Makalah Pengeluaran Pemerintah Kelompok 8 [PDF]

Citation preview

EKONOMI PUBLIK PENGELUARAN PEMERINTAH



DOSEN PENGAMPU : PRATIWI SUBIANTO, SE., ME



DISUSUN OLEH



:



NAMA KELOMPOK 8 1. WINATA PRICILLA BR SURBAKTI



(193020301074)



2. YULLY LIANI



(193020301035)



3. WIDIA WULANDARI



(193020301041)



4. YUNITA EKA IRMAWANTI



(193020301050)



5. YOHANA PANDIANGAN



(193020301107)



6. WELA PRANSISKA



(193020301065)



JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PALANGKA RAYA T. A 2020/2021



KATA PENGANTAR Segala puji hanya bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan kepada kita nikmatnikmat-Nya yang tidak terhitung dan selalu terlimpah. Sehingga manusia harus bersyukur kepada-Nya setiap saat dan setiap waktu dimana mereka berdiam. Dan, sebagai salah satu dari nikmat Allah, kami dapat menyelesaikan tugas makalah tentang " Pengeluaran dan Alokasi Pemerintah ", yang diberikan oleh ibu Pratiwi Subianto SE., ME. Pembuatan tugas ini sendiri dilakukan melalui pencampuran sumber yang berasal dari Media internet dan beberapa buku panduan. Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan masukan serta saran yang sifatnya membangun dan mendukung untuk kesempurnaan makalah ini di masa yang akan datang.



Palangka Raya,



April 2021



Kelompok 8



DAFTAR ISI



BAB I PENDAHULUAN



1.1



Latar Belakang Pengeluaran pemerintah biasanya direncanakan jauh lebih dulu. Jadi



pemerintah membuat daftar anggaran yang akan dikeluarkan setiap tahunnya, yang di Indonesia dijabarkan dalam Anggaram Perencanaan Belanja Negara (APBN). Pengeluaran pemerintah sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu pengeluaran negara dan pengeluaran daerah, yang masing-masing mempunyai struktur pengeluaran tersendiri dan berbeda. Dalam makalah ini nantinya akan dijelaskan tentang pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran negara maupun daerah. Dewasa ini kehidupan ekonomi dunia sedang mengalami keterpurukan. Dalam menyikapi hal tersebut, Negara-negara di Dunia mengeluarakan berbagai macam kebijakan ekonomi untuk keluar dari masa krisis yang bebeda-beda. Kebijakan ekonomi yang diambil sangagtlah



berpengaruh terhadap kehidupan



masyarakat suatu Negara tersebut. Salah satu elemen kebijakan pemerintah adalah kebijakan dalam hal pengeluaran pemerintah. Untuk itu kita perlu memahami tentang pengeluaran pemerintah. 1.2



Rumusan Masalah 1. Bagaimana Intervensi (campur tangan) dan fungsi ekonomi pemerintah? 2. Apa dasar teori pengeluaran pemerintah? 3. Bagaimana pengeluaran pemerintah Indonesia? 4. Apa faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan pengeluaran pemerintah? 5. Apa itu pengeluaran pemerintah?



1.3



Tujuan 1. Menjelaskan Intervensi (campur tangan) dan fungsi ekonomi pemerintah.



2. Memahami dasar teori pengeluaran pemerintah. 3. Menguraikan pengeluaran pemerintah Indonesia. 4. Menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan pengeluaran pemerintah.



BAB II PEMBAHASAN 2.1 Pengeluaran Pemerintah Sebagai sebuah organisasi atau rumah tangga, pemerintah melakukan banyak pengeluaran untuk membiyai kegiatan-kegiatannya. Pengeluaran tersebut berfungsi untuk menjalankan roda pemerintahan sehari-hari dan membiyai kegiatan ekonomi. Pada negara-negara berkembang pemerintah harus menggerakkan dan merangsang kegiatan ekonomi secara umum. Pemerintah harus merintis dan menjalankan



kegiatan ekonomi yang masyarakat atau kalangan swasta tidak tertarik untuk menjalankanya. Pengeluaran pemerintah (Government Expenditure) adalah bagian dari kebijakan fiscal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi (Sadino Sukirno, 2010). Sejalan dengan itu, Aries Djaenuri (2016), mengemukakan bahwa pengeluaran pemerintah (publik) adalah uang atau dana yang keluar dari kas pemerintah atau kas negara untuk membiayai aktivitas pemerintah atau tujuan lain yang



menjadi



kewenangan



pemerintah.



Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pengeluaran pemerintah Indonesia secara garis besar dikelompokkan ke dalam dua golongan sebagai 1.



berikut Pengeluaran



: Rutin



Pengeluaran rutin adalah pengeluaran yang secara rutin setiap tahunnya dilakukan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan dan pemeliharaan roda pemerintahan, yang terdiri dari belanja pegawai yaitu untuk pembayaran gaji pegawai termasuk gaji pokok dan tunjangan, belanja barang, yaitu untuk pembelian barang - barang yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah sehari – hari, subsidi, pembayaran angsuran dan bunga utang negara, belanja pemeliharaan yaitu pengeluaran untuk memelihara agar milik atau kekayaan pemerintah tetap terpelihara secara baik dan belanja perjalanan yaitu untuk perjalanan kepentingan



penyelenggaraan 2.



pemerintahan. Pengeluaran



Pembangunan



Pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk pembangunan fisik dan non fisik dalam rangka menambah modal mayarakat. Contoh pembangunan fisik adalah pembangunan jalan, jembatan, sekolah dan ruman sakit. Sedangkan pembangunan non fisik seperti pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. Pengeluaran pemerintah adalah hal yang sangat penting karena menyangkut output yang dihasilkan untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Mangkosoebroto, 1993 : 169). Pengeluaran yang dilakukan pemerintah menujukkan perannya dalam perekonomian Dalam rangka mencapai kondisi masyarakat yang sejahtera. Menurut Dumairy (1999 : 56) Pemerintah memiliki 4 peran yaitu : 1)



Peran Alokasi Pemerintah Setiap orang atau masyarakat selalu mempunyai prefensi tertentu terhadap



barang-barang atau jasa yang ingin dikonsumsi atau hendak diproduksinya. Barang ekonomi berdasarkan perutukannya, dapat dibedakan menjadi barang pribadi dan barang sosial. Barang pribadi adalah barang yang dapat dimiliki atau dinikmati secara pribadi, oleh perorangan atau sekelompok orang, mempunyai harga yang jelas dan diperoleh melalui proses transaksi jual-beli. Barang sosial adalah barang yang mengandung sifat-sifat sebaliknya, tidak dapat dimiliki oleh pribadi dan tidak dinikmati secara pribadi. Contoh barang atau jasa sosial misalnya adalah jalan umum, jembatan, pertahanan, dan keamanan negeri. Barang-barang semacam ini



tidak menarik bagi masyarakat atau kalangan swasta untuk memproduksi atau menyediakannya karena tidak bisa dijual dan biaya awal yang cukup tinggi. Pemerintah harus turun tangan sendiri untuk menyediakan barang atau jasa sosial. Biasanya ditangani oleh instansi teknis pemerintah seperti departemen atau lembaga nondepartemen atau melalui perusahaan negara. Atau pengadaannya dipercayakan kepada perusahaan swasta, namun biasanya pemerintah harus memberi subsidi untuk itu. Barang-barang tadi begitu tersedia, pada umumnya dapat dinikmati oleh setiap orang secara Cuma-Cuma tanpa harus membayar. Pemerintah sendiri sebagai pemasok tidak dapat menjualnya, hanya bisa memungut retribusi atau iuran kepada yang menggunakan atau menikmati. Akibat sampingan (side effects) dalam kegiatan ekonomi yang dimaksud dapat bersifat positif, sehingga turut dinikmati oleh masyarakat yang tidak terlibat dalam pengadaannya. Atau bersifat negatif, sehingga secara tidak sengaja terpaksa harus ditanggung oleh masyarakat. Akibat-akibat sampingan (dampak positif dan dampak negatif) demikian dikenal dengan istilah eksternalitas. 2)



Peran Distribusi Pemerintah Pemilikan sumber daya dan kesempatan ekonomi di setiap negeri seringnya



tidak setara. Tanpa kesenjangan “anugrah awal” pun (initial endowment, maksudnya kesenjangan kepemilikan sumber daya dan kesempatan) ketimpangan penikmatan atau pembagian hasil dapat terjadi. Oleh karena itu, ketidakmerataan dalam bentuk apapun, haruslah dikurangi atau ditiadakan. Kesenjangan pemilikan sumber daya dan kesempatan ekonomi akan cenderung mengkosentrasikan kekuatan atau kekuasaan ekonomi di tangan pihak tertentu (lapisan masyarakat, wilayah, sektor) tertentu.



Ketidakseimbangan daya tawar dapat melemahkan pasar. Permintaan bisa merosot akibat ketidakmampuan kalangan kosumen menjangkau harga tawaran yang dilambungkan oleh kalangan produsen. Pada gilirannya perekonomian secara makro turut terimbas dampaknya. Dalam perspektif nonekonomi, ketidakmerataan ekonomi potensial mengakibatkan keresahan sosial. Peran distribusi pemerintah dapat



ditempuh



dengan



baik



melalui



jalur



penerimaan



maupun



jalur



pengeluarannya. Di sisi penerimaan pemerintah mengenakan pajak dan memungut sumber-sumber pendapatan lainnya untuk kemudian didistribusikan secara adilproporsional. Dengan pola serupa pemerintah membelanjakan pengeluarannya. 3) Peran Stabilitas pemerintah Tidak berdayanya pihak swasta mengatasi sejumlah masalah yang timbul, bahkan kadang-kadang tidak mampu menyelesaikan masalah mereka sendiri. Masalah yang secara objektif kalangan swasta tidak berdaya mengatasi misalnya adalah jika perekonomian negeri dilanda inflasi, resesi, atau serbuan barang-barang impor. Sedangkan contoh objektif dimana pihak swasta tidak mampu menyelesaikan masalah mereka sendiri misalnya dalam kasus tingginya tingkat suku bunga perbankan, atau perang harga akibat politik dumping yang dilakukan oleh perusahaan tertentu dalam suatu industri. Campur tangan pemerintah berperan strategis



