Makalah Periodisasi Perkembangan [PDF]

Citation preview

Makalah Periodisasi Perkembangan Demokrasi Pancasila Tahun 1965-1998



Kelompok 4 Nama Anggota : 1. Aldhian Ramdhany R. 2. Azalia Shafaa N. I. 3. Cut Difasya Auriely T. 4. Hernina Salma F. 5. Maharani Nasyirah H. 6. Mareta Hasna H. 7. Naufal Dzaki I.



(02) (08) (11) (15) (22) (23) (28)



BAB I PENDAHULUAN A.  Latar belakang Demokrasi adalah pemerintahan rakyat, maksudnya pemerintahan memberi kekuasaan dan wewenang kepada rakyat,semua keputusan berdasarkan suara rakyat.Jadi,Demokrasai Indonesia adalah pemerintahan dari semua rakyat Indonesia,oleh rakyat Indonesia dan untuk rakyat Indonesia dari Sabang sampai Meroke.Cara pemerintahan seperti ini menjadi cita-cita semua partai Nasionalis di Indonesia. Sejak bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 selalu menjadi pertanyaan bagaimana sistem pemerintahan yang tepat dan paling bermanfaat baginya. Indonesia menjadi salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Demokrasi menjadi pilihan bangsa Indonesia sejak awal berdirinya. Perkembangan sistem demokrasi berlangsung sejak tahun 1945 hingga masa sekarang. Berbagai model demokrasi pernah diterapkan di Indonesia dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami pasang surut dari masa kemerdekaan sampai saat ini. Hal ini dibuktikan dengan telah dilaksanakannya beberapa bentuk demokrasi di negara Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia dibagi dalam empat periode, yaitu Demokrasi pada Periode 1945–1959, Demokrasi pada Periode 1959–1965 (Era Orde Lama), Demokrasi pada Periode 1966–1998 (Era Orde Baru), Demokrasi pada Periode 1998–sekarang (Era Reformasi) B. Rumusan masalah 1. 2. 3. 4.



Apa yang dimaksud dengan Demokrasi? Apa saja macam-macam Demokrasi? Apa saja prinsip-prinsip Demokrasi? Bagaimana pelaksanaan Demokrasi di Indonesia Periode 1965-1998?



C. Tujuan Penulisan Seperti halnya rumusan masalah di atas, pada intinya makalah ini bertujuan untuk membahas dan mempelajari materi mengenai demokrasi pada masa orde baru, dari mulai pengertian demokrasi, prinsip demokrasi, model demokrasi orde baru, serta yang dimaksud dengan demokrasi Orde Baru.



BAB II PEMBAHASAN



A.



Pengertian Demokrasi



Istilah demokrasi berasal dari bahasa yunani, yaitu “demos” yang berarti rakyat atau “kratos” berarti pemerintah. Jadi demokrasi berarti pemerintahan rakyat atau suatu pemerintahan dimana rakyat memegang kedaulatan yang tertinggi atau rakyat diikut sertakan dalam pemerintahan negara. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Demokrasi yang dijalankan pada masa reformasi ini masih tetap Demokrasi Pancasila. Perbedaannya terletak pada aturan pelaksanaan dan praktik penyelenggaraan. Berdasarkan peraturan perundangundangan dan praktik pelaksanaan demokrasi, terdapat beberapa perubahan pelaksanaan demokrasi pada Orde Reformasi sekarang ini, yaitu: a.



Pemilihan umum lebih demokratis



b.



Partai politik lebih mandiri



c.



Pengaturan hak asasi manusia



d.



Lembaga demokrasi lebih berfungsi



e.



Konsep Trias politika masing-masing bersifat otonom penuh



B.



