangan. 6. Tahap evaluasi Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga tersebut diharapkan dalam jangka waktu pendek biasanya membentuk suatu sistem komunitas untuk pengawasan secara internal dan untuk jangka panjang dapat membangun komunikasi masyarakat yang lebih mendirikan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. 7. Tahap terminasi Tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran dalam tahap ini diharapkan proyek harus segera berhenti.8 E. Kedewasaan Sikap Masyarakat Dalam hubungannya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan kehidupan bangsa pendapat dari Kartasasmita (1996:423) adalah sebagai berikut: Masyarakat Indonesia akan makin terbuka, makin berpendidikan dan makin tinggi kesadarannya. Dengan demikian, juga makin tanggap dan kritis terhadap segala hal yang menyangkut kehidupannya. Dalam masyarakat yang makin maju dan makin modern, rakyat tidak puas dengan hanya mendengarkan dan melaksanakan petunjuk, tetapi ingin turut menentukan nasibnya sendiri. Oleh karena itu, upaya pembangunan harus memperhatikan secara sungguh-sungguh apa kehendak rakyat bahkan harus merangsang masyarakat untuk ikut memikirkan masalah-masalah pembangunan yang dihadapi dan turut memecahkannya. Partisipasi masyarakat yang aktif, akan lebih menumbuhkan potensi daerah, sehingga dapat mempercepat pertumbuhan di daerah. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat yang meningkat juga dibutuhkan dalam pembangunan agar pembangunan dapat memberikan hasil yang seluas-luasnya dan seoptimalnya. Upaya meningkatkan peran serta masyarakat itu perlu dibarengi pula dengan peningkatan efisiensi dan produktivitasnya. Dosen Pendidikan, “Pengertian Pemberdayaan Masyarakat”, dalam https://www.dosenpendidikan.co.id/pemberdayaan-masyarakat/, diakses 31 Agustus 2021 8



10



Implikasi praktis dari pendekatan partisipasi menurut Pretty dan Guijt dalam Mikkelsen



(1992:1999:63)



adalah



sebagai



berikut:



Pendekatan



pembangunan



partisipatoris harus mulai dengan orang-orang yang paling mengetahui tentang sistem kehidupan mereka sendiri. Pendekatan ini harus menilai dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka, dan memberikan sarana yang perlu bagi mereka supaya dapat mengembangkan diri. Ini memerlukan perombakan dalam seluruh praktik dan pemikiran, disamping bantuan pembangunan. Ringkasnya diperlukan suatu paradigm baru. Selanjunya Holdar dan Zakharchenko (2002:17) mengemukakan beberapa unsur penting demi tercapainya partisipasi masyarakat yang konstruktif: 1. Inisiatif dan keinginan untuk membuat perbedaan, masyarakat mau berpartisipasi agar membuat perubahan-perubahan. Sangat sering inisiatif didukung oleh kedekakan dengan persoalan, dimana keputusan yang dibuat secara langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat 2. Dedikasi terhadap persoalan, masyarakat harus sabar, komit terhadap persoalan dan tidak menyerah. 3. Pengetahuan tentang metode partisipasi masyarakat, semua stakeholders harus sadar akan metoda-metode partisipasi masyarakat, bagaimana mereka bekerja dan apa yang tidak dapat dilakukan dalam bidang-bidang tertentu. 4. Kesadaran dan atau pendidikan, masyarakat perlu didik tentang hak dan tanggung jawab dalam hubungan dengan pemerintah dan pengambilan keputusan. 5. Kerjasama dengan otoritas lokal, mereka yang berada dalam posisi kekuasaan harus mampu berkomunikasi dengan masyarakat, terbuka pikiran, memahami dan aktif. 6. Setiap stakeholder harus mendapat manfaat, masyarakat hanya akan aktif berpartisipasi



dalam



proses



jikalau



persoalan



tersebut



secara



langsung



mempengaruhi mereka atau akan keuntungan darinya, manfaat tersebut harus membantu masyarakat dan otoritas lokal. 7. Perencanaan dan implementasi, kedua belah pihak seharusnya bekerjasama agar dapat merencanakan dan mengimplementasikan perubahan. 8. Transparansi, harus jujur dalam setiap tahapan dalam pengambilan keputusan. 9. Fleksibilitas, fleksibilitas adalah komponen utama partisipasi masyarakat yang konstruktif, semua stakeholders harus mampu berunding dan bekerjasama dengan pihak lain.