untuk



memecahkan



permasahan-permasalahan



seperti



itu,



agar



perekonomian kembali stabil. 4) Peran Dinamisatif pemerintah Peran dinamisatif pemerintah diwujudkan dalam bentuk perintisan kegiatankegiatan ekonomi tertentu seperti penerbangan pesawat-pesawat komersialnya ke jalur baru yang masih “kering”, atau pemekaran kota dengan jalan antara lain dengan memindahkan pusat kegiatan pemerintahan daerah ke lokasi baru, serta



dalam bentuk pemercepatan pertumbuhan bidang bisnis tertentu, misalnya dengan mengalokasikan anggaran yang lebih besar ke bidang bersangkutan. Argumentasi bahwa pemerintah harus berperan sebagai dinamisator didukung pula oleh sebuah premis yang dicanangkan dan dikampanyekan sendiri. Karena pemerintah yang merencanakan dan memodali pembangunan, maka mereka merasa paling bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Keempat macam peranan pemerintahan tadi potensial menimbulkan kesulitan penyerasian atau bahkan pertentangan kebijakan. Contohnya : dalam kapasitas selaku stabilisator, pemerintah harus mengendalikan inflasi. Apabila hal itu ditempuh dengan cara mengurangi pengeluarannya, agar permintaan agregat terkendali sehingga tidak tambah memicu kenaikan harga-harga, maka porsi pengeluaran pemerintah untuk lapisan masyarakat atau pihak atau sektor yang harus dibantu dapat turut dikurangi. Padahal justru dengan pengeluaran itulah pemerintah dapat menjalankan distributifnya. Contohnya: pelaksanaan peran dinamisatif mungkin mengundang kontroversi internal. Apabila pemerintah terlalu berlebihan dalam meyakini kemampuannya sebagai dinamisator, maka yang berkembang berkat kebijaksanaannya boleh jadi hanya tebatas pada lembagalembaga di jajarannya (instansi teknis dan perusahaan-perusahaan negara). Di lain pihak, dinamika lembaga-lembaga masyarakat dan perusahaan swasta justru terpasung. 2.2



Dasar Teori Pengeluaran pemerintah Pemerintah dalam mengambil keputusan mengatur pengeluaran ada banyak



pertimbangan. Pemerintah tidak hanya meraih tujuan akhir dari setiap kebijaksanaan pengeluarannya, tetapi juga harus memperhitungkan sasaran antara yang akan menikmati atau terkena kebijaksanaan tersebut. Memperbesar



pengeluaran dengan tujuan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan nasional atau memperluas kesempatan kerja adalah tidak memadai, melainkan harus pula diperhitungkan siapa (masyarakat lapisan mana) yang akan terpekerjakan atau meningkat pendapatannya. Pemerintah pun perlu menghindari agar peningkatan perannya dalam perekonomian tidak justru melemahkan kegiatan pihak swasta. Teori mengenai pengeluaran pemerintah juga dapat dikelompokan menjadi 2 bagian yaitu



teori



makro



2.2.1



Pengeluaran



dan Pemerintah



teori



mikro.



Secara



Mikro



Teori mikro mengenai pengeluaran pemerintah menyangkut faktor – faktor yang mempengaruhi timbulnya permintaan akan barang – barang publik dan faktor – faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran barang publik menentukan jumlah barang publik yang disediakan yang selanjutnya akan menimbulkan permintaan terhadap barang lain. Beberapa faktor yang mempengaruhi pengeluaran pemerintah yaitu: a.



Perubahan



permintaan



akan



barang



publik.



b. Perubahan dari aktivitas pemerintah dalam menghasilkan barang publik dan perubahan c.



dari Perubahan



kombinasi



faktor



kualitas



produksi barang



yang



digunakan. publik.



d. Perubahan harga faktor – faktor produksi. Tujuan dari teori mikro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran untuk barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah barang publik yang akan disediakan tersebut selanjutnya akan menimbulkan permintaan akan barang



lain. Teori mikro mengenai pengeluaran pemerintah dapat dirumuskan sebagai berikut: Penentuan Permintaan Ui



=



G



=



f



vektor



dari



(G,X) barang



publik



X = vektor barang swasta i



=



individu;



=



1,....,



m



U = fungsi utilitas Seorang individu mempunyai permintaan akan barang publik dan swasta. Akan tetapi, permintaan efektif akan barang tersebut (pemerintah dan swasta) tergantung pada kendala anggaran (budget constraints). Misalkan seorang individu (i) membutuhkan barang publik (K) sebanyak Gk. Untuk menghasilkan i barang K sebanyak Gk, pemerintah harus mengatur sejumlah kegiatan. Misalnya pemerintah berusaha untuk meningkatkan penjagaan keamanan. Dalam pelaksanaan usaha meningkatkan keamanan tersebut tidak mungkin bagi pemerintah untuk menghapuskan sama sekali angka kejahatan. Karena itu, pemerintah dan masyarakat harus menetapkan suatu tingkat keamanan yang dapat ditolerir oleh masyarakat. Suatu tingkat keamanan tertentu dapat dicapai dengan berbagai kombinasi aktivitas atau dengan menggunakan berbagai fungsi produksi. Penentuan tingkat output Up Up