Prinsip Demokrasi



1. Kedaulatan Rakyat: kedalautan berada ditangan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari pemerintah: setiap tindakan yang dilakukan untuk pemerintahan suatu negara harus disetujui oleh pemerintah. 2. Kekuasaan mayoritas: kekuasaan ini bukan kekuasaan mayoritas dalam hal negative, tapi kekuasaann mayoritas diamnil dari pendapat mayoritas. 3. Hak-hak minoritas: dalam demokrasi hak-hak minoritas diabaikan, karena setiap anggota negara memiliki hak yang sama khususnya dalam mengeluarkan pendapat agar hak mereka juga didengar oleh pemerintah. 4. Jaminan HAM: manusia memiliki HAM, didalam HAM terdapat jaminan bagi individu untuk mendapatkan haknya seperti menyampaikan pendapat. 5. Pemilihan yang bebas dan jujur: PEMILU yang diharapkan menjadi salah satu ajang bagi masyarakat untuk memberikan suara di negaranya sendiri yang bersifat jujur dan bebas tanpa ada campur tangan maupun desakan dari suatu kelompok 6. Persamaan didepan hukum: ini termasuk dalam HAM dan Rule of Law, setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang sama didepan hukum. Tidak melihat siapa dia dan dari mana individu tersebut berasal.



7.



C.



Proses hukum yang wajar: tidak ada yang ditutupi dan sesuai dengna prosedur yang berlaku.



Model Demokrasi yang diterapkan Sesuai dengan Keadaan Negara



1.



Demokrasi liberal: demokrasi yang melindungi hak-hak individu dri kekuasaan pemerintah



2.



Demokrasi pemimpin: demorasi yang dipercayakan kepada rakyat seperti di Indonesia.



3.



Demokrasi sosial: demokrasi yang peduli terhadap keadilan sosial.



4. Demokrasi partisipasi: demokrasi yang menyebabkan tombal balik antara yang mengusasi dan yang dikuasai. 5.



Demokrasi konstitusional: demokrasi yang menegakkan ketentuan demokrasi.



Setiap hal memberikan dampak positif dan negatif begitu juga dengan demokrasi. Karena demokarasi merupakan hal yang menyangkut kehidupan banyak orang pasti sangat berpengaruh. Dari sisi positif, demokrasi dapat berkembang baik dalam berbagai kehidupan masyarakat serta membuat perubahan yang sangat cepat bagi suatu negara seperti unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa pada masa reformasi untuk menurunkan jabatannya sebagai Presiden sehingga berbagai perubahanpun terjadi, mulai dari pemerintahan hingga kehidupan individu. Dalam sisi negative, demokrasi dapat merebut hak orang lain karena demokrasi kadang hanya menjadi tebeng aling-aling untuk mendapat hal yang diinginkan, merampas harta orang lain, dan merusak lingkungan seperti pendirian pabrik yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.Dari itu semua Bapak Adib menambahkan demokrasi berdasarkan konsensus nasional yang terdiri dari sistem harus dikontrol oleh orang-orang yang baik dan demokrasi akan berjalan baik apabila masyarakat sudah sejahtera. Kesejahteraan masyarakat menjadi standart demokrasi. Kesejahteraan yang dimaksud adalah pendidikan yang tinggi (standart), perut tidak kosong, dan hati nurani (Jujur, Cerdas, Tangguh, Peduli).Tambahan yang dikemukakan Bapak Adib menjadi sebuah penutup yang memberikan titik terang yang lebih terang mengenai demokrasi dan pendidikan demokrasi. Indonesia sudah memiliki alat dan sistem, namun semua itu tergantung pada si pelaku atau pemegang alat tersebut.



D.



Orde Baru



Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela. Meski telah merdeka, Indonesia pada tahun 1950 hingga 1960-an berada dalam kondisi yang relatif tidak stabil. Bahkan setelah Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949, keadaan politik maupun ekonomi di Indonesia masih labil karena ketatnya persaingan di antara kelompok-kelompok politik. Keputusan Soekarno untuk mengganti sistem parlemen dengan Demokrasi Terpimpin memperparah kondisi ini dengan memperuncing persaingan antara angkatan bersenjata dengan Partai Komunis Indonesia, yang kala itu berniat mempersenjatai diri. Sebelum sempat terlaksana, peristiwa Gerakan 30 September terjadi dan mengakibatkan diberangusnya Partai Komunis Indonesia dari Indonesia. Sejak saat itu, kekuasaan Soekarno perlahan-lahan mulai melemah.