11



10. Pembangunan masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat.9 F. Sasaran Pemberdayaan Sasaran pemberdayaan masyarakat yaitu masyarakat yang lemah atau masyarakat yang tergolong miskin atau masyarakat marginal. Menurut Suhartini dkk. sasaran penerima program pemberdayaan adalah warga masyarakat dengan kategori keluarga miskin di mana penyusunan rencana kegiatan, seleksi, dan penyusunan skala prioritasnya, ditentukan berdasarkan aspirasi dan dimusyawarahkan oleh warga masyarakat kampung itu sendiri. Dalam hal ini juga terdapat istilah masyarakat marginal. Masyarakat marginal adalah masyarakat yang berada pada posisi pinggiran. Masyarakat marginal pada umumnya selalu lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya pada kegiatan ekonomi sehingga seringkali tertinggal jauh dari masyarakat lain yang memiliki potensi lebih tinggi. Sementara Menurut Robbert Chambers, pengertian masyarakat marginal disebut sebagai deprivation trap atau perangkap kemiskinan, yang secara rincinya terdiri dari lima unsur, yaitu kemiskinan itu sendiri, kemiskinan fisik, keterasingan atau kadar isolasi, kerentanan, dan ketidakberdayaan. Sasaran dalam program pemberdayaan masyarakat mencakup semua bidang, mulai dari pemerintahan, kelembagaan, kesehatan, ekonomi masyarakat, teknologi, dan pendidikan. Berikut ini merupakan contoh program-program pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat: 1. Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pemerintahan Desa Pemberdayaan masyarakat di bidang pemerintahan desa mencakup semua sumber daya yang ada di pemerintahan desa seperti kepala desa, perangkat desa dan BPD. Bentuk dari pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan, musyawarah, koordinasi dalam pelaksanaan program-program desa, dan peningkatan kualitas kinerja di pemerintahan desa. 2. Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kelembagaan Program pemberdayaan masyarakat di bidang kelembagaan mencakup semua lembaga kemasyarakat yang ada di desa. Program ini bertujuan untuk membangun lembaga yang lebih terarah, produktif, dan terorganisir. Bentuk program pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan, penyelenggaraan kegiatan, dan peningkatan sarana/prasarana. 9



Rahman Mulyawan, Masyarakat, Wilayah, dan Pembangunan, (Unpad Press, 2016), hal. 96-98



12



3. Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Ekonomi Program pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi merupakan program pemerintah untuk meningkatkan perekonomian desa. Program ini mencakup pemberdayaan UKM, industri rumah tangga, BUMDes, kelompok tani, pasar, serta penunjang ekonomi masyarakat lainnya. Bentuk program pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan, workshop, pemodalan/permodalan, bantuan alat produksi, peningkatan sarana/prasarana dan lain-lain. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat. 4. Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Teknologi Program pemberdayaan masyarakat di bidang teknologi merupakan program pemerintah desa dalam mengikuti perkembangan zaman. Selain itu, penggunaan teknologi juga dapat meningkatkan kinerja agar lebih cepat dan akurat. Bentuk program pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan, pengembangan teknologi, dan penggunaan teknologi dalam proses kerja dan kehidupan masyarakat. 5. Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kesehatan Program pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan merupakan salah satu program pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Bentuk program pemberdayaan ini dapat berupa peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, promosi dan penyuluhan. 6. Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pendidikan Program pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan merupakan program pemerintah desa dalam meningkatkan pendidikan masyarakat agar lebih berkualitas dan kompeten. Sasaran dari pemberdayaan ini tidak hanya ditujukan kepada para pelajar saja, namun juga kepada para pengajar maupun lembaga pendidikan lainnya. Bentuk dari pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan guru, peningkatan sarana dan prasarana, bantuan biaya pendidikan untuk masyarakat kurang mampu, beasiswa untuk siswa yang berprestasi, dan lain-lain. Pada intinya sasaran pemberdayaan adalah golongan masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi, yang belum mampu mandiri secara ekonomi atau masyarakat marginal di perkotaan, di pedesaan atau tempat lain yang terdapat masyarakat lemah