=



g =



(X, fungsi



G,



S) utilitas



S = keuntungan yang diperoleh politisi dalam bentuk materi atau kedudukan



G



=



vector



barang



public



X = vector barang swasta Kita asumsikan bahwa fungsi utilitas masyarakat diwakili seorang pemilih : Max Ui = f(X, G) Dengan pemuasan dibatasi kendala anggaran sehingga rumusnya : PxX P



+



t



=



vektor



B harga



X



=



vektor



Bi



=



basis



< barang



barang



Mi swasta



swasta



pajak



individu



1



Mi = total pendapatan individu 1 T = tariff pajak Kurva permintaan dari pemilik yang mewakili masyarakat ditentukan oleh 2 proses,



yaitu



dengan



mengasumsikan



pemilik



tidak



punya



kemampuan



mempengaruhi tarif pajak, sehingga dia bertindak sebagai pengambil harga (Price Taker). Atau, asumsikan kedua pemilik tidak bisa menentukan jumlah barang public, sehingga Ia bertindak sebagai pengambil output (Output Taker). 2.2.2 Pengeluaran Pemerintah Secara Makro Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Dalam teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga pos utama yang dapat digolongkan sebagai berikut : (Boediono,1999)



a)



Pengeluaran



pemerintah



untuk



pembelian



barang



dan



jasa.



b) Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai. Perubahan gaji pegawai mempunyai pengaruh terhadap proses makro ekonomi, di mana perubahan gaji pegawai akan mempengaruhi tingkat permintaan secara tidak langsung. c) Pengeluaran pemerintah untuk transfer payment. Transfer payment bukan pembelian barang atau jasa oleh pemerintah dipasar barang melainkan mencatat pembayaran atau pemberian langsung kepada warganya yang meliputi misalnya pembayaran subsidi atau bantuan langsung



kepada



berbagai



golongan



masyarakat,



pembayaran



pensiun,



pembayaran bunga untu pinjaman pemerintah kepada masyarakat. Secara ekonomis transfer payment mempunyai status dan pengaruh yang sama dengan pos gaji pegawai meskipun secara administrasi keduanya berbeda A. Teori Keynes Persamaan keseimbangan pendapatan nasional menurut Keynes adalah Y= C+I+G. Dimana (Y) merupakan pendapatan nasional, (C) merupakan pengeluaran konsumsi dan (G) adalah Pengeluaran pemerintah. Dengan membandingkan nilai (G) terhadap Y serta mengamati dari waktu ke waktu dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan pendapatan nasional. Menurut Keynes, untuk menghindari timbulnya stagnasi dalam perekonomian, pemerintah berupaya untuk meningkatkan jumlah pengeluaran pemerintah (G) dengan tingkat yang lebih tinggi dari pendapatan nasional, sehingga dapat mengimbangi



kecenderungan



mengkonsumsi



(C)



dalam



perekonomian.



Perpajakan dan pengeluaran pemerintah saling berkaitan dalam pengertian fiskal atau anggaran pendapatan dan belanja pemerintah secara keseluruhan.



Pengeluaran total dalam perekonomian dikurangi efek pengganda dari peningkatan pajak



dan



pemotongan



pajak



merupakan



kebijakan



dimana



pemerintah



melaksanakananggaran surplus dalam menekan pengeluaran pemerintah. Jika tujuannya



adalah



untuk



meningkatkan



pengeluaran,



maka



pemerintah



mengoperasikan anggaran defisit dengan mengurangi pajak dan meningkatkan pengeluaran pemerintah. Suatu penurunan dalam pengeluaran pemerintah dan peningkatan dalam pajak dari aliran sirkulasi pendapatan nasional akan mengurangi permintaan agregat dan melalui proses pengganda (multiplier effect) akan memberikan penurunan tekanan inflasi ketika perekonomian mengalami peningkatan kegiatan yang berlebihan (over-heating). Sebaliknya adanya peningkatan dalam pengeluaran pemerintah dan penurunan dalam pajak, maka suatu suntikan (injection) ke dalam aliran sirkulasi pendapatan nasional akan menaikkan permintaan agregat dan melalui efek pengganda akan menciptakan tambahan lapangan pekerjaan. B. Model Pembangunan Tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Model ini diperkenalkan dan dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal terjadinya perkembangan ekonomi, presentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar karena pemerintah harus menyediakan fasilitas dan pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, transportasi. Kemudian pada tahap menengah terjadinya pembangunan ekonomi, investasi pemerintah masih diperlukan untuk untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat semakin meningkat, tetapi pada tahap ini peranan investasi swasta juga semakin besar. Sebenarnya peranan pemerintah juga tidak kalah besar dengan



peranan swasta semakin besarnya peranan swasta juga banyak menimbulkan kegagalan pasar yang terjadi. Musgrave memiliki pendapat bahwa investasi swasta dalam presentase terhadap GNP semakin besar dan presentase investasi pemerintah dalam presentase terhadap GNP akan semakin kecil. Pada tingkat ekonomi selanjutnya, Rostow mengatakan bahwa aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat. C.