E.



Demokrasi Orde Baru



Pemerintahan Orde Lama berakhir setelah keluar Surat Perintah Sebelas Maret 1966 yang dikuatkan dengan Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966. Sebagai pengganti masa Orde Lama, maka muncul pemerintahan Orde Baru dengan dukungan kekuatan TNI-AD sebagai kekuatan utama. Pelaksanaan demokrasi masa Orde Baru ditandai perbedaan, yaitu dilaksanakan pemilihan umum dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia lebih dari lima kali untuk memilih anggota DPRD tingkat I, DPRD tingkat II, dan DPRD. Pemilihan tersebut kemudian membentuk MPR yang bertugas menetapkan GBHN dan memilih Presiden dan Wakil Presiden.(Kacung maridjan,2010:64) Dari hasil pemilu 1971 sampai pemilu 1997, pucuk pemerintahan tidak pernah mengalami pergantian, hanya pejabat setingkat menteri yang silih berganti.Pucuk kekuasaan tidak pernah digantikan orang lain,Soeharto menjabat 32 tahun karena pada massa itu belum dikenal adanya pembatasan kekuasaan presiden tentang periode jabatan. Namun terjadi kemajuan pesat di bidang pembangun secara fisik dengan bantuan dari negara asing yang memberikan pinjaman lunak. Oleh karena besarnya pinjaman yang menjadi beban pemerintah, bersamaan dengan krisis ekonomi maka pemerintahan menjadi goyah.Kita melepaskan PT.Freeport dengan sisitem pembagian saham,dan lebih parahnya lagi mayoritas atau hampir bisa dikatakan seluruh keuntungan PT.Frepoort mengalir ke devisa Amerika sebagai negara kreditur kita. Selain itu, dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan negara pada rezim orde baru kurang kosekuen dalam pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945. Tanggal 21 Mei 1998 presiden resmi mengundurkan diri. Kekuasaan Orde Baru sampai tahun 1998 dalam ketatanegaraan Indonesia tidak mengamalkan nilainilai demokrasi. Praktik kenegaraan Orde Baru dijangkiti korupsi, kolusi, dan nepotisme Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa orde lama telah menyebabkan instabilitas politik pada akhirnya menyebabkan penderitaan bagi seluruh rakyat. Kondisi tersebut menimbulkan semangat untuk melakukan kebaikan dengan melakukan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Kemudian lahirlah masa pemerintah orde baru yang dimulai sejak tahun 1966. Pemerintah pada masa orde baru diawali dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966, yang diikuti dengan pengangkatan Jeneral Soeharto sebagai Presden Republik Indonesia yang kedua. Rakyat menaruh harapan besar pada pemerintah ini. Selama Orde Baru telah dilangsungkan pemilu sebanyak enam kali, yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Masa Orde Baru menjadi tumpuan harapan rakyat agar benar-benar dapat mewujudkan negara demokratis. Seluruh proses penyelenggara negara harus didasarkan pada Pancasila dan UUD1945. Lahirnya Orde Baru Akibat adanya pemberontakan Gerakan 30 September timbullah reaksi dari berbagai Parpol,Ormas,Mahasiswa dan kalangan pelajar. Pada tanggal 8 Oktober 1965 partai politik seperti IPTKI, NU, Partai Kristen Indonesia, dan organisasi massa lainnya melakukan apel kebulatan tekad untuk mengamankan Pancasila dan menuntut pembubaran PKI serta ormasormasnya. Pada tanggal 23 Oktober 1965 parpol yang anti komunis membentuk Front Pancasila dan diikuti oleh pembentukan KAMI ( Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia ), KAPI ( Ksatuan Aksi Pelajar Indonesia ), dan lain-lain. Pada tanggal 10 Januari 1966 KAMI mencetuskan TRITURA ( Tiga Tuntutan Rakyat ) “Bubarkan PKI dan ormas-ormasnya,Bersihkan kabinet dari unsur PKI,dan turunkan hargaharga”