13



perekonomiannya agar dapat maju dan dapat mengembangkan potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.10 G. Pendekatan Pemberdayaan Salah satu faktor yang dapat mendukung tercapainya sasaran kegiatan pemberdayaan masyarakat sangat dipengaruhi oleh jenis pendekatan yang digunakan dalam melakukan kegiatan tersebut. Dalam hal ini pendekatan yang dimaksud terkait dengan cara yang digunakan agar masyarakat yang menjadi kelompok sasaran kegiatan pemberdayaan bersikap terbuka dalam menerima berbagai bentuk unsur inovasi yang semuanya itu dimaksudkan agar mereka dapat melepaskan diri dari berbagai aneka rupa keterbelakangan, isolasi sosial, keterpurukan, serta ketertinggalan dalam berbagai sektor masyarakat. Oleh sebab itu untuk memilih pendekatan yang dinilai cocok dengan kondisi sosial ekonomi dan budaya kelompok sasaran maka pada dasarnya ada beberapa hal yang perlu di perhatikan diantaranya: 1) Kegiatan harus bersifat terencana. 2) Pendekatan yang di gunakan sebaiknya dalam bentuk kelompok bukan secara individual. 3) Melibatkan masyarakat



secara



aktif



terutama



kelompok



yang



menjadi



sasaran



kegiatan



pemberdayaan. 4) Sasarannya harus jelas dan terarah. 5) Kegiatan pemberdayaan masyarakat harus memiliki dana yang cukup. 6) Faktor budaya yang dimiliki kelompok sasaran harus mendapat perhatian yang serius. Sementara itu, dalam kaitannya dengan pekerja sosial maka setidaknya ada 3 jenis pendekatan yang bisa digunakan untuk membantu bagi tenaga penyuluh, fasilitator, agen pembaharu, dan aktifis LSM serta lembaga pemerintah dalam melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat diantaranya: 1. Pendekatan Mikro (Pendepatan Berpusat pada Tugas) Dalam hal ini kegiatan pemberdayaan dilakukan pada kelompok sasaran sifatnya individual misalnya dalam bentuk bimbingan dan pengendalian stres yang bertujuan untuk melatih serta memberi bimbingan bagi para kelompok sasaran (penerima manfaat) untuk melaksanakan kegiatannya sehari-hari. 2. Pendekatan Mezzo Dalam pendekatan ini pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok penerima manfaat. Dalam hal ini, tujuan kegiatan pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien dengan harapan pemanfaatan kelompok dapat difungsikan sebagai media, pendidikan, pelatihan, dan interfensi sehingga dapat meningkatkan 10



Administrator,



“Pemberdayaan



Masyarakat



Desa”,



https://aminjaya.desa.id/page/detail/program-pemberdayaan-masyarakat-desa, diakses 30 Agustus 2021