Teori



Adolf



Wagner



Adolf Wagner menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Tendensi ini oleh Wagner disebut dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah. Inti teorinya yaitu makin meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan,



rekreasi,



kebudayaan



dan



sebagainya.



Berkaitan dengan hukum Wagner, dapat dilihat beberapa penyebab semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah, yakni meningkatnya fungsi pertahanan keamanan dan ketertiban, meningkatnya fungsi kesejahteraan, meningkatnyaa fungsi perbankan dan meningkatnya fungsi pembangunan. Hukum Wagner dapat diformulasikan sebagai berikut:



Teori Wagner bertitik tolak pada suatu teori yang disebut organictheory of state. Teori tersebut menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak. Menurut Wagner ada lima hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah selalu meningkat yaitu : a. Tuntutan peningkatan



perlindungan keamanan dan pertahanan;



b.



tingkat



c.



Kenaikan Urbanisasi



d.



yang



mengiringi



Perkembangan



pendapatan pertumbuhan



masyarakat; ekonomi;



demografi;



e. Ketidakefisienan birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintah. Pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan hubungan antara industri-industri dan hubungan antara industri dengan masyarakat akan semakin rumit dan komplekssehingga potensi terjadinya kegagalan eksternalitas negatif menjadi semakin besar. Hukum Wagner ini ditunjukkan oleh digram berikut ini dimana kenaikan pengeluaran pemerintah mempunyai bentuk eksponensial yang ditunjukkan oleh kurva 1 dan bukan seperti ditunjukkan kurva 2.



D.



Teori



Peacock



dan



Wiseman



Teori mereka didasarkan pada suatu analisis penerimaan pengeluaran pemerintah. Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan memperbesar penerimaan dari pajak, padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Dalam keadaan normal meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar. Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak.



Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena. Dalam teori Peacock dan Wiseman terdapat efek penggantian (displacement effect) yaitu adanya gangguan sosial yang menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah. Pengentasan gangguan tidak hanya cukup dibiayai semata-mata dengan pajak sehingga pemerintah harus meminjam dana dari luar negeri. Setelah gangguan teratasi muncul kewajiban melunasi utang dan membayar bunga. Pengeluaran pemerintah yang semakin bertambah bukan hanya karena GNP bertambah tetapi karena adanya kewajiban baru tersebut. Akibat lebih lanjut adalah pajak tidak menurun kembali ke tingkat semula meskipun gangguan telah berakhir. Selain itu, masih banyak aktivitas pemerintah yang baru kelihatan setelah terjadinya perang dan ini disebut efek inspeksi (inspection effect). Adanya gangguan sosial juga akan menyebabkan terjadinya konsentrasi kegiatan ke tangan pemerintah yang sebelumnya dilaksanakan oleh swasta. Efek inilah disebut sebagai efek konsentrasi (concentration effect). Dengan adanya ketiga efek tersebut menyebabkan bertambahnya aktivitas pemerintah sehingga setelah perang selesai tingkat pajak tidak menurun kembali pada tingkat sebelum terjadi perang. Adanya dampak eksternal tadi digambarkan dalam bentuk kurva dibawah ini:



Dalam keadaan normal, t ke t+1, pengeluaran pemerintah dalam persentase terhadap GNP meningkat sebagaimana yang ditunjukan garis AG. Apabila pada tahun t terjadi perang maka pengeluaran pemerintah meningkat sebesar AC dan kemudian meningkat seperti yang ditunjukan pada segmen CD. Setelah perang selesai pada tahun t+1, pengeluaran pemerintah tidak menurun ke G. Hal ini disebabkan setelah perang, pemerintah membutuhkan tambahan dana untuk mengembalikan pinjaman pemerintah yang digunakan dalam pembiayaan pembangunan. Berbeda dengan pandangan Wagner, perkembangan pengeluaran pemerintah versi Peacock dan Wiseman tidaklah berbentuk suatu garis, seperti kurva di bawah, tetapi berbentuk seperti tangga.



Pengeluaran pemerintah menurut teori Wagner, Sollow, dan Musgrave digambarkan dalam bentuk kurva yang eksponensial, sedangkan teori Peacock dan Wiseman mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah jika digambarkan dalam kurva seperti bentuk tangga. Hal ini dikarenakan adanya kendala toleransi pajak. Ketika masyarakat tidak ingin membayar pajak yang tinggi yang ditetapkan pemerintah, maka pemerintah tidak bisa meningkatkan pengeluarannya, walaupun pemerintah ingin senantiasa menaikkan pengeluarannya. E.