Menguatnya Peran Negara dan Dampaknya, Pemegang pemerintahan di Orde Baru adalah kalangan militer. Kekuasaan sentralistik yang digunakan oleh pemerintah Orde Baru menunjukkan berbagai akibatnya di akhir pemerintahan Orde Baru. Kekuasaan militer hampir di seluruh bidang pembangunan. Pada akhir tahu 90-an dengan runtuhnya rezim Orde Baru dan seiring dengan era reformasi terbuka kesempatan bagi rakyat untuk menentanng kekuasaan yang otoriter itu . operasi militer mengerikan yang selam 10 tahun tertutup rapat dari pengetahuan publikpun terbongkar. Presiden Soeharto dan rezimnya menyadari bahwa, kemenangan mereka dapat tercapai antara lain berkat dukungan tokoh-tokoh islam termasuk ormas-ormasnya simpatisan masyumi. Tetapi ketika muncul tuntutan dari tokoh-tokoh masyumi yang baru bebas dari tahanan rezim Orde Lama, untuk merehabilitasi partainya, Soeharto tegas menolak dengan alasan ”yuridis, ketatanegaraan, dan psikologi “. Bahkan Soeharto dengan nada yang agak marah, mengaskan, Ia menolak setiap keagamaan dan akan menindak setiap usaha eksploitasi masalah agama untuk maksud-maksud kegiatan politik yang tidak pada tempatnya. Dalam kata lain, pemerintahan Orde Baru yang didominasi militer tidak menyukai kebangkitan politik islam. Masa kepemimpinan Orde Baru merupakan masa kepemimpinan nasional yang bertekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen serta bertujuan menegakkan keadilan dan kebenaran dalam negara Republik Indonesia. Supersemar dan pelaksanaannya ternyata memperoleh dukungan rakyat dan aparatur negara sehingga merupakan titik tolak terwujudnya tata kehidupan baru dalam struktur ketatanegaraan yang berdasarkan kemurnian Pancasila dan UUD 1945. Namun di saat kepemimpinan orde baru bertekad melaksanakan pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, terjadi ketidakpuasan masyarakat akibat kepemimpinan yang bersifat sentralistik dan tidak memperhatikan kepentingan, kemakmuran, dan kesejahteraan penduduknya. Demokrsai yang digunakan dalam hukum dasarnya adalah demokrasi pancasila, demokrasi presidentil, dan demokrasi tidak langsung. Sementara pada realitanya digunakan demokrasi pancasila saja. Masa Orde Baru berlangsung mulai dari 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998. Berikut ini pelaksanaan demokrasi masa Orde Baru. 1. Demokrasi yang berkembang adalah demokrasi Pancasila sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 Alinea keempat. 2.



Ciri umum demokrasi Pancasila, antara lain sebagai berikut:



a.



Mengutamakan musyawarah untuk mufakat



b.



Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.



c.



Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain



d.



Selalu diliputi semangat kekeluargaan.



e.



Adanya rasa tanggung jawab dalam menghasilkan musyawarah.



f.



Dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.



g. Hasil keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan



3.



Pelaksanaan demokrasi Pancasila antara lain sebagai berikut:



a. Masih belum sesuai dengan jiwa dan semangat ciri-ciri umum. Kekuasaan presiden begitu dominan baik dalam suprastruktur politik b. Banyak terjadi manipulasi politik dan KKN yang telah membudaya. Ini mengakibatkan negara Indonesia terjerumus dalam berbagai krisis yang berkepanjangan. c.



Masa Reformasi



Berlangsung mulai dari Mei 1998 sampai dengan sekarang. Ciri-ciri umum demokrasi Pancasila masa Reformasi, seperti yang tercantum pada demokrasi Pancasila. Selain itu juga lebih ditekankan pada : · Penegakkan kedaulatan rakyat dengan memberdayakan pengawasan sebagai lembaga negara, lembaga politik, dan kemasyarakatan. ·



Pembagian secara tegas wewenang antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.