14



dalam



pengetahuan, keterampilan, kesadaran, membentuk sikap, serta meningkatkan kemampuan kelompok sasaran dalam mengatasi berbagai pesoalan yang mereka hadapi. 3. Pendekatan Makro (Strategi Sistem Besar) Untuk tipe pendekatan ini biasa juga disebut sebagai strategi sistem besar dengan alasan penerima manfaat (klien) diarahkan pada suatu lingkungan yang lebih luas. Selain itu ada beberapa jenis strategi yang bisa dikategorikan dalam pendekatan makro diantaranya perencanaan sosial, aksi sosial, kampanye, perumusan kebijakan, lobbying serta manajemen konflik. Di samping itu pendekatan ini juga melihat para penerima manfaat sebagai kelompok yang memiliki kemampuan dalam memahami baik itu situasi mereka sendiri maupun cara memilih strategi yang dinilai tepat untuk mengatasinya. Selain berbagai pendekatan yang telah disebutkan di atas, ada pula beberapa jenis pendekatan yang dapat digunakan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Namanya sering disebut pendekatan yang digunakan Elliot yang menjelaskan bahwa terdapat tiga jenis pendekatan pemberdayaan masyarakat yaitu: 1. Pendekatan Kesejahteraan Dengan menggunakan pendekatan ini, fokus utamanya lebih dipusatkan pada kegiatan pemberian bantuan kepada masyarakat termasuk di dalamnya bagi mereka yang menghadapi musibah 2. Pendekatan Pembangunan Adapun kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dengan menggunakan model pendekatan ini yang mana lebih difokuskan pada upaya untuk meningkatkan kemandirian, keswadayaan, serta kemampuan masyarakat. 3. Pendekatan Pemberdayaan Dalam hal ini perlu di lakukan berbagai bentuk kegiatan pelatihan di kalangan kelompok sasaran (klien) agar mereka bisa melepaskan diri dari kemiskinan, keterpurukan, serta ketinggalan sehingga mereka dapat membentuk suatu kelompok yang maju dan mandiri serta bebas dari aneka ragam ketidakberdayaan. Sedangkan menurut Axinn menyebutkan bahwa untuk memahami lebih rinci pendekatan yang di gunakan dalam proses pemberdayaan masyarakat maka paling tidak jenis pendekatan yang di pakai dapat di kategorikan kedalam kedalam beberapa tipe misalnya: pendekatan komunitas, pendekatan umum, pendekatan proyek, pendekatan kerjasama, pendekatan partisipatif, pendekatan pelatihan dan kunjungan, 15



pendekatan lembaga pendidikan, dan pendekatan pembangunan sistem usaha tani. Oleh sebab itu mengingat begitu kompleksnya jenis pendekatan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga tidak mengherankan jika Mardikanto mengemukakan bahwa terdapat sejumlah prinsip pemberdayaan. Dalam hal ini perlu dilakukan berbagai bentuk kegiatan pelatihan di kalangan kelompok sasaran (klien) agar mereka bisa melepaskan diri dari kemiskinan, keterpurukan serta ketinggalan sehingga mereka dapat membentuk suatu kelompok yang maju dan mandiri serta bebas dari aneka ragam ketidakberdayaan. 11



11



Andi Haris, "Memahami Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Media",



dalam https://journal.unhas.ac.id/index.php/jupiter/article/view/1647, diakses 30 Agustus 2021



16



BAB III PENUTUP A. Kesimpulan 1. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya oleh seseorang atau sekelompok orang yang terorganisir khususnya pemerintah daerah setempat untuk memotivasi, mendorong, membangkitkan, membantu dan memberdayakan seluruh potensi yang terdapat pada masyarakat setempat guna meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat lewat program yang telah terencana dan terstruktur serta berkelanjutan. 2. Adapun beberapa jenis pendekatan yang tepat digunakan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin yaitu: pendekatan mikro (kegiatan pemberdayaan dilakukan pada kelompok sasaran sifatnya individual), pendekatan mezzo (pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok penerima manfaat), pendekatan makro (biasa juga disebut sebagai strategi sistem besar dengan alasan penerima manfaat (klien) diarahkan pada suatu lingkungan yang lebih luas). 3. Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat



terutama



dari



kemiskinan



dan



keterbelakangan/



lesenjangan/



ketidakberdayaan. 4. Pemberdayaan masyarakat memiliki tujuh tahapan yang dilakukan sebagai berikut “Soekanto, 1987:63”: tahap persiapan, tahap pengkajian, tahap perencanaan, tahap pemfomalisasi rencana aksi, tahap pelaksanaan “implementasi” progam atau kegiatan, tahap evaluasi, tahap terminasi. 5. Dalam hubungannya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan kehidupan bangsa pendapat dari Kartasasmita (1996:423) adalah sebagai berikut: masyarakat Indonesia akan semakin terbuka, semakin berpendidikan dan semakin tinggi kesadarannya. Dengan demikian, juga semakin tanggap dan kritis terhadap segala hal yang menyangkut kehidupannya. 6. Sasaran pemberdayaan masyarakat yaitu masyarakat yang lemah atau masyarakat yang tergolong miskin atau masyarakat marginal. 7. Untuk memilih pendekatan yang dinilai cocok dengan kondisi sosial ekonomi dan budaya kelompok sasaran maka pada dasarnya ada beberapa hal yang perlu di 17



perhatikan diantaranya: 1) Kegiatan harus bersifat terencana. 2) Pendekatan yang di gunakan sebaiknya dalam bentuk kelompok bukan secara individual. 3) Melibatkan masyarakat secara aktif terutama kelompok yang menjadi sasaran kegiatan pemberdayaan. 4) Sasarannya harus jelas dan terarah. 5) Kegiatan pemberdayaan masyarakat harus memiliki dana yang cukup. 6) Faktor budaya yang dimiliki kelompok sasaran harus mendapat perhatian yang serius. B. Saran Dengan adanya makalah ini kami berharap dapat bermanfaat bagi para pembaca untuk menambah pengetahuan mengenai pendapatan nasional. Kami menyadari dalam penyususnan makalah ini masih memiliki banyak kekurangan. Untuk itu, kami berharap agar para pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan makalah selanjutnya.



18



DAFTAR PUSTAKA UIN-SUSKA, Repsitory. 2021. “Pemberdayaan Masyarakat”, dalam http://repository.uinsuska.ac.id/12286/7/7.%20BAB%20%20II_2018194ADN.pdf, diakses 30 Agustus 2021. Administrator.



2021.



“Pemberdayaan



Masyarakat



Desa”,



https://aminjaya.desa.id/page/detail/program-pemberdayaan-masyarakat-desa,



dalam diakses



30 Agustus 2021. Haris, Andi. 2021. "Memahami Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Media", dalam https://journal.unhas.ac.id/index.php/jupiter/article/view/1647, diakses 30 Agustus 2021. Haris, Andi. 2014. Memahami Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Pemanfaatan Media. Journal Unhas, XIII (2), 50-62. Makassar: Jupiter. Atma Ras, Atma. 2021. “Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan”, dalam https://journal.unhas.ac.id, diakses 30 Agustus 2021. Cholisin. 2021. “Pemberdayaan Masyarakat”, dalam http://staffnew.uny.ac.id, diakses 30 Agustus 2021. Maryani, Dedeh, dan Ruth Roselin. 2019. Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Deepublish. Pendidikan,



Dosen.



2021.



“Pengertian



Pemberdayaan



Masyarakat”,



dalam



https://www.dosenpendidikan.co.id/pemberdayaan-masyarakat/, diakses 31 Agustus 2021. Labolo, Muhadam. 2014. Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pengembangannya. Jakarta: Rajawali Pers. Noor, Munawar. Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Ilmiah CIVIS, I (2), 87-99. Semarang: Core. Mulyawan, Rahman. 2016. Masyarakat, Wilayah, dan Pembangunan. Unpad Press, 2016), hal. 96-98 Pengembangannya, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 34 19



20