Teori



batas



kritis



Colin



Clark



Dalam teorinya, Collin Clark mengemukakan hipoteisis tentang batas kritis perpajakan. Toleransi tingkat pajak dan pengeluaran pemerintah diperkirakan kurang dari 25 persen dari GNP, meskipun anggaran belanja pemerintah tetap seimbang. Dikatakan bahwa jika kegiatan sektor pemerintah, yang diukur dengan pajak dan penerimaan-penerimaan lain, melebihi 25% dari total kegiatan ekonomi, maka yang terjadi adalah inflasi. Dasar yang dikemukakan adalah bahwa pajak yang tinggi akan mengurangi gairah kerja. Akibatnya produktivitas akan turun dengan sendirinya dan ini akan mengurangi penawaran agregate. Di lain pihak, pengeluaran



pemerintah yang tinggi akan berakibat pada naiknya permintaan agregat. Inflasi terjadi karena adanya keseimbangan baru yang timbul sebagai akibat adanya kesenjangan antara permintaan agregate dan penawaran agregate. Apabila batas 25 persen terlampaui maka akan timbul inflasi yang akan mempengaruhi sosial ekonomi masyarakat. 2.3 Pengeluaran Negara Pengeluaran negara adalah pengeluaran pemerintah menyangkut pengeluaran untuk membiayai program-program dimana pengeluaran itu ditujukan untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. 1.



Macam-macam



Pengeluaran



Negara



Menurut macamnya, pengeluaran negara dibedakan menjadi 2, yaitu menurut organisasi



dan



menurut



sifat.



Menurut organisasi, pengeluaran negara digolongkan menjadi 3, yakni : a.



Pemerintah



Pusat



Dalam pemerintah pusat, terdapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu dana yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam APBN, pengeluaran Pemerintah Pusat dibedakan menjadi 2 yang meliputi pengeluaran untuk belanja dan pengeluaran untuk pembiayaan. Pengeluaran untuk belanja antara lain digunakan untuk belanja pemerintah pusat seperti, belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dll. Juga untuk dialokasikan ke daerah untuk dana perimbangan serta dana otonomi khusus dan penyesuaian. Sedangkan pengeluaran untuk pembiayaan meliputi pengeluaran untuk obligasi pemerintah, pembayaran pokok pinjaman luar negeri, dll.



b.



Pemerintah



Provinsi



Jika pada pemerintah pusat terdapat APBN, maka di pemerintah propinsi terdapat APBD yang merupakan hasil dari dana alokasi APBN dari pemerintah pusat dan hasil dari pungutan pajak dari masyarakat. Dana APBN digunakan untuk pengeluaran untuk belanja meliputi belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja pinjaman, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja operasi lainnya. Sedangkan belanja modal seperti belanja aset tetap, belanja aset lain-lain, dan belanja tak terduga. c.



Pemerintah



Kabupaten/Kota



APBD dalam Kabupaten/Kota digunakan antara lain untuk pengeluaran untuk belanja, bagi hasil pendapatan ke Desa/Kelurahan, Bagi hasil pendapatan ke desa/kelurahan, terdiri dari bagi hasil pajak ke Desa/Kelurahan, bagi hasil retribusi ke Desa/Kelurahan, bagi hasil pendapatan lainnya ke Desa/Kelurahan, pengeluaran untuk Pembiayaan, terdiri dari, pembayaran Pokok Pinjaman, penyertaan modal pemerintah, pemberian pinjaman kepada BUMD/BUMN/Pemerintah Pusat/Kepala Daerah otonom lainnya. Sedangkan menurut sifatnya, pengeluaran negara dibedakan menjadi 5, antara lain : a.



Pengeluaran



Investasi



Pengeluaran investasi adalah pengeluaran yang ditujukan untuk menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa datang. Misalnya, pengeluaran untuk pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, satelit, peningkatan kapasitas SDM, dll. b.



Pengeluaran



Penciptaan



Lapangan



Kerja



Pengeluaran untuk menciptakan lapangan kerja, serta memicu peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat.



c.



Pengeluaran



Kesejahteraan



Rakyat



Pengeluaran Kesejahteraan Rakyat adalah pengeluaran yang mempunyai pengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, atau pengeluaran yang dan membuat



masyarakat



menjadi



bergembira.



Misalnya



pengeluaran



untuk



pembangunan tempat rekreasi, subsidi, bantuan langsung tunai, bantuan korban bencana, dll. d.



Pengeluaran



Penghematan



Masa



Depan



Pengeluaran penghematan masa depan adalah pendapatan yang tidak memberikan manfaat langsung bagi negara, namun bila dikeluarkan saat ini akan mengurangi pengeluaran pemerintah yang lebih besar di masa yang akan datang. Pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan masyarakat, pengeluaran untuk anakanak yatim, dll. e.



Pengeluaran



Yang



Tidak



Produktif



Pengeluaran yang tidak produktif adalah pengeluaran yang tidak memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat, namun diperlukan oleh pemerintah. Misalnya pengeluaran untuk biaya perang. 2. Pengaruh Pengeluaran Negara Terhadap Perekonomian Dalam pengeluaran negara, dapat menimbulkan dampak atau pengaruh terhadap perekonomian. Ada beberapa sektor perekonomian yang umumnya terpengaruh oleh besar atau kecilnya pengeluaran negara, antara lain : a.