·



Penghormatan kepada keberadaan asas, ciri aspirasi, dan program parpol yang multipartai.



Pelaksanaan demokrasi di Indonesia selama kurun waktu 60 tahun terakhir telah banyak mengalami perubahan yang mencakup berbagai hal, yaitu sebagai berikut : · Periode 1945-1949 dengan UUD 1945 seharusnya berlaku demokrasi Pancasila namun dalam penerapan berlaku demokrasi liberal. ·



Periode 1949-1950 dengan konstitusi RIS berlaku demokrasi liberal.



·



Periode 1950-1959 dengan UUDS 1950 berlaku demokrasi liberal dengan multipartai.



· Periode 1959-1965 dengan UUD 1945 seharus berlaku demokrasi Pancasila, namun yang diterapkan demokrasi terpimpin (cebderung otoriter). ·



Periode 1966-1998 dengan UUD 1945 berlaku demokrasi Pancasila (cenderung otoriter).



· Periode 1998 sampai sekarang dengan UUD 1945 berlaku demokrasi Pancasila (cenderung ada perubahan menuju demokratisasi). Adapun beberapa penyebab kegagalan masa Orde Baru antara lain sebagai berikut: a. Hancurnya ekonomi nasional dengan ditandai terjadinya krisis ekonomi yang tidak kunjung teratasi dan berlanjut pada terjadinya krisis multidimensional termasuk juga terjadinya krisis kepercayaan. b. Tidak bersatunya lagi pilar-pilar pendukung Orde Baru. Para menteri tidk lagi memihak pada pemerintah, serta militar/TNI tidak lagi bersedia menjadi alat kekuasaan Orde Baru. c. Terjadinya krisis politik dan runtuhnya legitimasi politik. Rakyat yang sudah trauma sejak masa sebelumnya (palementer dan terpimpin) menjadi semakin kecewa dan menderita. d. Desakan semangat demokratis dari para pendukung demokrasi. Para pendukung demokrasi terutama para lawan politik Orde Baru banyak yang tampil kembali menuntut pembubaran pemerintahan. Berbagai penyimpangan serta krisis yang datang silih berganti menyebabkan penderitaan rakyat. Kepercayaan terhadap pemerintah berangsur-angsur mulai kurang, bahkan hal ini memicu



rakyat untuk menuntut segera dibentuknya pemerintah baru dengan harapan mampu mengubah kondisi rakyat. Situasi politik kacau menimbulkan tekad dalam diri masyarakatutuk segeran dilakukan perubahan. Masyarakat mulai berinisisatif untuk melakukan berbagai aksi demoktrasi guna menyuarakan aspirasi,bahkan tuntunan dan kritikan kepada pemerintah. Aksi ini banyak lebih dilakukan oleh para mahasiswa. Isi tuntutan itu sebagaian besar menginginkan kemuduran saat itu, dan diganti pemerintah baru yang lebih adil, jujur, dan transparan. Hal ini dikarenakan pemerintah yang saat itu berkuasa dirasakan kurang bisa mengemban amanat rakyat, tetapi justru banyak melakukan penyimpangan-penyimpangan seperti terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lama kelamaan aksi demostrasi pun meluas pada masyarakat umum. Tuntutan mereka pun kurang lebih sama dengan para mahasiswa, yaitu menuntut dibentuknya pemerintah baru dan para pejabat yang diduga melakukan penyimpangan harus secara usut secara dituntas. Setelah berbagai aksi demostrasitidak kunjung usai, bahkan seolah olah semakin menjamur, akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto resmi mengundurkan diri dan digantikan oleh wakilnya B.J.Habibie. Jatuhnya Pemerintahan Orde Baru. Pemerintah Orde Baru selama 32 tahun, ternyata tidak konsisten dan konsekuen terhadap tekad awalnya muncul Orde Baru. Pada awalnya Orde Baru bertekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam tatanan bermasyarakat, berbangsa, dan bertanah air. Latar belakang munculnya tuntutan Soeharto agar mundur dari jabatannya atau yang menjadi titik awal berakhirnya Orde Baru. Kronologi jatuhnya pemerintahan Orde Baru berawal dari terpilihnya kembali Soeharto sebagai presiden melalui sidang umum MPR yang berlangsung tanggal 1 – 11 Maret 1998, ternyata tidak menimbulkan dampak positif yang berarti bagi upaya pemulihan kondisi ekonomi bangsa justeru memperparah gejolak krisis. Dan gelombang aksi mahasiswa silih berganti menyuarakan beberapa agenda reformasi. Keberhasilan Pemerintahan Orde Baru dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, harus diakui sebagai suatu prestasi besar bagi bangsa Indonesia. Di tambah dengan meningkatnya sarana dan prasarana fisik infrastruktur yang dapat dinikmati oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Namun, keberhasilan ekonomi maupun infrastruktur Orde Baru kurang diimbangi dengan pembangunan mental ( character building ) para pelaksana pemerintahan (birokrat), aparat keamanan maupun pelaku ekonomi (pengusaha / konglomerat). Kalimaksnya, pada pertengahan tahun 1997, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang sudah menjadi budaya (bagi penguasa, aparat dan penguasa)