Sektor



Produksi



Pengeluaran negara secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap sektor produksi barang dan jasa. Dilihat secara agregat pengeluaran negara merupakan faktor produksi (money), melengkapi faktor-faktor produksi yang lain



(man,



machine,



material,



method,



management).



Pengeluaran pemerintah untuk pengadaan barang dan jasa akan berpengaruh secara langsung terhadap produksi barang dan jasa yang dibutuhkan pemerintah. Pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan akan berpengaruh secara tidak langsung terhadap perekonomian, karena pendidikan akan menghasilkan SDM yang lebih berkualitas. Dengan SDM yang berkualitas produksi akan meningkat. b.



Sektor



Distribusi



Pengeluaran negara secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap sektor distribusi barang dan jasa. Misalnya, subsidi yang diberikan oleh masyarakat menyebabkan masyarakat yang kurang mampu dapat menikmati barang/jasa yang dibutuhkan, misalnya subsidi listrik, pupuk, BBM, dll. Pengeluaran pemerintah untuk biaya pendidikan SD-SLTA membuat masyarakat kurang mampu dapat menikmati pendidikan yang lebih baik (paling tidak sampai tingkat SLTA). Dengan pendidikan yang lebih baik, diharapkan masyarakat tersebut dapat meningkatkan taraf hidupnya di masa yang akan datang. Apabila pemerintah tidak mengeluarkan dana untuk keperluan tersebut, maka distribusi pendapatan, barang, dan jasa akan berbeda. Hanya masyarakat mampu saja yang akan menikmati tingkat kehidupan yang lebih baik, sementara masyarakat kurang mampu tidak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan taraf hidupnya. c.



Sektor



Konsumsi



Masyarakat



Pengeluaran negara secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap sektor konsumsi masyarakat atas barang dan jasa. Dengan adanya pengeluaran pemerintah untuk subsidi, tidak hanya menyebabkan masyarakat yang kurang mampu dapat menikmati suatu barang/jasa, namun juga menyebabkan masyarakat yang sudah mampu akan mengkonsumsi produk/jasa lebih banyak lagi.



Kebijakan pengurangan subsidi, misalnya BBM, akan menyebabkan harga BBM naik, dan kenaikan harga BBM akan menyebabkan konsumsi masyarakat terhadap BBM turun. d.



Sektor



Keseimbangan



Perekonomian



Untuk mencapai target-target peningkatan PDB, pemerintah dapat mengatur alokasi dan tingkat pengeluaran negara. Misalnya dengan mengatur tingkat pengeluaran negara yang tinggi (untuk sektor-sektor tertentu), pemerintah dapat mengatur tingkat employment (menuju full employment). Apabila target penerimaan tidak memadai untuk membiayai pengeluaran tersebut, pemerintah dapat membiayainya dengan pola defisit anggaran.d. Sektor Keseimbangan Perekonomian untuk mencapai target-target peningkatan PDB, pemerintah dapat mengatur alokasi dan tingkat pengeluaran negara. Misalnya dengan mengatur tingkat pengeluaran negara yang tinggi (untuk sektor-sektor tertentu), pemerintah dapat mengatur tingkat employment (menuju full employment). Apabila target penerimaan tidak memadai untuk membiayai pengeluaran tersebut, pemerintah dapat membiayainya dengan pola defisit anggaran. 2.4



Pengeluaran Daerah Untuk mengembangkan daerahnya, pemerintah daerah diberi wewenang



untuk mengelola atau mengatur keuangan daerahnya sendiri-sendiri. Pengeluaran terbesar dari pemerintah daerah sendiri adalah diperuntukkan bagi pendidikan dasar, menangah, dan kejuruan. Pemerintah daerah menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah mencerminkan mafaat dari adanya anggara daerah. Tentulah tenaga kerja terdidik akan meenaikkan produktivitas suatu perekonomian. Selain untuk pendidikan, pemerintah daerah juga membelanjakan jumlah terbesar untuk berbagai pelayanan-pelayanan umum, antara lain : pemadam



kebakaran, polisi, saluran selokan, sanitasi, pengawasan umum, taman-taman dan rekreasi, dan sebagainya. Semuanya ini adalah barang-barang umum dalam pengertian yang sebenarnya. Sekali pelayanan-pelayanan umum ini diselenggarakan, maka tidak ada cara apapun yang dapa mengecualikan siapa saja didalam daerah ini yang dapat menggunakannya. Susunan pengeluaran daerah ini disusun dengan mengaitkan penerimaan daerah tersebut dalam sebuah susunan sistematis yang dinamakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Mustopadidjaya, AR (1997:12) menyatakan bahwa Penyusunan rencana Anggaran Pengeluaran salah satu kegiatannya adalah identifikasi kebutuhan, yaitu mengidentifikasi kebutuhan serta mempertimbangkan kebijaksanaan yang menyangkut pengalokasian pada program-program yang dihubungkan baik dengan tujuan perekonomian secara keseluruhan maupun sasaran - sasaran spesifik sektoral dan regional tertentu. 2.5



Pengeluaran Pemerintah Indonesia Dalam neraca anggaran dan pendapatan belanja negara, pengeluaran pemerintah



Indonesia secara garis besar dikelompokkan atas pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin pada dasarnya diunsurkan pos-pos pengeluaran untuk membiayai pelaksanaan roda pemerintahan sehari-hari, meliputi belanja pegawai, belanja barang, berbagai macam subsidi (subsidi daerah dan subsidi harga barang) angsuran dan bunga utang pemerintah, serta jumlah pengeluaran lain. Sedangkan pengeluaran pembangunan maksudnya pengeluaran yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk prasarana fisik, dibedakan atas pengeluaran pembangunan yang dibiayai dengan dana rupiah dan bantuan proyek. Selama Pelita I pengeluaran pemerintah berjumlah Rp3.238,1 miliar, ekitar 62 persen diantaranya berupa pengeluaran rutin. Jumlah pengeluaran selama Pelita II meningkat empat setengah kali lipat (456 persen) menjadi Rp17.997,5 miliar. Proporsi pengeluaran



pembangunan sedikit lebih besar dibandingkan pengeluaran rutin, yakni 50,78% berbanding 49,22%. Dalam pelita berikutnya, proporsi pengeluaran pembangunan juga lebih besar daripada pengeluaran rutin. Kenaikan jumlah total pengeluaran tidak lagi sebesar sebelumnya, hanya naik 269 persen. Selama Pelita IV dan Pelita V kembali proporsi pengeluaran rutin lebih besar daripada pengeluaran pembangunan. Kenaikan jumlah total pengeluaran antara Pelita III dan Pelita IV hanya 87 persen, sedangkan antara Pelita IV dan Pelita V naik 111 persen. Dengan demikian, dalam dalam analisis antar Pelita selama era PJP I, terjadi perubahan pola pengeluaran pemerintah. Pengeluaran rutin lebih besar daripada pengeluaran pembangunan dalam Pelita-pelita I, IV, dan V. Hanya dalam Pelita II dan Pelita III porsi pengeluaran pembangunan lebih besar daripada pengeluaran rutin. Pengeluaran pemerintah dapat pulam ditelaah secara sektoral, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Persektoran versi APBN ini berkembang dari satu Pelita ke Pelita berikutnya seiring dengan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Semasa Pelita I , APBN hanya mengenal 13 sektor. Jumlah ini berkembang menjadi 17 sektor pada Pelita II. Kemudian bertambah lagi menjadi 18 sektor semasa Pelita III hingga Pelita V. Sejak Rapelita VI, klasifikasi bidang kehidupan di dalam RAPBN terdiri atas 20sektor dan 47 subsektor. Jumlah pengeluaran pemerintah untuk pembangunan selama PJP I (Pelita I sampai dengan Pelita V). Dilihat secara sektoral, bagian terbesar pengeluaran pembangunan pemerintah teralokasikan untuk sektor perhubungan dan pariwisata. Sektor agama adalah sektor di dalam APBN yang paling sedikit menerima alokasi pengeluaran pembangunan pemerintah. Masih ada dua sektor lain yang selama era PJP I hanya menerima kurang dari setengah persen pengeluaran pembangunan pemerintah, yaitu sektor hukum dan sektor penerangan, pers, dan komunikasi sosial.



BAB III PENUTUP 3.1



Kesimpulan Pengeluaran pemerintah biasanya direncanakan jauh lebih dulu. Jadi



pemerintah membuat daftar anggaran yang akan dikeluarkan setiap tahunnya, yang di Indonesia dijabarkan dalam Anggaram Perencanaan Belanja Negara (APBN). Pengeluaran pemerintah sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu pengeluaran negara dan pengeluaran daerah, yang masing-masing mempunyai struktur pengeluaran tersendiri dan berbeda. Pengeluaran pemerintah juga sangat berpengaruh terhadap beberapa sektor, yaitu sektor produksi, sektor distribusi, sektor konsumsi masyarakat dan sektor keseimbangan ekonomi.



DAFTAR PUSTAKA



Prasetya, Ferry. 2012. MODUL EKONOMI PUBLIKBAGIAN V: TEORI PENGELUARAN PEMERINTAH. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang Azwar. 2016. Peran Alokatif Pemerintah melalui Pengadaan Barang/Jasa dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia. Kajian Ekonomi Keuangan Vol. 20 No. 2. Url: http://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal. Diakses pada tanggal 30 April 2021. Luciana L. Nahumuri. 2019. Esensi Dan Urgensi Pengeluaran Pemerintah Untuk Pembangunan



Daerah.



Institut



Pemerintahan



Dalam



Negeri.



Url:



http://ejournal.ipdn.ac.id/khatulistiwa/article/view/597/397. Diakses pada tanggal 30 April 2021.