 



BAB III PENUTUP  Demokrasi adalah pemerintahan Rakyat, maksudnya pemerintahan memberi kekuasaan dan wewenang kepada rakyat, semua keputusan berdasarkan suara rakyat. Jadi,Demokrasai Indonesia adalah pemerintahan dari semua rakyat Indonesia, oleh rakyat Indonesia dan untuk rakyat Indonesia dari Sabang sampai Meroke. Masa Demokrasi orde baru dimulai pada tahun 1966. Pemerintahan orde baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Masa demokrasi orde baru merupakan masa dimana pemerintahan mempunyai tekad melaksanakan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945 secara murni dan konsekuen. Berdasarkan pengalaman di masa orde lama, pemerintahan orde baru berupaya menciptakan stabilitas politik dan keamanan untuk menjalankan pemerintahannya. Orde baru menganggap bahwa penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD RI Tahun 1945 adalah sebab utama kegagalan dari pemerintahan sebelumnya. Orde baru merupakan tatatan perikehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia atas dasar pelaksanaan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945 secara murni dan konsekuen. Demokrasi yang dijalankan dinamakan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang didasarkan atas nilai-nilai dari sila-sila yang terdapat pada Pancasila. Namun, pada praktiknya, cita-cita luhur bangsa Indonesia untuk menjadi negara yang demokratis tersebut justru runtuh dikarenakan penyalahgunaan kekuasaan pemerintah, terutama oleh presiden. Pada masa orde baru, bangsa Indonesia seakan-akan malah terjatuh menjadi negara yang totaliter. Masa orde baru yang berjalan selama 32 tahun berakhir setelah berbagai kelompok masyarakat madani yang dipimpin oleh kaum. mahasiswa berhasil menekan Presiden Soeharto untuk menandatangani surat pengunduran diri pada tanggal 21 Mei 1998.



SARAN Setelah membaca atau mendengarkan makalah ini diharapkan kepada pembaca/ pendengar mampu memahami pelaksanaan demokrasi yang ada di Indonesia . Sehingga mampumenjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Sama halnya dengan warga dari Negara lain, sudah saatnya definisi dari Demokrasi benar-benar dijalankan. Yang mana pemerintahan dari,oleh,dan untuk rakyat benar-benar terpenuhi.



DAFTAR PUSTAKA https://kumpulantugasekol.blogspot.co.id/2014/04/jelaskan-pelaksanaandemokrasi-di-masa.html http://novianina.blogspot.co.id/2013/10/demokrasi-orde-barureformasi_2979.html http://tugasgalau.blogspot.co.id/2015/11/makalah-pelaksanaan-demokrasidi.html http://tugasgalau.blogspot.co.id/2015/11/makalah-pelaksanaan-demokrasidi.html nurul4f1k4asad.wordpress.com